Sk Baru.docx

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR : 145 / 697 / IX /WK TAHUN 2015

TENTANG KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DI KABUPATEN SIMALUNGUN BUPATI SIMALUNGUN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan Penyelenggaraan; b. bahwa berdasarkan karakteristik wilayah kerja di Kabupaten Simalungun yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas yang ada dikategorikan menjadi : Puskesmas kawasan perkotaan, Puskesmas kawasan pedesaan, dan Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil; c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Puskesmas kawasan perkotaan, Puskesmas kawasan pedesaan, dan Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil di Kabupaten Simalungun, dalam suatu keputusan. Mengitngat :1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran negara Republiki Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tamabahan lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);

6. Peraturan Pemrintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 4124); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri “D” Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 seri D Nomor 2); 14.Keputusan Meneri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001/ Tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Kesehatan; 15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

tentang

16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentag Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 19). 17.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019; 18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 /Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas;

MEMUTUSKAN Menatapkan PERTAMA : Penetapan Puskesmas kawasan perkotaan, Puskesmas kawasan pedesaan, dan Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil di Kabupaten Simalungun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA

: Keputusan Bupati ini berlaku surut sejak Januari 2015.

Ditetapkan di Pamatang Raya Pada tanggal : BUPATI SIMALUNGUN

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Direktorat Jenderal BUK Kementerian Kesehatan RI di Jakarta; 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan; 3. Pertinggal.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR

:

TANGGAL

:

TENTANG

: PENETAPAN KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DI KABUPATEN SIMALUNGUN.

NO

Kecamatan

Kategori Puskesmas

Puskesmas Perkotaan

`-

Pedeaan

Terpencil/Sangat Terpencil

1

Silimakuta

Saribudolok

Saribudolok

2

Raya

Raya

Raya

`-

`-

3

Tanah Jawa

Tanah Jawa

Tanah Jawa

`-

`-

4

Hutabayu Raja

Rajamaligas

`-

Rajamaligas

`-

5

Hutabayu Raja

Hutbayu

`-

Hutbayu

`-

6

Panei

Panei Tongah

`-

Panei Tongah

`-

7

Pamatang Sidamanik

Pam. Sidamanik

`-

Pam. Sidamanik

`-

8

Sidamanik

Sarimatondang

`-

Sarimatondang

`-

9

Dolok Pardamean

Sipintuangin

`-

Sipintuangin

`-

10

Dolok Panribuan

Tiga Dolok

`-

Tiga Dolok

`-

11

Bandar

Perdagangan

12

Bandar Masilam

Bandar Masilam

`-

Bandar Masilam

`-

13

Pematang Bandar

Pematang Bandar

`-

Pematang Bandar

`-

14

Pematang Bandar

Kerasaan

`-

Kerasaan

`-

15

Raya Kahean

Sindar Raya

`-

Sindar Raya

16

Siantar

Batu Anam

17

Siantar

Silau Malaha

18

Gunung Malela

19

Perdagangan

Batu Anam

`-

`-

`-

`-

`-

`-

`-

Silau Malaha

`-

Simpang Bah Jambi

`-

Simpang Bah Jambi

`-

Jorlang Hataran

Tiga Balata

`-

Tiga Balata

`-

20

Girsang Sip.Bolon

Parapat

21

Haranggaol Horisan

Haranggaol

`-

Haranggaol

`-

22

PURBA

Tigarunggu

`-

Tigarunggu

`-

23

Silau Kahean

Negeri Dolok

`-

Negeri Dolok

`-

24

Bosar Maligas

Bosar Maligas

`-

Bosar Maligas

`-

25

Ujung Padang

Ujung Padang

`-

Ujung Padang

`-

26

Dolok Silau

Saran Padang

`-

Saran Padang

`-

27

Dolok Batu Nanggar

Serbelawan

Serbelawan

`-

`-

28

Tapian Dolok

Tapian Dolok

Tapian Dolok

`-

`-

29

Bandar Huluan

Bandar Huluan

Bandar Huluan

`-

`-

30

Paombean Pane

Panombean Pane

`-

Panombean Pane

`-

31

Gunung Maligas

Gunung Maligas

`-

Gunung Maligas

`-

32

Hatonduhan

Hatonduhan

`-

Hatonduhan

`-

33

Jawa Maraja B.Jambi

Jawa Maraja

`-

Jawa Maraja

`-

34

Pamatang Silimahuta

Pam. Silimahuta

`-

Pamatang Silimahuta

`-

Parapat

`-

Ditetapkan di Pamatang Raya Pada tanggal : BUPATI SIMALUNGUN

`-