Sinopsis Dr. Abdul Mannan, Mm

Analisis Kinerja Pajak Daerah DKI Jakarta

ANALISIS KINERJA PAJAK DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA1 Oleh : Abdul Mannan

ABSTRACT The purpose of this research is to know how big the respons of the local tax in DKI Jakarta to the change of the tax basic, how far the effectivity of the taxation discretionary (intensivity and extensivity) policy in DKI Jakarta, which taxes have the high capacity – high effort (HC – HE), high capacity – low effort (HC – LE), low capacity – high effort (LC - HE), low capacity – low effort (LC – LE), and what strategy wil be used for increasing the income local tax in each different tax in DKI Jakarta. The research methodology which is used in this thesis are the teory of the tax elasticity, tax buoyancy, tax capacity, and tax effort developed by Yuyun Wirasasmita, Sudarsono, Mansfield, Prest and Bahl. Therefore, it can be identified which taxes contain HC-HE, HC-LE, LC-HE and LC-LE. The result of the research shows that the kinds of local tax which indicate the highest score of buoyancy and elasticity, as follows; (1) The tax of vehicle fuel (PBBKB/T3) is the highest of buoyancy and elasticity, (2) The tax of vehicle (PKB/T1) is the lowest score of buoyancy, and, (3) The tax of street – lights (PPJ/T7) is the lowest pure elasticity. There are six kinds of local tax which have a defisiency of buoyancy elasticity value and the positive pure elasticity and there are two local tax which have a deficiency of buoyancy score and the negative pure elasticity. The conclusion of the research is the difference between buoyancy and elasticity to indicate that the taxation discretionary policy in DKI Jakarta is not relativity effective.

PENDAHULUAN Menyadari akan keterbatasan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Otonomi Daerah. 1

Dipertahankan dihadapan Sidang Senat Universitas Borobudur Jakarta dalam Rangka Promosi Doktor Ilmu Ekonomi, 22 Juli 2004

1

Realisasi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut membawa dampak permasalahan multidimensional yaitu terdapat ketimpangan fiskal vertikal dan horisontal bidang keuangan publik. Selanjutnya pola hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada sumber – sumber

keuangan

yang

memadai

yaitu

bersumber

dari

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun penerimaan lain yang sah. Tumpuan utama penerimaan daerah adalah berasal dari PAD, sementara secara umum kontribusi PAD terhadap APBD tingkat Propinsi hanya sebesar 20 % - 30 %, dan untuk daerah tingkat Kabupaten/Kota hanya sebesar 10 % - 20 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah kepada pusat masih tetap sangat tinggi. Indikator ketergantungan daerah kepada pusat bila ditinjau dari sisi penerimaan pada

APBD tingkat

propinsi dan kabupaten/kota sebesar 94 % dari pusat dan dari daerah hanya 6 %, begitu pula dari sisi pengeluaran APBD tingkat propinsi dan kabupaten/kota sebesar 83 % berasal dari pusat dan hanya 17 % dari daerah. Khusus untuk Propinsi DKI Jakarta, kontribusi PAD terhadap APBD DKI Jakarta secara rata-rata sebesar 50 % yang mana kontribusi PAD tersebut didominasi oleh pajak dengan rata-rata sebesar 82 %. Mengingat Pajak sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah maka fokus penelitian ini adalah jenisjenis pajak daerah DKI Jakarta yang terdiri dari 8 (delapan) jenis (U U No. 18 Tahun 1997).

2

KERANGKA PEMIKIRAN, MODEL DAN HIPOTESIS 1. KERANGKA PEMIKIRAN Penelitian tentang perpajakan baik pajak nasional maupun regional dalam hubungan untuk meningkatkan perolehan pajak adalah menggunakan rumus elastisitas, kapasitas dan upaya. Elastisitas adalah menggambarkan

derajat kepekaan fungsi

pajak terhadap perubahan yang terjadi pada variabel-variabel yang mempengaruhinya. Sedangkan rumus kapasitas adalah untuk mengetahui jumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak begitu pula upaya pajak adalah rasio

antara

penerimaan

pajak

dengan

kapasitas

pajak.

Mengingat dasar pajak adalah sangat kompleks maka dalam kaitan penelitian ini sebagai proxy dasar pajak adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan proxy dasar pajak tersebut maka kapasitas pajak daerah sangat dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan regional (PDRB). Analisis perbandingan kemampuan pajak atau kapasitas

pajak

antar

negara

atau

antar

daerah

yang

dikemukakan oleh Bahl (1971.,h.571) dapat dilakukan dengan mengkaji varians dari rasio pajak (tax ratio), kapasitas pajak (tax capacity) dan upaya pajak (tax effort). Unit analisis dalam penelitian ini adalah pajak daerah Propinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 8 (delapan) jenis pajak yaitu (1) Pajak Kendaraan Bermotor/T1, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/T2, (3) Pajak Bahan Bahar Kendaraan Bermotor/T3, (4) Pajak Hotel dan rstoran/T4, (5) Pajak Hiburan/T5, (6) Pajak Reklame/T6, (7) Pajak Penerangan Jalan/T7, (8) Pajak Air Bawah Tanah&Air Permukaan/T8.

3

Model yang sering digunakan untuk mengetahui kapasitas pajak sekaligus mencerminkan dasar pajak (tax base) suatu negara atau daerah adalah melalui pendekatan rasio pajak. Model ini menunjukkan pengaruh pendapatan (Y) terhadap rasio penerimaan pajak daerah. Adapun model tersebut adalah sebagai berikut ; T/Y = α + β Y Dimana : T

= Penerimaan pajak daerah

Y

= PDRB

T/Y

= Rasio pajak

α, β

= Parameter Selanjutnya dijelaskan oleh Bahl bahwa rasio pajak

merupakan hasil pajak (tax yield) sebagai fungsi terhadap pendapatan, sedangkan upaya pajak yaitu rasio penerimaan pajak aktual terhadap kapasitas pajak dengan asumsi bahwa rasio pajak tersebut sebagai fungsi dari kapasitas pajak (T/Y) dan upaya pajak (E), yang dapat dituliskan sebagai berikut : T/Y = f (T^/Y, E). Jika T/Y adalah kapasitas pajak dan upaya pajak didefinisikan

sebagai

keleluasaan

kapasitas

pajak

yang

digunakan, maka rasio upaya pajak (tax effort ratio) bagi suatu negara atau daerah adalah : E = (T/Y)/(T^/Y) atau E = T/T^

Dimana : E = Rasio upaya pajak

4

T = Penerimaan pajak aktual T^ = Eestimasi Pajak Y = PDB/PDRB Berdasarkan metode Bahl, dapat dilakukan modifikasi model untuk memperoleh kapasitas

pajak

daerah

dengan

mencari nilai nominal estimasi pajak kemudian meregres pajak terhadap sektor jasa. T^/Y=

f

(Y

Jasa

)

atau

T^/Y

.............................................................

=

a

+

b

Y

Jasa

( 1)

Dimana : T^ = Estimasi Pajak Y Jasa = Sektor Jasa ( Sektor Listrik, Gas & Air Bersih, Sektor Perdagangan

&

Hotel,Restoran,

Sektor

Pengangkutan

&

Komunikasi, Sektor Keuangan & Jasa, Sektor Jasa - Jasa). a, b = Konstanta Setelah diperoleh nilai koefisien a dan b, kemudian memasukan nilai Sektor Jasa terhadap nilai koefisiennya maka diperoleh sebuah persamaan kapasitas pajak estimasi/potensi sebagai berikut : T^/Y = f ( Y Jasa) atau T^/Y= a^ + b^ Y Jasa Kemudian untuk mengetahui sejauhmana upaya pajak maka digunakan rumus Bahl tentang tax effort yaitu ; T/Y

=

f

(

T^/Y,

E

)

.................................................................................................... (2) T/Y

Jasa

=

f

(T^/Y

Jasa,

....................................................................................

E

) (3)

5

E

=

T/T^

....................................................................................................... ............

(4)

Dengan penggunaan model Bahl tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu : Pertama, dapat mengetahui kapasitas atau kemampuan serta upaya pajak yang telah dilakukan. Kedua, pada penggunaan model tersebut dapat menentukan rangking yang akan memberikan karakteristik bagi masing masing pajak daerah dalam empat kategori yaitu : 1. High capacity – high effort 2. High capacity – low effort 3. Low capacity – high effort 4. Low capacity – low effort Kategori

diatas

adalah

sangat

penting

untuk

mengetahui

kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pungutan dari berbagai jenis pajak didaerah. Untuk

memudahkan

pemahaman

terhadap

kerangka

pemikiran penelitian ini dilukiskan pada MODEL PENELITIAN sebagai berikut :

6

2. MODEL PENELITIAN Sektor Ekonomi Publik

Penerimaan Pusat

Penerimaan Daerah

PAJAK DAERAH Jenis Jenis Pajak Daerah

Jenis jenis Pajak Daerah

Tingkat Elastisitas PKB

BBNK B

PBBKB

Kapasitas dan Upaya PPABT&A P

PHR

PH i

PRK

PPJ

7

Strategi Peningkatan Pajak

3. HIPOTESIS Berdasarkan analisis penelaahan sementara (adhoc) tentang kinerja pajak di DKI Jakarta, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut : 1.

Pajak Daerah DKI Jakarta sebagian besar mempunyai tingkat

elstisitas yang inelastis. 2. Tingkat efektivitas kebijakan diskresioneri perpajakan di DKI Jakarta masih rendah (mayoritas selisih antara elastisitas buoyancy dan elastisitas murni kurang dari satu). 3. Jenis – jenis pajak daerah di DKI Jakarta sebagian besar berada pada tingkat karakteristik LC (Low Capacity) – LE (Low Effort). METODE PENELITIAN  Waktu dan Tempat Penelitian 1. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2002 - 2003 yang dimulai dari proses izin wilayah penelitian, penentuan unit analisis, pengumpulan data hingga pengolahan data. 2. Tempat penelitian adalah Dipenda DKI Jakarta

8

 Populasi, Sampel dan Sampling. 1. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah DKI Jakarta 2.Sampel yang diperoleh sebanyak 10 tahun, yaitu Pajak Daerah Tahun 1992/1993 – 2001/2002. 3. Sampling yang dilakukan adalah sampling bertujuan, yaitu peneliti mengambil data beberapa tahun terakhir untuk dianalisis.  Metode Penelitian Dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan kuantitatif, dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi berdasarkan data yang tersedia dan disertai dengan rujukan teori serta perhitungan kuantitatif.

 Variabel Penelitian Variabel penelitian ini adalah Pajak Daerah dengan notasi T sebagai dependent variable dan PDRB Sektor Jasa (Y Jasa) sebagai independent variable. Fokus pembahasan dalam penulisan ini adalah Pajak Daerah yang terdiri dari 8 jenis (berdasarkan UU No. 18 Tahun 1997).  Instrumen Penelitian. Jenis data yang dikumpulkan disesuaikan dengan pendekatan analisis

yaitu

data

kuantitatif.

Periode

pengukurannya

digunakan data runtut waktu (time series) selama 10 tahun ( 1992/1993 – 2001/2002).  Disain Penelitian

9

Disain penelitian ini menggunakan disain explanatory yaitu penelitian ini berusaha menjelaskan kinerja Pajak Daerah melalui teori yang sudah ada (elastisitas pajak, kapasitas dan upaya pajak). Fokus dalam disain penelitian ini adalah mengukur prosentase perubahan penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh prosentase perubahan PDRB sektor Jasa. Selain dari pada itu diuraikan juga bagaimana menentukan klasifikasi

jenis-jenis

pajak

daerah

DKI

Jakarta

dengan

kategori : HC-HE, HC-LE, LC-HE, LC-LE.  Teknis Analisis Digunakan alat analisis regresi yang dapat menjelaskan bentuk ketergantungan suatu variabel terikat (dependent variable)

terhadap

satu

atau

lebih

variabel

bebas

(independent variable). Untuk analisis regresi diperlukan sejumlah observasi yang terdiri dari variabel dependen (T) dan variabel independen (Y Jasa). Analisis regresi ini untuk melihat pola hubungan yang ditunjukkan oleh hasil observasi.  Model Pengukuran Pajak 1. Elastisitas pajak terhadap PDRB Jasa yaitu; E = d/T/dY x Y/T, dimana : E (elastisitas), T (Pajak daerah), Y (PDRB Jasa). 2. Kapasitas Riil Pajak (T/Y) 3. Kapasitas Potensi Pajak (T^/Y) 4. Upaya Pajak ( T/T^)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 1. Jika dilihat dari sisi nilai rata – rata antara selisih elastisitas pajak buoyancy dan elastisitas pajak murni terdapat nilai

10

sebagai berikut ; (1) PKB/T1 = 0,89 %, (2) BBNKB/T2 = 2 %, (3) PBBKB/T3 = 11 %, (4) PHR/T4 = 1,7 %, (5) Phi/T5 = 0,11 %, (6) PRK/T6 = 0,30 %, (7) PPJ/T7 = 0,98 %, (8) PABT & AP = 0,47 %. Nilai prosentase rata- rata dari selisih antara elastisitas pajak buoyancy

dan

elastisitas

pajak

murni

tersebut

mengindikasikan bahwa kebijakan diskresioneri pajak masih belum efektif. 2. Trend selisih antara nilai elastisitas buoyancy dengan nilai elastisitas murni yang diregres terhadap waktu masing-masing jenis pajak selama 10 tahun (1992/1993-2001/2002), terdapat 6 (enam) jenis pajak yang mengalami penurunan adalah; PKB/T1 = 5,9 %, BBNKB/T2 = 4,93 %, PHR/T4 = 21,1 %, Phi/T5 =

0,5

%,

PRK/T6

=

2,1

%,

PPJ/7

=

5,53

%

yang

mengindikasikan bahwa EB - EM < 1, dan sebanyak 2 (dua) jenis pajak yang menunjukkan peningkatan yaitu EB – EM > 1 adalah ; PBBKB/T3 = 143,3 %, dan PABT&AP/T8 = 0,90 %. Kondisi

perpajakan

ini

mengindikasikan

bahwa

kebijakan

perpajakan selama 10 tahun (1992/1993 – 2001/2002) tidak efektif. 3. Terdapat karakteristik kapasitas dan upaya pajak daerah DKI Jakarta Tahun 1992/1993-2001/2002 yang menempati rangking sebagai berikut ;

11

HC-HE T2

4.

HC-LE T1 T4

LC-HE T3

LC-LE T5 T6 T7 T8

Strategi yang digunakan untuk upaya peningkatan pajak adalah strategi pertumbuhan yang implementasinya sebagai berikut

;

perluasan

melakukan

pajak,

pengawasan

memberikan

pelatihan

penyempurnaan

pajak, intensif

tarif

memberdayakan petugas

petugas

pajak, SDM pajak

& ,

meningkatkan administrasi dan manejemen pengelolaan pajak daerah. PEMBAHASAN Kinerja Pajak atau pelaksanaan pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan rencana pajak. Oleh karena itu kapasitas pajak diukur dengan Tax Ratio (T/Y) sebagai kapasitas pajak yang dapat diupayakan. Sebagai alat untuk mengukur upaya pajak digunakan perbandingan antara Pajak Aktual (T) dengan Pajak Potensi (T^/Y) yang diberi notasi T/T^. Kemudian untuk mengetahui kapasitas potensi pajak yang belum tergali adalah dengan melihat selisih antara;

kapasitas pajak potensi

dengan pajak aktual (T^ – T) yang kemungkinan hasilnya adalah T < T^ atau T > T^. Selanjutnya untuk melihat peluang pajak yang belum tergali adalah dengan melihat selisih antara kapasitas pajak riil dengan kapasitas pajak potensi (T/Y – T^/Y) yang kemungkinan hasilnya adalah

T/Y < T^/Y atau T/Y

12

>T^/Y. Lebih jauh lagi untuk mengetahui berapa besar kapasitas riil pajak yang belum tergali adalah dengan melihat selisih antara kapasitas riil pajak dengan pajak aktual (T/Y – T) yang hasilnya kemungkinan T/Y < T atau T/Y > T. Dibawah ini disajikan tabel yang dapat menjelaskan peluang pajak yang belum tergali.

Tabel : Kapasitas Pajak (T/Y) Daerah DKI Jakarta Periode Tahun 1992/1993 -2001/2002 (dalam persen) Tahun

T1/Y

T2/Y

T3/Y

T4/Y

T5/Y

T6/Y

T7/Y

T8/Y

1992/1 993

0.509 5

0.5000

0.008 3

0.396 4

0.171 7

0.257 3

0.089 0

0.067 5

1993/1 994

0.568 9

0.7150

0.023 3

0.427 9

0.148 2

0.217 4

0.104 9

0.064 7

1994/1 995

0.637 9

1.3389

0.055 6

0.434 8

0.135 8

0.150 1

0.112 4

0.060 3

1995/1 996

0.610 0

1.1177

0.051 2

0.446 8

0.123 4

0.159 7

0.129 8

0.055 5

1996/1 997

0.570 4

1.0135

0.046 6

0.438 4

0.074 3

0.145 2

0.115 4

0.050 5

1997/1 998

0.368 7

0.2256

0.015 4

0.294 7

0.043 0

0.069 2

0.079 9

0.037 1

1998/1 999

0.425 4

0.4254

0.007 0

0.286 9

0.045 8

0.063 1

0.089 1

0.033 5

1999/2 000

0.421 4

0.8559

0.057 7

0.241 1

0.037 8

0.045 5

0.062 8

0.024 1

2000/2 001

0.621 3

0.9698

0.043 6

0.312 5

0.046 8

0.047 2

0.096 6

0.032 8

13

0.524 0.060 0.239 0.036 6 0.8244 0 8 0 Sumber Data : Dipenda DKI Jakarta, 2000., diolah 2001/2 002

0.042 0

0.104 9

0.024 0

Tabel : Selisih Antara Kapasitas Pajak Riil (T/Y) Dengan Kapasitas Pajak Potensi (T^/Y) DKI Jakarta periode tahun 1992/1993 – 2001/2002 (dalam persen)

Thn

PKB/T

BBNKB/T

1 %

2%

PBBKB/

PHR/

Phi/

PRK/T

PPJ/T

PPABT

T3 %

T4 %

T5 %

6 %

7%

& AP/T8 %

92/9

-101

-100

-100

3 93/9

% -100

-100%

-77%

% -100

% -100

-10% -101

-97% -104

-94%

4 94/9

% -101

-100%

-102%

%

%

%

% -102

-97%

5 95/9

% -100

-101%

-86%

-99% -101

-99% -101

-99%

% -100

-99%

6 96/9

% -100

-100%

-101%

% -101

% -101

-99% -104

%

-105%

7 97/9

% -100

-100%

-114%

%

%

%

-98% -105

-93%

8 98/9

% -100

-100%

-104%

-98% -101

-98% -101

-96%

% -104

-88%

9 99/0

% -100

-100%

-108%

% -100

% -100

-96%

% -103

-110%

0 00/0

% -100

-100%

-112%

%

%

-94%

% -102

-101%

1 01/0

%

-100%

-93%

-99%

-99%

-92%

% -102

-93%

-99% -100.

-100% -100.1

-96% -99.3

-98% -99.7

-98% -99.7

-90% -88.1

% -101.

-85% -96.5

2 Rata 2

1 Sumber Data : Dipenda DKI Jakarta, 2000., diolah

7

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selisih antara kapasitas riil pajak dengan kapasitas pajak potensi mengindikasikan bahwa rencana

pajak

setiap

jenis

pajak

adalah

sangat

rendah.

14

Maksudnya adalah Kapasitas Riil Pajak Daerah DKI Jakarta belum dapat dicapai seratus persen sesuai dengan nilai kapasitas riil pajak daerah itu sendiri. Rata – rata selisih kapasitas riil pajak dengan kapasitas pajak potensi seperti ; Pajak Kendaraan Bermotor (T1), Bea Balik Nama Kendaraan Bermototr (T2) dan Pajak Penerangan Jalan (T7) mencapai angka selisih minus diatas 100%. Begitu pula selisih antara kapasitas riil pajak dengan kapasitas pajak potensi untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (T3), Pajak Hotel dan Restoran (T4), Pajak Hiburan (T5), Pajak Reklame (T6) dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (T8) mencapai angka minus dibawah 100 %. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi pajak belum dapat didata dan diupayakan pemungutannya secara maksimal. Untuk

mengetahui

besarnya

penerimaan

pajak

aktual

sebagai upaya maksimal pemungutan pajak dapat dilihat pada tabel selisih antara kapasitas pajak potensi dengan pajak aktual sebagai berikut ; Tabel : Selisih Antara Pajak Potensi (T^/Y) Dengan Pajak Aktual (T1- T4) DKI Jakarta periode tahun 1992/1993 – 2001/2002 (dalam persen). BBNKB/T2

PBBKB/T3

Tahun 1992/1

PKB/T1 (%)

(%)

(%)

PHR/T4 (%)

993 1993/1

4%

36%

43%

21%

994 1994/1

-7%

9%

-14%

9%

995 1995/1

-21%

-71%

-114%

-2%

996 1996/1

17%

-42%

-67%

-14%

997

-10%

-30%

-37%

-21%

15

1997/1 998 1998/1

30%

78%

71%

4%

999 1999/2

17%

45%

83%

2%

000 2000/2

17%

-10%

-29%

14%

001 2001/2

-23%

-25%

6%

-17%

002 Rat-

-4%

-6%

-24%

6%

Rata

2%

-1.6%

-8.2%

0.2%

Sumber Data : Dipenda DKI Jakarta, 2000., diolah

Selisih antara target pajak dan penerimaan pajak untuk jenis – jenis pajak PKB (T1), BBNKB (T2), PBBKB (T3) PHR (T4) untuk periode tahun 1992/1993 menunjukkan nilai lebih dari pada target pajak yang ditetapkan. Akan tetapi sebaliknya pengumpulan

pajak

pada

tahun

1993/1994

–

1995/1997,

penerimaan pajak aktual dibawah target. Kendati pada tahun 1997/1998 -1998/1999 penerimaan pajak melebihi target, akan tetapi

secara

akumulasi

kekurangan

penerimaan

tahun

sebelumnya belum dapat ditutupi. Begitu pula pada tahun 1999/2000 – 2001/2002, PKB (T1) dan PHR (T4) serta PBBKB (T3) tahun 2000/2001 dan PHR (T4) tahun 2001/2002 menunjukkan melampaui

target,

sedangkan

jenis

pajak

lainnya

tetap

menunjukkan negatif. Kondisi pemungutan pajak daerah DKI Jakarta yang terjadi mengundang kerisauan dengan suatu pertanyaan apakah rencana pajak DKI Jakarta yang sangat tinggi (ideal) atau petugas pajak daerah DKI Jakarta yang kurang ofensif atau rencana pajak yang rendah. Kondisi ini dapat dilihat pada nilai rata-rata dari pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB/T2) yang minus -1.6 % dan Pajak Bahan Bakar

16

Kendaran Bermotor (PBBKB/T3) juga minus – 0.8 %, pada hal dua jenis sumber pajak ini merupakan pajak primadona. Tabel : Selisih Antara Pajak Potensi (T^/Y) Dengan Pajak Aktual (T5 – T8)

DKI

Jakarta

Periode Tahun 1992/1993 –

2001/2002 (dalam persen). PABT/T8 Tahun 1992/1

Phi/T5 (%)

PRK/T6 (%)

PPJ/T7 (%)

(%)

993 1993/1

-4%

-5%

16%

10%

994 1994/1

-3%

-2%

-1%

4%

995 1995/1

-11%

15%

-10%

-2%

996 1996/1

-19%

-7%

-30%

-6%

997 1997/1

16%

-17%

-18%

-8%

998 1998/1

26%

10%

17%

-5%

999 1999/2

12%

6%

5%

-2%

000 2000/2

16%

19%

33%

21%

001 2001/2

-21%

-3%

-5%

-18%

002 Rat-

-11%

-17%

-14%

6%

Rata

0.1%

-0.1%

-0.7%

0%

Sumber Data : Dipenda DKI Jakarta, 2000., diolah

Jenis-jenis pajak daerah Phi (T5), PRK (T6), PPJ (T7) dan PABT & AP (T8) adalah jenis – jenis pajak daerah yang masih harus selalu ditingkatkan sistem pengelolaannya. Selama periode 1992/1993 – 2001/2002, jenis – jenis pajak daerah tersebut

17

menunjukkan

penerimaan

yang

sangat

fluktuatif

terhadap

target/rencana pajak. Misalnya pada tahun 1992/1993 Phi (T5) dan PRK (T6) menunjukkan minus, sedangkan PPJ (T7) dan PABT & AP (T8) menunjukkan penerimaan surplus terhadap target pajak. Pencapaian pajak pada tahun 1993/1994 – 1996/1997, Phi (T5), PRK (T6), PPJ (T7) adalah minus terhadap rencana pajak, sedangkan PABT & AP (T8) menunjukkan surplus terhadap rencana pajak. Pada tahun 1994/1995 – 1996/1997 Phi (T5), PRK (T6), PPJ (T7) dan PABT & AP (T8) juga menunjukkan minus terhadap rencana pajak kecuali PRK (T6) pada tahun 1995/1996 dan Phi (T5) menunjukkan surplus terhadap rencana pajak. Pada tahun 1997/1998 – 1999/2000 Phi (T5), PRK (T6), PPJ (7) PABT & AP (T8), upaya pajak menunjukkan surplus kecuali PABT & AP (T8) mengalami minus pada tahun 1997/1998 – 1998/1999. Adapun pada tahun 2000/2001 – 2001/2002 semua jenis pajak Phi (T5) hingga PABT & AP (T8) mengalami minus terhadap rencana pajak kecuali PABT & AP

(T8) pada tahun 2001/2002

menunjukkan prestasi upaya pajak surplus terhadap rencana pajak. Penerimaan pajak daerah yang fluktuatif ini besar kemungkinan disebabkan oleh faktor manajemen dan kebijakan perpajakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang kurang sigap dan tanggap terhadap perkembangan ekonomi DKI Jakarta sebagai kota jasa. Selain dari pada itu adalah faktor fiskus atau tenaga

pemungut

pajak

yang

besar

kemungkinan

belum

mematuhi segala kebijakan perpajakan, begitu pula para wajib pajak yang juga tidak bersemangat untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Untuk

mengetahui

lebih

lanjut

tentang

kemampuan

Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam pemungutan pajak dapat

18

dilihat pada besarnya selisih antara kapasitas riil pajak dengan pajak aktual.

Tabel : Selisih Antara Kapasitas Pajak Riil (T/Y) Dengan Pajak Aktual (T) DKI Jakarta Periode Tahun 1992/1993 – 2001/2002 (T1 – T4) (dalam persen). Tahun

BBNKB/T2(%

PKB/T1(%) ) 1992/1993 -96% -63% 1993/1994 -107% -91% 1994/1995 -123% -172% 1995/1996 -117% -143% 1996/1997 -110% -130% 1997/1998 -72% -29% 1998/1999 -83% -55% 1999/2000 -83% -110% 2000/2001 -122% -124% 2001/2002 -103% -106% Rata-Rata -101.6% -102.3% Sumber Data : Dipenda DKI Jakarta, 2000., diolah

PBBNKB/T3 (%) -42% -116% -185% -171% -155% -39% -18% -144% -87% -120% -107.7%

PHR/T4(%) -78% -91% -101% -115% -122% -95% -99% -86% -116% -92% -99.5%

Secara rata-rata peluang pajak daerah yang belum dapat dihimpun sesuai dengan kapasitas pajak riil adalah sebesar -101,6 % untuk Pajak kendaraan bermotor, 102.3 % untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, -107.7 % dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel dan Restoran sebesar -99,5 %. Empat jenis pajak daerah teserbut merupakan pajak potensial yang kapasitasnya diatas 100 % belum tergali bila dibandingkan dengan pajak aktual.

19

Tabel : Selisih Antara Kapasitas Pajak Riil (T/Y) Dengan Pajak Aktual (T) DKI Jakarta Periode Tahun 1992/1993 – 2001/2002.(T5 – T8) (dalam persen). Tahun

PPJ/T7(100%

Phi/T5(%) PRK/T6(%) ) 1992/1993 -107% -107% -81% 1993/1994 -106% -104% -105% 1994/1995 -113% -83% -112% 1995/1996 -123% -106% -130% 1996/1997 -83% -121% -115% 1997/1998 -72% -87% -89% 1998/1999 -92% -90% -99% 1999/2000 -76% -76% -70% 2000/2001 -117% -94% -107% 2001/2002 -120% -105% -117% Rata-Rata -100.9% -97.3% -102.5% Sumber Data : Dipenda DKI Jakarta, 2000., diolah

PPABT&AP/T8 (%) -84% -92% -101% -111% -101% -93% -112% -80% -109% -80% -96.3%

Pajak Hiburan dan Pajak PeneranganJalan masing – masing -100.9 % dan -102.5 % merupakan peluang pajak yang hilang disebabkan karena selama ini pajak hiburan belum teratur administrasinya banyak

sedangkan

pelanggan

yang

pajak

penerangan

melakukan

pencurian

jalan arus

masih listrik

disamping adanya generator milik swasta. Sedangkan peluang untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah & Air Permukaan hilang sebesar – 97,3 % dan – 96,3 % juga disebabkan oleh faktor administrasi yang belum diatur.

20

KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN Berlandaskan

metode

analisis

yang

menggunakan

pendekatan elastisitas pajak oleh Yuyun Wirasasmita, Sudarsono, Mansfield, A.R. Prest dan upaya pajak oleh Bahl, maka disusun suatu

modifikasi

model

yang

dapat

digunakan

untuk

menganalisis kinerja pajak daerah DKI Jakarta. Jenis – jenis pajak daerah DKI Jakarta sangat terkait dengan PDRB sektor jasa sehingga tinggi rendahnya perubahan pajak daerah DKI Jakarta tergantung pada perubahan PDRB sektor jasa. Untuk

mencari

kapasitas

riil

pajak

dilakukan

dengan

meregres rasio pajak terhadap rasio pajak yang sudah diregres, kemudian untuk mendapatkan kapasitas potensi pajak adalah dengan meregres rasio pajak estimasi yang diregres terhadap PDRB sektor jasa dengan uraian bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi rasio pajak estimasi adalah ekonomi sektor jasa. 21

Berdasarkan modifikasi

pendekatan

tersebut

dapat

elastisitas diperoleh

dan

hasil

metode

hasil

penelitian

dan

pembahasan seperti dibawah ini ; 1. Sebagian besar secara rata-rata (62,5 %) pajak daerah DKI Jakarta menempati tingkat elastisitas yang inelastis 2. Tingkat efektivitas kebijakan diskresioneri perpajakan di DKI Jakarta masih rendah karena terdapat selisih antara elastisitas pajak buoyancy dan elastisitas pajak murni secara rata – rata sebagian besar (62,5 %) berada pada tingkat EB < 1. 3. Trend selisih antara nilai elastisitas buoyancy dengan nilai elastisitas murni yang diregres terhadap waktu masing-masing jenis pajak mengindikasikan bahwa sebagian besar (75 %) juga berada pada tingkat EB - EM < 1. 4. Terdapat karakteristik kapasitas dan upaya pajak daerah DKI Jakarta yang sebagian besar (50 %) menempati rangking Low Capacity (LC) – Low Effort (LE).

B.

Saran – Saran. Beberapa saran yang disampaikan adalah :

1.

Untuk

meningkatkan

penerimaan

pajak

daerah

yang

mendekati target kapasitas riil pajak daerah, disarankan agar Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) secara khusus terus

meningkatkan

pengelolaan

pajak

yang

memiliki

22

kapasitas tinggi dan upaya rendah, dapat dilakukan upaya antara lain : (a).

Meningkatkan kemampuan administrasi dan menekan

biaya pemungutan. (b). Senantiasa melakukan up-date data yang berkaitan dengan data wajib pajak. penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak. (c).

Meningkatkan

pengawasan

dan

menerapkan

sangsi

terhadap penunggak pajak dan pengelola pajak yang melanggar. (d). Mengadakan koordinasi dengan dinas – dinas lain yang terkait. 2.

Perhatian ditujukan pula pada jenis – jenis pajak yang memiliki nilai kapasitas dan upaya rendah agar dilakukan upaya sebagai berikut ; (a).

Mengidentifikasi pembayar pajak baru, memperbaiki

basis data objek, memperbaiki penilaian dan perhitungan kapasitas penerimaan.

(b).

Memperkuat

proses

pemungutan

pajak

berupa

penyusunan Perda, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pajak.

23

(c). Meningkatkan koordinasi dengan instansi

terkait untuk

meningkatkan penerimaan pajak. 3.

Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan jenis – jenis pajak daerah adalah strategi pertumbuhan yang implementasinya

sebagai

berikut

;

perluasan

pajak,

penyempurnaan tarif pajak, melakukan pengawasan pajak, memberdayakan SDM & memberikan pelatihan intensif petugas petugas pajak, meningkatkan administrasi dan manejemen pengelolaan pajak daerah. 4.

Penulis mengharapkan penelitian ini sebagai dasar informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan keuangan daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji

lebih

memberikan berkaitan

luas

dan

kontribusi

dengan

mendalam,

sehingga

pengembangan

peranan

keuangan

ilmu

dapat

ekonomi,

daerah

dalam

memajukan pembangunan ekonomi daerah.

24

DAFTAR PUSTAKA Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE, Yogyakarta.

dan

Arsyad, Nurdjaman, et.al. 1992. Keuangan Negara. Intermedia, Jakarta. Algifari. 1997.

Analisis Regresi, Teori, Kasus, Dan Solusi. BPFE,

Yogyakarta. Aunuddin. 1989. Analisis Data. PAU-IPB, Bogor. Armida,S. Alisyahbana. 2002. Daya Saing Daerah, Konsep Dan pengukurannya Di Indonesia. BPFE, Yogyakarta. Bahl, Roy W., 1971. A Regression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis. IMF Staff Papers. Vol. XVIII. No. 3 November 1971, Washington. Barthos, Basir. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Suatu Pendekatan Makro. Bumi Aksara, Jakarta. Baswir, Revrisond.

2000.

Akuntansi Pemerintahan Indonesia.

BPFE, Yogyakarta. Basalim, Umar. et.al. 2000. Perekonomian Indonesia Krisis dan Strategi Alternatif. Pustaka Cidesindo, Jakarta. Basri, et.al. 2003. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Bird, Richard M. et.al. 2000. Fiscal Decentralization In Developing Countries (Desentralisasi Fiskal Di Negara Negara Berkembang). PT. SUN, Jakarta. Bowden, Elbert V., et.al. 1977. Modern Business. Economics. Grolier. Alexander Hamilton Institute. New York. Boediono. 1999. Ekonomi Makro. BPFE, Yogyakarta. ------------- 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE. Yogyakarta. Boediono, B. 2001. Perpajakan Indonesia. Tarawang Press, Yogyakarta. 25

Booth, Anne et.al. 1990. Ekonomi Orde Baru. LP3ES, Jakarta. Daud, Supendi.

2002. Masuko & Giatsi. Renbang Dispenda DKI,

Jakarta. Davey. KJ. 1988. Pembiayaan Pemerintahan Daerah. UI Press, Jakarta. Devas, Nick. et.al. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. UI Press, Jakarta. Draper, Norman. et.al. 1992. Analisis Regresi terapan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Erlangga, Jakarta. Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kibijakan Publik. Gajah University Press, Yogyakarta. Due, John F.,1985. Keuangan Negara. Perekonomian Sektor Publik. Universitas Indonesia, Jakarta. Due dan Rriedlaender. 1984. Keuangan Negara, Perekonomian Sektor Publik, Erlanga. Jakarta. Eko Hari Basuki, Tjuk. et.al. 1986. Pengantar Ekonometrika. BPFE, Yogyakarta. Elmi, Bachrul. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. UI-Press, Jakarta. Feldman, Allan M. 2000. Ekonomi Kesejahteraan. Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Gujarati, Damondar N. 1995. Basic Econometrics. Singapore, McGraw-Hill Book co. Inc. Hendrick, Rebecca. 2001. Revenue Diversification : Fiscal Illusion or Flexible Finacial Management. University of Illinois at Chicacgo, Cicago. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.

26

Hakim,

Abdul.

2002.

Ekonomi

Pembangunan.

Adipura,

Yogyakarta. Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta. Jhingan ML. 2000. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Joseph, G Nellis. et.al. 2000. The Essence of The Economy. Andi, Yogyakarta. Judisseno, Rimsky, K. 2001. Perpajakan. Gramedia. Jakarta. Karim, et. al. 2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Kunarjo. 2002. Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan. Universitas Indonesia, Jakarta. Makridakis,

Spyros,

Program

et.al. 1983. Forcasting: Methodes

And

Applications, Singapore. Mansury R. 1996. Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia. Bina Rena Pariwara, Jakarta. Mangkoesoebroto, Guritno.

2000.

Ekonomi Publik. BPFE,

Yogyakarta. Maskur, Nur Rif’ah. 2001. Peluang & Tantangan Otonomi Daerah. Permata Artistika, Depok. Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Andi, Yogyakarta ---------------

2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah.

Andi, Yogyakarta. Masngudi.

2000.

Kuliah

Manajemen

Strategik.

Universitas

Borobudur, Jakarta. Mubyarto. 2001. Prospek Otonomi Daerah dan Perkonomian Indonesia, Pasca Krisis Ekonomi. BPFE, Yogyakarta.

27

Muftiadi, Anang.R. 1999. Laporan Hasil Seminar. Tinjauan Perekonomian Indonesia Dari Aspek Fundamental Tahun 1985 – 1996. Program Pascasarjana UNPAD, Bandung. Muqodim. 1999. Perpajakan. UII Press, Yogyakarta. Munawir, HS. 2000. Perpajakan. Liberty, Yogyakarta. Nazir, Mohamad. 1988.

Metode Penelitian. Ghalia Indonesia,

Jakarta. Nachrowi, Djalal Nachrowi. et.al. 2002. Penggunaan Teknik Ekonometri. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Oates, 1968. Fiscal Federalism. Harcourt Brace Jovanovich, Inc. New York. Prabowo, Yudianto. 2002. Akuntasi Perpajakan Terapan. Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Prakosa, 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. UII Press, Yogyakarta. Reksohadiprodjo, Sukanto. Yogyakarta.

1999.

Ekonomika

Publik.

BPFE,

Rahardja, Pratama. et al. 2001. Teori Ekonomi Makro. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta. Rosen, Harvey S. 1998. Public Finance. Mc Graw – Hill. New York. Syamsi,Ibnu.

1998.

Dasar

Dasar

Kebijaksanaan

Keuangan

Negara. Rineka Cipta, Jakarta. Sidik, Machfud. et.al. 2002. Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, Dan Prospek Di Era Otonomi Daerah. Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Soemitro, Rohmat. 1991. Asas Dan Dasar Perpajakan. Eresco, Bandung. Sudarsono. 1995. Pengantar Ekonomi Mikro. LP3ES, Jakarta. Suandy, Erly.

2001.

Perencanaan Pajak. Salemba Empat,

Jakarta. Sudjana, Nana. 1991. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah. Sinar Baru, Bandung.

28

Sudjana. 1984. Tehnik Analisis Regresi Dan Korelasi. Transito, Bandung. Soediyono. 1989. Ekonomi Makro. Pengantar Analisis Pendapatan Nasional. Liberty, Yogyakarta. Suparmoko. 1987. Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek. BPFE, Yogyakarta. ----------------. 2002. Ekonomi Publik. Andi, Yogyakarta. Sukirno, Sadono. 2000. Makroekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sumodiningrat, Gunawan. 2001. Responsi Terhadap Kesenjangan Ekonomi. Per Pod, Jakarta. Tambunan, Tulus, T.H.

2001.

Perekonomian Indonesia. Ghalia

Indonesia, Jakarta. Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi. Bumi Aksara, Jakarta. Trianto Widodo, Suseno Hg. 1990. Indikator Ekonomi. Kanisius, Yogyakarta. Usman, Husni. et.al. 1995. Pengantar Statistika. Bumi Aksara, Jakarta. Utama, Prabawa. 1991. Pemerintahan Di Daerah. IND-HILL-CO, Jakarta. Uppal.J.S. 2000. Taxation In Indonesia.

Gajah Mada University

Press, Yogyakarta. Warsito, et. al . 2003. Otonomi Daerah, Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal. Puskodak UNDP, Semarang. Wirasasmita, Yuyun. 1982. Elasticity of Tax System: A Model Applied to Indonesia for the period 1974/1975 – 1979/1980. Universitas Padjadjaran, Bandung. --------------------------. 1994. Analisis Kelayakan Dan Dampak Makro RAPBN 1994/1995. Dalam Makalah Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Bandung. 29

-------------------------. 2003. Padjadjaran, Bandung.

Ekonomi

Publik.

Universitas

Winoto, Joyo. 1998. Teori Perencanaan Pembangunan Dan Ekonomi. PWD ’98, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Waluyo. 2000. Perubahan Perundang-Undangan Perpajakan Era Reformasi. Salemba Empat, Jakarta. Waluyo, et.al. 2002. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta. Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Raja Grafindo, Jakarta. Zain, Mohammad, et.al. Pembaharuan Perpajakan Nasional. Citra Aditya Bakti, Bandung. Zainun, Buchari. 1996. Manajenmen Sumber Daya Manusia Indonesia. Toko Gunung Agung, Jakarta. Berita Pajak. 2002. Edisi No.1467/Tahun XXXIV/15 Mei/2002. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan otonomi. Castells, Antoni. (2002). Tax Capacity Disparities and Fiscal Equalization : The Case of Spanish Local Goverments. [email protected], Barcelona (Spain) [Accessed 5 January 2004] Ebrill,

Liam P., 1997. International Monetary Fund. [email protected]; awoldemariam @imf.org. [Accessed 10 January 2004]

General Accounting Office Report On State and Local Finance.1993. Fiscal Capacity of texas Cities Background Group Assignment, United State. IESP ’98, UNPAD. 2000. Ekonomi Indonesia Perjalanannya Dimasa Krisis. Program Pascasarjana UNPAD, Bandung. Hendrick, Rebecca. 2001. Revenue Diversification : Fiscal Illusion or Flexible Financial Management. Hendrick @uic.edu, Chicago. Jurnal

Perpajakan

Indonesia.

2001.

Edisi

Nopember

dan

Desember.

30

Jurnal Perpajakan Indonesia. 2002. Edisi Januari, Pebruari, Maret, dan Mei. Saez, Emmanuel. 2001. Using Elasticities to Derive Optimal Income Tax Rates. Harvard University and NBER, America. Sidik,

Machfud. 2001. Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Desain Dan Implementasi Desentralisasi Fiskal. Kuliah Perdana pada Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur Jakarta.

Susetyo, Didik. et.al. 1997. Kinerja Ekonomi Indonesia Selama PJP I, Sebuah Refleksi Memasuki Abad XXI. Program Pascasarjana UNPAD, Bandung. Badan Pusat Statistik Propinsi DKI Jakarta. 2000. Jakarta Dalam Angka. --------------------------------------------------------Pendapatan Regional DKI Jakarta.

1996

dan

1999.

--------------------------------------------------------- 2001. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk DKI Jakarta (Perluasan Susenas). --------------------------------------------------------1996 Incremental Capital Out Put Ratio DKI Jakarta.

dan

1999.

--------------------------------------------------------1996 dan 1998. Laporan Eksekutif. Tinjauan Ekonomi Regional DKI Jakarta. -------------------------------------------------------1998 dan 1999. Laporan Eksekutif. Tinjauan Ekonomi Regional DKI Jakarta. -------------------------------------------------------1998 dan 2000. Laporan Eksekutif. Tinjauan Ekonomi Regional DKI Jakarta. ----------------------------------------------

-------

2002.

Indikator

Fundamental Ekonomi Indonesia.

31