Skripsi Akuntansi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan menuntut pula perkembangan di bidang pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya pemeriksaan keuangan saja tetapi juga pemeriksaan yang menekankan penilaian sistematis dan objektif serta berorientasi pada tujuan untuk memperoleh keyakinan tentang keefektifan dan memberikan pendapat atas kewajaran

laporan

keuangan

yang

diperiksa.

Pimpinan

perusahaan

memerlukan audit operasional yang menyajikan informasi mengenai aktivitas operasional perusahaan dan tidak terbatas pada informasi keuangan dan akuntansi saja. Audit operasional merupakan evaluasi atas berbagai kegiatan operasional perusahaan sedangkan sasarannya adalah untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan operasional telah dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Apabila belum dilaksanakan seperti seharusnya, maka auditor akan memberikan rekomendasi atau saran agar pada masa yang akan datang menjadi lebih baik. Salah satu bagian dalam perusahaan yang perlu dilakukan audit operasional adalah masalah pengelolaan persedian barang dagangan karena persediaan barang dagangan merupakan bagian utama dalam neraca dan 1

2

seringkali

merupakan

perkiraan

yang

nilainya

cukup

besar

serta

membutuhkan modal kerja yang besar pula. Dengan besarnya jumlah uang yang ditanamkan pada persediaan barang dagangan suatu perusahaan, jelaslah bahwa persediaan barang dagangan merupakan aktiva yang sangat penting untuk dilindungi. Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pemasaran tidak terlepas akan kebutuhan akan barang-barang dagangan yang menjadi faktor utama dalam menunjang jalannya aktivitas pemasaran perusahaan. Dengan terpenuhinya akan barang tepat pada waktunya, maka kegiatan suatu perusahaan akan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan menghadapi resiko dimana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Tentu saja kenyataan ini dapat berakibat buruk bagi perusahaan, karena secara tidak langsung perusahaan menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Palembang atau yang lebih dikenal sebagai PT PUSRI adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk. Persediaan barang dagangan yang terdapat pada PT Pusri (Persero) Palembang terdiri dari persediaan urea dan hasil produksi sampingannya. Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut dan untuk menunjang kegiatan pemasaran, maka perusahaan perlu mengadakan suatu persediaan barang dagangan dalam jumlah tertentu yang disimpan dalam gudang untuk

3

selanjutnya dikeluarkan ke truk, kapal atau alat angkut lainnya dan kemudian dikirim ke gudang unit pemasaran masing-masing daerah. Audit operasional atas persediaan barang dagangan perlu dilakukan untuk menentukan apakah nilai persediaan yang diajukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan apakah prosedur pengelolaan persediaan barang dagangan tersebut telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Audit atas persediaan adalah bagian yang paling kompleks dan memerlukan waktu yang cukup banyak untuk melakukan suatu pemeriksaan, karena pemeriksaan terdiri dari berbagai macam jenis dan tersebar di beberapa lokasi. Audit operasional atas persediaan barang dagangan pada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Palembang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Operasional selaku internal auditor yang ditunjuk oleh Kepala satuan Pengawasan Intern yang merupakan departemen tersendiri. Audit operasional tersebut dilakukan secara periodik, yaitu setahun sekali pemeriksaan (per tahun), tentu saja ketentuan ini sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan dan tercantum dalam PKPT (Program Kerja Pemeriksaan tahunan). Dalam melakukan audit, auditor ini mengadakan pemeriksaan ke lokasi gudang untuk melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan barang, kemudian membandingkannya dengan laporan persediaan dan menilai pelaksanaan prosedur pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh Dinas Pengantongan Urea dan Ekspedisi.

4

Pengelolaan persediaan merupakan fungsi manajerial yang sangat penting, karena pemeriksaan fisik atas persediaan ini banyak melibatkan investasi rupiah dan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu, audit operasional atas persediaan barang sangat diperlukan

untuk

mengurangi

resiko

terjadinya

selisih,

kehilangan,

mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa prosedur telah dilakukan dengan baik sehingga kemudian dapat dibuatlah suatu usulan perbaikan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul: “HUBUNGAN AUDIT OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN TERHADAP PENINGKATAN LABA PADA PT PUSRI (PERSERO) PALEMBANG BULAN MEI 2007”

1.2. Rumusan Masalah Setiap perusahaan, termasuk PT Pupuk Sriwidjaja, dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan seperti maksimalisasi laba, mengembangkan perusahaan, maupun mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dari uraian di atas, peneliti dapat mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

5

1. Apakah ada hubungan audit operasional dan pengelolaan persediaan barang dagangan secara simultan terhadap peningkatan laba pada PT.PUSRI (PERSERO) PALEMBANG ?. 2. Apakah ada hubungan audit operasional secara parsial terhadap pningkatan laba pada PT.Pusri (Persero) Palembang? 3. Apakah ada hubungan pengelolaan persediaan barang dagangan secara parsial terhadap peningkatan laba pada PT. Pusri (Persero) palembang?

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum Untuk mengetahui hubungan audit operasional dan pengelolaan persediaan barang dagangan secara simultan terhadap peningkatan laba di PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Palembang 1.3.2. Tujuan Khusus 1. Diketahuinya hubungan audit operasional secara parsial terhadap peningkatan laba pada PT.Pusri (Persero) Palembang 2. Diketahuinya hubungan pengelolaan persediaan barang dagangan pada PT. Pusri (Persero) Palembang

6

1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan membandingkannya dengan praktek yang terjadi dalam perusahaan. 2. Bagi PT. Pusri (Persero) Palembang Dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak perusahaan mengenai hubungan audit operasional dan pengelolaan persediaan barang dagangan terhadap peningkatan laba perusahaan.. 3. Bagi Universitas Kader Bangsa Palembang Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai konsep,

prosedur

dan

teknik-teknik

pengelolaan persediaan barang dagangan.

audit

operasional

dan

7

BAB II LANDASAN TEORI

2.1.

Gambaran Umum Auditing 2.1.1. Pengertian Auditing Untuk mengetahui dengan jelas pengertian auditing, maka berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi pengauditan yang diambil dari beberapa sumber yaitu: 1. Menurut (Sukrisno Agoes , 2004), auditing adalah “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.” 2. Menurut (Arens dan Loebbecke, 2003), auditing sebagai: “Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteriakriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.”

7

8

3. Menurut (Mulyadi , 2002), auditing merupakan: “Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” Menurut(Mulyadi, 2002), berdasarkan beberapa pengertian auditing di atas maka audit mengandung unsur-unsur: 1. suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan. 2. untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses sistematik ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. 3. pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi.

9

4. menetapkan

tingkat

kesesuaian,

artinya

pengumpulan

bukti

mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti

tersebut

dimaksudkan

untuk

menetapkan

kesesuaian

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif. 5. kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil akuntansi) dapat berupa: a. peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif b. anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen c. prinsip akuntansi berterima umum (PABU) di indonesia 6. Penyampaian hasil (atestasi), dimana penyampaian hasil dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report) 7. pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh dan kantor pelayanan pajak 2.1.2. Jenis-Jenis Pengauditan Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut.

10

Menurut (Sukrisno Agoes, 2004), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka audit dapat dibedakan atas: 1. Pemeriksaan Umum (General Audit), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 2. Pemeriksaan

Khusus

(Special

Audit),

yaitu

suatu

bentuk

pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan auditee yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan. Masih menurut sumber yang sama, menurut (Sukrisno Agoes , 2004), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka audit dapat dibedakan atas: 1. Audit Operasional (Management Audit), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. 2. Pemeriksaan Ketaatan (Complience Audit), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik

11

yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. 3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan

keuangan

dan

catatan

akuntansi

perusahaan

yang

bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. 4. Audit Komputer (Computer Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem Elektronic Data Processing (EDP). 2.1.3. Standar Audit yang Berlaku Umum Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 1 telah menetapkan dan mengesahkan sepuluh standar auditing yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: a. Standar Umum, berfungsi untuk mengatur syarat-syarat diri auditor. Standar umum terdiri dari: 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor

12

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor 3. Dalam pelaksanaan audit dan pelaporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama b. Standar Pekerjaan lapangan, berfungsi untuk mengatur mutu pelaksanaan auditing. Standar pekerjaan lapangan terdiri dari: 1. pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan sistem harus disupervisi dengan semestinya 2. pemahaman memadai atas Struktur Pengendalian Intern (SPI) harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan 3. bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit c. Standar Pelaporan, berfungsi sebagai panduan bagi auditor dalam mengkomunikasikan hasil audit melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan. Standar pelaporan terdiri dari:

13

1. laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia 2. laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan

penerapan

prinsip

akuntansi

dalam

menyusun laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya 3. pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor 4. laporan auditor, harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor

14

2.2.

Struktur Pengendalian Intern 2.2.1. Pengertian Strukur Pengendalian Intern (Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik dalam Standar Pekerjaan lapangan kedua,2001), menyebutkan bahwa: “Pemahaman memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.” (Ikatan Akuntan Indonesia , 2001) mendefinisikan strukur pengendalian intern sebagai: Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a. kehandalan pelaporan keuangan b. efektivitas dan efisiensi operasi c. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Menurut (Mulyadi, 2002), dari definisi struktur pengendalian intern tersebut terdapat beberapa konsep berikut ini: 1. struktur pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur pengendalian intern merupakan suatu rangkaian yang bersifat pervasive dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

15

2. struktur pengendalian intern dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personil lain. 3. struktur pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris, entitas, bukan keyakinan mutlak. 4. struktur pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi. Struktur pengendalian intern memegang peranan penting dalam organisasi perusahaan untuk dapat merencanakan, mengkoordinasikan dan menguasai atau mengontrol berbagai aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Pengendalian intern mencakup kebijakan dan prosedurprosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan tertentu perusahaan. Konsep struktur pengendalian intern didasarkan atas tanggung jawab manajemen dan jaminan yang memadai untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian intern dan dikaitkan dengan manfaat dan biaya pengendalian. 2.2.2. Tujuan Struktur Pengendalian Intern Berdasarkan definisi struktur pengendalian intern yang telah diuraikan sebelumnya, maka menurut (Ikatan Akuntan Indonesia,(2001), tujuan struktur pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga golongan tujuan, yaitu:

16

1. keandalan laporan keuangan 2. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 3. efektivitas dan efisiensi operasi

2.3.

Audit Operasional 2.3.1. Pengertian Audit Operasional Banyak definisi dari audit operasional yang mencakup penyebutan efficiency (pengeluaran yang minimum dari sumber daya), effectiveness (pencapaian hasil yang diinginkan) dan economy (kinerja dari suatu entitas). Dalam artikulasi yang berbeda, audit operasional dikenal sebagai audit manajemen. Perbedaan antara kedua istilah tersebut tidak jelas dan sering digunakan secara bergantian. Menurut (Amin Wijaya Tunggal, 2001), ada beberapa definisi audit operasional yang dikemukakan oleh para ahli auditing, antara lain: 1. (Dale L. Flesher dan Steward Siewert, 2001) “An operational audit is an organized search for ways of improving efficiency and effectiveness. It can be considered a form of constructive critism.” (Audit operasional merupakan pencarian caracara untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas. Audit operasional dapat dipertimbangkan sebagai suatu bentuk kecaman yang konstruktif).

17

2. (Casler dan Crochet, 1999) “Operational auditing is a sistematic process of evaluating and organization’s effectiveness, efficiency and economy of operation under management’s control and reporting to appropriate person the result of the evaluating along with recommendation for improvement.”

(Audit operasional adalah suatu proses yang

sistematis untuk menilai efektivitas organisasi, efisiensi dan ekonomi

operasi

di

bawah

pengendalian

manajemen

dan

melaporkan kejadian kepada orang yang tepat hasil dari penilaian bersama dengan disertai rekomendasi untuk perbaikan). 3. (Leslie R. Howard, 2000) “Management audit is an investigation of a business from the highest level downword in order to ascertain whether sound management prevals throughout, this facilitating in most effective relationship with the outside world and the most efficient organization and smooth running of internal organization”. (Audit manajemen merupakan penyelidikan suatu usaha dari tingkat yang tinggi ke bawah untuk meyakinkan bahwa manajemen yang sehat berjalan sesuai dengan prosedur, dengan demikian memudahkan hubungan yang paling efektif dengan dunia luar dan organisasi lainnya).

18

4. (William P. Leonard , 2002) “Management audit as a comprehensive and constructive examinitation of an organizational structure of a company, institution or branch of goverment or of any component there of , such as division or departement, and its plans and objectives, it means of operations, and its use of human and physical fasilities.” (Audit manajemen sebagai suatu pengujian yang menyeluruh dan konstruktif dari struktur organisasi suatu perusahaan, lembaga atau cabang dari pemerintah atau setiap komponen dari padanya, seperti suatu divisi atau departemen, dan rencana dan tujuannya, alat operasionalnya, dan utilisasi manusia dan fasilitas fisik). (Amin Wijaya Tunggal, 2001) juga mendefinisikan berbagai tipe dari auditing sebagai berikut : 1. Pemeriksaan

manajemen

(management

auditing),

dapat

didefinisikan sebagai penilaian sistem manajemen perusahaan (auditee), apakah sistem tersebut berjalan secara efektif dan resiko apa yang mungkin timbul apabila sistem tersebut telah beroperasi secara efisien. 2. Pemeriksaan operasional (operational auditing), dapat didefinisikan sebagai kerangka yang sama dengan pemeriksaan manajemen, kecuali bahwa pemeriksaan operasional lebih berlaku terhadap sistem

opresai

auditee

daripada

terhadap

sistem

operasi

19

manajemennya. Dengan demikian untuk unit operasional tertentu seperti departemen pembelian, pemeriksaan manajemen akan berfokus pada bagaimana sebaiknya unit tersebut dikelola, sedangkan pemeriksaan operasional akan berfokus pada bagaimana agar unit tersebut benar-benar beroperasi. 3. Pemeriksaan komprehensif (comprehensive auditing), merupakan integrasi

dari

berbagi

unsur

manajemen

operasional

dan

pemeriksaan keuangan tradisional. Pemeriksaan komprehensif ini mencakup penilaian manajemen auditee, operasi, pengendalian finansial

dan

sistem

akuntansi

untuk

menentukan

apakah

pengendalian dan mekanisme akuntabilitas telah memadai dan dapat dipertanggungjawabkan pada pemegang sahamnya. Menurut

ketetapan

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan dalam Pedoman Pemeriksaan Operasional (1993), audit operasional adalah: “Audit yang sistematis terhadap program, kegiatan/aktivitas organisasi dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara ekonomis dan efisien, serta apakah tujuan program dan kegiatan/aktivitas yang telah direncanakan dapat dicapai dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

20

Menurut (Mulyadi dan Kanaka Punadireja, 1998), pengertian audit operasional adalah: “Audit operasional merupakan suatu review secara sistematis mengenai kegiatan organisasi atau bagian dari padanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu”. Sedangkan menurut (Arens dan Loebbecke, 2000), pengertian audit operasional adalah: “Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitas.” Menurut (Amin Wijaya Tunggal, 2001), meskipun terdapat beberapa perbedaan dari definisi audit operasional seperti telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa audit operasional merupakan: a. Proses yang sistematis Seperti dalam audit laporan keuangan, audit operasional juga mencakup serangkaian langkah atau prosedur yang terstruktur dan terorganisasi. Aspek ini mencakup perencanaan yang tepat, mendapatkan dana secara objektif serta menilai bukti yang berkaitan dengan aktivitas yang diaudit. b. Menilai operasi organisasi

21

Penilaian operasi organisasi didasarkan pada suatu kriteria yang ditetapkan atau yang disetujui. Dalam audit operasional, kriteria sering dinyatakan dalam standar kinerja (performance standards) yang ditetapkan oleh manajemen. Namun dalam beberapa hal, standar-standar ini mungkin juga ditetapkan oleh industri. Kriteria penilaian organisasi ini sering kali kurang jelas didefinisikan dibandingkan kriteria yang digunakan dalam audit laporan keuangan.

Pemeriksaan

operasional

mengukur

tingkat

korespondensi antara kinerja aktual dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. c. Efektifitas, efisiensi dan ekonomi operasi Tujuan utama dari audit operasional adalah membantu manajemen organisasi yang diaudit untuk dapat memperbaiki efektivitas, efisiensi dan ekonomi operasi organisasinya. Ini berarti bahwa audit operasional memfokuskan pada masa yang akan datang dan hal ini berlawanan langsung dengan audit laporan keuangan yang mempunyai fokus historis. d. Melaporkan kepada orang yang tepat Penerima laporan audit operasional yang tepat adalah manajemen atau individual yang meminta diadakannya audit, kecuali kalau pelaksanaan audit tersebut diminta oleh pihak ketiga, dan pembagian laporan dilakukan tetap dalam entitas bersangkutan.

22

Dalam kebanyakan hal, dewan komisaris atau panitia audit menerima salinan laporan audit operasional. e. Rekomendasi atau perbaikan Tidak seperti audit laporan keuangan, suatu audit operasional tidak berakhir samapai dengan pelaporan hasil temuan audit, melainkan diperluas untuk dibuatkannya rekomendasi-rekomendasi yang bertujuan untuk perbaikan manajemen organisasi yang diaudit. 2.3.2. Maksud dan Tujuan Audit Operasional Audit operasional dimaksudkan terutama untuk mengidentifikasi kegiatan,

program,

aktivitas

yang

memerlukan

perbaikan

atau

penyempurnaan dengan bertujuan untuk menghasilkan perbaikan atas pengelolaan struktur dan pencapaian hasil dari objek yang diperiksa dengan cara memberikan saran-saran tentang upaya-upaya yang dapat ditempuh guna pendayagunaan sumber-sumber secara efisien, efektif dan ekonomis. Dalam mengadakan pemeriksaan, titik berat perhatian utama diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang diperkirakan dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Tujuan audit operasional tidak hanya ingin mendorong dilakukannya tindakan perbaikan tetapi juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan atau kelemahan di masa yang akan datang. Menurut (Amin Wijaya Tunggal, 2001), ada beberapa tujuan dari audit operasional:

23

1. objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor dan untuk menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan terjadi untuk memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan. 2. untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien. 3. mengusulkan pada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien. 4. audit

operasional

bertujuan

untuk

mencapai

efisiensi

dari

pengelolaan. 5. untuk membantu manajemen, audit atau operasi berhubungan dengan fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan pada manajemen. 6. untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka. Sasaran audit operasional adalah kegiatan, aktivitas, program atau bidang-bidang organisasi yang diketahui atau diidentifikasi memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam hal efektifitas, efisiensi dan ekonomisnya.

24

2.3.3. Tahap-Tahap Audit Operasional Suatu audit operasional merupakan pekerjaan besar bagi siapapun yang

melaksanakannya. Auditor dalam melaksanakan

kegiatannya memerlukan kerangka tugas sebagai pedoman. Tanpa adanya kerangka yang tersusun baik, auditor akan banyak menghadapi kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya, mengingat bahwa struktur perusahaan maupun kegiatan sudah semakin maju dan rumit. Melalui kerangka ini, auditor akan mempunyai rencana pemeriksaan yang dapat dilakukan secara sistematis dan diharapkan akan mendapatkan hasil yang memadai. Menurut (Arens dan Loebbecke, 2000), ada tiga tahap yang dilakukan dalam melakukan audit operasional yaitu: 1. perencanaan perencanaan dalam audit operasional serupa dengan perencanaan untuk audit atas laporan keuangan historis. Seperti dalam audit laporan keuangan, auditor operasional harus menentukan lingkup penugasan dan menyampaikan hal itu kepada unit organisasional, juga perlu menentukan staff yang tepat dalam penugasan, mendapatkan

informasi

mengenai

latar

belakang

unit

organisasional, memakai struktur pengendalian intern, serta menentukan bahan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan. Perbedaan utama antara perencanaan audit operasional dengan audit

25

laporan keuangan adalah sangat banyaknya keragaman dalam audit operasional.

Oleh

karena

keragamannya,

seringkali

sulit

menentukan tujuan khusus pada suatu audit operasional, sehingga tujuannnya akan didasarkan pada kriteria yang dikembangkan untuk penugasan. 2. pengumpulan dan evaluasi bahan bukti dengan cara yang sama seperti pada audit keuangan, auditor operasional harus mengumpulkan cukup bahan bukti yang kompeten agar dapat menjadi dasar yang layak guna menarik suatu kesimpulan mengenai tujuan yang sedang diuji. 3. Pelaporan dan tindak lanjut dua perbedaan utama dalam laporan audit operasional dan keuangan yang mempengaruhi laporan audit operasional. Pertama, dalam audit operasional, laporan biasanya dikirim hanya untuk pihak manajemen, dan satu salinan untuk unit yang diperiksa. Tidak adanya pemakaian pihak ketiga, mengurangi pembakuan kata-kata dalam laporan audit operasional. Kedua, keragaman audit operasional memerlukan penyusunan laporan secara khusus untuk menyajikan ruang lingkup audit, temuan-temuan dan rekomendasirekomendasi. Hubungan kedua faktor ini mengakibatkan banyak perbedaan dalam laporan audit operasional. Penulisan laporan seringkali memakan banyak waktu agar temuan-temuan dan

26

rekomendasi disampaikan secara jelas. Tindak lanjut merupakan hal yang biasa dalam audit operasional di saat rekomendasirekomendasi disampaikan kepada manajemen, yang tujuannya adalah untuk memastikan apakah perubahan-perubahan yang direkomendasikan telah dilakukan dan jika tidak apakah alasannya.

2.4.

Persediaan 2.4.1. Pengertian Persediaan Persediaan adalah bagian utama dalam neraca dan seringkali merupakan perkiraan yang nilainya cukup besar yang melibatkan modal kerja yang besar. Menurut (standar akuntansi keuangan, 1999) persediaan adalah aktiva: 1. yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; 2. dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau 3. dalam bentuk bagan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa Pengertian mengenai persediaan dalam hal ini adalah sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode waktu tertentu atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi,

27

ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Pada prinsipnya persediaan mempermudah atau memperlancar kegiatan operasi perusahaan, yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang, serta selanjutnya menyampaikannya kepada para pelanggan atau konsumen. Adapun alasan diperlukannya persediaan oleh suatu perusahaan menurut Freddy Rangkuti (1996:2) adalah: 1. dibutuhkannya waktu untuk menyelesaikan operasi produksi dan untuk memindahkan produk dari suatu tingkat proses ke tingkat proses lainnya yang disebut persediaan dalam proses dan pemindahan 2. alasan organisasi, untuk memungkinkan suatu unit membuat jadwal operasinya secara bebas tidak tergantung dari yang lainnya. Sedangkan persediaan yang diadakan mulai dari bentuk bahan mentah sampai barang jadi antara lain berguna untuk dapat: 1. menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahanbahan yang dibutuhkan perusahaan. 2. menghilangkan resiko dari materi yang dipesan berkualitas atau tidak baik sehingga harus dikembalikan. 3. mengantisipasi bahwa bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran.

28

4. mempertahankan aktivitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi 5. mencapai penggunaan mesin yang optimal 6. memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya agar keinginan pelanggan pada suatu waktu dapat dipenuhi dengan memberikan jaminan tetap tersedianya barang jadi tersebut 7. membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaannya atau penjualannya. 2.4.2. Jenis-Jenis Persediaan Menurut (Harnanto, 1994), bagi perusahaan dagang yang di dalam usahanya adalah membeli dan menjual kembali barang-barang, pada umumnya persediaan yang dimiliki adalah: 1. persediaan barang dagangan, untuk menyatakan barang-barang yang dimiliki dengan tujuan akan dijual kembali di masa yang akan datang. Barang-barang ini secara fisik tidak akan berubah sampai barang tersebut dijual kembali. 2. lain-lain persediaan, seperti umumnya supplies kantor dan alat-alat pembungkus dan lain sebagainya. Barang-barang ini biasanya akan dipakai dalam jangka waktu relatif pendek dan akan dibebankan sebagai biaya administratif dan umum atau biaya pemasaran. Bagi perusahaan manufaktur yang di dalam usahanya mengubah bentuk atau menambah nilai kegunaan barang, pada umumnya

29

mengklasifikasikan persediaan ke dalam berbagai kelompok sebagi berikut: 1. persediaan bahan baku, untuk menyatakan barang-barang yang dibeli atau diperoleh dari sumber-sumber alam yang dimiliki dengan tujuan untuk diolah menjadi produk jadi. Dalam hal bahan baku yang digunakan di dalam proses produksi berupa suku cadang dan harus dibeli dari pihak lain, maka barang-barang demikian sering disebut sebagai persediaan suku cadang. 2. persediaan produk dalam proses, meliputi barang-barang yang masih dalam pengerjaan yang memerlukan pengerjaan lebih lanjut sebelum barang itu dijual. Produk dalam proses, pada umumnya dinilai berdasarkan jumlah harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang telah dikeluarkan atau terjadi sampai dengan tanggal tertentu. 3. persediaan produk jadi, meliputi semua barang yang diselesaikan dari proses produksi dan siap untuk dijual. Seperti halnya produk dalam proses, produk jadi pada umumnya dinilai sebesar jumlah harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut. 4. persediaan bahan penolong, meliputi semua barang-barang yang dimiliki untuk keperluan produksi, akan tetapi tidak merupakan

30

bahan baku yang membentuk produk jadi, yang termasuk dalam kelompok persediaan ini antara lain minyak pelumas untuk mesinmesin pabrik, lem, benang untuk menjilid dan buku-buku pada perusahaan percetakan. 5. lain-lain persediaan, misalnya supplier kantor, alat-alat pembungkus sperti halnya pada perusahaan dagang.

31

BAB III KONSEP, DEFINISI OPERASIONAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konsep Adapun faktor yang berhubungan dengan peningkatan laba adalah audit operasional, pengelolaan persediaan barang dagangan dan piutang. Namun tidak semua variabel diteliti dalam penelitian ini, dengan pertimbangan kepentingan peneliti dilapangan, keterbatasan kemampuan dan waktu peneliti. Peneliti hanya meneliti beberapa variabel saja yaitu audit operasional dan pengelolaan persediaan barang dagangan, maka kerangka konsep serta variabel dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut : Variabel Independen

Variabel dependen

Audit Operasional Peningkatan Laba

Pengelolaan Persediaan Barang dagangan Piutang

Keterangan: : Variabel yang diteliti

: Variabel yang tidak diteliti 31

32

3.2 Definisi Operasional 3.2.1

Variabel Independen 3.2.1.1 Audit Operasional 1. Pengertian 2. Cara Ukur 3. Alat Ukur 4. Hasil Ukur

:

Pemeriksaan

untuk

: : :

efisiensi sebuah kegiatan. Wawancara Kuesioner a. Pemeriksaan Operasional yang baik : Pemeriksaan

mengetahui

yang

baik

tingkat

adalah

pemeriksaan yang dapat menemukan pemborosan dalam suatu kegiatan. b. Pemeriksaan Operasional yang tidak baik Pemeriksaan yang tidak baik adalah pemeriksaan yang tidak dapat menemukan pemborosan dalam suatu kegiatan.

5. Skala Ukur

:

Ordinal

3.2.1.2 Pengelolaan persediaan barang dagangan 1. Pengertian

:

Menyediakan persediaan barang dagangan

33

2. Cara Ukur 3. Alat Ukur 4. Hasil Ukur

: : :

dengan tepat waktu dan harga yang murah. Wawancara Kuesioner a. Pengelolaan persediaan yang baik : Pengelolaan persediaan yang baik adalah Menyediakan

persediaan

barang

dagangan dengan tepat waktu dan harga yang murah b. Pengelolaan persediaan yang tidak baik : Pengelolaan persediaan yang tidak baik adalah Menyediakan persediaan barang dagangan dengan tidak tepat waktu dan harga yang mahal.

5. Skala Ukur

3.2.2

:

Ordinal

Variabel dependen 3.2.2.1 Peningkatan laba a. Pengertian

:

Jumlah laba yang bertambah dari tahun sebelumnya.

34

b. Cara Ukur

: Wawancara

c. Alat Ukur

: Kuesioner

d. Hasil Ukur

:

1. Terjadi peningkatan laba Jika laba tahun yang bersangkutan lebih besar dari tahun sebelumnya. 2. Tidak terjadi peningkatan laba Jika laba tahun yang bersangkutan lebih kecil atau sama dengan dari tahun

e. Skala Ukur

:

sebelumnya Ordinal

3.3 Hipotesis Hipotesis yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut : 1. Ada hubungan Audit Operasional dan Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan secara simultan terhadap peningkatan laba pada PT.Pupuk Sriwijaya Palembang. 2. Ada

hubungan

Audit

Operasional

secara

parsial

terhadap

peningkatan laba pada PT. Pupuk Sriwijaya Palembang. 3.

Ada hubungan pengelolaan persediaan barang dagangan secara parsial terhadap peningkatan laba pada PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

35

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah survey analitik menggunakan pendekatan cross sectional dimana tentang variable independent dan dependen diambil (diukur) dalam waktu bersamaan.

36

4.2 Waktu dan Tempat Penelitian 4.3.1

Waktu Penelitian Waktu penelitian pada bulan Mei 2007

4.2.1

Tempat Penelitian Lokasi penelitian ini pada

PT. Pupuk Sriwijaya, Jl. Mayor Zen

Palembang.

4.3 Populasi dan Sampel 4.3.1

Populasi Populasi penelitian ini adalah seluruh staf Akuntansi PT. Pupuk Sriwijaya yang diperkirakan 40 orang.

4.3.2

Sampel Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode random dimana sampel diambil dari jumlah populasi yang diperlukan 20 orang

4.4 Teknik Pengumpulan Data

36

Pengumpulan data untuk penelitian ini dengan prosedur sebagai berikut : 4.4.1Wawancara Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung

kepada

pegawai

yang

mempunyai

wewenang

memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan

untuk

37

4.4.2Observasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatanpengamatan secara langsung atau seksama pada pelaksanaan operasi perusahaan atau instansi, sejalan dengan judul diatas agar mendapatkan data yang objektif dan sistematis 4.4.3Library Research Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, referensi dan literature yang berhubungan dengan penyusunan laporan akhir.

4.5 Pengumpulan Data dan Analisa Data Pengolahan data secara manual dengan cara-cara sebagai berikut : 4.5.1Coding Coding adalah usaha mengklasifikasikan jawaban atau hasil yang ada meurut macamnya ke bentuk yang lebih ringkas dengan menggunakan kode-kode 4.5.2Editing (Pengeditan) Editing adalah meneliti kembali apakah isian pada lembaran kuisioner sudah cukup baik dan dapat diproses editing langsung dilakukan ditempat data/lapangan sehingga jika terjadi kesalahan maka upaya pembentulan data dapat segera dilaksanakan. 4.5.3Entry data (Pemasukan Data)

38

Data yang telah selesai dikoding dan diediting lalu dimasukan ke dalam kartu tabulasi. 4.5.3Cleaning Data (Pembersihan Data) Setelah pemakaian data selesai dan sudah benar-benar bebas dari kesalahan selanjutnya adalah melakukan pengujian kebenaran data.

4.6

Analisa Data 1. Analisa Univariat Dengan cara menggunakan Analisa data Univariat, guna mengetahui hubungan Audit Operasional dan Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan dalam meningkatkan Laba pada PT. Pusri ( Persero) Palembang Bulan Mei 2007. 2. Analisa Bivariat. Data hubungan antara Audit Operasional dan Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan dalam meningkatkan Laba pada PT. Pusri ( Persero) Palembang Bulan Mei 2007 dengan menggunakan statistik Chi Square. Dengan menggunakan rumus : [ ( AD – BC) – n/2]² n = (A +B)(C + D)(A + C)(B + D) Dimana : X²

= Nilai X² hitung

39

n

= Jumlah Populasi

df

= [baris - 1] [kolom - 1]

α

=5%

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1. Sejarah Singkat PT PUSRI (Persero) Palembang PT. Pupuk Sriwijaja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Desember 1959, dengan Akte Notaris Eliza Pondang No.177

40

dengan status hukum Perseroan Terbatas (PT). PT. Pupuk Sriwijaja dicantumkan keberadaannya pada lembar Berita Negara No.46 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatan utamanya adalah memproduksi pupuk urea dengan pemegang saham tunggal yaitu Pemerintah Republik Indonesia Pemegang sahamnya adalah Meteri Keuangan dan sebagai kuasa hukum adalah Meteri Perindustrian. PT. Pupuk Sriwijaja (Persero) sejak berdirinya telah mengalami perubahan Badan Usaha sebagai berikut : 1.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1964 sejak bulan Mei 1964 berubah dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Negara (PN).

2.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1969 dengan Akte Notaris Soeleman Arjasasmita pada bulan Januari 1976 dikembalikan lagi menjadi Perseroan Terbatas (PT). Saat ini kantor pusat berlokasi di Palembang di lingkungan area pabrik

pupuk Pusri IB, Pusri II, Pusri III, dan Pusri IV Keempat pabrik tersebut 40 yaitu : pendiriannya dilakukan secara bertahap, 1.

Pada tahun 1963 didirikan pabrik pupuk urea pertama yaitu Pusri I dengan kapasitas terpasang sebesar 100.000 ton per tahun.

2.

Pada tahun 1974 didirikan pabrik urea kedua yaitu Pusri II dengan kapasitas sebesar 380.000 ton per tahun, sejak tahun 1992 kapasitasnya bertambah menjadi 570.000 ton per tahun.

41

3.

Pada tahun 1976 didirikan pabrik pupuk urea ketiga yaitu Pusri III dengan kapasitas terpasang 570.000 ton per tahun.

4.

Pada tahun 1977 didirikan pabrik pupuk urea keempat yaitu Pusri IV dengan kapasitas 570.000 ton per tahun.

5.

Pada tahun 1990 didirikan pabrik pupuk urea kelima yaitu Pusri IB dengan kapasitas terpasang 570.000 ton per tahun sebagai pengganti Pusri I karena usia teknisnya tidak memungkinkan dan secara efisien sudah tidak layak untuk dipergunakan lagi, tetapi Pusri IB ini mulai berproduksi tahun 1994. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan PT. PUSRI berkantor pusat

dan pusat produksi di Palembang adalah : 1.

Faktor bahan dasar yang diperlukan dalam pembuatan pupuk urea yang cukup banyak tersedia.

2.

Faktor gas alam dimana untuk penyediaannya disanggupi PT. Stanvac Indonesia dengan kontrak selama 20 tahun dan selanjutnya disediakan oleh Pertamina.

3.

faktor air sebagai bahan dan pendingin mesin yang tersedia yang diperoleh dari sungai Musi, dimana lakoasi Pabrik PT. PUSRI berada di tepi sungai Musi. Disamping kantor pusat dan pabrik yang berlokasi di Palembang, PT.

Pupuk Sriwijaja juga memiliki Kantor-Kantor Pemasaran Wilayah (KPW) yang tersebar di seluruh daerah tingkat II di Indonesia serta unit-unit pengantongan

42

Pupuk curah di Belawan, Cilacap, Semarang dan Meneng (Banyuwangi) berikut kapal-kapal angkutan pupuk curah dan armada kereta apai untuk mengangkut pupuk ke dalam kantong. Akselerasi pembangunan di sektor agroindustri telah membuka peluang besar bagi industri pupuk di Indonesia. Industri pupuk nasional hampir dikatakan identik dengan Molding BUMN pupuk, dimana PT. PUSRI merupakan BUMN dengan pemegang saham tunggal adalah pemerintah Indonesia. Kemudian menyusul industri pupuk di tanah air antara lain pendirian PT. Petrokimia Gresik dan PT. Kujang pada tahun 1975, PT. Pupuk Kaltim tahun 1977, PT. Pupuk Iskandar Muda pada tahun 1982. berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.28 tahun 1997 dan PP no.34 tahun 1998, industri pupuk di tanah air menjadi satu keluarga (Holding Company) atau satu wadah persatuan pupuk nasional guna menggalang persatuan diantara produsen-produsen pupuk dengan ditunjukkannya PT. PUSRI sebagai induk perusahaan (Operating Holding Company) dengan anak perusahaan yaitu industri pupuk di tanah air. Sejalan dengan perkembangan industri pupuk di tanah air, pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah nomor 17 tanggal 24 Juni 1997 dan nomor 28 tanggal 07 Agustus 1997 dengan akta notaris Imas Fatimah, SH nomor 47 tanggal 13 Agustus 1997 dan nomor 41 tanggal 14 Oktober 1997, menetapkan seluruh saham Pemerintah pada Industri pupuk PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk, dan PT.

43

Petrokimia

Gresk

sejumlah

Rp.

1.829.290.000.000,00

dialihkan

kepemilikannya kepada PT. PUSRI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tanggal 28 Februari 1998 menetapkan peralihan saham pemerintah sebesar Rp. 6.000.000.000,00 di PT. Mega Eltra kepada PT. PUSRI dan selanjutnya Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN dengan keputusan nomor Kep-26/MPM/BUMN/2000 tanggal 03 Juni 2000, menyetujui kapitalisasi laba ditahan PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk. Sebesar Rp. 728.768.000.000,00 menjadi tambahan modal disetor. PT Pupuk Sriwijaya yang lebih dikenal dengan singkatan PT PUSRI adalah salah satu perusahaan milik negara dengan tugas utama emproduksi pupuk ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam mengembangkan usahanya, PT PUSRI mempunyai visi dan misi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun visi dan misi tersebut adalah: Visi “Menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri pupuk, petrokimia dan jasajasa teknik melalui maksimasi nilai untuk perusahaan dan kepuasaan pelanggan“. Misi “Memproduksi dan memsarkan pupuk untuk Ketahanan Pangan Nasional (Swasembada Pangan), produk-produk kimia dan jasa-jasa teknik di pasar nasional dan global dengan memperhatikan aspek mutu secara menyeluruh”.

44

Sebagai BUMN, PT PUSRI mengemban nilai dalam rangka pembangunan nasional yaitu : 1. Sebagai unit usaha (Economic Unit) PT PUSRI harus mampu mengelola modal yang dipercayakan kepadanya sehingga mendatangkan untung dan mampu membayar operasinya sendiri dan mampu menghasilkan surplus dari perputaran modal tersebut. 2. Sebagai penggerak pembangunan (Agent of Development) Sejalan dengan program pemerintah dalam pembangunan perekonomian nasional seperti yang tertera dalam UUD 1945, GBHN telah secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa dalam kegiatan ekonomi termasuk industri harus dihindarkan timbulnya “etatisme” dan sistem “free fight lineralism”, maka dalam hubungan inilah PT. PUSRI diharapkan kontribusinya yaitu sebagai penggerak pembangunan dalam perekonomian industri baik untuk wilayah Sumatera Selatan maupun nasional antara lain dengan program “Bapak Angkat”. 3. Sebagai Stabilator Pengadaan pupuk adalah masalah yang tidak dapat dipisahkan dari masalah stabilisasi pengadaan/penyediaan pangan nasional perusahaan mendapat kepercayaan untuk ikut serta mengelola pengadaan pupuk nasional, buka saja pupuk yang berasal dari produksi sendiri tetapi juga pupuk dari unitunit produksi lainnya serta dari impor dengan prinsip 6 tepat yaitu : tepat jumlah, waktu, jenis, tempat, harga, dan pembayaran (PT. PUSRI ditunjuk

45

sebagai penyalur tunggal dalam pengadaan penyediaan serta penyaluran pupuk untuk kebutuhan dalam negeri). Adapun tujuan perusahaan adalah untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya, khususnya di bidang industri pupuk dan industri kimia

lainnya,

disamping

menyelenggarakan

kegiatan

distribusi

dan

perdagangan baik dalam maupun di luar negeri yang berhubungan dengan produk-produk tersebut diatas.

5.2. Analisis Data 5.2.1. Analisis Univariat Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan persentase dari variabel independen (Audit Operasional dan Pengelolaan Barang Dagangan) dengan variabel dependen ( Peningkatan Laba ). Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 58 orang, data ini disajikan dalam bentuk tabel dan teks. a. Audit Operasional

46

Pada penelitian ini audit operasional dikategorikan menjadi dua yaitu cukup dan tidak cukup yang akan diuraikan pada tabel dibawah ini. Tabel 5.1 Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan audit operasional di PT.Pusri Palembang Bulan Mei Tahun 2007 Audit Operasional Cukup Tidak Cukup Jumlah

Jumlah 25 33 58

Presentase 43,1 56,9 100

Dari tebel 5.1 diatas dapat diketahui audit operasional dengan mendapat audit operasional 43,1% dibandingkan tidak mendapat kompensasi 56,9%. b. Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan Pada

pengelolaan

persediaan

barang

dagangan

ini

pengelolaan persediaan barang dagangan dikategorikan dalam dua kelompok yaitu baik dan tidak baik yang akan diuraikan pada tabel dibawah ini. Tabel 5.2 Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan pengelolaan persedian barang dagangan di PT.Pusri Palembang Bulan Mei Tahun 2007 Pengelolaan Persedian Barang Dagangan Baik Tidak Baik Jumlah

Jumlah

Presentase

28 30 58

48,2 51,7 100

47

Dari tebel 5.2 diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan persedian barang dagangan dengan pengelolaan persedian barang dagangan baik 48,2% dibandingkan pengelolaan persedian barang dagangan tidak baik 51,7%.

5.2.2. Analisis Bivariat Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel Independen (Audit Operasi dan Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan) dengan variabel dependen (Peningkatan Laba). Penelitian ini menggunakan uji statistik Chi-square pada α=0,05 dan df=1 dengan batas kemaknaan X² tabel > 3,841 bila X² hitung > x² tabel yang berarti ada hubungan yang bermakna (signifiken) dan apabila X² hitung < dari X² tabel maka tidak ada hubungan yang bermakna.

a. Hubungan Audit Operasional dengan Peningkatan Laba Audit operasional dengan kejadian peningkatan Laba dapat di kategorikan menjadi dua kolompok yaitu cukup ( ) dan tidak cukup ( )dengan jumlah responden 58 orang dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini : Tabel 5.3 Hubungan Antara Audit Operasional Dengan Peningkatan Laba PT. Pusri Palembang Mei Tahun 2007

48

Peningkatan Laba Variabel Terjadi Tidak Terjadi Audit Operasional Peningkatan Peningkatan

Cukup Kurang Jumlah

n % n % 19 76 6 24 8 24,2 25 75,8 27 31 Dari tabel 5.3 diatas dapat

Jumlah Kemaknaan N % 25 100 X²=13,3 33 100 Bermakna 58 diketahui bahwa proporsi

karyawan yang mengalami peningkatan laba yang audit operasional tinggi 76% dibandingkan dengan yang audit operasional rendah 24,2% yang mengalami kenaikan laba. Dari hasil uji Chi-Square pada pada α=0,05 dan df=1 dimana X² hitung = 35,9 lebih besar dari X² tabel = 3,841 ini berarti ada hubungan yang bermakna antara audit operasional dengan peningkatan laba.

b. Hubungan Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan dengan Peningkatan Laba Pengelolaan persediaan barang dagangan dengan kejadian Peningkatan Laba dapat di kategorikan menjadi dua kolompok yaitu baik ( ) dan tidak baik ( ) dengan jumlah responden 58 orang dapat dilihat pada tabel 5.4 dibawah ini: Tabel 5.4 Hubungan Antara Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan Dengan Peningkatan Laba PT. Pusri Palembang Mei Tahun 2007

49

Variabel Pengelolaan Persediaan Baik Tidak Baik Jumlah

Peningkatan Laba Terjadi Tidak Terjadi Peningkatan Peningkatan

Jumlah Kemaknaan

n % n % N % 21 75 7 25 28 100 X²=17,6 5 16,7 25 83,3 30 100 Bermakna 26 32 58 Dari tabel 5.4 diatas dapat diketahui bahwa proporsi karyawan

yang mengalami peningkatan laba yang baik 75% dibandingkan dengan yang ytidak baik 16,7% yang mengalami kenaikan laba. Dari hasil uji Chi-Square pada pada α=0,05 dan df=1 dimana X² hitung = 35,9 lebih besar dari X² tabel = 3,841 ini berarti ada hubungan yang bermakna antara pengelolaan barang dagangan dengan peningkatan laba.

BAB VI PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di PT Pusri Palembang bulan Mei – Juni tahun 2007, sampel penelitian berjumlah 58 responden yaitu sebagian karyawan yang bekerja di Di PT Pusri Palembang. Sampel ini menurut Arikunto (1998) jika populasi lebih dari 100 maka sampel diambil 10-15 % jika populasi kurang dari 100 maka seluruh populasi dijadikan sampel.

50

Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dengan chek lists yang terdiri dari analisis univariat dan analisis bivariat dilakukan uji statistik Chi-Square. Pada penelitian yang dilakukan di PT. Pusri Palembang Bulan Mei – Juni tahun 2006 peneliti hanya membahas variabel Biaya Operasional dan Pengelolaan Persedian. 6.1.

Biaya Operasional Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT Pusri Palembang bulan Mei – Juni tahun 2007 didapatkan analisis univariat dari 58 responden. Dari hasil analisis bivariat tidak terdapat hubungan yang bermakna antara Audit operasional

dengan

Peningkatan

laba

dengan

nilai

X2

hitung =13.3 > X2 tabel = 3,481. Dengan demikian hipotesa yang menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara Audit Operasional dengan Peningkatan laba yang tepat terbukti. 6.2.

Pengelolaan Persediaan Dari hasil penelitian dilakukan di PT. Pusri Palembang bulan Mei – Juni tahun 2007 didapatkan analisis univariat dari 58 responden. Dari hasil analisis bivariat terdapat hubungan yang bermakna antara keturunan ibu dengan kejadian kehamilan kembar dengan nilai X2 hitung = 17,6> X2 tabel = 3,841. Dengan demikian hipotesa yang menyatakan bahwa ada hubungan antara Pengelolaan Persediaan dengan Peningkatan laba yang tepat terbukti.

51

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan 1. Karyawan yang mengatakan Audit Operasional cukup maka terjadi peningkatan laba 76 % dan Audit Operasional cukup maka tidak terjadi peningkatan laba 24 %.

52

2. Karyawan yang mengatakan Audit Operasional kurang maka terjadi peningkatan laba 24,2% dan Audit Operasional kurang maka tidak terjadi peningkatan laba 75,8%. 3. Karyawan yang mengatakan Pengelolaan Persediaan baik maka terjadi peningkatan laba 75 % dan Pengelolaan Persediaan baik maka tidak terjadi peningkatan laba 25% 4. Karyawan yang mengatakan Pengelolaan persediaan tidak baik maka terjadi peningkatan laba 16,7% dan Pengelolaan persediaan tidak baik maka tidak terjadi peningkatan laba 83,3%. 5. Adanya hubungan yang bermakna antara Audit Operasional dengan Peningkatan laba di PT. Pusri Palembang tahun 2007 dengan X2 =13,3 6. Adanya hubungan yang bermakna antara Pengelolaan Persediaan dengan Peningkatan laba di PT. Pusri Palembang tahun 2007 dengan X2 = 17,6

7.2. Saran 1. Bagi Pimpinan PT. Pusri a. Agar melaksanakan Audit Operasional dengan lebih baik lagi untuk meningkatan laba. b. Agar mengelola persediaan dengan lebih baik untuk meningkatkan laba. 2. Bagi Peneliti

53

Pada penelitian yang akan datang agar dapat meneliti variabel-variabel yang belum diteliti sesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diteliti.

Lampiran 1 CHEK LIST HUBUNGAN AUDIT OPERASIONAL DAN PENELOLAHAN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN TERHADAP PENINGKATAN LABA PADA PT PUSRI PALEMBANG BULAN MEI TAHUN 2007 Audit Operasional No

Nama Cukup

1.

Ainal Farhan

Kurang

Pengelolaan Persediaan Tidak Baik Baik

Peningkatan Laba Meningkat

Tidak Meningkat

54

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Yulita Sari Meli Yanita T Nur fitria Dhana Rizka Devi Noviani M. Taupan Abi Ubaid Yuli Susiana Didi Setiawan Permata Sari Dini Wahyuni Reksi Yulistha Ayu Febriani Puria Asih Maria Fadillah Vevy Karlina Engga Kela Evi Efriani Dwi Puspita Ria Oktarina Dahniar Ade Lia Sepriani Arema Yuana Fitria Yanti Melati Desiria Deci indrawati Yeni Wahyuni Eva Oktarina Astri Ningrum Muhammad Farid Aini Meilita Wenti Aisyah Raden Ayu Sari Rica Savitri Tenni Mira Febrianti Nyayu Atika Erlis Kristian Wiwin Ridha Ferlani M. Rizky Lina Yatina Budi Nugroho Rika Oktaria

55

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Soni Oktopin Puspita Sari M. Idrus Kartika Sari R. Akmad Anasiska Dewi Puspita Husna Yudi Santi Apriani Karlina S. Gustina Elva asmanti Rita Heryanina Anggra Dona Linda Marinda Wenny Arieo irawan Febri Achmad Padjri

56

Lampiran 2 Tabel 5.5 Hubungan Antara Audit Opersional Dengan Peningkatan Laba PT. Pusri Palembang Mei Tahun 2007 Peningkatan Laba Variabel Terjadi Tidak Terjadi Audit Operasional Peningkatan Peningkatan n 19 8 27

Cukup Kurang Jumlah

% 76 24,2

(AD – BC) – n/2

n 6 25 31

²

X² = n (A + B) (C + D) (A + C) (B + D) (19.25 – 6.8) – 58/2 ² X² = 58 (19 + 6) (8 + 25) (19 + 8) (6 + 25) (475 – 48) – 29

²

= 58 (25) (33) (27) (31) (398) ² = 58 690525 (158404) = 58 690525 9187432 = 690525 = 13,3

% 24 75,8

Jumlah Kemaknaan N 25 33 58

% 100 100

X²=13,3 Bermakna

57

Lampiran 3 Tabel 5.8 Hubungan Antara Pengelolaan barang dagangan Peningkatan Laba PT. Pusri Palembang Mei Tahun 2007

Variabel Pengelolaan Persediaan

Peningkatan Laba Terjadi Tidak Terjadi Peningkatan Peningkatan

Baik Tidak Baik Jumlah

n 21 5 26

% 75 16,7

(AD – BC) – n/2

n 7 25 32

²

X² = n (A + B) (C + D) (A + C) (B + D) (21.25 – 7.5) – 58/2 ² X² = 58 (21 + 7) (5 + 25) (21 + 5) (7 + 25) (525 – 35) – 29

²

= 58 (28) (30) (26) (32) (461) ² = 58 698880 (212521) = 58 698880 12326218 = 698880 =

17,6

% 25 83,3

Dengan

Jumlah Kemaknaan N 28 30 58

% 100 100

X²=17,6 Bermakna

58

3.1.

Struktur Organisasi, Pembagian Fungsi dan Tanggung

Jawab

PT

PUSRI (Persero) Palembang 3.1.1. Struktur Organisasi Sebagai komporat organisasi PT. PUSRI dipimpin oleh seorang direktur utama bersama lima orang direktur lainnya yang diawasi oleh Dewan Komisaris sebagai wakil pemegang saham Organisasi PT. PUSRI terdiri dari Direktorat Utama, Direktorat Produksi, Direktorat Komersil, Direktorat Teknis dan Perekayasaan. Direktorat Keuangan, dan Direktorat Litbang. Dibawah Direktorat dibentuk subdirektorat pada unit penunjang (fungsional) dan kompartemen pada unit operasional dengan tugas sebagai koordinator aktivitas kepala biro atau kepala divisi. Oleh karena itu dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Direksi tahun 1994 tentang struktur organisasi PT. PUSRI Berdasarkan SK tersebut yang disesuaikan dengan struktur BUMN di seluruh Indonesia. Struktur organisasi dipimpin oleh Direksi dan diawasai oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Meteri Keuangan selaku pemegang saham Struktur organisasi PT. PUSRI terbagi dalam enam direktorat, yaitu direktorat utama, produksi, komersial, teknik dan perekayasaan, keuangan, dan limbang yang masing-masing membawahi unit-unit atau operasional, subdirektorat sebagai koordinator dan pengawasan

59

terhadap biro yang membawahi unit-unit pendukung operasional. Hirarki jabatan tersebut adalah : 1. Tingkat Direksi 2. Tingkat Kepala Sub Direktorat 3. Tingkat Kepala Departemen (Kadep) 4. Tingkat Kepala Divisi (Kadiv) 5. Tingkat Kepala Dinas (Kadis) 6. Tingkat Kepala Bidang (Kabid) 7. Tingkat Kepala Urusan (Kaur) 8. Tingkat Staff 9. Tingkat Pelaksana

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi tahun 2002, nomor SK/DIR/020/2002 tanggal 1 April 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. PUSRI, setelah dilakukan perubahan organisasi yang mendasar sebagai tindak lanjut dari program Restrukturisasi Organisasi dan SDM Dalam Surat Keputusan itu dilakukan perubahan organisasi dan informasi tenaga kerja di beberapa tempat kerja dengan berprinsip pada efisiensi penggunaan tenaga kerja organik dan penggunaan jasa borongan kerja.

60

Adapun beberapa penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1.

Peran Sekretaris Perusahaan ditambah dengan masalah hukum bisnis (menggabungkan Dinas Hukum) untuk mendukung aspek compliance officer.

2.

Perubahan tanggung jawab pemeliharaan tahunan pabrik (turnaround pada fungsi Jasa Teknik (plan service) Dengan demikian unit-unit perbengkelan telah dipindahkan dari Departemen Pemeliharaan ke Departemen Jasa Teknik unit Pemasaran Produk Samping dialihkan ke Unit Pemasaran sebagai salah satu dicersifikasi pemasaran dan pemusatan pemasaran ke satu tangan.

3.

Fungsi Departemen Pelatihan dan SDM dan Departemen Teknologi Informasi beralih ke Direktorat Litbang, dengan demikian fungsi manajemen dipusatkan ke Dinas Sistem Manajemen yang semula akan dilakukan oleh unit BP-PMT, Sekretariat ISO dan juga pengelolaan Sistem dan Prosedur serta untuk meningkatkan peran Teknik Informasi sebagai supporting

dalam

perencanaan

pengembangan

dan

pengelolaan data untuk seluruh unit kerja. 4.

Fungsi pengelolaan administrasi kesejahteraan karyawan yang semula juga dilakukan oleh Yayasan Karyawan, Dana

61

Pensiun

Karyawan

dan

Rumah Sakit

dipusatkan

ke

Departemen Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan efisiensi dan meningkatakan kinerja perusahaan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Langkah yang dilakukan oleh PT. PUSRI adalah melalui program assesment untuk mendapatkan karyawan dengan kualifikasi kompetensi dan motivasi tinggi. Untuk keperluan tersebut perusahaan menawarkan kepada karyawan untuk mengikuti Program Pensiun Dini : (PADINI) atau Golden Shake Hand (GST). Dalam tahun 2001 realisasi program PADINI sebanyak 1.079 orang dan PT. PUSRI menerima sebanyak 200 orang karyawan tamatan SMU dan Diploma (D3) untuk ditempatkan sebagai karyawan pabrik. Dalam rangka memacu produktivitas karyawan PT. PUSRI mengupayakan peningkatan kualitas SDM secara berkesinambungan malalui program pendidikan dan pelatihan yang dirancang sistematis. Program pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan disiplin dalam profesi masing-masing berupa pendidikan dan pelatihan teknis dan umum. Sebagai bagian dari hubungan industrial yang harmonis, pembinaan SDM juga mencakup aspek kesejahteraan karyawan Dalam hal ini perusahaan memberikan beberapa insentif pendapatan serta menyediakan berbagai fasilitas kesejahteraan karyawan yang berupa

62

sarana kesehatan, rumah dinas, fasilitas rekreasi, olah raga, tempat ibadah, serta pendidikan sekolah untuk anak atau keluarga serta program pensiun

DIREKTORAT

DIREKTORAT TEKNIK & PEREKAYASAAN

DIREKTORAT PRODUKSI

DIREKTORAT KOMERSIL

KOMPAREMEN PRODUKSI

KOMPAREMEN NIAGA

Dep. Operasil

Dep. Pengadaan & Produksi

Dep. Jasa Rancang Bangan

Dep. Keuangan

Dep. Litbang

Dep. PKJ

Dep. SAR & Wilayah I

Dep. Pekumpulan & Penggotongan

Dep. Akuntasi

Dep. Pelatihan & Perkembang SDAN

Dep.Teknik Produksi

Dep. SAR & Wilayah III

Dep. Jasa - jasa Teknik

Dep. Umum

Dep.Perencanaan

Dep. Logistik

Dep. Pembangunan & Lingkungan

Dep. Teknalogi Infarmasih

Dep.Operasi III

KOMPAREMEN TEKNIK & JASA

DIREKTORAT KEUANGAN

KOMPAREMEN ADM & Keuangan

DIREKTORAT LITBANG

KOMPAREMEN LITBANG

Dep.Pemeliharaan

Sumber: Humas PT PUSRI

3.1.2. Pembagian Fungsi dan Tanggung Jawab Dilihat dari struktur organisasi dari PT. PUSRI Palembang dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang digunakan adalah struktur organisasi fungsional, ciri-cirinya bahwa setiap manajer adalah seorang ahli dan masing-masing atasan mempunyai bawahan Struktur organisasi itu sangat cocok untuk organisasi produksi.

63

Secara singkat akan diuraikan tugas dari masing-masing departemen :

1. Direktorat Utama -

Menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

-

Mengkoordinasi, mengendalikan membina dan mengawasi semua kegiatan perusahaan.

-

Mengadakan konsultasi dan kerjasama dengan industri terkait baik pemerintah dan swasta.

-

Membuat laporan kegiatan perusahaan secara berkala

2. Direktorat Produksi -

Membantu dan melaksanakan garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama

-

Mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi dan memberikan petunjuk/pembinaan dalam pelaksanaan produksi yang terdiri dari beberapa departemen antara lain: a. Departemen Operasi I b. Departemen PKL c. Departemen Teknik Produksi d. Departemen Operasi III e. Departemen Pemeliharaan

64

3. Direktorat Komersil -

Membantu dan melaksanakan garis kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Utama.

-

Melindungi instansi pemerintah dan swasta dalam usaha mendapatkan order.

-

Mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi dan memberikan petunjuk/pembinaan pada lingkungan komersal, yaitu : a. Departemen Pengadaan dan Produksi b. Departemen SAR Wilayah I c. Departemen SAR Wilayah II d. Departemen SAR Wilayah III

4. Direktorat Teknik dan Perekayasaan -

Membantu dan melaksanakan garis kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Utama.

-

Mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi dan memberikan petunjuk/pembinaan pada bagian dalam lingkungan teknik dan perekayasaan, yaitu : a. Departemen Jasa Rancang Bangun b. Departemen Perkapalan dan Pengantongan c. Departemen Jasa-jasa Teknik d. Departemen Logistik

65

5. Direktorat Keuangan -

Membantu dan melaksanakan garis kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Utama

-

Mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi dan memberikan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan pada bagian keuangan, yaitu a. Departemen Keuangan b. Departemen Akuntansi c. Departemen Umum d. Departemen Pembinaan Lingkungan Departemen Akuntansi Terdiri dari 2 bagian yaitu : 1). Dinas Akuntansi Biaya, terdiri dari a. Bagian Akuntansi Biaya -

Menyelenggarakan seluruh kas akuntansi biaya produksi

-

Menyelenggarakan administrasi proyek

-

Menyiapkan data untuk kebutuhan perhitungan harga pupuk.

b. Bagian Akuntansi Persediaan -

Menyiapkan dan memperoses data persediaan pupuk dan material pabrik pupuk, UPP, dan PKW menjadi jurnal material

66

-

Membukukan biaya distribusi sampai lini III lengkap dengan adjustmentnya

-

Mengecek kebenaran fisik dan administrasi barang yang akan dimusnakan atau dilelang

-

Memonitor

pelaksanaan

rekonsiliasi persediaan

pupuk dan material 2). Dinas Akuntansi Umum, terdiri dari : -

Menyelenggarakan kegiatan akuntansi umum

-

Mengelola, memproses, menyusun dan menganalisa laporan keuangan.

-

Melakukan verifikasi atas tagihan-tagihan

-

Mengembangkan sistem dan prosedur akuntansi umum serta laporan keuangan

6. Direktorat Litbang -

Membantu dan melaksanakan garis kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Utama

-

Mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi dan memberi petunjuk/pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan, yaitu : a. Departemen Litbang b. Departemen Pelatihan dan Pengembangan SDM c. Departemen Perencanaan

67

d. Departemen Teknologi Informasi

3.2.

Aktivitas Operasional PT PUSRI (Persero) Palembang Untuk mencapai tujuan perusahaan, perseroan menjalankan usaha-usaha sebagai berikut : 1. Produksi Mengelola bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang digunakan dalam pembuatan pupuk terutama pupuk urea dan bahan kimia lainnya, serta megelola bahan-bahan pokok tersebut menjadi berbagai jenis pupuk dan hasil barang kimia lainnya. 2. Perdagangan Menyelenggarakan kegiatan distribusi dan perdagangan baik dalam maupun luar negeri yang berhubungan dengan produk-produk tersebut diatas dan produk-produk lainnya serta kegiatan impor barang-barang yang antara lain beberapa bahan baku, bahan penolong/pembantu, peralatan produksi dan bahan kimia lainnya. 3. Pemberian Jasa Melaksanakan studi penelitian dan pengembangan, design engineering, pengantongan (bagging station), konstruksi manajemen, pengoperasian pabrik, perbaikan/reparasi, pemeliharaan, latihan dan pendidikan, konsultasi (kecuali konsultasi bidang hukum) dan jasa teknis lainnya, ekspedisi dan pergudangan serta kegiatan lainnya.

68

4. Usaha Lainnya Menjalankan kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang angkutan laut dan angkutan lainnya, ekspedisi da pergudangan serta kegiatan lainnya yang merupakan sarana dan perlengkapan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Strategi PT. PUSRI dalam mengembangkan usahanya tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : 1). Pengembangan Usaha Pokok a. Evaluasi hasil optimalisasi pabrik (peningkatan kapasitas pabrik) b. Pengkajian dan penggantian pabrik lama 2). Pengembangan Usaha Lain a. Rancangan bangun dan perekayasaan b. Plat service yang memberikan jasa pelayanan c. Pelayanan kesehatan (rumah sakit) d. Telah dilakukan pengkajian batubara sebagai bahan baku pengganti Bidang usaha yang dilakukan oleh PT. PUSRI mencakup tigal hal yaitu: 1. Produksi Secara nasional jumlah kapasitas terpasang produksi pupuk dan amoniak sebesar. -

Urea

: 6.322.000 ton/tahun

-

SP-36

: 1.000.000 ton/tahun

-

ZA

: 660.000 ton/tahun

69

-

Amoniak : 4.144.000 ton/tahun

Pupuk dan amoniak tersebut diproduksi dari pabrik pupuk dalam negeri yang merupakan anak perusahaan PUSRI dan disamping itu memproduksi juga beberapa produksi kimia yaitu : 1). PT. Pupuk Sriwijaya di Palembang Sumatera Selatan 2). PT.Petrokimia Gresik Jawa Timur 3). PT. Pupuk Kujang di Cikampek Jawa Barat 4). PT. Pupuk Kalimatan di Timur Bontang Kalimatan Timur 5). PT. Iskandar Muda di Lhokseumawe, Aceh 6). PT. Rekayasa Industri di Jakarta 7). PT. Mega Eltra di Jakarta 2. Distribusi dan Pemasaran a. Penyaluran Pupuk − Sejak tahun 1979 PT. PUSRI ditunjuk pemerintah sebagai penanggung jawab pengadaan seluruh jenis pupuk bersubsidi, antara lain urea, TSP, ZA, KCL dan KNO3. mulai dari lini 1 sampai dengan lini IV untuk memenuhi progam intensifikasi pertanian. − Terhitung tanggal 1 Desember 1988 pemerintah menghapuskan subsidi pupuk dan membebaskan seluruh jenis pupuk dengan demikian pupuk menjadi komoditi bebas untuk dipasarkan.

70

− Melalui SK Mendagri No.182/KP/VIII/1995 tanggal 26 Agustus 1995 pemerintah mengubah pola penyaluran pupuk di dalam negeri yaitu menunjuk PT. PUSRI sebagai penanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi (urea) dan PT. Petrokimia Gresik sebagai penanggung jawab dan penyaluran pupuk ISP dan ZA di subsektor tanaman pangan. − Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab penyediaan dan penyaluran pupuk nasional. PT. PUSRI menggunakan sistem distribusi yang dikenal dengan sebutan “Pipe Line Distribution System”, yaitu sistem yang mengalir dari lini 1 (produsen) sampai ke lini IV (tangan petani). b. Sarana Distribusi dan Pemasaran Sarana distribusi yang dimiliki oleh PT. PUSRI terdiri dari : − Satu unit kapal motor amoniak dengan kapasitas 5.700 ton − Tiga unit kapal motor curah dengan kapasitas 7.300 ton per kapal. − Satu unit kapal motor curah dengan kapasitas 7.800 ton. − Tiga unit kapal motor curah dengan kapasitas 8.000 ton per kapal. − PT. PUSRI mengelola empat unit pengantongan pupuk (di Belawan, Cilacap, Surabaya, dan Banyuwangi) dan satu unit UPP sewa di semarang, dengan total kapasitas pengantongan sebesar 2.520.000 ton per tahun.

71

− Memiliki 595 buah gerbong kereta api, dengan kapasitas daya angkutan 30 ton per gerbong. − 109 unit gudang persediaan pupuk (GPP) dengan kapasitas 529.165 ton. − 105 unit gudang sewa dengan kapasitas 330.385 ton − 24 unit kantor Pemasaran Pusri Daerah (PPD) − 176 unit motor Pemasaran PUSRI Kabupaten (PKK). 3. Rancang Bangun dan Perekayasaan a. Lingkup layanannya adalah melakukan kegiatan EPC (Engmeering, Procurement, and Construction) untuk pembangunan industri kimia, minyak

dan gas bumi, semen dan mineral, dan power plant,

mengerjakan jasa pemeliharaan pabrik dan perbaikan tahunan (turnaround) dengan pabrikasi peralatan pabrik, Heat Exchanger (HE),Pressure

Vessel,

Tangki,

Mechanical

Seals,

Valves,

dan

sebagainya. b. Perusahaan industri yang telah menerima jasa teknik yaitu pabrik-pabrik pupuk di dalam negeri, Pertamina, dan pabrik pupuk di luar negeri seperti Bangladesh, Malaysia, Algeria, dan India. c. Sarana bengkel jasa pemeliharaan dan pabrikase peralatan pabrik seperti bengkel

reparasi

dan

unit

pabrikase.

Disamping

itu

mampu

memproduksi bejana dan penukar gas tekanan menengah dan rendah,

72

roda gigi, rollers dan kontruksi baja, alat-alat berat dan alat-alat bantu pemeliharaan pabrik serta peralatan inspeksi dan monitoring mesin pabrik.

3.3.

Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan PT PUSRI (Persero) Palembang

Prosedur Penerimaan Pupuk Urea dari Tower Pabrik ke Gudang, yaitu: 1. Butiran pupuk urea (prill) yang telah selesai selesai diproduksi diserahkan oleh Departemen Operasi ke Bagian Pengantongan Pupuk Urea (PPU). Penyerahan urea ini dilakukan pada akhir jam shift kerja, yaitu pada pukul 07.00, 15.00 dan 23.00. Penyerahan ini dibuatkan berita acaranya (B.A.). Berita acara per per shift dikumpulkan untuk membuat laporan harian produksi urea. Laporan harian ini kemudian diinput ke dalam komputer. Hal ini berguna untuk mengetahui berapa persediaan urea yang telah selesai diproduksi. 2. Bagian Pengantongan Pupuk Urea (PPU) mengolah butiran pupuk urea (prill) tersebut sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Ada yang dikantongi dan ada yang disimpan ke dalam gudang dalam bentuk curah (in bulk). 3. Urea curah tersebut disimpan ke dalam gudang urea curah (in bulk storage), penyimpanan ini dicatat oleh checker gudang ke dalam buku gudang. Setiap

73

akhir jam shift kerja ketiga, yaitu pukul 07.00, dibuat laporan penerimaan urea curah per hari. Laporan ini kemudian diinput ke dalam komputer. 4. Jika tidak disimpan dalam bentuk curah, maka urea tersebut akan dikantongi sesuai dengan jenisnya. Ada dua jenis urea kantong (in Bag), yaitu urea bersubsidi dan urea non subsidi. Pengantongan urea ini dilakukan dengan melihat ketersediaan kantong dan alas pallet. 5. Setelah selesai dikantongi, urea kantong tersebut langsung diserahkan ke Bagian Ekspedisi dan Dermaga Khusus. Oleh bagian ini urea kantong tersebut disimpan di gudang urea kantong (in bag storage). Serah terima ini juga dibuatkan berita acara serah terimanya dan dicatat oleh checker gudang. 6.

Pada setiap akhir jam shift kerja ketiga, yaitu pukul 07.00, dibuat laporan harian penerimaan urea kantong. Kemudian laporan ini diinput ke dalam komputer untuk mengetahui berapa persediaan urea kantong pada saat tertentu.

7. Urea tersebut disimpan berdasarkan jenisnya, yaitu bersubsidi dan non subsidi.

Prosedur Pengeluaran Pupuk Urea dari Gudang ke Truk, yaitu: 1. Pemasaran Pusri Daerah (PPD) mengeluarkan memo dan Surat Pengantar Angkutan Pupuk (SPAP)

74

2. Memo dan SPAP ini diserahkan kepada ekspeditur. Ekspeditur adalah perusahaan ekspedisi yang bertugas membawa pupuk urea dari gudang Kantor Pusat PT Pusri (Persero) ke gudang Pemasaran Pusri Daerah. 3. Ekspeditur membawa Memo dan SPAP ke Dinas Perbendaharaan PT Pusri (Persero) di Kantor Pusat Palembang. 4. Setelah menerima memo dan SPAP, Dinas Perbendaharaan mengkonfirmasi ke Pemasaran Pusri Daerah, kemudian Dinas Perbendaharaan membuat Delivery Order. 5. SPAP dan Delivery Order diserahkan kembali ke Ekspeditur, sedangkan memo disimpan oleh Dinas Perbendaharaan. 6. Ekspeditur membawa SPAP dan Delivery Order ke Bagian Eskpedisi yang berlokasi di area Gudang Kantor Pusat PT Pusri (Persero) Palembang. Sebelum memasuki area gudang, truk milik ekspeditur ditimbang terlebih dahulu dalam keadaan kosong di jembatan timbang. 7. Bagian Ekspedisi kemudian membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk: a. Koperasi Karyawan PT Pusri Koperasi Karyawan PT Pusri adalah pihak ketiga yang terikat kontrak dengan PT Pusri (Persero) untuk menyediakan tenaga kerja/buruh angkut untuk mengangkut pupuk dari gudang ke truk b. Surveyor/appraisal Surveyor adalah pihak ketiga yang terikat kontrak dengan PT Pusri untuk menilai pelaksanaan kegiatan pengangkutan pupuk dari gudang

75

ke truk, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan pihak ekspeditur dan PT Pusri (Persero). Appraisal yang terikat kontrak dengan PT Pusri (Persero) saat ini adalah PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) dan PT Proteknika. c. Perusahaan Bongkar Muat Perusahaan Bongkar Muat adalah pihak ketiga yang terikat kontrak dengan PT Pusri (Persero) untuk menyediakan alat–alat bongkar muat seperti Portal Scrapper, Bags Ship Loader, Quadran Loader, Forklift, dan Loading Arm. Perusahaan Bongkar Muat yang terikat kontrak dengan PT Pusri (Persero) saat ini adalah PT SAK. d. Checker Gudang Checker gudang adalah karyawan yang berugas mencatat keluar dan masukknya pupuk urea dari dan keluar gudang. Checker gudang berjumlah empat orang yang bertugas bergantian setiap shift kerja. Setiap shift ada satu orang yang bertugas menjaga dan memonitor persediaan pupuk urea di tiga buah gudang. 8. Setelah membuat SPK, pengeluaran urea dari gudang dilaksanakan. Setiap urea yang keluar dicatat ke dalam time sheet dan tally sheet. Pengeluaran urea ini juga dibuat berita acaranya. 9. Setelah selesai pemuatan urea ke truk, truk yang telah penuh menuju timbangan untuk ditimbang kembali dalam keadaan berisi urea.

76

10. Jika truk yang ditimbang sesuai dengan seharusnya maka truk boleh keluar, tetapi jika truk lebih berat dari seharusnya maka truk harus kembali ke gudang untuk mengurangi berat urea yang dibawa. 11. Jika pengangkutan urea ke truk telah selesai, pihak surveyor (Sucofindo atau Proteknika) akan mengeluarkan sertifikat yang menyatakan bahwa pengangkutan urea telah berjalan sebagaimana mestinya.

Prosedur Pengeluaran Pupuk Urea ke Kapal Laut, yaitu: 1. Pemasaran Pusri Daerah (PPD) mengeluarkan memo dan Surat Perintah Angkutan Pupuk yang ditujukan kepada Departemen Pemasaran Wilayah (Sarwil) yang meminta pengiriman pupuk urea. 2. Berbeda dengan pengiriman melalui truk, kapal laut bisa mengangkut dua jenis pupuk urea, yaitu pupuk urea kantong (in bag) dan pupuk urea curah (in bulk). 3. Departemen Sarwil akan menyiapkan kapal laut untuk membawa urea dari Gudang Kantor Pusat PT Pusri (Persero) ke Pemasaran Pusri Daerah yang memesan urea. 4. Jika masih tersedia kapal laut milik PT Pusri (Persero) sendiri, maka kapal tersebut akan dikirim ke Pelabuhan Kantor Pusat PT Pusri (Persero). 5. Jika tidak tersedia kapal laut milik sendiri, maka Departemen Sarwil akan mencari kapal milik pihak ketiga untuk disewa. Pihak ketiga ini harus memiliki agen di Palembang.

77

6. Memo dan SPAP yang dikeluarkan oleh PPD tadi akan dibawa bersama kapal laut yang akan membawa urea. 7. Setelah tiba di Palembang, SPAP dan Memo diserahkan ke Dinas Perbendaharaan untuk diterbitkan Delivery Order. 8. SPAP dan Memo dibawa oleh petugas kapal ke bagian ekspedisi 9. Bagian Ekspedisi membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Koperasi Karyawan PT Pusri, Surveyor, Perusahaan Bongkar Muat dan Checker Gudang 10. Pelaksanaan pengisian urea ke palka kapal. Pengisian urea ini dicatat dalam berita acara, tally sheet dan time sheet. Khusus untuk urea curah (in bulk), tally sheet tidak diperlukan. 11. Jika yang diangkut adalah urea curah, maka urea akan dimasukkan ke dalam kapal dengan menggunakan Quadran Loader. Quadran Loader adalah alat yang berbentuk cerobong persegi empat yang didesain khusus untuk pemuatan pupuk urea curah (in bulk) yang dihubungkan dari gudang pengantongan sampai ke palka kapal. Untuk QL I mempunyai kapasitas muat 300 ton/jam yang terdapat di dermaga 2 dan 700 ton/jam untuk QL II yang berada di dermaga 5. 12. Setelah selesai pengisian, maka kapal dapat meninggalkan dermaga. Pihak Surveyor akan mengeluarkan sertifikat yang meyatakan bahwa urea telah diangkut sebagaimana mestinya.