Sistem Politik Indonesia290212.ppt

SISTEM POLITIK INDONESIA Ikin Sodikin

Pengertian Sistem • •

•

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks, terorganisasi dan terintegrasi. Sistem suatu kesatuan yang terdiri atas sub-sub sistem yang bekerja berhubungan, terkait saling menguatkan saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila salah satu sub sistem rusak, maka kerja sistem secara sistemik, keseluruhan akan terganggu. Sub sistem; adalah bagian yang ada dalam sebuah sistem, baik menjadi bagian pilar utama/vital/terpenting atau bagian pelengkap dan bahkan sekedar asesoris. Sub sistem sebagai bagian atau pilar utama atau terpenting dari sebuah sistem seperti halnya “mata rantai” yang menentukan kuat, lemah atau bahkan putus tidaknya sebuah rantai sebagai sistem yang integrated.

Pengertian Politik • Politik berasal dari kata “polis” (yunani) artinya negara kota. Politik, pada awalnya memang sangat berhubungan atau tidak lepas dari berbagai kegiatan dalam negara/kehidupan negara kota tersebut. Sehingga kemudian difahami istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan pemerintahan, hal ihwal terkait dengan kegiatan memerintah, kekusaan dan hal ihwal terkait dengan kekuasaan, kenegaraan dan hal ihwal terkait dengan penyelenggaraan negara. • Politik terkait dengan kegiatan kelompok-kelompok manusia dalam membuat keputusan. Walaupun sering kali istilah ini lebih diterapkan dan berhubungan dengan perilaku dalam pemerintahan sipil, namun politik masih dapat diamati dalam semua interaksi di antara kelompok manusia, termasuk korporasi, akademik dan lembaga-lembaga keagamaan.g

•

• •

•

• •

Politik terkait dengan hal ihwal negara, pemerintah, rakyat, dan hubungan negara dengan pemerintah, negara dengan rakyat, rakyat dengan rakyat yang diatur oleh negara maupun hubungan negara dengan negara lain. Dengan kata lain politik sendiri dapat merupakan: hubungan-hubungan interaksi sosial yang melibatkan otoritas kewenangan atau kekuasaan yang mengacu pada peraturan, atau berkaitan dengan metode dan strategi yang digunakan dalam membuat keputusan atau perumusan dan penerapan kebijakan. Politik pada dasarnya menyangkut kepentingan dan tujuan masyarakat, bukan kepentingan atau tujuan pribadi. Politik biasanya berguhungan dengan kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan dll Dari perspektif ilmu, politik merupakan ilmu yang memepelajari hal ihwal negara, pemerintah, rakyat, dan hubungan negara dengan pemerintah, negara dengan rakyat, rakyat dengan rakyat yang diatur oleh negara maupun hubungan negara dengan negara lain. Mempelajari politik adalah mempelajari perilaku politik, filsafat politik yakni sebuah ilmu yang mempelajari dasardasar pemikiran politik, perilaku negara, perilaku birokrasi pemerintahan dll yang terkait dengan negara, pemerintah, rakyat dengan segenap interaksinya. Dari sisi praktik, politik tentu terkait dengan praktik kenegaraan, praktik pemerintahan, praktik memperlakukan rakyat, praktik hubungan negara dengan pemerintah, negara dengan rakyat, rakyat dengan rakyat. praktik pembuatan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan negara untuk kepentingan rakyat. Austin Ranney mendefinisikan politik sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintahan (public policy) Harold D. Laswell menyebut politik itu menyangkut proses penentuan who get what, when and how. Ramlan Surbakti mendefiniskan politik sebagai proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu

Sistem Politik

•

•

•

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif ini melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem, yakni interaksi unit atau elemen-elemen yang berhubungan yang relatif tetap. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik dan peranan partai politik atau kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik. Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). namun model ini sekarang harus dikembangkan, sebab keputusan politik tidak cukup sekedar lahirnya lahirnya kebijakan (output) tetapi juga harus benaqr bermanfaat bagi seluruh rakyat. Masukan (input) biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat (proses konversi), kemudian melahgirkan berbagai keputusan dan pelayanan publik (output) oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat (out come). Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik dapat diukur dari seberapa jauh kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Rusadi Kartaprawira sistem politik adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan yang utuh dari berbagai kegiatan politik di Indonesia dengan perangkat peraturannya baik yang terkait dengan rakyat dengan berbagai hak dan kewajibannya, terkait dengan pemerintah terkait dengan kewajiban melayani rakyat, terkait dengan wilyah denghan kepentingan menjaga keutuhannya, terkait dengan hubungan luar negeri dengan berbagai kepentingan menciptakan perdaiamannya.

Model Kerja Sistem

Feed Forward

Input

Proses konversi

feed back

Output

audit evaluasi

OUTCOME

Sistem Politik Indonesia

•

•

•

•

•

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Kegiatan politik dalam sistem politik terkait dengan semua aktivitas lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara/UUD 45 MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuatkeputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.(termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Dalam membuat keputusan-keputusan politik, supra struktur politik harus memperhatikan infrastruktur lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa,Kelompok kepentingan ( Interest Group), Kelompok Penekan ( Presure Group),Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik ( Political Figure). Karena melalui lembaga inilahmasyarakat dapat berpartisipasi, dapat menyalurkan aspirasinya, dapat menyampaikan tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan partisipasi ini diharapkan keputusan politik yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitassistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan.Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikutioleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudutmoral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi ( performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalammasyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional. Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan darilingkungan internasional.Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proses mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang ( gatekeeper).

Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :

1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber dayamanusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudiandigunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akanmemberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yangkemudian menghidupkan negara. 2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolahsedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan sepertisembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat.Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembalididistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkahlaku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasiindividu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintahmembutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkanketerlibatan masyarakat terkekang. 4. Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secaraselektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterimakebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem. 5. Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input danoutput, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi olehmasukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadiukuran kapabilitas responsif. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuahnegara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkansekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdaganganinternasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepadanegara-negara berkembang.

Negara

•

•

•

•

Socrates; Negara bukan merupakan satu organisasi yang didirikan manusia untuk kepentinmgan pribadi, malainkan merupakan suatu susuanan obyektif yang didasarkan kepada sifat hakiki manusia. Karenanya negara wajib melaksanakan dan menerapkan hukum dan keadilan sesuai kesadaran hukum dan rasa keadilan setiap manusia. Negara bukan untuk melayani kepentingan dan memenuhi kebutuhan para penguasa. Keadilan sejatilah yang harus menjadi landasan kerja dan pedoman pemerintahan negara. Bilamana ini dijalankan, maka setiap orang di dalam negara akan merasakan ketentraman dan ketenangan jiwa yang sejati. Sedangkan dengan kebathilan dan kedholiman walaupun dapat diperoleh kesenangan, maka kesenangan itu adalah palsu. Negara harus kuat, karena kata Socrates karena Adanya negara karena keharusan obyektif kodrat manusia. Tugas negara mendatangkan keadilan, dan keadaan ini baru dapat terjelma bilamana negara diperintah oleh orang-orang yang dipilih secara seksama.” Menurutnya pada setiap orang telah ada fitrah, telah ada kesadaran hukum dan rasa keadilan kodrati. “Pada hemat saya negara didirikan karena tiap orang merasa dirinya belum berkecukupan, artinya ia belum dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri serta memerlukan lebih banyak lagi”. Plato, murid Socrates mengakui bahwa negara hadir karena banyaknya kebutuhan dan keinginan manusia. Karena ini manusia harus bekerjasama, dan dalam kerjasama ada pembagian kerja sesuai bakat dan kecakapannya. Plato, murid Socrates “Pada hemat saya negara didirikan karena tiap orang merasa dirinya belum berkecukupan, artinya ia belum dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri serta memerlukan lebih banyak lagi”.

Negara Sebagai Sistem

Negara sebagai organisasi yang utuh terdiri atas sub-sub sistem. Satu sub dengan lainnya saling terkait, bergantung, dan saling mempengaruhi, dan karenanya harus saling menguatkan. Sub-sub sistem dari negara sebagai oragnisasi, kiranya seperti apa yang telah dirumuskan oleh konvensi internasional yang dikenal Montevideo Convention on the Right and Duties of States”. Yaitu perjanjian internasional yang diadakan oleh beberapa negara Amerika Latin dan Amerika Serikat 1933 di kota Montevideo, menyebutkan empat syarat utama untuk berdirinya negara. Pasal 1: “The State as a person of international law should possess the following qualifications:

1. 2. 3. 4.

a permanent population; a defined territory; a government and a capacity to enter into relations with other States”

Sistem Politik Negara 1) Negara komunis Komunis adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sietem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme sebagai suatu faham (Marxisme, Leninisme atau Maosisme) Negara komunis yang masih ada hingga kini adalah RRC, Kuba, Korut, Laos dan Vietnam

2) Negara kota Negara kota atau Polis adalah suatu Wilayah yang dikelola secara eksklusif oleh suatu Koata, biasanya dengan kedaulatannya sendiri. Secara historis, negara kota biasanya merupakan bagian dari area kultural yang lebih besar, seperti pada negara-kota Yunani Kuno (misalnya Athena, Sparta dan Korinthia), kota-kota Finisi Kanaan (seperti Tyre dan Sidon), Suku Maya Mesoamerika (termasuk lokasi-lokasi seperti Chichen and Rl Mirador), kota-kota di Asia Tengah sepanjang jalur Sitra (termasuk Samarkandi dan Bukhara), atau negara-kota Italia Utara (terutama Firenze dan Venesia). Saat ini hanya Singapura, Monako dan Kota vatikan yang merupakan negara berdaulat yang mirip dengan definisi klasik mengenai negara-kota. Beberapa negara berdaulat juga memiliki wilayah pemerintahan sendiri yang dibatasi pada kota, seperti Berlin di Jerman, Makau dan Hongkong di RRC, Distrik Kolombia di Ameria Seikat, Distrik Federal Brazilia di Brazil, Distrik Federal Mexico di Meksiko, serta Gibraltar. 3) Diktator Diktator adalah seorang penguasa negara yang memerintah secara otoriter/tirani dan menindas rakyatnya. Biasanya seorang diktator naik takhta dengan menggunakan kekerasan, seringkali dengan kudeta. Tetapi ada pula diktator yang naik takhta secara demokratis. Contoh yang paling terkenal adalah Adolf Hitler. Seringkali diktator dibedakan dengan despot. Seorang despot berkuasa secara sewenang-wenang pula, tetapi kadangkala ada pula despot yang 'baik'. Diktatorisme adalah paham diktator dimana orang yang memerintah suatu negara/pemerintahan dengan hak-hak dan kekuasaan absolut. isme berarti pemahaman maka diktatorisme adalah sebuah paham yang dianut oleh suatu negara untuk dipimpin oleh seorang otoriter yang mempunyai hak dan kewajiban absolut. Diktatorisme cenderung banyak dipraktikkan di negaranegara Eropa seperti JermanPolandia, Perancis, dan Italia.

4) Sistem Direksional Republik direksional adalah sebuah negara yang diperintah oleh kolose yang terdiri dari beberapa orang yang secara bersama menjalankan kekuasaan sebagai Kepala Negara. Dalam sejarah politik, istilah Directory (bahasa Prancis Directoire), berlaku bagi lembaga-lembaga tinggi negara secara kolegial, yang terdiri dari beberapa anggota bertindak seperti direktur. Sejauh ini yang terkenal adalah Directory Prancis. Namun oleh Perancis, bentuk pemerintah ini hanya dijalankan daerah jajahan yang berada di wilayah Eropa. 5) Feodalisme • Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Dalam pengertian yang asli, struktur ini disematkan oleh sejarawan pada sistem politik di Eropa pada abad pertengahan, yang menempatkan kalangan kesatria dan kelas bangsawan lainnya (vassal) sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu yang disebut fief (Latin, feodum) yang ditunjuk oleh monarki (biasanya raja atau lord). • Istilah feodalisme dipakai sejak abad ke-17 dan oleh pelakunya sendiri tidak pernah dipakai. Semenjak tahun 1960-an, para sejarawan memperluas penggunaan istilah ini dengan memasukkan pula aspek kehidupan sosial para pekerja di lahan yang dikuasai oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah "masyarakat feodal". • Karena penggunaan istilah feodalisme semakin lama berkonotasi negatif, sekarang oleh para pengritiknya dianggap tidak membantu memperjelas keadaan dan dianjurkan untuk tidak dipakai tanpa kualifikasi yang jelas. • Dalam bahasa sehari-hari di Indonesia, kata ini kerap digunakan untuk merujuk pada perilakuperilaku negatif yang mirip dengan perilaku para penguasa yang lalim, seperti 'ortodok', 'selalu ingin dihormati', atau 'bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan'. Arti ini sudah banyak melenceng dari pengertian politiknya.

6) Kerajaan Kerajaan, salah satu bentuk pemerintahan di mana kepala negara dan/atau kepala pemerintahan -nya disebut Raja, Ratu, Kaisar, Permaisuri, Sultan, Baginda, Khalifah, Emir. 7. Sistem parlementer Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan dimana parlemen atau legislatif memiliki otoritas mengangkat perdana menteri. Parlemen dapat menjatuhkan eksekutif (presiden), melalui mosi tidak percaya. Pada sistem parlementer dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Sistem parlemen dianggap lebih memadai dibanding sistem presidensiil, karena fleksibilitas dan tanggapnya terhadap publik. Kekurangannya pemerintahan sering labill, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan adalah perdana meneteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan berkuasa sebagai kepala negara, sebagai balanching. Negara penganut sistem parlementer adalah Inggris, Jepang, belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu: 1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja. 2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. 3. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin depertemen dan non-departemen. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer: 1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. 2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. 3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhatihati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer: 1. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. 2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. 3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen. 4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. 8) Sistem presidensial Sistem presidensial (presidensial), atau disebut sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu: 1. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. 2. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. 3. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negaranegara Amerika Latin dan Amerika Tengah. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu : 1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. 3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin depertemen dan non-departemen. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). 5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial: 1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. 2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun. 3. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. 4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial: 1. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. 2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. 3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas 4. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. 9) Sistem Semipresidensial Sistem semipresidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensil dan parlementer. Terkadang, sistem ini juga disebut dengan dualisme eksekutif. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri. Sistem ini digunakan oleh Republik Kelima Prancis. Ciri-ciri pemerintahan semipresidensial yaitu: 1. dari presiden; 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. 3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. 4. dari parlementer. 5. Kabinet dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden. 6. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada legislatif. 7. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. 8. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia

•

Sistem politik demokrasi, adalah sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Indonesia sebagai negara demokrasi secara konstitusional, dijalkankan berdasar sendi-sendi sistem politik demokrasi di Indonesia. Sendi sendi dilmaksud diantaranya : 1. Ide kedaulatan rakyat, 2. Negara berdasarkan atas hukum 3. Bentuk Republik 4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi 5. Pemerintahan yang bertanggung jawab 6. Sistem Pemilihan langsung 7.Sistem pemerintahan presidensiil