Studi Kemampuan Dan Kemauan Untuk Membayar Pasien Unit Rawat Inap Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Ruamah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una Una Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008

STUDI KEMAMPUAN DAN KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PASIEN UNIT RAWAT INAP TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI RUAMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA KABUPATEN TOJO UNA UNA PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2008 Oleh: Oktavianus Tosinde K11106206 Bagian Admininstrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 2008 ABSTRAK

Salah satu unit pelayanan kesehatan yang utama adalah rumah sakit. Dengan biaya pelayanan kesehatan yang semakin tinggi, khususnya biaya obat-obatan hingga melebihi harga barang-barang

konsumsi

lainnya

menyebabkan

rumah

sakit

dalam

pengelolaannya

membutuhkan biaya yang besar, disini sangat mengharapkan partisipai masyarakat dalam pembiayaan kesehatan dengan tetap memperhatikan kemampuan membayarnya. Dengan mengetahui kemampuan dan kemauan membayar pasien, pihak rumah sakit dapat memperkirakan berapa besar tarif yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak rumah sakit namun tidak pula memberatkan pasien/masyarakat pengguna pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kemampuan membayar dan kemauan membayar pasien unit rawat inap terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-una Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2008. Jenis penelitian ini adalah survei deskriptif tentang kemampuan dan kemauan membayar pasien rawat inap terhadap tarif pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknik sistematis sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai ATP 1 terbesar yaitu pada kategori kurang dari Rp. 1.000.000, dengan jumlah responden sebanyak 22 orang (55%) yang sebagian besar berada pada kelas II dan III, sedangkan yang terkecil yaitu antara Rp. 4.000.001 – 5.000.000 sebanyak I responden (2,5%) yang berada pada kelas VIP. Berdasarkan ATP 2 (5% pengeluaran non makanan) terbesar yaitu kurang dari Rp. 100.000 sebanyak 16 responden (40%) yang sebagian besar pada kelas VIP. Berdasarkan ATP 3 ( Total Pengeluaran yang non essensial) terbesar yaitu kurang dari Rp. 1.000.000 sebanyak 11 responden (27,5%) yang sebagian besar pada kelas II dan III, sedangkan yang terkecil yaitu antara Rp. 2.000.001 – 3.000.000 dan lebih dari

Rp.5.000.000 sebanyak 5 responden (12,5%) yang sebagian besar pada kelas VIP dan kelas I. Hal ini menunjukan semakin kecil penghasilan seseorang maka semakin rendah kamampuan membayar seseorang sehingga mereka cenderung untuk memilih kelas perawatan yang lebih terjangkau. Kemampuan membayar berdasarkan WTP aktual yang terbesar adalah antara Rp.100.000 – Rp.200.000 sebanyak 19 responden (47,5%) yang terbanyak pada kelas III, sedangkan yang terkecil yaitu dari Rp. 100.000 pada kelas III, antara Rp.300.000–Rp.400.000 yang terbanyak pada kelas II dan lebih dari Rp.400.000, masing-masing sebanyak 5 responden (12,5%) yang terbanyak pada kelas VIP. Hal ini menunjukan bahwa semakin besar kemampuan membayar seseorang maka mereka akan memilih kelas perawatan yang lebih baik atau lebih tinggi demikian pula sebaliknya. Dari hasil penelitian disarankan agar dalam penetapan tarif Rumah Sakit Umum Daerah Ampana harus mempertimbangkan kemampuan dan kemauan membayar pasien pengguna pelayanan kesehatan dan berdasarkan analisis unit cost serta konsep subsidi silang dari pasien yang mampu kepada pasien yang kurang mampu dan terus melakukan sosialisasi mengenai tarif melalui penyuluhan dengan memberikan informasi yang lebih jelas tentang mekanisme pembiayaan untuk perawatan/pengobatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi

masyarakat/pasien

dengan

tetap

mempertimbangkan

kemampuan

ekonomi

masyarakat/pasien. Kemampuan membayar masyarakat pada kelas I dan VIP yang cukup tinggi merupakan peluang bagi pihak manajemen rumah sakit untuk mempertimbangkan penetapan tarif yang dapat mensubsidi kelas perawatan III. Pada kelas perawatan III dengan kemampuan membayar yang rendah, disarankan untuk tidak menaikan tarif pelayanan dengan konsekuensi surplus pada kelas I dan VIP digunakan untuk mensubsidi kelas III sehingga tidak ada lagi subsidi untuk kelas I. Daftar pustaka : 24 (1990-2007)