Suatu Prespektif Keadilan Sosial Dan Hak Azasi Manusi Dalam Pengembangan Masyarakat.docx

PENDAHULUAN Diskusi tentang keadilan social dan HAM terjadi dalam konteks masyarakat dunia minoritas yang telah dikategorikan sebagai barat (atau utara), industi (atau pasca-industri) da kapitalisasi lanjut, seperti negara-negara Amerika Utara, Eropa dan Australia. Hal ini bukanlah untuk menyangkal bahwa terdapat bentuk-bentuk masyarakat lain, atau bahwa hubungan-hubungan diantara masyarakat-masyarakat pada tingkatan gelobala adalah sangat penting untuk mencapai pengertian yang luas atas keadilan sosial dan HAM.

A. Pemberdayaan Gagasan pemberdayaan (empowerment) adalah sentral bagi suatu strategi keadilan social dan HAM, yang merupakan pusat dari gagasan-gagasan kerja masyarakat, dan banyak pekerja masyarakat akan memilih mendefenisikan peranan mereka dalam pengertian suatu proses pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan diri mereka yang dirugikan (the disadvantaged). Pernyataan ini mengandung dua konsep penting, yaitu keberdayaan dan yang dirugikan. a. Kekuasaan Berbicara tentang pemberdayaan tidak bisa terlepas dari kekuasaan, baik itu kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan untuk meraih kekuasaan kedalam tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum ‘berpunya’ kepada kaum ‘tidak berpunya’ dan seterusnya. Terdapat beragam pandangan tentang kekuasaan yang telah diidentifikasikan oleh para ahli teori social dan politik (celegg, 1985). Prespektif-prespektif politik atas kekuasaan, yang menyangkut upaya untuk memahami sifat kekuasaan dalam masyarakat modern dapat dibagi kedalam empat kategori yaitu pertimbangan pluralis, pertimbangan elite, pertimbangan structural, dan pertimbangan post-struktural. 1. Prespektif Pluralis Prespektif ini memandang masyarakat sebagai kelompok-kelompok maupun individu-individu yang saling berkompetisi untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh. Dan kekuasaan dilihat sebagai suatu kapasitas untuk bersaing dengan berhasil untuk menjadi sorang pemenang atau pecundang. Dari suatu prespektif pluralis, pemberdayaan adalah suatu proses untuk mengajarkan kepada individu atu kelompok cara bersaing dalam lingkup aturan. 2. Prespektif Elite Pandangan elite atas kekuasaan menganggap bahwa politik bukanlah sebuah permainan dimana semua pemain memiliki kesempatan yang sama untuk menang melainkan hanya dilakukan terutama oleh para elite melalui pemilik dan kontrol atas lembaga-lembaga dominan. Sehingga masyarakat dilihat sebagai memiliki hirarki, dengan kelompok-kelompok tertentu menjalankan kekuasaan dan kontrol, terutama di kontrol oleh elite yang melanggengkan diri sendiri. Dari prespektif ini, pemberdayaan membutuhkan lebih dari kemampuan berkompetisi untuk kekuasaan politik melainkan perlu cara untuk mengubah dan mempengaruhi elite dengan cara bergabung dengan mereka. 3. Prespektif Struktural

4.

5.

6.

7.

8.

Pandangan structural terhadap kekuasaan mengidentifikasi pentingnya ketidaksetaraan structural, atau oprasi sebagai suatu bentuk utama dari bentuk mkekuasaan dan kekuasaan biasanya dilakukan oleh kelompokkelompok dominan melalui struktur-struktur opresif. Dan melihat masyarakat berstrata sesuai cdengan bentuk oprasi struktural yang meliputi kelas, ras dan gender. Dari prespektif structural ini, pemberdayaan merupakan pembebasan, perubahan structural mendasar, menantang structural opresif. Kekuasaan Atas gagasan Gagasan-gagasan tidak diragukan lagi memiliki kekuatan dan sangat penting dalam memelihara ataupun menentang orde dominan. Suatu proses pemberdayaan harus memasukan kekuasaan untuk berfikir secara otonom dan tidak mendikte pandangan dunia seseorang baik dengan paksaan atau dengan penyangkalan atas akses kepada kerangka acuan alternative. Pendekatan kepada kekuasaan ini juga menekankan aspek pendidikan dari pemberdayaan. Kekuasaan Atas lembaga-lembaga Banyak pelemahan berasal dari pengaruh lembaga-lembaga social, seperti system pendidikan, system kesehatan, gereja, struktur pemerintahan dan media. Untuk mengimbangi ini, suatu strategi pemberdayaan harus bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan masyarakat atas lembaga-lembaga ini beseta pengaruhnya. Kekuasaan atas sumberdaya Banyak orang memiliki akses yang relative kecil kepada sumber daya, dan relative sedikit keleluasan atas bagaimanasumberdaya tersebut akan dimanfaatkan. Suatu strategi pemberdayaan harus berupaya memaksimalkan kekuasaan efektif bagi setiap orang atas distribusi dan pemanfaatan sumber daya, dan memperbaiki ketidak adilan yang terjadi atas akses kepada sumber daya yang terjadi atas akses kepada sumberdaya yang merupakan ciri masyarakat modern. Kekuasaan atas kegiatan ekonomi Kekuasaan dari mekanisme-mekanisme produksi tidak terdistribusi secara adil dalam masyarakat kapitalis modern, dan ini merupakan penyebab pelemahan yang sangat berarti. Proses pemberdayaan harus berupaya memastikan bahwa kekuasaan atas kegiatan ekonomi didistribusikan dengan lebih merata. Kekuasaan atas produksi

Kekuasaan atas proses reproduksi terdistribusi secara tidak adil dalam masyarakat konteporer. Kategori ini berkaitan erat dengan kekuasaan atas pilihan pribadi dan kekuasaan atas gagasan. b. Kaum yang dirugikan Jika pemberdayaan adalah tantangan meningkatkan kekuasaan kaum yang dirugikan, melihat bukan hanya kepada apa yang membentuk kekuasaan tetapi juga sifat dari keadaan yang merugikan merupakan suatu hal yang penting. Ada tiga kategori utama dari keadaan-keadaan yang merugikan, sebagai berikut. 1. Struktur yang merugikan primer Berupa kelas, gender dan ras atau etnisitasi. Semuanya dapat dilihat sebagai hal yang mendasar dalam hal bahwa ketiganya bersifat menyebar kemanamana dan dapat diidentifikasi dalam kebanyakan isu social, masala social dan ketidak setaraan. Untuk masalah ini, korban-korban oprasi kelas, gender dan ras harus yang pertama dilihat dalam setiap pertimbangan dari kaumkaum yang diorugikan dalam masyarakat modern. 2. Kelompok yang yang dirugikan lainnya Yang termasuk dalam kelompok ini dan sebagai kaum yang dirugikan sementara tidak selalu merupakan korban dari struktur yang merugikan primer yaitu mencakup kelompok manual (manusia usia lanjut), penyandang cacat (fisik dan mental), mereka yang hidup di wilayah terpencil serta kaum homo dan lesbian. Hal ini harus dipertimbangkan dalam setiap strategi pemberdayaan untuk melawan keadaan yang merugikan. 3. Hal pribadi yang dirugikan Pada kenyataannya bahwa manusia juga dapat dirugikan sebagai akibat halhal yang bersifat pribadi. Untuk masalah ini, sebagian orang harus memiliki akses kepada sumber daya yang lebih baik untuk mengatasi masalah mereka. c. Mencapai pemberdayaan Untuk mencapai pemberdayaan dari kelompok-kelompok yang dirugikan ada beberapa strategi yang perlu dilakukan. Strategi-strategi ini dapat secara luas diklasifikasikan yaitu kebijakan dan perencanaan, aksi social dan politik dan pendidikan dan penyadar-tahuan. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dapat dicapai dengan mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, kebijakankebijakan aksi afirmatif atau diskriminasi positif mengakui keberadaankeberadaan kelompok yang dirugikan dan berupaya untuk memperbaiki keadaan ini dengan mengubah aturan-aturan untuk menguntungkan kelompok yang dirugikan.

Pemberdayaan melaluai aksi social dan politik menekankan pentingnya perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif. Tetapi, lebih menekankan pendekatan aktivis, dan berupaya untuk memungkinkan masyarakat meningkatkan kekuasaanya melalui bentuk aksi langsung atau dengan memperlengkapi mereka agar lebih efektif dalam arena politik. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadar-tahuan menekankan pentingnya suatu proses edukatif dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka. B. Kebutuhan Gagasan kebutuhan adalah hal yang mendasar dalam kebijakan social, perencanaan social dan pengembangan masyarakatdan juga berhubungan dengan hak-hak. Terdapat dua cara jika kebutuhan dilihat sebagai hal yang mendasar bagi keadilan social, HAM dan pengembangan masyarakat : pertama, suatu keyakinan bahwa kebutuhan manusia atau masyarakat seharusnya terpenuhi; kedua, bahwa manusia atau masyarakat seharusnya mampu mendefenisikan kebutuhan mereka sendiri ketimbang kebutuhan itu didefenisikan oleh pihak-pihak lain. a. Beberapa masalah tentang pandangan konvensional atas kebutuhan Gagasan tentang kebutuhan didalam dirisendiri adalah kompleks. Namun, pendefenisian kebutuhan seringkali tergeser jauh dari orang yang sebenarnya mengalami kebutuhan tersebut, dan menempatkannya dalam tangan pendefenisian kebutuhan tersebut, dan mendapatkan dalam tangan pendefenisi kebutuhan yang profesional seperti para pekerja social, pisikologi, dan sebagainya. Hal ini telah mengakibatkan peningkatan kekuasaan professional sementara konsekuensinya melumpuhkan mayoritas populasi. Dilihat dari prespektif-prespektif ini dan dari titik pandang suatu agenda pemberdayaan maka kebutuhan tidak berssifat objektif dan juga tidak bebas niali. Lebih tepatnya, kebutuhan harus dimengerti dari suatu prespektif yang mempertimbangkan niali dan ideology dan yang memungkinkan gagasangagasan pembebasan. Untuk melakukan ini, maka perlu untuk meninggalkan pertimbangan-pertimbangan positivis yang lebih konvensional yang menganggap kebutuhan sebagai objek yang cendrung memperlakukan kebutuhan sebagai suatu konsep tunggal. Bradshaw (1972) membagi kebutuhan kedalam empat kategori: kebutuhan normative, yaitu kebutuhan yang sesuai dengan suatu standar yang diterima (misalnya garis kemiskinan), kebutuhan yang dirasakan yaitu kebutuhan yang sebagaimana yang dialami oleh orang yang bersangkutan (misalnya diteliti melalui survey social), kebutuhan yang diekspresikan yaitu kebutuhan yang diekspresikan oleh orang yang mencari suatu bentuk layanan (misalnya diteliti

dengan melihat daftar tunggu atau permintaan akan layanan, dan kebutuhan komparatif yaitu kebutuhan yang diduga dari pemandingan provesi layanan dengan norma-norma nasional atau regional. b. Pernyataan kebutuhan Suatu pernyataan atau defenisi dari kebutuhan masyarakat adalah jelas suatu pernyataan yang normative, atau bermuatan nilai. Mengandung pandanganpandangan tertentu tentang hak dan kewenangan, dan berisi suatu gagasan yang implisist tentang apa yang membentuk suatu standar minimum yang dapat diterima dari kesejahtraan pribadi dan masyarakat. Dalam hal ini, hak-hak tersebut tertanam didalam defenisi kebutuhan, walaupun hal itu tidak disebutkan dan biasannya tidak diakui. Sampai sejauh mana masyarakat akan berbeda pendapat mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan nilai ini, yang aka nada beragam pandangan tentang sifat atau kekuatan dari kebutuhan, cukup terpisah dari setiap isi metodologis dari penilaian kebutuhan kaitan antara kebutuha dan hak sangatlah penting. Suatu pernyataan kebutuhan adalah jelas normatif dan juga memiliki komponen teknis. Pada hakikatnya bersifat teknis dan membutuhkan pengetahuan tentang dampak dan efektivitas dari layanan-layanan, program atau intervensi tertentu. Pernyataan kebutuhan juga bersifat teknis dalam hal bahwa pernyataanpernyataan tersebut dapat diperbandingkan. Dalam hal seperti ini, terdapat asumsi mengenai pengetahuan tentang prioritas dalam masyarakat atau tentang keadaan kompratif dalam masyarakat-masyarakat lain atau keduannya. c. Suatu model pernyataan kebutuhan Suatu pernyataan kebutuhan merupakan suatu pernyataan yang normative sekaligus deskriptif yang mencerminkan baik nilai dan ideology maupun pengetahuan dari penentu kebutuhan. Ini berarti bahwa setiap model pernyataan kebutuhan harus mempertimbangkan identitas penentu kebutuhan. Biasannya terdapat empat kelompok yang terlibat dalam pendefenisian kebutuhan tingkat komonitas yaitu populasi keseluruhan, pengguna layanan (konsumsi), atau calon pengguna layanan dari layanan atau fasilitas yang dibutuhkan, pemberi layanan yaitu mereka yang bisnisnya adalah kebutuhan masyarakat, dan peneliti dan perencan yang menyimpulkan kebutuhan berdasarkan statistik, hasil-hasil survey dan data lainnya. Sebagai hasil, seseorang dapat menurunkan suatu model pernyataan kebutuhan berdasarkan atas empat kelompok penentu kebutuhan tersebut, yang merupakan suatu cara berpikir yang bermanfaat tentang bagaimana kebutuhan didefesnisikan dalam masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendefinisian pengguna layanan adalah yang paling penting, dan harus mengungguli bentuk-bentuk

pendefinisian yang lain jika tidak ingin mengorbankan HAM atau perinsipprinsip keadilan social yang lain. Suatu landasan bagi pengembangan masyarakat bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk nmendefenisikan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk bertindak memenuhinya harus memiliki hak untuk berpartisipasi. Peranan para professional, hanya sebatas membantu masyarakat mendefenisikan kebutuhan mereka sendiri, bukanlah mengambil tanggung jawab dalam pendefenisikan kebutuhan. d. Gagasan Universal dan relative dari kebutuhan Gagasan relative dari kebutuhan manusia yaitu bahwa kebutuhan manusia yaitu bahwa kebutuhan itu beragam bergantung pada keadaan pada saat pendefenisian dan bahwa tidak ada hal yang disebut sebagai kebutuhan universal manusia, dan bahwa paling tidak beberaa pernyataan kebutuhan universal adalah sah. Menurut Doyal dan Gough (1991) bahwa suatu pengertian universal tentang kebutuhan dasar manusia nbukan hanya sah, tetapi bahwa pendekatan relativis yang menyangkal legitimasi posisi universal tersebut pantas dipertanyakan secara moral dan berbahaya secara politis, dengan mencampakan posisi universal bagi kebutuhan manusia berarti mengizinkan pemerintah-pemerintah represif untuk membenarkan kebijakan-kibijakan yang opresif, dengan menganggap setiap tuntutan akan HAM sebagai tidak sah. Dengan demikian kesimpulannya bahwa cara diaman kebutuhan didefenisikan atau diekspresikan dapat sangat relative, karena keragaman kultural atau lainnya. Tetapi, hak-hak asasi manusia yang terkandung didalamnya dapat diklaim sebagai universal. Dalam hal ini, defenisi-defenisi lokal dari kebutuhan dapat dilihat bukan sebagai relativisme yang berbahay tetapi lebih merupakan suatu perpanjang dari definisi-definisi lokal dari kebutuhan dapat dilihat bukan sebagai relativisme yang berbahaya tetapi lebih merupakan suatu perpanjang dari defenisi HAM yang universal.