Scenario Planning Reformasi Administrasi

PROPOSAL

SKENARIO PLANNING PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI ADMINISTRASI PADA MASA PEMERINTAHAN FAUZI BAHAR DAN YUSMAN KASIM

Oleh:

Septria Yanto 05 193 039

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas 2008

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Manusia merupakan mahkluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan mahkluk lainnya, yang telah diberi kelebihan akal, pikiran serta nafsu dalam penciptaannya. Untuk itu maka, manusia dituntut mampu melakukan usaha-usaha perubahan menuju ke arah yang lebih baik dalam perjalanan hidupnya. Tentu saja dengan menggunakan segala kelebihan-kelebihan yang dimilikinya tersebut. Sama-sama kita ketahui bahwa manusia menjalani hidup tidak hanya untuk hari ini, akan tetapi manusia juga harus memikirkan hari esok, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Begitulah realita manusia, karena manusia tidak mau menerima begitu saja realita yang dijalaninya, bagaimanapun bentuk realita itu. Jika realita itu baik seseorang akan berkeinginan untuk membuatnya lebih baik lagi, dan jika realita itu buruk maka manusia akan berusaha untuk merubahnya kearah yang lebih baik.1 Jadi pada intinya berfikir untuk melakukan perubahan merupakan suatu kepastian dalam hidup dan kehidupan, karena perubahan itu adalah gerak dan gerak itu adalah hidup. Sebaliknya, diam itu merupakan pertanda mati. Oleh karena itu setiap umat manusia dan individu haruslah memiliki pemikiran dan aktivitas untuk mengadakan perubahan. Jika tidak, maka akan membawa 1

Mohammad Mushtofa Ramadlan, 2005, reformasi vs revolusi, Ciputat: Wadi Press, Hal VII.

kepunahan umat dan keterpecahan individu. Sikap fatalisme (pasrah secara total) terhadap sebuah keadaan akan menjadi penyakit yang sangat berbahaya dan akan mengakibatkan

umat manusia

terjerumus dalam

musibah

yang sangat

mengerikan.2 Begitu juga dengan Indonesia, sebagai sebuah bangsa dan negara dituntut untuk tetap melakukan perubahan-perubahan dalam setiap saat perjalanan sejarahnya. Menurut Engels, “Negara…lebih sebagai satu produk masyarakat pada tingkat perkembangan tertentu; itu adalah pengakuan bahwa masyarakat tersebut telah terlibat dengan kontradiksi tak terpecahkan, bahwa mereka menggantungkan diri pada antagonisme-antagonisme yang tak dapat dipersatukan dan tak berdaya untuk mengenyahkannya”.3 Berdasarkan pendapat Engles tersebut sangat jelas kita lihat bahwa, negara memang harus dan tetap setiap saat melakukan perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Hal ini disebabkan karena realitas kehidupan masyarakat itu sendiri penuh konflik-konflik yang tidak akan pernah bisa dihilangkan, baik vertikal maupun horizontal. Kemudian salah satu bentuk dari perubahan itu di Indonesia adalah lahirnya reformasi, yang ditandai dengan ditumbangkannya sebuah kekuasaan diktator. Presiden Soeharto dipaksa mengundurkan diri menyusul protes massa yang terus meningkat. Protes massa yang dilancarkan sejak akhir tahun 1980an, mencapai puncaknya pada bulan mei 1997, dan terulang lagi pada Mei 1998. Sebagian besar rakyat yang dipimpin mahasiswa menolak hidup lebih lama di

2 3

Ibid. [Engels (n.d): `140] dalam Ronald H. Chilcote, 2003, Teori Perbandingan Politik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 258.

bawah kediktatoran.4 Hal ini disebabkan karena adanya rasa tidak puas dari rakyat terhadap pemerintah yang telah berakumulasi selama 32 tahun di bawah rezim Soeharto yang bersifat otoriter dan sentralistik. Sedangkan dalam tuntutan reformasi itu sendiri, rakyat menuntut demokratisasi politik dan ekonomi yang terwujud dalam agenda reformasi yaitu, perubahan sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999 pemerintahan transisi (B.J. Habibie) menyetujui UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang kemudian direvisi oleh pemerintahan Megawati menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Ini artinya pemerintah daerah tidak lagi menjadi pelaksana misi dari pemerintah pusat tetapi menjadi pengelola dan penyelenggara sumber daya lokal serta membuat keputusan persoalan publik lokal daerahnya. Dengan diberikannya kewenangan yang sangat luas itu maka, daerah memiliki legitimasi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan

pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah otonomi. Sekarang setelah hampir sepuluh tahun reformasi masih banyak yang harus diperbaiki oleh bangsa ini pada setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegaranya, baik itu dari segi sosial, budaya, politik, ekonomi dan moral. Hal ini disebabkan karena reformasi yang terjadi sejak sepuluh tahun lalu sampai saat 4

Max Lane, 2007, Bangsa Yang Belum Selesai, Jakarta: Reform Institute, Hal. Xvii.

ini masih belum mampu memperbaiki sistem yang ada di negara ini, reformasi memang telah melakukan perubahan di dalam tatanan masyarakat, akan tetapi sampai saat ini masih belum mampu merubah sistem dan hanya memperbaiki sistem yang ada. Hal ini disebabkan karena masih adanya golongan-golongan yang

merasa

nyaman

dengan

status

quo

dan

tetap

berusaha

untuk

mempertahankannya. Sementara sistem itu sendiri terdiri dari sub sistem- sub sistem yang berkaitan satu sama lainnya secara fungsional dimana jika salah satu sub sistem tidak berfungsi akan menyebabkan sistem itu akan terganggu secara keseluruhan atau malah hancur sama sekali. Kemudian jika dilihat aplikasi teori sistem dalam sebuah organisasi secara luas mencakup seperangkat komponen dari suatu elemen yang terdapat hubungan timbal-balik, karena pada dasarnya ada saling ketergantungan dan saling mempengaruhi antar institusi yang terdapat dalam organisasi.5 Sedangkan yang dimaksud sebagai sistem yang ada di negara ini yaitu, pemerintah, masyarakat dan swasta secara nasional, dan negara-negara lain secara internasional. Pada hakikatnya reformasi itu merupakan upaya bangsa yang perlu dilakukan tiada henti untuk selalu mencari dan menemukan format baru di berbagai bidang kehidupan dalam rangka menyempurnakan kualitasnya. Dan secara fundamental reformasi itu adalah merupakan a major change of the mind - set untuk mengubah tata pikir yang keliru, yang perlu direvisi menuju ke tata pikir yang lebih mendasar sesuai dengan cita - cita dan kepentingan masyarakat bangsa kita.6

Begitu juga dengan reformasi administrasi negara yang telah menjadi agenda pemerintah semenjak reformasi lahir, dalam agenda kebijaksanaan reformasi administrasi negara (administrative reform) diperlukan sebuah scenario planning 5

6

Yenni Febriani, 2004, Skripsi dengan judul “Efektifitas Program Kejar Paket A Bagi Masyarakat, dengan studi kasus: Anak Putus Sekolah di Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok” Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas. Muh Irfan Islamy, Agenda Kebijaksanaan Reformasi Admninistrasi Negara, Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No. 1, September 2001 : 13-30.

yang mengarah pada tujuan peningkatan kinerja pelaksanaan keseluruhan fungsifungsi manajemen pemerintahan yang didasarkan pada kebutuhan bagi peningkatan kecepatan efektivitas dan mutu pelayanan sesuai dengan dinamika kemajuan masyarakat dan tantangan pembangunan7. Kemudian reformasi administrasi negara bertujuan, yang tidak saja secara klasik demi tercapainya tujuan yang efektif dan efisien tetapi juga, sejauh mungkin tujuan itu tercapai sesuai dengan kriteria public accountability and responsibility yang harus dipenuhi oleh setiap aparat pemerintah atau birokrasi negara di semua lini. Reformasi administrasi merupakan salah satu determinan penting dalam sistem administrasi publik yang berperan melakukan proses transformasi nilai yang terarah pada pencapaian tujuan pemerintahan.8 Maka beranjak dari latar belakang dan kondisi demikian, kebutuhan akan perubahan dan adaptasi aparatur pemerintah sangatlah mendesak, walaupun masalah yang mengitarinya terlalu kompleks dan rumit. Sebagai konsekuensi logisnya, maka reformasi administrasi publik menjadi sebuah keharusan (condition sine quanon) dan harus menjadi perhatian utama pemerintah, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia. Adapun aturan yang mengatur mengenai hal itu adalah: 1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 5 s/d 9 yang berbunyi: a. Ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

7 8

Rakhmad, Reformasi Administrasi Publik Menuju Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, jurnal Administrasi Publik/Volume1/No.1/2005. Muh Irfan Islamy, loc. cit.

b. Ayat 6, daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Ayat 7, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Ayat 8, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. e. Ayat 9, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 2 ayat 2 s/d3 yang berbunyi: a. Ayat 2, Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembatuan. b. Ayat 3, Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 11 pasal 1 yang berbunyi: Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 21 poin a dan c yang berbunyi: Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: a. Poin a, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b. Poin c, mengelola aparatur daerah;

5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 22 poin a dan c yang berbunyi: Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: a. Poin a, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Poin b, meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat; c. Poin c, mengembangkan kehidupan demokrasi; d. Poin d, mewujudkan keadilan dan pemerataan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan

dan

kemampuan

daerah

masing-masing

serta

adanya

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah9. Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi: Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah pasal 2 ayat 2 s/d 3 yang berbunyi: a. Ayat 2, Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. b. Ayat 3, Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota.

9

Lihat penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah pasal 14 ayat 3 yang berbunyi: Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Maka berdasarkan aturan-aturan tersebut maka Kota Padang sebagai daerah otonom mempunyai legitimasi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Sedangkan berdasarkan tuntutan reformasi rakyat menuntut

kebebasan

berdemokrasi

dan

pemerintah

menjalankan

roda

pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsive. Sebagai pemegang tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh rakyat maka pemerintah haruslah memenuhi semua tuntutan tersebut. Tugas pemerintah dalam proses pembangunan bangsa demikian kompleks yang meliputi berbagai dimensi kehidupan dan melibatkan seluruh masyarakat bangsa dengan beragam latar belakang sosial budaya dan ekonomi sehingga memerlukan sistem dan proses manajemen pemerintahan yang handal. Revitalisasi dan pembangunan sektor publik dewasa ini diarahkan untuk mewujudkan birokrasi publik yang mampu mengelola tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, responsif dan bertanggung jawab.10

Untuk mewujudkan segala tuntutan tersebut, berdasarkan wewenang yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka pemerintah Kota Padang harus mampu mewujudkan tuntutan reformasi dalam segala bidang kehidupan yang demikian kompleks. Selain itu pemerintah Kota Padang harus mempunyai sistem dan proses manajemen pemerintahan yang baik, sehingga segala tuntutan rakyat 10

Loc. Cit

akan manajemen administrasi publik akan terpenuhi, dan untuk mewujudkan semua itu pemerintah Kota Padang harus mampu merubah status quo dan kemapanan yang telah tercipta selama ini11, yang salah satu caranya adalah melaksanakan reformasi administrasi di lingkungan pemerintah Kota Padang. Kemudian untuk mewujudkan reformasi administrasi itu, dari situasi yang telah mapan kepada situasi yang semuanya akan berubah secara menyeluruh sudah seharusnya Kota Padang menyiapkan scenario planning tertentu dalam mewujudkan tujuan reformasi administrasi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya tujuan yang efektif dan efisien serta berkelanjutan (sustainable). Menurut Michael Porter (2004), skenario adalalah “An internally consistent view of what the future might turn out to be—not a forecast, but one possible future outcome”12 yang jika diartikan adalah sebuah pandangan konsisten secara internal tentang apa yang menjadi mungkin masa depan itu–bukan sebuah ramalan, namun merupakan suatu hasil masa depan yang memungkinkan. Jadi jika kita simpulkan scenario itu merupakan langkah-langkah atau tahap-tahap yang mungkin dan harus direncanakan oleh pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan reformasi administrasi dilingkungan birokrasi Kota Padang. Lingkungan birokrasi dipilih karena birokrasi merupakan rumah bagi administrasi

11

12

Dikutip dari hasil diskusi kelas Reformasi Admininistrasi tanggal 14 November 2008. Dalam reformasi administrasi yang dilakukan pemerintah pada birokrasi, akan menimbulkan situasi yang labil, karena situasi birokrasi yang ada selama ini telah menimbulkan situasi kemapanan didalam birokrasi itu sendiri. Dengan adanya perubahan yang terjadi akan menyebabkan birokrasi itu merasa canggung, karena dahulu birokrasi itu tidak seperti ini dan sekarang seperti ini. G . Ringland and L. Young, 2006, Scenarios in M arketing, John Wiley & Sons, L td, Hal. 5.

publik, karena proses administrasi itu berlangsung dan terjadi di dalam ranah birokrasi publik itu sendiri.13 Selanjutnya jika dilihat berdasarkan teori sistem, Kota Padang sebagai daerah yang otonom dalam mengelola daerahnya sendiri seharusnya dapat membuat scenario planning yang holistik (menyeluruh) dalam mewujudkan reformasi administrasi yang tentu saja tidak hanya berasal dari pemerintah saja akan tetapi juga harus melibatkan sub sistem-sub sistem lainnya seperti masyarakat dan swasta, sehingga hasil yang dihasilkan lebih optimal dan efisien serta perubahan yang terjadi tidak bersifat parsial (setengah-setengah). “Reformasi secara holistik merupakan reformasi perencanaan sampai pada evaluasi dari perencanaan”14, disini pemerintah sebagai pelayan publik harus melibatkan rakyat (konstituen) untuk ikut terlibat dalam jalannya roda pemerintahan, pada tataran ini rakyat dan swasta berfungsi sebagai pengawas dari jalannya reformasi administrasi, hal ini karena rakyat dan swastalah yang berhubungan atau melakukan kontak secara langsung dengan administrasi yang terdapat didalam birokrasi pemerintah, dan untuk melakukan tugas pengawasan itu pemerintah secara umum dan pemerintah Kota Padang khususnya harus mempunyai scenario supaya masyarakat kota padang sadar akan hak dan kewajibannya, karena jika masyarakat sudah sadar akan hal itu maka pengawasan itu akan berjalan dengan sendirinya. Sehingga hal ini akan mengakibatkan reformasi administrasi negara akan berjalan dengan sendirinya.

13 14

Loc. Cit 14 November 2008 Loc. Cit 14 November 2008. Konsep pelayanan otonomi daerah adalah memberikan otonomi yang luas bagi daerah untuk mengatur daerahnya. Bagaimana suatu daerah menyusun strategi, visi, misi, kegiatan dan evaluasi dari implementasi strategi yang telah di susun sebelumnya.

Pengawasan ini perlu karena realitasnya aparat birokrasi sering dihujat oleh masyarakat karena pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan mereka. Aparat organisasi publik menjadi lamban dan sering terjebak kedalam kegiatan rutin. Mereka tidak responsive terhadap aspirasi dan kepentingan publik serta

lemahnya

adaptasi

terhadap

perubahan-perubahan

yang

terjadi

dilingkungannya.15 Hal ini disebabkan oleh, masih terdapatnya patologi-patologi dalam birokrasi itu sendiri, diantaranya adalah masih terdapatnya budaya feodalistik, belum berorientasi prestasi dan keinginan untuk melayani masih rendah. Sehingga hal ini sering merugikan masyarakat dan cendrung menjadi penghambat dari reformasi administrasi di lembaga-lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai pelayan publik. Hal ini dapat didapat dibuktikan dengan fenomena-fenomena yang terjadi didalam birokrasi itu sendiri diantaranya seperti kasus yang dihadapi oleh salah satu masyarakat yang berhubungan dengan birokrasi pemerintah Kota Padang saat mengurus izin IMB. Pada saat datang ke kelurahan masyarakat di beri surat keterangan oleh kelurahan untuk mengurus IMB ke kecamatan. Kemudian setelah sampai di kecamatan masyarakat itu ditawari dengan dua alternative yaitu, mengurus sendiri atau tau beres karena akan diurus oleh orang kecamatan. Tetapi, untuk itu masyarakat diminta untuk membayar uang sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Kemudian karena kurang yakin masyarakat tersebut mengecek lagi kebenaran dari penambahan biaya tersebut, dan setelah tau bahwa tidak ada penambahan biaya maka masyarakat tersebut kemabali ke kecamatan 15

Muh. Irfan Islami, dalam Septria Yanto, dkk, 2008, “Manajemen Pelayanan Publik Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Padang”, laporan penelitian tugas mata kuliah menajemen pelayanan publik pada program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Andalas, Hal. 1.

untuk mengklarifikasi temuan tersebut. Setelah klarifikasi dilakukan ternyata uang tersebut dikembalikan utuh, dengan ancaman akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. (data hasil wawancara, 08 April 2008).16 Berdasarkan data ini sangat jelas kita lihat bahwa reformasi administrasi di Kota Padang belum terwujud sepenuhnya. Sehingga hal ini menurut saya harus harus dikaji dan diteliti untuk menemukan pemecahan-pemecahan dari permalahan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah Masalah merupakan sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk terjadi akan tetapi tidak terjadi dan begitu juga sebaliknya, sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia akan tetapi terjadi. Kemudian suharnan dalam bukunya yang berjudul psikologi kognitif menjelaskan bahwa: masalah atau problem merupakan bagian dari kehidupan manusia. Hampir setiap hari orang dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang perlu dicari jalan keluarnya. Suatu persoalan dapat bersumber dari dalam diri seseorang atau dari lingkungannya, bergerak dari yang paling mudah sampai yang paling sulit, dan dari masalah yang sudah jelas (defined problem) sampai masalah yang tidak jelas (ill-defined problem). Masalah seringkali disebut orang sebagai kesulitan, hambatan, gangguan, ketidakpuasan, atau kesenjangan.17

Dari latar belakang maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 1.

Bagaimana skenario planning Pemerintah Kota Padang pada masa pemerintahan Fauzi Bahar-Yusman Kasim dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang?

2.

Kedala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Padang pada masa pemerintahan Fauzi Bahar-Yusman Kasim dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang?

16 17

Septria Yanto, dkk, Op. Cit. Hal. 38. Suharnan, 2005, Psikologi Kognitif, Jombang: Srikandi. Hal. 282-283.

1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengidentifikasi skenario planning Pemerintah Kota Padang pada masa pemerintahan Fauzi Bahar-Yusman Kasim dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang. 2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang pada masa pemerintahan Fauzi Bahar-Yusman Kasim dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini dapat kita bagi menjadi empat kelompok yaitu: 1.4.1 Manfaat Akademis Setiap tesis dipastikan akan memunculkan anti-tesis sebagai lawan atau pengembangannya, begitu juga dengan sebuah pemikiran yang muncul pada suatu masa maka akan memunculkan sebuah pemikiran baru, baik itu

yang

berlawanan

dengan

pemikiran

sebelumnya

ataupun

pengembangan dari pemikiran tersebut. Begitu juga dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengembangkan ataupun mungkin sebaliknya sebagai pembantahan dari teori-teori yang telah ada sebelumnya.

Sehingga

ilmu

pengetahuan

akan

selalu

berdinamika

menuju

kesempurnaan demi tujuan filosofis untuk kesejahteraan manusia. 1.4.2 Manfaat Praktis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya, yang melakukan penelitian pada bidang yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga pada pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Padang khususnya sebagai bahan pertimbangan untuk menjalankan perannya di masa yang akan datang, dalam pengambilan kebijakan-kebijakan mengenai reformasi administrasi. 1.4.3 Manfaat Sosial a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemecahanpemecahan dari permasalahan yang akan diteliti. b. Memberikan gambaran pada masyarakat kota padang mengenai scenario planning Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan reformasi administrasi dilingkungan pemerintah Kota Padang. 1.4.4 Manfaat Teknis a. Sebagai media untuk mempelajari fenomena-fenomena sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.

b. Penelitian ini merupakan media bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari dan menambah daya nalar serta peka dalam menganalisis suatu permasalahan yang dihadapi. c. Sebagai pemenuhan tugas, dari studi yang peneliti ambil.

1.5 Sistematika Isi Penelitian 1.5.3 Bab I Pendahuluan Pada bab ini peneliti telah mendeskripsikan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta gambaran umum reformasi administrasi dilingkungan pemerintah Kota Padang. 1.5.4 Bab II Tinjauan Pustaka Bab ini mendiskripsikan mengenai konsep yang peneliti pakai untuk melihat

Scenario

Planning

Pemerintah

Kota

Padang

Dalam

Mewujudkan Reformasi Administrasi. 1.5.5 Bab III Metode Penelitian Bab ini mendiskripsikan mengenai metode penelitian yang peneliti pakai dalam melakukan penelitian. Pendekatan yang dipergunakan dalam pendekatan penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah pendekatan kualitatif. 1.5.6 Bab IV Lokasi Penelitian Bab ini mendiskripsikan gambaran bentuk lokasi penelitian dimana penelitian ini akan diadakan. Lokasi pada penelitian yang akan dilaksanakan ini berlokasi di Kota Padang.

1.5.7 Bab V Hasil Pembahasan Bab ini mendiskripsikan mengenai permasalahan penelitian yang melihat

Scenario

Planning

Pemerintah

Kota

Padang

Dalam

Mewujudkan Reformasi Administrasi pada masa pemerintahan Fauzi Bahar dan Yusman Kasim. 1.5.8 Bab VI Kesimpulan dan Saran Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dalam penelitian yang telah dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya Berdasarkan survey kepustakaan yang peneliti lakukan, penelitian yang cukup relevan dengan tema penelitian yang akan dilakukan ini yaitu “Skenario Planning Pemerintah Kota Padang Dalam Mewujudkan Reformasi Administrasi Pada Masa Pemerintahan Fauzi Bahar dan Yusman Kasim” adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Nuraida (2003) dengan tema “Pandangan Aparat Birokrasi Pmerintah Terhadap Penampilan Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat” dengan studi kasus pada dinas kesehatan dan kesejahteraan sosial Provinsi Sumatera Barat. Adapun konsep yang digunakan dalam melihat kasus diatas adalah menggunakan konsep birokasi ideal menurut Weber dan teori organisasi J. Heginbothan, dengan pendekatan survey deskripitf yang memayungi berbagai metode penelitian yang sangat beragam dan dengan label yang sangat bergam pula, antara lain kualitatif untuk menggambarkan sifat datanya. Kemudian

dalam

penelitiannya

Nuraida

menggunakan

teknik

pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara terstruktur (kuesioner), wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam hal pengambilan sampel untuk penelitian ini Nuraida, menggunakan teknik pengambilan sampel stratified random sampling dengan membagi sampel berdasarkan seksi-seksi yang terdapat di dalam dinas-dinas. Sehingga masing-masing seksi dalam sampel memiliki keterwakilan yang seimbang dalam populasi. Sedangkan dalam menganalisa data yang telah didapat menggunakan sifat univariat yaitu, data yang didapat melalui kuesioner diolah mulai dari editing, mengkoding, membuat tabulasi dan disusun dalam bentuk tabel presentase. Kemudian data itu diinterpretasi dengan menjelaskan secara rasional dan sistematis tentang gejala sosial yang sedang diteliti.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Nuraida adalah menyarankan kepada aparat birokrasi pemerintah Sumbar untuk lebih mandiri dan mampu menyelenggarakan tugasnya secara mandiri sehingga intervensi pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi tidak terlalu besar, menyarankan kepada birokrasi agar mampu membentuk struktur organisasinya sendiri sesuai dengan kebutuhan, dan pimpinan organisasi diharapkan agar melakukan pengawasan kepada bawahan secara fleksibel sehingga dapat menimbulkan koordinasi yang komunikatif dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas. Sehingga akan tercipta birokrasi yang responsif, bertanggungjawab dan netral. Selanjutnya untuk mendukung iu semua harus diadakan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan yang terarah kepada pegawai atau aparat sehingga pegawai atau aparat akan mempunyai kemampuan tinggi. Hal ini ini diharapkan untuk meningkatkan mutu dari berbagai aspek karena, birokrasi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat dimasa mendatang akan lebih banyak berfungsi sebagai katalisator dan pendorong peran serta masyarakat.18 Penelitian Nuraida ini dianggap relevan karena pada penelitian yang akan dilakukan ini juga akan membahas birokrasi, birokrasi merupakan rumah dari administrasi publik sudah selayaknya harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkannya, karena para administratoradmnistrator itu merupakan masyarakat yang terpilih sebagai pelayan dari masyarakat itu sendiri dan bukan malah sebaliknya. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan sebuah reformasi administrasi negara khususnya di Kota Padang.

2.2 Konstruksi Model Teoritis 2.2.1 Scenario Planning Scenario Planning mulai populer di tahun 70-an ketika terjadi krisis 18

Nuraida, 2003, Skripsi dengan judul “Pandangan Aparat Birokrasi Pmerintah Terhadap Penampilan Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat” dengan studi kasus pada dinas kesehatan dan kesejahteraan sosial Provinsi Sumatera Barat, Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas.

harga minyak dunia yang tiba-tiba melambung tinggi. Saat itu bukan tidak ada minyak, tapi harga minyak melambung karena krisis politik di Timur Tengah. Shell, adalah perusahaan minyak yang telah menerapkan scenario planning. Di awal tahun 70-an, Shell membuat berbagai skenario yang mungkin terjadi, salah satunya adalah melambungnya harga minyak dunia, suatu kondisi yang jauh dari ramalan kebanyakan para ahli ekonomi saat itu. Dan ternyata kejadiannya adalah sesuatu yang berbeda dari kebanyakan ramalan, harga minyak melambung menyebabkan kelesuan ekonomi dunia. Shell, yang sudah menyiapkan diri dengan berbagai skenario tersebut mampu memanfaatkan keadaan, sehingga melejit menjadi 3 besar dunia. Perusahaan lain yang beruntung dalam kondisi krisis minyak saat itu adalah perusahaan-perusahaan mobil Jepang yang sukses memasarkan mobil ukuran kecil bagi pasar Amerika (salah satunya adalah Honda Civic berukuran kecil, yang tadinya dipandang skeptis akan dibeli orang Amerika).19 Menurut Tundjung W Sutirto, kata skenario bisa punya dua arti. Yakni, pertama skenario satu garis besar dari suatu dramatika atau teater yang memberikan gambaran dari suatu adegan, ciri atau karakter, dan situasi. Arti kedua adalah perkiraan mengenai sesuatu yang akan terjadi dimasa depan. Bila perkiraan itu dibuat sangat cermat dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, dapat memengaruhi kejadian-kejadian di masa depan. Dalam scenario planning, skenario diberi arti sebagai suatu lorong-lorong pilihan

19

http://sepia.blogsome.com/2007/01/01/hidup-mengalir-dengan-multi-skenario/ diakses pada 29 Oktober 2008.

yang mungkin tersedia menuju masa depan.20 Skenario

secara

umum

bermanfaat

untuk

mengungkap

dan

menyampaikan keinginan, rencana dan pandangan seseorang terhadap perubahan maupun

membantu orang untuk

memutuskan

bagaimana

menyesuaikan diri terhadap perubahan dan mencapai visi mereka tentang masa depan. Skenario adalah bagian penting dalam pengelolaan secara adaptif karena membantu orang untuk mengambil keputusan sekarang tentang perubahan yang mungkin akan terjadi di masa depan.21 Skenario adalah cerita tentang apa yang mungkin terjadi . Berbeda dengan proyeksi, skenario tidak perlu menggambarkan masa depan seperti apa yang kita harapkan. Sebaliknya skenario berusaha untuk merangsang pemikiran kreatif yang membantu orang melepaskan diri dari pola pandang yang sudah mapan terhadap berbagai situasi dan merencanakan tindakannya.22 Scenario planning atau perencanaan berdasarkan skenario, bukan merupakan kegiatan untuk memilih alternative. Scenario planning bertujuan untuk pemahaman bagaimana setiap kemungkinan akan berjalan. Dengan pemahaman ini sebuah lembaga dapat mempersiapkan diri dalam membuat berbagai keputusan strategis untuk menghadapi berbagai kemungkinan di masa mendatang. Perencanaan skenario adalah alat bantu manager untuk melihat ke depan yang penuh ketidakpastian.

20

http://www.suaramerdeka.com/harian/0502/07/slo03.htm diakses pada 29 Oktober 2008. Eva Wollenberg, David Edmunds dan Louise Buck, 2001, Mengantisipasi Perubahan: Skenario sebagai sarana pengelolaan hutan secara adaptif, Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR). 22 Ibid. 21

Scenario planning adalah suatu cara meramal yang kreatif dalam rangka perubahan yang cepat dengan kompleksitas tinggi dan penuh ketidakpastian. Scenario planning digunakan oleh organisasi untuk membuat keputusan tatkala ada ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang dan hasil proyeksi kinerja organisasi di masa lalu tidak mampu memberikan gambaran. Inti dari scenario planning adalah pengembangan gambaran mengenai kemungkinan-kemungkinan kondisi di masa mendatang dan mengidentifikasi perubahan-perubahan dan implikasi yang muncul sebagai akibat dari kondisi tersebut. Sebagai ringkasan, scenario planning bertujuan untuk mengelola ketidakpastian. Skenario bukan prediksi melainkan tools untuk membantu manajemen fokus pada ketidakpastian yang sifatnya kritis (critical uncertainties).23 Dalam menjalankan scenario kita perlu memilih pendekatan skenario yang sesuai dengan tujuan, karena pendekatan scenario yang akan diambil harus sesuai dengan tujuan yang akan diinginkan. Tipe pendekatan scenario dapat dikelompokan menjadi empat yaitu: 1. Visi adalah suatu visi tentang masa depan yang diinginkan atau yang ideal. 2. Proyeksi adalah perkiraan seakurat mungkin tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Sesuai dengan kecenderungan yang

ada

sekarang.

23

http://www.desentralisasi-kesehatan.net/id/moduldhs/blok_5.htm diakses pada 29 Oktober 2008.

3. Jalur adalah penentuan bagaimana kita bisa beranjak dari keadaan sekarang ke masa depan dengan mem- bandingkan keadaan sekarang dengan skenario masa depan yang diinginkan (visi). 4. Alternatif adalah perbandingan antara berbagai pilihan melalui beberapa skenario dari tipe visi , proyeksi atau jalur. 2.2.2 Reformasi Administrasi Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks kesejahteraan sosial, Bung Karno menegaskan: (1) tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia merdeka, (2) tidak didominasi kaum kapitalis, dan (3) kesejahteraan yang merata ke seluruh rakyatnya, bukan kesejahteraan orang seorang atau hanya segelintir orang.24 Untuk mewujudkan cita-cita yang telah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 tersebut maka dibutuhkan reformasi administrasi dan untuk mencapai tujuan reformasi administrasi, utamanya adalah penyempurnaan manajemen pelayanan publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat selalu mengharapkan memperoleh pelayanan yang sebaik - baiknya dari aparat pemerintah.

24

Dikutip dari hasil diskusi dengan tema hari lahirnya Pancasila di sekretariat DPC GmnI Cabang Padang pada tanggal 1 juni 2007.

Menurut Muh Irfan Islamy, Setidak - tidaknya ada 5 hal dan sekaligus menjadi tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh administrasi negara dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik - baiknya kepada masyarakat.25 1.

Derasnya tuntutan agar pemerintah mampu menumbuhkan adanya good governance

yaitu

pemerintahan yang bersih,

suatu

sistem penyelenggaraan

bertanggung

jawab

dan profesional.

Rekruitment penyelenggara pemerintahan di semua jenjang harus benar - benar didasarkan pada persyaratan merit system dan menolak favoritisme dan nepotisme. 2. Semakin tajamnya kritik masyarakat atas

semakin

rendahnya

kualitas pelayanan publik. Masyarakat telah merasa melaksanakan kewajiban - kewajibannya tetapi seringkali hak - haknya

terpasung

oleh aparat pelayanan. 3. Semua aparat pemerintah dituntut untuk mempunyai sense of crisis sehingga mereka benar - benar paham bahwa kita sekarang sangat membutuhkan aparat pelayanan yang mampu to do more with less artinya dalam situasi yang penuh dengan krisis ini aparat pelayanan harus bekerja lebih keras dan lebih

produktif

dengan

serta

kelangkaan sumber – sumber. 4. Aparat pemerintah dituntut agar bekerja lebih

profesional

dengan mengedepankan terpenuhinya public accuntability and responsibility yaitu dengan menekan sekecil mungkin pemborosan

25

Loc. Cit.

penggunaan sumber - sumber negara dan juga sekaligus memperkuat peraturan perundangan yang berlaku (the body of rules) sebagai fondasi untuk melaksanakan tugas - tugasnya. 5. Masyarakat, sebagai pihak yang harus dipenuhi dan dilindungi kepentingannya (public

interest),

menuntut

agar pemerintah

memperhatikan dengan sungguh - sungguh aspirasi mereka dan sejauh bisa memenuhinya. Kelima hal diatas hanyalah sebagian kecil dari tuntutan masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Selanjutnya reformasi administrasi itu sendiri pada hakikatnya menyangkut dimensi dan spektrum yang sangat luas dan kompleks dengan tujuan yang sangat jelas yaitu meningkatkan administrative performance dari birokrasi pemerintah.

2.3 Skema Pemikiran UU No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Reformasi administrasi dilingkungan pemerintah Kota Padang

Birokrasi pemerintah Kota Padang

Tujuan yang diharapkan

Scenario Planning Pemerintah Kota Padang

Dampak/ Hasil

2.4 Daftar Istilah 1. Pelayanan diartikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/ atau organisasi baik langsung maupun tidak lansung untuk memenuhi kebutuhan 2. Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk fisik 3. skenario adalah sebagai suatu lorong-lorong pilihan yang mungkin tersedia menuju masa depan. 4. Scenario planning adalah suatu cara meramal yang kreatif dalam rangka perubahan yang cepat dengan kompleksitas tinggi dan penuh ketidakpastian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pendekatan Desain Penelitian. Penelitian mengenai skenario planning pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan reformasi administrasi pada masa pemerintahan Fauzi Bahar dan Yusman Kasim ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui secara utuh kenyataan di lapangan. Seperti yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif digunakan sebagaimana proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang dapat diamati.26 Kemudian sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.27 Dipakainya pendekatan kualitatif pada penelitian yang akan dilaksanakan ini tidak terlepas dari kecocokan tema penelitian dengan metode penelitian kualitatif. Jadi untuk menjelaskan bagaimana skenario planning pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan reformasi administrasi pada masa pemerintahan Fauzi Bahar dan Yusman Kasim lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari informan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Di samping itu penggunaan pendekatan penelitian 26 27

ini

adalah

upaya

dari

peneliti

untuk

mengeksplorasi

dan

Lexy J. Moleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 3. Ibid

mendiskripsikankan secara tertulis tentang permasalahan penelitian ini dalam menyusun laporan penelitian yang kompleks dan efisien sehingga tujuan penelitian dapat terwujud. 3.2 Teknik Pemilihan Informan Dalam penelitian ini teknik pemilihan informan yang dipakai adalah dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber dan data dengan pertimbangan tertentu.28 Teknik ini dipakai karena orang yang diambil sebagai informan adalah orang yang lebih mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Jadi ini berarti, orangorang yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini adalah orang-orang atau lembaga yang terlibat langsung atau berkepentingan dengan reformasi administrasi di Kota Padang. Berkaitan dengan penelitian ini, adapun informan yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini adalah: 1. Pemerintah Kota Padang dalam hal ini adalah Fauzi Bahar dan Yusman Kasim. Informan ini dipilih karena penelitian yang akan dilakukan berada pada saat Fauzi Bahar dan Yusman Kasim Menjadi walikota dan wakil walikota Kota Padang. 2. Lembaga

atau

organisasi

yang

mempunyai

kepentingan

terhadap

Pemerintah Kota Padang. Lembaga yang dimaksud disini yaitu NGO seperti LBH Padang, BAKO (Badan Anti Korupsi) Sumbar, Ormas/OKP seperti

28

Lexi J. Moleong, Op. Cit, Hal. 6.

KNPI (Komite Nasiona Pemuda Indonesia) Kota Padang, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Cabang Padang, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Padang. Organisasi atau lembaga ini dipilih karena menurut peneliti organisasi ini banyak terlibat dan representative terhadap tema penelitian yang akan dilakukan. 3. Tokoh

masyarakat

yang

penulis

anggap

berkompeten

terhadap

permasalahan yang sedang diteliti. Tokoh masyarakat yang penulis maksud adalah, Drs. H. A. Bakar Effendi. Peneliti memilih informan ini dengan pertimbangan bahwa beliau adalah salah satu tokoh administrator senior di Sumatera Barat, selain pernah menjadi administrator sejak tahun 1945 beliau juga pernah menjadi dosen di Fakultas Sospol Universitas Imam Bonjol Padang tahun 1967, instruktur pada kursus penataran dan pelatihan dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Daerah Sumatera Barat, kemudian tahun 1972 juga menjadi dosen di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Sumbar. Selanjutnya beliau juga aktif dalam organisasi-organisasi, pejuangan melawan penjajahan sebelum kemerdekaan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. 3.3 Lokasi Penelitian Sesuai dengan judul dan subjek penelitian ini, maka locus/tempat penelitian yaitu wilayah hukum pemerintahan Kota Padang. Lokasi penelitian ini dipilih karena menurut penulis Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yang penduduknya lebih heterogen dari pada kota-kota yang lain di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu di Sumatera Barat, Kota Padang Merupakan

Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang seharus dan selayaknya harus menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya khususnya dalam hal reformasi administrasi negara. Kemudian selama ini penulis amati, masyarakat Kota Padang cukup banyak berusaha untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara melakukan aksi-aksi demontrasi dan menurut penulis masyarakat Kota Padang cukup partisipatif. Sehingga dengan analisa seperti itu maka penulis memilih Kota Padang sebagai locul dari penelitian yang akan dilakukan ini. 3.4 Unit Analisis Unit analisis adalah satuan yang menunjuk pada subjek penelitian penelitian.29 Dalam penelitian ini unit analisis dapat berupa individu, keluarga dan organisasi. Dalam penelitian yang akan dilakuka ini peneliti menggunakan oganisasi sebagai unit analisis, adapun organisasi yang akan dijadikan unit analisis adalah Pemerintah Kota Padang. Hal ini dilakukan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui scenario planning Pemerintah Kota Padang untuk mewujudkan reformasi aministrasi

dilingkungan

Pemerintah

Kota Padang.

Individu (informan)

merupakan representasi dari organisasi (Pemerintah Kota Padang) yang mengetahui scenario planning Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan reformasi. Oleh karena itu, dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini organisasi dijadikan sebagai unit analisis.

29

Suharsimi Arikunto, 2005, Manajemen Penelitian (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 99.

3.5 Peranan Peneliti Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian. Selain itu dalam memandang realitas, penelitian kualitatif berasumsi bahwa realitas bersifat holistik, dinamis, tidak dapat dipisahkan ke dalam variable-variabel penelitian. Kalaupun dapat dipisahkan, variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian dalam

penelitian

kualitatif

ini

belum

dapat

dikembangkan

instrument

penelitiannya sebelum masalah yang diteliti jelas sama sekali. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif “the researcher is the key instrument”. Penelitian ini diawali dengan pencarian data awal sebagai dasar dari penyusunan proposal penelitian, dimana peneliti melakukan survey awal di lokasi penelitian, mencari literatur dan tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap objek yang akan diteliti. Dalam pengambilan data, penulis berupaya memberikan penjelasan kepada informan tentang maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan sehingga dengan demikian diharapkan informan tidak khawatir dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam melakukan wawancara pun penulis berupaya menjaga agar pertemuan yang dilakukan tidak mengganggu aktifitas informan, sehingga adanya keterpaksaan dalam melakukan wawancara dapat dihindari. Kerja sama dari seluruh informan dalam ini juga sangat membantu dalam melakukan wawancara.

Wawancara yang dilakukan dengan setiap informan rata-rata berlangsung selama satu sampai dua jam. Untuk masing-masing informan wawancara dilakukan sebanyak satu kali, dan beberapa pengecualian untuk kebutuhan informasi yang masih kurang, penulis kembali lagi melakukan wawancara dengan membuat janji terlebih dahulu dengan informan. 3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data Dalam proses penelitian ini data diperoleh Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan pendapat informan sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan penelitian ini. 3.6.1 Wawancara Wawancara (interview) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak, yang dikerjakan dengan sitematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.30 Wawancara akan dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (indept interview). Jenis wawancara ini dalam pelaksanaannya

lebih

bebas

bila

dibandingkan

dengan

wawancara

terstruktur.31 Sedangkan dalam proses wawancara ini peneliti memberikan pertanyaan secara langsung kepada informan dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Hal ini dimaksudkan agar dapat memperoleh data yang lebih akurat sehingga data penelitian yang bersifat

30 31

Sutrisno Hadi, 2004, Metodologi Research (jilid2), Yogyakarta: ANDI, Hal. 82. Sugiyono, Op. Cit, Hal. I65.

pribadipun dapat ditemukan serta dapat digunakan sebagai penguji terhadap data-data yang didapat dengan teknik lainnya. 3.6.2 Dokumentasi Penggunaan

dokumentasi

digunakan

untuk

membantu

dan

mendukung bukti dalam penelitian dapat berupa arsip-arsip, gambar, dan tulisan-tulisan. Pada penelitian ini menggunakan dokumen hanya sebagai data sekunder untuk memperkuat dan menjelaskan data dan informasi yang didapat dengan teknik wawancara tadi. 3.7 Analisis Data. Analisis data pada dasarnya merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.32 Sesuai dengan jenis dan sifat penelitian ini maka semua data yang telah didapatkan melalui wawancara dan pendokumentasian akan disusun secara sistematis atau diklasifikasikan dan akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran secara mendalam dari tema yang menjadi permasalahan penelitian. Selain itu analisa data juga dilakukan selama proses pengumpulan data. Karena dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah satu sama lain, sehingga selama pengumpulan data berlansung selama itu pula proses peng-analisis-an berlansung.33

32 33

Lexy J. Moleong, Op. Cit. Hal. 103. Afrizal, 2005, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan, Laboratorium Sosiologi FISIP Unand, Padang. Hal. 54.

Kemudian barulah dilakukan interpretasi kualitatif baik secara emik maupun etik. Interpretasi emik dimaksudkan sebagai penginterpretasian data dari permasalahan subjek penelitian terhadap lingkungan dan dunia sekitarnya. Sedangkan interpretasi etik adalah data yang diinterpretasikan menurut pandangan dari peneliti sendiri berdasarkan kajian kepustakaan yang relevan.34 3.8 Teknik Pengujian Keabsahan Data Dalam penelitian kualitatif dengan metode eksploratif dan deskriptif, maka teknik pengujian keabsahan data bukanlah menggunakan teknik pengujian statistik seperti penelitian kuantitatif. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, triangulasi data dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Denzim dalam Moleong membedakan empat macam triangulasi yaitu: Triangulasi Sumber, Metode dan Penyidik. namun yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah tekhnik triangulasi sumber, sebagaimana yang dikemukakan Moleong, apabila data diperoleh dari berbagai sumber, tekhnik triangulasi yang paling tepat adalah triangulasi sumber atau pemeriksaan data melalui sumber lain. Tekhnik triangulasi berdasarkan sumber berarti, membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui orang-orang (sumber) yang berbeda.35

34 35

Lexy J. Moleong, Op. Cit. Hal.121. Ibid, Hal. 103.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Afrizal, 2005, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan, Laboratorium Sosiologi FISIP Unand, Padang. Wollenberg, Eva dkk, 2001, Mengantisipasi Perubahan: Skenario sebagai sarana pengelolaan hutan secara adaptif, Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR). Ringland, G. and L. Young, 2006, Scenarios in Marketing, John Wiley&Sons, Ltd Moleong, Lexy J., 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Lane, Max, 2007, Bangsa Yang Belum Selesai, Jakarta: Reform Institute. Ramadlan, Mohammad Mushtofa, 2005, reformasi vs revolusi, Ciputat: Wadi Press. Islamy, Muh Irfan, 2001, Agenda Kebijaksanaan Reformasi Admninistrasi Negara, Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No. 1. Nuraida, 2003, Skripsi: “Pandangan Aparat Birokrasi Pmerintah Terhadap Penampilan Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat” dengan studi kasus pada dinas kesehatan dan kesejahteraan sosial Provinsi Sumatera Barat, Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas. Rakhmad, Reformasi Administrasi Publik Menuju Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, jurnal Administrasi Publik/Volume1/No.1/2005. Chilcote, Ronald H., 2003, Teori Perbandingan Politik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yanto, Septria, dkk, 2008, “Manajemen Pelayanan Publik Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Padang”, laporan penelitian tugas mata kuliah menajemen pelayanan publik pada program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Andalas. Suharnan, 2005, Psikologi Kognitif, Jombang: Srikandi. Arikunto, Suharsimi, 2005, Manajemen Penelitian (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 99. Sutrisno Hadi, 2004, Metodologi Research (jilid2), Yogyakarta: ANDI.

Febriani, Yenni, 2004, Skripsi dengan judul “Efektifitas Program Kejar Paket A Bagi Masyarakat, dengan studi kasus: Anak Putus Sekolah di Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok” Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas.

http://sepia.blogsome.com/2007/01/01/hidup-mengalir-dengan-multi-skenario/ diakses pada 29 Oktober 2008. 02.00am http://www.desentralisasi-kesehatan.net/id/moduldhs/blok_5.htm diakses pada 29 Oktober 2008. 10.45pm http://www.suaramerdeka.com/harian/0502/07/slo03.htm diakses pada 29 Oktober 2008. 11.00am