Strategi Implementasi 10 Langkah Revitalisasi Smk.pdf

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Copyright © 2017. Direktorat Pembinaan SMK AllRights Reserved Pengarah: Hamid Muhammad, Ph.D. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Penanggung Jawab: Dr. Thamrin Kasman, S.E., M.Si. Plt. Direktur Pembinaan SMK Tim Penyusun: Arie Wibowo Khurniawan, S.Si., M.Ak. Dr. Ir. M. Bakrun, MM Ir. Sri Puji Lestari, MM Ir. Nur Widyani, MM Moehammad Soleh, SP Arfah Laidiah Razik, SH, MA Chrismi Widjajanti, SE, MBA Dr. Junus Simangunsong, S.Si, MT Mochamad Widiyanto, S.Pd, MM Saryadi, ST, MBA Dra. Yuliati Sri Nurhidayati, M.Si Winner Jihad Akbar, S.Si, M.Ak Dra. Augustin Wardhani Yudi Nurman, S.Pd, MBA Marsudi Utomo, S.ST Editor: Sulistyo Mukti Desain dan Tata Letak: Ari Rayi Citha Dwisendy, S.Ds. Karin Faizah Tauristy, S.Ds. ISBN

Penerbit: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E, Lantai 13 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia yang menjadi arah pembangunan pendidikan vokasi ke depan. Dalam Inpres tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat tugas untuk: 1. membuat peta jalan pengembangan SMK; 2. menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (link and match); 3. meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; 4. meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri; 5. meningkatkan akses, sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan 6. membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK. Peta Jalan ini diharapkan dapat menjadi alternatif panduan bagi sektor terkait, dunia usaha/industri, institusi, dan guru pendidikan menengah kejuruan dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan menengah kejuruan di Indonesia. Disadari bahwa Peta Jalan ini masih belum sempurna, oleh karenanya sangat diharapkan saran, tanggapan dan kritikan yang sifatnya membangun demi terwujudnya Peta Jalan yang ideal bagi pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan Indonesia yang berkualitas. Menteri DirekturPendidikan Jenderal dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pendidikan Dasar dan Menengah

PHamid rof. Dr.Muhammad, H. Muhadjir Effen Ph.Ddy

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...........................................................................................i DAFTAR ISI ......................................................................................................ii DAFTAR GAMBAR .............................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................1 1. Isu Persaingan Ekonomi .................................................................................. 2 2. Isu Pasar Tenaga Kerja .................................................................................... 3 3. Tantangan Revolusi Industri 4.0 ..................................................................... 8 4. Prioritas Pembangunan Nasional dan Daya Saing Bangsa ......................... 12 5. Kondisi Umum SMK di Indonesia .................................................................. 14 5.1

Perkembangan SMK .............................................................................. 14

5.2

Kemitraan SMK dengan DU/DI ............................................................. 17

5.3

Mutu Peserta Didik ................................................................................. 19

5.4

Mutu Guru SMK ...................................................................................... 20

5.5

Mutu Satuan Pendidikan ....................................................................... 22

BAB II PETA JALAN REVITALISASI SMK.............................................................26 1. Visi Revitalisasi SMK........................................................................................ 26 2. Tujuan Revitalisasi SMK .................................................................................. 28 3. Sasaran dan Arah Kebijakan Revitalisasi ...................................................... 29 4. Program Prioritas Revitalisasi SMK ............................................................... 31 5. Strategi Implementasi Revitalisasi SMK ........................................................ 34 5.1

Pengembangan dan Penyelarasan Kurikulum .................................... 34

5.2

Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK ................................................................................. 34

ii

5.3

Pemutakhiran Program Kerjasama Industri ........................................ 34

5.4

Peningkatan akses sertifikasi SMK ...................................................... 37

5.5

Peningkatan akses akreditasi SMK ...................................................... 37

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pasar Tenaga Kerja Formal – Informal ..................................................... 3 Gambar 2. Pasar Tenaga Kerja Formal – Informal ..................................................... 4 Gambar 3. Pertumbuhan rata-rata per tahun tenaga kerja dalam pasasr kerja...... 5 Gambar 4. Global Competitiveness Report, World Economic Forum, 2016 ............. 5 Gambar 5. Posisi Kesiapan Teknologi dan Efisiensi Pasar Kerja di ASEAN............. 6 Gambar 6. Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha dan Pekerja ......................................... 8 Gambar 7. Pembagian Generasi Revolusi Industri Mulai Generasi Pertama hingga Keempat .......................................................................................... 9 Gambar 8. Kebutuhan Kompetensi Revolusi Industri 4.0 .......................................... 11 Gambar 9. Perkembangan Jumlah SMK ...................................................................... 16 Gambar 10. Perkembangan Jumlah SIswa SMK ........................................................ 16

iii

iv

BAB I PENDAHULUAN

BAB I - PENDAHULUAN

1

BAB BAB 01 I

Pendahuluan PENDAHULUAN

1. Isu Persaingan Ekonomi Pemberlakuan ASEAN Community pada akhir 2015 merupakan suatu momen yang penting bagi upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia diantara sesama negara anggota lainnya. ASEAN Community yang terdiri dari 3 pilar, yaitu ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Political and Security Community (APSC), dan ASEAN Social and Cultural Community (ASCC). ASEAN Community mengubah orientasi selama ini dari orientasi pada negara (State Oriented) menjadi orientasi kepada rakyat (People Oriented), sehingga lebih merupakan Masyarakat ASEAN yang Berbasis Masyarakat (Community-Based Community). ASEAN berciri: one vision, one identity, one community. Salah satu pilar yang perlu mendapatkan perhatian adalah ASEAN Economic Community

(AEC) yang memiliki visi untuk menciptakan pasar tunggal yang

berdaya saing tinggi yang dapat meningkatkan pengembangan ekonomi yang adil bagi negara-negara anggotanya, demikian pula memfasilitasi pengintegrasiannya dengan ekonomi global. Dalam roadmap ASEAN Economic Community dinyatakan bahwa ASEAN akan menjadi Single Market and International Production Base di mana akan terjadi kebebasan arus barang, jasa, tenaga kerja terampil, investasi, dan arus modal yang lebih bebas. Dalam konteks kebebasan arus tenaga kerja terampil, hal ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar, terutama untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja trampil Indonesia untuk melakukan penetrasi ke pasar negara-negara ASEAN lainnya. Untuk mampu menciptakan tenaga kerja terampil yang kompeten dan mampu bersaing bukan merupakan pekerjaan yang mudah, dibutuhkan upaya Semesta yang melibatkan semua pihak, tidak hanya pemerintah, namun juga seluruh unsur masyarakat, termasuk dunia usaha. Upaya tersebut juga harus

2

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

didukung oleh regulasi yang mampu menjadi instrumen kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja terampil Indonesia yang memang masih relatif belum mampu bersaing, baik secara kualitatif maupun kuantitatiif. 2. Isu Pasar Tenaga Kerja Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 4.0 sampai 5.0% pada tahun 2019. Untuk itu, Pemerintah dituntut untuk menciptakan sepuluh sampai sebelas juta lapangan kerja baru selama lima tahun. Pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja formal dan produktif. Lapangan kerja yang baik ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan, menjamin hak-hak pekerja, serta tersedianya perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja.

Gambar 1. Pasar Tenaga Kerja Formal-Informal Lapangan kerja formal utamanya berasal dari pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi. Gambar 4 menjelaskan bahwa proporsi pekerja formal dalam pasar tenaga kerja masih sekitar 40 persen pada tahun 2015. Terlebih lagi, terdapat kecenderungan melambatnya pertumbuhan pekerja formal dalam 3 tahun terakhir. Bahkan pada periode Februari 2015-Februari 2016 jumlah pekerja formal mengalami penurunan. Untuk itu, harus ada upaya ekstra untuk mengeluarkan

BAB I - PENDAHULUAN

3

pekerja yang berada di sektor tradisional dengan produktivitas rendah dengan menciptakan pekerjaan yang lebih baik di sektor formal. Dalam upaya tersebut, penigkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja harus menjadi salah satu prioritas nasional. Tenaga kerja yang kurang terampil atau kurang terdidik akan sulit utuk memperoleh pekerjaan yang baik dan tidak memiliki daya saing yang memadai. Sementara ini, pekerja di Indonesia masih banyak berpendidikan SMP atau kurang.

Gambar 2. Pasar Tenaga Kerja Formal-Informal Sektor pertanian dan sektor industri pengolahan beserta sektor jasa perdagangan merupakan sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja seperti dijelaskan pada gambar 5 di atas. Pada tahun 2015, industri pengolahan mempekerjakan 13.5% total pekerja dan menyumbang 20.5% terhadap total PDB. Dalam beberapa tahun yang lalu, industri pengolahan menjadi salah satu primadona industri padat karya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan sektor ini mengalami berbagai kendala dan cenderung tumbuh ke arah padat modal.

4

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Gambar 3. Pertumbuhan rata-rata per tahun tenaga kerja dalam pasar kerja Pada gambar 6 dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja dengan lulusan SMA dan SMK ke atas meski relatif ringgi, namun masih banyak yang belum memiliki jenis keterampilan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri.

Gambar 4. Global Competitiveness Report, World Economic Forum, 2016

BAB I - PENDAHULUAN

5

Daya saing Indonesia menurut Global Competitiveness Report tahun 2016-2017 masih lemah dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lainnya terutama pada pilar kesiapan teknologi, kesehatan dan pendidikan, serta efisiensi pasar tenaga kerja seperti ditunjukkan pada gambar 7 di atas. Rendahnya efisiensi pasar tenaga kerja, dengan peringkat 108 dari 138 negara, terutama disebabkan leh peraturan ketenagakerjaan yang bersifat “kaku”.

Gambar 5. Posisi Kesiapan Teknologi dan Efisiensi Pasar Kerja di ASEAN Penyebab utama kakunya pasar tenaga kerja di Indonesia antara lain adalah penetapan upah minimum menjadi mekanisme utama dalam penetapan gaji tingginya uang pesangon mengakibatkan perusahaan menghindari untuk merekrut pegawai tetap, lambatnya kemajuan dalam mendorong collective bargaining pada tingkat perusahaan, dan tingginya biaya untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam meningkatkan daya saing, beberapa negara telah menempuh reformasi sistem pendidikan dan pelatihan, perbaikan iklim investasi, dan mempermudah pengaturan bisnis. Kesiapan infrastruktur dan stabilitas makroekonomi juga menjadi factor penting. Oleh karena itu, beberapa kunci utama peningkatan daya saing yang harus dibenahi di Indonesia adalah kestabilan kebjakan, peningkatan

6

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

etos kerja buruh, penambahan tenaga kerja yang pintar inovasi, dan reformasi peraturan pekerja. Pemerintah memerlukan berbagai pendekatan untuk memperbesar daya serap tenaga kerja. Pertama, dari sisi permintaan, perlu melihat potensi percepatan dari pusat-pusat pertumbuhan atau kawasan industri atau Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu, pemerintah perlu melihat potensi percepatan dari sudut pelaku usaha, seperti perluasan akses kredit, infrastruktur, investasi padat karya, dan penyempurnaan peraturan termasuk periinan dan pengurangan biaya ekonomi tinggi. Sementara pendekatan untuk memperbesar daya serap tenaga kerja dari sisi penawaran difokuskan pada peningkatan produktivias, pendidikan kejuruan, pelatihan kerja, dan sistem sertifikasi. Upaya tersebut perlu sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja. Pemerintah berperan penting dalam menjaga stablilitas makro ekonomi, pekerja meningkatkan prouktivitas, serta dunia usaha perlu terus meningkatkan daya saing seperti dijelaskan pada gambar 6 di bawah ini.

BAB I - PENDAHULUAN

7

Gambar 6. Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha dan Pekerja

Oleh karena itu diperlukan stabilitas perekonomian dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Hal ini ditandai dengan adanya keseimbangan antara penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja. 3. Tantangan Revolusi Industri 4.0 Revolusi industri generasi keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Hal inilah yang disampaikan oleh Klaus Schwab, Founder dan Executive Chairman of the World Economic Forum dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution.

8

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Gambar 7. Pembagian Generasi Revolusi Industri Mulai Generasi Pertama Hingga Keempat Perkembangan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

telah

mengubah

dunia

sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mengerek naik perekonomian secara dramatis di mana selama dua abad setelah Revolusi Industri terjadi peningkatan rata-rata pendapatan perkapita Negara-negara di dunia menjadi enam kali lipat. Berikutnya, pada revolusi industri generasi kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (combustionchamber). Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dll yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Kemudian, revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Selanjutnya, pada revolusi industri generasi keempat, seperti yang telah disampaikan di atas, telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi (disruptive technology)

hadir

begitu

cepat

dan

mengancam

keberadaan

perusahaan-perusahaan incumbent. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi

BAB I - PENDAHULUAN

9

industri telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Lebih dari itu, pada era industri generasi keempat ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Hal ini ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemainpemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia atau Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Oleh sebab itu, para pekerja juga harus peka dan melakukan instrospeksi diri sehingga mampu mendeteksi posisinya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. World Economic Forum pada Januari 2016 memperkirakan ada sekitar 35% keahlian yang yang dianggap penting saat ini kelak akan berubah. Kecerdasan buatan dan machine learning, robotika, transportasi autonomous, advanced materials, bioteknologi dan genomic akan sangat berperan dalam Revolusi Industri Generasi Keempat. Selanjutnya juga dirangkum dari World Economic Forum (WE), nanti pada tahun 2020 dimana era Revolusi Industri Generasi Keempat dimulai ada sepuluh soft skill yang harus dimiliki untuk menjawab tantangan dunia industri. Soft skill tersebut adalah menyelesaikan permasalahan yang kompleks/sulit (Complex Problem Solving), berpikir kritis (Critical Thinking), kreatifitas (Creativity), manajemen SDM (People Management), koordinasi (Coordinating), kecerdasan emosional (Emotional Intelligence), pengambilan keputusan (Judgment and Decision Making), orientasi pada layanan (Service Orientation), negosiasi (Negotiation) dan kelenturan berpikir (Cognitive Flexibility).

10

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Gambar 8. Kebutuhan Kompetensi Revolusi Industri 4.0 Jika pada tahun 2015 Quality Control dan Active Listening masih menempati daftar soft skill yang dianggap penting, maka menurut WE dua soft skill tersebut tidak lagi termasuk soft skill yang penting memasuki tahun 2020. Dari sepuluh soft skill tersebut, kreatifitas merupakan top skill yang harus dimiliki pekerja. Mesin memang membantu untuk bekerja dengan lebih cepat, tetapi mesin belum bisa menyamai kreatifitas manusia.

BAB I - PENDAHULUAN

11

4. Prioritas Pembangunan Nasional dan Daya Saing Bangsa Perekonomian Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan kondisinya yang relatif stabil. Pada tahun 2030, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara ke 7 dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia. Ini merupakan loncatan yang signifikan dari posisinya di peringkat ke 16 pada tahun 2012. Dalam jangka waktu 15 tahun ke depan, akan terjadi lonjakan kebutuhan tenaga kerja dari 55 juta pada saat ini menjadi 113 juta di tahun 2030. Peluang bisnis sebesar 1.8 triliun US Dollar - antara lain di bidang jasa, pertanian, dan perikanan - juga diproyeksikan akan tercipta (McKinsey, 2012). Oleh sebab itu tersedianya sumberdaya manusia (tenaga kerja) dalam jumlah memadai dan dengan keterampilan yang tepat bisa membuat Indonesia menjadi tempat yang menarik bagi investasi yang bisa menggerakkan pembangunan. Adapun Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan daya saing bangsa meliputi pembangunan kedaulatan pangan, maritim dan kelautan, kedaulatan energi, pariwisata, dan percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK). Kedaulatan pangan memegang peranan strategis di dalam pembangunan nasional dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok penting guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pembangunan kedaulatan pangan diarahkan melalui: (1) Peningkatan produksi padi dan pangan lain, terutama produktivitas dan diversifikasi; (2) Kelancaran distribusi pangan, efisiensi rantai pasokan pangan, dan akses pangan masyarakat; (3) Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat,

terutama

kecukupan

nutrisi

bagi

masyarakat

miskin

dan

keseimbangan gizi bagi masyarakat; dan (4) Penanganan gangguan terhadap produksi pangan. Kebijakan pembangunan maritim dan kelautan diarahkan melalui konektivitas (tol) laut dan industri maritim, peningkatan industri perikanan dan hasil laut, penataan ruang laut, peningkatan kesejahteraan nelayan, penanggulangan dan penyelesaian

12

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Ilegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dan keamanan laut, penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau-pulau kecil. Kebijakan pembangunan pariwisata akan difokuskan untuk peningkatan promosi, destinasi, industri, dan kelembagaan pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Kebijakan pembangunan industri diarahkan untuk mengembangkan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa dan meningkatkan jumlah populasi industri guna meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Sementara itu, pembangunan KEK di luar Jawa diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi wilayah, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas, mengembangkan SDM dan IPTEK, mengembangkan regulasi dan kebijakan, serta memperbaiki iklim investasi dan usaha. Kebijakan pembangunan kedaulatan energi diarahkan dengan cara meningkatkan produksi energi primer, cadangan energi, peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi, aksesibilitas energi, dan efisiensi dalam penggunaan energi. Pembangunan dimensi keungulan di atas mencita-citakan Indonesia menjadi negara industri yang tangguh dan menjadikan industri pangan, maritim dan kelautan, energi, dan pariwisata sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Ini juga makin dipertegas oleh rencana pemerintah untuk mendorong pertumbuhan populasi industri skala menengah dan besar sekitar 9.000 usaha hingga tahun 2019. Untuk itu, sumber daya manusia industri perlu disiapkan secara terencana sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau perkembangan kawasan industri yang ada. Berbagai tantangan seperti tidak sesuainya pasokan lulusan dari sektor pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja sektor industri perlu segera ditangani. Sektor pendidikan – khususnya Pendidikan Kejuruan dan sektor industri harus menjadi mitra yang mampu bekerjasama secara efektif. Pengembangan Pendidikan Kejuruan harus selaras dengan pembangunan dan kebutuhan industri.

BAB I - PENDAHULUAN

13

5. Kondisi Umum SMK di Indonesia 5.1

Perkembangan SMK

Pendidikan Kejuruan di Indonesia telah berumur 150 (seratus lima puluh) tahun lebih, sejarah mencatat sekolah kejuruan pertama pada jaman Belanda tahun 1853 adalah Ambacht School Van Soerabaia (Sekolah Pertukangan Surabaya) sedangkan di Bandung di buka Ambacht School and Ambacht Leergang (yang kemudian menjadi Sekolah Teknik Ciroyom). Pada jaman itu Pendidikan Kejuruan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja Belanda, hingga awal kemerdekaan konsep Pendidikan Kejuruan mengikuti konsep Pendidikan Kejuruan di Belanda. Sejak penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang digulirkan pada tahun 1969 bentuk Pendidikan Kejuruan mulai mengadopsi model dari negara lain dan secara bertahap Pendidikan Kejuruan mendapat tempat pada sistem pendidikan Indonesia. Tonggak pengembangan Pendidikan Kejuruan secara terpadu di Indonesia dimulai pada Repelita V, melalui penetapan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dilanjutkan dengan ditetapkannya PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah yang memuat beberapa ketentuan dalam

pengembangan

Pendidikan

Kejuruan.

Dalam

periode

ini,

melalui

Kepmendikbud No. 490/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan mulai dilaksanakan juga pengembangan unit produksi sebagai bagian dari proses pembelajaran di SMK, kegiatan unit produksi ini meliputi kegiatan memproduksi barang dan jasa dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang ada di sekolah dan lingkungannya. Kebijakan pengembangan lebih lanjut dilakukan pemerintah melalui penerapan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) melalui konsep Link and Match, yang dituangkan dalam Kepmen No. 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan, kebijakan tersebut merupakan awal upaya pemerintah melibatkan dunia usaha/industri dalam Pendidikan Kejuruan.

14

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Sistem ini mengadopsi model Dual System di Jerman, dengan melakukan beberapa penyesuaian. Secara teoritis, PSG merupakan sistem pendidikan yang dianggap ideal untuk meningkatkan relevansi dan efisiensi SMK. Praktik siswa di industri merupakan bagian dari kegiatan penerapan ini. Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh SMK untuk melibatkan DU/DI antara lain melalui pelaksanaan kegiatan gebyar Pendidikan Kejuruan, penandatanganan kerja sama sekolah dengan DU/DI, pembentukan organisasi intern di sekolah, dan kunjungan guru-guru secara reguler ke dunia usaha/industri. Upaya ini ditindaklanjuti dengan Pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan NasonaI (MPKN) dan Majelis Pendidikan Kejuruan Provinsi. Sesuai dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15, keberadaan SMK dirancang untuk mempersiapkan lulusannya bekerja di bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah kejuruan ditujukan untuk penyiapan lulusan yang siap kerja, baik bekerja secara mandiri maupun bekerja pada industri tertentu. SMK dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh sekolah, masyarakat, dan DU/DI. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja sesuai dengan bidangnya, memiliki adaptasi, dan daya saing yang tinggi. Dalam kurun waktu 2009 - 2014 telah dibangun sekitar 3.000 SMK baru dan hingga awal tahun 2016, jumlah SMK di Indonesia sudah mencapai 13.167 sekolah (3.349 SMK Negeri dan 9.818 SMK Swasta) seperti dijelaskan pada gambar di bawah ini.

BAB I - PENDAHULUAN

15

9,257

9,462

9,818

3,164

3,234

3,349

2014

2015

Negeri

Swasta

2016

Gambar 9. Perkembangan Jumlah SMK

dengan jumlah siswa mencapai 4,42 juta siswa yang terdiri dari 1.967.047 siswa SMK negeri dan 2.498.441 siswa SMK swasta dengan 155 ribu rombongan belajar, dengan total paket keahlian yang dibuka kurang lebih 33.000.

2,356,192

2,425,425

2,498,441

1,855,053

1,909,562

1,967,047

2014

2015

2016

Negeri

Swasta

Gambar 10. Perkembangan Jumlah Siswa SMK

16

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

5.2

Kemitraan SMK dengan DU/DI

Sejak pertengahan tahun 1990-an, kemitraan antara SMK dan DU/DI telah menjadi salah satu fokus utama dari kebijakan pembangunan Pendidikan Kejuruan di Indonesia. Landasan paradigmatik di belakang hal ini adalah konsep link and match yang bertitikberat pada keselarasan dan relevansi

antara SMK dengan

perkembangan pasar kerja dan DU/DI. Salah satu strategi untuk menerapkan konsep link and match adalah Pendidikan Sistem Ganda yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. PSG merupakan strategi proaktif yang mendekatkan peserta didik ke dunia kerja. Saat ini, keterlibatan DU/DI dalam pembangunan Pendidikan Kejuruan secara sistematis, aktif, dan efektif makin mendesak untuk dilaksanakan. Pendidikan Kejuruan masih sering dianggap belum bisa memenuhi kebutuhan DU/DI dan oleh sebab itu kurang relevan 1. Selain perlu

berorientasi

pada

perkembangan

ekonomi

makro

serta

kebijakan

pembangunan nasional, Pendidikan Kejuruan makin dituntut untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi selaras dengan

dinamika DU/DI sebagai

penyedia lapangan kerja (Satuan Tugas Perumus Kebijakan Pendidikan Kejuruan, 1995) Berbagai tantangan besar yang masih harus dihadapi oleh Pendidikan Kejuruan, seperti rendahnya keterserapan lulusan SMK di pasar kerja 2, sering dikaitkan dengan tidak sesuainya perkembangan Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan dan standar DU/DI. Tidak selarasnya Pendidikan Kejuruan dengan DU/DI dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, kesenjangan antara keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan DU/DI dengan yang dimiliki oleh lulusan SMK. Kedua, jumlah lulusan SMK di berbagai paket keahlian tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan

Relevansi berkaitan dengan rasio antara kompetensi lulusan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha/dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif atau relevansi bisa diketahui juga dengan melihat pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh lulusan dengan kompetensi yang dipelajarinya semasa bersekolah. 2 Data BPS tentang ‘Angka Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2004 – 2014’ menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka SMK pada bulan Agustus 2014 mencapai 12,65 persen. 1

BAB I - PENDAHULUAN

17

DU/DI akan tenaga kerja. Ada paket-paket keahlian tertentu yang sedang diminati, dibuka di banyak SMK, dan menghasilkan banyak lulusan tetapi kurang terserap di pasar kerja karena pekerjaan yang relevan tidak banyak atau mulai mengalami kejenuhan. Ketiga, perkembangan SMK dan penyediaan paket keahlian masih belum berorientasi pada potensi ekonomi dan keunggulan lokal. Keempat, perkembangan SMK dan penyediaan paket keahlian masih belum dilakukan berdasarkan data proyeksi tentang peluang bisnis dan investasi di masa depan. Berbagai kegiatan sudah dilakukan untuk menyelaraskan Pendidikan Kejuruan dengan

kebutuhan

DU/DI

umumnya

dapat

dikategorikan

menjadi:

(i)

pengembangan/pemetaan kompetensi; (ii) pelaksanaan pembelajaran; dan (iii) evaluasi hasil pembelajaran (Samsudi, 2005). Jenis kegiatan yang paling sering dilakukan diantaranya adalah Praktik Kerja Industri (Prakerin), sinkronisasi dan validasi kurikulum, guru tamu dari DU/DI serta uji kompetensi. Upaya penyelarasan juga telah diintegrasikan dalam instrumen akreditasi SMK yaitu dalam penilaian terkait standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana serta standar pengelolaan. Untuk mendukung penyelarasan proses pembelajaran di SMK dengan DU/DI, Direktorat Pembinaan SMK telah mengambil langkah strategis pada tahun 2015 dengan membentuk sub-direktorat baru yaitu Sub Direktorat Penyelerasan Kejuruan dan Kerjasama Industri 3. Hal ini diharapkan akan meningkatkan keterlibatan publik dalam pengembangan SMK (Renstra Direktorat PSMK 2015 – 2016). Sebelum pembentukan Sub Direktorat baru ini, Direktorat Pembinaan SMK juga telah meluncurkan berbagai kegiatan dan pembiayaan untuk memperkuat kerjasama SMK dengan DU/DI melalui Sub Direktorat Pembelajaran. Sejumlah laporan menunjukkan berbagai keberhasilan kemitraan SMK dengan DU/DI. Akan tetapi, keberhasilan tersebut masih berskala kecil, pada tingkat lokal serta berkembang secara unik sesuai dengan inisiatif SMK serta DU/DI yang 3

Sub Direktorat Penyelerasan Kejuruan dan Kerjasama Industri memiliki dua seksi: (i) Seksi Penyelarasan Kejuruan dan (ii) Seksi Kerjasama Industri

18

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

menjadi mitra. Faktor-faktor lain yang juga berpengaruh antara lain: status SMK (negeri atau swasta), peluang dan perkembangan ekonomi lokal, ketersediaan sumberdaya manusia terutama kemampuan dan komitmen Manajemen Sekolah untuk menjadi ‘pelopor perubahan’ yang berorientasi pada pemecahan masalah. Berbagai faktor tersebut menciptakan kondisi yang berbeda bagi tiap SMK sehingga sulit untuk menentukan satu pendekatan penguatan kemitraan SMK – DU/DI yang cocok bagi semua. Apalagi hingga saat ini, dukungan luas dan sistematis dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendorong keterlibatan DU/DI dalam pengembangan Pendidikan Kejuruan belum optimal. Upaya-upaya pemerintah yang ada masih bersifat sebagai pelengkap saja yang memudahkan SMK untuk bermitra dengan DU/DI terutama jika inisiatif kuat sudah ada dari manajemen sekolah (Suliswanto, 2012 dan SED TVET 2012). 5.3

Mutu Peserta Didik

Mutu lulusan SMK secara ideal ditentukan berdasarkan penguasaan atas suatu standar kompetensi kerja (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Berdasarkan standar kompetensi tersebut, dirumuskan suatu sistem pengujian dan sertifikasi. Namun demikian, sampai dengan saat ini belum semua program keahlian di SMK telah tersedia SKKNI-nya dan beberapa SKKNI yang sudah ada belum direfleksikan dalam kurikulum SMK. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meminimalisasi kesenjangan kompetensi kerja lulusan SMK dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri antara lain melalui penyusunan skema sertifikasi bagi lulusan SMK dengan melibatkan asosiasi profesi dan DU/DI maupun pelaksanaan uji kompetensi. Dalam rangka membekali lulusan SMK dengan sertifikat kompetensi yang diakui dunia usaha/dunia industri sehingga lulusan SMK tersebut memiliki daya saing yang tinggi, maka sejak tahun 2015 Dit. Pembinaan SMK, Kemdikbud dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP) telah melaksanakan kegiatan pengembangan SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama (LSP- P1). Adapun lingkup

BAB I - PENDAHULUAN

19

kegiatan pengembangan SMK menjadi LSP-P1 terdiri dari: (i) fasilitasi persiapan dan pelatihan asesor kompetensi; (ii) penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK); (iii) penyiapan materi uji kompetensi; serta (iv) pelatihan penyusunan dan penerapan dokumen mutu. Nantinya setiap calon lulusan SMK akan mengikuti uji kompetensi/sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan di LSP-P1 di sekolah masing-masing atau pada LSP-P1 SMK terdekat. Jika lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya. Pembentukan LSP-P1 dilakukan dengan strategi sebagai berikut: a. Pendekatan area : jika di suatu wilayah terdapat beberapa SMK yang belum memiliki LSP-P1 maka akan dikembangkan satu LSP-P1 yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh semua SMK yang ada di wilayah tersebut; b. Pembentukan LSP-P1 difokuskan pada sekolah yang memiliki siswa >600: saat ini SMK yang memiliki siswa >600 ada sekitar 4.000 SMK, dengan jumlah total siswa sebesar 90% total dari jumlah siswa SMK seluruh Indonesia; Nantinya jika pembentukan LSP-P1 sudah memenuhi kebutuhan maka Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dapat digantikan dengan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP-P1, dimana biaya sertifikasi akan disubsidi pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sampai dengan tahun 2015 pelaksanaan uji sertifikasi diprioritaskan pada pada 13 program keahlian (dengan 8 program keahlian diantaranya masuk dalam 12 sektor prioritas MEA), yaitu: Kepariwisataan, Tata Boga, Tata Kecantikan, Tata Busana, Keuangan, Administrasi, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik Komputer dan Informatika, dan Teknik Telekomunikasi. 5.4

Mutu Guru SMK

Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan yang berkualitas harus mampu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kebutuhan tenaga kerja. Guru sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran di sekolah memiliki

20

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

tanggung jawab untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang cepat dan tuntutan standar yang makin tinggi. Secara umum, kurangnya guru yang berkualitas, distribusi guru yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia, serta belum terpenuhinya kebutuhan guru produktif merupakan beberapa tantangan utama terkait guru di SMK saat ini. Jika ditelusuri lebih lanjut, permasalahan mutu guru di Pendidikan Kejuruan juga terkait dengan beberapa hal: Pertama, masih terdapat guru SMK belum memenuhi kualifikasi akademik seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru. Menurut kedua peraturan tersebut kualifikasi akademik bagi guru adalah S1 atau DIV. Akan tetapi pada tahun 2015, sekitar 12 % dari guru SMK masih memiliki kualifikasi akademik dibawah S1/ D-IV. Proporsi ini lebih besar dari pada guru SMA yang juga berkualifikasi akademik dibawah S1/D-IV (7%). Kedua, masih banyak keraguan terhadap kompetensi guru SMK karena hasil uji kompetensi menunjukkan masih banyak guru yang belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Selain itu guru tidak selalu memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Ketiga, masih banyak guru yang tidak menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembelajaran di SMK yang mengutamakan penguasaan kompetensi membutuhkan para pendidik yang memahami perkembangan usaha dan industri di luar sekolah. Oleh sebab itu, pengalaman para guru SMK untuk terjun langsung dalam kegiatan di industri menjadi sangat penting. Apalagi magang di DU/DI merupakan salah satu cara yang sangat penting untuk pengkinian kompetensi. Magang guru di perusahaan juga dapat menguatkan kerjasama SMK yang bersangkutan dengan DU/DI untuk kegiatan Prakerin siswa. Kerjasama SMK dan DU/DI dalam bentuk magang guru telah terintegrasikan dalam instrumen akreditasi SMK (dalam Standar Pengelolaan), akan tetapi data tentang pengalaman industri guru SMK belum tersedia secara sistematis. Data ini dibutuhkan untuk memetakan kebutuhan pembinaan guru agar lebih lebih mampu mentransfer informasi serta keterampilan sesuai perkembangan teknologi terbaru di perusahaan-perusahaan.

BAB I - PENDAHULUAN

21

Secara umum, SMK harus mengambil inisiatif untuk membuka peluang magang guru di perusahaan. Minat dari DU/DI masih belum optimal untuk mengembangkan kegiatan magang guru SMK menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk perusahaan. Sekalipun ada kesadaran untuk menjadikan magang guru di perusahaan sebagai kegiatan

yang

terstruktur,

manajemen

sekolah

tidak

selalu

mampu

melaksanakannya. Kendala utama dalam pelaksanaan program magang tersebut adalah masih terbatasnya peluang magang di DU/DI. Akibatnya, pelaksanaan program menjadi tidak berkala serta tergantung pada informasi dari DU/DI atau inisiatif guru. 5.5

Mutu Satuan Pendidikan

Penjaminan mutu dilakukan dalam rangka peningkatan mutu satuan atau program pendidikan agar dapat memenuhi standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan. Saat ini penjaminan mutu satuan atau program Pendidikan Kejuruan dilaksanakan dengan menggunakan sistem akreditasi. Hal tersebut mengacu pada UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 60 yang menyatakan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan dan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. Selanjutnya, Permendiknas no.63/2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar mutu pendidikan di atas SNP. Instrumen akreditasi terbaru SMK yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) merujuk pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) 4. Berdasarkan data hasil akreditasi pada satuan dan program pendidikan SMK yang telah dilakukan oleh BAN-S/M, sampai dengan akhir tahun 2015 dari 13.131 SMK saat ini sudah 6.120 SMK terakreditasi dengan rincian sejumlah 23% terakreditasi A, 19% terakreditasi B dan 4.5% terakreditasi C (Tabel 2.1). 4

Permendiknas no. 63/2009 pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa standar mutu pendidikan di atas SNP dapat berupa: standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal atau standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu,

22

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Tabel 2.1. Rekapitulasi Peringkat Akreditasi SMK)* Sumber: http://bansm.or.id/akreditasi/rekapitulasi Peringkat Akreditasi Jenjang Pendidikan

SMK

A

B

C

TT

3.042

2.488

590

71

Keterangan: Nilai akreditasi berkisar antara 0-400, dengan rincian sebagai berikut: a) Akreditasi A = 361 - 400 b) Akreditasi B = 301 - 360 c) Akreditasi C = 201 - 300 Untuk hasil akreditasi dengan nilai dibawah 201 dianggap tidak terakreditasi (TT). Secara umum, sekolah telah memahami pentingnya akreditasi untuk menumbuhkan kesadaran warga sekolah untuk meningkatkan kinerja. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui bahwa hasil akreditasi ternyata belum menjamin mutu suatu satuan atau program pendidikan. Proses akreditasi lebih banyak dilihat dan dititikberatkan pada pemenuhan kelengkapan dokumen (pembuatan bukti-bukti fisik) dari pada proses peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara berkelanjutan. Dalam hal ini proses akreditasi belum secara optimal berfungsi sebagai instrumen penjaminan mutu satuan atau program pendidikan. Peringkat akreditasi yang diperoleh satuan atau program pendidikan lebih dimanfaatkan untuk menarik minat masyarakat, terutama calon siswa dan orang tua untuk mengirim anaknya bersekolah di SMK yang bersangkutan. Selain sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh BAN–S/M, saat ini satuan pendidikan juga tertarik untuk menerapkan standar mutu yang diterbitkan pihak lain. Sejumlah SMK juga mengimplementasikan ISO 9001:2008 yang merupakan standar

BAB I - PENDAHULUAN

23

internasional tentang sistem manajemen mutu. Namun demikian upaya ini tidak selalu dinilai positif, satuan pendidikan dinilai hanya mencukupkan diri agar dapat memenuhi persyaratan-persyaratan ISO sampai mendapat sertifikat. Upaya peningkatan mutu produk secara efektif dan terus-menerus seperti harapan konsumen justru tidak selalu terpenuhi. Selain itu biaya untuk melaksanakan ISO 9001 hingga mendapatkan sertifikasi, pemantauan serta re-sertifikasi relatif besar, hal ini seringkali menjadi beban keuangan bagi satuan pendidikan. Sebagai suatu subsistem pendidikan yang dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI, selayaknya penilaian mutu SMK juga mengacu pada standar. Oleh sebab itu, cara lain yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan penjaminan mutu SMK adalah dengan mengukur kepuasan konsumen terhadap lulusan SMK.

24

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BAB II PETA JALAN REVITALISASI SMK

BAB II - PETA JALAN REVITALISASI SMK

25

BAB BAB 02 II

Peta Jalan Revitalisasi SMK PETA JALAN REVITALISASI SMK

Pembangunan pendidikan kejuruan berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi keahlian dan berdaya saing, serta mempunyai karakter dan budi pekerti unggul. Pembangunan pendidikan kejuruan diselenggarakan untuk menjamin tersedianya akses pendidikan kejuruan yang merata dan meningkatnya kualitas, relevansi serta daya saing. Pemenuhan akses layanan pendidikan kerjuruan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan cakupan penduduk untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang pendidikan menengah, serta dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antarkelompok masyarakat, antarwilayah, dan antarjenis kelamin. Peningkatan layanan pendidikan kejuruuan berkualitas diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, keahlian yang sesuai dan dapat mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh. Belum optimalnya layanan pendidikan kejuruan dalam menghasilkan lulusan yang dapat diserap pasar kerja merupakan tantangan dalam pembangunan pendidikan. Peran pendidikan kejuruan dalam mendorong pembangunan ekonomi, serta penanggulangan kemiskinan perlu menjadi perhatian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui revitalisasi SMK dengan peta jalan sebagai berikut. 1. Visi Revitalisasi SMK Sejalan dengan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, berikut ini dikemukakan visi dan misi revitalisasi SMK.

26

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Visi Revitalisasi SMK : “Terbentuknya Insan dan Ekosistem Pendidikan Kejuruan yang Berkarakter “Terbentuknya Insan dan Ekosistem Pendidikan Kejuruan yang Berkarakter dengan dengan Berlandaskan Gotong Royong, sehingga mampu menghasilkan Berlandaskan Gotong Royong, sehingga mampu menghasilkan lulusan SMK yang lulusan SMK yang mampu Bekerja, dapat Melanjutkan dan terampil mampu Bekerja, dapat Melanjutkan dan terampil Wirausaha (BMW)” Wirausaha (BMW)” Penjelasan lulusan SMK bisa BMW; B

=

Singkatan dari Bekerja. Tujuan utama lulusan SMK adalah bisa bekerja, di dunia usaha, dunia industri dan rumah tangga. Sehingga lulusan SMK harus mampu bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya.

M

=

Singkatan dari Melanjutkan. Lulusan SMK sebagian dapat juga melanjutkan ke Pendidikan Vokasi atau ke Perguruan Tinggi Pendidikan Teknik dan Kejuruan. Lulusan SMK yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi diharapkan dapat menjadi guru SMK yang profesional dan dan mampu mengembangan ilmu pendidikan Kejuruan.

W

=

Singkatan dari Wirausaha. Pekerjaan wirausaha adalah pekerjaan yang tidak terbatas jumlahnya. Sehingga lulusan SMK tidak hanya tergantung pada dunia usaha dan dunia industri saja, tetapi juga mampu mandiri untuk berwirausaha dan menciptakan pekerjaan bagi orang lain.

Sejalan dengan visi tersebut, maka misi revitalisasi SMK adalah sebagai berikut: 1. Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (link and match); 2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; 3. Meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri; 4. Meningkatkan akses, sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK.

BAB II - PETA JALAN REVITALISASI SMK

27

2. Tujuan Revitalisasi SMK Perkembangan bisnis, kecanggihan teknologi, struktur kerja baru serta berbagai perubahan yang sulit diprediksi akan menentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 (21st Century Skills) yang pada pokoknya dapat dikategorikan pada empat kelompok besar yaitu: a. Keterampilan yang terkait cara berfikir (misalnya: kreativitas dan inovasi, berfikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, belajar untuk belajar/ metakognitif). b. Keterampilan yang terkait dengan cara kerja (misalnya: komunikasi dan kerjasama). c.

Keterampilan yang dapat digunakan sebagai instrumen kerja (pengumpulan informasi/ data, penggunakan perangkat teknologi informasi dan media).

d. Keterampilan yang terkait dengan kemampuan untuk berfungsi baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat (integritas, disiplin, tanggungjawab, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan lain-lain). ‘Keterampilan Abad 21’ tersebut merupakan keterampilan yang bisa diterapkan dan bermanfaat atau transferable di berbagai bidang dan di berbagai level. Pentingnya keterampilan abad 21 bagi pendidikan sudah diakui, namun tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikannya dalam kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi/ penilaian. Sebagai contoh, praktik di negara-negara ASEAN menunjukkan beragam pemikiran, kebijakan dan cara mengintegrasikan dalam Pendidikan Kejuruan. Dengan mempertimbangkan hal seperti yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan revitalisasi SMK harus menghasilkan lulusan SMK yang: Memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan dan diakui oleh dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) serta menguasai keterampilan abad 21 yang relevan: Keterampilan abad 21 bagi lulusan SMK: a.

Memiliki cara berfikir kritis, kreatif, inovatif dan berorientasi pada pemecahan masalah.

28

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

b.

Memiliki cara yang kerja komunikatif dan bisa bekerja sama.

c.

Mampu melakukan pengumpulan informasi/ data serta menggunakan perangkat teknologi informasi dan media.

d.

Memiliki integritas dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas-tugas dan mengemban kewajiban terkait profesinya.

3. Sasaran dan Arah Kebijakan Revitalisasi Sasaran revitalisasi SMK dilakukan secara bertahap pada sekolah sasaran seperti disajikan pada tabel di bawah ini. SASARAN Sekolah sasaran revitalisasi

TAHUN 2017

2018

2019

219 SMK

350 SMK

1.650 SMK

Arah kebijakan revitalisasi SMK adalah sebagai berikut : a. pengembangan revitalisasi SMK yang mendukung pembangunan prioritas nasional yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, kemaritiman, pengembangan wilayah terutama daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat; 
 b. pengembangan model SMK yang didorong oleh kerja sama dengan dunia usaha/industri; 
 c.

pengembangan program studi/program keahlian/paket keahlian SMK berbasis kepada proyeksi kebutuhan lulusan SMKi; 


d. penyelesaian penyusunan kurikulum paket keahlian pendidikan SMK berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia); 
 e.

peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan dan kompetensi lulusan SMK; 


f.

peningkatan kualitas penyelenggaraan kewirausahaan dan kecakapan kerja lulusan SMK; 


BAB II - PETA JALAN REVITALISASI SMK

29

g. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja SMK; dan 
 h. pemenuhan ketersediaan, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik SMK.

30

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BAB II - PETA JALAN REVITALISASI SMK

31

KEGIATAN PRIORITAS

Penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum SMK.

NO

1

4. Kegiatan Prioritas Revitalisasi SMK

•

•

•

•

•

•

Disempurnakannya struktur kurikulum sebanyak 142 komptensi keahlian Sinkronisasi disempurnakan unit-unit kompetensi tiap kompetensi keahlian bersama dengan DUDI sebanyak 110 kompetensi keahlian Penyelarasan program pendidikan 4 tahun, sebanyak 132 SMK Penyelarasan kurikulum dengan Kosen Jepang, sebanyak 11 SMK Terbina 220 SMK yang melaksanakan teaching factory Tersusunnya skema ujian kompetensi keahlian (UKK) 126 paket

2017

•

•

•

Terpenuhinya 220 SMK yang melaksanakan penyelarasan program keahlian (dual system) 4 tahun Terbinanya 272 SMK yang melaksanakan teaching factory Tersedianya 4 kurikulum paket keahlian/bidang keahlian/prodi vokasi yang dikembangkan berbasis SKKNI

SASARAN 2018

•

•

•

Terpenuhinya 220 SMK yang melaksanakan penyelarasan program keahlian (dual system) 4 tahun Terbinanya 350 SMK yang melaksanakan teaching factory Tersedianya 4 kurikulum paket keahlian/ bidang keahlian/ prodi vokasi yang dikembangkan berbasis SKKNI

2019

32

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Peningkatan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK.

Peningkatan kerja sama dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri.

Peningkatan akses, sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK

3

4

KEGIATAN PRIORITAS

2

NO

•

•

•

•

•

•

•

Terbinanya 100 SMK pertanian yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan Terbinanya 50 SMK kelautan yang dikembangkan untuk mendukung kemaritiman

Memfasilitasi kegiatan SMK dengan DUDI 151 SMK Kerjasama dengan kementerian/lembaga Kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam pengembangan SMK dalam kerjasama

Tersedianya 15.000 guru mapel adaptif yang memiliki keterampilan sebagai guru mapel produktif Terbinanya 1.170 guru mapel produktif yang ditingkatkan kompetensinya

2017

•

•

•

•

•

•

•

Tersedianya 15.000 guru mapel adaptif yang memiliki keterampilan sebagai guru mapel produktif Terbinanya 1.942 guru mapel produktif yang ditingkatkan kompetensinya Memfasilitasi kegiatan SMK dengan DUDI 132 SMK Kerjasama dengan kementerian/lembaga Kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam pengembangan SMK dalam kerjasama Terbinanya 160 SMK pertanian yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan Terbinanya 70 SMK kelautan yang dikembangkan untuk mendukung kemaritiman

SASARAN 2018

•

•

•

•

•

•

•

Tersedianya 15.000 guru mapel adaptif yang memiliki keterampilan sebagai guru mapel produktif Terbinanya 3.000 guru mapel produktif yang ditingkatkan kompetensinya Memfasilitasi kegiatan SMK dengan DUDI 170 SMK Kerjasama dengan kementerian/lembaga Kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam pengembangan SMK dalam kerjasama Terbinanya 160 SMK pertanian yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan Terbinanya 70 SMK kelautan yang dikembangkan untuk mendukung kemaritiman

2019

BAB II - PETA JALAN REVITALISASI SMK

33

NO

KEGIATAN PRIORITAS

•

•

•

•

•

•

Terpenuhinya 22.526 Kompetensi Keahlian di SMK diakreditasi Terbinanya 250.000 siswa SMK mendapatkan sertifikasi keahlian dari 500 LSP Tersedianya 1.250 sekolah yang mendapatkan ruang laboratorium/praktik siswa Tersedianya 3.883 sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan Tersedianya 1.000 ruang kelas baru yang dibangun Tersedianya 3.314 ruang belajar SMK yang direhabilitasi

2017

•

•

•

•

•

•

•

Terpenuhinya 30.000 Kompetensi Keahlian di SMK diakreditasi Terbinanya 490.000 siswa SMK mendapatkan sertifikasi keahlian dari 700 LSP Tersedianya 3.778 sekolah yang mendapatkan ruang laboratorium/praktik siswa Tersedianya 45 sekolah yang mendapatkan alat produksi utama Tersedianya 5.978 sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan Tersedianya 1.500 ruang kelas baru yang dibangun Tersedianya 2.000 ruang belajar SMK yang direhabilitasi

SASARAN 2018

•

•

•

•

•

•

•

Terpenuhinya 30.000 Kompetensi Keahlian di SMK diakreditasi Terbinanya 1.000.000 siswa SMK mendapatkan sertifikasi keahlian dari 1000 LSP Tersedianya 3.778 sekolah yang mendapatkan ruang laboratorium/praktik siswa Tersedianya 45 sekolah yang mendapatkan alat produksi utama Tersedianya 5.978 sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan Tersedianya 1.500 ruang kelas baru yang dibangun Tersedianya 2.000 ruang belajar SMK yang direhabilitasi

2019

5. Strategi Implementasi Revitalisasi SMK 5.1

Pengembangan dan Penyelarasan Kurikulum

a. Menambah kompetensi/paket keahlian baru yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUA/DI) serta peluang untuk berwirausaha. b. Mendorong masyarakat dan DU/DI untuk membangun dan atau membantu SMK yang ada untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pembelajarannya. c.

Mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dunia kerja dan dunia indutri, serta kebutuhan untuk pengembangan wirausaha bagi lulusan SMK.

d. Meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran berkarakter produktif dan kewirausahaan melalui pembelajaran teaching factory. e.

Pengembangan unit produksi dan business center pada setiap SMK.

5.2

Pemenuhan

dan

Peningkatan

Kompetensi

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan SMK a. Meningkatkan jumlah dan kompetensi guru, khususnya untuk guru produktif dan adaptif; b. Meningkatkan

kompetensi

Kepala

SMK

terutama

dalam

kompetensi

kewirausahaan; c.

meningkatkan kompetensi pengawas SMK khususnya dalam supervisi dan kompetensi penelitian dan pengembangan;

d. Meningkatkan kompetensi tenaga laboratorium, teknisi, pustakawan, dan tenaga administrasi sekolah. 5.3

Pemutakhiran Program Kerjasama Industri

a. Memperbarui dan mengadakan sarana prasarana pembelajaran khususnya sarana prasarana praktik yang relevan, mencukupi jumlah yang dibutuhkan, handal dan memenuhi standar industri.

34

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

b. Mengeluarkan Peraturan (undang-undang atau PP atau Inpres) yang mengatur pada setiap dunia usaha dan industri untuk wajib membantu SMK dalam pengembangan kurikulum SMK, tempat praktik siswa SMK dan uji kompetensi siswa. c.

Inventarisasi dan klasterisasi dunia kerja dan dunia industri baik dalam maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk kerjasama dengan SMK

d. Membantu dan memfasilitasi kerjasama antar SMK dengan Lembaga Sertifikasi Profesi. e.

menjalin kerjasama dengan instansi yang diinstruksikan presiden untuk melaksanakan program revitasilisasi SMK yang ditugaskan secara efektif. 1)

Mendorong

kementerian

Perindustrian

untuk

melakukan

proyeksi

pengembangan jenis kompetensi, dan lokasi industri khususnya yang terkait dengan lulusan SMK; Mendorong untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan praktik kerja Lapangan dan program magang bagi pendidikan dan tenaga kependidikan SMK. 2)

Mendorong dan kerjasama dengan kementerian tenaga kerja untuk menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK yang meliputi tingkat kompetensi, jenis, jumlah, lokasi, dan waktu; melakukan kerjasama untuk memberikan kemudahan bagi siswa SMK untuk melakukan praktek kerja di Balai Latihan Kerja (BLK);

3)

Mendorong dan kerjasama pada kementerian perhubungan untuk memberikan kemudahan akses bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan PKL dan magang, termasuk berbagi sumber daya (resources sharing); meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang perhubungan; meningkatkan bimbingan bagi SMK yang kejuruannya terkait dengan perhubungan;

4)

Mendorong dan kerjasama dengan kementerian Kelautan dan Perikanan untuk: akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan; meningkatkan bimbingan bagi SMK yang kejuruannya terkait dengan kelautan dan perikanan; memberikan kemudahan akses bagi

BAB II - PETA JALAN REVITALISASI SMK

35

siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan PKL dan magang; 5)

Mendorong dan kerjasama dengan kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk: menyerap lulusan SMK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan SMK; untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; memberikan dukungan dalam pengembangan teaching factory dan infrastruktur.

6)

Mendorong dan kerjasama dengan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk: meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang energi dan sumber daya mineral; menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (job title), dan lokasi industri energi yang terkait dengan lulusan SMK; memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK.

7)

Mendorong dan kerjasama dengan

kementerian Kesehatan untuk

menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (job title), dan lokasi fasilitas kesehatan yang terkait dengan lulusan SMK; mendorong rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; memberikan kesempatan yang luas kepada lulusan SMK bidang kesehatan untuk bekerja sebagai asisten tenaga kesehatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. 8)

Mendorong dan kerjasama dengan kementerian Perdagangan untuk menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (job title), dan lokasi perdagangan yang terkait dengan lulusan SMK; mendorong institusi bisnis untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; memberikan kesempatan yang luas kepada lulusan SMK yang akan berwirausaha untuk belajar pada institusi perdagangan yang relevan.

36

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

9)

Mendorong dan kerjasama

dengan kementerian keuangan untuk

menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pengelolaan keuangan teaching factory di SMK yang efektif, efisien, dan akuntabel. 10) Mendorong dan kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk: 1)

mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK;

2)

mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga pendidik SMK; dan

3)

mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.

11) Mendorong dan kerjasama dengan Gubernur di seluruh Indonesia untuk: memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu, mengembangkan paket keahlian/ kompetensi keahlian sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing; menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas; melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; 5.4 a.

Peningkatan akses sertifikasi Siswa SMK Pengembangan sistem penilaian, uji kompetensi, dan sertifikasi lulusan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang relevan;

b.

Penyusunan SKL berdasar SKKNI;

c.

Pelatihan Assesor SMK;

d.

Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan, Proses Pembelajaran dan lulusan.

5.5 a.

Peningkatan akses akreditasi SMK meningkatkan akses akreditasi SMK diantaranya dengan meningkatkan profesionalisme dan fasilitasi pengelolaan pendidikan SMK ditingkat provinsi sebagai dampak dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Fasilitasi yang utama adalah pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan akreditasi.

BAB II - PETA JALAN REVITALISASI SMK

37

b.

Meningkatkan kualitas pengelolaan pada satuan pendidikan SMK yang meliputi: 1)

seleksi murid baru yang mampu menyeleksi calon murid yang memiliki potensi karakter produktif, kewirausahaan, dan potensi profesional;

2)

pembelajaran praktik yang mengarah pada teaching factory;

3)

pengendalian mutu yang efektif, uji kompetensi lulusan, dan penyaluran lulusan di DU/DI.

38

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

2017

2019

Terpenuhinya 220 SMK yang melaksanakan penyelarasan program keahlian (dual system) 4 tahun Terbinanya 350 SMK yang melaksanakan teaching factory Tersedianya 4 kurikulum paket keahlian/ bidang keahlian/ prodi vokasi yang dikembangkan berbasis SKKNI

Terpenuhinya 220 SMK yang melaksanakan penyelarasan program keahlian (dual system) 4 tahun Terbinanya 272 SMK yang melaksanakan teaching factory Tersedianya 4 kurikulum paket keahlian/bidang keahlian/prodi vokasi yang dikembangkan berbasis SKKNI

2018

Disempurnakannya struktur kurikulum sebanyak 142 komptensi keahlian Sinkronisasi disempurnakan unit-unit kompetensi tiap kompetensi keahlian bersama dengan DUDI sebanyak 110 kompetensi keahlian Penyelarasan program pendidikan 4 tahun, sebanyak 132 SMK Penyelarasan kurikulum dengan Kosen Jepang, sebanyak 11 SMK Terbina 220 SMK yang melaksanakan teaching factory Tersusunnya skema ujian kompetensi keahlian (UKK) 126 paket

Penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum SMK

KEGIATAN PRIORITAS REVITALISASI SMK

2017

2019

Tersedianya 15.000 guru mapel adaptif yang memiliki keterampilan sebagai guru mapel produktif Terbinanya 3.000 guru mapel produktif yang ditingkatkan kompetensinya

Tersedianya 15.000 guru mapel adaptif yang memiliki keterampilan sebagai guru mapel produktif Terbinanya 1.942 guru mapel produktif yang ditingkatkan kompetensinya

2018

Tersedianya 15.000 guru mapel adaptif yang memiliki keterampilan sebagai guru mapel produktif Terbinanya 1.170 guru mapel produktif yang ditingkatkan kompetensinya

Peningkatan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK

KEGIATAN PRIORITAS REVITALISASI SMK

2017

2019

Memfasilitasi kegiatan SMK dengan DUDI 170 SMK Kerjasama dengan kementerian/lembaga Kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam pengembangan SMK dalam kerjasama

Memfasilitasi kegiatan SMK dengan DUDI 132 SMK Kerjasama dengan kementerian/lembaga Kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam pengembangan SMK dalam kerjasama

2018

Memfasilitasi kegiatan SMK dengan DUDI 151 SMK Kerjasama dengan kementerian/lembaga Kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam pengembangan SMK dalam kerjasama

Peningkatan kerja sama dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri

KEGIATAN PRIORITAS REVITALISASI SMK

2017

2019

Terbinanya 160 SMK pertanian yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan Terbinanya 70 SMK kelautan yang dikembangkan untuk mendukung kemaritiman Terpenuhinya 30.000 Kompetensi Keahlian di SMK diakreditasi Terbinanya 1.000.000 siswa SMK mendapatkan sertifikasi keahlian dari 1000 LSP Tersedianya 3.778 sekolah yang mendapatkan ruang laboratorium/praktik siswa Tersedianya 45 sekolah yang mendapatkan alat produksi utama Tersedianya 5.978 sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan Tersedianya 1.500 ruang kelas baru yang dibangun Tersedianya 2.000 ruang belajar SMK yang direhabilitasi

Terbinanya 160 SMK pertanian yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan Terbinanya 70 SMK kelautan yang dikembangkan untuk mendukung kemaritiman Terpenuhinya 30.000 Kompetensi Keahlian di SMK diakreditasi Terbinanya 490.000 siswa SMK mendapatkan sertifikasi keahlian dari 700 LSP Tersedianya 3.778 sekolah yang mendapatkan ruang laboratorium/praktik siswa Tersedianya 45 sekolah yang mendapatkan alat produksi utama Tersedianya 5.978 sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan Tersedianya 1.500 ruang kelas baru yang dibangun Tersedianya 2.000 ruang belajar SMK yang direhabilitasi

2018

Terbinanya 100 SMK pertanian yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan Terbinanya 50 SMK kelautan yang dikembangkan untuk mendukung kemaritiman Terpenuhinya 22.526 Kompetensi Keahlian di SMK diakreditasi Terbinanya 250.000 siswa SMK mendapatkan sertifikasi keahlian dari 500 LSP Tersedianya 1.250 sekolah yang mendapatkan ruang laboratorium/praktik siswa Tersedianya 3.883 sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan Tersedianya 1.000 ruang kelas baru yang dibangun Tersedianya 3.314 ruang belajar SMK yang direhabilitasi

Peningkatan akses, sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK

KEGIATAN PRIORITAS REVITALISASI SMK