Sospolpp_diska.docx

Nama

: Diska Mulyadini

Nim

: 16/395653/FI/04198

PENDIDIKAN PANCASILA PROF. KAELAN Tugas SosialPolitik dalam Perspektif Pancasila

Penyimpangan praktik Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru menimbulkan gerakan reformasi yang membawa perubahan yang cukup besar terutama dalam bidang kenegaraan, hukum, maupun politik. Konsekuensinya kita harus merevisi ulang materi serta mengkaji ulang Pancasila terutama pada tingkat perguruan tinggi.

Pancasila berlandaskan kepada pertama, historis yag melalui proses sejak zaman kerajaan yang memiliki pandangan dan filsafat berupa ciri khas, sifat, dan karakter, kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah dapat membentuk Nasionalisme. Kedua, Kultural yang diamana sila-sila Pancasila merupakan hasil dari pemikiran tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai yang didapatkan melalui proses refleksi filosofis pendiri negara Soekarno, Moh. Yamin, Moh. Hatta, dan Soepomo. Dan ketiga, filosofis yaitu manusia makhluk Tuhan Yang Maha Esa (kenyataan objektif), dasar ontologis demokrasi karena asal mula kekuasaan negara adalah rakyat, dan negara berpersatuan dan berkerakyatan. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Monopluralis merupakan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, memiliki hakikatsecara filosofis yang bersumber pada hakikat dasara ontologis manusia sebagai pendukung dariinti, isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia. Secara ontologis hakikat sila-sila Pancasila mendasarkan pada landasan Pancasila yaitu : Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil. Hakikat dan inti Pancasila : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan Keadilan. Kesatuan sila-sila Pancasila yang meajemuk tunggal, hierarki piramidal juga dimaksudkanbahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, atau dengan lain perkataan dalamsetiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasarepistemologis, dan dasar oskologis sendiri yang berbeda degan sistem filsafat yang lainnyamisalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain

paham filsafatdi dunia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila satu sampai dnegan sila lima merupakan cita-cita harapan

dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkannya dalam kehidupan. Sejak dahulu citacita tersebut telah didambakan oleh bangsa Indonesia agar terwujud dalam suatu masyarakatyang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja, dengan penuh harapan diupayakanterealisasi dalam setiap tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia. Dalam filsafat Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifatkritis, mendasar, rasional, sitematis dan komprehensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran inimerupakan suatu nilai. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat tidak secraa langsungmenyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksismelainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar. Norma-norma tersebut meliputi : 1. Norma moral Berkaitan dengan tingkah laku manusia, dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Dalamkapasitas inilah nilai-nilai Pancasila telah terjabarkan dalam suatu norma-norma moralitas ataunorma-norma etika sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam maasyarakat, berbangsadan bernegara. 2. Norma hukum Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila berkedudukansebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indoensia. Nilainilai Pancasila sebenarnyaberasal dari Bangsa Indonesia sendiri atau dnegan lain perkataan bangsa Indonesia sebagai asalmula materi (kausa materialis) nilai-nilai Pancasila. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatuajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawabberhadapan dengna pelbagai jaaran moral. Nilai dasar tidak dapat diamati melalui indera manusia, namun berkaitan dengan tingkah lakumanusia atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata. Nilai bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu misalnyaTuhan, manusia atau segala sesuatu lainnya. Nilai Instrumental merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan diarahkan, sehingga dapat dikatakan bahwanilai instrumental juga merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar. Nilai Praksis Merupakan perwujudan dari nilai instrumental sehingga dapat berbedabeda wujudnya, namundemikian tidak bisa menyimpang atau bahkan tidak dapat bertentangan

karena nilai dasar, nilaiinstrumental dan nilai praksis merupakan suatu sistem perwujudan yang tidak bolehmenyimpang dari sistem tersebut. Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya merupakansuatu asas kebersamaan, asas kekeluargaan serta religius. Dalam pengertian ini, Indonesiadengan keanekaragamannya membentuk suatu kesatuan integral sebagai suatu bangsa yang merdeka. Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa secara ilmiah filosofis mengandung makna terdapatkesesuaian hubungan sebab akibat antara Tuhan, manusia dan negara Yng merupakan dasaruntuk memimpin cita-cita kenegaraan untuk menyelenggarakan yang baikbagi masyarakat dan penyelenggara negara. Negara pada hakikatnya merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifatkodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu sifat dasar kodratmanusia tersebut merupakan sifat dasar negara, sehingga negara sebagai manifestasi kodratmanusia secara horizontal dalam hubungan dengan manusia lain untuk mencapai tujua bersama. Oleh karena itu, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalahsebgaai pendiri negara. Hubungan ini sangat ditentukan oleh dasar ontologis setiap individu. Politik sangat berperan penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, karena sistempolitik negara harus berdasarkan hak dasar kemanusiaan, atau yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Sehingga sistem politik negara pancasila mampu memberikan dasar-dasar moral,diharapakan supaya para elit politik dan penyelenggaranya memiliki budi pekerti yang luhur, danberpegang pada cita-cita moral rakyat yang luhur. Sebagai warga negara indonesia manusiaharus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik yangdiharapkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, danuntuk rakyat. Karena Pancasila sebagai paradigma dalam berpolitik, maka sistem politik diindonesia berasaskan demokrasi, bukan otoriter.Berdasar pada hal diatas, pengembangan politik di indonesia harus berlandaskan atas moralketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan, apabilapelaku politik baik warga negara maupun penyelenggaranya berkembang atas dasar moraltersebut maka akan menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral yang baik.