Sejarah Dan Perkembangan Demokrasi Indonesia.docx

Sejarah dan Perkembangan Demokrasi Indonesia Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi empat periode,yaitu: a. Periode 1945-1959 Dikenal sebagai demokrasi parlementer dengan sistem prlementer yang diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950. Namun ternyata kurang cocok untuk Indonesia. UUD 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan Eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya. Pada umumnya kabinet dalam masa pra pemilihan umum yang diadakan dalam tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dan rata-rata hanya 8 bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik oleh karena pemerintah tidak memperoleh kesempatan untuk melaksanakan programnya.1 Pada periode ini, kedudukan parlemen sangat kuat dan pada gilirannya menguap pula kedudukan partai politik karena itu segala hal yang terkait dengan kebijakan negara tidak terlepas dari sikap kritis dari para anggota parlemen untuk mendebatnya. Faktorfaktor semacam ini yang ditambah dengan tidak mempunyai anggota-anggota partai politik yng tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsesus tentang dasar negara untuk UUD baru, mendorong insinyur Soekarno sebagai presiden mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959 yang menentukan berllakunya kembali UUD 1945. Dengan bemikian, masa demokrasi berdasarkan sistem Parlementer berakhir.2 b. Periode 1959-1965 Cirinya didominasi oleh presiden, terbatasnya peranan

partai

politik,

berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik. Dalam prakteknya pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktek demokrasi. Dekrit presiden 5 Juli dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituante merupakan salah satu bentuk penyimpangan praktek demokrasi. Begitu pula dalam UUD 1945 yang menetapkan bahwa jabatan presiden bertahan sekurang-kurangnya lima tahun, akan tetapi ketetapan MPRS nomor 3/1963 mengangkat Ir Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Penyimpangan lain yaitu pada tahun 1950 preside Soekarno membubarkan DPR hasil 1 Ubaidillah,dkk,Pendidikan Kewargaan Demokrasi,HAM, dan Masyarakat Madani,2000,IAIN Jakarta Press:Jakarta,hlm.177. 2 Ibid,hlm.178

pemilu, padahal didalam UUD ditegaskan presiden tidak berwenang untuk membubarkan DPR.3 Selain itu terjadi pula penyelewengan dibidang perundang-undangan dimana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melaui Penpres yang memakai dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum. Selanjutnya dalam pidatonya 17 agustus 1959 dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita preside Soekarno mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi terpimpin adalah 1. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan negara 2. Tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan layak dalam masyarkat, bangsa dan negara Menurut Ahmad Syafi’i Ma’arif, demokrasi terpimpin di Indonesia sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dari keluarga besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, telah menggambarkan adanya kekeliruan yang terjadi dalam sistem demokrasi terpimpin Soekarno yaitu adanya pengingkara terhadap nilai-nilai demokrasi. Karena itu, pada periode ini sebenarnya demokrasi tidak muncul, seba yang terjadi pada kenyataannya terjadi pemerintah sentralistik otoriter Soekarno. Demokrasi terpimpin Soekarno berakhir dengan lahirnya gerakan 30 september 1965 yang didalangi oleh PKI. c. Periode 1965-1998 Landasan formal dari periode ini adalah Pancasila dan UUD 1945 serta ketetapan MPRS. Dalam rangka meluruskan kembali UUD 1945 yang terjadi penyelewengan pada masa demokrasi terpimpin , maka membatalkan ketetapan MPRS No.111/1963 yang menetapkan Ir.Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan efektif setiap lima tahun. Ketetapan MPRS No. XIX/1966 telah menentukan ditinjaunya kembali produk-produk legislatif dari masa Demokrasi Terpimpin dan atas dasar itu UU No 19/1964 telah diganti dengan UU No. 14/1970.

3 Makhrus,dkk,Pancasila dan Kewarganegaraan,2005,Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta,hlm.94.

Selain itu, tata tertib meniadakan pasa yang memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidal , dapat dicapai mufakat antara badan legislatif. 4 Perkembangan demokrasi Pancasila selanjutnya tidak ada orang yang dapat menjawab. Tetapi yang sudah dapat dipastikan adalah bahwa perkembangan demokrasi di Negara kita ditentukan batas-batasnya tidak hanya keadilan social, kultur, geografis, dan ekonomi, tetapi juga oleh penilaian kita mengenai pengalaman pada masa lampau. Beberapa rumusan tentang Demokrasi Pancasila sebagai berikut (Makhrus,dkk,2005:97): 1) Menegakkan kembali asas-asas Negara hokum dan kepastian hukum 2) Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga. 3) Pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas tidak memihak. d. Periode 1998-sekarang Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru telah memberi harapan baru tumbuhnya demokrasi di Indonesia. bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuha rezim menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi bergantung pada komposisi elit politik, desain institusi politik, kultur politik, dan peran masyarakat madani. Taransisi demokrasi selalu diawali dengan jatuhnya pemerintahan otoriter. Problem paling mendasar yang dihadapi negara-negara yang sedang mengalami transisi menuju demokrasi adalah ketidakmampuan membentuk tata pemerintahan baru yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dinegara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, perkembangan demokrasi tersendat-sendat bahkan ada yang sampai tidak muncul sama sekali, seperti yang dikatakan oleh Samuel P. Huntington bahwa kawasan ini disebut sebagai penganut sistem politik tradisional yang bercorak dengan pemusatan kekuasaan. Oleh karena itu peluang untuk berkembang suburnya demokrasi sangat kecil.5 Dalam kerangka upaya untuk membangun demokrasi di Indonesia menurut M. Rusli Karini dapat terwujud bils tersedia delapan faktor pendukung yaitu: (1) keterbukaan sistem politik, (2) Budaya politik partisipaif egalitarian, (3) kepemimpinan politik yang berorientasi kerakyatan, (4) Rakya yang terdidik, cerdas, dan berkepedulian, (5) partai politik yang tumbuh dari bawah, (6) Penghargaan terhadap hukum, (7) Masyarakat 4 Ubaidillah,dkk,Pendidikan Kewargaan Demokrasi,HAM, dan Masyarakat Madani,2000,IAIN Jakarta Press:Jakarta,hlm.181 5 Makhrus,dkk,Pancasila dan Kewarganegaraan,2005,Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta,hlm.101.

madani yang tanggap dan bertanggung jawab, (8) Dukungan dari pihak asing dan pemihakan pada golongan mayoritas.6 Menurut Sorensen transisi bentuk pemerintah non demokratis menjadi demokratis seperti yang terjadi di Indonesia merupakan proses yang sangat lama dan kompleks karena melibatkan beberapa tahap. Pertama, tahap persiapan yang ditandai dengan pergulatan dan pergolaan politik yang berakhir dengan jatuhnya rezim non demokratis. Kedua, tahap penentuan, dimana unsur-unsur penegak demokrasi dibangun dan dikembangkan. Ketiga, tahap konsolidasi, dimana demokrasi baru dikembangkan lebih lanjut sehingga praktek-praktek demokrasi menjadi bagian yang mapan dari budaya politik.7

6 Ibid,hlm.103. 7 Ibid,hlm.104