Sk Bab Ii Okee (repaired).docx

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI No.445/004/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENIMBANG : a. bahwa Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama harus memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat di daerah binaannya; b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Lampasi diperlukan petugas penanggung jawab Program serta pelaksanaannya di Puskesmas Lampasi; c. bahwa untuk penugasan Penanggung Jawab serta Pelaksana tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Puskesmas. MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN DI PUSKESMAS LAMPASI Menetapkan nama-nama staf Puskesmas Lampasi sebagai penanggung jawab program dan kegiatan di Puskesmas Lampasi sebagaimana terlampir; Nama-nama yang telah ditetapkan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing; Surat Keputusan ini belaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau ulang jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini. DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI Nomor : 445/004/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN DI PUSKESMAS LAMPASI NO

NAMA

NIP

JABATAN Kepala Puskesmas, Dokter Puskesmas Ka Sub Bag TU, Umum & Kepegawaian, Data & Informasi Dokter Puskesmas, Koordinator Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dokter Puskesmas, Penanggung Jawab Rawatan, Koordinator UKP Dokter Gigi Puskesmas, Koordinator UKM Imunisasi, Pelaksana Perawat Rawatan, Perkesmas Kesling, Kasir Pengeluaran, Koordinator Unit Layanan Pengaduan (ULP)

1

dr. Harika Putra

19860421 201101 1 001

2

Desi, SKM

19771202 199703 2 003

3

dr. Elfi Fadhliah Saleh

19850305 201101 2 002

4

dr. Pramudia Ananda

19890501 201603 2 007

5

drg. Hartati

19830904 201001 2 006

6

Ns.Yulnaini, S.Kep

19680617 198911 2 001

7

Neti Herawati

19670528 199003 2 002

8

Erna Yusna,SKM

19760504 200501 2 008

Promosi Kesehatan

9

Adip Pertiwi

19580807 199403 2 001

Apotek

10

Fitri Yetti, A.Md. Keb

19681219 199012 2 002

11

Rika Amalia,AMAK

19770428 200501 2 012

Koordinator KIA Pelaksana Labor, Pengelola Inventaris/Logistik

12

Novita Dewi, AMG

19781130 200501 2 006

Pelaksana Gizi

13

Fitri Yeni, AMKG

19840914 200803 2 001

14

Reksy Endika, AMKG

19830315 200501 2 002

15

Herlina Sari,A.Md.Kep

19840426 200901 2 002

Bendahara BLUD UKS/UKGS, Pelaksana Perawat Gigi Pelaksana Perawat Poli Umum, P2M, Haji, Surveilans, Rabies, Pengelola LP, Perkesmas Pelaksana Rekam Medik, SP2TP, Kasir Penerima

17

Novi Fitri Riandini.N, A.Md.RM Chintia Melasari, A.Md.Keb

18

Eni Siswanti, AMK

19760828 201101 2 003

19

Leni Nofrita, A.Md.Kep

19841114 201001 2 004

20

Sherly Octaria, A.Md.Keb

19881022 201001 2 005

16

19861128 201001 2 008 19860912 201001 2 016

Pustu Napar Pelaksana Perawat UGD, PTM, Klinik PTM/Lansia, Olah Raga, KJS, Perkesmas Pelaksana Perawat Poli Umum, P2TB, Kusta, Jiwa, Indera, Perkesmas Pelaksana KIA

21

Nofrina Yosephin, A.Md.Keb

19871109 201101 2 003

Pelaksana KIA, KB, Pengelola BOK

22

Afrial Ben Bella

19650627 199203 1 004

Pelaksana Rekam Medik

23

Radhiatul Hikmah, AMKL

19870803 201001 2 004

24

Bobi Hamzah

19830705 200501 1 005

25

Amelia Nomi

19811101 201001 2 011

Kesling Pelaksana Perawat Gigi, UKS/UKGS Gudang Obat, Pengelola JKN/Klaim, Pengelola Prolanis

26

Syafrul Madi

19701110 200701 1 007

27

Lia Meydian D.P.Amd Keb

03.4047.137627

28

Ade Irma Puspita. Amd. Keb

03.4.047.6318

29

Liza Fitria.Amd. Keb

03.4047.6321

30

Nelli Yarnita Amd. Keb.

03.4047.6813

31

Rini Mulia Putri.Amd Keb

03.4048.8447.

32

Feryna Rusdi Amd. Keb

03.4023.946

33

Hidayati. Amd Keb

03.4025.664

34

Riza Febriani. Amd .Keb

03.4025.669

35

Fefi Efriyeni.Amd.Keb

03.4.025668

36

Dila Oktaviona . Amd .Keb

03.4025.676

37

Erni Tanti Lubis.Amd.Keb

03.4047.6322

38

Gusti Yora.Amd.Keb

03.4.048.5898

39

Novi Ostia.Amd.Keb

03.4.047.6320

Poskeskel Labuh Baru

40

Nefrizal

Kontrak

Sopir

41

Attaria

Kontrak

42

Maulidya Fhazrin.Amd.Kep

Sukarela

Kebersihan Pelaksana Perawat Poli Umum, Staf Pengelola JKN/Klaim

43

Yessi Nelia.Amd.Keb

Sukarela

Staf Administrasi

44

Anisa Aulia.Amd.Keb

Sukarela

45

Nofrida Rani,Amd.Kep

Sukarela

Pelaksana KIA Pelaksana Perawat Poli Umum, Staf Pengelola Prolanis

46

Popi Shintya, Amd.Keb

Sukarela

Pelaksana Bidan Rawatan

47

Fren Rato Videsvel, Amd.Keb Sukarela

Pelaksana Bidan Rawatan

Satpam Poskeskel Balai Baru, Rawatan Pustu Parambahan Poskeskel Padang Kaduduak Poskeskel Sungai Durian, Rawatan Pustu Koto Panjang Dalam, Rawatan Poskeskel Poskeskel Rawatan Poskeskel Rawatan Poskeskel Rawatan

Koto Baru Kubu Gadang, Parambahan, Bunian,

Poskeskel Balai Kaliki Poskeskel Parik Muko Aia, Karu Rawatan Poskeskel Koto Panjang Padang, Rawatan

URAIAN TUGAS KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN PELAKSANA KEGIATAN PUSKESMAS LAMPASI

NO 1

NAMA JABATAN Kepala Puskesmas

          

2

Kasubag Tata Usaha

  

3

Umum & Kepegawaian

             

URAIAN TUGAS Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bimbingan dan supervisi. Sebagai penggerak pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Sebagai tenaga ahli pendamping Camat. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di puskesmas. Melakukan pengawasan melekat bagi seluruh pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan keuangan. Mengadakan koordinasi dengan Camat dan Lintas Sektoral dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menyusun perencanaan kegiatan Puskesmas dengan dibantu oleh staf Puskesmas. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Puskesmas. Melaporkan hasil kegiatan program ke Dinas Kesehatan Kota, baik berupa laporan rutin maupun khusus. Membina petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan . Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan di unit TU. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unit TU. Menggantikan tugas Kepala Puskesmas bila Kepala Puskesmas berhalangan hadir. Menyelenggarakan rapat di tingkat puskesmas. Membuat laporan kepegawaian (Absensi, DUK, lap.triwulan, tahunan ,dsb.) Mengetik SKP yang sudah di isi nilai oleh atasan langsung. Mendata dan mengarsipkan file pegawai. Mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat. Mengusulkan tunjangan pegawai (Penyesuaian Fungsional, Baju, dan lain-lain) Merekap Absensi (Ijin, Cuti, Sakit) Membuat Absensi Mahasiswa/siswa yang praktek di Puskesmas. Membuat perencanaan untuk pengembangan kualitas SDM staf puskesmas. Menyusun daftar pembagian tugas untuk staf puskesmas dengan persetujuan kepala puskesmas. Registrasi Surat Masuk dan Keluar. Melanjutkan disposisi Pimpinan. Membuat konsep surat. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian pengiriman semua laporan puskesmas.

     4

Data dan Informasi

           

5.

Koordinator UKP

  

6.

Koordinator UKM

  

7.

Koordinator Jejaring Faskes



 

Mengkoordinir kegiatan petugas bagian perbaikan sarana puskesmas. Mengarsipkan surat. Melakukan kegiatan yang bersifat umum. Mengkoordinir pembuatan spanduk yang bersifat umum. Melaksanakan pelayanan surat kesehatan dan rekomendasi kesehatan lainnya. Sebagai pusat data dan informasi puskesmas. Mengumpulkan dan mengecek laporan puskesmas sebelum dikirim ke dinas kesehatan. Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik,dll) Mengidentifikasi masalah program dari hasil visualisasi data dan menyerahkan hasilnya kepada koordinator perencanaan dan penilaian. Bersama-sama Tim data dan informasi menyusun semua laporan puskesmas (PTP, minilok, Lap. Tahunan, Stratifikasi, dsb.) Pencatatan dan pelaporan. Bertanggung jawab terhadap pengentrian dan pemeliharaan sistem data. Mengkoodinir seluruh laporan puskesmas dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan. Membantu kepala Puskesmas dalam pengelolaan data. Membantu petugas dalam pengelolaan data di unit masing-masing. Membuat profil puskesmas setiap tahunnya sesuai pedoman yang ada. Mengarsipkan dan melaporkan ke Dinas Kesehatan secara berkala. Bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan perorangan Bertindak sebagai verifikator penentuan poin remunerasi yang terkait dengan UKP Bertindak sebagai Manajer Pelayanan Kesehatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam gedung Bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat Bertindak sebagai verifikator penentuan poin remunerasi yang terkait dengan UKM Bertindak sebagai Manajer Program dan bersama dengan Pemegang Program bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dalam upaya koordinasi fasilitas pelayanan kesehatan yang melibatkan pustu/poskeskel/swasta Melakukan supervisi dan pembinaan kepada pustu/poskeskel/faskes swasta sesuai dengan jadwal yang dibuat Bertindak sebagai Penanggung Jawab Volunter

8.

Koordinator Unit Layanan Pengaduan (ULP)

  

9.

Bendahara BLUD

    

10.

Kasir Penerima

    

11.

Kasir Pengeluaran

 

12.

13.

14.

Inventaris / Logistik

  

Pengelola JKN

  

Pengelola BOK

   

15.

Pengelola Prolanis

   

16.

Rekam Medik dan Pendaftaran (Loket

   

yang telah dibentuk Puskesmas bersama dengan Pemegang Program Mengelola kotak saran. Menerima, mengelola dan meneliti semua laporan pengaduan yang masuk dari berbagai sumber Melaporkan hasil laporan pengaduan yang sudah diteliti kepada Kepala Puskesmas Melakukan perencanaan keuangan. Merealisasikan keuangan Membuat pembukuan/penutupan kas. Mengambil gaji & dana operasional serta yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. Membayar pajak yang timbul dari kegiatan puskesmas. Pencatatan dan Pelaporan. Mengkoordinir kasir-kasir di Puskesmas. Menerima setoran dari masing-masing unit pelayanan. Melakukan setoran perda ke kas daerah Pencatatan dan Pelaporan. Membantu Bendahara BLUD dalam realisasi keuangan Pencatatan dan Pelaporan. Menyusun perencanaan dan evaluasi Penerimaan dan pengeluaran logistik Pengecekan terhadap keadaan logistik (registrasi barang) KIR Pencatatan dan pelaporan Melakukan pendataan jumlah peserta JKN termasuk yg memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas. Penyuluhan tentang JKN. Pencatatan dan pelaporan JKN. Membuat perencanaan penggunaan dana BOK sesuai dengan petunjuk teknis Melakukan koordinasi dengan pemegang program sehingga perencanaan yang dilakukan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan Pencatatan dan Pelaporan Melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait dengan kegiatan Prolanis Membuat perencanaan terkait dengan kegiatan prolanis/klub andakhara (senam, klub edukasi, pemeriksaan laboratorium) Bersama dengan staf pengelola mengadakan kegiatan senam dan klub edukasi sesuai jadwal yang ditentukan Melakukan pencatatan dan pelaporan Melaksanakan Pelayanan pendaftaran sesuai ketentuan berlaku. Mencetak kartu berobat. Mengarahkan, membantu dan memberikan

  

17.

Poliklinik Umum

      

18.

Poliklinik KIA

   

19.

Poliklinik Gigi

    

20.

Poliklinik KB

   

21.

Poliklinik Imunisasi

22.

Unit Gawat Darurat (UGD)

         

penjelasan tentang jenis pelayanan di puskesmas serta tata cara pelayanan. Mengelola meja informasi pelayanan puskesmas. Bertanggung jawab atas pemeliharaan inventaris puskesmas di ruang loket. Bertanggung jawab terhadap alur pelayanan di puskesmas. Perencanaan, pencatatan dan pelaporan. Melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan bagi usia > 6 tahun. Menentukan pemeriksaan dan tindakan penunjang Melaksanakan rujukan Memberikan surat keteranga sakit / sehat / buta warna. Bertanggung jawab atas pemeliharaan alat medis dan non medis di poli Umum. Perencanaan, pencatatan dan pelaporan pelayanan. Melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun dan ibu hamil serta menyusui. Menentukan pemeriksaan dan tindakan penunjang. Melaksanakan rujukan. Bertanggung jawab atas pemeliharaan alat medis dan non medis di poli anak. Perencanaan, pencatatan dan pelaporan. Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Menentukan pemeriksaan dan tindakan penunjang. Melaksanakan rujukan. Bertanggung jawab atas pemeliharaan alat medis dan non medis di poli gigi. Perencanaan, pencatatan dan pelaporan. Melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana seperti (pil KB, Suntik KB, IUD, dll) Bertanggung jawab atas pemeliharaan alat medis, non medis di poli KB. Menentukan pemeriksaan dan tindakan penunjang. Melaksanakan rujukan. Perencanaan, pencatatan dan pelaporan. Melaksanakan pelayanan Imunisasi. Bertanggung jawab atas pemeliharaan alat medis dan non medis di poli Imunisasi. Perencanaan, pencatatan dan pelaporan. Melaksanakan pelayanan gawat darurat. Mengkoordinir kegiatan P3K. Mempersiapkan semua kebutuhan, jadwal acara dan petugas P3K. Melaksanakan sterilisasi alat dan bahan medis. Melaksanakan pemeriksaan EKG.

  

23.

24.

Konsultasi Gizi

Laboratorium

          

25.

Apotek dan Gudang Obat

        

26.

Pustu dan Poskeskel

      

27.

Program KIA



Melaksanakan rujukan. Bertanggung jawab terhadap Ambulance. Bertanggung jawab atas pemeliharaan alat medis dan non medis di UGD. Perencanaan, pencatatan dan pelaporan. Melaksanakan pelayanan dan konsultasi gizi. Bertanggung jawab atas pemeliharaan alat medis dan non medis di poli Gizi. Perencanaan, pencatatan dan pelaporan. Melaksanakan pelayanan laboratorium sesuai indikasi dokter. Merencanakan kebutuhan bahan alkes dan reagen dalam setahun. Pemeriksaan khusus TB / cross check Menjamin hasil, alat dan bahan sesuai standar. Melaksanakan rujukan. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium di luar gedung bila diperlukan. Bertanggung jawab atas pemeliharaan alat medis dan non medis di laboratorium. Perencanaan, pencatatan dan pelaporan. Melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai resep. Memberikan penjelasan tentang obat sesuai kaidah. Mencetak resep. Bertanggung jawab atas pemeliharaan alat medisdan non medis di apotek dan gudang obat. Merencanakan amprahan dan pengadaan obat serta pendistribusisan obat. Penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan obat puskesmas, pustu dan poskesdes. Pengecekan obat di puskesmas, pustu dan poskesdes (kerapian dan kebersihan gudang obat) Penyuluhan cara pemakaian obat yang benar di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes. Bertindak sebagai tim ahli kepala kelurahan dalam pembangunan kesehatan di wilayah kelurahan Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas dan memberikan laporan tentang perkembangan kesehatan di wilayah kerja Perpanjangan tangan seluruh program di Puskesmas Menggerakkan, mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat diwilayahnya. Membantu upaya masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan. Melaksanakan pelayanan kesehatan. Pencatatan dan pelaporan. Pemeliharaan kesehatan Ibu dari hamil, melahirkan dan menyusui, serta bayi, anak balita dan anak pra sekolah.



 

 

         

28.

Program Kesehatan Remaja

29.

Program KB

30.

Program UKS/UKGS

           

Imunisasi TT 2 kali pada bumil dan imunisasi pada bayi berupa BCG, DPT, polio dan Hb sebanyak 3 kali serta campak sebanyak 1 kali berkoordinasi dengan program imunisasi. Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA, gizi dan perkembangan anak. Pelayanan KB kepada semua PUS, dengan perhatian khusus kepada mereka yang melahirkan anak berkali-kali karena termasuk golongan ibu beresiko tinggi (resti) berkoordinasi dengan program KB. Pengobatan bagi ibu untuk jenis penyakit ringan. Kunjungan rumah untuk perkesmas, bagi yang memerlukan pemeliharaan, memberi penerangan dan pendidikan kesehatan dan untuk mengadakan pemantauan pada mereka yang lalai mengunjungi puskesmas serta meminta agar mereka datang ke puskesmas lagi. Pembinaan dukun bayi. Melaksankan Audit maternal dan perinatal (AMP). Bertanggung jawab terhadap cakupan dan keberhasilan indikator SPM KIA. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan KIA di Posyandu. Pembinaan Klinik bersalin dan BPS di wilayah kerja. Melakukan PWS KIA. Pengawasan Mutu pelayanan bersalin dan KIA. Pengawasan & bimbingan kepada Taman Kanak-kanak. Pemantauan / pelaksanaan DDTKA pada bayi, anak balita dan anak pra sekolah. Melakukan koordinasi dengan Program HIV/AIDS untuk pemeriksaan darah bagi penderita TB Perencanaan,Pencatatan dan pelaporan. Penyuluhan ke sekolah (SMP, SMA). Pembinaan & konseling remaja. Pendataan jumlah remaja usia 10-14 tahun Pencatatan & pelaporan. Komunikasi Informasi & Edukasi (KIE). Pelayanan kontrasepsi. Pembinaan dan Pengayoman Medis kontrasepsi peserta KB. Pelayanan rujukan KB. Pencatatan dan Pelaporan. Inventaris jumlah sekolah, jumlah murid dan sarana UKS Melakukan pembinaan dan penilaian sekolah sehat di wilayah kerja dan mengusulkan kepada Camat untuk diikutkan dalam lomba sekolah sehat melalui Kepala Puskesmas

  

31.

Program UKGM/UKGMD

32.

Program Lansia

     

       

33.

Program Kesehatan Jiwa

    

34.

35.

Program Kesehatan Olahraga

    

Program Imunisasi

      

Melaksanakan program UKS melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah. Aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Penjaringan kesehatan peserta didik baru kelas 1. Pengobatan ringan, pertolongan dan rujukan. Pembinaan dan Pelatihan dokter kecil. Perencanaan, Pencatatan dan pelaporan. Menyusun perencanaan program. Melaksakan UKGM dan UKGMD. Pelayanan berupa pemeriksaan, perawatan, pengobatan,penambalan, pencabutan, pembersihan karang gigi serta rujukan gigi dan mulut serta rujukan. Pencatatan dan pelaporan. Pendataan lansia Kegiatan promotif dengan penyuluhan gizi, kes. dimasa tua, agama,dll ke masyarakat dan kelompok lansia. Senam kesegaran jasmani. Meningkatkan PSM dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kegiatan preventif dengan pemeriksaan berkala. Kegiatan pengobatan melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Kegiatan pemulihan untuk mengembalikan fungsi organ yang telah menurun. Pelaksanaan Poswindu setiap bulannya. Perencanaan, Pencatatan dan pelaporan. Memberi penyuluhan kepada masyarakat. Mengenali penderita yang memerlukan pelayanan kesehatan psikiatri. Memberi pertolongan pertama psikiatri, member pengobatan atau merujuk pasien ke RS jiwa. Kunjungan ke rumah penderita. Pelatihan kader Kesehatan Jiwa. Perencanaan, Pencatatan dan pelaporan. Penyuluhan tentang kesehatan olahraga. Melaksanakan upaya kesehatan olahraga kepada masyarakat khususnya peserta olah raga/atlet dan anak sekolah. Pencatatan dan pelaporan. Pelaksanaan Imunisasi Polio, Campak, HB, BCG, DPT pada bayi ditempat pelayanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu dan pustu ). Pelaksanaan Imunisasi TT pada BUMIL & WUS ditempat pelayanan kesehatan. Penyuluhan imunisasi dan sweeping ke rumah target yang tidak datang ke tempat pelayanan kesehatan. Pelaksanaan BIAS di tiap SD oleh tim Puskesmas dan kader. Pengambilan Vaksin ke Dinkes. Sterilisasi alat dan pemeliharaan Coldchain di

   

36.

Program Surveilans

37.

Program Pneumonie

38

Program Diare

                

39.

Program DHF

        

40.

Program P2M

     

Puskesmas atau Pustu. Merencanakan persediaan dan kebutuhan vaksin secara teratur. Monitoring penyimpanan vaksin dan suhu Coldchain. Menjaga mutu pelaksanaan pelayanan imunisasi dan vaksin. Melaksanakan penyuluhan dan kerja sama lintas sector. Perencanaan,Pencatatan dan pelaporan. Berperan aktif secara dini melakukan pengamatan terhadap penderita, kesling, perilaku masyarakat dan perubahan kondisi. Melaksanakan SARS penyakit menular. Analisis tentang KLB. Penyuluhan kesehatan secara intensif. Perencanaan, pencatatan dan pelaporan Penyuluhan tentang pneumonie. Penemuan secara dini penderita pneumonie. Pengobatan penderita dan melakukan rujukan jika diperlukan. Perencanaan, pencatatan dan pelaporan kasus. Penyuluhan untuk memasyarakatkan hidup bersih dan sehat serta memasyarakatkan oralit. Surveillance yaitu mengurangi dan menghindari kontak untuk mencegah penyebaran kasus. Penemuan dan pengobatan penderita diare di dalam maupun di luar gedung. Aktif dalam penyelidikan KLB/peningkatan kasus. Bertanggung jawab pembinaan pengobatan diare sesuai standar. Melaksanakan perencanaan dan pemberian obat cacing di SD. Pelatihan kader tentang diare dan distribusi oralit di posyandu. Perencanaan, pencatatan dan pelaporan. Penentuan target sasaran, khususnya di desa endemis DHF. Penyuluhan tentang DHF. Pemberantasan vektor melalui PJB dan PSM serta pelaksanaan ULV di wilayah kerja. Penemuan dan pengobatan penderita. Pencatatan dan Pelaporan. Melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi DHF. Pemeriksaan larva. Pemantauan/monitoring jumantik desa endemis. Pertemuan berkala jumantik Rekapitulasi laporan jumantik Melaksanakan SARS DHF. Perencanaan, pencatatan dan pelaporan. Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan di unit P2M. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya.

 41.

Program TB

 

 

42.

Program Rabies

   

43.

Program Kusta

     

44.

45.

Program Perkesmas

Pengelola Lembaga Pemasyarakatan

      

46.

Program Kesehatan Lingkungan

 

    

Ikut secara aktif mencegah dan mengawasi terjadinya peningkatan kasus penyakit menular serta menindak lanjuti terjadinya KLB. Penyuluhan tentang TBC serta kunjungan dan follow up ke rumah pasien. Penemuan secara dini penderita TBC dengan melakukan koordinasi intensif dengan Pustu/Poskeskel serta volunteer yang telah terbentuk Koordinasi dengan petugas laboratorium terhadap penderita/tersangka TBC untuk mencari BTA + Melakukan koordinasi dengan Program HIV/AIDS untuk pemeriksaan darah bagi penderita TB Pengobatan penderita secara lengkap. Pencatatan dan Pelaporan kasus. Pencatatan pasien yang digigit HPR ( Hewan Penular Rabies) Pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) bagi pasien digigit anjing. Pengamprahan dan pencatatan pemakaian VAR. Pembuatan laporan pasien dan vaksin. Penyuluhan tentang Kusta. Penemuan Penderita Kusta dengan pemeriksaan kontak, pemeriksaan anak sekolah dan case survei. Memberikan pengobatan yang tepat sesuai diagnosa dan klasifikasinya. Melakukan pencegahan cacat dengan mengawasi dan mengevaluasi pengobatan. Pencatatan dan Pelaporan. Kunjungan rumah ke keluarga rawan. Membuat renstra masing-masing kasus keluarga rawan, resti, penyakit kronis, KKp dan penyuluhan. Pencatatan dan pelaporan. Melakukan koordinasi dengan pihak LP dalam melakukan pembinaan terutama terkait kesehatan terhadap masyarakat LP Melakukan kunjungan ke LP sesuai dengan jadwal yang telah dilakukan Berkoordinasi dengan lintas program untuk penemuan dan pengobatan penyakit terutama penyakit menular Menyusun perencanaan dan evaluasi di unit kesling. Mengurangi bahkan menghilangkan semua unsur fisik dan lingkungan yang memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat melalui penyuluhan kesling. Penyehatan air bersih. Pengawasan depot isi ulang air minum. Penyehatan pembuangan sampah. Penyehatan lingkungan dan pemukiman. Penyehatan pembuangan air limbah.

     

47.

Program Gizi

 









         

48.

Program Mata

   

Penyehatan makanan dan minuman. Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum. Pengawasan tempat pengelolaan pestisida. Pelaksana perundangan di bidang kesehatan lingkungan. Pembakaran sampah medis dan penelolaan sampah non medis. Pengawasan pemisahan sampah di puskesmas dan jejaringnya. Perencanaan,Pencatatan dan pelaporan. Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). o Penimbangan Bayi & menginventaris jumlah dan sarana posyandu o Pemetaan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) o Penggunaan ASI Ekslusif o Pengukuran LILA WUS o Penyuluhan UPGK Penanggulangan Anemia Gizi Besi o Distribusi Tablet Fe o Distribusi Sirup Fe o Penyuluhan o Pengadaan Bahan dan Obat Fe Penanggulangan GAKI o Monitoring Garan Beryodium o Koordinasi LS / LP o Penyuluhan o Pengadaan bahan Iodina Test Penanggulangan Defisiensi Vit. A o Balita o Ibu Nifas o Penyuluhan o Pengadaan Obat SKPG o PSG (Pengadaan blanko dan pelaksanaan PSG) o PKG o Koordinasi LS/LP o Pemetaan Kecamatan Rawan Pangan o Intervensi kasus gizi buruk/pemberian PMT o TBABS Pengembangan Pojok Gizi (POZI). Penanganan GIZI BURUK. Penemuan Kasus. Pengelolaan balita gizi buruk. Pengobatan gizi buruk umum dan spesialistik serta rujukan. Melakukan pemantauan berkala perkembangan balita gizi buruk. Perencanaan dan penyedian PMT dan Obat. Pelaporan dan pedokumentasian. Pembinaan dan Evaluasi. Pemeliharaan alat dan mutu pelayanan serta mutu alat ukur gizi. Perencanaan, pencatatan dan pelaporan. Menyusun perencanaan dan evaluasi. Pengobatan kasus lama dan baru. Pemeriksaan mata, tes buta warna dan



49.

Program Posyandu

       

50.

Program Toga

     

51.

Program UKK

  

52.

Program Promosi Kesehatan

   



  

penyuluhan. Merujuk pasien dan kerjasama dengan RS Indra. Pencatatan dan pelaporan. Menyusun jadwal posyandu. Menyusun jadwal petugas puskesmas untuk pelayanan posyandu dari unsur Pembina Posyandu, KIA, Juru Imunisasi dan KB. Melaksankan Absensi petugas pelayanan posyandu. Melakukan pembinaan kader posyandu. Koordinasi lintas sector. Bertanggung jawab terhadap peningkatan strata posyandu. Bertanggung jawab untuk persiapan dan pembinaan perlombaan posyandu. Memastikan distribusi PMT posyandu. Perencanaan, Pencatatan dan pelaporan. Pembinaan pengobat tradisional. Kerjasama dengan pengobat tradisional, agar merujuk pasiennya ke puskesmas/RS bila menderita sakit yang berbahaya. Penyuluhan pada masyarkat dan pengobat tradisional. Sosialisasi obat-obat tradisional dan manfaatnya. Pendataan semua kelompok kerja yang ada di wilayah kerja. Penyuluhan dan pembinaan terhadap kesehatan pengusaha/pekerja. Membina kelompok kerja dengan pelaksanaan K3 (keselamatan dan Kesehatan Kerja) Pencatatan dan pelaporan. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan promosi kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan promosi dilakukan bersama-sama dengan koordinator program yang terkait. Kegiatan dalam Gedung. o Penyuluhan langsung kepada perorangan maupun kelompok penderita di Puskesmas / Pustu. o Penyuluhan tidak langsung melalui Media Poster /Pamflet. Kegiatan di luar Gedung o Penyuluhan melalui media masa, radio pemutaran Film,siaran keliling maupun media tradisional. o Penyuluhan kelompok melalui posyandu dan sekolah. Pencatatan dan pelaporan. Pemeliharaan alat penyuluhan. Mengelola Media informasi Kesehatan Puskesmas (facebook, website, sms center)

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI No.445/005/SK-A/Pusk-LPS/I-/2016 TENTANG KEWAJIBAN MENGIKUTI PROGRAM ORIENTASI BAGI KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB PROGRAM & PELAKSANA KEGIATAN YANG BARU DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENIMBANG

:

a. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya kegiatan pelayanan yang sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan yang baru di Puskesmas Lampasi; b. bahwa petugas yang namanya tersebut dalam keputusan untuk memenuhi persyaratan pengetahuan, keteraampilan dan kemampuan petugas baru Puskesmas Lampasi, maka diperlukan orientasi bagi petugas baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Lampasi.

MENGINGAT

:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03); 5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3); 6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 1) MEMUTUSKAN

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI TENTANG INDIKATOR PELAYANAN DI PUSKESMAS LAMPASI

MENETAPKAN

KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

Menetapkan tentang Kewajiban Mengikuti Program Orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan yang Baru di Puskesmas Lampasi Tahun 2016; Jadwal dan uraian tugas Orientasi petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Kedua dijelaskan dalam Lampiran Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirobah kembali sebagaimana mestinya jika ditemukan kekeliruan dalam penetapannya. DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI Nomor : 445/005/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG KEWAJIBAN MENGIKUTI PROGRAM ORIENTASI BAGI KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN PELAKSANAN KEGIATAN YANG BARU DI PUSKESMAS LAMPASI TAHUN 2016

a. Sebelum melaksanakan tugas di Puskesmas Lampasi, petugas baru melaksanakan orientasi / pengenalan Puskesmas. b. Masa orientasi / pengenalan selama 3 hari kerja. c. Jadwal orientasi petugas baru: 1. Hari ke I : Perkenalan dengan semua staf puskesmas, mengetahui struktur organisasi, dari struktur fungsional dan mekanisme kerja di masing-masing bidang. 2. Hari ke II : mengetahui pembagian tugas dan uraian tugas masingmasing petugas dan mempelajari protap-protap yang ada. 3. Hari ke III : memantapkan orientasi hari ke I & II serta menyaksikan dan mengikuti langsung pelaksanaan tugas sehari-hari di Puskesmas. 4. Setelah menjalani orientasi selama 3 hari, petugas baru mendapatkan tugas dalam uraian tugasnya. 5. Pada hari ke IV petugas baru melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan.

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI No.445/006/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENIMBANG

:

a. bahwa untuk menjalankan kegiatan pelayanan di Puskesmas Lampasi diperlukan penyusunan Visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Lampasi.

MENGINGAT

:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03); 5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3); 6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 1). MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI TENTANG INDIKATOR PELAYANAN DI PUSKESMAS LAMPASI Menetapkan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas Lampasi Tahun 2016; Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas Lampasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirobah kembali sebagaimana

mestinya jika penetapannya.

ditemukan

kekeliruan

dalam

DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI Nomor : 445/006/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS LAMPASI a. Visi Puskesmas Lampasi, yaitu: “Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat wilayah kerja Puskesmas Lampasi melalui pelayanan kesehatan berkualitas dalam upaya

meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat agar masyarakat mandiri dan sehat secara fisik, mental dan sosial ” b. Misi Puskesmas Lampasi, yaitu: 1. Menggerakkan Pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan. 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 3. Memilihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu,merata dan terjangkau secara paripurna dengan berpedoman kepada etika dan profesionalisme. 4. Memilihara dan meningkatkan kesehatan individu,keluarga dan masyarakat termasuk lingkungannya. c. Tujuan Puskesmas Lampasi, yaitu: 1. Tujuan Umum “Meningkat kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Masyarakat Payakumbuh Selatan yang mandiri untuk hidup sehat” 2. Tujuan Khusus a. Meningkatkan mutu tenaga kesehatan yang profesional di bidangnya melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan kesehatan. b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu di Puskesmas yang sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap) untuk memenuhi atau melebihi kepuasan pelanggan. c. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas secara terus menerus dengan Manajemen Kualitas Terpadu (Total Quality Management) d. Tata Nilai Puskesmas Lampasi, yaitu: 1. Bertindak Cepat dan Tepat  Cepat mengambil keputusan dalam memberikan pelayanan atau tindakan kesehatan, terhadap kasus/masalah yang bisa bersifat mendadak maupun mendesak.  Tepat dalam melaksanakan proses pelayanan kesehatan sesuai prosedur tetap (protap) atau standar operasional prosedural (SOP) yang telah ditentukan. 2. Berpihak kepada masyarakat  Masyarakat sebagai subjek pelayanan, berhak menentukan jenis pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai masalah yang dihadapinya.  Masyarakat sebagai objek pelayanan, wajib diberikan pelayanan kesehatan yang bermutu agar mencapai derajat kehatan yang optimal. 3. Menegakkan kedisiplinan  Disiplin kerja : menegakkan semangat kerja dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau sasaran pelayanan.  Disiplin administrasi : melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan secara tertib, teratur, terarah, terbuka dan terukur. 4. Menunjukkan transparansi  Menunjukkan keterbukaan pelayanan, dengan aturan kerja yang jelas, ringkas dan tuntas sehingga bisa dipahami oleh sasaran pelayanan.  Menunjukan keterbukaan anggaran, sesuai tata hukum dan peraturan yang berlaku dalam lingkup pelayanan kesehatan. 5. Mewujudkan akuntabilitas





Hasil kegiatan pelayanan diarahkan secara bertanggungjawab terhadap institusi internal didalam lingkup pelayanan kesehatan dan kepada institusi eksternal diluar lingkungan pelayanan kesehatan. Tanggungjawab terhadap masyarakat, sangat penting sekali karena menyangkut upaya peningkatan pemberdayaan derajat kesehatan masyarakat secara holistik.

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI NOMOR : 445/007/SK-A/Pusk-LPS/I/2016

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENGINGAT

:

a. bahwa agar pelayanan di Puskesmas Lampasi dapat terlaksana dengan mutu yang baik, perlu adanya pemberian pendelegasian wewenang jika dalam suatu keaadaan petugas tidak dapat melaaksanakan tugasnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Lampasi.

MENIMBANG

:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03); 5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3); 6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN MENETAPKAN KESATU

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI PUSKESMAS LAMPASI : Keputusan Kepala Puskesmas Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagori tentang Pendelegasian Wewenang di Puskesmas Lampasi Tahun 2016;

KEDUA

:

KETIGA

:

Pendelegasian wewenang petugas di Puskesmas Lampasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirobah kembali sebagaimana mestinya jika ditemukan kekeliruan dalam penetapannya DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

LAMPIRAN 1 Nomor : 445/007/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI PUSKESMAS LAMPASI SURAT PENDELEGASIAN WEWENANG No : 445/007/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 Yang bertanda tangan di bawah ini:

No 1.

2.

Nama

NIP

Pangkat/ Golongan dr. Elfi Fadhliah 19850305 201101 III c Saleh 2 002 dr. Pramudia 19890501 201503 III b Ananda 2 007

Jabatan Dokter Puskesmas, Koordinator Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dokter Puskesmas, Penanggung Jawab Rawatan, Koordinator UKP

Dengan ini memberikan pendelegasian wewenang kepada: No

Nama

1.

Herlina Sari,A.Md.Kep

2.

Eni Siswanti, AMK

Fitri Yetti, A.Md. Keb Sherly Octaria, 4. A.Md. Keb Chintia Melasari, 5. A.Md. Keb Liza Fitria, Amd. 6. Keb Gusti Yora, A.Md. 7. Keb Ade Irma Puspita, 8. A.Md. Keb Rini Mulia Putri, 9. A.Md Keb Lia Meydian D.P. 10. A.Md Keb 3.

NIP

Jabatan

Pelaksana Perawat Poli 19840426 200901 2 Umum, P2M, Haji, 002 Surveilans, Rabies, Pengelola LP, Perkesmas Pelaksana Perawat 19760828 201101 2 UGD, PTM, Klinik 003 PTM/Lansia, Olah Raga, KJS, Perkesmas 19681219 199012 2 Koordinator KIA 002 19881022 201001 2 Pelaksana KIA 005 19860912 201001 2 Pustu Napar 016 03.4047.6321

Poskekel Padang Kaduduak

03.4.048.5898

Poskeskel Koto Panjang Padang, Rawatan

03.4.047.6318

Pustu Parambahan

03.4048.8447. 03.4047.137627

Pustu Koto Panjang Dalam, Rawatan Poskekel Balai Baru, Rawatan

a. Untuk menjalankan tugas yang telah didelegasikan selama saya tidak berada di tempat kerja (puskesmas) atau di wilayah kerja Puskesmas Lampasi. b. Dalam menjalankan tugas pendelegasian tersebut diharapkan harus sesuai dengan SOP yang telah ditentukan atau Buku Pedoman Puskesmas Lampasi dan atau berkonsultasi pada petugas bersangkutan. c. Semua resiko yang terjadi akibat pendelegasian wewenang ini merupakan tanggung jawab petugas yang memberikan pendelegasian. d. Surat ini berlaku sejak diterbitkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kesalahan. Payakumbuh, ____________________

Petugas yang mendelegasikan didelegasikan

Petugas

( ) ) NIP._____________________ NIP.____________________

(

Diketahui: Kepala Puskesmas Lampasi

dr. HARIKA PUTRA NIP. 19860421 201101 1 001

LAMPIRAN 2 Nomor : 445/007/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI PUSKESMAS LAMPASI JENIS WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN No : 445/007/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 Jenis Wewenang yang di Delegasikan sesuai dengan Tupoksi Perawat : 1. Anamnesa

yang

2. 3. 4. 5.

Pemeriksaan fisik Diagnosa Perawat Tindakan Pengobatan Obat-obatan yang boleh diresepkan oleh Perawat atau Bidan adalah : a. Paracetamol b. GG c. CTM d. Captopril e. Dexamethasone f. Obat Batuk Hitam g. Piroxicam h. Asam Mefenamat i. Ibuprofen j. Amoxicilin k. Antasida l. Salep Mata (Chlorampenicol) m. Tetes Mata (Chlorampenicol) n. Salep Kulit (Polymisn, Bacytracm, Gentanism, Hidrocortison, Betametasone)\ o. Salep 2-4 p. Tetes Telinga (Fend Glyserm) q. Zinc r. Oralit s. Cotrimoxa Zole Syrup Anak t. Kalium Permagaenat u. Vitamin B1, B6, B12 6. Resume

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI No.445/008/SK-A/Pusk-LPS/I/2016

TENTANG PENGENDALIAN DOKUMEN DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENIMBANG

: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan /program dan pelayanan kesehatan Puskesmas perlu dibentuk sistem pengendalian dokumen di Puskesmas Lampasi agar memudahkan didalam pengelolaan, penyimpanan dan pencarian untuk diberlakukan b. pelaksanaannya; bahwa pedoman didalam pengelolaan dokumen di Puskesmas, baik dokumen yang bertalian dengan dokumen administrasi Puskesmas maupun dokumen c. akreditasi Puskesmas: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Lampasi.

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2. 5063); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, 3. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan 4. Lembaran Negara Nomor 53); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 5. Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 6. tentang Puskesmas; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Tehnik Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN : MENETAPKAN KESATU KEDUA

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI TENTANG PENGENDALIAN DOKUMEN DI PUSKESMAS LAMPASI : Penetapan Pengendalian Dokumen Di Puskesmas : Lampasi; Sistem Pengendalian dokumen di Puskesmas wajib mentaati ketentuan dalam kebijakan ini sebagaimana

KETIGA

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak : terpisahkan dari surat keputusan ini; Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

LAMPIRAN Nomor : 445/008/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN DOKUMEN DI PUSKESMAS LAMPASI 1. Pengendalian Dokumen Puskesmas dengan sistem pengelolaan dokumen / surat-menyurat, yang meliputi sistem penomoran maupun penyimpanan dokumen Puskesmas, baik dokumen perkantoran maupun dokumen akreditasi Puskesmas;

2. Dokumen eksternal adalah : buku, peraturan, standar, surat keputusan, kebijakan yang merupakan acuan/referensi didalam penyusunan dokumen akreditasi Puskesmas; 3. Dokumen/Arsip Aktif adalah dokumen yang frekuensi pemakaian masih tinggi/masih dipakai didalam kegiatan, dan masih disimpan diunit-unit pelayanan; 4. Dokumen/Arsip Inaktif adalah dokumen yang frekuensi pemakaiannya sudah rendah/ sudah tidak dipakai, untuk dokumen rekam medic apabila pasien yang sudah mati atau sudah pindah; 5. Master Dokumen adalah dokumen akreditasi yang telah lengkap/telah dinomori, disyahkan dan ditandatangani namun belum dibubuhi cap Puskesmas; 6. Kelompok Dokumen adalah kelompok jenis-jenis dokumen /rekaman (contoh kelompok SPO);

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI

No. 445/009/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG KOMUNIKASI INTERNAL DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENIMBANG

:

a. bahwa agar pelayanan di Puskesmas Lampasi dapat terlaksana dengan baik dan terkendali, perlu adanya komunikasi yang baik diantara petugas puskesmas yang ada; b. bahwa diperlukan suatu komunikasi internal untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi di Puskesmas dan mencarikan solusinya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Lampasi.

MENGINGAT

:

a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 Tanggal 25 April 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws ) di Puskesmas; e. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03); f. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3); g. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 1). MEMUTUSKAN

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI TENTANG KOMUNIKASI INTERNAL DI PUSKESMAS LAMPASI Keputusan Kepala Puskesmas Lampasi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tentang Komunikasi Internal di Puskesmas Lampasi Tahun 2016;

MENETAPKAN KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEEMPAT

:

Komunikasi internal dilakukan berdasarkan jenjang organisasi yang telah disusun yang dapat dilakukan dari bawah ke atas ataupun sebaliknya; Komunikasi internal yang dimaksud dalam diktum dua dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui rapat rutin Puskesmas; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirobah kembali sebagaimana mestinya jika ditemukan kekeliruan dalam penetapannya. DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI No. 445/010/SK-A/Pusk-LPS/I/2016

TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENIMBANG

:

a. bahwa agar pelayanan di Puskesmas Lampasi dapat terlaksana dengan baik dan terkontrol, perlu adanya manajemen risiko dalam mengidentifikasi, menganalisa dan menjawab faktor-faktor risiko pada kegiatan di Puskesmas Lampasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Lampasi.

MENGINGAT

:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 Tanggal 25 April 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws ) di Puskesmas; 5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03); 6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3); 7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 1). MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KESATU

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DI PUSKESMAS LAMPASI Keputusan Kepala Puskesmas Lampasi Kecamatan Lamposi tentang Penerapan Manajemen Risiko di Puskesmas Lampasi Tahun 2016;

KEDUA

:

KETIGA

:

Penerapan Manajemen Risiko di Puskesmas Lampasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirobah kembali sebagaimana mestinya jika ditemukan kekeliruan dalam penetapannya. DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

LAMPIRAN Nomor : 445/010/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DI PUSKESMAS LAMPASI PENDAHULUAN A.LATAR BELAKANG Keselamatan (safety) telah menjadi isu global termasuk keselamatan Puskesmas. Ada lima isu penting yang terkait dengan keselamatan (safety) Puskesmas yaitu :

a. keselamatan pasien (patient safety), b. keselamatan pekerja atau petugas kesehatan, c. keselamatan bangunan dan peralatan Puskesmas yang bisa berdampak terhadap d. keselamatan pasien dan petugas, e. keselamatan lingkungan (green productivity) yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan dan keselamatan “bisnis” Puskesmas yang terkait dengan kelangsungan hidup Puskesmas. Kelima aspek keselamatan Puskesmas tersebut sangat penting untuk dilaksanakan di setiap Puskesmas , yang harus dikelola secara professional, komprehensif dan terintegrasi. Di Puskesmas terdapat ratusan macam obat, berbagai bahan-bahan Lampasiaya, beragam alat kesehatan dengan berbagai teknologi yang semakin canggih dan berkembang dengan pesat, bermacam jenis tenaga profesi dan non profesi yang memberikan pelayanan. Keberagaman dan kerutinan pelayanan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik, berisiko menimbulkan insiden. Karena itu Puskesmas Lampasi perlu melakukan pengelolaan risiko dalam suatu manajemen risiko yang professional, komprehensif dan terintegrasi, agar insiden dapat diminimalisasi dan dicegah sedini mungkin. B.TUJUAN Sebagai acuan dalam melaksanakan program manajemen risiko di Puskesmas Lampasi. C.SASARAN 1. Tersedianya pedoman manajemen risiko dan 2. Tersedianya bukti sosialisasi pedoman manajemen risiko kepada pimpinan unit layanan fungsional dan manajerial serta pegawai Puskesmas Lampasi. D.RUANG LINGKUP a. Risiko terhadap pasien terkait pelayanan b. Risiko terhadap staf medis c. Risiko terhadap staf/ pegawai d. Risiko terhadap sarana prasarana fasilitas/ asset Puskesmas e. Risiko terhadap keuangan f. Risiko-risiko lain g. Risiko terhadap staf medis h. Risiko terhadap staf/ pegawai i. Risiko terhadap sarana prasarana fasilitas/ asset Puskesmas j. Risiko terhadap keuangan k. Risiko-risiko lain PENGERTIAN Definisi: a. Manajemen risiko adalah proses untuk menciptakan dan mengimplementasikan strategi, untuk meminimalkan kerugian akibat kecelakaan pada manusia, sarana prasarana fasilitas dan keuangan Puskesmas melalui identifikasi dan penilaian potensi kehilangan asset Puskesmas , dan melakukan seleksi sesuai asumsi kerugian, transfer, mekanisme pengendalian dan pencegahan. b. Manajemen risiko adalah proses strategis untuk mengkreasikan dan menerapkan secara langsung untuk meminimalisasi kejadian tidak diharapkan. c. Manajemen risiko adalah pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi, menilai dan menyusun prioritas risiko, dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan dampaknya.

d. Pendekatan manajemen risiko difokuskan pada kejadian yang telah terjadi (reaktif) dan potensial terjadi (proaktif) dengan menerapkan manajemen risiko terintegrasi yang memprioritaskan keselamatan pasien, melalui revisi pengembangan proses, fungsi dan layanan. ELEMEN KUNCI DISAIN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO a. Tujuan Tujuan disain program manajemen risiko adalah:  Untuk mengurangi mortality dan morbidity, dengan memperbaiki pelayanan kepada pasien,melalui identifikasi dan analisa, untuk mengurangi risikoyang dapat mencegah pasien dari cedera atau kecacatan terkait keselamatan pasien.  Untuk meningkatkan pelayanan pasien dengan mencegah penyimpangan hasil, melalui pendekatan sistematis, terkoordinasi dan berkesinambungan untuk meningkatkan keselamatan pasien.  Untuk melindungi orang dan asset serta keuangan Puskesmas akibat kehilangan karena terjadinya insiden, akibat manajemen yang tidak efektif, dengan meningkatkan perbaikan berkesinambungan pada proses pelayanan pasien melalui lingkungan yang diciptakan dengan aman. b. Kewenangan. 1. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh selaku pemilik puskesmas, memiliki tanggung jawab utama menjamin penyediaan lingkungan yang aman untuk memberikan pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Puskesmas LAMPASI untuk membentuk organisasi manajemen risiko yang komprehensif dan berperan secara luas. 2. Kepala Puskesmas Lampasi menugaskan kepada Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien untuk membentuk satuan tugas manajemen resiko masuk dalam struktur Tim PMKP. 3. Satuan tugas manajemen resiko bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan manajemen risiko dengan Kepala Puskesmas, semua anggota staf medis, semua pegawai dan dengan pihak luar Puskesmas. c. Koordinasi. Karena fungsi manajemen risiko sangat luas dan kegiatan Puskesmas yang sangat beragam, maka untuk keberhasilan program manajemen risiko, Puskesmas harus menetapkan mekanisme koordinasi baik secara formal maupun informal antara manajemen risiko professional dengan semua unit layanan struktural dan fungsional Puskesmas serta fungsi lain di dalam dan di luar Puskesmas. Manajemen risiko profesional perlu menetapkan mekanisme komunikasi dengan orang-orang kunci dalam organisasi:  Kepala dan para pimpinan unit layanan di Puskesmas berfungsi sebagai pembuat keputusan untuk berbagai kegiatan penting dalam program manajemen risiko.Pimpinan Unit Kesehatan Perorangan (UKP) berfungsi sebagai penghubung antara program manajemen risiko dan staf medis, membantu manajemen risiko dalam koordinasi kepada para dokter, untuk memastikan bahwa organisasi melakukan clinical appointment staf medis, kredensial, cilinical privilege dan prosedur disiplin telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagian Keuangan bertanggung-jawab dalam pembiayaan dan memberikan informasi yang berharga untuk program manajemen risiko, mengawasi operasi keuangan sesuai dengan dana yang ada dan mengawasi kinerja analisis keuangan Puskesmas.

 

Bagian Umum dan Kepegawaian, bertanggung jawab untuk mengembangkan efektifitas uraian tugas dan proses penilaian kinerja, pemeriksaan latar belakang pegawai dan uji kompetensi, verifikasi izin dan sertifikasi,pemberian cuti pegawai dan pemeriksaan kesehatan pegawai secara berkala yang semuanya penting untuk mencegah serta melindungi staf medis yang melakukan tindakan/ pelayanan. Ketua K3 Puskesmas memiliki tanggung jawab utama membantu manajemen risiko dalam melakukan fire safety, manajemen bahan Lampasiaya, kesiapsiagaan darurat dan keselamatan staf. Ketua Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien memiliki tanggung jawab utama membantu manajemen risiko dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas dan keselamatan pasien.

d. Tanggung Jawab Satuan tugas manajemen resiko adalah bagian dari struktur manajemen puncak dibawah Kepala. Tugasnya adalah mencegah kerugian (loss prevention) misalnya dengan inspeksi keamanan, pendidikan karyawan, analisa statistik tentang sumber potensial klaim dan mengendalikan kerugian (loss control), dengan cara mengidentifikasi, investigasi, mengevaluasi, memonitor, mengukur, menangani klaim dan mengatasi risiko yang terkait dengan sumber daya manusia, sistem prosedur, pengawasan internal maupun gabungannya. 1. Tugas satuan tugas manajemen resiko sebagai berikut : a. Mencegah dan mengurangi kerugian sebagai berikut :  Mengembangkan mekanisme identifikasi risiko seperti laporan insiden, rujukan staf, tinjauan rekam medik, tinjauan keluhan pasien.  Mengembangkan dan memelihara hubungan kolaborasi dengan iunit layanan terkait seperti : manajemen mutu, kepelayanan, staf medis dan kontrol infeksi.  Mengembangkan statistik dan laporan kualitatif, trend dan pola manajemen risiko  Mengembangkan aturan dan prosedur di area yang rentan terjadi risiko seperti informed consent, kerahasiaan dan penanganan kejadian sentinel. 2. Tanggung jawab satuan tugas manajemen resiko dibagi dalam enam bagian : a. Pengurangan dan pencegahan kehilangan b. Manajemen klaim c. Pembiayaan risiko d. Pelaksanaan akreditasi dan kebijakan e. Pelaksanaan manajemen risiko f. Etika Pelaporan kinerja tahunan menilai pencapaian dan pengembangan manajemen risiko, mengukur tujuan dan sasaran manajemen risiko secara spesifik. Manajemen risiko harus menyiapkan laporan tahunan untuk menentukan kegiatan selanjutnya,melaporkan kemajuan untuk menetapkan tujuan Puskesmas. TUJUAN Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk melestarikan aset, meningkatkan mutu pelayanan dan memanfaatkan proses untuk mengidentifikasi, mengurangi atau menghilangkan risiko kerugian. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan:

1. Mengidentifikasi semua risiko dan bahaya untuk mencegah dan memperbaiki kondisi Lampasi yang dapat menimbulkan risiko yang tidak perlu untuk pegawai, pasien dan lain - lain. 2. Review kinerja semua pegawai yang melaksanakan pelayanan pasien untuk mengidentifikasi dan memperbaiki praktek-praktek yang dapat menimbulkan risiko yang tidak perlu untuk pegawai, pasien dan lainlain. 3. Meninjau kebijakan dan prosedur untuk direvisi agar dihasilkan pelayanan yang sesuai, dan dilakukan monitoring agar tidak terjadi halhal yang merugikan. 4. Investigasi kejadian tidak diharapkan untuk menilai dan menentukan bagaimana agar kejadian serupa dapat dihindari untuk mengontrol kerugian. 5. Menangani keluhan, menyelesaikan sengketa dan meningkatkan mutu pelayanan pasien dan layanan yang terkait. RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO Program manajemen resiko dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, mencegah dan mengontrol kerugian yang timbul akibat cedera pada pegawai, kewajiban pembayaran hutang, properti, kepatuhan terhadap peraturan dan kerugian lain yang timbul dalam proses kegiatan. Program manajemen risiko mencakup pencegahan kehilangan, kontrol dan kegiatan peningkatan mutu berkesinambungan. Upaya tim untuk melaksanakan program manajemen risiko mencakup dokter, administrator, manajemen, pengawas dan karyawan front line untuk mengidentifikasi, meninjau, mengevaluasi dan pengendalian risiko yang mengganggu mutu pelayanan pasien, keselamatan. Layanan diberikanuntuk melakukan tindakan korektif dan pencegahan tepat yang diperlukan. Cakupan/ ruang lingkup manajemen risiko: a. Terkait dengan pelayanan pasien b. Terkait dengan staf medis c. Terkait dengan karyawan d. Terkait dengan property e. Keuangan f. Lain – lain A. Risiko terkait pelayanan pasien:  Berhubungan langsung dengan pelayanan pasien.  Konsekuensi hasil pengobatan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.  Kerahasiaan dan pemberian informasi yang sesuai.  Perlindungan dari pelecehan, kelalaian dan serangan  Pasien diberitahu tentang risiko  Pengobatan yang nondiskriminatif.  Perlindungan barang berharga pasien dari kerugian atau kerusakan B. Risiko terkait staf medis.  Apakah telah dilakukan kredensial terhadap staf medis ?  Apakah tindakan medis dilakukan sesuai kompetensi dan prosedur baku ?  Apakah pasien dikelola dengan benar?  Apakah staf yang kita miliki telah cukup dilatih? C. Risiko terkait pegawai.  Menjaga lingkungan yang aman.  Kebijakan kesehatan pegawai. D. Risiko terkait property.  Melindungi aset dari kerugian akibat kebakaran, banjir, dll  Catatan rekam medik pasien non-elektronik , dan catatan keuangan, dilindungi dari kerusakan atau perusakan.

 Ikatan kerja sama dan asuransi untuk melindungi fasilitas dari kerugian E. Risiko lain-lain:  Manajemen bahan Lampasiaya lainnya: kimia, radioaktif, bahan biologis menular, manajemen limbah.  Risiko terkait hukum dan peraturan

PROSES MANAJEMEN RISIKO Manajemen risiko adalah proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Risiko mungkin terpapar kepada pasien, staf, pengunjung dan organisasi yang terus-menerus berubah danharus diidentifikasi. Program manajemen risiko menggunakan 5 tahapan proses yaitu: 1. Tetapkan konteks. 2. Identifikasi risiko. 3. Analisis risiko. 4. Evaluasi risiko. 5. Kelola risiko. Risk Management Process Tahap 1: Tetapkan Konteks. Pada tahapan ini:  Identifikasi dan pahami kegiatan operasional di lingkungan Puskesmas dan strategi program manajemen risiko layanan kesehatan yang efektif  Tetapkan parameter organisasi dan lingkungan di mana proses manajemen risiko harus ditempatkan, tujuan dari aktivitas risiko dan konsekuensi potensial yang dapat timbul dari pengaruh internal dan eksternal. Tujuan, sasaran, strategi, ruang lingkup, dan parameter kegiatan, atau bagian dari organisasi Puskesmas dimana proses manajemen risiko sedang diterapkan, harus ditetapkan. Proses harus dipertimbangkan dengan seksama sesuai kebutuhan untuk menyeimbangkan biaya, manfaat dan peluang. Perlu ditentukan pula kebutuhan sumberdaya dan catatan yang harus didokumentasikan dan dipelihara. Ketika menentukan ruang lingkup program manajemen resiko secara mendalam, harus dipertimbangkan apakah proses manajemen risiko mencakup pelayanan yang banyak masalah, atau terbatas pada area praktik klinis spesifiik, unit pelayanan, fungsi, atau area proyek. Tahap 2: Identifikasi Risiko. Identifikasi risiko internal dan eksternal yang dapat menimbulkan ancaman sistem kesehatan, organisasi Puskesmas, unit pelayanan Puskesmas, atau pasien. Identifikasi risiko komprehensif sangat penting dan harus dikelola menggunakan proses sistematis yang terstruktur dengan baik, karena potensi risiko yang tidak diidentifikasi pada tahap ini akan dik ecualikan dari analisis dan pelayanan lebih lanjut. Semua materi risiko harus diidentifikasi, apakah mereka berada di bawah kontrol organisasi manajemen risiko. Dari waktu ke waktu, semua risiko yang signifikan di tingkat nasional (sistem kesehatan), tingkat Puskesmas, unit pelayanan atau tingkat tim harus diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau. Untuk memulai proses, perludilakukan identifikasi dan penentuan prioritas risiko pelayanan kesehatan internal dan eksternal yang dapat menimbulkan ancaman. Identifikasi risiko memerlukan pemahaman yang mendalam dari para eksekutif layanan kesehatan terhadap komponen-komponen berikut: 1. Sumber risiko atau bahaya yang berpotensi menimbulkan kerugian;

2. Insiden yang terjadi dan dampaknya pada Puskesmas atau stakeholder internal / eksternal; 3. Identifikasi konsekuensi, hasil dan dampak klinis risiko atau insidendi Puskesmas atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelayanan Puskesmas; 4. Faktor kontributor (apa dan mengapa) terhadap terjadinya risiko klinis atau bahaya dan insiden yang terjadi; 5. Kapan dan di mana risiko klinis atau bahaya dapat terjadi. Identifikasi adalah elemen yang penting dalam manajemen risiko karena risiko tidak akan efektif ditangani bila tidak dilakukan identifikasi. Satuan tugas manajemen resiko dapat menggunakan berbagai informasi untuk mengidentifikasi potensi risiko. Identifikasi risiko dapat dilakukan secara reaktif dan proaktif. Beberapa sumber informasi untuk identifikasi risiko yang dapat dipakai seperti:  Daftar keluhan pasien,  Hasil survei kepuasan,  Diskusi dengan pimpinan unit layanan serta staf dan mitra kerja,  Laporan insiden. Tahap 3: Analisis Risiko. Tahap analisis dilakukan setelah tahap identifikasi. Organisasi manajemen risiko harus melakukan analisa secara sistematis terhadap system kesehatan, organisasi Puskesmas , unit pelayanan dan semua iunit layanan, untuk memahami risiko, mengidentifikasi tugas agar dapat menentukan tindakan lebih lanjut. Perlu proses sistematis untuk memahami sifat risiko dan menyimpulkan tingkat risiko, memisahkan risiko kecil yang dapat diterima serta risiko besar, serta menyediakan data untuk membantu evaluasi dan pelayanan. Pada umumnya risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian keuangan akan menjadi prioritas intervensi. Makin besar kerugian yang akan terjadi, makin segera tindakan harus dilakukan. Analisis dilakukan dengan melakukan risk grading/ tingkatan risiko untuk menentukan keparahan dari tiap risiko dengan cara memeriksa kecenderungan terjadinya risiko dan akibatnya bila hal ini terjadi, Analisis risiko harus mempertimbangkan bahwa telah ada kontrol atasrisiko saat ini, termasuk kemungkinan keparahan apabila risiko tersebut muncul menjadi sebuah insiden (risiko yang potensial menjadi insiden),dan kemungkinan terjadinya insiden. Penilaian dan rangking risiko dilakukan menggunakan kategori kemungkinan dan konsekuensi. Tahap 4: Evaluasi Dan Rangking Risiko. Mengevaluasi risiko dan membandingkan kriteria risiko yang diterima untukdikembangkan dalam daftar prioritas risiko yang akan ditindak lanjuti.Melakukan evaluasi risiko dan prioritas risiko dengan cara membandingkan tingkat risiko yang ditemukan selama analisis dengan kriteria risiko yang ditentukan sebelumnya, dan mengembangkan daftarprioritas risiko untuk menentukan tindak lanjut. Saat menyusun evaluasi kriteria layanan kesehatan, harus dilakukan identifikasi untuk menentukan tingkat risiko secara internal maupun eksternal yang siap diterima puskesmas. Kriteria risiko digunakan untuk menilai dan menentukan peringkat risiko, yang menunjukkan bahwa bila risiko diterima puskesmas, maka harus berhasil dilaksanakan. Dalam mengevaluasi kriteria risiko mungkin dipengaruhi oleh persepsi internal, eksternal dan persyaratan hukum. Penentuan kriteria sejak awal merupakan hal yang sangat penting. Tahap 5: Pengelolaan Risiko.

Bila memungkinkan paparan risiko perlu dieliminasi. Contohnya memperbaiki alat yang rusak, memberikan pendidikan pada staf medis yang belum mendapatkan edukasi tentang prosedur pengoperasian alat. Bila risiko tidak dapat dieliminasi, maka perlu dicari teknik lain untuk menurunkan risiko kerugian. Setelah dilakukan identifikasi dan analisa risiko, maka satuan tugas manajemen resikoharus menangani dan mengendalikan risiko tersebut. Ada dua pendekatan dasar: 1. Mengendalikan risiko (risk control). Risiko sedapat mungkin dihindari karena puskesmas tidak berani mengambil risiko dengan metode berikut.  Menghindari risiko (risk avoidance), Adalah menghindarkan harta, orang atau kegiatan dari pajanan terhadap risiko dengan cara: o Menolak risiko atau menerima dan melaksanakan suatu kegiatan walaupun hanya untuk sementara o Meninjau kembali risiko yang telanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan itu begitu diketahui mengandung risiko.  Mengendalikan kerugian dengan mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya insiden yang menimbulkan kerugian dengan cara : o Mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian 2. Menanggung risiko (risk retention). Risiko diterima dan ditangani sendiri oleh puskesmas. Artinya puskesmas mentolerir terjadinya kerugian untuk mencegah terganggunya kegiatan operasional puskesmas dengan menyediakan sejumlah dana untuk menanggulanginya PEMANTAUAN DAN TINJAUAN Memantau dan meninjau risiko yang sedang berjalan, penting untuk memastikan bahwa rencana organisasi manajemen risiko puskesmas tetap relevan. Mengingat bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi perubahan “kemungkinan dan dampak risiko” setiap saat, maka manajemen risiko harus melakukan pemantauan berulang kali, serta meninjau kembali setiap langkahdalam proses manajemen risiko. Penentuan prioritas risiko dan perencanaan kegiatan, memperhitungkan laporan insiden internal, informasi audit, keluhan dan isu-isu perorangan, serta persyaratan dan panduan tingkat nasional. Pimpinan unit layanan secara sistematis harus menyusun prioritas risiko menurut keparahan risiko (sesuai warna/ bands risiko), dan melakukan kontrol di tingkat unit layanan.Tindak lanjut dilakukan oleh manajer level tertentu tergantung tingkat keparahan risiko (sesuai warna/ bands risiko). Tujuan utama pemantauan adalah: 1. Untuk mengembangkan sebuah daftar risiko (risk register) secara komprehensif yang diprioritaskan untuk membuat rencana tindakan terhadap risiko yang signifikan dan moderat. 2. Untuk mengembangkan daftar risiko internal dan rencana kegiatan untuk semua unit layanan. 3. Untuk mengembangkan profil utama risiko dan risiko signifikan yang mungkin timbul dari kegiatan puskesmas serta untuk menganalisis risiko yang berdampak terhadap keuangan, kemungkinan risiko yang mungkin muncul menjadi insiden dan kemungkinan untuk mengontrol. SISTEM PELAPORAN INSIDEN Laporan Insiden adalah laporan secara tertulis setiap keadaan yang tidak konsisten dengan kegiatan/ prosedur rutin yang berlangsung di puskesmas terutama untuk pelayanan kepada pasien. Saat ini laporan insiden

diwajibkan bagi setiap RS dan Puskesmas seperti tercantum dalam UU RS no 44 tahun 2009 pasal 43 dan Standar Akreditasi RS - KARS. Secara umum maksud laporan insiden adalah untuk mengingatkan kepada manajemen risiko bahwa ada keadaan yang mengancam terjadinya klaim. Identifikasi akan membantu langkah - langkah yang akan diambil puskesmas terhadap risiko tersebut. Tujuan umum laporan insiden (KKP Puskesmas):  Menurunnya Insiden Keselamatan Pasien (KTD, KTC, KNC) dan Kondisi Potensial cedera (KPC) untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Tujuan Khusus Laporan Insiden (KKP Puskesmas) : 1. Puskesmas (Internal) a. Terlaksananya sistem pelaporan dan pencatatan insiden di Puskesmas. b. Diketahui penyebab insiden sampai pada akar masalah. c. Pembelajaran dan perbaikan asuhan kepada pasien untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali. 2. KKP-RS (Eksternal) a. Diperolehnya data peta nasional angka insiden b. Pembelajaran untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien bagi puskesmas lain. c. Ditetapkannya langkah2 praktis. Laporan insiden terdiri dari : 1. Laporan insiden RS (Internal): Pelaporan secara tertulis setiap kondisi potensial cedera dan insiden yang menimpa pasien, keluarga, pengunjung, maupun karyawan yang terjadi di Puskesmas. 2. Laporan insiden keselamatan pasien eksternal: Pelaporan secara anonim dan tertulis ke KKP-RS setiap kondisi potensial cedera dan insiden keselamatan pasien, dan telah dilakukan analisa penyebab, rekomendasi, dan solusinya. Jenis-jenis insiden dan kondisi yang harus dilaporkan sebagai berikut: 1. Kejadian sentinel adalah insiden yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius sebagai berikut (Standar Akreditasi Internasional RS – JCI ) : a. Kematian yang tidak terduga dan tidak terkait dengan perjalanan penyakit pasien atau kondisi yang mendasari penyakitnya (contoh bunuh diri) b. Kehilangan fungsi yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit pasien atau kondisi yang mendasari penyakitnya. c. Salah tempat, salah prosedur, salah pasien bedah. d. Bayi yang diculik atau bayi yang diserahkan kepada orang lain yang bukan orang tuanya. 2. Kejadian Tidak Diharapkan, selanjutnya disingkat KTD adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. 3. Kejadian Tidak Cedera, selanjutnya disingkat KTC adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak timbul cedera. 4. Kejadian Nyaris Cedera, selanjutnya disingkat KNC adalah terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. 5. Kondisi Potensial Cedera, selanjutnya disingkat KPC adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Tipe Insiden : a) Administrasi Klinis b) Proses / Prosedur klinis c) Dokumentasi d) Proses Medikasi / Cairan Infus e) Oxigen f) Alat Medis

g) Perilaku pasien h) Pasien jatuh i) Pasien Kecelakaan j) Infrastruktur / Sarana / Bangunan k) Sumber daya / Manajemen l) Laboratorium Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaporan insiden? o Staf RS yang pertama menemukan kejadian o Staf RS yang terlibat dengan kejadian atau supervisornya INVESTIGASI INSIDEN Invesigasi insiden adalah proses pengkajian ulang laporan insiden denganmencatat ringkasan kejadian secara kronologis dan mengidentifikasi masalah pelayanan/Care Management Problem, mencatat staf yg terlibat dan mewawancarai mereka. Investigasi insiden terdiri dari : a. Investigasi Sederhana Langkah-langkah melakukan investigasi sederhana: 1. Pengumpulan data: observasi, dokumentasi dan interview (wawancara). 2. Tentukan penyebab insiden dengan menggunakan 5 why :  Penyebab langsung (immediate/ direct cause): penyebab yang berhubungan langsung dengan insiden/ dampak terhadap pasien.  Akar masalah (root cause): penyebab yang melatarbelakangi penyebab langsung (underlying cause). 3. Rekomendasi: tentukan penanggung jawab dan tanggal pelaksanaan 4. Tindakan yang akan dilakukan: tentukan penanggung jawab dan tanggal pelaksanaan. b. Investigasi Komprehensif / Root Cause Analysis RCA adalah metode evaluasi terstuktur untuk identifikasi akar masalah dari kejadian tidak diharapkan dan tindakan adekuat untuk mencegah kejadian yang sama berulang kembali. Metode proses analisis yang dapat digunakan secara retrospektif untuk mengidentifikasi faktor2 yang menyebabkan kejadian tidak diharapkan (KTD). Proses RCA merupakan gambaran kritis sistem manajemen mutu dan keselamatan karena dapat menjawab pertanyaan2 untuk hal2 yg berisiko tinggi, seperti:  Apa yang terjadi (aktual)  Apa yang harusnya terjadi (kebijakan)  Mengapa terjadi dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi kembali (tindakan/outcome?)  Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa tindakan kita dapat meningkatkan keselamatan pasien? (melalui pengukuran) Langkah-Langkah RCA/ Analisa Akar Masalah : 1. Identifikasi Insiden yang akan di investigasi 2. Tentukan Tim Investigator 3. Kumpulkan data & informasi  Observasi  Dokumentasi  Interview 4. Petakan Kronologi kejadian  Narrative Chronology,  Timeline,  Tabular Timeline,  Time Person Grid. 5. Identifikasi CMP ( Care Management Problem )

 ( Brainstorming, Brainwriting ) 6. Analisis Informasi  5 Why’s,  Analisis Perubahan  Analisis Penghalang  FishBone / Analisis Tulang Ikan 7. Rekomendasi dan Rencana Kerja untuk Improvement EVALUASI PROGRAM MANAJEMEN RISIKO Program manajemen risiko dan kemajuan untuk mencapai tujuan yang telah disusun dalam rencana, ditinjau minimal setiap tahun oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI NOMOR : 445/011/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENIMBANG

:

a. bahwa didalam pengelolaan anggaran Puskesmas mengacu pada pengelolaan anggaran pemerintah Kota b. Payakumbuh; bahwa di dalam pengelolaan anggaran BLUD dan BOK anggaran yang tersedia di puskesmas baik untuk pelayanan di dalam gedung puskesmas, maupun untuk pelaksanaan program kegiatan puskesmas perlu dikelola dengan baik untuk akuntabilitas dan efisiensi c. dalam penggunaan anggaran; bahwa Kepala Puskesmas dan penanggung jawab program puskesmas menunjukkan profesionalisme dalam mengelola keuangan pelayanan dipandang perlu d. menunjuk pengelola keungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

MENGINGAT

:

a. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Keputusan Menteri Kesehatan No 828 tentang petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Kabupaten Kota; c. Peraturan pemeritah Nomer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah Tahun 2007 Nomer 89; d. Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/25/M.PAN/2/2004. Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/ 2003, tentang Pedoman f. Umum; Penyelenggaraan pelayanan Publik; g. Pedoman Manajemen puskesmas sebagai tindak lanjut dari Keputusan mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 128 MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar puskesmas.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN KESATU

: :

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI TENTANG PEGELOLA KEUANGAN Kepala Puskesmas Lampasi dan penanggung jawab program puskesmas menunjukkan profesionalisme dalam mengelola keuangan pelayanan dengan menunjuk pengelola keuangan sebagi berikut: FITRI YENI,AMKG sebagai Bendahara BLUD NOFRINA YOSEPHIN,Amd.Keb sebagai Bendahara BOK NETI HERAWATI sebagai Kasir Pengeluaran NOFI FITRI RIANDINI,Am.Rm sebagai Kasir

KEDUA

:

KETIGA

:

Penerimaan; Adapun untuk uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan terlampir; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

LAMPIRAN NOMOR : 445/011/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI DI PUSKESMAS LAMPASI URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset a. Menyusun

rencana

kegiatan

Sub

Bagian

Keuangan

dan

aset

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan sub – sub unit pelayanan yang berkaitan dengan pendanaan dan pembelanjaan serta perbekalan untuk pelaksanaan tugas.

c. Menyusun rencana anggaran belanja dan aset secara terkoordinasi. d. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan aset sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. e. Melaksanakan

penerimaan

pendapatan

dari

sumber

yang

ada,

melaksanakan pembayaran gaji, honor, upah dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. f. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Sub Bagian Keuangan dan melaporkan

hasil

kegiatan

sebagai

bahan

informasi/pertanggungjawaban kepada kepala Tata Usaha. g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 2. Bendahara Pengeluaran Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk pelaksanaan APBN. Mempunyai tugas: a. Melaksanakan tugas kebendaharaan sesuai dengan peraturan yang berlaku b. Memungut dan menyetorkan penerimaan pajak-pajak ke Kantor Kas Negara c. Membuat laporan keadaan kas bulanan untuk disahkan PPK dan mengirim ke KPA d. Memberikan copy dokumen SPM dan SP2D kepada Petugas SAK (UAKPA) dan SIMAK-BMN 3. Pengelola Keuangan Puskesmas Setiap

Puskesmas

terdapat

satu

petugas

sebagai

pengelola

keuangan

Puskesmas. Petugas tersebut sebagai staf Bendahara Pengeluaran yang bertugas di Puskesmas. Mempunyai tugas: a. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai dan mempertanggungjawabkan dan melaporkan dalam format Suart Penyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) b. Mempertanggungjawabkan uang yang diterima dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak penyelenggaraan kegiatan selesai dilaksanakan dengan menyerahkan: 

SPTB kepada Bendahara dengan lampiran asli bukti-bukti pengeluaran di Puskesmas.



Laporan penyelenggaraan termasuk jumlah anggaran dan biaya yang digunakan dalam kegiatan dimaksud



Pengembalian sisa uang yang tidak digunakan (bila ada).

c. Membuat laporan pada akhir bulan sebagai pertanggungjawaban atas penetapanya sebagai Pengelola Keuangan Puskesmas.

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI No. 445/012/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENGINGAT

:

a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung data yang lengkap, akurat dan faktual; c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Lampasi. MENIMBANG

:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

Keputusan Kepala Puskesmas Lampasi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tentang Ketersediaan Data dan Informasi di Puskesmas Lampasi Tahun 2016; Ketersediaan Data dan Informasi di Puskesmas Lampasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirobah kembali sebagaimana mestinya jika ditemukan kekeliruan dalam penetapannya DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

LAMPIRAN NOMOR : 445/012/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI DI PUSKESMAS LAMPASI A. DESKRIPSI SINGKAT Sistem informasi merupakan bagian penting dalam suatu organisasi, termasuk Puskesmas. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) merupakan suatu tatanan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya (Depkes RI, 1997). Simpus diharapkan dapat meningkatkan manajemen Puskesmas secara lebih berhasilguna dan berdayaguna melalui pemanfaatan secara optimal dari Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP). Simpus merupakan prosedur pemprosesan data berdasarkann teknologi informasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dann efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. B. DEFINISI DATA & INFORMASI

1. Data adalah fakta yang diperoleh melalui upaya pengumpulan atau perhitungan dengan tujuan tertentu. 2. Informasi adalah kumpulan data / fakta yang dikomunikasikan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengambil suatu keputusan. 3. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah informasi tentang kesehatan yang dibangun dari fakta/kebenaran yang dikumpulkan dan diolah menurut tujuan tertentu dan bersifat dinamis menurut perjalanan waktu yang terus berubah. Secara struktural, sistem informasi kesehatan meliputi petugas, instrumen pencatatan dan pelaporab, mempunyai isi tertentu dan diselenggarakan menurut prosedur tertentu.

Analisis: Deskriptif / Analitik  Indikator  Perbandingan (Populasi, tempat dan waktu)  Proyeksi Penduduk  Time series analysis  Association  Perencanaan  Evaluasi pelayanan kesehatan C. PENGELOLAAN DATA & INFORMASI INPUT 1. 2. 3. 4.

SDM Sarana Dana Metode

PENGELOLAAN SIMPUS PROSES *Manajemen Data: 1. Data entry 2. Validasi data 3. Rekapitulasi data 4. Analisis data 5. Interpretasi data 6. Penyajian data 7. Distribusi data

OUT PUT *Informasi dimanfaatkan untuk: 1. Mendukung manajemen organisasi (Puskesmas)  (P1, P2, P3) 2. Mendukung manajemen program dalam perencanaan, monitoring dan evalluasi program (6 program pokok + program pengembangan) 3. Dasar pengambilan keputusan 4. Masukan bagi Dinas lain / Lintas sektoral yang membutuhkan

D. CONTOH PERMASALAHAN PENGELOLAAN DATA DI PUSKESMAS Selama ini banyak masalah yang berkaitan dengan sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas serta pengelolaan data di Puskesmas. Masalah-masalah tersebut antara lain: 1. Redundansi Data Pencatatan data yang berulang-ulang menyebabkan duplikasi data sehingga kapasitas yang diperlukan bertambah banyak. Sebagai akibatnya, pelayanan pun menjadi lambat. 2. Unintegrated data Penyimpanan data yang tidak terpusat mennyebabkan data tidak sinkron dan informasi dari masing-masing bagian mempunyai asumsi yang berbeda-beda 3. Human error

Proses pencatatan yang dilakukan secara manual menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan yang semakin besar. 4. Ketidaklengkapan data Data tidak lengkap sehingga informasi yang diperoleh tidak dapat dipergunakan secara optimal. 5. Ketidakakuratan data Data yang dikumpulkan sering kali validitasnya dipertanyakan. 6. Tidak tepat waktu Seringnya keterlambatan dalam pengelolaan data mengakibatkan informasi yang didapatkan kurang dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menjadi dasar pengembilan keputusan.

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI No. 445/013/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TENTANG URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA INFORMASI DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENGINGAT

:

a. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Lampasi No. /TU-AKR/I-2016 tentang Kesediaan Data dan Informasi di Puskesmas Lampasi perlu dibuatnya uraian tugas dan tanggungjawab dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Puskesmas (PPID Puskesmas) di Puskesmas Lampasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Lampasi.

MENIMBANG

:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN : KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI TENTANG URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA INFORMASI DI PUSKESMAS LAMPASI Keputusan Kepala Puskesmas Lampasi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tentang Uraian Tugas dan Tanggungjawab Pengelola Informasi di Puskesmas Lampasi Tahun 2016; PPID Puskesmas memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Mengkoordinasikan dan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerja. 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat 7. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPDID utama secara berkala dan sesuai kebutuhan; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirobah kembali sebagaimana mestinya jika ditemukan kekeliruan dalam penetapannya DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016

Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI No. 445/014/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN PROGRAM DAN PASIEN PENGGUNA PELAYANAN DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENGINGAT

:

a. bahwa untuk mendukung pemberian pelayanan pasien di Puskesmas, pimpinan Puskesmas dan petugas harus mengetahui dan mengerti hak dan kewajiban pasien. Pasien pun perlu mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Lampasi.

MENIMBANG

:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1); 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32; 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 53; 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. MEMUTUSKAN MENETAPKAN :

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN PROGRAM DAN PASIEN PENGGUNA PELAYANAN DI PUSKESMAS LAMPASI

KESATU

:

Keputusan Kepala Puskesmas Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagari tentang Hak dan Kewajiban Sasaran Program dan Pasien Pengguna Pelayanan di Puskesmas Lampasi Tahun 2016;

KEDUA

:

Hak Sasaran Program dan Pasien Pengguna Pelayanan di Puskesmas Lampasi, yaitu: 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas. 2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. 3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. 4. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. 5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; 6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. 7. Memilih dokter sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Puskesmas. 8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain (second opinion) yang memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Puskesmas. 9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. 10. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. 11. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. 12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. 13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. 14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas. 15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya.

KETIGA

:

KEEMPAT

:

16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. 17. Menggugat dan atau menuntut Puskesmas apabila Puskesmas itu diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. 18. Mengeluhkan pelayanan Puskesmas yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Kewajiban Sasaran Program dan Pasien Pengguna Pelayanan di Puskesmas Lampasi, yaitu: 1. Memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. 2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi. 3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan. 4. Memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirobah kembali sebagaimana mestinya jika ditemukan kekeliruan dalam penetapannya. DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI No. 445/015/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA PELAYANAN DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENGINGAT

:

a. bahwa untuk mendukung pemberian pelayanan pasien di Puskesmas, pimpinan Puskesmas dan petugas harus memenuhi hak dan kewajiban pengguna pelayanan di Puskesmas Lampasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Lampasi.

MENIMBANG

:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1); 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32; 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 53; 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN :

KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI TENTANG MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA PELAYANAN DI PUSKESMAS LAMPASI Keputusan Kepala Puskesmas Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagari tentang Memenuhi Hak dan Kewajiban di Puskesmas Lampasi Tahun 2016; Pimpinan Puskesmas dan Petugas Puskesmas Lampasi harus memenuhi hak dan kewajiban pengguna pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang Hak Sasaran Program dan Pasien Pengguna Pelayanan di Puskesmas Lampasi; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirobah kembali sebagaimana mestinya jika ditemukan kekeliruan dalam penetapannya. DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI No. 445/017/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KONTRAK PIHAK KETIGA DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENGINGAT

:

a. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya kegiatan pelayanan di Puskesmas dibutuhkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam beberapa hal yang dibutuhkan Puskesmas Lampasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Lampasi.

MENIMBANG

:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahuun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

4.

5. 6. 7.

8.

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03); Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 1). MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI TENTANG PENYELENGGARAAN KONTRAK PIHAK KETIGA DI PUSKESMAS LAMPASI Keputusan Kepala Puskesmas Lampasi Kecamatan Payakumbuh Selatan tentang Penyelenggaraan Kontrak Pihak Ketiga di Puskesmas Lampasi Tahun 2016; Penyelenggaraan Kontrak Pihak Ketiga di Puskesmas Lampasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirobah kembali sebagaimana mestinya jika ditemukan kekeliruan dalam penetapannya. DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

LAMPIRAN NOMOR : 445/017/SK-A/Pusk-LPS/1/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KONTRAK PIHAK KETIGA DI PUSKESMAS LAMPASI PERJANJIAN KERJASAMA PUSKESMAS LAMPASI DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH DENGAN SEKOLAH MENENGAH ………………………….. KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

Nomor

Logo Sekolah

Nomor : 800/ / 421.101.107/2016 : …................... (nomor Administrasi Surat Sekolah)

Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : dr.Harika Putra Jabatan : Kepala Puskesmas Lampasi Unit Kerja : Puskesmas Lampasi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Lampasi Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2.

Nama : ……………………….. Jabatan : Kepala Sekolah XXXX …………. Unit Kerja : XXXXX Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ….................... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sekolah

XXXX

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut : KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak pertama kepada siswa di sekolah yang dikelola oleh Pihak Kedua dengan ketentuan : 1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Kesehatan di Sekolah.

2. Kriteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di sekolah tersebut. 3. Puskesmas adalah Puskesmas Lampasi Kota Payakumbuh. 4. Sekolah adalah XXXXX 5. Remaja adalah siswa dan siswi yang terdaftar di XXXXX MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada remaja / siswa. 2. Meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat, serta derajat kesehatan siswa dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal. 3. Menjadikan Puskesmas dan Sekolah sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, konseling, pendidikan ketrampilan hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan serta rujukan bagi remaja. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 3 Pelayanan Kesehatan Rutin yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pihak pertama adalah sebagai berikut : 1. Melakukan penyuluhan secara berkala tentang Kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, Bahaya Narkoba, Bahaya Rokok kepada siswa 1 (satu) tahun sekali. 2. Melakukan screening kesehatan pada siswa baru (Kelas I) 1 (satu) tahun sekali. 3. Pemeriksaan gigi siswa kelas I setiap setahun sekali. 4. Melatih kader kesehatan remaja (KKR). 5. Melakukan survey dan intervensi PHBS tatanan sekolah. 6. Melakukan inspeksi sanitasi lingkungan sekolah. 7. Melakukan pembinaan keteladanan gizi dan isnpeksi sanitasi makanan jajanan/ kantin sekolah. 8. Membina layanan terpadu Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM) Pasal 4 Jenis pelayanan dan kegiatan insidentil yang menjadi tanggung jawab pihak Pertama: 1. Melatih siswa terpilih untuk kegiatan duta kesehatan remaja, sosialisasi lomba poster dan lomba melukis tentang tema kesehatan yang diadakan di lingkungan Dinas Kesehatan atau instansi terkait. 2. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan tema secara sesuai permintaan dari pihak kedua. 3. Menerima rujukan layanan kesehatan remaja dan melakukan konseling remaja beresiko masalah kesehatan atas rujukan dari sekolah. 4. Memberikan pelayanan kesehatan remaja melalui klinik Kesrepro dan PKPR di Puskesmas. 5. Melakukan rujukan apabila diperlukan. 6. Memberikan pelatihan guru UKS. 7. Melakukan pemantauan dan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah. 8. Melakukan koordinasi dengan TP UKS Kecamatan (Camat, UPT Diknas, KUA, UPTD SLTP/SLTA) Pasal 5

Pihak 1. 2. 3.

Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : Melaksanakan kegiatan usaha kesehatan sekolah. Melakukan seleksi siswa yang akan menjadi kader kesehatan remaja. Memfasilitasi pelatihan kader kesehatan remaja yang diselenggarakan di sekolah maupun puskesmas. 4. Memantau pertumbuhan dan perkembangan kesehatan remaja dan mencatat di Kartu Menuju Sehat Remaja 5. Berperan serta dalam screening kesehatan dengan memeriksa dan mengisi data dan indikator kesehatan siswa yang diisi guru a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah siswa didik serta tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) setiap awal tahun ajaran baru. b. Menyiapkan siswa di kelas pada waktu pelayanan kesehatan. c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan. d. Menugaskan guru untuk mendampingi pelayanan kesehatan rutin. e. Melaksanakan skrining awal (penjaringan) kesehatan terhadap siswa sesuai format pemeriksaan sebelum pemeriksaan oleh Pihak Pertama. 6. Menggerakkan siswa untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. 7. Melakukan pendidikan kesehatan pada siswa. 8. Membina sarana keteladanan lingkungan a. Menggerakkan siswa dan komunitas sekolah dalam pemeliharaan dan pengawasan lingkungan sekolah (pengelolaan sampah, SPAL, WC dan kamar mandi, kebersihan kantin sekolah, ruang UKS dan ruang kelas) b. Mencegah terbentuknya tempat pembiakan binatang penyebar penyakit (lalat, nyamuk) 9. Membina kebersihan perseorangan peserta didik a. Memantau dan memeriksa kebersihan kuku, rambut, gigi, telinga dan kebersihan diri remaja b. Mengajarkan cara gosok gigi yang benar 10. Memantau dan mengamati kondisi khusus untuk rujukan lebih lanjut terhadap siswa sebagai berikut: a. Status gizi kurang dan lebih b. Visus kurang c. Buta warna d. Penyimpangan perilaku seksual, pacaran lewat batas, onani, masturbasi e. Merokok f. Penyalahgunaan Alkohol, NAPZA g. Kehamilan di Luar Nikah 11. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dialami oleh komunitas sekolah dan sekitarnya 12. Melakukan seleksi dan mengirimkan siswa yang akan mewakili Kecamatan untuk Duta Kesehatan Remaja di tingkat Kota, Propinsi maupun Nasional. 13. Menyediakan sarana kesehatan lingkungan sekolah yang memadai (tempat mandi/WC, tempat cuci tangan, kantin sehat, taman sehat, dsb) 14. Mengikuti dan aktif dalam Forum komunikasi terpadu TP UKS SLTP/SLTA 15. Membina dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan UKS TEMPAT PELAYANAN Pasal 6

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di sekolah maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia. WAKTU PELAYANAN Pasal 7 Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. PEMBIAYAAN Pasal 8 Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Pertama dan Kedua sesuai kesepakatan dan ketentuan PERDA yang berlaku. 3. Pembiayaan oleh Pihak Pertama meliputi: a. Honor dan transport perjalanan dinas Petugas Puskesmas ke sekolah dengan tujuan melakukan pelayanan kesehatan untuk kegiatan rutin dan terjadwal. b. Biaya penyelenggaraan rapat atau pelatihan yang diselenggarakan di Puskesmas sesuai program kerja dan anggaran Puskesmas 4. Pembiayaan oleh Pihak Kedua meliputi : a. Honor dan transport perjalanan dinas Petugas / Guru Sekolah ke Puskesmas dalam rangka mengikuti kegiatan koordinasi maupun pelatihan. b. Biaya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta obatobatan di UKS dan/ Sekolah. c. Biaya konsumsi pelatihan yang diselenggarakan di sekolah. d. Biaya pelayanan kesehatan siswa yang dirujuk ke Puskesmas sesuai ketentuan Perda yang berlaku. MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN Pasal 9 1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan. 2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak. PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN Pasal 10 Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. ATURAN PERALIHAN Pasal 11 Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 9, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak. ATURAN PENUTUP Pasal 12 1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. 2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Dibuat dan ditandatangani di : Payakumbuh Pada tanggal : …............. 2016 Pihak Pertama

dr. Harika Putra NIP. 19860421 201101 1 001

Pihak Kedua

..................................

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI No. 445/018/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KONTRAK KERJA DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENGINGAT

:

a. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya kerjasama dengan pihak ketiga maka perlu ditetapkan pengelola kontrak kerja pihak ketiga di Puskesmas Lampasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Lampasi.

MENIMBANG

:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahuun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

5. 6. 7.

8.

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03); Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 1). MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEEMPAT

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KONTRAK KERJA DI PUSKESMAS LAMPASI Keputusan Kepala Puskesmas Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagari tentang Penetapan Pengelola Kontrak Kerja di Puskesmas Lampasi Tahun 2016; Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut pada kolom 2 pada lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Kontrak Kerja di Puskesmas Lampasi Tahun 2016; Tugas dan tanggung jawab : a. Mengelola dan melaksanakan Kontrak Kerja dengan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Puskesmas Lampasi. b. Membuat MoU (Memorandum of Understanding) dalam melakukan kontrak kerja sama. c. Menyimpan dan mendokumentasikan MoU yang ada. d. Petugas yang ditunjuk bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Lampasi ; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirobah kembali sebagaimana mestinya jika ditemukan kekeliruan dalam penetapannya. DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

LAMPIRAN NOMOR : 445/018/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KONTRAK KERJA DI PUSKESMAS LAMPASI No. 1. Attaria 2.

Nefrizal

NAMA

NIP

JABATAN Cleaning Service Supir

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI No. 445/019/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA BARANG DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENGINGAT

:

a. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Lampasi No. 2.aj/TU-umum/V-2016 tentang Kesediaan Data dan Informasi di Puskesmas Lampasi perlu dibuatnya uraian tugas dan tanggungjawab dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Puskesmas (PPID Puskesmas) di Puskesmas Lampasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Lampasi.

MENIMBANG

:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KESATU

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI TENTANG URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA BARANG DI PUSKESMAS LAMPASI Keputusan Kepala Puskesmas Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagari tentang Uraian Tugas dan Tanggungjawab Pengelola Barang di Puskesmas Lampasi Tahun 2016;

KEDUA

:

KETIGA

:

Tugas dan tanggungjawab Pengelola Barang sebagai berikut: 1. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah yang diperuntukan untuk Puskesmas. 2. Meneliti dan menghrahimpun dokumen pengadaan barang yang diterima. 3. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan. 4. Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang. 5. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan. 6. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD. 7. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah. 8. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan. 9. Menyiapkan Laporan barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola. 10. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirobah kembali sebagaimana mestinya jika ditemukan kekeliruan dalam penetapannya. DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI No. 445/020/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG PENANGGUNG JAWAB KEBERSIHAN LINGKUNGAN PUSKESMAS DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENGINGAT

:

a. bahwa untuk kelancaran dan kenyamanan pelayanan kesehatan di Puskesmas Lampasi perlu adanya tim/petugas kebersihan yang bertanggungjawab atas kebersihan lingkungan Puskesmas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Lampasi.

MENIMBANG

:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahuun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahuun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03); 11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 1). MEMUTUSKAN MENETAPKAN :

KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI KECAMATAN LAMPASI TIGO NAGARI TENTANG PENANGGUNGJAWAB KEBERSIHAN DI PUSKESMAS LAMPASI TAHUN 2016; Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut pada kolom 2 pada lampiran Keputusan ini sebagai Penanggungjawab Kebersihan di Puskesmas Lampasi Tahun 2016; Tugas dan tanggung jawab : a. Bertanggungjawab atas kebersihan Puskesmas, baik dalam maupun luar gedung. b. Melakukan kegiatan pembersihan ruangan Puskesmas setiap hari, baik pagi ataupun siang hari. c. Mengontrol dan mengunci ruangan bila kegiatan dalam gedung sudah selesai. d. Bertanggungjawab atas kebersihan halaman dan sekitarnya, serta kamar mandi / WC. e. Bertanggungjawab atas peemeliharaaan / kebersihan alat-aalat di Puskesmas, seperti: bed periksa, bantal, sprei, taplak meja dan gorden diseluruh ruangan di Puskesmas. f. Menyediakan minuman bagi petugas, bertanggungjawab atas kebersihan dan pemeliharaan dapur dan alat-alat dapur; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirobah kembali sebagaimana mestinya jika ditemukan kekeliruan dalam penetapannya. DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

LAMPIRAN NOMOR : 445/020/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG PENANGGUNGJAWAB KEBERSIHAN DI PUSKESMAS LAMPASI No. NAMA 1. Neti Herawati

NIP 19670528 199003 2 002

JABATAN Sanitarian

2.

19870803 201001 2 004

Sanitarian

Radhiatul Hikmah

Tugas Penanggung Jawab Kebersihan di Puskesmas Lampasi :

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS LAMPASI Jl. Prof.M.Nasroen Kel.Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Kode Pos 26219 (0752) 90986 SMS Center 085265712515 Email : puskesmas_lampasi @yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI No. 445/021/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DAN PROGRAM KERJA PERAWATAN KENDARAAN DI PUSKESMAS LAMPASI KEPALA PUSKESMAS LAMPASI MENGINGAT

:

a. bahwa untuk kelancaran transportasi dan peerhubungan puskesmas perlu ditunjuknya penanggungjawab kendaraan di Puskesmas Lampasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Lampasi.

MENIMBANG

:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; 5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03); 6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 1). MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LAMPASI TENTANG PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DAN PROGRAM KERJA PERAWATAN KENDARAAN DI PUSKESMAS LAMPASI

KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEEMPAT

:

Keputusan Kepala Puskesmas Lampasi Kecamatan Lampasi Tigo Nagari tentang Penetapan Penanggungjawab Kendaraan di Puskesmas Lampasi Tahun 2016; Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut pada kolom 2 pada lampiran Keputusan ini sebagai Penanggungjawab Kendaraan di Puskesmas Lampasi Tahun 2016; Tugas dan tanggung jawab : a. Menjaga kebersihan kendaraan puskesmas, baik ambulan maupun kendaraan dinas. b. Bertanggungjawab atas keadaan dan kondisi kendaraan Puskesmas (ambulan dan kendaraan dinas). c. Bertanggungjawab untuk mengantarkan petugas puskesmas yang melakukan pekerjaan dinas di luar gedung; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirobah kembali sebagaimana mestinya jika ditemukan kekeliruan dalam penetapannya DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH PADA TANGGAL : 4 Januari 2016 Kepala Puskesmas Lampasi

HARIKA PUTRA

LAMPIRAN NOMOR : 445/021/SK-A/Pusk-LPS/I/2016 TENTANG PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DI PUSKESMAS LAMPASI No. 1.

NAMA Rika Amalia AMAK

NIP 19770428 200501 2 012

JABATAN Pengelola Inventaris