Sk Bainuddin.docx

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TAKAL PASIR NOMOR : 013 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN (PKK) KELUARGA KAMPUNG TAKAL PASIR TAHUN 2018 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA Menimbang:

Mengingat:

a.

Bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat serta menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor kepala Kampung Takal Pasir perlu untuk mengangkat petugas kantor Kepala Kampung Takal Pasir;

b.

untuk maksud tersebut pada poin a diatas perlu untuk di tetapkan dalam keputusan Kepala Kampung tentang pengangkatan petugas Kantor Kepala Kampung Takal Pasir Tahun 2018.

1.

Undang-Undang Nomor14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 328);

2.

Undang-Undang Nomor44 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3893);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

7.

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014 Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahDaerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang PedomanPenataan Lembaga Kemasyarakatan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 16. Peraturan Menteri Desa, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; 23. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 10); 24. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163); 25. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245); Memperhatikan:

Demi terwujudnya pelayanan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan Bagi masyarakat di Kampung takal pasir.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

Pertama

:

Mengangkat nama yang terlampir pada lampiran Keputusan Ini sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakataan dalam meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Kampong takal pasir;

Kedua

:

Mengangkat Nama-nama sebagai mana terlampir;

Ketiga

:

Dalam Menjalankan Tugasnya sebagai pengurus tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kemasyarakatan (PKK) di kampong Takal Pasir.

Keempat

:

Segala beban biaya yang timbul dengan di keluarkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Takal Pasir Tahun Anggaran 2018;

Kelima

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ditemukan ketidak sesuaian akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkan di Pada tanggal

: Takal Pasir : 02 Januari 2018

KEPALA KAMPUNG TAKAL PASIR

SARMAN, S. Sos. I

Tembusan : 1. 2. 3.

Camat Singkil Ketua BPG Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TAKAL PASIR NOMOR : 013 TAHUN 2018

NAMA-NAMA PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KAMPUNG TAKAL PASIR

NO

NAMA

JABATAN

1

SITI NURIAH

KETUA

2

UMI KALSUM

SEKRETARIS

3

ASMAWATI

ANGGOTA

Ditetapkan di Pada tanggal

: Takal Pasir : 02 Januari 2018

KEPALA KAMPUNG TAKAL PASIR

SARMAN, S. Sos. I

Tembusan : 4. 5. 6.

Camat Singkil Ketua BPG Arsip