Standar Pendidikan Bedah Saraf Indonesia

KOLEGIUM BEDAH SARAF INDONESIA

( K.B.S.I. )

STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF

Jakarta : Februari 2007

i

ii

STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF INDONESIA

Tim Penyusun Ketua

: Prof.dr. RM. Padmosanjoto Sp.BS

Anggota : Prof.DR.dr. Kahdar Wiriadisastra, Sp.BS DR.dr. P. Sudiharto, Sp.BS DR.dr. Hafid Badjamal,Sp.BS dr. Beny Wirjomartani, Sp.BS dr. Hilman Mahyuddin, Sp.BS dr. Daryo W. Soemitro, Sp.BS dr. Setyo Widi, Sp.BS dr. M.Z. Arifin, Sp.BS dr. Agus Turchan, Sp.BS

diterbitkan oleh :

KOLEGIUM BEDAH SARAF INDONESIA Jakarta - Februari 2007 iii

iv

Daftar Isi

Daftar Singkatan

7

Bab 1 Pendahuluan

1

Bab 2 Misi, Tujuan dan Luaran Pendidikan

3 Misi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf ..................................... 3 Tujuan Pendidikan ................................................................................. 3 Luaran Pendidikan ................................................................................ 4

Bab 3 Program Pendidikan

5 Pendekatan Pembelajaran .................................................................... 5 Metoda Ilmiah ....................................................................................... 6 Isi Pendidikan ........................................................................................ 6 Struktur, Komposisi dan Lama Pendidikan ........................................... 6 Hubungan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan ................................ 7 Menejemen Proses Pendidikan ............................................................. 7

Bab 4 Sistem Evaluasi Peserta Didik

8 Metoda Penilaian ...................................................................................8 Penyelenggaraan dan Dokumentasi ..................................................... 8

Bab 5 Peserta Didik

9 Sistem Penerimaan Peserta Didik ......................................................... 9 Kebijakan Seleksi .................................................................................. 9 Jumlah Peserta Didik ............................................................................ 9 Kondisi Kerja Peserta Didik .................................................................10 Sistem Perwakilan Peserta Didik ........................................................ 10

Bab 6 Staf Akademik

11 Kriteria Staf Akademik ........................................................................ 11 Penerimaan Dan Pengembangan Staf ................................................ 11

Bab 7 Sumber Daya Pendidikan

12 Fasilitas Pendidikan Dan Pelatihan ..................................................... 12 Fasilitas Fisik ....................................................................................... 12 Tim Klinik ............................................................................................. 12 Teknologi Informasi ............................................................................. 13 Fasilitas Riset ...................................................................................... 13 Ekspertis Pendidikan ........................................................................... 13 Perukaran Staf .....................................................................................13 v

Bab 8 Evaluasi Program

14 Sistem Evaluasi Program .................................................................... 14 Umpan Balik Pendidikan Dan Pserta Didik ......................................... 14 Kinerja Luaran Pendidikan ...................................................................14 Kewenangan Dan Pemantauan Program Pendidikan ......................... 14 Keterlibatan Stake Holders ................................................................. 14

Bab 9 Administrasi Pendidikan & Penyeleggaraan Program

15 Penyelenggaraan Program .................................................................. 15 Kepemimpinan Akademik ................................................................... 15 Alokasi Anggaran Dan Sumber Daya .................................................. 15 Tenaga Administrasi Dan Menejemen ................................................. 15 Interaksi Dengan Sektor Kesehatan .................................................... 15

Bab 10 Lain-lain

16 Perbaikan Berkesinambungan ............................................................ 16 Aturan Tambahan ................................................................................ 16

Bab 12 Penutup

17



vi

Daftar Singkatan

IPDS

Institusi Pendidikan Dokter Spesialis.

KBSI

Kolegium Bedah Saraf Indonesia.

KPS

Ketua Program Studi.

KKI

Konsil Kedokteran Indonesia

PBL

Problem Base Learning.

PPDS

Peserta Pendidikan Dokter Spesialis.

RS Pendidikan

Rumah Sakit Pendidikan.

RS Jejaring

Rumah Sakit Jejaring

WFME

World Federation of Medical Education.



vii

viii

Bab 1 Pendahuluan

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan terkait secara langsung dengan proses pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku sebagai kompetensi yang didapat selama pendidikan akan merupakan landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan dalam upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini yang juga merupakan misi dari Federasi Dunia untuk Pendidikan Kedokteran (World Federation for Medical Education, WFME), sebagai badan internasional representasi dosen dan institusi pendidikan kedokteran. WFME berusaha untuk meningkatkan standar keilmuan dan etika tertinggi pendidikan kedokteran, mengajukan metoda pembelajaran dan sarana instruksional baru, serta pengelolaan inovatif pendidikan kedokteran Pendidikan dokter adalah pendidikan akademik dan profesi yang menghasilkan dokter umum sedangkan pendidikan dokter spesialis adalah suatu program pendidikan untuk mencapai kompetensi tertentu dan merupakan jenjang pendidikan lanjut pendidikan dokter. Pendidikan dokter spesialis mencakup pula pendidikan dokter spesialis-konsultan yang merupakan jenjang pendidikan lanjut dari pendidikan dokter spesialis. Di dalam ketentuan umum Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional, 11 Juni 2003, disebutkan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar lulusan pendidikan dokter spesialis di seluruh Indonesia mempunyai mutu yang setara maka perlu ditetapkan standar nasional pendidikan profesi dokter spesialis.

1

Di dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Praktik Kedokteran , No 29 Tahun 2004 disebutkan bahwa standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi adalah pendidikan profesi yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, apabila setiap komponen pendidikan yang terkait dengan pendidikan dokter spesialis mempunyai standar yang sama maka dokter spesialis yang dihasilkan akan dijamin mempunyai mutu yang sama pula. Standar pendidikan dokter spesialis bedah saraf Indonesia merupakan suatu instrumen yang dapat dipergunakan untuk menjaga mutu serta menilai perbaikan kualitas proses pendidikan dokter spesialis bedah saraf oleh institusi pendidikan dokter spesialis (IPDS) bedah saraf yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Standar bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi yang ditetapkan. Standar dapat pula dipergunakan oleh IPDS untuk menilai dirinya sendiri serta sebagai dasar perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan. Komponen standar pendidikan meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan,serta evaluasi proses pendidikan. Standar dari masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara berencana dan berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (medical science and technology), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan kedokteran (medical education and technology) dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (health needs and demands). Standar pendidikan dokter spesialis dan sub-spesialis disusun secara garis besar sehingga dapat diimplementasikan untuk semua program studi pendidikan dokter spesialis dan sub-spesialis yang saat ini sudah ada. Dokumen WFME dipergunakan sebagai acuan untuk pengembangan standar pendidikan dokter spesialis dan subspesialis. Substansi standar pendidikan yang terinci dan terukur untuk masing masing program studi perlu dikembangkan oleh masing-masing kolegium yang terkait. Untuk memenuhi standar pendidikan dokter spesialis bedah saraf , setiap IPDS bedah saraf seharusnya mampu menunjukkan dokumen yang dibutuhkan, baik dokumen tentang proses penyusunan maupun dokumen tentang implementasi proses pendidikan yang dilakukan. Berbagai hal yang terkait dengan standar pendidikan diuraikan lebih lanjut pada bab selanjutnya.  2

Bab 2 Misi, Tujuan dan Luaran Pendidikan

1. Misi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf 1.1. Menyiapkan Spesialis Bedah Saraf yang mempunyai integritas sesuai dengan Pancasila dan etik ilmu serta etik profesi. 1.2. Menyiapkan Spesialis Bedah Saraf yang kreatif, inovatif dan mampu mengembangkan ilmu bedah saraf. 1.3. Menyiapkan Spesialis Bedah Saraf yang mampu melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di bidang bedah saraf di Indonesia. 1.4. Memberikan Pendidikan Ilmu Bedah Saraf secara mendasar dan komprehensif, yang dapat menunjang Pendidikan Berkelanjutan.

2. Tujuan Pendidikan Tujuan Umum Tujuan Umum Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf adalah : 2.1. Mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu bedah saraf sesuai dengan kebijakan pemerintah berdasarkan Pancasila. 2.2. Mempunyai pengetahuan dalam bidang bedah saraf serta mempunyai ketrampilan dan pola pikir yang positif, sehingga dapat memecahkan masalah bedah saraf secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu bedah saraf kepada masyarakat secara optimal. 2.3. Mampu menentukan, merencanakan, dan melaksanakan pendidikan dan penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi. 2.4. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan akhlak, etik keilmuan dan etik profesional.

Tujuan Khusus Tujuan Khusus Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf adalah :

3

Mampu melakukan pelayanan bedah saraf sesuai dengan standar pelayanan medik bedah saraf di Indonesia.

3. Luaran Pendidikan Luaran pendidikan adalah seorang spesialis bedah saraf yang berakhlak, profesional dan memiliki : 3.1. Kompetensi untuk menyelesaikan masalah bedah saraf sesuai dengan standar pelayanan medik bedah saraf di Indonesia. 3.2. Kompetensi untuk memberi penyuluhan bedah saraf dalam bidang preventif, kuratif dan rehabilitatif. 3.3. Kesiapan untuk melakukan penelitian dan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.



4

Bab 3 Program Pendidikan

1. Pendekatan Pembelajaran 1.1. Ilmu Bedah Saraf adalah Ilmu Saraf (Neurologi) ditambah Ilmu Bedah, khususnya Bedah Saraf. 1.2. Program pendidikan spesialis bedah saraf diselenggarakan di Pusat Pendidikan yang ada di Indonesia dan telah terakreditasi. 1.3. Pelaksanaan pendidikan di IPDS baru harus melalui tahapan pembinaan dari pusat pendidikan yang telah berdiri dan mengikuti peraturan yang ditentukan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). 1.4. Program pendidikan spesialis bedah saraf disesuaikan dengan sifat bedah saraf. Pendidikan mengarah kepada pembentukan sikap seorang spesialis bedah. 1.4.1. Dapat membuat keputusan dan koreksi sewaktu 1.4.2. Siap bekerja tanpa mengenal waktu 1.5. Program pendidikan berbasis teori dan praktek yang komprehensif, dan diselenggarakan melalui tahapan : 1.5.1. Tahap Pengayaan Berisikan pendidikan teori dan pengetahuan dasar. 1.5.2. Tahap Magang Merupakan latihan mengintegrasikan teori dan praktek. 1.5.3. Tahap Mandiri Melatih kemampuan melakukan sintesa dan praktek yang bertanggung jawab. 1.6. Pendidikan spesialis bedah saraf mengacu kepada ketentuan yang dibuat dan dievaluasi secara berkala oleh KBSI. 1.7. Peserta didik dihimpun dalam satu perhimpunan yang diperuntukkan mengurusi kepentingan peserta didik.

5

2. Metoda Ilmiah Analitis sistematis, memecahkan masalah dan berbasis bukti (evidence based medicine).

3. Isi Pendidikan 3.1. Ilmu bedah saraf mencakup semua tindakan yang memerlukan pengobatan secara bedah atau potensial memerlukan pembedahan, terhadap kelainan yang potensial ataupun telah mengakibatkan gangguan susunan saraf. 3.2. Termasuk dalam isi pendidikan adalah pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), pemahaman perilaku (attitude). 3.2.1. Ilmu kedokteran dasar yang menunjang ilmu bedah saraf. 3.2.2. Ilmu bedah saraf yang sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan. 3.2.3. Ilmu pengetahuan di luar kompetensi yang ditentukan, diajarkan pengetahuan dasar untuk dapat dikembangkan di kemudian hari. 3.2.4. Kemampuan dalam memberikan penyuluhan di bidang bedah saraf. 3.3. Isi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf dituangkan di dalam Kurikulum Nasional Pendidikan Bedah Saraf (KNPBS) yang disusun oleh KBSI. 3.4. Pelaksanaan isi pendidikan dipantau melalui Log Book. 3.5. Evaluasi pencapaian isi pendidikan dilakukan secara berkala.

4. Struktur, Komposisi dan Lama Pendidikan 4.1. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) dimiliki oleh Fakultas / Universitas, dipimpin oleh Ketua Program Studi (KPS), dibantu oleh Penilai, Pendidik dan Pembimbing. 4.2. IPDS Bedah Saraf dibawah pengawasan KBSI. 4.3. IPDS Bedah Saraf baru, harus melalui pembinaan oleh institusi yang ditunjuk KBSI. 4.4. Pendidikan bedah saraf diselenggarakan selama 11 (sebelas) semester

6

5. Hubungan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Peserta didik dalam tahap Mandiri harus bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh ybs dalam pelayanan kesehatan di RS pendidikan.

6. Menejemen Proses Pendidikan 6.1. Proses pendidikan dilaksanakan oleh IPDS di Departemen / Bagian milik Fakultas Kedokteran. 6.2. Staf departemen dapat diangkat menjadi Penilai, Pendidik dan Pembimbing. 6.3. KPS bertanggung jawab langsung pada pimpinan fakultas. 6.4. IPDS Bedah Saraf secara berkala akan diarkreditasi : 6.4.1. Apabila terakreditasi, maka program pendidikan dapat tetap berlangsung. 6.4.2. Apabila tidak terakreditasi, maka 6.4.2.1. Tidak diijinkan menerima peserta didik, selama belum terakreditsi kembali. 6.4.2.2. Diberikan kesempatan IPDS tersebut untuk memperbaiki dan diakreditasi kembali. 6.4.2.3. Akreditasi ulangan hanya dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. 6.4.2.4. Apabila pada akreditasi yang ke tiga, IPDS tersebut tetap tidak terakreditasi, maka IPDS tersebut akan ditutup.



7

Bab 4 Sistem Evaluasi Peserta Didik

1. Metoda Penilaian Penilaian pada peserta didik berbentuk : 1.1. Penilaian kemampuan pada setiap akhir pendidikan ilmu kedokteran dasar yang menunjang ilmu bedah saraf. 1.2. Penilaian kegiatan 1.2.1. Semua kegiatan peserta didik dicatat dalam log book. 1.2.2. Dilakukan secara berkala pada setiap akhir tahap pendidikan. 1.3. Penilaian Karya Tulis 1.3.1. Dilakukan pada akhir tahap proses pendidikan. 1.3.2. Karya tulis dimaksud berkaitan dengan bedah saraf. 1.4. Ujian Akhir 1.4.1. Berbentuk Uji Kompetensi yang diselenggarakan secara nasional oleh KBSI. 1.4.2. Materi mengacu pada tujuan dan isi Pendidikan. 1.4.3. Angka Kelulusan ditetapkan oleh KBSI 1.5. Hasil Penilaian dan Hasil Ujian Akhir 1.5.1. Kelulusan dari Ujian Akhir akan dinyatakan dalam predikat, yang disesuaikan dengan angka kelulusan. 1.5.2. Peserta didik yang tidak lulus dari ujian berkala atau ujian akhir, diberi kesempatan untuk memperbaiki.

2. Penyelenggaraan dan Dokumentasi 2.1. Akhir bersifat Nasional, diselenggarakan dan dicatat oleh KBSI. 2.2. Tanda lulus berupa Sertifikat Kompetensi, dibuat rangkap tiga masing-masing 1 ( satu ) untuk yang bersangkutan, IPDS, dan pertinggal ( KBSI ). 8

Bab 5 Peserta Didik

1. Sistem Penerimaan Peserta Didik 1.1. Pendaftaran dan administrasi seleksi calon peserta didik, mengikuti alur yang telah ditentukan KKI, melalui Kolegium. 1.2. Ujian seleksi dilaksanakan disetiap IPDS, mencakup : 1.2.1. Ujian tulis ilmu kedokteran. 1.2.2. Psikhotest. 1.2.3. Wawancara.

2. Kebijakan Seleksi 2.1. IPDS yang mempunyai jumlah lulusan seleksi masuk di bawah daya tampung, dapat menerima limpahan dari IPDS yang jumlah lulusan seleksi masuknya berlebih. 2.2. Calon yang tidak lulus seleksi, dapat diberi kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk memperbaiki. 2.3. Calon yang telah dinyatakan tidak lulus di satu IPDS, tidak dapat diterima di IPDS lain yang ada di Indonesia.

3. Jumlah Peserta Didik 3.1. Jumlah peserta didik disesuaikan dengan jumlah pendidik dan jumlah materi pendidikan. 3.1.1. Jumlah peserta didik berbanding pendidik tidak boleh melebihi 4 banding 1. Peserta didik yang dihitung adalah yang sedang mengikuti tahap pendidikan bedah saraf. 3.1.2. Jumlah dan jenis materi pendidikan diuraikan lebih lanjut dalam Kurikulum Nasional Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf.

9

3.2. Peserta didik adaptasi dari spesialis lulusan luar negeri, diatur oleh KKI

4. Kondisi Kerja Peserta Didik 4.1. Peserta didik mendapatkan pendidikan di RS pendidikan dan RS jejaring yang telah terakreditasi oleh KBSI. 4.2. Beban serta pengaturan kerja peserta didik, tercantum secara terstruktur dalam Buku Panduan Pendidikan.

5. Sistem Perwakilan Peserta Didik 5.1. Peserta didik dihimpun dalam organisasi yang dapat membantu memperlancar proses pendidikan. 5.1.1. Memberi masukkan untuk perbaikan kurikulum dan proses pendidikan 5.1.2. Memperjuangkan hak dan kewajiban anggotanya (peserta didik) 5.2. Meningkatkan kerjasama peserta didik antar IPDS



10

Bab 6 Staf Akademik

1. Kriteria Staf Akademik 1.1. Ketua Program Studi (KPS) 1.1.1. Adalah staf yang telah memiliki pengalaman sebagai penilai. 1.1.2. KPS IPDS baru harus telah menjalani proses magang di IPDS pembina yang diatur oleh KBSI. 1.1.3. KPS dapat dibantu oleh Sekretaris Program Studi (SPS). 1.2. 5.1.2. Staf Akademik terdiri atas 1.2.1. PENILAI Spesialis Bedah Saraf yang telah memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai pendidik. 1.2.2. PENDIDIK Spesialis Bedah Saraf yang telah memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai pembimbing 1.2.3. PEMBIMBING Spesialis Bedah Saraf yang ditetapkan oleh IPDS.

2. Penerimaan Dan Pengembangan Staf Disesuaikan dengan RENSTRA Fakultas dari masing-masing IPDS



11

Bab 7 Sumber Daya Pendidikan

1. Fasilitas Pendidikan Dan Pelatihan 1.1. RS Pendidikan dan Fakultas tempat IPDS Bedah Saraf berada, harus memiliki 1.1.1. Bagian atau Departemen Bedah Saraf. 1.1.2. Bagian atau Departemen dari ilmu-ilmu penunjang bedah saraf. 1.2. RS Pendidikan harus sudah terakreditasi sebagai RS pendidikan bedah saraf : 1.2.1. Jumlah dan jenis materi bedah saraf sesuai ketentuan KBSI. 1.2.2. Memiliki fasilitas perawatan gawat-darurat dan perawatan intensif. 1.2.3. Memiliki fasilitas pelayanan penunjang bedah saraf. 1.3. RS jejaring yang dijadikan tempat pendidikan, harus sudah terakreditasi sebagai RS pendidikan bedah saraf. 1.4. Akreditasi dilakukan oleh badan yang ditentukan oleh KKI.

2. Fasilitas Fisik 2.1. IPDS Bedah Saraf harus memiliki fasilitas pendidikan : 2.1.1. Mempunyai ruang pertemuan 2.1.2. Memiliki perpustakan dan fasilitas penelitian

3. Tim Klinik 3.1. Tersedia program pertemuan klinik bersama ( join meeting ) antar disiplin terkait. 3.1.1. Mencari pemecahan masalah pasien 3.1.2. Mengatur kelompok kerja untuk menangani satu kasus 12

3.1.3. Membicarakan kasus kematian ( dead case )

4. Teknologi Informasi 4.1. IPDS perlu memiliki dan mengembangkan fasilitas teknologi informasi yang memadai bagi staf dan peserta didik 4.2. Seluruh sivitas akademika dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan.

5. Fasilitas Riset 5.1. Kegiatan riset merupakan bagian proses pendidikan. 5.2. Setiap peserta didik diwajibkan melaksanakan kegiatan riset 5.3. IPDS menyediakan fasilitas riset yang memadai serta membentuk kerjasama kegiatan riset antar institusi, sehingga aktivitas riset dapat terlaksana dengan baik

6. Ekspertis Pendidikan 6.1. Setiap IPDS Bedah Saraf dapat memanfaatkan pakar dari IPDS lain dengan cara mengangkat pakar tersebut sebagai Dosen Luar Biasa dari Universitas terkait. 6.2. Alih teknologi oleh pakar dari luar negeri harus mendapat persetujuan dari KBSI.

7. Perukaran Staf 7.1. Untuk mendapat pengalaman dari staf IPDS lain, maka dilakukan pertukaran peserta didik antar IPDS. 7.2. Setiap IPDS dapat mengusahakan peluang bagi peserta didik untuk menambah pengalaman di luar negeri, di luar program dan waktu yang telah ditentukan oleh KBSI.



13

Bab 8 Evaluasi Program

1. Sistem Evaluasi Program Program pendidikan akan dievaluasi melalui akreditasi berkala.

2. Umpan Balik Pendidikan Dan Pserta Didik IPDS yang pada akreditasi berkala dinyatakan tidak terakreditasi, maka peserta didik dari IPDS tersebut akan dipindahkan ke IPDS lain.

3. Kinerja Luaran Pendidikan Setiap spesialis bedah saraf harus mengikuti program CPD dan dicatat melalui Log Book, diawasi oleh KBSI.

4. Kewenangan Dan Pemantauan Program Pendidikan 4.1. Di setiap IPDS, staf pengajar mengacu pada peraturan dari Universitas penyelenggara; program pendidikan mengacu pada peraturan KBSI. 4.2. Seluruh kegiatan program pendidikan dipantau oleh KBSI, dan akan dilakukan akreditasi berkala. 4.3. Sertifikat Kompetensi diberikan sebagai tanda lulus ujian nasional yang diselenggarakan oleh KBSI.

5. Keterlibatan Stake Holders RS pendidikan berhak melakukan audit terhadap hasil pendidikan yang berkaitan dengan pasien (program patient's safety)

 14

Bab 9 Administrasi Pendidikan & Penyeleggaraan Program

1. Penyelenggaraan Program 1.1. Penyelengaraan Program Pendidikan adalah IPDS yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran dari Universitas terkait. 1.2. Kurikulum dan cara penyelenggaraan program (buku panduan) mengacu pada ketentuan KBSI. 1.3. Luaran adalah lulusan Ujian Nasional (Ujian Kompetensi) yang dilaksanakan oleh KBSI.

2. Kepemimpinan Akademik 2.1. IPDS dipimpin oleh Ketua Program Studi (KPS), dapat dibantu SPS, staf pengajar dari fakultas tempat IPDS berada. 2.2. KPS dan / atau SPS secara otomatis menjadi anggota KBSI. 2.3. Kinerja KPS dapat dievaluasi dalam rapat anggota KBSI.

3. Alokasi Anggaran Dan Sumber Daya Biaya penyelenggaraan diatur oleh masing-masing IPDS

4. Tenaga Administrasi Dan Menejemen Pengelolaan program pendidikan diatur oleh fakultas dimana IPDS berada

5. Interaksi Dengan Sektor Kesehatan Pimpinan RS Pendidikan ikut mengawasi jalannya proses Pendidikan di Rumah Sakit yang dipimpin. 

15

Bab 10 Lain-lain

1. Perbaikan Berkesinambungan Penilaian Program Pendidikan, Mutu Luaran, dan perbaikan yang diperlukan akan diatur oleh KBSI.

2. Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur didalam ketentuan di atas, akan diatur kemudian sesuai ketentuan dan kondisi pada saat tertentu.



16

Bab 12 Penutup

Peningkatan kualitas kesehatan untuk setiap anggota masyarakat merupakan tujuan akhir yang utama dari pendidikan Spesialis Bedah Saraf Indonesia. Guna menjamin tercapainya tujuan tersebut setiap lembaga yang terlibat dalam pendidikan Spesialis Bedah Saraf Indonesia hendaknya memiliki atau mencapai standar yang ditetapkan sehingga seluruh proses pendidikan dapat menghasilkan luaran yang diharapkan. Standar pendidikan dokter spesialis Bedah Saraf Indonesia merupakan suatu instrumen yang dapat dipergunakan untuk menjaga mutu serta menilai perbaikan kualitas proses pendidikan dokter spesialis Bedah Saraf Indonesia oleh institusi yang bertanggung jawab untuk hal tersebut, guna menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi yang ditetapkan. Standar dapat pula dipergunakan oleh institusi/pusat pendidikan untuk menilai dirinya sendiri serta dasar perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan. Area yang tercakup dalam standar pendidikan dokter spesialis Bedah Saraf Indonesia dinyatakan dalam berbagai komponen, meliputi : 1. misi dan tujuan institusi pendidikan, 2. proses pendidikan, 3. sistim evaluasi peserta didik, 4. peserta didik, 5. staf akademik, 6. sumber daya pendidikan, 7. evaluasi program, 8. administrasi pendidikan dan penyelenggara program, dan 9. perbaikan berkesinambungan. Standar pendidikan dokter spesialis Bedah Saraf Indonesia ini masih bersifat umum. Semoga standar pendidikan Bedah Saraf Indonesia ini dapat dipergunakan untuk menjaga dan memperbaiki secara berkesinambungan kualitas pendidikan dokter spesialis Bedah Saraf Indonesia, serta dapat menjamin tercapainya tujuan pendidikan yakni tercapainya peningkatan kualitas kesehatan seluruh masyarakat.  17