Sk Tpg 2019.docx

SURAT KEPUTUSAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MIN MUKTISARI KEBUMEN PADA KANTOR KEMENTERIAN NOMOR

AGAMA KABUPATEN KEBUMEN 15 TAHUN 2018 TENTANG

PENETAPAN PENERIMATUNJANGAN

PROFESI

PERIODE JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN c?tilN..t?ttUKT·iS'°~ KiEBUMEN PADA KANTOR KEMENTERIAN

Menimbang

AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaanpembayaran tunjangan profesi guru PNS Madrasah lbtidaiyah Negeri ~uktisari Kebumen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen diperlukan Surat Keputusan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen MIN Muktisari pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Periode Juli sampai dengan Desember Tahun 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286}; 29.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301}; 30.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dasen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

31.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); 32.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670); 33.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 34.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 35.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); 36.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 37.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 38.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama; 39.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional · Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan; 40.Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik lndonesiaTahun 2013 Nomor 684);

41.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Kementerian Agama (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); 42.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101); 43.Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Sukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1738) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Sukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066); 44.Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098); 45.Peraturan Sersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi dan Menteri Agama Nomor 5/Vlll/PB/2014, Nomor 05/SKB/MENPAN,RB/Vlll/2014, Nomor 14/PBM/s014 tentang Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil Di Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; 46.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang bertugas pada SMP/SMA/SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 pada Semester Pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015; 47.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan liniearitas Guru Bersertifikat Pendidik; 48.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 4g,Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627); 50.Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama; 51.Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang lmplementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;

52.Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah Tahun 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab; 53.Keputusan Madrasah;

Menteri

Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum

54.Keputusan Menter! Agama Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik; 55.Keputusan Menteri Agama Nomor 303 Tahun 2016 tentang Konversi Guru pada Jenjang Satuan Pendidikan Madrasah lbtidaiyah;

Memperhatikan

Hasil verifikasi berkas usulan dilakukan

oleh

Pejabat

pembayaran

Pembuat

tunjangan

Komitmen

1~1~

profesi

..... Ml!l~~i!fi

guru

yang

Kabupaten

Kebumen.

MEMUTUSKAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 'MIN MUKTISARI KEBUMEN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG

Menetapkan

PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI PERIODE JUU SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2018 Menetapkan

KESATU

nama-nama sebagaimana

Keputusan ini sebagai guru Madrasah

yang tercantum

dalam Lampiran

Profesional dan Berhak Menerima

Tunjangan Profesi Guru dari Kementerian Agama .eeriode Juli sampai dengan k>

KEDUA

Desember Tahun :2017. Pembayaran

tunjangan

profesi

guru

dibebankan

pada

DIPA Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Kebumen No. SP DIPA-025.04.2.417328/2017 tanggal 07 Desember 2017 dengan kode akun yang sesuai. KETIGA

Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018

Ditetapkan di Kebumen Pada tanggal

2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMENL)llNrMU·K'rlSARic KEBUMEN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 015

TAHUN 2018

TANGGAL 2 NOVEMBER 2018 DAFTAR GURU MADRASAH MIN· MUKtfISARI BBUMEN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DARI KEMENTERIAN AGAMA RI PERIODE pULI - DESEMBER 2018

NO

NAMA

NIP

NPK

NRG

GOLi

Masa Kerja

JUMLAH JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

c

1

2

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KET.