Sistem Informasi Manajemen

  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Sistem Informasi Manajemen as PDF for free.

More details

  • Words: 1,138
  • Pages: 15
PROPOSAL PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK FASILITAS KITE

A. Latar Belakang Sesuai dengan tuntutan persaingan global perdagangan international dan tuntutan kebutuhan masyarakat khususnya dunia usaha, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan upaya peningkatan fungsi sebagai Trade Facilitator (memberi kemudahan fasilitas perdagangan ), Industrial Assistance ( dukungan terhadap industri dalam negeri ), Community Protector ( pelindung masyarakat ) dan Revenue Collector ( pemungut penerimaan negara ), fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE ) adalah salah satu perangkat yang diberikan pemerintah dalam memfasilitasi para pengguna jasa dalam mempermudah proses pelaksanaan kegiatan perdagangan tanpa mengurangi kewajiban pengguna jasa sebagai wajib pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 129 / KMK. 04/ 2003 tanggal 09 September 2003 menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penerima pengalihan tugas dan wewenang dari BINTEK keuangan dalam pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, hal ini membuat DJBC memiliki tugas tambahan dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat dalam memberikan pelayanan kemudahan impor dan ekspor, pengalihan ini secara yuridis formal didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan pasal 26 ayat 1 k, salah satu fasilitas penting yang diberikan kepada dunia usaha dalam fasilitas KITE

adalah

Pembebasan Bea Masuk & Cukai terhadap bahan baku yang dimasukkan kedalam negeri dengan tujuan untuk diproses menjadi barang jadi dan hasilnya diekspor. 1

Pengertian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 580 / KMK.04 / 2003 tanggal 13 Desember 2003 sebagai pengganti KMK Nomor : 129/ KMK.04 / 2003 adalah pemberian pembebasan dan atau Cukai serta PPn dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan / atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lainnya yang hasilnya terutama tujuan ekspor, pemberian fasilitas ini merupakan perwujudan salah satu tugas DJBC untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. Sebagai penunjang sarana dan prasarana

pendukung

DJBC

telah

memiliki

penunjang

pelaksanaan

operasional dalm memberikan fasilitas yaitu dengan aplikasi program komputer seluruh kegiatan pelaksanaan pelayanan fasilitas KITE oleh DJBC dengan sistem PDE ( Pertukaran Data Elektronik). Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa fasilitas KITE sebelum melakukan importasi barang harus menyerahkan input syarat kelengkapan dalam bentuk : 1. Hard Copy yaitu Dokumen Pelengkap 2. Soft Copy dengan media Floppy Disket dan Dalam hal ini kita akan lebih banyak mengulas mengenai sistem pertukaran data Elektronik melalui jaringan system informasi dengan menggunakan Soft copy/floppy disket untuk memudahkan pengguna jasa melakukan konfirmasi dalam tatalaksana kepabeanan untuk barang yang akan diimpor dapat melakukan pembongkaran di pelabuhan tujuan ( T. Priok) B. Mamfaat Pertukaran Data Elektronik Fasilitas KITE Berdasarkan kegunaanya ada 2(dua) pihak yang merasakan langsung mamfaat dari digunakannya Sistem Informasi tersebut yaitu dari pihak

2

pengguna Jasa dan Bea Cukai sendiri. Bagi pengguna jasa mamfaatnya adalah : 1.

Mempercepat prosedur dalam memenuhi persyaratan kelengkapan Tatalaksana Kepabeanan .

2.

Membantu pengguna jasa untuk dapat melaksanakan kegiatan importasi dengan waktu yang lebih cepat (efisiensi).

3.

Memperkecil

biaya

misal

ongkos

penimbunan,

pengangkutan,

pembongkaran dan lain sebagainya. 4.

Mempermudah proses melakukan konfirmasi semua kelengkapan dan pesyaratan yang harus dipenuhi.

5.

Mempersingkat

waktu

dalam

melaksanakan

konfirmasi

sampai

persutujuan bongkar dipelabuhan tujuan. Sedangkan bagi pihak Bea dan cukai mamfaatnya adalah : 1. Mempercepat dan mempermudah proses pelayanan fasilitas KITE melalui system informasi pertukaran data elektronik. 2. Mengurangi kesalahan dalam memproses data dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. 3.

Mempermudah rekonisliasi terhadap kebenaran data dan angka dalam apliksasi pada saat melakukan entry data.

4. Mempersingkat jarak konfirmasi kantor pelabuhan pembongkaran tujuan (T.Priok) dan kantor tujuan akhir pengiriman barang (bandung).

3

C. RANCANGAN ALUR DATABASE

Input :

Pemeriksaan Manual ( Pegawai) : • Formulir • PIB & invoice • Skep Pembebasan dll

Hard Copy Soft Copy

Loading Disket Soft Data Copy & Browse

Pemeriksaan Komputer ( Operator Computer) PIB Disket

Pemotongan Kuota Berdasrkan Skep Pembebasn

Input Jaminan

STTJ ( Tanda Terima Sanggup bayar )

Final ( Cetak)

Penerimaan Dokumen Server /Opertor

Konsul Aplikasi Komunikasi data Pelabuhan Bongkar ( T. Priok)

(EDI) Kantor Pusat

4

D. FORMULIR DAN DOKUMEN INPUT MANUAL •

Formulir Pemeriksanan PIB

5



PIB ( Pemberitahuan Impor Barang )



Invoice



SKEP Pembebasan

6



Surat Sanggup Bayar

7



SSPCP

E. Software input aplikasi fasilitas KITE menggunakan Floppy Disket . •

Loading Data

8



Copy File / Browse



Rekonsiliasi PIB Komputer

9





Konfirmasi berdasarkan SK Pembebasan



Register Jaminan

Input Jaminan

10

F. ALIRAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (EDI) KITE

11

G. TAMPILAN OUTPUT Dalam melaksanakan tatalaksana Kepabeanan impor khusus fasilits KITE Ouput dari seluruh informasi yang diinput pertama kali adalah STTJ (Tanda Terima Surat Sanggup bayar)

yang berisi nilai jaminan dan kode register

untuk diakses oleh pihak kantor pusat untuk diteruskan ke Kantor pelabuhan pembongkaran dalam hal ini Tanjung Priok. Ouput ini berbentuk 2 (dua ) bagian yaitu aplikasi Komunikasi Data dan Print out ( STTJ) . •

Komunikasi Data

12



STTJ

13

H. Rancangan Biaya No

1.

Nama Peralatan /Kegiatan Server /Consul +

Spesifikasi

Vol

IBM

1 unit

Harga satuan ( Rp) 40.000.000

Jumlah harga (Rp) 40.000.000

Operating System 2

Visat

visat

1 set

20.000.000

20.000.000

3.

Router

Cisco

1 set

5.000.000

5.000.000

4

Komdat

Cisco

1 set

12.000.000

12.000.000

5

Printer Dump

1 set

7.000.000

7.000.000

6.

PC

20 set

5.000.000

100.000.000

Intel P4 2.66 Ghz, HD 80GB, RAM 1028 GB

7.

Kabel UTP

Belden

20 Roll

600.000

1.200.000

8.

RJ 45

Tacko

1 dus

50.000

1.500.000

9.

Sistem Operasi PC

Microsoft

20 set

1.500.000

30.000.000

Windows Xp Profesional 1.700.000.000

I. PENUTUP Dari hasil pengamatan data dan fakta dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Secara umum dalam tata laksana Pertukatran data Elektronik tidak ditemui masalah yang berarti dalam intern Bea dan Cukai karena sistem dan prosedur yang ada telah mampu mendukung proses pelaksanaan penerimaan PIB dan penerbitan STTJ, jangka waktu penerimaan sampai

14

dengan penerbitan STTJ hanya membutuhkan waktu paling lama 30 menit hingga barang tersebut dapat langsung dikeluarkan dari pelabuhan pembongkaran .kesalahan biasanya terletak pada pengguna jasa karena mengajukan PIB dan jaminan pada saat barang telah tiba di Pelabuhan T.Priok

sehingga bila penerbitan STTJ terlambat, bisa karena salah

pemberitahuan atau ketidakcocokan antara dokumen dan kesalahan perhitungan BM, PPN dan PPnBM menyebabkan barang tidak bisa langsung keluar, pelaksanaan konfimasi jaminan masih dilakukan manual karena menghindari kesalahan yang dilakukan aplikasi pelayanan komputer, masih terdapat banyak kekurangan dalam aplikasi pertukaran data elektronik namun akn terus diperbaharui untuk kedepan. Dalam hal kelalaian pengurusan dokumen dan dalam penerbitan STTJ oleh importir diharapkan dapat dilakukan sosialisasi kepada perusahaan atau kuasanya dalam hal ini PPJK untuk lebih memahami dan mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya prosedur Kepabeanan karena

dalam menyelesaikan seluruh

bea cukai hanya berfungsi sebagai

fasilitator dalam hal ini yang telah memberikan banyak kemudahan dan pelayanan seoptimal mungkin. Kelemahan dalam pertukaran data elektronik dengan aplikasi komputer akan menciptakan kerawanan dalam pengawasan, Direktorat IKC ( Informasi Kepabenan dan Cukai) kantor pusat dituntut untuk lebih dapat menciptakan software aplikasi pendukung yang lebih baik untuk kedepan dalam menyikapi tuntutan zaman dengan perkembangan tingkat ekonomi yang semakin maju.

15

Related Documents