Standarisasi - Paradigma Yang Tidak Berhasil

STANDARISASI : PARADIGMA YANG TIDAK BERHASIL Ringkasan tulisan Carl Cargill dan Sherrie Bolin dalam buku Standard and Public Policy Tugas 4 Matakuliah Strategi dan Kebijakan Sistem Informasi

Rinda Cahyana – 23508016 Program Magister Teknik Informatika - Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha 10 Bandung 40132

1. Pendahuluan Standarisasi pada dasarnya adalah sebuah teknik manajemen yang digunakan untuk mengurangi resiko. Sejak tahun 1980-an terjadi pergeseran cara pandang standarisasi, dari dipandang sebagai disiplin teknik menjadi dipandang sebagai alat pemasaran yang mengagumkan di dalam industry Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada saat stndarsasi harus tanggap terhadap perubahan kebutuhan dan syarat bisnis, sesuatu dari perubahan tersebut – yakni proliferasi standarisasi yang berlebihan dan SSOs – merupakan standar yang sangat bernilai dan pasar yang mereka jalankan. Sejak standarisasi tidak murni merupakan milik public (karena dikembangkan oleh sector pivate teapi memberi keuntungan public), pemerintah tetarik untuk masuk dan bertanggung jawab untuk memastikan agar system efektif dan tanggap terhadap kebutuhan public. Tatkala sector private gagal dalam mensukseskan pengelolaan benda public tidak murni, sekalipun sudah berdasarkan standarisasi, maka pemerintah mungkin akan campur tangan. Carl dan Sherrie mencoba mengusulkan tentang bagaimana pemerintah dapat memperkuat system standarisasi dengan campur tangan yang sedikit. Juga didiskusikan tentang bagaimana sector private dapat dibangun di atas campur tangan pemerintah untuk menghindari campur tangan pemerintah yang meluas dan untuk membentuk kembali system standarisasi yang lebih dapat mempertemukan semua tujuan dari semua pihak yang terlibat. 1.1. Standarisasi Standarisasi merupakan elemen penting dalam perkembangan industry computer. Kebanyakan inisiatif industry baru TIK berpusat pada konsep interoperabilitas, yang merupakan salah satu tujuan mendasar standarisasi TIK. Lebih dari satu dasawarsa silam, ekonom (Anonimous 1993, 23 Februari, 62) mempublikasikan hasil surveynya tentang TI: The noisiest of those competitive battles (between suppliers) will be about standards. The eyes of most sane people tend to glaze over at the very mention of technical standards. But in the

computer industry, new standards can be the source of enormous wealth, or the death of corporate empires. With so much at stake, standards arouse violent passions. Singkatnya adalah sebagai berikut, bahwa perlawanan kompetitif (di antara pemasok) yang akan sangat ramai di masa yang akan datang adalah tentang standar. Dalam industry computer, standar baru dapat menjadi sumber kekayaan yang sangat besar, atau kematian kekuasaan korporasi. Pernyataan ini masih relefan dalam industry TIK saat ini. Dengan datangnya internet dan World Wide Web, standar terbuka menjadi bagian dari infra teknologi yang menyediakan basis teknik untuk standar industry (Leech et al. 1998, ES-8). Sebagaimana catatan Libicki dan lainnya (2000, Xi), [W]ith each passing month, the digital economy grows stronger and more attractive. Much, perhaps most, of this economy rests upon the Internet and its World Wide Web. They, in turn, rest upon information technology standards. Singkatnya adalah sebagai berikut, bahwa ekonomi digital berkembang semakin kuat dan lebih atraktif. Kebanyakan dari ekonomi ini bersandar pada internet dan World Wide Web dan standar TI. Suatu standar terbuka tidak berada dalam kendali vendor tunggal dan tersedia bagi siapa saja yang memerlukannya untuk membuat produk atau layanan. Sementara Infra teknologi adalah istilah dari Lembaga Nasional Standar dan Teknologi yang digunakan untuk menjelaskan himpunan besar dari teknologi (infrastruktur teknologi) yang menyediakan basis teknis untuk standar industry. Saat ini, Internet dan Infrateknologi Web menjadi basis standar bagi bisnis elektronik, perdagangan elektronik, dan semua aktivitas elektonik. Terdapat lima jenis dasar Standard Setting Organizations (SSOs) dalam industry, 1) Asosiasi dagang, 2) Standard Developing Organization (SDO) formal, 3) Konsorsia, 4) Aliansi, dan 5) Gerakan perangkat lunak Open Source. 1.1. Asosiasi Dagang dan SDO Umumnya, asosiasi merupakan perkumpulan professional yang memiliki keahlian di sejumlah bidang. Mereka mendirikan kelompok untuk membangun disiplin professional dan memelihara disiplin ini dengan membuat spesfikiasi untuk kolega mereka. Kelompok tersebut bertanggung jawab secara langsung atas praktik teknis yang dapat mempengaruhi keamanan publik, dan yang mereka butuhkan untuk memastikan bahwa spesifikasi mereka tepat. Dalam banyak kasus, spesifikasi yang dibangun oleh organisasi dagang menjadi basis kode dan anggaran dasar. Misalnya apabila anda mengikuti spesifikasi yang dipublikasikan oleh National Fire Protection Code, anda menggunakan teknik dan praktik yang sudah diuji coba dan dibuktikan keamanannya. 1.2. Konsorsia dan Aliansi Konsorsia pada awalnya dibuat sehubungan dengan masalah kejernihan dan waktu pemasaran yang dipandang sebagai rintangan utama dalam arena formal. Konsorsia dihadiri oleh “delagasi yang

kebanyakan mewakili personal, professional, Negara, disiplin, dan tujuan industry.” (Cargil 1989, 117) dan seringkali kekuatan himpunan dugaan kontradiktif SDOs untuk menciptakan aturan yang menjamin semua suara telah didengarkan. 1.3. Gerakan Open Source (OS) Kecenderungan terakhir dalam standarisasi adalah gerakan OS, yang menggunakan internet untuk membuat kode lebih baik (sedikit bug) dan lebih terbuka (tidak dimiliki) dalam lingkungan koperatif. OS mengakui hak milik intelektual. 1.4. Evolusi layanan sebagai dasar pemikiran bisnis utnuk perubahan Elemen penting dari semua kelompok tersebut berada pada taggapan mereka dalam membedakan kebutuhan pasar. Konsorsia menggantikan SDOs karena mereka lebih baik dalam menanggapi kebutuhan bisnis; Kebutuhan proteksi legislative diberikan dengan aturan SDO telah diredakan dengan pembuatan UU National Technology Transfer and Advancement tahun 1995, yang memungkinkan kolaborasi penelitian dan pengembangan. Kebutuhan akan kecepatan dan kemudahan dalam pembuatan membawa ke berbagai bentuk konsorsia (dari yang dideskripsikan sebagai heavy-weight hingga sangat light-weight). 2. Masalah Standarisasi adalah hal yang signifikan secara ekonomi. Penyedia utama perangkat TIK sudah merealisasikannya dan memulai kegiatan sesuai dengannya. Tatkala organisasi standarisasi yang berwenang menutup kegiatan, atau takala ia gagal mencapai dugaan yang diperlukan, maka dilakukan gerakan untuk membuat konsorsium lainnya, aliansi, komite teknis, atau kegiatan standarisasi serupa yang lebih sesuai dengan dugaan pasar. Dasar pemikiran untuk aktifitas standarisasi adalah berdasarkan kepada pertemuan kebutuhan pengguna, dan dalam banyak kasus, pengguna percaya bahwa produk organisasi tersebut menyajikan kegunaannya. Tatakala pengguna menolak spesifikasi yang diproduksi oleh suatu organisasi, maka organisasi tersebut akan memproduksi spesifikasi sesuai dengan keinginan anggotanya, yakni penyedia utama dengan posisi pasar substansial. Masalah nyata tentang spesifikasi terjadi dalam industry TIK di Amerika Serikat. Proliferasi standarisasi sehubungan dengan kekurangfahaman tentang standar yang sesungguhnya telah membawa kepada letupan SSOs. Sebagai hasinya, standarisasi gagal menyediakan minat organisasi sponsor, public, industry, dan Negara. Kegagalan tersebut (sebagai alat manajemen yang berguna) menjadi kompleks dan sangat tidak mencapai konsekuensi untuk semua partisipan 2.1. Letupan SSOs SSO adalah organisasi yang terlibat dalam aktivitas standarisasi. Selama bombardir teknologi, SSOs menjadi popular, tumbuh subur pada perusahaan besar TIK. Perusahaan tersebut dapat meningkatkan tingkat keanggotaan SSOs nya selama bergabung SSOs tambahan dan membuat SSOs kompetitifnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya secara lebih baik lagi. SSOs tumbuh subur dalam ekonomi baru ini, dan pasar standarisasi berkembang dan makmur. Tatkala bombardir usai, perusahaan

menjadi lebih strategis dalam investasinya dan SSOs yang tidak tanggap terhadap kebutuhan pasar menjadi lemah. 2.2. Proliferasi Spesifikasi Tujuan standarisasi adalah memfasiliasi interoperabilitas, memberikan kepada pengguna pilihan produk yang lebih banyak dan lebih baik selama perluasan keseluruhan pasar bagi penjual. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalaui kerjasama dan kolaborasi dengan pemain pasar lainnya yang selama ini menjadi competitor. 2.3. Ketiadaan Definisi Berikut ini adalah definisi standar untuk lingkungan TIK: A standard is a technical specification that codifies a set of interfaces which describe the necessary methodology to achieve interoperation between disparate programs. The standard does not say how the interfaces are to be met,only that the interfaces must be open (that is, not proprietary), accessible, and fall within the realm of reality. It would also be nice if the interface recognizes that there are global requirements. This specification is the result of action by an SSO. Standar adalah spesifikasi teknis yang merupakan susunan himpunan antarmuka yang menjelaskan pentingnya metodologi untuk mencapai interoperasi antara program yang berbeda. 3. Solusi yang mungkin Dalam Surat Edaran A119, the Office of Management Budget (1998, lihat halaman web di alamat berikut: http://www.whitehouse.gov/omb/circulars/a119/a119.html#4) telah didefinisikan voluntary consensus standard bodies dalam cara-cara berikut ini: Untuk tujuan kebijakan ini, “Voluntary consensus standards” adalah standar yang dikembangkan atau diadopsi dengan voluntary consensus standard bodies, baik domestic maupun internasional. Standar tersebut meliputi syarat yang menuntut bahwa pemilik hak milik intelektual sepakat agar hak milik intelektual tersebut tersedia dalam bentuk tidak dideskriminasikan, benar-benar gratis atau berbasis royalti untuk semua yang menarik. Untuk tujuan surat edaran ini, ‘‘voluntary, private sector, consensus standards bodies,’’ sebagaimana disebutkan dalam undang-undang (UU) merupakan istilah yang sepadan. UU dan surat edaran mendorong partisipasi perwakilan federal dalam bodies tersebut untuk meningkatkan kemungkinan bahwa standar yang mereka kembangkan akan sesuai dengan kebutuhan sector privat dan public. voluntary consensus standard bodies didefinisikan dengan disertai atribut berikut ini: i) Keterbukaan ii) Keseimbangan minat iii) Proses yang seharusnya

iv) Proses permohonan v) Konsensus, yang didefinisikan sebagai kesepakatan umum, tapi tidak perlu kebulatan suara, dan meliputi proses untuk mencoba memecahkan keberatan dengan partai yang memihak, sepanjang semua perintah telah mempertimbangkan dengan wajar, setiap penolak menyampaikan penolakan dan alasannya, dan anggota consensus body memberikan kesempatan untuk mengubah suara mereka setelah meninjau dan memberi komentar. Berikut ini criteria baru yang diajukan dalam rangka mengatasi ketidakrelevanan atribut keterbukaan dan lain sebagainya, yang dituliskan dalam OMB Circular A119 yang that mengambil sumbernya dari bagian 12(d) Hukum Publik 104- 113, the National Technology Transfer and Advancement Act tahun 1995. (Dengan perluasan batasan hukum public 104-113, Kongres dapat mendefinsikan atribut SSO yang sah.): 

SSO harus mengembangkan spesifikasi teknis



SSO harus merupakan salah satu jenis entitas legal.



SSO harus didefinisikan dengan baik, himpunan prosedur dan proses yang dapat diterima secara legal.



SSO harus memenuhi kebutuhan akan kebijakan IPR yang jelas dan sah, dalam batas minimum, lisensi RAND terdapat pada semua spesifikasi IPR.



Spesifikasi teknis yang dibuat oleh organisasi harus diimplementasikan oleh dua atau lebih entitas lawan sebelum meluncurkan spesifikasi, mengikuti perkembangan, tinjauan public berbasis web atas spesifikasi.



Harus menjadi implementasi referesi, implementasi persaingan, dan metode pengujian untuk mengesahkan conformance sebagai mana mestinya.

Fokus atribut tersebut bukan pada SSO dan proses SSO, tapi lebih pada produksi potentially interoperable specifications.