Struktur Pengelola Keuangan Desa Sesuai Permendagri.docx

Struktur Pengelola Keuangan Desa.. Oleh : @Senior

Coba anda perhatikan gambar dibawah ini :

perbedaan antara Permendagri 113 dan Permendagri 20

Dari gambar diatas kita bisa melihat perbedaannya.

Pertama, perubahan nama dari Koordinator PTPKD, menjadi Koordinator PPKD Sekretaris Desa

Tidak ada yang signifikan sih,cuma hanya beda singkatan. Jika PTPKD = Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa sedangkan PPKD = Pelaksana Pengelola Keungan Desa.

Sedangkan untuk tugas sekretaris desa, Ada sejumlah perbedaan dan penambahan dalam Permendagri 20 tahun 2018. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar dibawah.

Perbedaan Tugas Sekretaris Desa antara Permendagri 113 tahun 2014 dan Permendagri 20 tahun 2018

Terkait tugas Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, Berikut ini uraian lengkapnya.. == Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa. == Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa.

== Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa,perubahan APB Desa,dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa. == Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa Tentang penjabaran APB Desa dan perubahan APB Desa. == Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. == Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Selain yang di atas, …ada 3 lagi tugas Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Ini sangat penting.. Berikut ini tugasnya :

== 1. Melakukan verifikasi terhadap DPA,DPPA dan DPAL == 2.Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa,dan terakhir == 3. Melakukan verifikasi terhadap terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Itulah tugas Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan desa,dan jika digabungkan maka Sekretaris Desa mempunyai 9 tugas. Kalau menurut saya pribadi 3 tugas yang paling bawah merupakan tugas terberat,walaupun tidak menampikan bahwa yang lainnya juga berat.

Kedua, Bendarara Desa di rangkap Kepala Urusan Keuangan

Dalam Permendagri 113 tahun 2014, Bendahara Desa TERPISAH dan di jabat staff urusan keuangan, Saat ini tugas Bendaha Desa di RANGKAP Kaur Keuangan.

Dari gambar diatas kita bisa melihat bahwa tugas-tugas Bendahara Desa kini seutuhnya di pegang oleh Kepala Urusan Keuangan.

Ketiga, kalau dalam Permendagri 113 tahun 2014, pelaksana kegiatan sesuai bidang

di pegang oleh Kasi, sekarang Kasi dan Kaur menjadi pelaksana kegiatan anggaran.

Lihat gambar dibawah..

Jika kita melihat gambar diatas,dahulu ( Permendagri 113 tahun 2014 ) tugas Kasi hanya bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya sedangkan sekarang tugas kaur dan kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Itu lebih jelasnya silahkan baca gambar di atas.

Kemudian yang ke-empat atau yang terakhir yaitu tentang Tugas Kepala Desa terbaru sesuai Permendagri 20 tahun 2018. erkait Tugas Kepala Desa sesuai Permendagri 20 tahun 2018

=1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa. =2. Menetapkan tentang pengelolaan kekayaan milik Desa. =3. Melakukan tindakan atas yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa. =4. Menetapkan PPKD. =5. Menyetujui DPA,DPPA,dan DPAL.

=6. Menyetujui RAK Desa. =7. Menyetujui SPP.

Struktur Pengelolaan Keuangan Desa

Karena saya juga pernah menuliskan tentang Tim Pelaksan Kegiatan ( TPK ), yang sebenarnya bahwa dalam Permendagri 20 tahun 2018 tidak ada satu pasal pun yang menulis kata Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ), yang ada hanyalah Tim yang membantu Tugas Kaur dan Kasi ( selaku PPKD ) di dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

lebih jelas lihat gambar dibawah ini….

Adapun cara pembentukan Tim tersebut ialah diusulkan pada saat musyawarah penyusunan RKP Desa.

Dan ketika sudah terbentuk, maka Kepala Desa wajib membuatkan Surat Keputusan (SK) seperti yang tertuang di dalam Pasal 7 ayat (5) Permendagri 20 tahun 2018.

Terkait siapa yang harus menjadi Tim, dalam hal melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa tersebut, telah diatur di dalam Permendagri 20/2018.

Tim sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) berasal dari : — Perangkat Desa, — Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM), dan atau — Masyarakat Desa

Lalu kemudian, …..karena Kaur dan Kasi sudah menjabat sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD). Maka, terkait siapa Perangkat Desa yang menjadi Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa diperjelas di dalam Pasal 7 ayat (3) Permendagri 20 tahun 2018.

Perangkat Desa di sini merupakan Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun, ….dan untuk susunan TPK Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut : — Ketua — Sekretaris, dan — Anggota

Bila ada pertanyaan berkaitan berapa jumlahnya, dalam Permendagri 20/2018 tidak mengaturnya, hal tersebut menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan desa di dalam membiayai kegiatan tim tersebut yang akan di tuangakan didalam APBDes.

Lalu kemudian terkait apa tugasnya dalam Permendagri 20/2018 pun tidak menjelaskan secara detail , karena semua itu diatur oleh LKPP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan terkait pengaturan pengadaan barang/jasa di Pemerintahan.

Untuk pedoman di Desa kita tetap menggunakan Perka LKPP 13/ 2013 Jo. Perka LKPP 22/2015. Satu lagi yang terbaru yaitu PerLKPP Nomor 9 Tahun 2018.. Jika anda belum punya download disini

Dan salah satu isi di dalam Perka tersebut ialah mengatur tentang Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara detai dan jelas.

Apa tugasnya… Berikut ini tugas TPK dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa….

1. Melaksanakan Swakelola, 2. Mengawasi Swakelola, 3. Menggumumkan tender untuk Pengadaan melalui Penyedia, 4. Memilih dan menetapkan Penyedia, 5. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia, 6. Memeriksa dan melaporkan pengerjaan Pengadaan kepada Kasi/Kaur, dan 7. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui Swakelola dan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia Beberapa singkatan ini saya kutip dari Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berikut ini beberapa singkatanya :

PPKD = Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPPA = Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPAL = Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan RAK DESA = Rencana Anggaran Kas Desa.

Nah,setelah anda mengetahui beberapa singkatan di atas. Pasti anda bertanya-tanya,memang hubunganya apa dengan PKPKD. Jelas ada hubungan !

Tapi tunggu dulu,sebelum saya menjelaskan lebih terperinci tentang apa hubungan dari beberapa singkatan di atas. Anda musti mengerti dulu penjelasan lebih mendetai tentang pengertian-pengertian singkatan tersebut. Kita mulai saja dari yang paling awal sampai yang paling akhir ya …

== 1. PPKD

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang mengusakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Lalu siapa saja orang yang berhak melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa ?

Pertanyaan tersebut sering muncul di group atau di forum medsos. Berikut ini pertanyaan yang biasa saya jumpai..

Mas,apakah boleh BPD menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ?

Jelas,tidak boleh. Aturanya sudah jelas kan.

Bahwa BPD merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi kinerja kepala Desa dalam proses pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Jika hal itu di lakukan artinya BPD tidak netral donk…

Terus siapa nanti yang mengawasi Kinerja Kepala Desa jika BPD jadi TPK..

Kita tahu kan,bahwa semangat di bentuknya BPD ialah untuk mewakili suara kita.

Jika itu sampai terjadi dan BPD bersikeras untuk menjadi TPK,maka hancurlah pemerintahan desa kita.

Kita tidak mau kan,ada sebuah konspiransi atau kong kali kong.

Oleh sebab itu, BPD tetaplah harus netral dan tidak memihak.

Kemudian ada lagi pertanyaan seperti ini…

Mas,apakah Perangkat Desa (PD ) boleh jadi TPK ?

Ya,pasti boleh. Karena aturanya memanglah begitu.

Kalau ada Desa yang tidak seperti itu,berati Desa tersebut jelas melanggar aturan.

Karena sejatinya Pelaksan Teknis ialah Perangkat Desa yang berasal dari Kepala Seksi (Kasi) yang bertugas sebagai PPKD.

Lalu siapa saja yang termasuk PPKD ?

Menanggapi uraian di atas tadi, bahwa PPKD adalah perangkat Desa yang terdiri dari

Sekretaris Desa sebagai Koordinator, Kepala Urusan Sebagai Unsur staf sekretariat Desa,dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Teknis.

Jadi jelaskan,siapa saja Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa itu. So,kedepan kita tidak usah bingung lagi dan bertanya siapa itu TPK dan anggota siapa saja.

Kemudian Lebih lanjut,terkait tugas Kasi dan Kaur dalam Pengelolaan Keuangan Desa itu apa saja ?

Daripada saya membuat artikel ini bersambung ada baiknya sekalian saja ya.. saya jelaskan secara tuntas ya..

Jadi,begini… Tugas Kaur dan Kasi dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

=1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidangnya… =2. Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya. =3. Mengendalikan tugas sesuai bidang tugasnya. =4. Menyusun DPA,DPPA,dan DPAL sesuai bidang tugasnya. =5. Menandatangai perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa yang berada dalam bidang tugasnya. =6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Itulah beberapa tupoksi Kaur dan Kasi Desa di dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Bagi anda yang kebetulan menjabat Kaur atau Kasi bisa mempelajarinya.

== 2. DPA

Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau di singkat DPA adalah Dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan,anggaran yang di sediakan,dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah di tetapkan di APBDes.

Mungkin asing ya mendengar kata DPA,karena pada Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dulu,kita belum pernah mendengar kata tersebut.

Namun yang pasti menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di sebutkan bahwa DPA terdiri dari…

== Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, == Rencana Kerja Kegiatan Desa,dan == Rencana Anggaran Biaya.

Untuk perincian terkait ketiga dokumen tersebut,silahkan baca di bawah ini..

Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa

Lebih lanjut mengenai dokumen ini merupakan dokumen yang merinci setiap kegiatan,anggaran yang disediakan dan rencana penarikan.

Rencana Kerja Kegiatan Desa

Dalam dokumen ini berisi lokasi ,volume biaya , sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan ,pelaksanaan kegiatan anggaran,dan tim yang melaksanakan kegiatan.

Rencana Anggaran Biaya

Kalau dokumen yang satu ini saya yakin anda semua sudah tahu.

Ya…. Dokumen ini memuat rincian satuan harga untuk setiap kabupaten.

Perlu di ingat, bahwa ketiga dokumen tersebut harus di serahkan ke kepala Desa melalui sekretaris Desa paling lama 6 hari setelah penugasan. Dan dokumen tersebut di buat oleh Kaur dan Kasi.

== 3. DPPA

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran atau selanjutnya di singkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan,anggaran yang disediakan dan rencana penarikan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan perubahan APBDes dan perubahan penjabaran APBDes.

Terkait dokumen apa saja yang diperlukan dalam DPPA terdiri dari 2 dokumen.

Pertama, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan, Kedua, Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Perlu di garis bawahi bahwa setelah Kaur dan Kasi menyerahkan dokumen tersebut maka,Sekretaris Desa hanya mempunyai waktu 15 hari untuk memverifikasinya.

Setelah itu di serahkan kepada kepala Desa oleh Sekretaris bila sudah selesai di verifikasi.

== 4. DPAL

Dokumen Pelaksanaan Anggara Lanjutan atau DPAL merupakan dokumen yang memuat kegiatan anggaran dan rencana penarikan untuk kegiatan lanjutan yang anggaranya berasal dari SILPA tahun sebelumnya.

Untuk penjelasan lebih lanjut,saya kira anda sudah memahaminya…

Pokoknya intinya bahwa,DPAL digunakan untuk belanja SILPA tahun lalu..

Gitu aja !!

== 5. RAK Desa

Rencana Anggaran Kas Desa atau selanjutnya di singkat RAK Desa merupakan dokumen yang memuat Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dan pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Inti utama RAK Desa ialah untuk controling ( mengontrol rekening kas desa ).

Nah, itulah penjelasan singkat tentang beberapa singkatan tersebut.

Kembali ke topic utama diatas tadi….

Yaitu tentang PKPKD.

Ada 3 point yang penting anda pahami dan pelajari 1. Apa itu PKPKD 2. Siapa itu PKPKD,dan 3. Apa kewenangan dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa. Baik tanpa basa-basi mari kita mulai bahas poin per point.

1. Apa itu PKPKD ?

Sebetulnya PKPKD merupakan kepanjangan dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal siapa itu PKPKD ada di poit 2.

2. Siapa itu PKPKD ?

Secara singkat PKPKD dalam pemerintahan Desa saat ini di pegang oleh Kepala Desa yang mewakili dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Lebih lanjut terkait kewenangan kepala Desa selaku Pengelolaan Keuangan Desa,silahkan baca di point 3.

3. Kewenangan Kepala Desa selaku PKPKD ?

Ada 7 kewenangan kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa,dan kenapa saya tadi memberikan beberapa singkatan diatas !!

Itu semua saya lakukan,hanya untuk mempermudah anda dalam memahami artikel ini.

Dan kemudian anda bisa scroll ke atas jika ada kata kata yang tidak di mengerti.

Langsung saja berikut ini 8 kewenangan kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

== 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa. ==2. Menetapkan tentang pengelolaan kekayaan milik Desa. ==3. Melakukan tindakan atas yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa. ==4. Menetapkan PPKD. ==5. Menyetujui DPA,DPPA,dan DPAL. ==6. Menyetujui RAK Desa. ==7. Menyetujui SPP.