Skripsi Dina

SKRIPSI PERANAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN DALAM RANGKA MENEGAKKAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN (Studi Kasus Tahun 2014-2016)

OLEH DINA MARDIYAH B 111 12 602

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2017

PERANAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN DALAM RANGKA MENEGAKKAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN (Studi Kasus Tahun 2014-2016)

SKRIPSI Diajukan Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh: DINA MARDIYAH B 111 12 602

kepada

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2017

ABSTRAK Dina mardiyah (B111 12 602) Peranan Bidang Profesi dan Pengamanan Dalam Rangka Menegakkan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Studi Kasus 2014-2016), dibawah bimbingan Bapak Muhadar sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Bidang Profesi dan Pengamanan dalam rangka menegakkan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Bidang Profesi dan Pengamanan dalam rangka menegakkan disiplin anggota Polri di Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini di Laksanakan di Kantor Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian Lapangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa upaya yang dilakukan Bidang Profesi dan Pengamanan dalam rangka menegakkan disiplin anggota Polri adalah yaitu : (1) Upaya Preventif yaitu dengan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan Hukum dan kedisiplinan secara berkala dan terprogram. (2) upaya represif yaitu berupa penjatuhan sanksi atau hukuman kepada anggota Polri sesuai prosedur penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Sementara faktor-faktor yang menjadi kendala dalam rangka menegakkan disiplin anggota Polri adalah, yaitu : (1). Faktor Hukumnya. (2). Faktor penegak hukum. (3). Faktor sarana dan Fasilitas pendukung. (4). Faktor masyarakatnya. (5). Faktor budaya

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL...........................................................................................i PERSETUJUAN PEMBIMBING...........................................................................ii ABSTRAK............................................................................................................iii KATA PENGANTAR............................................................................................iv DAFTAR ISI.......................................................................................................... BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.................................................................1 B. Rumusan Masalah...........................................................................5 C. Tujuan Penulisan.............................................................................6 D. Kegunaan Penulisan.......................................................................6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA............................................................................7 A. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 1.

Pengertian tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia..................................................................................8

2.

Sejarah Kepolisian Negera Republik Indonesia....................9

3.

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.................................................................................13

4.

Kewajiban dan larangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia................................................................16

B. Bidang Profesi dan Pengamanan

C.

1.

Pengertian Profesi dan Pengamanan..................................20

2.

Sejarah berdirinya Profesi dan Pengamanan......................21

Pelanggaran Disiplin 1.

Pengertian Pelanggaran Disiplin..........................................24

2. Upaya Bidang Profesi dan Pengamanan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia..27 3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.................................35 4. Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.................................38

BAB III Metode Penelitian A. Lokasi Penelitian...........................................................................42 B. Jenis dan sumber data..................................................................42 C. Teknik pengumpulan data.............................................................43 D. Metode Analisis data.....................................................................44 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran umum tentang Bidang Profesi dan Pengamanan Polisi daerah Sulawesi Selatan. ..................................................45 B. Bagaimana peranan Bidang Profesi dan Pengamanan dalam menegakkan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. ......................................................................................46 C. Faktor-faktor yang menjadi kendala Bidang Profesi dan Pengamanan dalam rangka menegakkan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. .....................................53 BAB V PENUTUP A.

Kesimpulan....................................................................................62

B.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb. Sesungguhnya ALLAH SWT senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang berimah dan berilmu. Tiada kata yang patut diucapkan selain puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Peranan Bidang Profesi dan Pengamanan Dalam Rangka Menegakkan Disiplin Anggota Polri di Polda Sulawesi Selatan ( Studi Kasus 2014-2016), guna memperoleh gelar sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada suami tercinta APRIANDI. M.AK.S.Sos yang telah membantu dan mendukung baik moril maupun materil selama penulis melaksanakan kuliah. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda ISTIQLAL R.EPPE S.Sos dan Ibunda ANDI KARTINI yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, rasa kasih sayang, perhatian, pengorbanan, keringat dan air mata serta doa yang tidak pernah putus. Ucapan

terima

kasih

juga

penulis

haturkan

kepada

Bapak

Prof.Dr.Muhadar, SH., MS sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Nur iv

Azisa,SH.,MH sebagai pembimbing II atas bimbingan, transfer ilmu, tenaga, waktu yang diberikan dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil kepada : 1.

Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A selaku rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.

2.

Ibu Prof Dr Farida Patitingi, S.H., M.Hum selaku Dekan beserta seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3.

Bapak Prof.Dr Andi Muhammad Sofyan, SH.,MH, Bapak Prof. Dr.H.M. Said Karim, SH., MH., M.Si dan Ibu Dr Dara Indrawati, SH., MH selaku Tim Penguji atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

4.

Seluruh tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga ALLAH SWT membalas jasa bapak dan ibu sekalian.

5.

Para staf Akademik, bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.

6.

Narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam skripsi ini Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Selatan Bapak Kombes Pol TRI ATMODJO M, S.I.K yang membantu penulis selama proses penelitian. iv

7.

Seluruh Mahasiswa Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang

bersama-sama

berproses

mulai

dari

semester

awal

hingga

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selanjutnya penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT. Untuk itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis juga mempersilahkan kepada pembaca untuk memberikan masukan dan kritikan terhadap skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan segala berkatnya bagi kita semua. Terima Kasih.

Makassar,

Oktober 2017

Penulis

iv

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Kepolisian

Republik

Indonesia

tidak

dapat

dilepaskan

dari

upaya

penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan tersebut diatas tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Konteks demokrasi, insstitusi Kepolisian merupakan pelayan masyarakat. Kepolisian haruslah

tunduk

sebagai

bagian

dari

perangkat

pemerintahan

pada mandat yang diberikan rakyat yaitu memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 1

terpeliharanya keamanan dalam negeri, yang dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Polri sebagi Sub Sistem dari Pemerintah secara responsif telah berupaya memberi konstribusi mewujudkan prinsip Good Goverment dan clean Goverment baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun dikalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam Grand Strategi Polri berupa Trust Building (membangun kepercayaan).1 Menurut Sadjijono hal yang mendasar keterikatan Polri dengan Good Goverment. Pertama melekatnya fungsi Kepolisian sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Kedua, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadao masyrarakat yang diperoleh secara atribut melalui Pasal 30 ayat (4) Undang-Undnag Dasar 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Kedua instrumen hukum tersebut meletakkan Kepolisian sebagai lembaga yang mengembang tugas untuk menjaga, memelihara dan menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum bagi warga Negara.2

1

Agusdwiyanto, mewujudkan Good Governance melayani publik, GadjahMada University, Yogyakarta, 2006, hal. 3 2. Sadjijono, Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Kepolisian diindonesia, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2003 , Hal.15

2

Sarre dalam Bryett dan Harrison mengungkapkan “tugas Polisi modern bersifat berat dan beragam. Polisi diandalkan tidak hanya untuk menegakkan hukum, yang merupakan sebagian kecil dari proporsi tugasnya, tetapi juga untuk menjadi konselor, pekerja sosial, psikiatris, menterti atau bahkan dokter”. 3 Beragamnya tugas Polisi di era modern ini memposisikan Polisi sebagai agen penegak hukum yang memiliki interaksi yang tinggi dengan masyarakat. Khususnya interaksi Polisi dengan berbagai jenis kejahatan di masyarakat. Kunarto dan Hadi Kuswaryono mengungkapkan: “interaksi personil Polisi dengan kejahatan ini menjadikan kegiatan Polisi sebagai kegiatan yang menempatkan anggotanya

dalam

begitu

banyak

kesempatan

untuk

melakukan

penyimpangan”.4 Dengan adanya reformasi tatanan berkehidupan dan berkebangsaan negara Republik Indonesia terjadi perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terpisah dari ABRI dengan diundangkannya UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 telah diatur tentang tugas dan peran Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sosial namun dalam tugas sehari-hari sering terjadi adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan

3

Bryett, Keith & Arch Harrison, An Introduction to Policing Volume 4; Trends and Procedures In Policing, Butterwords, Australia, 1994, Hal.105 4 Kunarto & Hariadi Kuswaryono, Polisi dan masyarakat, hasil seminar kepala Polisi asia Pasifik ke VI di Taipe 11-14 Januari 1998, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, Hal.66. 3

dilakukan oleh aparat Kepolisian. Polisi memang rawan menyalahgunakan kekuatan Kepolisiannya (Police Power), melanggar kode etik profesinya sampai pada melanggar hak asasi manusia.5 Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, Pemerintah telah menerbitkan peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 6. Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya diberbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri menjadi keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas

Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang

5

WikDjatmika, dibawah panji-panji Tribrata, PTIK Press, Cet Kedua, Jakarta,2007, Hal 17. 6 Ali Subur dkk, Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian, Catatan Kontras terhadap Kepolisian, Kontras, Jakarta, 2007, Hal.4

4

signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, kualitas penyajian layanan yang tercela diri sudut moral dan hukum antara lain layanan/penegakkan

hukum

atas

alasan

diskriminasi, permintaan

kepentingan

pribadi,

disikresi

melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan dan perilaku negatif. Setiap personil penegak hukum Polri pasti diikat oleh aturan atau UndangUndang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengikat Polri diantaranya adalah Undang-udang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri.

B.

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 1.

Bagaimanakah Peranan Bidang Profesi dan Pengamanan dalam rangka menegakkan Disiplin anggota Polri di Polda Sulawesi Selatan.?

2.

Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala Bidang Profesi dan Pengamanan dalam rangka mengakkan Disiplin Anggota Polri di Polda Sulawesi Selatan.?

5

C.

Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam tulisan ini yaitu: 1.

Untuk mengetahui Bagaimana peranan Bid Propam dalam rangka menegakkan Disiplin anggota Polri di Polda Sulawesi Selatan.

2.

Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Bid Propam dalam rangka mengakkan Disiplin Anggota Polri di Polda Sulawesi Selatan

D.

Kegunaan Penulisan Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan

ilmu hukum

,

terutama untuk memahami tentang

pelanggaran disiplin Anggota Polri. Selain itu sebagai wahana informasi bagi aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat untuk memahami tentang pelanggaran disiplin anggota Polri.

6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Yuridis Menurut

kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).7 Menurut Kamus Hukum, kaya yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.8 Tinjauan Yuridis terdiri dari kata “tinjauan dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat, memeriksa. Kata tinjau mendapat akhiran-an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisa secara sistematis. Sedangkan Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tinjauan Yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum oleh undang-udang.

7

8

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus besar bahasa indonesia, pusat Bahasa (edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1470

M.Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus hukum, Reality Publisher, Surabaya

7

Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridisa jika dikaji menurut Hukum Pidana adalah dapat kita samakan dengan mengkaji Hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan Pidana yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut.9 B. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 1.

Pengertian tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Istilah Polisi berasal dari kata Politea yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya kenegaraan,

semua

usaha

meliputi semua hal mengenai

negara,

tidak

terkecuali

urusan

keagamaan. Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan ‘polis’. Jadi pada saman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara Kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan. Isitah Polisi

Republik Indonesia berbeda-beda dalam setiap

Negara , untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Misalnya di Inggris dikenal

9

Momo Kelana, Hukum Kepolisian, (PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta:1994), hal.10 8

dengan Constable,10 di Amerika Serikat dikenal istilah Sherriif yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris, Polizei di Jerman11, Polizia di Italia dan Politie di Negeri belanda dan Istilah Polri dalam bahasa Indonesia merupakan hasil proses Indonesia dari istilah Belanda. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri

adalah

alat

Negara

yang

berperan

dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan Kepolisian. Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. 2.

Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara

10 11

Sir John Molyan, Tn Bahhe Police of Britain, (Majalah Bhayangkara, No 1 Thn 1V,1953),hal.4 Momo kelana, Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia, (Jakarta:PTIK Pres,2007),hal.7

9

Republik Indonesia (Kapolri). Adapun sejarah berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut : a.

Masa Kerajaan

Bibit awal mula terbentuknya kepolisian sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Maka dari itu hingga saai ini sosok

Gajah

Mada merupakan simbol Kepolisian RI dan sebagai

penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan Kantor Mabes Polri dan nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan Kepolisian. b.

Masa kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten

residen.Rechts

politie

di

pertanggungjawabkan

pada

procureur general (Jaksa agung).Pada masa Hindia Belanda terdapat

10

bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs

politie

(polisi

pamong

praja),

dan

lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi,

asisten

wedana,

dan

wedana

polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 18971920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. c.

Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wiliyah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. 11

d.

Awal kemerdekaan Indonesia

Periode 1945-1950 Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah

militer

Jepang

membubarkan

Peta

dan

Gyu-Gun,

sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya 12

bertanggung

jawab masalah administrasi, sedangkan masalah

operasional

bertanggung

jawab

kepada

Jaksa

Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun

1946

No.

11/S.D.

Djawatan

Kepolisian

Negara

yang

bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini. 3.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Kepolisian Negara Republik Indoensia secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a.

Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b.

Menegakkan hukum

c.

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok

tersebut,

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

bertugas.12 Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, Polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14

12 Ibid,

Pasal 1 Butir 5

13

ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :13 a.

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b.

Menyelenggarakan

segala

kegiatan

dalam

menjamin

keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu lintas dijalan; c.

Membina

masyarakat

untuk

meningkatkan

partisipasi

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat

terhadap

hukum

dan

peraturan

perundang-

undangan. d.

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

e.

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umumm;

f.

Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak

13 Ibid,

Pasal 14

14

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; i.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

j.

Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, labotatorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;

k.

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi lain dan / atau pihak yang berwenang;

l.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Tugas utama Polisi untuk menegakkan hukum berhubungan

dengan peran Polisi sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Polisi berwenang untuk :14 a.

melakukan

penangkapan,

penahanan,

penggeledahan

dan

penyitaan; b.

melarang setiap orang meninggalkan

atau memasuki tempat

kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

14

Ibid, Pasal 16 Ayat (1)

15

c.

membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

d.

menyuruh orang untuk berhenti yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

e.

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f.

memanggil

orang

untuk

didengar

dan

diperiksa

sebagai

tersangka atau saksi; g.

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara yang ditangani;

h.

mengadakan penghentian penyidikan;

j.

mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

4.

Kewajiban Dan Larangan Anggota Kepolisian. Setiap organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesinonalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut untuk menjamin terpeliharnya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab instansi tersebut. 16

Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak maupun bergaul antaranggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik maupun Kode Jabatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai aturan yang berlaku secara intern dimana dalam aturan tersebut memuat tentang larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh seorang anggota Polri. Adapun larangan dan kewajiban seorang anggota Polri adalah sebagai berikut : a.

Dalam

rangka

kehidupan

bernegara

dan

bermasyarakat,

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: 1).

setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undangudang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;

2).

mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara.

17

3).

menjungjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4).

menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;

5).

hormat menghormati antar pemeluk agama

6).

menjunjung tinggi hak asasi manusia;

7).

menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.

8).

melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang

dapat

membahayakan

dan/atau

merugikan

megara/pemerintah; 9).

bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat

10). berpakaian rapi dan pantas. b.

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Wajib : 1).

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

2).

memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;

3).

menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau

janji

jabatan 18

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4).

Melaksanakan

tugas

sebaik-baiknya

dengan

penuh

kesadaran dan rasa tanggung jawab; 5).

memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6).

menaati

segala

peraturan

perundang-undangan

dan

peraturan kedinasan yang berlaku; 7).

bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

8).

Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;

9).

Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya.

10). Mendorong semangat bawahannya untuk mengembalikan karir d.

Dalam

rangka

memelihara

kehidupan

bernegara

dan

bermasyarakat Anggota Polri dilarang : 1).

Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat nagera, pemerintah atau Kepolisian RI

2).

Melakukan kegiatan politik praktis;

3).

Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan

4).

Bekerja sama denga orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan

untuk memperoleh 19

keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain. 5).

Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi dan tempat hiburan

e.

6).

Menjadi penagih hutang;

7).

Menjadi perantara/makelar kasus;

8).

Menelantarkan keluarga.

Dalam pelaksanaan tugas, Anggota Polri dilarang : 1)

membocorkan rahasia operasi Kepolisian;

2).

meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;

3).

menghindarkan tanggung jawab dinas;

4).

mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;

5).

memanipulasi perkara;

6).

melakukan

upaya

paksa

penyidikan

yang

bukan

kewenangannya

B.

7).

menyalahgunakan wewenang;

8).

melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun.

Bidang Profesi dan Pengamanan 1.

Pengertian Profesi Dan Pengamanan PROPAM adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi POLRI pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 ( Kep KAPOLRI Nomor : Kep/54/X/2002), sebelumnya dikenal Dinas Provos atau Satuan Provos POLRI yang 20

organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost POLRI merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer / POM atau istilah Polisi Militer / PM. Tugas

PROPAM

menyelenggarakan

secara fungsi

umum pertanggung

adalah

membina

jawaban

dan

profesi

dan

pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya PROPAM terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof dan Biro Provos) : a.

Fungsi Pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI dipertanggungjawabkan kepada Biro Paminal

b.

Fungsi

pertanggung-jawaban

profesi

diwadahi/dipertanggungjawabkan kepada Biro Wabprof c.

Fungsi

Provos

dalam

penegakan

disiplin

dan

ketertiban

dilingkungan POLRI dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos

2.

Sejarah Berdirinya Profesi dan Pengamanan PROPAM adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI disingkat Divisi 21

Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Markas Besar yang berada di bawah KAPOLRI PROPAM dibentuk sejak POLRI dikeluarkan dari status ABRI untuk dikembalikan sebagai Polisi civil terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2002 dengan Keputusan KAPOLRI No.Pol : Kep/53/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri. Organisasi PROPAM dibentuk dalam bentuk Divisi yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dikenal sebutan Kadiv dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi / Irjen Pol atau Bintang Dua. DIVISI PROPAM POLRI dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban

melaksanakan/

menyelenggarakan

berbagai

kegiatan

sebagai berikut : a.

Pembinaan fungsi PROPAM bagi seluruh jajaran POLRI, meliputi, Perumusan / pengembangan system dan metode

termasuk

petunjuk-petunjuk

PROPAM.

pelaksanaan

fungsi

Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin

terlaksananya

fungsi

PROPAM.

Pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi PROPAM. Perencanaan

kebutuhan

personil

dan

anggaran

termasuk

pengajuan saran / pertimbangan penempatan/pembinaan karier 22

personil

pengemban

fungsi

PROPAM.

Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas

satuan-satuan

Penyelenggaraan

organisasi

fungsi

pelayanan

PROPAM.

berkenaan

dengan

pengaduan/ laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan

pemantauan/pengendalian

terhadap

penanganan

pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran POLRI. b.

Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota

/

PNS

POLRI

yang

tidak

terbukti

melakukan

pelanggaran, atau pengampunan / pengurangan hukuman (disiplin / administrasi) serta

memantau,

membantu

proses

pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman

bagi

personil

yang

sedang/telah

melaksanakan

hukuman (terpidana). c.

Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi. 23

d.

Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi : pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan,

termasuk

pelanggaran/dugaan

penyelidikan

terhadap

pelanggaran/penyimpangan

kasus dalam

pelaksanaan tugas POLRI pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan. e.

Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

D.

Pelanggaran Disiplin Anggota Polri. 1.

Pengertian Pelanggaran Disiplin Pengertian disiplin berasal dari bahasa lain Discripline, yang berarti instruksi. Menurut peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh - sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.15 Disiplin dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggung menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-

15

Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, PP No 2 Tahun 2003, 1 Januari 2003,LN No 2 Pasal 1 (2)

24

sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.16 Pendapat lain merumuskan bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya., kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun yang tidak.17 Disiplin adalah kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai

anggota

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

yang

menunjukkan krediblitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena pembuatannya peraturan disiplin Bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh.Dalam hal ini, kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat Negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelyayan masyarakat, penegak Hukum dan memelihara keamanan.

16 17

Sastrohadiwiryo, Siswanto. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Bumi Aksara : Jakarta 2001, hal, 291. Hasibuan, Malayu. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara: Jakarta,2000. Hal,193 25

Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 PP 2/2003). Sedangkan Peraturan disiplin Anggota kepolisian adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian (Pasal 1 angka 3 PP 2/2003). Anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7 PP 2/2003). Bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya demikian yang disebut dalam pasal 29 ayat (1) Undang-udang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun karena Profesinya , anggota Polri juga tunduk pada peraturan Disiplin

dan Kode etik Profesi yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) sedangkan Kode Etik Kepolisian diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 14/2011). Pada dasarnya Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Kepolisan Negara Republik 26

Indonesia (Pasal 3 huruf c PP 2/2003) dan menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (Pasal 3 huruf g PP 2/2003). Dengan melakukan tindak pidana berarti Kepolisian juga melanggar Peraturan disiplin. 2.

Upaya Bidang Profesi Dan Pengamanan dalam Menegakkan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disiplin yang mantap pada hakekatnya akan tumbuh dan terpancar dari hasil kesadaran manusia. Disiplin yang tidak bersumber dari hati nurani manusia akan menghasilkan disiplin yang lemah dan tidak bertahan lama. Disiplin akan tunbuh dan dapat dibina melalui latihan,

pendidikan

dan

atau

penanaman

kebiasaan

dengan

keteladanan-keteladanan tertentu, yang harus dimulai sejak ada dalam lingkungan keluarga, mulai pada masa kanak-kanak dan terus tumbuh berkembang dan menjadikannya bentuk disiplin yang semakin kuat. Demikian juga Polri bahwa disiplin harus selalu dipupuk dan dibina setiap pelaksanaan tugas. Dalam rangka menegakkan disiplin Anggota Polri khususnya Polda Sulsel, maka Bid Propam Polda Sulsel melakukan tindakan disiplin dengan dua cara yakni disiplin Preventif dan disiplin Korektif. a.

Disiplin Preventif. Yang dimaksud dengan disiplin Preventif

adalah tindakan yang

dilakukan untuk mendorong agar setiap anggota mentaati 27

berbagai peraturan atau ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar

yang

telah

ditetapkan

atau

suatu

upaya

untuk

menggerakkan setiap anggota untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan. Artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan dan perilaku yang diinginkan, diusahakan pencegahan. Jangan sampai para anggota berperilaku negatif atau melanggar aturan ataupun standar yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dari disiplin ini adalah mendorong setiap anggota agar memiliki disiplin diri. Dengan cara ini, setiap anggota berusaha menegakkan disiplin diri tanpa harus pimpinan memaksanya. Untuk itu agar disiplin pribadi tersebut semakin kokoh, paling tidak ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian pimpinan terhadap anggota yakni antara lain : 1).

Mendorong agar

mempunyai rasa memiliki organisasi

karena secara logika seseorang tidak akan merusak sesuatu yang merupakan miliknya. 2).

Memberi penjelasan tentang berbagi ketentuan yang wajib ditaati dan standar yang harus dipenuhi.

3).

Mendorong untuk menentukan sendiri cara pendisiplinan diri dalam kerangka ketentuan yang berlaku umum.

Dalam upaya ini, pimpinan berupaya agar setiap anggota mengetahui dan memahami standar atau semua pedoman serta 28

peraturan yang ada. Pengertian disiplin Preventik merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada. Jadi pimpinan perlu bekerja sama dengan semua bagian sistem untuk mengembangkannya. Jika sistem organisasi baik, diharapkan akan lebih muda menegakkan disiplin kerja. Disiplin Preventif dilakukan dengan berbagai cara yakni :

b.

1).

Pembinaan rohani

2).

Pembinaan mental

3).

Pembinaan tradisi

4).

Pengawasan langsung

5).

Pengawasan tidak langsung.

Disiplin Korektif. Yang dimaksud dengan disiplin Korektif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran peraturan. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah timbulnya pelanggaran lebih lanjut sehingga tindakan dimasa yang akan datang sesuai dengan standar atau dapat dikatakan suatu upaya menggerakkan anggota untuk menyatuka suatu peraturan dan mengarahkan agar tetap mematuhi peraturan sesuai pedoman organisasi yang berlaku.

29

Disiplin Korektif dilakukan dengan dua cara yakni : 1).

Tindakan disiplin. Yang dimaksud dengan tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang

dijatuhkan

Kepolisian.

secara

Penjatuhan

langsung

tindakan

kepada

disiplin

anggota

dilaksanakan

seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh setiap anggota Polri (Pasal 14 2/2003). Tindakan disiplin dapat dilakukan secara kumulatif. Tindakan disiplin dapat berupa teguran lisan dan atau tindkakan fisik, menghapus

namun tindakan disiplin tidak dapat

kewenangan

Ankum

untuk

menjatuhkan

Hukuman disiplin (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). 2). Hukuman disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang disiplin (Pasal 1 angka 6 PP 2/2003). Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003) : a.

Teguran tertuliis;

b.

penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; 30

c.

penundaan kenaikan gaji berkala;

d.

penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

e.

Mutasi yang bersifat demosi;

f.

pembebasan dari jabatan;

g.

penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Bahwa

Penjatuhan

hukuman

disiplin

tidak

mengapuskan tuntutan pidana. Anggota kepolisan Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia

melalui

sidang

Komisi

Kode

etik

Profesi

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri adalah sidang untuk memeriksa dan memutus anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri. Adapun Kode Etik Profesi Polri yang disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik dan filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, 31

dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan. Ruang lingkup Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) mencakup antara lain : a.

Etika

kenegaraan

memuat

pedoman

berperilaku

anggota polri dalam hubungan :

b.

1.

Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Pancasila

3.

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia

4.

Kebinekatunggalikaan.

Etika kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan : 1.

Tribrata sebagai pedoman hidup;

2.

Catur Ptasetya sebagai pedoman kerja;

3.

sumpah/.janji Anggota polri

4.

Sumpah/janji jabatan; dan

5.

Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (mindset).

c.

Etika Kemasyarakatn memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan : 1.

pemeriharaan

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat (kamtibmas); 32

2.

penegakkan hukum;

3.

pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; dan

4. d.

kearifan lokal antara lain gotong royong, toleransi.

Etika

kepribadian

memuat

pedoman

berperilaku

anggota Polri dalam hubungan : 1.

kehidupan beragama;

2.

kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan

3.

sopan

santun

dalam

kehidupan

berkeluarga,

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Anggota

Polri

yang

dinyatakan

sebagai

pelanggar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Perkap 14 tahun 2011 dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa : a.

Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

b.

Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEPP dan / atau secara tertulis

c.

kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan:

d.

kewajiban mental

pelanggar

kepribadian,

untuk

mengikuti

kejiwaan,

pembinaan

keagamaan

dan

pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;

33

e.

dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

f.

dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

g.

dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

h.

PTDH sebagai anggota Polri.

Sanksi Administrasi berupa rekomendasi PTDH diberikan kepada anggota Polri melalui sidang KKEP terhadap : a.

Anggota

Polri/pelanggar

yang

dengan

sengaja

melakukan tindakn pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; b.

meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

c.

menjadi anggota dan/atau pengurus partai;

d.

dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebai anggota Polri.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggraran pidananya melalui proses peradilan umum 34

sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal apabila terjadi perdamaian (dading) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (delik culpa) dan/atau delik aduang dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, sidang Komisi Kode Etik Profesi tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum. Terhadap terduga pelanggar Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang diancam dengan putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari alasan Ankum sebelum pelaksanaan sidang KKEP. Pertimbangan tertentu tersebut antara lain : a.

Memiliki masa dinas paling lama sedikit 20 (dua puluh) tahun;

b.

Memiliki prestasi, kinerja yang baik dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan pelanggaran ; dan

c.

Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

3.

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

Kedisiplinan

Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada beberapa faktor yang dapat mempengerahui tingkat kedisiplinan anggota antara lain : 35

a.

Tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan

anggota. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan anggota. Hal ini berarti bahwa tujuan yang dibebankan kepada anggota harus sesuai dengan kemampuan anggota yang bersangkutan, agar dia bekerja sungguhsungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. b.

Kepemimpinan

Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan anggota karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya.

Pimpinan

jangan

mengharapkan

kedisiplinan

bawahannya baik jika dia sendiri kurang disiplin. c.

Balas jasa

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan anggota karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan anggota terhadap organisasi/pekerjaannya. Jika kecintaan anggota semakin kbaik terhadap pekerjaa, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. d.

Keadilan

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan anggota , karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisplinan yang baik pula. 36

e.

Waskat.

Waskat (pengawasan melekat) adalag tindakan nyata dan paling penting dalam mewujudkan kedisiplinan anggota Polri. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja anggota. Anggota merasa mendapat

perhatian,

bimbingan,petunjuk,

pengarahan

dan

pengawasan dari atasannya. e.

Ketegasan.

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisplinan anggota. Pimpinan harus berani dan tegas. Bertindak untuk menghukum setiap anggota yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap anggota yang indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada organisasi Polri tersebut. f.

Sanksi

Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan anggota. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, anggota akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan Polri, sikap, perilaku indisipliner anggota akanberkurang. g.

Motivasi kerja.

Pentingnya kerja karena motivasi kerja adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.

37

h.

Komunikasi.

Komunikasi merupakan kegiatan untuk saling memberi keterangan dan ide secara timbal balik, yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu i.

Lingkungan kerja.

Dengan lingkungan kerja yang baik dan aman maka dapat meningkatkan produktivitas kerja anggota. 4.

Tata Cara pelaksanaan hukuman disiplin dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tata cara pelaksanaan hukuman disiplin di lingkungan Polri dilakukan sebagai berikut : a.

Hukuman disiplin berupa teguran tertulis dicantumkan dalam

surat keputusan hukuman disiplin yang aslinya diberikan kepada terukum dan tembusannya diberikan kepada pejabat personel,provos dan atasan Ankum. b.

Hukuman disiplin berupa penundaan mengikuti pendidikan

paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama

satu tahun,

dicantumkan dalam Surat Keputusan Hukuman disiplin dengan menyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak meblebihi masa 1 (satu)

tahun,

yang

aslinya

diberikan

kepada

terhukum

dan

tembusannya diberikan kepada pejabat Personel, provos dan atasan Terhukum. 38

c.

Putusan sidang disiplin sebagimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, harus sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang tembusan surat keputusannya disamppaikan kepada Ankum. d.

Hukuman

pembebasan

disiplin

berupa

mutasi

yang

bersifat

demosi,

dari jabatan, divantumkan dalam surat keputusan

hukuman disiplin yang aslinya diberikan kepada terhukum dan tembusannya diberikan kepada pejabat personel, Provos dan atasan Ankum. e.

Putusan sidang disiplin berupa penempatan dalam tempat

khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari pelaksanaannya diserahkan kepada Provos. Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan Terhukum sesuai masa hukuman yang tercantum dalam surat keputusan hukuman, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman untuk hukuman disiplin berupa penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, maka anggota yang telah selesai menjalani hukuman tersebut harus dikembalikan pada keadaan semula. Waktu pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman disiplindan selesai menjalani hukuman disiplin, 39

untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dilakukan oleh Ankum yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada anggota Provos guna memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karir selanjutnya. Rekomendasi penilaian tersebut diberikan dalam bentuk surat rekomendasi dari Provos. Adapun Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah sebagai berikut : a.

Atasan langsung yakni anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.

b.

Atasan tidak langsung yakni setiap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.

c.

Anggota Provos yakni satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah : a.

Ankum

adalah

atasan

yang

karena

jabatannya

diberi

kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. 40

b.

Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum.

Penyelesaian perkara pelanggraran disipli anggota Polri dilaksanakan melalui tahapan antara lain : a.

Laporan atau pengaduan

b.

Pemeriksaan pendahuluan

c.

Pemeriksaan di depan sidang disiplin

d.

Penjatuhan hukuman disiplin

e.

Pelaksanaan hukuman

f.

Pencatatan dalam data personel perseorangan

Sidang disiplin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila pelanggar disiplin tidak diketahui keberadaannya setelah melalui prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar. Hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat keputusan hukuman disiplin dan dicatat di dalam data personel perseorangan yang bersangkutan. Anggota Polri yang dijatuhi

hukuman

disiplin berhak mengajukan keberatan namun

apabila dalam tenggan waktu 14 (empat belas) hari terhukum tidak mengajukan keberatan, maka putusan yang dijatuhkan ankum berlaku pada hari ke 15 (kelima belas). Dalam hal terhukum tidak hadir dalam sidang disiplin dan/atau setelah dilakukan pencarian terhadap terhukum untuk menyampaikan hasil putusan hukuman disiplin tidak ditemukan, maka putusan hukuman disiplin tersebut berlaku sejak hari ke 30 (ketiga puluh) terhitung mulai tanggal keputusan itu diputuskan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulsel (Bid Propam). Dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian atas dasar pertimbangan bahwa Bid Propam Polda Sulsel merupakan tempat penyelesaian kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri khususnya Polda Sulsel.

B. Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder 1.

Data Primer Jenis data primer yang digunakan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi.

2.

Data Skunder Jenis data skunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh melalui literatur atau studi kepustakaan

yang relevan dengan masalah yang

diteliti. Mencakup buku - buku, putusan atau peraturan - peraturan perundang- undangan , dokumen – dokumen yang terkait dengan 42

permasalahan yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer.

c. Teknik Pengumpulan Data Dalam

pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya

dengan pembahasan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1). Penelitian Lapangan (Field Reseanrch) a.

Observasi Observasi yaitu secara langsung turun ke Lapangan untuk

melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun sekunder. b.

Wawancara Wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab

yang dilakukan secara langsung kepada responden, dalam hal ini adalah pejabat Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulsel (Bid Propam) 2). Penelitian Kepustakaan Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan yang diteliti berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet maupun media cetak yang berkaitan dengan penelitian. 43

D. Metode Analisis Data Data dari hasil penelitian penulis dianalisi dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dhubungkan dengan fakta lain serta ditarik sebuah kesimpulan untuk menjelaskan dan menguraikan informasi yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan normative yaitu dengan menguraikan masalah sesuai data yang diperoleh dilapangan guna menghasilkan suatu kesimpulan.

44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.

Peranan Bidang Propam Dalam Rangka Menegakkan Disiplin Anggota Polri di Polda Sulawesi Selatan. Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulsel (Bidang Propam) adalah salah satu wadah organisasi Polri yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan Profesi dan Pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri yang disingkap Bidang Propam sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Polda Sulsel yang berada langsung di bawah Kapolda. Bidang Propam di Pimpin oleh Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulsel yang disebut Kabid Propam Polda Sulsel berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Dalam pelaksanaan tugasnya, Kabid Propam dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian antara lain sebagai berikut : a.

Kasubbid Paminal yakni Kepala Sub Bidang Pengamanan Internal Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Kasubbid Paminal dibantu oleh Perwira dan Bintara dengan jumlah 30 (tiga puluh) orang.

b.

Kasubbid Profesi yakni Kepala Sub Bidang Pengamanan Internal Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Dalam

45

pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Kasubbid Paminal dibantu oleh Perwira dan Bintara dengan jumlah 30 (tiga puluh) orang c.

Kasubbid Provos yakni Kepala Sub Bidang Pengamanan Internal Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Kasubbid Paminal dibantu oleh Perwira dan Bintara dengan jumlah 30 (tiga puluh) orang. Selain 3 (tiga) Sub Bidang tersebut diatas, Kabid Propam Polda

Sulsel dibantu oleh para Kasi Propam jajaran Polres/tabes Polda Sulsel di tingkat Daerah dengan pangkat perwira menengah. Tabel 1 Rekapitulasi Data Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Dari Tahun 2014 s/d 2016

TAHUN NO

PANGKAT

JUMLAH 2014

2015

2016

-

-

-

-

1

PATI

2

PAMEN

54

30

27

111

3

PAMA

108

70

94

272

4

BINTARA

636

587

619

1842

5

TAMTAMA

13

2

2

17

JUMLAH

811

689

742

2242

Sumber Data : Bagian Renmin Sub Bidang Provos Polda Sulsel 46

Tabel 2 Rekapitulasi Data Pelanggaran Tindak PIdana Anggota Polri Dari Tahun 2014 s/d 2016 TAHUN NO

PANGKAT

JUMLAH 2014

2015

2016

1

PATI

-

-

-

-

2

PAMEN

-

-

1

1

3

PAMA

2

-

4

6

4

BINTARA

33

34

63

130

5

TAMTAMA

1

3

-

4

JUMLAH

36

37

68

141

Sumber Data : Bagian Renmin Sub Bidang Provos Polda Sulsel

Berdasarkan

data

tersebut

diatas,

dapat

dijelaskan

bahwa

pengertian dari pelanggaran disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin dimana yang dimaksud dengan peraturan disiplin adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan displin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian. Sedangkan pengertian dari Tindak Pidana adalah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”.

47

Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indra dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa,, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya atau setidaktidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. 18 Adapun data yang tercantum dalam tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus pelanggaran disiplin yang terjadi pada anggota yang berpangkat Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama di Polda Sulawesi Selatan tiap tahun berkurang walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2014 untuk pangkat Pamen berjumlah 54 kasus kemudian pada tahun 2015 dan 2016 berkurang menjadi 30 kasus dan 27 kasus. Untuk pangkat Pama pada tahun 2014 berjumlah 108 Kasus kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 sebanyak 70 kasus dan pada tahun 2016 sedikit mengalami kenaikan sebanyak 94 kasus. Untuk pangkat Bintara berjumlah 636 kasus pada tahun 2014 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 sebanyak 587 kasus dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2016. Lalu untuk pangkat Tamtama jumlah kasus pada tahun 2014 sebanyak 13 Kasus sedangkan untuk tahun 2015 dan tahun 2016 sebanyak 2 kasus. Sedangkan untuk kasus tindak pidana dapat dilihat

18

Andi sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Penerbit Pustaka Pena, Makassar, 2016

48

pada tabel 2 diatas. Untuk pangkat Pamen pada tahun 2014 dan 2015 tidak terjadi pelanggaran tindak pidana sedangkan pada tahun 2016 terjadi 1 kasus tindak pidana. Untuk pangkat Pama terjadi 2 kasus tindak pidana pada tahun 2014, sedangkan tahun 2015 tidak terjadi tindak pidana dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebanyak 6 kasus. Lalu

untuk

pangkat Bintara, kasus tindak pidana mengalami kenaikan untuk tiap tahunnya yakni 2014 sebanya 33 kasus, 2015 sebanyak 34 kasus dan tahun 2016 sebanyak 63 kasus. Kemudian untuk pangkat Tamtama mengalami kenaikan dari 1 kasus menjadi 3 kasus pada tahun 2014 dan 2015 sedangkan tahun 2016 tidak terjadi kasus tindak pidana. Polri sebagai bagian dari penegak hukum di Indonesia, mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

tegaknya hukum,

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan

49

bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang

dilandasi

pendidikan

keahlian

(ketrampilan,

kejuruan,

dan

sebagainya) tertentu. Menurut Liliana Tedjosaputro, agar suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi diperlukan: 1. Pengetahuan; 2. Penerapan keadilan (competence of aPeraturan Pemerintahlication); 3. Tanggung jawab sosial (sosial responsibility); 4. Self control; 5. Pengakuan oleh masyarakat (social sanction). Mendasarkan pada syarat profesi tersebut di atas, terlihat bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memenuhinya sehingga dapat dikatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan profesi. Selanjutnya, guna menjamin kemampuan profesi kepolisian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disebutkan dalam Pasal 32 Undang50

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , bahwa pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 34 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa: (1)

Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2)

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian

(3)

Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri. Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 34 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tersebut di atas, telah diterbitkan Peraturan Kapolri Nomor Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya memberikan pedoman bagi anggota Polri dalam bertindak dan menjalankan tugasnya. Namun demikian, segala pengaturan tentang kedisiplinan dan etika tersebut di atas tentunya tidak akan dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya upaya penegakannya. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan 51

tercapainya profesionalisme Polri. hukum (Polri)

dapat tidak

Sangat

berjalan dengan

disiplin

dan

tidak

tidak

mungkin penegakan

baik, apabila penegak hukumnya profesional.

Ketidakdisiplinan

dan

ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana seperti dibahas dalam tulisan ini, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan

sendiri

bagi

masyarakat

terkait dalam

pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dari pengamatan sementara terhadap penegakan disipilin, kode etik dan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang terjadi selama ini terdapat kerancuan atau ketumpangtindihan penggunaan

dasar

hukumnya,

yakni

antara

penerapan

Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota 52

Kepolisian Negara

Republik Indonesia dengan Peraturan Kapolri

Nomor Pol. 7 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka menegakan disiplin anggota, Bidang Propam sesuai fungsinya bertugas untuk melakukan Pembinaan Kepribadian termasuk kepemimpinan , disiplin dan tata tertib serta nilai-nilai moral dan etika profesi baik bagi personil Bidang Propam maupun anggota Polres Jajaran. Yang dalam pelaksanaan hariannya dilaksanakan oleh Subbid Provos Bidang Propam Polda Sulsel. Upaya upaya tersebut dilakukan dengan upaya Preventif maupun represif. Contoh upaya preventif yang dilakukan oleh Subbid Provos Bidang Propam Polda Sulsel dilakukan dengan caracara antara lain : a.

Membuat rencana Kegiatan Penegakkan, ketertiban dan kedisiplinan personel Bidang Propam dan Personel Polres jajaran Polda Sulsel;

b.

Melaksanakan pemeliharaan ketertiban dan menegakkan Urusan dalam dilingkungan Bidang Propam;

c.

Melaksanakan Pemeriksaan Surat nyata diri, gampol, sikap tampang, kendaraan dinas dan kendaraan Personel baik Polri maupun PNS secara berkala,

d.

Melaksanakan Pengamanan markas, kesatuan, asrama dilingkungan Bidang Propam , baik Pengamanan VIP, proyek Vital, gudang Senpi, dokumen dinas dan barang –barang Inventaris Kantor termasuk 53

pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat protokoler, e.

Melaksanakan upaya binluh hukum dan kedisiplinan secara berkala dan terprogram. Sedangkan upaya penegakan disiplin secara represif, dilakukan

sesuai prosedur Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, apabila benar telah terjadi perkara pelanggaran disiplin. Dalam mewujudkan Polri yang disiplin dalam melaksanakan tugasnya dalam mengatur ketertiban masyarakat, perlu adanya strategi dalam mewujudkan citra Polisi yang baik dalam pemerintahan. Hal itu dapat dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. a.

Program Jangka Pendek ( 1 Tahun ) 1.

Peningkatan kualitas Penyidik Provos Polda,

2.

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap disiplin.

3.

Pengadaan

dan

pengelolaan

sarana

pendukung

tugas

penegakan Hukum Disiplin. 4.

Membangun

pemahaman masyarakat

tentang pelaksanaan

penegakkan hukum disiplin anggota Polri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat. b.

Program Jangka Sedang ( 3 Tahun ) Dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan kegiatan pada program Jangka Pendek, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 54

1.

Membangun dan memelihara komitmen Pimpinan Polri untuk tegaknya disiplin, anggota Poiri.

2.

Melakukan kerja sama dengan Lembaga Kompolnas dalam rangka mempersiapkan dan mendukung peran Kompolnas tidak hanya sebatas pemberi saran kepada Presiden tentang kinerja Polri, akan tetapi juga sebagai kontrol sekaligus mitra bagi Polri dengan saling tukar informasi.

3.

Memelihara dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan media sehingga dapat berperan sebagai kontrol bagi anggota Polri, untuk tetap berpartisipasi aktif secara proporsional dengan penyebaran informasi yang tidak tendensius bahkan mengarah kepada fitnah dalarn penegakkan hukum disiplin anggota Polri.

4.

Memelihara dan meningkatkan motivasi/dedikasi penegak hukum disiplin Polri.

c.

Program Jangka Panjang ( 5 Tahun ) Dilaksanakan secara Paralel bersamaan dengan Pelaksanaan kegiatan pada program Jangka Pendek dan Jangka Sedang, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1.

Perbaikan atau merevisi aturan hukum disiplin.

2.

Mengimplementasikan nilai - nilai paradigma baru Polri sebagai polisi yang berwatak sipil dan nilai-nilai reformasi Polri dalam proses penegakkan hukum disiplin anggota Polri

3.

Membangun dan memelihara hubungan kerja sama dengan pihak 55

kontrol eksternal lainnya seperti DPR, Komnasham maupun BPK dengan maksud saling bertukar informasi secara proporsional dalam kaitan peningkatan penegakan hukum disiplin anggota Polri.

b.

Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Bidang Propam dalam rangka menegakkan Disiplin Anggota Polri di Polda Sulawesi Selatan. Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polri juga tidak terlepas dari beberapa faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, factor penegak hukumnya, masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum disiplin dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana ke lima aktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektifitas penegakan hukum disiplin anggota Polri dapat di uraikan sebgai berikut; 1.

Faktor Hukumnya (Undang-Undang / Aturan Hukum). Dalam PP RI No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan dalam Kep. Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin Anggota Polri, ketentuan dan rumusan aturan hukumnya terdapat sejumlah kelemahan antara lain : 56

a.

Aturan hukum yang tumpang tindih, contohnya kewenangan Ankum

memerintahkan

Provos

Polri

untuk

melakukan

pemeriksaan anggota yang melanggar disiplin (Psl. 19 PP RI No. 2/2003) sementara itu pada pasal Ps l. 22 PP RI No. 2/2003 Provos polri juga berwenangmelakukan pemanggilan dan pemeriksaan, persoalan kemudian muncul ketika Provos Polri melakukan pemanggilan dan pemeriksaan tanpa adanya perintah dari Ankum akibatnya Ankum keberatan. Contoh lainnya dalam pasal 20 PP RI No 2003 mengenai kewenangan Ankum

untuk

memerintahkan

diselenggarakanya

sidang

disiplin terhadap anggota Polri yang disiplin, sementara itu pasal 21 PP RI No 2 2003 satuan fungsi pembinaan hukum Polri diberi kewenangan memberi pendapat dan saran hukum untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin. Dalam ketentuan tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri pada pasal 28 ayat (1), (2) dengan pasal 29 ayat (1) juga terjadi hala yang sama. b.

Aturan Hukum Multi Tafsir. Ketentuan kurang jelas dan tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Dengan peraturan yang multi tafsir masing-masing pihak akan memiliki penafsiran berbeda, dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya 57

menimbulkan ketidakpastian hukum. c.

Sanksi hukuman disiplin tidak tegas. Adanya sanksi hukuman disiplin dalam peraturan disiplin anggota Polri yang

tidak

tegas untuk satu

perbuatan

pelanggaran disiplin berakibat penjatuhan sanksi hukuman disiplin oleh Ankum melalui sidang disiplin akan sangat subyektif. 2.

Faktor Penegak Hukum (Provos Polri, Pimpinan / Ankum). a.

Penegak hukum atau aparat seyogyanya merupakan golongan panutan

dan

memberi

keteladanan

yang

baik

dalam

masyarakat dalam hal ini termasuk anggota Polri sebagai objek dari hukum disiplin anggota Polri. b.

Akan tetapi yang terjadi dewasa ini dirasakan terdapat beberapa kelemahan pada Provos Polri, Pimpinan ataupun Ankum sebagai aparat penegak hukum disiplin anggota Polri, antara lain: 1)

Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi (sesama anggota Polri).

2)

Tingkat aspirasi yang relatif masih rendah yaitu belum mampu memahami motif-motif terjadinya pelanggaran disiplin oleh anggota Polri.

3)

Kegairahan untuk memikirkan masa depan yang sangat 58

terbatas dalam artian tidak mampu memahami bahwa outcome dari tegaknya disiplin anggota Polri adalah mantapnya citra Polri menjadikan lemahnya komitmen Pimpinan / Ankum. 4)

Kurangnya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan

tertentu,

terutama

kebutuhan

materil

menimbulkan upaya para penegak hukum disiplin anggota Polri memanipulasi atau merekayasa fakta hukum. 5)

Kurangnya daya inovatif para penegak hukum disiplin anggota Polri seperti perlunya sosialisasi peraturan disiplin anggota Polri di kalangan masayarakat dengan maksud tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri.

c.

Sebagai gambaran secara kuantitas kekuatan personel Provos Polri di seluruh jajaran Polri : Tabel 3

Data Kekuatan Personil Provos Polri Tingkat Polda dan Kewilayahan TA. 2017 NO 1 1 2 3 4 5 6

POLRES 2 POLDA POLRESTABES MKS POLRES GOWA POLRES MAROS POLRES PANGKEP POLRES BARRU

PAMEN PAMA 3 4 1 15 1 7 1 1 1 1

BA 5 32 20 14 12 12 9

TA 6 -

PNS 7 2 2 -

KET 8

59

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2 POLRES PAREPARE POLRES SIDRAP POLRES PINRANG POLRES ENREKANG POLRES TATOR POLRES LUWU POLRES PALOPO POLRES LUTRA POLRES LUTIM POLRES SOPPENG POLRES WAJO POLRES BONE POLRES SINJAI POLRES BULUKUMBA POLRES SELAYAR POLRES BANTAENG POLRES JENEPONTO POLRES TAKALAR SAT BRIMOBDA DIT POL AIR SPN BATUA

3 -

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 13 10 8 9 10 11 12 13 13 9 10 15 7 9 14 6 8 9 13 9 10

6 -

7 -

8

Sumber data : Subbag Renmin Subbid Provos Polda Sulsel

Data tersebut diatas menunjukan bahwa secara kuantitas petugas penegak hukum disiplin anggota Polri dalam hal ini penyidik yaitu Provos Jajaran Polda Sulsel berjumlah 368 anggota, Terkait dengan kualitas kemapuan dalam pemahaman hukum, ketrampilan teknis yuridis, profesionalisme, obyektifitas, integritas moral dan komitmen pada kebenaran dan keadilan serta berani dan disiplin, juga masih relative rendah. 3.

Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung. Sarana dan Fasilitas pendukung dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri tidak jauh berbeda dengan penegakan hukum pada 60

umumnya dirasakan masih serba terbatas antara lain : a.

Alat tulis kantor (komputer beserta printer dan tintanya).

b.

Alat komunikasi elektronika dan sarana dan transportasi.

c.

Dukungan anggaran operasional penyelidikan dan penyidikan serta pelaksanaan sidang disiplin.

d.

Sarana pustaka hukum sebagai bahan refrensi bagi para penyidik Provos.

4.

Faktor Masyarakat (anggota Polri) Faktor kesadaran dan ketaatan anggota Polri terhadap hukum baik hukum yang berlaku umum maupun hukum yang berlaku khusus bagi anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan disiplin anggota Polri menjadi gambaran tingkat disiplin anggota Polri baik di dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat relatif masih rendah, hal tersebut terlihat dengan masih seringnya terjadi aksi-aksi main hakim sendiri, pemaksaan kehendak, arogansi, sikap permisif pada kejahatan disekitarnya, aksi razia secara sepihak, sikap tolernasi terhadap orang lain dan sebagainya merupakan sedikit contoh betapa lemahnya

partisipasi

anggota

Polri

dalam

mendorong

dan

mendukung pemantapan citra Polri. Sebagai gambaran factual tentang jumlah pelanggaran tata tertib dan disiplin serta tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota Polri dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, sebagai berikut : 61

5.

Faktor Budaya. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat tapi sengaja dibedakan karena kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti), dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sejauh ini rumusan budaya dalam organisasi Polri seperti yang terkandung dalam Tribrata ternyata belum terlalu efektif secara oprasional dalam kehidupan Polisi sehari-hari, karena kalimat pendek dan padat menjadi sekedar rumus matematis yang abstrak, tanpa pengembangan budaya secara terarah dan mengakar kepada kejidupan organsasi. Maka manusia seperti Polisi tidaka dapat diharapkan bersikap dan berprilaku yang konsisiten dengan visi, misi, kode etik yang dibangun oleh Polri. Terlihat masih adanya sebagian individu- individu Polri yang bergaya feodal, munafik, tidak bertanggung jawab dan sebagainya.

62

BAB V PENUTUP

A.

Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 1.

Upaya yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulsel adalah dengan upaya penegakan disiplin secara

preventif

yang

bertujuan

untuk

mencegah

adanya

pelanggaran disiplin anggota Polri dan juga upaya penegakan disiplin secara represif yang dilakukan sesuai prosedur penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, apabila benar telah terjadi perkara pelanggaran disiplin. 2.

Faktor-faktor yang menjadi kendala Bid Propam dalam rangka menegakkan Disiplin Anggota Polri di Polda Sulawesi Selatan adalah : a.

Faktor Hukumnya (Undang-Undang / Aturan Hukum). 1).

Aturan hukum yang tumpang tindih.

2).

Aturan Hukum Multi Tafsir.

3).

Sanksi hukuman disiplin tidak tegas.

63

b.

Faktor Penegak Hukum (Provos Polri, Pimpinan / Ankum). 1)

Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi (sesama anggota Polri).

2)

Tingkat aspirasi yang relatif masih rendah

3)

Kegairahan untuk memikirkan masa depan yang sangat terbatas.

4)

Kurangnya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.

5)

Kurangnya daya inovatif para penegak hukum disiplin anggota Polri

c.

Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung. Sarana dan Fasilitas pendukung dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri tidak jauh berbeda dengan penegakan hukum pada umumnya dirasakan masih serba terbatas antara lain : a.

Alat tulis kantor (komputer beserta printer dan tintanya).

b.

Alat komunikasi elektronika dan sarana dan transportasi.

c.

Dukungan

anggaran

operasional

penyelidikan

dan

penyidikan serta pelaksanaan sidang disiplin. d.

Sarana pustaka hukum sebagai bahan refrensi bagi para penyidik Provos. 64

4.

Faktor Masyarakat (anggota Polri) Faktor kesadaran dan ketaatan anggota Polri terhadap hukum baik hukum yang berlaku umum maupun hukum yang berlaku khusus bagi anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan disiplin anggota Polri menjadi gambaran tingkat disiplin anggota Polri baik di dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat relatif masih rendah, hal tersebut terlihat dengan masih seringnya terjadi aksi-aksi main hakim sendiri, pemaksaan kehendak,

arogansi,

sikap

permisif

pada

kejahatan

disekitarnya, aksi razia secara sepi hak, sikap tolernasi terhadap orang lain dan sebagainya merupakan sedikit contoh betapa lemahnya partisipasi anggota Polri dalam mendorong dan mendukung pemantapan citra Polri. 5.

Faktor Budaya. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat tapi sengaja dibedakan karena kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsikonsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti), dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sejauh ini rumusan budaya dalam organisasi Polri seperti yang terkandung dalam Tribrata ternyata belum terlalu efektif 65

secara oprasional dalam kehidupan Polisi sehari-hari, karena kalimat pendek dan padat menjadi sekedar rumus matematis yang abstrak, tanpa pengembangan budaya secara terarah dan mengakar kepada kejidupan organsasi. Maka manusia seperti Polisi tidak dapat diharapkan bersikap dan berprilaku yang konsisiten dengan visi, misi, kode etik yang dibangun oleh Polri. Terlihat masih adanya sebagian individu- individu Polri yang bergaya feodal, munafik, tidak bertanggung jawab dan sebagainya. B.

SARAN

Mengacu beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis memberikan saran bahwa disiplin anggota Polri dapat terwujud apabila : 1)

Perlu dilakukan upaya untuk menciptakan sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Polri yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

2)

Perlu dilakukan upaya untuk menghapus praktek pelaksanaan tugas Polri yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok atau golongan masyarakat.

3)

Perlu dilakukan upaya pembuatan komitmen kepada seluruh anggota Polri untuk memberikan pelayanan kepada pelanggannya dalam hal ini masyarakat.

4)

Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

66

pelaksanaan tugas Polri sebagai indikator keberhasilan Polri dalam kemitraannya dengan masyarakat. 5)

Dalam

penjatuhan

sanksi

terhadap

anggota

Kepolisian

Republik

Indonesia, hendaknya disamping memperhatikan Peraturan PerundangUndangan yang tertulis, seharusnya juga memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

67

DAFTAR PUSTAKA Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melayani Publik, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006. Ali Subur dkk, Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian, Catatan Kontras terhadap Kepolisian, Kontras, Jakarta, 2007 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Penerbit Pustaka Pena, Makassar, 2016 Breyett, Keith & Arch Harrison, An Introduction to Policing Volume 4 : Trends and Procedures in Policing, Butterworths, Australia, 1994. Departemen Pendidikan Nasional, , Kamus besar bahasa indonesia, pusat Bahasa (edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012 Hasibuan,

Malayu.

Manajemen

Sumber

Daya

Manusia,

Bumi

Aksara:

Jakarta,2000 Kunarto & Hariadi Kurwaryono, Polisi dan Masyarakat, Hasil seminar Kepala Polisi Asia Pasifik ke VI di Taipe 11-14 Januari 1998, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998 Wik Djatmika, Dibawah Panji-Panji Tribarata , PTIK Press, Cet Kedua, Jakarta, 2007.

M.Marwan dan Jimmy P., Kamus hukum, Reality Publisher, Surabaya. 2009

Momo Kelana,- Hukum Kepolisian (PT Gramedia Widia Sarana Indonesoa, Jakarta, 1994 -

Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia, (Jakarta:PTIK Pres,2007),

Sadjijono, Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Kepolisian di Indoenesia, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2005. . Sastrohadiwiryo, Siswanto. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Bumi Aksara : Jakarta 2001, Sir John Molyan, Tn Bahhe Police of Britain, (Majalah Bhayangkara, No 1 Thn 1V,1953),

. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, PP No 2 Tahun 2003. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode etik Profesi Polri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

NOTA DINAS Nomor : B/ND/ I / 2016 /Bidpropam

1.

Kepada

: Yth. Karo SDM Polda Sulsel

Dari

: Kabidpropam Polda Sulsel

Perihal

: Pengiriman hasil pemeriksaan AIPTU SUBAEDAH Nrp 69080151 Brigadir Dit Lantas Polda Sulsel terhadap suaminya AIPTU ABD RAHMAN Nrp 66120141 Ps Panit 2 Reskrim Polsek Turikale Polres Maros.

Rujukan : a.

Perkap No 9 tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b.

Nota Dinas Karo SDM Polda Sulsel Nomor : B/ND-1829/XII/2015/Ro SDM, tanggal 18 Desember 2015 perihal bantuan pemeriksaan terhadap permohonan cerai AIPTU SUBAEDAH Nrp 69080151 Brigadir Dit Lantas Polda Sulsel terhadap suaminya AIPTU ABD RAHMAN Nrp 66120141 Ps Panit 2 Reskrim Polsek Turikale Polres Maros.

c.

Surat Perintah Kapolda Sulsel Nomor : Sprin/2113/XII/2015, tanggal 22 desember 2015 untuk melakukan pemeriksaan.

2.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap AIPTU SUBAEDAH Nrp 69080151 Brigadir Dit Lantas Polda Sulsel dan AIPTU ABD RAHMAN Nrp 66120141 Ps Panit 2 Reskrim Polsek Turikale Polres Maros., dapat disimpulkan sebagai berikut : a.

Bahwa AIPTU SUBAEDAH menikah dengan AIPTU ABD RAHMAN pada tanggal 4 Desember 1991 di Kab Pangkep, pernikahan tersebut atas restu orang tua kedua belah pihak serta sudah melalui Agama dan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Yang pertama a.n. ARNOLD ARMANDA umur 23 tahun, yang kedua ANDREW ARMANDA umur 19 tahun, yang ketiga MUH FAUZI ARMANDA dan keempat FAUZAN ARMANDA umur 14 tahun.

b.

Menurut keterangan AIPTU SUBAEDAH bahwa awalnya rumah tangga mereka masih berjalan harmonis namun sejak anak pertama mereka lahir, rumah tangga mereka mulai bermasalah dimana penyebabnya karena AIPTU ABD RAHMAN telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan itu dilakukan hingga berulangulang dan tidak berubah sampai saat ini. Selain itu, AIPTU ABD RAHMAN sering minum minuman keras dan pulang kerumah dalam keadaan teller. c. Menurut…..