Sistem Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pemerintah.docx

SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PEMERINTAH

Oleh: Bella Puspita Rininda 041724253029

MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2019

BAB I PENDAHULUAN Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8 mendefinisikan Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Dijelaskan lebih lanjut pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 14 tentang Akuntansi Kas, Kas merupakan aset pemerintah paling lancar (likuid) dan aktif. Sifat lancar kas ditunjukkan dengan kemudahan dan kecepatan untuk diubah menjadi aset lain sesuai kebutuhan, sebagai alat pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Kas disebut sebagai aset lancar paling aktif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada umumnya akan berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas. Pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan kas yang bersumber dari pelayanan terhadap pasien tetap mendapat perhatian dari manajemen. Mengingat pentingnya sumber pendapatan bagi penyediaan keuangan, maka diperlukan pengelolaan terhadap sumber pendapatan tersebut, suatu sistem akuntansi yang dirancang khusus untuk memenuhi kegiatan dari rumah sakit sesuai kebutuhan. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur- prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan uraian teknis prosedur. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD). Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan aset.

BAB II PEMBAHASAN Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Daerah Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan uraian teknis prosedur. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD). Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan aset. Tata cara atau prosedur pelaksanaan sistem penatausahaan keuangan daerah sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah mengingat perkembangan volume kegiatan dari tahun ke tahun terus meningkat, yaitu dengan melakukan: 1. Mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran belanja; 2. Pencatatan dalam Buku Kas Umum dan Buku Kepala/Buku Pembantu; 3. Pengolahan tanda-tanda bukti untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban;

4. Penyimpanan uang dan dokumen-dokumen. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain diperoleh dari transaksi: 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah antara lain meliputi penjualan asset daerah yang dipisahkan, penerimaan bunga deposito, penerimaan jasa giro, denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Jaringan prosedur yang membentuk sub system ini terdiri dari prosedur penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan. Prosedur penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan merupakan uraian pelaksanaan kegiatan yang terdiri: fungsi/ pihak yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, dan deskripsi prosedur. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) mekanisme/prosedur, yaitu: 1. Pembayaran langsung melalui Bendahara Penerimaan. 2. Pihak Ketiga/ Wajib Pajak/ Wajib Retribusi menyetorkan uang melalui Bendahara

Penerimaan

Pembantu,

kemudian

Bendahara

Penerimaan

Pembantu melaporkan kepada Bendahara Penerimaan. 3. Pihak Ketiga/ Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyetorkan uang melalui Bank Pemerintah yang Ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan/atau Kantor Pos. Macam-macam Kas pada Pemerintah Daerah Dijelaskan lebih lanjut pada Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas bahwa Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Pengelola Uang

Daerah meliputi pertama: Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), kedua: Bendahara Penerimaan, dan ketiga: Bendahara Pengeluaran. Secara umum penjelasan kas pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Dalam rangka mendukung kegiatan operasional satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Gubernur/bupati/walikota dapat menunjuk badan lain yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah. Gubernur/bupati/walikota dapat menunjuk badan lain selain yang telah ditetapkan Menteri keuangan dengan persetujuan Menteri Keuangan. Penunjukan badan lain dituangkan dalam kontrak kerja. Kas di Bendahara Penerimaan Pada setiap awal tahun anggaran gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud gubernur/bupati/walikota memberi

izin kepada kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening

penerimaan

pada

Bank

Umum

yang

ditetapkan

oleh

gubernur/bupati/walikota. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari transfer penerimaan pendapatan ke RKUD. Sesuai dengan ketentuan bahwa kas yang berasal dari seluruh Pendapatan Asli Daerah yang ditampung di rekening penerimaan setiap hari disetor seluruhnya ke RKUD oleh bendahara penerimaan. Dalam hal penyetoran belum dapat dilakukan setiap hari, Gubernur/Bupati/Walikota mengatur penyetoran secara berkala. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Pengeluaran Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional seharihari. Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan kepada SKPD. Dalam hal pengelolaan Uang Persediaan tersebut, pada setiap awal tahun anggaran Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Rekening pengeluaran SKPD tersebut selain mengelola uang persediaan juga mengelola uang yang akan digunakan sebagai belanja SKPD dalam bentuk tambahan uang persediaan, atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dapat dibuka atas nama bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu. Kas di luar Pengelolaan BUD

Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari BUD Untuk melaksanakan penerimaan yang berasal dari kegiatan operasional, pemerintah menunjuk Bendahara Penerimaan yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas berasal dari penerimaan pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah. Pada akhir tahun anggaran, saldo kas di Bendahara Penerimaan adalah nihil. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang negara pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD Untuk melaksanakan kegiatan operasional, Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk

Bendahara

Pengeluaran

untuk

mengelola

uang

yang

harus

dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja. Tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Untuk keperluan kegiatan operasional tersebut, Bendahara Pengeluaran mengelola uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TUP) yang diterima dari BUN. Disamping mengelola uang persediaan (UP), Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang lainnya, antara lain meliputi: a. Uang yang berasal dari Kas Negara, melalui SPM-LS/SP2D yang ditujukan kepadanya; b. Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut; dan c. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan,pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran harus segera menyetor seluruh sisa UP/TUP ke Kas Negara. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat saldo UP/TUP pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca, maka jumlah sisa UP/TUP tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Apabila pada tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran. Saldo kas lainnya yang Diterima karena penyelenggaraan pemerintahan Selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya. Kas di Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012, BLUD merupakan bagian dari pemerintah dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Pembentukan BLUD tidak bertujuan untuk mencari laba namun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Hal yang membedakan BLUD dengan instansi pemerintah lainnya adalah BLUD dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pola pengelolaan keuangan BLUD memberi keleluasaan untuk

menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Aset dikelola BLUD merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri, rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dikonsolidasi

sebagai

bagian

yang

tidak

terpisahkan

pada

laporan

pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada pemerintah daerah.

Sumber modul 2-Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara kas Kemendagri.

Sumber modul 2-Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara kas Kemendagri. Memahami Akuntansi Kas pada Pemerintah Daerah: Akuntasi Kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang negara/daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang negara/daerah. Transaksi penerimaan kas dapat berupa: Transaksi Pendapatan, Transaksi Penerimaan Pembiayaan, Transaksi Penerimaan Transfer, Transaksi Penerimaan Lainnya / Non Anggaran dan Transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh: Transaksi Belanja Negara/Daerah, Transaksi Pengeluaran Pembiayaan, Transaksi Pengeluaran Transfer, Transaksi Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran. Transaksi Penerimaan Kas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendapatan pada pemerintah daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat: Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah; atau Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila

Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD atau Pengesahan atas penerimaan pendapatan. Pengukuran Penerimaan kas dari pendapatan dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan. Apabila penerimaan kas dalam mata uang asing dan diterima dalam rekening mata uang asing, sesuai paragraf 62 PSAP nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, transaksi tersebut dicatat dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.Penerimaan kas dalam bentuk mata uang asing dan diterima dalam akun bank bermata uang rupiah maka jumlahmata uang asing tersebut dikonversi menjadijumlah dalam rupiah sesuai kurs transaksi. Jika Kas dari pendapatan diterima langsung RKUD maka SKPD mencatat transaksi pendapatan dan tidak mencatat jurnal penerimaan kas karena kas di terima langsung di BUD.

BAB III PENUTUP Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8 mendefinisikan Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Dijelaskan lebih lanjut pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 14 tentang Akuntansi Kas, Kas merupakan aset pemerintah paling lancar (likuid) dan aktif. Sifat lancar kas ditunjukkan dengan kemudahan dan kecepatan untuk diubah menjadi aset lain sesuai kebutuhan, sebagai alat pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Kas disebut sebagai aset lancar paling aktif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada umumnya akan berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas. Akuntansi Kas pada Pemerintah Daerah khususnya Akuntasi Kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari Transaksi Penerimaan Kas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Transaksi Pengeluaran Kas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Transaksi Pengeluaran Kas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari Belanja melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Belanja melalui mekanisme Langsung (LS).

DAFTAR PUSTAKA Hilmi, A. Z., & Martani, D. (n.d.). Analisis Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Universitas Indonesia. Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), 874890. Saifudin, & Ardani, F. P. (n.d.). Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dalam Meningkatkan Pengendalian Internal atas Pendapatan pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-danperbendaharaan/21886-memahami-akuntansi-kas-pada-pemerintah-daerahakuntansi-kas-pada-satuan-kerja-perangkat-daerah-skpd