Sby Boediono Demokrat Rusuh, Caleg

SBY Boediono Demokrat Rusuh, Caleg MAsa Ngamuk Tukang becak juga bias jadi wartawan……… gatel asu Jakarta……… …. Aliansi Tukang Becak Tertindas Surabaya Tolak SBY Tikang bual Gatel Serikat Tukang becak Surabaya Siap ganyang SBY Selasa, 31 Maret 2009 JAKARTA (Suara Karya): Kampanye terbuka Partai Demokrat di Lapangan Sinapuk, Kabupaten Wamena, Papua, Senin (30/3), berakhir rusuh. Sedikitnya tujuh orang terluka akibat lemparan batu dan harus dilarikan ke rumah sakit. Penyebab kerusuhan adalah massa yang kelelahan dan kelaparan berebut nasi bungkus. Sementara di Bandung, Jawa Barat, juga terjadi kericuhan. Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) di lapangan Gasibu, Senin (30/3), ricuh yang melibatkan calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR-RI serta pendukungnya.

Kerusuhan di Wamena melibatkan sebagian massa dengan satuan tugas (satgas) pengamanan Partai Demokrat, serta sebagian massa dengan massa lain yang sama-sama simpatisan Partai Demokrat.

Kerusuh

Andika Tangerang Yogyakarta Oh Yes an tidak dapat dihindarkan karena ratusan simpatisan yang datang ke kampanye terbuka itu kelaparan. Mereka sudah tiba berjam-jam di lapangan itu menunggu kampanye dimulai. Apalagi, mereka merupakan massa yang dikerahkan dari kabupaten lain, seperti Tolikara, Nduga, Lani Jaya, dan Puncak Jaya. Kerusuhan berawal dari pembagian nasi bungkus usai kampanye ditutup. Massa terlihat tidak sabar menunggu mendapat-kan jatah nasi bungkus. Massa pun langsung berebut nasi bungkus yang disiapkan panitia. Karena tidak sabar itulah akhirnya sebagian massa bersitegang dengan satgas Partai Demokrat. Akibatnya, terjadi aksi saling dorong untuk mendapatkan nasi bungkus. Aksi saling dorong yang berkepanjangan membuat situasi memanas. Muncullah aksi lempar batu di antara kerumunan yang sedang saling dorong itu. Massa dan satgas partai pun saling lempar.

Ita Tangerang Oh Yesssssssssssssssssssssss Mufti kaya tai babi ngepet…….bangsat bajingannnnnnnnnnn Situasi makin karut-marut ketika salah satu kelompok warga yang datang dari Kabupaten Nduga menyerang warga dari wilayah lain yang masih berkumpul di tengah lapangan. Bentrok fisik pun tak dapat dihindari. Akibat kerusuhan itu, beberapa warga dibawa ke Rumah Sakit Wamena karena terkena lemparan batu. Kaca sebuah mobil puskemas keliling milik Puskemas Wamena Kota hancur karena dilempar batu. Bahkan, seorang petugas puskesmas terluka kena batu.

Kerusuhan mereda setelah setengah jam aparat kepolisian masuk ke lokasi kejadian. Sebelumnya, selama kampanye berlangsung, massa hanya dijaga beberapa polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Jayawijaya. Aparat Polres Wamena yang dipimpin Ajun Komisaris Besar Polisi Mulia Hasudungan Ritonga berhasil meredam kerusuhan itu. Situasi Wamena semalam dilaporkan cukup kondusif. Seorang warga Wamena, Tuben Wenda, yang dihubungai Senin malam, membenarkan bahwa terjadi kerusuhan antarwarga di Lapangan Sinapuk. Tetapi, Tuben belum dapat memastikan soal korban yang terluka akibat kerusuhan itu. "Situasi Wamena malam ini sudah aman, tidak ada gerakan-gerakan warga lagi," kata Tuben. Di Bandung, kampanye PAN di lapangan Gasibu ricuh yang melibatkan calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR-RI serta pendukungnya. Ricuh itu melibatkan caleg PAN DPR-RI nomor urut 2, Imam Wahyudi, yang memprotes sistem kampanye PAN di lapangan itu yang menurut dia menjadi ajang dukung-dukungan caleg tertentu. Ricuh terjadi ketika Imam yang akrab disapa IW meraih mikrofon dan mengatakan, "Jangan menang di mik (mikrofon). Mari, buktikan kemenangan di lapangan". Suasana di atas panggung nyaris tak terkendali dan IW diamankan satgas dan pendukungnya serta diturunkan dari panggung. Kondisi kian memanas ketika muncul suara dari panggung yang menyebutkan kata-kata kurang etis. Kontan, ratusan pendukung Imam Wahyudi langsung merangsek mendekati panggung, sambil menunjuk ke arah panggung. Suasana panas berhasil diatasi Satgas PAN yang langsung melakukan tindakan persuasif kepada massa yang mulai memanas. Sebagian pengurus PAN Jawa Barat menyebutkan, kejadian itu tidak lepas dari ketatnya rivalitas pencalegan PAN antara Imam Wahyudi dengan anggota PAN Jawa Barat yang juga caleg untuk DPR-RI. Hal itu diakui Imam Wahyudi yang menyebutkan kejadian itu merupakan bentuk ketatnya dinamika pencalegan di partai itu. Sedangkan di Jakarta, kampanye terbuka Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) mengakibatkan sejumlah ruas jalan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, macet total saat berakhirnya kampanye. Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, ruas jalan yang macet total setelah bubarnya kampanye PKS antara lain Jalan Asia-Afrika

dan seputar Senayan. Berbagai jenis kendaraan kerap berhenti dan hanya bisa bergerak

sesekali. Terhambatnya arus kendaraan juga tampak di sejumlah pintu keluar stadion yang dipenuhi kendaraan pengangkut massa kampanye. Kemacetan di Senayan itu juga berimbas ke sejumlah jalan protokol lain, seperti Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto. (Yon Parjiyono/Antara/B Sugiarto/Dwi Putro AA)

Partai Demokrat Solo Tak Akan Calonkan SBY Selasa, 29 Maret 2005 | 13:47 WIB TEMPO Interaktif, Solo: Dalam kongres Partai Demokrat mendatang, DPC PD Solo tidak setuju jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dicalonkan menjadi ketua umum partai. "Sebaiknya SBY tetap berkonsentrasi pada tugas negara. Jabatan beliau sebagai Presiden jauh lebih mulia dan berat dibanding dengan mengurus partai. Sangat sulit kalau harus menempati dua jabatan sekaligus," papar Ketua DPC PD Solo, Hery Setyo Nugroho, Selasa (29/3). Dikatakan Hery, tempat yang cocok bagi Yudhoyono adalah sebagai ketua dewan pembina. "Pak SBY memang tidak bisa dipisahkan dengan partai yang didirikannya. Usulan ini akan kami bawa dalam kongres," tambah Hery. DPC Solo juga tidak akan mencalonkan nama-nama tokoh partai yang saat ini masih menjabat di pemerintahan seperti Jero Wacik, Taufik Effendi maupun M. Ma'ruf. "Mereka yang saat ini mendapat tugas sebagai menteri biarlah berkonsentrasi mengurus rakyat. Karena kalau berhasil menjalankan juga membawa nama baik partai," papar Hery. Pihaknya akan mengusung nama-nama yang tidak masuk dalam struktur pemerintahan. Diakuinya masih banyak nama lain yang bisa berkonsentrasi penuh mengurus partai. Selain memenuhi syarat sedang tidak menjabat di struktur eksekutif pemerintahan, DPC PD Solo juga mensyaratkan calon tersebut bukanlah kader karbitan. "Bukan rahasia lagi setelah partai ini besar kan banyak muncul kader karbitan," tandasnya. Saat ini DPC PD Solo tengah menginventarisir nama-nama yang akan diusulkan sebagai ketua umum pada kongres pertama, diantaranya adalah Subur Budhisantosa, Hadi Utomo, Surato, Sys NS dan lainnya. Mahasiswa: Tolak atau Revisi Senin, 9 Februari 2009 | 12:26 WIB UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) telah mengalami 39 revisi. Namun, mahasiswa tetap menolak UU BHP. Meskipun pada 15 Januari 2009, presiden badan eksekutif mahasiswa (BEM) perguruan tinggi se-Indonesia dikumpulkan Mendiknas Bambang Sudibyo di Jakarta untuk mendapat penjelasan soal UU BHP. Di mata mahasiswa, keberadaan UU BHP tak sesuai filosofi pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945. “Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mencerdaskan bangsa. Tapi mengapa sistem yang ada sekarang seolah menghalangi rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Presiden BEM Universitas Airlangga Ahmad Faiz Khudlari, Senin (9/2). Menurut Faiz, mahasiswa sebenarnya tak sepenuhnya menolak UU BHP karena ada beberapa pasal yang menguntungkan rakyat. Seperti keharusan perguruan tinggi (PT)

memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Tapi secara umum, ada beberapa pasal yang harus direvisi. Seperti pasal mengenai tata kelola PT. Terutama perguruan PT yang anggaran dasarnya ditetapkan pemerintah selaku pemilik. “Kami menginginkan adanya revisi dalam UU BHP,” kata Faiz, yang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum banyak paham mengenai peraturan perundang-undangan. Sementara Presiden BEM ITS Aris Sofan Lutfianto mengatakan, penolakan terhadap UU BHP terjadi karena mahasiswa menilai pemerataan pendidikan belum tuntas. Terutama di daerah Indonesia timur. Karena itu, banyak perwakilan mahasiswa dari Indonesia timur yang menolak UU BHP. “Jika BHP tetap berjalan, distribusi pendidikan dikhawatirkan nantinya tidak merata,” kata Aris. Selain itu, Faiz dan Aris khawatir akan terjadi liberalisasi pendidikan akibat UU BHP. Mereka tak ingin pemerintah lepas tangan dalam hal pendidikan. Pemerintah harus tetap ikut campur karena pendidikan sangat penting guna membentuk karakter bangsa. “Pembentukan moral melalui pendidikan kurang mendapat perhatian sekarang. Padahal, hal ini penting bagi kemajuan bangsa,” kata Faiz.

Tak Dilibatkan Faiz mengaku kecewa karena pemerintah tak melibatkan mahasiswa dalam penyusunan UU BHP. Meski itu hanya sebatas diskusi. Bagi mahasiswa, sosialisasi bukanlah media yang tepat. Karena itulah, pertemuan presiden BEM seluruh Indonesia dengan mendiknas pada 15 Januari lalu sedikit ricuh. “Sosialisasi berbeda dengan diskusi karena sosialisasi sifatnya hanya satu arah. Padahal mahasiswa ingin pemerintah merevisi beberapa pasal yang ada,” kata Faiz. Faiz juga kecewa karena pemerintah memberi jalan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) jika mahasiswa menginginkan adanya revisi UU BHP. Jalan tersebut membuat suara mahasiswa seolah tidak didengar pemerintah. Saat ini, presiden BEM perguruan tinggi se-Indonesia membentuk forum guna mengkaji UU BHP sebelum menempuh jalur hukum ke MK. Hasil kajian masing-masing daerah selanjutnya dikumpulkan di forum pusat di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebelum mengambil langkah lebih jauh. “Kami ingin mengkaji dulu sebelum mengajukan judicial review ke MK,” kata Faiz. Meski kalangan presiden BEM perguruan tinggi se-Indonesia belum bisa menerima keberadaan UU BHP, beberapa mahasiswa ada yang setuju. Menurut mereka, UU BHP bagus untuk kepentingan perkembangan pendidikan di Indonesia. “Sudah waktunya perguruan tinggi tak terlalu tergantung pemerintah,” kata Raymond, mahasiswa Fakultas Hukum Unair.

Hal senada diungkapkan Melly Indriasari, Presiden Asean Law Student Association (ALSA). Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang ini menilai UU BHP tidak sepenuhnya membebani mahasiswa. “Pemerintah kan masih ikut menanggung biaya pendidikan masyarakat,” kata Melly yang berada di Surabaya untuk menghadiri Moot Court (kompetisi sidang semu) di Fakultas Hukum Unair. rey Berita Terkait • UU BHP Tak Rugikan Mahasiswa • BHP MENJADI KENISCAYAAN (bagian II) Indonesia Berubah Jadi Kapitalis • BHP MENJADI KENISCAYAAN (bagian I) Agenda Liberalisasi Tatanan Global • BHP Tak Naikkan Biaya Pendidikan • Pendidikan Dikendalikan