BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Sejak beberapa tahun terakhir, kita dikenalkan dengan pendekatan
baru dalam manajemen sekolah yang lebih dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (school based management) atau disingkat MBS.1 Adapun secara umum, gagasan penerapan pendekatan ini muncul sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam pengoperasian sekolah. Selama ini sekolah hanyalah kepanjangan tangan birokrasi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan politik pendidikan. Anggaran pendidikan mengalir dari pusat ke daerah menelusuri saluran birokrasi dengan begitu banyak simpul yang masing-masing menginginkan bagian. Tidak heran jika nilai akhir yang diterima di tingkat paling operasional telah menyusut. Kita khawatir, jangan-jangan selama ini lebih dari separuh dana pendidikan sebenarnya dipakai untuk hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan proses pembelajaran di level yang paling operasional, yaitu sekolah.
1
Munculnya gagasan MBS ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pengelola pendidikan pada level operasional atas keterbatasan wewenang yang mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri (Jahja 2004:59).
Sekolah sebagai bentuk organisasi diartikan sebagai wadah dari kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yakni tujuan pendidikan, dengan memanfaatkan manusia itu sendiri sebagai sumber daya, di samping yang ada di luar dirinya, seperti uang, material, dan waktu. Agar kerja sama itu berjalan dengan baik, maka perlu ada aturan.2 Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, dana, prasarana dan sarana, dan faktor lingkungan lainnya. Apabila faktor tersebut bermutu, dan proses belajar bermutu pada gilirannya akan menghasilkan lulusan yang bermutu pula. Guru merupakan salah satu pelaku dalam kegiatan sekolah. Oleh karena itu, ia dituntut untuk mengenal tempat bekerjanya itu. Pemahaman tentang apa yang terjadi sekolah akan banyak membantu mereka memperlancar tugasnya sebagai pengelola langsung proses belajar mengajar. Guru perlu memahami faktor-faktor yang langsung dan tidak langsung menunjang proses belajar mengajar. Prasarana dan sarana diibaratkan sebagi motor penggerak yang dapat berjalan dengan kecepatan sesuai dengan keinginan oleh penggeraknya. Begitu pula dengan pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena dibutuhkan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar 2
Orang yang bekerja sama dalam situasi kerja sama itu berbeda dari satu tempat ke
tempat yang lain, maka terjadi suasana yang berlainan antara satuan kerja sama yang satu dengan yang lain (Suryosubroto 2004:27).
mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Prasarana dan sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Manajemen prasarana dan sarana sangat diperlukan dalam
menunjang
tujuan
pendidikan
yang
sekaligus
menunjang
pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman konseptual yang jelas agar dalam implementasinya tidak salah arah. Bagi guru3, pemahaman tentang pengelolaan prasarana dan sarana akan membantu memperluas wawasan tentang bagaimana ia dapat berperan dalam merencanakan, menggunakan, dan mengevaluasi prasarana dan sarana yang ada sehingga prasarana dan sarana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan.
3
Pemahaman tentang administrasi pengembangan kurikulum akan sangat membantu
dalam menerjemahkan kurikulum menjadi pengalaman belajar siswa; pemahaman tentang administrasi kesiswaan akan sangat membantu mereka dalam menjalankan tugas memproses siswa tersebut menjadi lulusan yang bermutu tinggi; pemahaman tentang pengelolaan personel atau pegawai akan membantu upaya pengembangan pribadi dan profesionalnya; pemahaman tentang seluk-beluk administrasi keuangan akan membantu guru dalam menetapkan prioritas pelaksanaan tugasnya, karena pada akhirnya dana untuk menunjang kegiatannya juga terbatas; pemahaman tentang hubungan sekolah dengan masyarakat akan membantu guru dalam usaha mereka dalam menjadikan sekolah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, sehingga terjalin kerja sama yang baik di antara keduanya (Soetjipto dan Kosasi 2004:146).
Manajemen
ditambah
administrasi
prasarana
dan
sarana
memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan. Dengan diberlakukan otonomi daerah berarti pemerintah memberikan kesempatan kepada
sekolah
untuk
berinisiatif
dan
berkarya
sesuai
dengan
kemampuan lembaga pendidikan/sekolah masing-masing termasuk dalam pengembangan prasarana dan sarana. Oleh karena itu perlu adanya manajemen prasarana dan sarana pendidikan.
1.2
Rumusan dan Batasan Pembahasan Dalam makalah ini hanya akan dibahas tentang manajemen
prasarana dan sarana serta peran guru dalam mengoptimalkan prasarana dan sarana tersebut. Hal lain seperti manajemen dan administrasi kurikulum,
kesiswaan,
kepegawaian,
keuangan,
dan
hubungan
masyarakat tidak dibahas dalam makalah ini. Hal ini bukan berarti melebihkan yang satu daripada yang lain atau mengunggulkan yang satu, di lain pihak menyepelekan yang lain. Tentu hal ini beralasan agar pembahasan dalam makalah ini fokus pada satu sisi, selain itu memberi peluang kepada khalayak untuk melengkapi kekurangan (apa yang tidak dibahas) dalam makalah ini.
1.3
Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan latar belakang dan batasan pembahasan di atas,
maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan sistem administrasi prasarana dan sarana di sekolah dan merumuskan peran guru dalam mengupayakan sistem admnistrasi prasarana dan sarana sekolah yang baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat dalam memberi gambaran tentang sistem administrasi prasarana dan sarana sekolah. Sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait dalam penulisan, seperti pendidik, siswa, dan pemerintah serta masyarakat pada umumnya, serta dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang khususnya ingin mendalami masalah yang kami angkat dalam makalah ini.
BAB II ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
Secara Etimologis (bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan . misalnya : lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dsb. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya ; Ruang, Buku, Perpustakaan, Laboratorium dsb. Dengan demikian dapat di tarik suatau kesimpulan bahwa Administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Menurut keputusan menteri P dan K No 079/ 1975, sarana pendididkan terdiri dari 3 kelompok besar yaitu : a. Bangunan dan perabot sekolah b. Alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan , alat-alat peraga dan laboratorium. c. Media pendidikan yang dapat di kelompokkan menjadi audiovisual
yang
menggunakan
alat
menggunaakan alat penampil.
penampil
dan
media
yang
tidak
Secara micro (sempit) kepala sekolahlah yang bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang di perlukan di sebuah sekolah. Sedangkan
administrasi
sarana
dan
prasarana
itu
sendiri
mempunyai peranan yang sangat penting bagi terlaksananya proses pembelajaran di sekolah serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sebuah sekolah baik tujuan secara khusus maupun tujuan secara umum. Terdapat beberapa pemahaman mengenai administrasi sarana dan prasarana di antaranya adalah : a. Berdasarkan konsepsi lama dan modern Menurut konsepsi lama administrasi sarana dan prasarana itu di artikan sebagai sebuah sistem yang mengatur ketertiban peralatan yang ada di sekolah . Menurut konsepsi modern administrasi sarana dan prasarana itu adalah suatu proses seleksi dalam penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah . Guru menurut konsepsi lama bertugas untuk mengatur ketertiban penggunaan sarana sekolah, menurut konsepsi modern guru bertugas sebagai administrator dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. b. Berdasarkan pandangan pendekatan operasional tertentu •
Seperangkat
kegiatan
dalam
mempertahankan
ketertiban
penggunaan sarana dan prasarana di sekolah melalui penggunaan di siplin (pendekatan otoriter )
•
Seperangkat kegiatan untuk mempertahankan ketertiban sarana dan prasarana sekolah dengan melalui pendekatan intimidasi
•
Seperangkat kegiatan untuk memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana sekolah dalam proses pembelajaran (pendekatan permisif)
•
Seperangkat kegiatan untuk mengefektifkan penggunaan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan program pembelajaran (pendekatan intruksional)
•
Seperangkat
kegiatan
untuk
mengembangkan
sarana
dan
prasarana sekolah •
Seperangkat kegiatan untuk mempertahankan keutuhan dan keamanan dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Pengertian lain dari administrasi sarana dan prasarana adalah
suatu usaha yang di arahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kelengkapan sarana yang ada. Dengan demikian adminitrasi sarana dan prasarana itu merupakan usaha untuk mengupayakan sarana dan alat peraga yang di butuhkan pada proses pembelajaran demi lancarnya dan tercapainya tujuan pendidikan.
2.1 PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 1. Hakikat Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan dan penetuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Sondang P. Siagian). Menurut Roger A. Kauffman seperti yang dikutip oleh Nanang Fatah, perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan
adalah
pola
perbuatan
menggambarkan
dimuka hal-hal yang akan dikerjakan kemiduan. Dengan kata lain, planning adalah memikirkan sekarang untuk tindakan yang akan datang. Perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian,
pengadaan,
rehabilitasi,
distribusi
sewa
atau
pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan saran dan prasarana dapat diartikan sebagai keseluruhan pembelian,
proses
perkiraan
pengadaan,
secara
rehabilitasi,
matang
distribusi
rancangan sewa
atau
pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan.
Perencanaan
kebutuhan
merupakan
rincian
fungsi
perencanaan yang mempertimbangkan suatu faktor kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam menentukan kebutuhan diperlukan beberapa data diantaranya adalah distribusi dan komposisi, jenis, jumlah, dan kondisi (kualitas) sehingga berhasil guna, tepat guna, dan berdaya guna dan kebutuhan dikaji lebih lanjut untuk disesuaikan dengan besaran pembiayaan dari dana yang tersedia. 2. Tujuan Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Adalah kegagalan
demi
yang
menghindari
tidak
diinginkan
terjadinya dan
kesalahan
untuk
dan
meningkatkan
efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Perencanaan pengadaan
sarana
dan
prasarana
pendidikan
dilakukan
berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan yang disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingan. 3. Manfaat Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Manfaat
perencanaan
yaitu
dapat
membantu
dalam
menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menetapkan langkah-langkah, menghilangkan ketidakpastian, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien. 4. Karakteristik Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Suatu rencana yang baik selalu menuju sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dilandaskan atas perhitungan dan
selalu
mengandung
kegiatan/tindakan/usaha.
Sasaran
perencanaan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 5. Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Perencanaan yang efektif dalam penyusunannya harus dilakukan melalui suatu rangakaian pertanyaan yang perlu dijawab dengan memuaskan: (What)
Kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan?
(Where)
Dimana kegiatan hendak dilaksanakan? Pertanyaan ini mencakup tata ruang yang disusun, tempat yang akan digunakan, tempat perhimpunan alat-alat serta perlengkapan lainnya.
(When)
Bilamana kegiatan tersebut hendak dilaksanakan? Hal ini berarti harus tergambar sistem prioritas yang akan digunakan, penjadwalan waktu, target, fase-fase tertentu yang akan dicapai serta hal-hal lain yang berhubungan kebutuhan
dengan
dibuat
untuk
menengah, dan panjang.
faktor
waktu.
jangka
waktu
Rencana pendek,
(How)
Bagaimana cara melaksanakan kegiatan ke arah tercapainya tujuan? Yang diackup oleh pertanyaan ini menyangkut sistem kerja, standar yang harus dipenuhi, cara pembuatan dan penyampaian laporan, cara menyimpan dan mengolah dokumen-dokumen yang timbul sebagai akhir pelaksanaan.
(Who)
Pertanyaan siapa? Berarti diketemukannya jawaban tentang
personalia,
tentang
pembagian
tugas,
wewenang dan tanggung jawab. (Why)
Secara filosofis, pertanyaan yang terpenting diantara rangkaian pertanyaan ini ialah “Mengapa” karena pertanyaan ini ditujukan kepada kelima pertanyaan yang mendahuluinya.
6. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan a. Perencanaan pengadaan barang harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kulaitas proses belajar mengajar. b. Perencanaan harus jelas. Kejelasan suatu rencana dapat dilihat
pada : 1) Tujuan dan sasaran atau target yang harus dicapai. 2) Jenis dan bentuk tindakan/kegiatan yang akan dilaksanakan.
3) Petugas pelaksanaan, misal guru, karyawan. 4) Bahan dan peralatan yang dibutuhkan. 5) Kapan dan dimana kegiatan dilaksanakan. 6) Dapat dilaksanakan dengan jelas, terprogram, sistematis, sederhana, luwes, fleksibel. c. Rencana harus sistematis dan terpadu. d. Rencana harus menunjukkan unsur-unsur insani yang baik ataupun non-insani sebagai komponen yang berhubungan satu sama lainnya bekerja sama mencapai tujuan, target, kesesuaian yang telah ditetapkan sebelumnya. e. Memiliki struktur berdasarkan analisis.
f. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama pihak perencana. g. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. h. Dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. i. Menunjukkan skala prioritas. j. Mengadakan sarana pendidikan yang disesusaikan dengan plafon anggaran. k. Mengacu dan berpedoman pada kebutuhan dan tujuan yang logis. l. Dapat dilaksanakan pada jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), jangka panjang (10-15 tahun).
7. Prosedur Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Terdapat beberapa prosedur dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dilakukan melalui tahapan berikut: a. Menganalisis kebutuhan b. Menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada
c. Mengadakan seleksi d. Menyediakan dana e. Pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas penyediaan sarana dan prasarana. 8. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan tidak bergerak a. Perencanaan pengadaan barang-barang bergerak Menyusun dan menata perkiraan biaya/hanya keperluan, pengadaan barang, selama 1 bulan/semester/tahun untuk barang habis pakai tidak habis pakai. Menyusun daftar perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan dari masingmasing satuan organisasi. b. Perencanaan
pengadaan
prasarana/barang-barang
tidak
bergerak 1) Tanah a) Menyusun
rencana
pengadaan
tanah
berdasarkan
analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah.
b) Mengadakan survei tentang adanya fasilitas sekolah seperti: jalan, listrik, air, telepon, transportasi, dan sebagainya. c) Mengadakan survei harga tanah. d) Menyusun rencana anggaran biaya bangunan. 2) Bangunan a) Menyusun rencana bangunan yang akan didirikan berdasarkan analisis kebutuhan secara lengkap dan teliti. b) Mengadakan survei terhadap tanah dimana bangunan akan didirikan, hal luasnya, kondisi, situasi, status, perizinan, dan sebagainya. c) Menyusun rencana kontruksi dan arsitektur bangunan sesuai pesanan. d) Menyusun rencana anggaran biaya sesuai dengan harga standar. e) Menyusun pertahapan rencana anggaran secara teknik dan memperhatikan skala prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah. 9. Master plan fisik sekolah berfungsi
Master plan fisik sekolah berfungsi untuk mengendalikan perencanaan dan pembangunan fisik komplek sekolah. Master plan sangat bermanfaat bagi pengadaan bangunan sekolah yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Di dalam master plan
perlu disebutkan informasi mengenai jenis bangunan yang sudah ada dan direncanakan pengembangannya. Di dalam master plan fisik sekolah hendaknya dicantumkan informasi, antara lain: a. Pagar betis setapak b. Garis sepadan bangunan c. Pintu gerbang sekolah d. Papan nama sekolah e. Denah keseluruhan ruang f. Selasar penghubung antar ruang dan bangunan g. Jalan setapak, jalan dan parkirkendaraan di dalam komplek h. Lapangan olahraga dan lapangan upacara i. Tiang bendera j. Pertamanan k. Sistem jaringan listrik l.
Sistem jaringan air bersih, air kotor/limbah, air hujan
m. Terletak di daerah pemukiman n. Adanya sumber daya manusia (siswa) o. Mudah dicapai dari jarak dan kondisi pencapaian maupun transportasi p. Adanya jalan masuk dan jalan raya/sungai ke lokasi q. Memiliki sumber air bersih r. Terjangkau jaringan listrik s. Bebas dari gangguan bencana alam, keramaian, bau.
10. Perencanaan, pemeliharaan, dan pengembangan Dalam
menghadapi
tugas
ini
disarankan
menempuh
langkah-langkah sebagai berikut: a. Masalah dasar-dasar pengajaran dan penentuan jenis program pengajaran dan perencanaan fasilitas bangunannya. b. Membentuk panitia untuk mempelajari kebutuhan-kebutuhan khusus yang bertalian dengan bangunan dan perlengkapan yang diusulkan. c. Mengatur
kunjungan
sekolah-sekolah
yang
dipergunakan
sebagai contoh. d. Mempelajari gambar-gambar contoh bangunan sekolah dan perlengkapannya. Ada beberapa aspek yang bertalian dengan perencanaan dan pemeliaharaan bangunan sekolah dan perlengkapan: a. Perluasan bangunan yang sudah ada b. Rencana rehabilitasi c. Meningkatkan mutu keindahan ruang belajar d. Memilih perabot dan perlengkapan e. Memperhatikan kondisi sanitasi f. Perencanaan tempat penyimpanan slst-slst
g. Mengatur dan memelihara ruang belajar
Kepala sekolah hendaknya melakukan observasi secara teratur dan kontinyu terhadap kondisi cahaya di ruang belajar ini dan segera mengadakan perbaikan bila terdapat kekurangan. 11. Tanggung jawab pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional, oleh karena itu hendaknya memperhatikan kondisi sekolah terutama di daerah yang kondisinya rusak dan perlu diperbaiki dengan perencanaan ysng matang. Pemerintah mempunyai anggaran pendapatan belanja daerah serta anggaran pendapatan belanja negara oleh karena itu anggaran pendidikan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan aspek utama yaitu pendidikan. Sekolah merupakan suatu organisasi. Dalam hal ini kepala sekolah hendaknya serba bisa, karena bukan saja harus memiliki pengetahuan
yang
memadai
mengenai
bangunan
sekolah,
melainkan juga banyak pengetahuannya tentang perabot dan perlengkapan. Seperti telah disinggung bahwa tanggung jawab kepala sekolah dan kaitannya dengan perencanaan sarana dan prasarana di sekolah adalah bersama-sama dengan staf menyusun daftar kebutuhan sekolah, kemudian mempersiapkan perkiraan tahunan
untuk
diusahakan
penyediaanya
sesuai
dengan
kebutuhan. Meyimpan dan memelihara serta mendistribusikan
kepada guru-guru yang bersangkutan dan menginventarisasikan alat/sarana tersebut pada akhir tahun pelajaran. Guru-guru dan para orang tua murid juga diikutsertakan dalam
melakukan
perencanaan
mengenai
penambahan-
penambahan dan perombakan bangunan yang sudah ada atau merencanakan bangunan baru dan saran-saran yang mereka kemukakan ditampung dan dipertimbangkan. Apabila ada hal yang diperlukan untuk dapat disampaikan sebagai rekomendasi yang tepat dan masuk akal dapat disampaikan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru mempunyai andil dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini, guru lebih banyak berhubungan dengan sarana penajaran yaitu alat peraga, alat pelajaran, dan media pengajaran lainnya. Peranan guru tidak hanya dalam perencanaan pendidikan tetapi dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan sarana dan prasarana. Keterlibatan guru dalam perencanaan karena semua barang yang digunakan dalamproses belajar mengajar disesuaikan dengan rancangan kegiatan belajar mengajar.
2.2 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 1. Hakikat pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
Pengadaan adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang bagi keperluan pelaksanaan tugas untuk mencapai
tujuan
pendidikan.
Dalam
pengadaan
barang
sebenarnya tidak terlepas dari perencanaan pengadaan yang telah dibuat sebelumnya baik mengenai jumlah maupun jenisnya. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan dengan cara menghadirkan atau dari tidak ada menjadi ada sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan hasil perencanaan. Dalam konteks persekolahan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil dari perencanaan, yakni untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Persediaan menghambat
yang
proses
kurang belajar
dan
tidak
mengajar.
memadai
akan
Demikian
pula
administrasinya apabila tidak ditangani secara profesional akan mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan pengajaran itu. Pengadaan sarana dan prasarana di suatu sekolah haruslah disesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta kegunaan dan mempertimbangkan hasilnya di masa-masa mendatang. 2. Fungsi pengadaan
Mengatur dan menyelenggarakan terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik menyangkut jenis, jumlah, kualitas, tempat dan waktu yang dikehendaki. 3. Jenis pengadaan Berdasarakan jenisnya, pengadaan sarana dan prasarana meliputi 5 macam: a. Pengadaan tanah b. Pengadaan bangunan c. Menukar bangunan d. Pengadaan perabot e. Pengadaan alat kantor/alat pendidikan 4. Cara pengadaan a. Pengadaan
sarana
dan
prasarana
pendidikan
dapat
dilaksanakan dengan cara: 1) Pembelian 2) Pembuatan sendiri 3) Penerimaan hibah 4) Penyewaan 5) Pinjaman 6) Pendaurulangan b. Prosedur pengadaan barang untuk keperluan sekolah dan
implementasinya.
Pengadaan
barang
di
sekolah
umumnya
melalui
prosedur yang meliputi: 1) Menganalisis kebutuhan dan fungsi barang 2) Mengklasifikasikan 3) Membuat proposal pengadaan barang yang ditunjukkan
kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. 4) Bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya
untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju. 5) Setelah dikunjungi dan disetujui maka barang akan dikirim
ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan barang tersebut. c. Tanggung jawab kepala sekolah dan guru dalam pengadaan
sarana dan prasarana pendidikan Jenis sarana yang disediakan di sekolah dan cara-cara pengadministrasiannya mempunyai pengaruh besar terhadap program berkaitan
pembelajaran. dengan
Tanggung
pengadaan
jawab
sarana
kepala dan
sekolah
prasarana,
penyimpanan, pemeliaharaan, dan pendistribusian. Sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru mempunyai andil dalam pengadaan sarana pendidikan mengingat bahwa guru lebih banyak berhubungan dengan sarana pengajaran. Pengadaan barang kadang memerlukan keterlibatan guru karena semua
barang yang dipergunakan dalam pembelajaran harus sesuai dengan rancangan kegiatan belajar mengajar dan gurulah yang mengetahui prioritas pengadaan barang yang dibutuhkan. Pengadaan barang yang menuntut keterlibatan dan media pengajaran. 5. Pengadaan tanah Pengadaan tanah dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta, baik untuk pengadaan instansi/kantor maupun sekolah. Untuk pengadaan tanah bagi instansi pemerintah perlu mengikuti tata cara yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelumnya melakukan pengadaan tanah adalah : a. Menyusun rencana pengadaan tanah yang lokasi dan luasnya
sesuai dengan keperluan. b. Mengadakan survey untuk menentukan lokasi tanah yang baik
sesuai dengan maksud serta memperhatikan perencanaan tata bangunan. c. Mengadakan survei terhadap adanya sarana jalan, listrik,
telepon, air, dan alat pengangkutan. d. Mengadakan survei harga tanah di lokasi yang telah ditentukan
untuk bahan pengajuan rencana anggaran dari hasil survei. e. Mengajukan
rencana
anggaran
melampirkan data yang disusun.
kepada
kantor
dengan
a. Tata cara pembelian tanah Untuk membeli tanah bagi instansi pemerintah perlu mengikuti tata cara yang berlaku, yaitu: 1) Penyelesaian pembelian tanah yang terdiri dari beberapa kegiatan penting 2) Menyusun panitia pembelian yang beranggotakan pejabat
fungsional dari Depdiknas, Pemda, Dinas Agraria dan Dinas PU 3) Menetapkan tugas-tugas panitia antara lain: a) Menetapkan kriteria/syarat (lokasi, luas, dan lain-lain) b) Meneliti surat-surat tanah yang akan dibeli c) Memperoleh penawaran harga d) Memperhatikan perencanaan tata kota e) Mendapat syarat bukti pembebasan tanah
f) Menyaksikan pembayaran langsung kepada pembelinya 4) Memeperhatikan persyaratan bagi tanah yang akan dibeli: a) Daerah bebas banjir ataupun malapetaka lainnya
b) Terletak daerah yang terjangkau c) Tidak akan tergusur d) Terjangkau fasilitas listrik, telepon, air e) Harga terjangkau 5) Mencari tanah yang akan dibeli dengan observasi 6) Melakukan pembebasan tanah yang akan dibeli dengan cara
a) Membentuk panitia pembebasan tanah yang terdiri dari 7 instansi (Agraria, Pemda, Ipeda, Ireda, P.U., Camat, Kepala Desa, Depdiknas). b) Adanya pemberian honorarium sesuai dengan ketentuan c) Melakukan pembayaran dan penadatanganan Akta Jual
beli Tanah di depan Notaris/PPAT. d) Melakukan pembayaran dan penandatanganan akte jual beli yang dilakukan lewat kantor Perbendaharaan Negara (KPN). e) Mengurus sertifikat. b. Tata cara penerimaan hibah Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan hibah (penghibahan), yaitu: 1) Status barang yang akan dihibahkan 2) Wewenang penghibahan 3) Spesifikasi barang dan cara menerima hibah tanah, yaitu: Tanah yang diterima secara hibah dapat berasal dari pemerintah atau pihak swasta melalui proses penyerahan atau akta serah terima hibah yang dibuat oleh Notaris/PPAT atau camat setempat, apabila telah selesai pembuatannya maka dapat diproses lebih lanjut menjadi sertifikat. c. Tata cara menerima hak pakai
Penukaran tanah dari suatu pihak atas dasar hak pakai harus disertai dokumen serah terima dari pihak yang memberikan hak pakai. Penerimaan hak pakai dari pemerintah harus disertai surat keputusan dari pemerintah yang bersangkutan serta berita acara serah terima dari pihak swasta yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat setempat serendahnya camat. d. Tata cara penukaran tanah
Penukaran tanah dapat terjadi antara satu pihak dengan pihak lain yang memerlukan izin terlebih dahulu dari pihak yang mengurus tata cara penukaran tanah dan seizin Menteri Keuangan dan sesuai Keppres tentang pelaksanaan APBN. Tanah berikut bangunan yang tidak memenuhi fungsinya dapat diusulkan untuk ditukarkan dengan tanah/bangunan milik pihak lain yang sudah jadi atau masih akan dibangun di lokasi lain. Usul tersebut diajukan kepada pihak terkait dengan dilampiri: 1) Alasan penukaran 2) Penaksiran sementara harga tanah/bangunan baru 3) Surat-surat pemilikan tanah/bangunan lama 4) Gambar situasi/denah dari tanah/bangunan lama dan baru Membentuk
panitia
penaksir
untuk
menetapkan
penaksiran harga tanah/bangunan yang lama dan baru. Apabila penaksiran harga itu sudah disepakati maka selanjutnya diselesaikan surat perjanjian penukaran di depan Notaris/PPAT.
Penyerahan tanah/bangunan lama baru dilakukan setelah tanah/bangunan penggantinya dapat diterima dengan baik oleh pihak
yang
bersangkutan.
Akibat
penukaran
harus
menguntungkan negara/pemerintah. Selanjutnya penyelesaian balik nama sertifikat tanah dan diselesaikan pula penghapusan tanah lama dari daftar inventaris dengan surat keputusan lembaga yang bersangkutan yaitu Mendiknas. 6. Pengadaan bangunan Faktor-faktor dalam pengadaan bangunan adalah: a. Lokasi bangunan hendaknya sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan b. Perkembangan bangunan di masa mendatang c. Perkembangan wilayah sekitarnya di masa mendatang d. Struktur dan tata ruang 7. Pengadaan perabot Perabot adalah barang-barang yang berfungsi sebagai tempat duduk, menulis, istirahat, tempat menyimpan alat-alat seperti meja, kursi, lemari, rak, filoling, dan sebagainya. Sarana yang dapat dipindahkan dan dipergunakan secara tidak langsung dalam kegiatan belajar mengajar, contoh meja, kursi, lemari, rak, papan tulis, dan sebagainya. Dalam pengadaan perabot sekolah, harus mempertimbangkan segi:
a. Antropometri
Perabot telah memperhitungkan tinggi badan atau ukuran penggal-penggal tubuh pemakai. b. Ergonomi
Perabot dengan memperhatikan segi kenyamanan, kesehatan, dan keamanan pemakai. c. Estetika
Perabot menyenangkan untuk dipakai karena bentuk dan warnanya menarik. d. Ekonomis Perabot bukan hanya berkaitan dengan harganya tetapi merupakan transformasi wujud efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan dan pendayagunaannya. Contoh: Format Daftar Usul Pengadaan Barang No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nama Barang Komputer Lemari kepala sekolah Mesin ketik Meja kepala sekolah Lemari guru Bangku murid Papan tulis kelas Papan absen Meja guru Bangku guru Filling kabinet
Jumlah yang Diperlukan Angka 2 3 2 1 12 486 8 8 8 8 2
Huruf
Keterangan / Alasan
Tata cara yang dapat dilakukan dalam pengadaan perabot, antara lain: a. Pembelian
Agar pembelian barang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu adanya suatu pedoman, yaitu meliputi: 1) Rencana kebutuhan telah disetujui berdasarkan penelitian dan hitungan yang mendalam. 2) Peraturan tentang pembelian, baik pembelian langsung maupun oleh tim pembelian. 3) Perabot yang akan dibeli dapat berbentuk yang sudah jadi ataupun belum jadi. 4) Tentang pembelian perabot yang sudah jadi, kepala sekolah/proyek perlu membuat rencana kebutuhan sesuai dengan syarat yang diperlukan. 5) Pembelian
perabot
dapat
dilakukan
dengan
lelang,
penunjukkan langsung dan penawaran. b. Membuat sendiri Pengadaan perabot dengan membuat sendiri hanya berlaku bagi lembaga pendidikan dalam rangka praktik, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan: biaya yang tersedia, tenaga ahli yang diperlukan, peralatan yang dibutuhkan, pelaksanaan tugas yang dibebankan. c. Penerimaan bantuan Menerima
bantuan
dilaksanakan
atas
perjanjian
dan
persetujuan dari kedua belah pihak dan bantuan itu dapat
berasal dari lembaga pemerintah, swasta, maupun perorangan. Pengadaan
perabot
dengan
cara
menerima
bantuan
diantaranya: 1) Instansi pemerintah di luar Depdiknas 2) Badan swasta 3) Masyarakat 4) Perorangan 5) Proses pelaksanaan penerimaan bantuan diselenggarakan
atas perjanjian dan persetujuan kedua belah pihak.
Contoh : Daftar Perabot/Pembelian Perabot Tanggal No.
Terima
Beli
Nama Dari
Banyaknya
Dipakai
Mulai
Tanggal
Untuk
Harga
Barang
Ket.
8. Pengadaan alat kantor/pendidikan a. Tujuan pembakuan perabot sekolah Agar dalam perancangan dan pengadaan perabot sekolah mempunyai keragaman jenis, ukuran, maupun pemilihan bahan yang tepat sehingga menghasilkan perabot yang sesuai dengan fungsi kegunaan, konstruksi, maupun kualitas serta memenuhi syarat-syarat kesehatan. b. Dasar-dasar pembakuan perabot sekolah
Kurikulum merupakan salah satu faktor yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan pembakuan perabot sekolah sehingga dapat ditentukan jenis ruang dan kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada ruang tersebut. Pertimbangan
lain
yang
dipakai
adalah
kebijaksanaan
pengelolaan sekolah, struktur organisasi kerja dan peraturanperaturan yang relevan dengan pembangunan fisik sekolah. Jenis perabot tiap ruang dapat ditentukan jenis, jumlah, ukuran, persyaratan, dan spesifikasi perabot sekolah dengan analisis sebagai berikut: Jenis
perabot
tiap
ruang
ditentukan
apabila
kita
telah
mengetahui kegiatan yang telah dilakukan di tiap ruang tersebut, fungsi kegunaan perabot dan oleh siapa perabot tersebut digunakan. Untuk menghindari adanya jenis perabot yang
terlalu
banyak,
maka
diusahakan
agar
dapat
merencanakan jenis perabot yang dapat digunakan untuk bermacam-macam fungsi sehingga dapat menghemat ruang maupun biaya. c. Penentuan jumlah perabot Penentuan jumlah perabot tiap jenis ruang tergantung pada: 1) Jenis
kegiatan
yang
dilakukan
dalam
bersangkutan selama waktu yang ditentukan.
ruang
yang
2) Jamulah pemakai perabot untuk satu ruang dalam waktu yang bersamaan, khususnya ruang belajar tergantung dari jumlah siswa dalam satu kelompok belajar dan juga metode yang digunakan dalam proses belajar. 3) Jenis dan jumlah alat peraga/praktik yang digunakan dalam ruang yang bersangkutan. 4) Luas ruang yang bersangkutan. 5) Dasar pertimbangan yang terebut pada butir a dan b
mempunyai ketergantungan satu sama lainnya sehingga timbul beberapa alternatif untuk dapat ditentukan alternatif yang paling sesuai, luwes dalam pengaturan dan ekonomis dalam pengadaannya. 9. Pengadaan alat kantor/pendidikan
Alat kantor adalah alat-alat yang digunakan di kantor seperti mesin tulis, mesin hitung, mesin stensil, alat-alat pembersih, dan sebagainya. fungsional
Alat
pendidikan
digunakan
dalam
adalah proses
alat-alat belajar
yang
secara
mengajar.
Alat
pendidikan adalah salah satu sarana pendidikan yang sangat penting karena tanpa alat akan menyulitkan siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. 10. Pengadaan buku
Yang dimaksud buku di sini adalah buku pelajaran, buku bacaan dan buku perpustakaan, dan lainnya. Buku yang dapat dipakai oleh sekolah meliputi: a. Buku teks utama adalah buku pokok yang menjadi pegangan
guru dan murid yang substansinya mengacu pada kurikulum yang berlaku. b. Buku teks pelengkap adalah yang sifatnya membantu atau
merupakan tambahan buku teks utama yang digunakan oleh murid dan guru yang seluruh isinya menunjang kurikulum. c. Buku bacaan non fiksi adalah buku bacaan yang ditulis berdasarkan fakta. Pada umumnya, buku bacaan non fiksi menunjang salah satu bidang studi, sistematika penyusunan tidak seperti buku teks pelengkap tetapi disajikan secara popular. d. Buku bacaan fiksi adalah buku bacaan yang ditulis berdasarkan
khayalan penulis. 11. Pengadaan kendaraan Pengadaan kendaraan bermotor tergantung kepentingan lembaga
yang
bersangkutan.
Contohnya
Bus
Inventaris.
Pengadaan tersebut untuk transportasi ketika studi banding dan mempermudah transportasi murid dalam melakukan kegiatan.
2.3 PENYIMPANAN SARANA PENDIDIKAN
1. Hakikat penyimpanan sarana dan prasarana
Penyimpanan
adalah
kegiatan
yang
dilakukan
untuk
menampung hasil pengadaan dan umumnya barang tersebut adalah milik negara pada wadah/tempat yang telah disediakan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak yang dapat dilakukan oleh seorang beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan adalah aspek fisik dan aspek administratif. Aspek fisik dalam penyimpanan adalah wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara berasal dari pengadaan. Aspek ini biasa disebut gudang, yang dapat dibedakan menjadi: a. Gudang pusat, yaitu gudang yang diperlukan untuk menampung barang hasil pengadaan yang terletak pada unit. Biasanya gudang pusat juga digunakan untuk menyimpan barang yang akan dijadikan stok/persediaan. b. Gudang
penyalur,
yaitu
gudang
yang
digunakan
untuk
menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit atau satuan kerja yang membutuhkan.
c. Gudang transit, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan
barang sementara sebelum disalurkan ke unit atau satuan kerja yang membutuhkan. d. Gudang
pemakai,
yaitu
gudang
yang
digunakan
untuk
meyimpan barang-barang yang akan dan telah digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Aspek administratif adalah hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam penyimpanan seperti: bendaharawan
kepala
gudang,
urusan
tata
usaha,
urusan
penerimaan, urusan penyimpanan, dan pemeliharaan, urusan pengeluaran.
Struktur organisasi penyimpanan. Bendaharawan Kepala
Urusan Tata Usaha
Urusan Penerima
Urusan Penyimpan dan Pemeliharaan
Urusan Pengeluaran
2. Prosedur dan tata cara penyimpanan barang a. Penerimaan, hal-hal yang dilakukan dalam penerimaan barang
antara lain:
1) Menerima pemberitahuan pengiriman barang dari pihak yang menerima barang. 2) Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penerimaan dan pemeriksaan barang. 3) Memeriksa
barang
yang
diterima
baik
fisik
maupun
kelengkapan administrasi seperti surat kepemilikan. 4) Membuat berita acara penerimaan dan hasil pemeriksaan barang. b. Penyimpanan barang dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan
dalam hal ini adalah: 1) Meneliti barang-barang yang akan disimpan 2) Menyiapkan
barang-barang
tersebut
berdasarkan
pengelompokkan-pengelompokkan tertentu/harga 3) Mencatat barang tersebut ke dalam buku penerimaan, kartu
barang dan kartu stok. 4) Membuat denah lokasi barang-barang yang disimpan agar dapat dikeluarkan secara tepat. 5) Pengeluaran barang dilakukan berdasarkan surat perintah mengeluarkan barang (SPMB). c. Penyimpanan sarana dapat dikatakan suatu kegiatan simpan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru
maupun rusak dapat dilakukan oleh seorang beberapa orang yang ditunjuk pada suatu sekolah. d. Penyimpanan barang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai beikut: 1) Barang-barang yang sudah diterima, dicatat, digudangkan, diatur, dirawat, dan dijaga secara tertib, rapi dan aman. 2) Menyelenggarakan
administrasi
penyimpanan
dan
penggunaan atas semua barang yang ada dalam ruang atau gudang. 3) Secara berkala atau insidental diadakan pengontrolan dan perhitungan barang persediaan agar diketahui apakah memenuhi kebutuhan. 4) Laporan tentang keadaan penyimpanan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima, menyimpan, dan
mengeluarkan barang di gudang. Gudang dibedakan menurut bentuknya menjadi: 1) Gudang terbuka adalah gudang yang tidak berdinding dan
tidak beratap, tetapi berlantai dan harus dikeraskan sesuai dengan berat barang-barang yang akan disimpan. 2) Gudang tertutup adalah gudang berdinding dan beratap yang konstruksinya disesuaikan dengan fungsi gudang itu.
f. Dalam mengatur penyimpanan barang hendaknya diperhatikan
sifat-sifat barang sehingga niloai guna barang tidak susut sebelum barang itu dipakai. 3. Prinsip penyimpanan Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan barang dengan menggunakan prinsip 5W+1H, yaitu: a. What: apa saja barang yang disimpan?
Jenis barang disimpan adalah barang-barang yang terbuat dari: 1) Kertas 2) Kayu 3) Plastik 4) Besi 5) Lain-lain, misalnya alat tulis seperti pensil, pulpen, spidol,
penghapus, penggaris, globe, alat peraga matematika, dan sebagainya. b. Why: mengapa barang-barang perlu disimpan?
Hal ini berkaitan dengan tujuan penyimpanan, yaitu: 1) Memelihara agar barang-barang yang disimpan tidak cepat rusak. 2) Dapat digunakan dengan cepat dan mudah jika diperlukan. 3) Menjaga kebersihan barang dari debu dan kotoran. 4) Menjaga keamanan barang dari kehilangan. c. Where: dimana barang-barang harus disimpan?
Hal ini berkaitan dengan tempat penyimpanan barang, yaitu di gudang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang gudang. d. When: kapan waktunya barang harus disimpan? Barang-barang yang sudah dianggarkan dalam pengadaan barang jika sudah terealisasi sebaiknya langsung disimpan ke bagian
penyimpanan
diinventarisasi
dan
barang,
dicatat
selanjutnya
ketika
barang
diterima tersebut
dan akan
dikeluarkan agar terlihat tertib dan rapi. e. Who: siapa yang bertugas menyimpan barang? Untuk sekolah-sekolah besar biasanya ada seorang yang ditunjuk sebagai petugas penyimpanan barang di gudang, baik barang yang baru direncanakan dalam pengadaan barang mapunun yang sudah tidak dipakai atau rusak. Namun di sekolah yang sedang biasanya dilakukan oleh beberapa warga sekolah diantaranya penjaga sekolah dan guru. f. How: bagaimana cara menyimpan barang yang baik dan benar? Cara menyimpan barang yang baik dan benar antara lain: 1) Barang yang sudah diterima, dicatat, digudangkan, diatur,
dirawat, dan dijaga secara tertib, rapi, dan aman. 2) Dibuatkan daftar nama tempat barang penyimpanan agar mudah ditemukan.
3) Barang yang mudah rusak dimasukan ke dalam pelindung
(lemari). 4) Barang-barang yang kecil seperti barang ATK disimpan dalam sebuah wadah yang mudah dijangkau dan ditemukan. 5) Barang-barang yang besar ditempatkan dengan aman dan nyaman. 6) Barang elektronik sebaiknya disimpan di ruangan yang lebih aman seperti besi teralis. 7) Barang yang terbuat dari kertas diusahakan jauh dari tempat basah, lembab, dan air. 8) Barang yang disimpan dalam lemari sebaiknya sering dibuka untuk menghindari penjamuran bila lembab. 9) Semua alat-alat dan perlengkapan harus disimpan di tempat yang bebas dari faktor perusak seperti panas, lembab, dan lapuk. 10)Mudah ditemukan bila sewaktu-waktu diperlukan. 11)Semua penyimpanan ketentuan
bahwa
harus
persediaan
diadministrasikan lama
harus
menurut
lebih
dulu
digunakan (metode FIFO). 12)Harus diadakan inventarisasi secara berkala. 13)
Sebaiknya dilakukan kontrol atau service terhadap
barang-barang tertentu agar tidak mudah rusak.
14)Laporan tentang keadaan penyimpanan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Tugas
dan
tanggung
jawab
dalam
penyimpanan
dan
pendistribusian Tanggung jawab untuk pelaksanaan yang tepat untuk penyimpanan harus dirumuskan secara terperinci dan dipahami dengan
jelas
oleh
semua
pihak
yang
berkepentingan.
Pendistribusian perlatan dan perlengkapan pengajaran harus berada dalam tanggung jawab salah satu anggota staf yang ditunjuk karena pelaksanaan tanggung jawab ini hanya bersifat ketatausahaan, maka kurang tepat jika kepala sekolah atau guru sendiri yang langsung melaksanakannya, yang paling tepat adalah pegawai tata usaha. Administrasi peralatan dan perlengkapan pengajaran harus senantiasa ditinjau dari segi pelayanan untuk turut memperlancar pelaksanaan program pengajaran. Kondisi di atas akan terpenuhi jika
administrator
mengikutsertakan
semua
guru
dalam
perencanaan seleksi distribusi dan penggunaan, penyimpanan, serta pengawasan peralatan dan perlengkapan pengajaran yang semuanya mendorong mereka untuk memikirkan proses paling tepat dalam melayani kebutuhan-kebutuhan mereka.
2.4 INVENTARIS SARANA PENDIDIKAN
1. Pengertian inventanrisasi Inventarisasi adalah kegiatan melaksanakan pengurusan penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang, menyusun daftar barang yang menjadi milik sekolah yang bersangkutan ke dalam suatu daftar inventaris barang secara teratur dan menurut ketentuan yang berlaku. 2. Tujuan inventarisasi a. Tujuan umum Inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barangbarang milik negara atau swasta. b. Tujuan khusus 1) Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi barang
milik negara yang dimiliki oleh suatu organisasi. 2) Untuk menghemat keuangan negara baik dalam pengadaan maupun pemeliharaan dan penghapusan barang. 3) Bahan/pedoman untuk menghitung kekayaan negara dalam bentuk materiil yang dapat dinilai dengan uang. 4) Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. 3. Fungsi inventarisasi Inventarisasi juga memberikan masukan yang sangat berharga,
analisis
kebutuhan,
pengadaan,
penyimpanan,
pengeluaran, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan. Daftar
barang inventaris adalah suatu dokumen berisi jenis dan jumlah barang yang menjadi milik dan dikuasai negara, serta berada dibawah tanggung jawab sekolah. Daftar inventarisasi barang yang disusun dalam suatu organisasi yang lengkap, teratur, dan berkelanjutan dapat berfungsi untuk: a. Menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan
kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. b. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. c. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/pedoman
dalam penyaluran barang. d. Memberikan data dan infromasi dalam menentukan keadaan
barang sebagai dasar untuk menentukan penghapusannya. e. Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. 4. Ketentuan pelaksanaan inventarisasi a. Tiap kantor/satuan kerja organisasi yang merupakan satu kesatuan
administrasi
tersendiri
harus
menyelenggarakan
administrasi barang milik negara yang diurus dan dikuasai secara rinci, lengkap, teratur menurut ketentuan yang berlaku. b. Semua
kantor/organisasi
merupakan
satu
kesatuan
di
lingkungan
administrasi
mencatat semua barang inventaris ke dalam:
pemerintahan
tersendiri
harus
1) Buku induk barang inventaris yaitu buku yang digunakan
untuk mencatat semua data barang inventaris yang dimiliki negara berdasarkan urutan tanggal penerimaan barang dengan berpedoman pada ketentuan dan aturan yang berlaku. 2) Buku golongan barang inventaris yaitu buku pembantu yang
digunakan
untuk
mencatat
barang-barang
inventaris
menurut golongan barang sesuai dengan klasifikasi dan sandi yang telah ditetapkan. 3) Buku catatan barang non inventaris yaitu buku yang
digunakan untuk mencatat semua barang non inventaris atau barang habis pakai pada suatu organisasi berdasarkan penggolongan yang telah ditetapkan. c. Daftar catatan yang lengkap, teratur, dan berkelanjutan dapat
membantu sekolah dalam melaksanakan: 1) Pendaftaran, pengendalian, dan pengawasan barang.
2) Pemanfaatan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing. 3) Tertib administrasi dan tertib barang. 4) Menunjang pelaksanakan penyelenggarakan pendidikan. d. Dalam usaha tertib administrasi pengelolaan barang di sekolah,
diperlukan pencatatan dengan menggunakan kartu buku sebagai berikut:
1) Kartu inventaris ruangan Kartu inventarisasi ruangan dibuat dan ditempatkan dalam setiap ruangan yang memuat segala jenis barang itu. 2) Kartu inventaris barang Kartu inventarisasi barang adalah kartu yang berisi catatan inventarisasi. 3) Buku inventaris Buku inventarisasi barang adalah buku yang berisi catatan semua barang yang berasal dari PERL 2 dan PERL 3 secara lengkap dan terperinci. 5. Kegiatan inventarisasi Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan inventarisasi adalah: a. Mencatat semua barang inventaris di dalam buku induk inventaris dan buku pembantu, buku golongan inventaris. b. Memberi koding pada barang-barang yang diinventarisasikan. c. Barang-barang inventaris sekolah harus diberi tanda dengan
menggunakan kode-kode barang sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Manual Administrasi barang.
2.5 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
1. Hakikat pemeliharaan
Pemeliharaan adalah kegiatan pengurusan dan pengaturan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliaharaan mencakup segala daya upaya yang terus menerus untuk mengusahakan agar barang tersebut dalam keadaan baik. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud. 2. Tujuan dan manfaat pemeliharaan a. Tujuan pemeliharaan:
1) Untuk memperpanjang usia kegunaan aset. 2) Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi atau jasa. 3) Untuk
menjamin
kesiapan
operasional
daru
seluruh
peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. 4) Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakannya. b. Manfaat pemeliharaan 1) Manfaat bagi negara:
a) Jika perlatan terpelihara baik umumnya akan awet yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat. b) Pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi
kerusakan yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminim mungkin. c) Dengan adanya pemeliharaan yang baik, akan lebih terkontrol sehingga menghindari kehilangan. d) Dengan adanya pemeliharaan yang baik akan dilihat dan dipandang. e) Pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik. 2) Manfaat bagi pegawai yaitu memudahkan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. c. Macam-macam pemeliharaan 1) Pemeliharaan darurat adalah pemeliharaan yang tidak
terencana karena mengabaikan pemeliharaan pencegahan. 2) Pemeliharaan korektif dimana dilakukan sesuai dengan usia barang. 3) Pemeliharaan pencegahan/terencana. 4) Perawatan yang dilakukan secara berkala atau terus
menerus.
5) Penggantian
ringan
yang
dilakukan
karena
adanya
kerusakan kecil. 3. Proses pemeliharaan Pemeliharaan dilakukan khusus terhadap barang inventaris yang sedang dalam pemakaian tanpa mengubah atau mengurangi bentuk kontruksi asli. Pemeliharaan dibagi menjadi: a. Berdasarkan kurun waktu: 1) Pemeliharaan harian
Pemeliharaan ini dapat dilakukan setiap hari. Dilaksanakan oleh pegawai yang menggunakan barang tersebut dan bertanggung jawab atas barang itu. 2) Pemeliharaan berkala Pemeliharaan ini dapat dilakukan secara berkala atau dalam jangka waktu tertentu sesuai petunjuk penggunaan. b. Umur penggunaan barang pada instansi dapat dilihat dari dua
aspek: 1) Usia barang secara fisik Setiap barang terutama barang elektronik atau mesin mempunyai batas waktu tertentu dalam penggunaannya. 2) Usia barang secara administratif Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari jarang ditemui barang yang keadaanya secara fisik telah 0%, sebabkalau
terjadi
hal
yang
demikian
jelas
telah
mengganggu
kelancaran kegiatan dalam organisasi, oleh karena itu biasanya barang dalam kondisi yang kapasitasnya lebih kurang dari 50% sudah diusulkan untuk dihapuskan karena hanya
akan
mempersempit ruangan
saja
dan
biaya
perawatannya juga akan lebih besar. 3) Pemeliharaan dalam aspek hukum Ditujukan untuk memperjelas kepemlikian barang sehingga tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Pemeliharaan ini dapat berbentuk: a) Pengurusan sertifikat kepemilikan tanah b) Surat izin mendirikan dan penggunaan bangunan c) Pengurusan STNK dan BPKB pada kendaraan bermotor dan surat-surat lainnya. c. Pemeliharaan dari segi penggunaan Barang yang digunakan harus sesuai dengan fungsinya sehingga dapat mengurangi kerusakan pada barang tersebut. Penggunaan barang umumnya dibedakan menjadi dua hal, yaitu memperlakukan dan menjalankan. Istilah-istilah ini dalam kegiatan
sehari-hari
kadang
kala
dicampuradukkan
pengertiannya karena dalam kenyataannya alat-alat yang tidak pernah dijalankan tetapi digunakan seperti penggaris, papan tulis, pensil, dan lain-lain. Menggunakan adalah pengertian
secara
umum
untuk
memanfaatkan
suatu
barang,
memperlakukan adalah pengertian secara khusus dalam menerapkan suatu metode untuk menggunakan barang secara langsung atau tidak yang dipengaruhi oleh selera pribadi pemakai barang. Sedangkan menjalankan adalah pengertian secara khusus yang diterapkan pada barang yang struktur intern fisiknya ada yang bergerak atau barang itu seluruhnya bergerak. d. Pemeliharaan menurut keadaan barang Pemeliharaan
yang
dilakukan
menurut
keadaan
barang
dilakukan terhadap barang habis pakai dan barang tak habis pakai. 4. Penggolongan pekerjaan pemeliharaan Pekerjaan pemeliharaan dapat dibedakan menjadi: a. Perawatan terus menerus 1) Pembersihan saluran drainase dari sampah dan kotoran 2) Pembersihan ruangan-ruangan dan halaman dari sampah dan kotoran 3) Pembersihan terhadap kaca, jendela, kursi, meja, lemari, dan lain-lain. 4) Pembabatan rumput dan tanaman semak yang tidak teratur. 5) Pembersihan dan penyiraman kamar mandi/WC untuk menjaga kesehatan.
b. Perawatan berkala 1) Perbaikan atau pengecatan kusen-kusen, pintu, tembok, dan komponen bangunan lainnya yang terlihat kusam. 2) Perbaikan mebeulair serta pengecatan ulang. 3) Pengecatan terhadap keamanan sarana bermain atau tempat upacara. 4) Perbaikan genteng rusak/pecah sehingga terjadi kebocoran. 5) Pelapisan
plesteran
pada
tembok
yang
retak
atau
terkelupas. 6) Pembersihan dan pengeringan lantai halaman atau selasar yang terkena air hujan/air tergenang. c. Perbaikan darurat 1) Dilakukan
sebelumnya
terhadapa dan
kerusakan
yang
berbahaya/merugikan
tidak
terduga
apabila
tidak
diantisipasi secepatnya. 2) Perbaikan bersifat sementara harus cepat selesai sehingga kerusakan tidak bertambah parah, kegiatan belajar mengajar tidak terganggu 3) Dilaksanakan secara swakelola. 4) Harus segera dilaksanakan perbaikan permanen. d. Perawatan preventif Perawatan preventif adalah peawatan yang dilakukan pada selang waktu tertentu dan pelaksanaannya dilakukan secara
rutin dengan beberapa kriteria yang ditentukan sebelunya. Tujuannya
adalah
untuk
mencegah
atau
mengurangi
kemungkinan sarana dan prasarana tidak bekerja dengan normal dan membantu agar sarana dan prasarana dapat aktif bekerja sesuai dengan fungsinya. Pekerjaan yang tergolong perawatan adalah melihat, mengecek, menyetel, mengkalibrasi, meminyaki,
penggantian
suku
cadang,
dan
sebagainya.
Program perawatan preventif adalah tindakan perawatan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, membantu ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, terjalin keselamatan SDM yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut. e. Pelaksanaan program perawatan preventif 1) Memberikan arahan kepada tim pelaksana perawatan preventif dan adakan kaji ulang terhadap program yang telah dilaksanakan secara teratur. 2) Mengupayakan pemantauan bulanan ke lokasi tempat
sarana
dan
prasarana
untuk
mengevaluasi
aktivitas
pelaksanaan berdasarkan jadwal yang telah direncanakan.
2.6 PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
1. Penataan sarana dan prasarana pendidikan Sebelum diadakan penataan dan pengaturan kebutuhan, diperlukan perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan dan penempatan barang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penempatan diantaranya adalah: a. Mudah dijangkau b. Jauh dari keramaian c. Jauh dari tempat berbahaya d. Lingkungan yang aman dan kondusif Penataan sarana dan prasarana pendidikan dapat dibagi menjadi: a. Penataan barang bergerak Yang dimaksud dengan barang bergerak adalah barang yang dapat dipindahkan dari penempatan sebelumnya, misalnya kursi, meja, dan lain-lain. b. Penataan barang tidak bergerak Barang tidak bergerak adalah barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah, gedung, halaman, lapangan, dan lain-lain. Dalam hal ini sebelum dibangun, terlebih dahulu dilakukan
perencanaan
yang
matang
perbaikan yang menimbulkan pemborosan. c. Penataan barang habis pakai
agar
tidak
terjadi
Barang habis pakai adalah barang yang tidak tahan lama, cepat susut, dan habis setelah digunakan atau dipakai, contoh kertas, karbon, kapur, spidol, dan lain-lain. d. Penataan barang barang tidak habis pakai Yaitu dengan cara mengatur barang yang ada dengan memberikan nomor dan kode pada barang tersebut sesuai dengan sandi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar petugas dan pemakai lebih mudah memakai dan mengawasi pemakaiannya. 2. Pengaturan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan Setelah kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dapat terpenuhi dan tertata sesuai dengan pemakaiannya maka perlu diadakan pengaturan bagi pengguna sarana dan prasarana tersebut yaitu dengan cara: a. Alat pelajaran diangkut ke kelas yang membutuhkan dan saat dikembalikan jumlah harus sama. b. Alat pelajaran disimpan di suatu tempat, bila siswa ingin menggunakan, siswa mengajak guru yang mengajar untuk membawa barang tersebut. Untuk
menjamin
kelancaran
pengaturan
sarana
dan
prasarana pendidikan maka sangat penting dipenuhi beberapa hal: a. Sekolah mempunyai guru yang betul-betul konsern terhadap keberadaan barang yang ada di sekolahnya demi kemajuan pendidikan.
b. Pihak sekolah benar-benar taat azas dan disiplin dalam
melaksanakan ketentuan manajemen sarana dan prasarana, hal ini diharapkan dapat menekan sekecil mungkin kesalahan. c. Kepala sekolah hendaknya selalu mengecek keberadaan barang inventaris dan memberikan tanggung jawab penuh pengawasan keberadaan barang yang berada dalam ruangan tersebut pada guru yang bersangkutan. d. Kepala sekolah hendaknya memberikan pembagian tugas
selain pengurus barang, hendaknya ada petugas khusus yang bertanggung jawab atas ruangan-ruangan khusus. e. Untuk mengatasi apabila tidak ada gudang,
maka kepala
sekolah dapat menugaskan kepada penjaga sekolah untuk membuatkan ruang sementara yang dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang.
2.7
PENGAWASAN
DAN
PENGENDALIAN
SARANA
DAN
PRASARANA PENDIDIKAN 1. Pengertian pengawasan Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Pengawasan bukan hanya
mencari kesalahan saja, tetapi juga mencari hal-hal yang sudah baik untuk dikembangkan lebih lanjut. 2. Tujuan pengawasan Agar hasil pekerjaan diperoleh secara berdaya guna yaitu hasil yang sesuai dan tepat dengan pengeluaran yang seminimal mungkin dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 3. Jenis pengawasan a. Pengawasan dari dalam Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi tersebut. b. Pengawasan dari luar Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi tersebut. c. Pengawasan preventif Yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilakukan. d. Pengawasan represif Yaitu pngawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. 4. Metode pengawasan Metode
pengawasan
adalah
suatu
cara
melakukan
pengawasan untuk menjaga agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan sehingga dapat mengakibatkan produktivitas kerja tinggi. Metode-metode tersebut terdiri dari: a. Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan
secara langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigative sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku. b. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang secara formal dilakukan oleh aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya. c. Pengawasan informal, yaitu pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. d. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. e. Pengawasan teknis, yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik. 5. Sasaran pengawasan a. Unit satuan kerja b. Bidang yang meliputi: 1) Bidang organisasi 2) Bidang kepegawaian 3) Bidang keuangan 4) Bidang proyek pembangunan
5) Bidang pendidikan dasar dan menengah
6) Bidang pendidikan tinggi 7) Bidang pendidikan luar sekolah 8) Bidang kebudayaan 6. Prinsip pengawasan Prinsip pengawasan adalah landasan atau acuan dalam melakukan kegiatan pengawasan agar pengawasan tersebut dapat terarah sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan pengawasan menggunakan prinsip-prinsip pengawasan diantaranya mencakup: a. Pengawasan berpedoman pada kebijakan yang berlaku Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahankesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan yang tercantum dalam tujuan, sasaran, pedoman, dan yang telah ditetapkan. b. Pengawasan bukan tujuan utama Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan utama, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. c. Prinsip organisasi Fungsi pengawasan adalah untuk memudahkan jalannya organisasi oleh karena itu pengawasan ada pada setiap pimpinan atau satuan kerja dan atasan manurut fungsi masingmasing.
d. Prinsip penyesuaian kebutuhan Pengawasan
hendaknya
disesuaikan
dengan
sifat
dan
kebutuhan organisasi. e. Prinsip penemuan fakta Pengawasan hendaknya didasarkan pada penemuan fakta tentang pelaksanaan tugas/pekerjaan dan berbagai faktor yang memperngaruhinya. f. Prinsip pencegahan Kegiatan pengawasan hendaknya mampu melihat jauh ke depan sehingga secara dini dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dan terjadinya kesalahan-kesalahan berkembang dan terulang. g. Prinsip pengendalian Kegiatan pengawasan harus mampu memberikan bimbingan teknik operasional, teknik administrasi dan bantuan pemecahan masalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas. h. Prinsip perbaikan dan pengembangan Kegiatan pengawasan berusaha mencari dan menemukan apa yang salah dan sifat kesalahan dan menemukan penyebab kesalahan,
serta
cara
bagaimana
memperbaiki
untuk
tercapainya hasil yang lebih baik dan dikembangkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. i. Prinsip komunikasi
Kegiatan pengawasan berfungsi sebagai sarana hubungan antara pusat dan daerah, antara pimpinan dengan bawahan sehingga tercapai pendekatan secara pribadi untuk memupuk hubungan kerja yang lebih baik. j. Prinsip pemahaman Kegiatan pengawasan hendaknya dipahami oleh semua pihak baik oleh pemerintah, lembaga pendidikan maupun masyarakat. k. Prinsip obyektivitas Kegiatan pengawasan harus berdasarkan kepribadian yang dilandasi unsur jujur, nurani, bijaksana, dan tanggung jawab sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat. l. Prinsip koordinasi Kegiatan pengawasan harus dapat melaksanakan pengaturan kerjasama yang baik sehingga dapat mewujudkan kegiatan yang terpadu dan selaras. m. Prinsip protektif Kegiatan
pengawasan
harus
berusaha
menghindarkan
timbulnya kerugian pada pihak yang ternyata tidak bersalah. n. Prinsip efektif dan efisien Kegiatan pengawasan harus berusaha menghindarkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pengawasan bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan tetapi untuk hemat
tenaga, waktu dan biaya sehingga hasil pengawasan dapat tepat guna dan berhasil guna. 7. Prosedur pengawasan a. Observasi Digunakan untuk mengadakan penilaian atau evaluasi baik terhadap pimpinan atau bawahannya. Digunakan untuk audit dan review terhadap apa yang telah dilakukan. b. Pemberian contoh Apa yang dikerjakan oleh pimpinan seharusnya juga dikerjakan pula oleh bawahannya dan sebaliknya pimpinan akan segan menindak terhadap bawahannya kalau ia sendiri tidak dapat mengerjakannya. c. Pencatatan pelaporan Suatu alat pembuktian, dapat berupa catatan atau laporan. d. Pembatasan wewenang Untuk menjaga agar seseorang tidak melakukan hal yang melebihi wewenangnya serta untuk menghindari penyimpangan. e. Menentukan peraturan perintah prosedur 1) Peraturan pada umumnya melarang bentuk tingkah laku
yang khusus atau jika diizinkan akan dapat mengganggu usaha-usaha serta membahayakan organisasi. 2) Prosedur mengatur kegiatan yang harus dilakukan yang
merupakan suatu rangkaian kegiatan melalui anggota-
anggota suatu organisasi untuk melayani dan menerima dalam suatu situasi tertentu. f. Sensor Tindakan pengamanan agar kesalahan-kesalahan yang akan timbul segera dapat dicegah atau diperbaiki dan tindakan pembetulan sebelum terlambat. g. Anggaran Alat dari pimpinan agar dilaksanakan. Suatu petunjuk untuk mengembangkan dan memajukan organisasi, penilai suksesnya suatu rencana. 8. Syarat umum pengawasan a. Menentukan
standar
pengawasan
yang
baik
dan
tepat
dilaksanakan. b. Menghindarkan adanya tekanan, paksaan yang menyebabkan penyimpangan dari tujuan pengawasan itu sendiri. c. Melaksanakan koreksi rencana yang dapat digunakan untuk mengadakan perbaikan serta penyempurnaan rencana yang akan datang. 9. Peranan pimpinan dalam proses pengawasan Peranan pimpinan dalam proses pengawasan merupakan bagian yang fundamental. Hal tersebut bukan berarti mendominasi bawahannya, tetapi dalam arti memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha-usaha dari bawahannya untuk
mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam rencana maupun pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh setiap unit organisasi, baik di pusat maupun daerah agar terciptanya kesatuan bahasa dan tindakan, guna menghindarkan adanya tumpang tindih dan jarak pemisah, inspektur jenderal mengkoordinasikan kegiatan pengawasan intern baik administratif maupun teknis operasional di semua unit Depdiknas. Contoh Format Buku Pengawasan Perlengkapan/Barang Nama No.
Tanggal Instansi
Pemeriksa
Tanda Saran
Pengawasan
Tangan
10. Standar pengawasan a. Standar fisik 1) Berhubungan dengan ukuran yang bukan bersifat moneter. 2) Terdapat pada tingkat operasional. 3) Dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. b. Standar biaya 1) Berhubungan dengan ukuran uang. 2) Dipergunakan pada tingkat operasional yang berkaitan erat dengan nilai uang terhadap biaya daripada kegiatan. c. Standar modal 1) Timbul dari penerapan ukuran uang terhadap fisiknya. 2) Berhubungan dengan investasi modal.
3) Dapat
menunjukkan
kemunduran
atau
kemajuan
perusahaan. d. Standar pendapatan 1) Timbul karena hubungan nilai antara nilai uang dengan penjualan. 2) Digunakan
untuk
menentukan
besarnya
pendapatan
diperoleh. e. Standar program Suatu standar yang secara formal mengikuti perkembangan hasil produksi atau suatu program untuk memperbaiki mutu suatu barang. f. Standar yang tidak dapat diraba Digunakan pada pendekatan yang bersifat hubungan pribadi antarmanusia. g. Standar sasaran Digunakan pada pendekatan tercapainya suatu sasaran, dapat bersifat kuantitatif. 11. Organisai pengawasan a. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
1) Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pengawasan pembangunan. 2) Menyelenggarakan pengawasan pembangunan. b. Inspektorat Jenderal
Pengawasan terhadap setiap unsur atau instansi di lingkungan departemen yang dipandang perlu meliputi bidang administrasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil fisik dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, dan lain-lain. c. Inspektorat Wilayah Provinsi Adalah perangkat pengawasan umum yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur kepala daerah tingkat I dalam kedudukannya selaku kepala wilayah provinsi. d. Pengawasan oleh Kekuasaan Kehakiman Pengawasan tersebut akan selalu berbentuk pengawasan yang bersifat represif, maksudnya pengawasan tersebut dilakukan setelah ada perbuatan konkrit dari aparat pemerintah yang dianggap merugikan pihak lawan berbuat. e. Tindak Lanjut Hasil temuan pengawasan harus diikuti dengan tindak lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah yang dipandang perlu, baik untuk penyempurnaan dan penerbitan. 12. Pengendalian sarana dan prasarana pendidkan a. Hakikat pengendalian Pengendalian mengembangkan,
adalah
mengatur,
membimbing
untuk
melaksanakan, mencapai
tujuan.
Pengendalian sarana dan prasarana pendidikan adalah proses
mengatur,
melaksanakan,
mengembangkan
sarana
dan
prasarana pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan. b. Unsur-unsur pengendalian sarana dan prasarana pendidikan 1) Perencanaan pengadaan barang Yaitu
kegiatan
administrasi
yang
dilaksanakan
demi
menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan pengadaan barang ini berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas bagi kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan yang disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingan. 2) Prakualifikasi rekanan
Prakualifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan dasar perusahaan baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak yang kegiatan pokoknya melakukan pekerjaan borongan, konsultasi, dan pengadaan barang atau jasa. Rekanan adalah Badan usaha yang telah lulus prakualifikasi untuk melakukan pekerjaan jasa pemborong konsultasi dan pengadaan barang /jasa. Prakualifikasi rekanan adalah tindak lanjut dari pelaksanaan DIP/DIK dilakukan dengan sistem tender/lelang yang diikuti oleh
para
rekanan
untuk
menghindari
spekulasi,
memanipulasi, dan penyalahgunaan. Sedangkan untuk
memperoleh rekanan yang bonafid dilakukan prakualifikasi. Adapaun tujuannya adalah untuk memperoleh rekanan yang bonafide dan agar suatu perusahaan yang kegiatannya melakukan
kegiatan
baik
borongan,
konsultan
atau
pengadaan barang atau jasa melalui sistem tender atau lelang tidak terjadi Perngadaan Biro Perlengkapan. 3) Pengadaan barang Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang pengadaan barang, pengadaan barang dapat diadakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk jumlah besar melalui tender untuk jumlah kecil dapat dibeli melalui dana taktis. 4) Penyimpanan
Setelah pengadaan barang, kegiatan selanjutnya adalah menampung barang demi kemanan. Kegiatan penyimpanan meliputi: a. Penerimaan barang b. Penyimpanan barang c. Pengeluaran barang 5) Inventarisasi Inventarisasi dilakukan untuk penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif. Pelaksanaan inventarisasi adalah:
a. Pencatatan di dalam buku induk inventaris dan di buku golongan inventaris. b. Memberikan koding. c. Membuat laporan triwulan tentang mutasi barang. d. Membuat daftar isisan inventaris. e. Membuat daftar rekapitulasi tahunan. 6) Penyaluran Penyaluran merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi satu ke instansi lain. Dalam penyerahan barang, jangan sampai lupa mengisi surat pengantar, faktur, tanda terima penyerahan barang. Contoh Daftar penyaluran barang/Alat-alat Pakai Nama NO.
Tanggal
Dipergunakan Banyaknya
Barang
Pemberi
Penerima
Untuk
7) Pemeliharaan Pemeliharaan merupakan kegiatan terus menerus untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dan siap pakai. Maka barang-barang tersebut perlu dirawat secara baik dan terus menerus untuk menghindarkan adanya
unsur-unsur
pengganggu/perusaknya.
Dengan
demikian kegiatan rutin untuk mengusahakan agar barang
tetap dalam keadaan baik dan berfungsi baik pula disebut pemeliharaan atau perawatan. 8) Rehabilitasi Baik
barang
bergerak
maupun
tidak
bergerak
yang
dipergunakan memang tidak ada yang abadi atau luput dari kerusakan, meskipun telah kita lakukan pemeliharaan secara baik. Kerusakan tersebut terjadi sebagai akibat kerusakan suku cadangnya karena gesekan, benturan, dan sebagainya. Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadangnya agar barang-barang tersebut dapat digunakan lagi sehingga mempunyai daya pakai yang lebih lama. 9) Penghapusan Bila biaya rehabilitasi lebih besar sedang daya pakai terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik dikeluarkan dari daftar inventaris (dihapus) dan harus berdasarkan UU yang berlaku. Unsur-unsur dalam pengendalian sarana dan prasarana pendidikan tersebut tidak berjalan secara sendirisendiri. Dalam kegiatannya tidak dapat lepas dari monitoring pimpinan organisasi dan kemacetan dari seluruh kegiatan pengelolaan maka penjagaan dan pengecekan terhadap
sarana dan prasarana harus senantiasa dilakukan agar tetap terawat. 13. Tanggung jawab kepala sekolah dan guru dalam pengawasan Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan, adapun salah satu tujuannya adalah untuk menghindari adanya penyelewengan. Tanggung jawab kepala sekolah untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap kondisi sarana dan prasarana termasuk ruangan sekolah dan terus menerus ruang lainnya dan halaman serta perlengkapannya harus dilaksanakan terus menerus dan teratur. Dalam melaksanakan tugas tersebut perlu diadakan pertemuan
dengan
penjaga
kebersihan
sekolah
mengenai
masalah-masalah dan kekurangan-kekurangan yang harus diatasi. Pengawasan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga hal-hal yang sekecil-kecilnya pun tidak lepas dari tanggung jawabnya. Salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pengawasan adalah menciptakan kondisi lingkungan yang sehat dan membudayakan bersih kepada murid-murid.
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh pross kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja
dan
bersungguh-sungguh
serta
pembinaan
secara
kontinyu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai dalam proses belajar mengajar sehingga proses ini semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Perencanaan sarana dan prasarana dilakukan dengan berbagai
prosedur.
Rincian
fungsi
perencanaan
mempertimbangkan suatu faktor kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam menentukan kebutuhan diperlukan beberapa data dasar, diantaranya adalah distribusi dan komposisi, jenis, jumlah, dan kondisi (kualitas) sehingga berhasil guna, tepat guna, dan berdaya guna. Kemudian kebutuhan tersebut dikaji lebih lanjut untuk disesuaikan dengan besarnya pembiayaan dari dana yang tersedia. Pengaadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediaakn semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil dari perencanaan untuk menunjang kegiatan
agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai tujuan yang diinginkan.
Berdasarkan
jenisnya,
pengadaan
sarana
dan
prasarana pada dasarnya meliputi empat macam, yaitu pengadaan bangunan,
pengadaan
tanah,
pengadaan
perabot,
dan
pengadaaan alat kantor. Adapun cara pengadaan dapat dilakukan dengan
membeli
membuat
sendiri,
menerima
bantuan/hibah/hadiah, daur ulang. Inventaris
adalah
kegiatan
melaksanakan
pengurusan
penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang, menyusun daftar barang yang menjadi milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara teratur dan menurut ketentuan yang berlaku. Inventaris dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawaasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara atau swasta. Inventaris bertujuan untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi barang milik negara yang dimiliki oleh suatu organisasi. Pemeliharaan sarana dan prasarana adlah usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya guna dan hasil guna suatu barang sehingga barang tersebut selalu dalam keadaaan siap pakai. Pemeliharaan sangat erat kaitannya dengan pemakaian, apabila dalam pemakaian dipelihara dengan baik, maka kondisis barang tersebut akan bertahan lama sampai batas umurnya.
Untuk mencapai tujuan kegiatan belajar mengajar di sekolah, penataan sarana dan prasarana pendidikan memegang peranan penting. Sarana belajar yang kondusif, lingkungan sehat dan asri, dan didukung penataan yang indah sangat membantu dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran. Sebelum diadakan penataan dan pengaturan kebutuhan, diperlukan perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan serta penempatan barang, ada beberapa
hal
yang
harus
diperhatikan
pada
penempatan
diantranya adalah mudah dijangkau (ada kendaraan umum), jauh dari keramaian, jauh dari tempat berbahaya, lingkungan yang aman dan kondusif. Penataan sarana dan prasarana pendidikan meliputi penataan barang bergerak, barang tidak bergerak, barang bergerak habis pakai, dan barang bergerak tidak habis pakai. Pengawasan
harus
dilakukan
secara
objektif,
artinya
pengawasasan itu harus didasarkan atas bukti-bukti yang ada. Apabila dari hasil pengawasan ternyata terdapat kekurangan, maka kepala
sekolah
wajib
melakukan
tindakan
perbaikan
dan
penyelenggarannya. Untuk pendokumentasian hasil pengawasan, perlu adanya buku pengawasan untuk diisi oleh pemeriksa. Pengawasan
umum
terhadap
ketertiban
penyelenggaraan
pengelolaan barang yang dikuasai sekolah dilaksanakan oleh aparat lainnya yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
SARAN
DAFTAR PUSTAKA