Sap 4.docx

Pendahuluan Sebagian besar orang beranggapan bahwa dalam menjalankan bisnis seorang pebisnis tidak perlu mengindahkan norma-norma, prinsip serta nilai moral yang berlaku dalam bisnis karena bisnis merupakan suatu persaingan, sehingga pelaku bisnis harus memfokuskan diri untuk berusaha dengan berbagai macam cara dan upaya agar bisa menang dalam persaingan bisnis yang ketat. Dalam bisnis terdapat aturan yang penuh dengan persaingan dan tentunya aturan-aturan tersebut berbeda dengan aturan moral dan sosial yang biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pebisnis yang ingin mematuhi atau menerapkan aturan moral atau etika akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan.

Namun, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar karena ternyata beberapa perusahaan dapat bertahan menjalankan bisnisnya walaupun tak luput dari adanya kendala dalam menjalankannya . Bisnis merupakan aktivitas yang penting dari masyarakat, sehingga norma dan nilai moral yang dianggap baik dan berlaku di masyarakat dibawa dan diterapkan ke dalam kegiatan bisnis. Selain itu agar dapat menjadi bisnis yang baik secara moral harus dibedakan antara legalitas dan moralitas. Suatu kegiatan bisnis mungkin saja diterima secara legal karena ada dasar hukum, tetapi tidak diterima secara moral. Sebuah perusahaan yang unggul sebaiknya tidak hanya tergantung pada kinerja yang baik, pengaturan manejerial dan financial yang baik , keunggulan teknologi yang dimiliki, sarana dan prasarana yang dimiliki melainkan

juga

harus

bertanggung

jawab

baik

Maka akan dibahas : 1. Relativitas moral dalam bisnis 2. Tanggung jawab moral dan sosial bisnis 3. Kode Etika berbagai profesi 4. Kendala-kendala dalam bisnis 5. Keuntungan dan Etika 6. Pro dan Kontra etika dalam bisnis

secara

moral

maupun

sosial.

Pembahasan 1. Relativitas Moral Dalam Bisnis Berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis, dapat dikatakan bahwa dalam bisnis modern dewasa ini pelaku bisnis dituntut bersaing secara etis. Dalam persaingan global yang tidak mengenal adanya perlindungan dan dukungan politik tertentu, semua perusahaan harus bersaing berdasarkan prinsip-prinsip etika. Persoalannya adalah etika siapa yang diikuti karena bisnis global tidak mengenal batas negara. Untuk itu berikut adalah beberapa pandangan yang ada di masyarakat: 1) Norma etis berbeda di satu tempat dengan tempat lain. Tidak ada norma yang universal. Oleh karena itu, bila berada di suatu negara, maka norma yang berlaku di negara itulah yang harus diikuti. 2) Norma pada negara sendirilah yang paling tepat. Menurut norma ini, prinsip yang harus dipegang ketika berada di mana pun adalah norma yang berlaku di negara sendiri 3) Tidak ada norma moral yang perlu diikuti sama sekali. Norma ini oleh De George sebagai immoralis naif

Menurut pandangan pertama, norma dan nilai moral bersifat relatif dan tidak ada norma moral yang universal namun hal ini tidak sepenuhnya benar. Seperti contoh tindakan mencuri, berbohong, menipu pasti dikecam di mana pun karena tidak etis. Menurut pandangan kedua, bahwa moralitas bersifat universal yang menyangkut baik buruknya perilaku manusia sebagai manusia. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, karena kemajuan kondisi ekonomi, sosial, politik tidak sama di semua negara, sehingga hukum yang berlaku pada perusahaan asal belum tentu berlaku di negara lain. Menurut De George, prinsip pokok uang dapat berlaku universal adalah prinsip integritas moral yang berarti bersaing dengan penuh intergritas moral. Ia tidak setuju kalau prinsip no harm sebagai prinsip pokok dalam bisnis dengan alasan prinsip ini dituangkan ke dalam aturan dan terlalu bersifat legalitis. Namun no harm tidak hanya dituangkan ke dalam hukum saja, tetapi juga dalam hati setiap pelaku bisnis sebagai prinsip di mana dalam berbisnis. Prinsip no harm dan integritas moral bersifat universal, yakni dapat diakui dan berlaku di mana saja.

2. Tanggungjawab Moral dan Sosial Bisnis

Terdapat berbagai pandangan mengenai tanggung jawab moral bisnis. Kaum neoklasik dan modern, mulai dari Adam Smith, Tomas Hoobs, John Locke, Milton Fiedman, Theodore levitt, dan John Kenneth Galbraith dalam berpendapat bahwa bisnis adalah korporasi impersonal yang bertujuan untuk memperoleh laba . Sebagai institusi impersonal atau pribadi, bisnis tidak mempunyai nurani sehingga tidak bertanggung jawab secara moral (Weiss, 1994;88). Menurut pandangan ini bisnis adalah institusi yang tidak berkaitan dengan moralitas yang bertujuan meningkatkan pemenuhan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan melalui “tangan ajaib” atau kekuatan pasar, keseejahteraan masyarakatpun meningkat. Yang bertentangan dengan pandangan ini adalah pandangan Kenneth Goodpastern dan Jhon Metthew yang mengatakan bahwa bisnis adalah analog dengan individu, yang mempunyai kehendak, nurani, tujuan yang strategi (Weiss,1994;90). Pengertian idividu disini bukan secara harfiah melainkan sebagai kumpulan orang yang mendukung nilai-nilai moral mewakili bisnis. Oleh karena itu, bisnis bukan saja secara hukum dan moral bertanggung jawab terhadap tindakannya, tetapi juga bertanggng jawab sosial, yaitu untuk menjadi “warga negara yang baik”. Pandangan ini sejalan dengan kedudukan perusahaan sebagai suatu badan hukum yang dapat mempunyai berbagai hak, seperti hak milik. Oleh karena itu, sangat wajar kalau bisnis juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial sebagaimana halnya pribadi ndividu. dapat disimpulkan bahwa bisnis mempunyai istitudi personal, sehingga mempunyai nurani. Pandangan ini melihat bisnis sebagai korporasi sosial ekonomi phak berkepentingan. Korporasi (dalam arti perusahaan dan pimpinannnya ) mempunyai kewajiban utama kepada pemilik dan pemegang saham, karena mereka telh memberikan mandate ekonomi kepada korporasi. Disamping itu korporasi juga harus peduli dan responsive terhadap tuntutan hukum, sosial, politik, dan lingkungan pihak berkepentingan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Dengan demikian korporasi bertanggung jawab secara sosial dan moral kepada konstituennya , artinya memelihara hubungan yang bertanggung jawab dengan pihak yang berkepentingan serta peduli dan responsive terhadap tuntutan-tuntutannya berdasarkan standar etika mengenai kejujuran dan keadilan. Pandangan ini didasarkan atas kontak sosial, yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778) tentang perjanjian bersama

anggota masyarakat untuk membentuk pemerintahan yang kuat guna melindungi dan membela kepentingan mereka. CEO, manajer puncak dan dewan direksi mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan secara jujur kemajuan dan kondisi ekonomis- finansial korporasi kepada pemegang saham, bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat atau negara dimana korporasi beroperasi berkewajiban moral untuk menyediakan konsisi dan lingkungan kerja yang sehat dana man, memberikan upah yang adil kepada pegawai, menginformasikan yang benar kepada konsumen atau pemkai jasa mengenai produk yang dihasilkannya serta jasajasa pelayanan yang diberikan. Prinsip pragmatis tentang hubungan korporasi dengan pihak berkepentingan dikemukakan oleh Norma Bowie dan Ronald Duska sebagaimana dikutip oleh Weiss (1994;94). Mereka berpendapat bahwa korporasi secara nyata harus bermoral serta berdasarkan kriteria “harus berarti bisa” dan “standar minimum moral” . Menurut Pratley (1997:134-135) ada 3 tanggung jawab korporasi, yaitu: 1) Menghasilkan barang-barang, kepuasan konsumen, dan keamanan pemakaian; 2) Peduli terhadp lingkungan, baik dilihat dari sudut masukan maupun keluaran , pembuangan limbah yang aman serta mengurangi penyusutan sumber daya; 3) Memenuhi standar mimal kondisi kerja dan sistem pengupahan serta jaminan sosial .

Tanggungjawab Sosial Bisnis (Corperate Social Responbillity) Tanggungjawab sosial bisnis (CSR) adalah Memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai laba dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan dalam persaingan bebas tanpa penipuan dan kecurangan. CSR saat ini, mengalami perkembangan yang cukup dramatik. Salah satu pendorongnya adalah perubahan dan pergesaran paradigma dunia usaha, tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi turut pula bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. Di sisi lain, pemicunya adalah ketika disahkannya Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) terutama pasal 74 yang mewajibkan perseroan untuk menyisihkan sebagian laba bersih dalam menganggarkan dana pelaksanaan tanggungjawab sosial CSR adalah suatu konsep yang bermaterikan tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan kepada masyarakat luas. Misalnya, CSR bisa berupa program yang memberikan bantuan modal kerja lunak bagi para petani, nelayanm oengusaha kecil,

pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa terutama yang tidak mampu dan beerprestasi, perbaikan infrastruktur jalan, gedung-gedung sekolah, sarana keagamaan dan olahraga, pendidikan dan pelatihan keperempuanan dan pemuda, serta pemberdayaan masyarakat adat. Implementasi CSR di perusahaan pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 1) Komitmen pimpinan Pimpinan yang tidak tanggap dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan, kecil kemungkinan akan mempedulikan aktivitas sosial 2) Ukuran dan kematangan perusahaan Perusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi ketimbang perusahaa kecil dan belum mapan. 3) Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah Semakin overlap-nya regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semakin besar intensif yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Dalam menerapkan CSR memiliki alasan penting dan manfaat yang akan diperoleh suatu perusahaan, yaitu : 1) Perusahaan adalah bagian dari masyarakatt, wajar bila perusahaan turut memperhatikan kepentingan masyarakat. Secara tidak langsung perusahaan telah menjalin ikatan emosional yang baik terhadap shareholders dan stakeholders 2) Perusahaan dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat mutalisme (saling menguntungkan). Bagi perusahaan untuk mendapat dukungan dari masyarakat, setidaknya license to operate, suatu keharusan jika dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. 3) Kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk mengeliminasi berbagai potensi mobilisasi massa (penduduk) untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Keith Davis sebagaimana dikutip oleh Weiss (1994:95) menyarankan 5 kewajiban yang harus dilakukan oleh bisnis profesional agar dapat bertanggung jawab secara sosial, yaitu :

1) Bisnis mempunyai peran sosial sebagai pemelihara sumber daya masyarakat 2) Bisnis harus bekerja sebagai sebuah sistem terbuka dua arah dengan penerimaan masukan terbuka dari masyarakat dan penyampaian terbuka tentang operasinya 3) Biaya sosial maupun manfaat dari suatu aktivitas, produk, atau jasa harus dikalkulasi dan dipertimbangkan agar dapat mengambil keputusan apakah kegiatan perlu dilanjutkan atau tidak 4) Biaya sosial dari setiap aktivitas, produk, atau jasa harus diperhitungkan ke dalam harga, sehingga konsumen atau pengguna membayar atas dampak konsumsinya terhadap masyarakat 5) Lembaga bisnis ibarat warga negara yang mempunyai tanggungjawab atas keterlibatan sosial sesuai dengan kompetisinya di mana terdapat kebutuhan sosial yang penting.

3. Kode Etik Berbagai Profesi Kode etik menyangkut apa yang boleh dilakukan dalam pelaksanaan suatu profesi. Kode etik berisi tuntutan keahlian, komitme, moral dan perilaku yang diinginkan dari orang yang melakukan profesi tersebut. Kode etik pada umumnya disusun untuk mengungkapkan cita-cita dan jiwa profesi yang bersangkutan dan menjadi norma moral yang berlaku bagi mereka yang melakukan profesi tersebut. Kode etik perusahaan atau oleh Patrict Murphy disebut ethic statements dubedakan dalam tiga macam (Bartens, 2000:381) (dalam buku Sutrisna Dewi, 2010:87) : a. Value Statement (Pernyataan Nilai) Pernyataan nilai dibuat singkat saja dan melukiskan apa yang dilihat oleh perusahaan sebagai misinya dan mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi perusahaan. b. Corporate Credo ( Kredo Perusahaan) Kredo perusahaan biasannya merumuskan tanggungjawab perusahaan terhadap stakeholder. c. Code of Conduct / Code of Ethical Conduct (Kode Etik) Kode etik (dalam arti sempit) menyangkut kebijakan etis perusahaan berhubungan dengan kesulitan yang bisa timbul seperti konflik persaingan, hubungan dengan pesaing dan pemasok, dan sebagainya.

Manfaat kode etik bagi perusahaan dapat disebutkan sebagai berikut (Bertnes, 2000:382) (dalam buku Sutrisna Dewi, 2010:88) :

1) Kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan, karena etika telah dijadikan sebagain corporate culture. 2) Kode etik dapat membantu menghilangkan kawasan abu-abu (grey area) di bidang etika. 3) Kode etik dapat menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggungjawab sosialnya. 4) Kode etik menyediakan regulasi sendiri (self regulated) dan dalam batas tertentu tidak perlu campur tangan pihak pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan bisnis.

Kritik yang disampaikan terkait kode etik perusahaan adalah : 1) Kode etik sering hanya menjadi slogan belaka. Fungsinya hanya sebatas window dressing padahal belum tentu dijalankan dengan baik. 2) Kode etik dirumuskan terlalu umum dan tetap memerlukan keputusan pimpinan dalam berbagai persoalan etis. 3) Jarang ada penegakan kode etik dengan memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut kode etik hendaknya : 1) Dirumuskan berdasarkan kepentingan semua pihak dalam organisasi, sehingga dapat berfungsi dengan baik. 2) Tidak membuat hal-hal yang kurang berguna dan tidak mempunyai dampak nyata. 3) Direvisi sewaktu-waktu agar sesuai dengan perkembangan jaman. 4) Ditegakkan dengan seperngkat saanksi agar setiap permasalahan terselesaikan dengan baik.

4. Kendala-Kendala Pelaksanaan Etika Bisnis Pelaksanaan prinsip-prinsip etika bisnis di Indonesia masih berhadapan dengan beberapa masalah dan kendala, yaitu: 1) Standar moral para pelaku bisnis pada umunya masih lemah. Misalnya memalsukan campuran, menjual barang yang sudah kedaluwarsa. 2) Banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Konflik antara nilai pribadi yang dianut dengan peraturan yang beraku dan tujuan yang hendak dicapai.

3) Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. 4) Belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen yang khusus menangani

masalah penegakan kode etik bisnis dan manajemen.

5. Keuntungan dan Etika Sebagaimana dianut pandangan bisnis yang ideal bahwa keuntungan adalah hal yang pokok bagi kelangsungan bisnis, walaupun bukan merupakan tujuan satu-satunya. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlahhal yang buruk. Secara moral, keuntungan merupakan hal yang baik diterima karena: 1) Keuntungan memungkinkan suatu perusahaan bertahan dalam bisnisnya 2) Tanpa memperoleh keuntungan tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya 3) Keuntungan tidak hanya memungkinkan perusahaan bertahan , melainkan juga dapat menghidupi pegawai-pegawai nya, bahkan pada tingkat paraf hidup yang lebih baik Disamping itu, beberapa argument menunjukkan bahwa justru demi memperoleh keuntungan, etika sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis dewasa ini : 1) Dalam bisnis modern dewasa ini hany orang professional yang akan menang dan berhasil dalam bisnis yang penuh persaingan ketat. Kinerja yang menjadi prasyarat keberhasilan bsnis menyangkut komitmen moral, integritas moral,disiplin, loyalitas, kesatuan visi moral, pelayanan, sikap mengutamakan mutu, dan sebagainya yang lama kelamaan akan berkembang menjadi sebuah etos bisnis dalam sebuah perusahaan 2) Dalam persaingan bisnis yang ketat para pelaku bisnis modern sangat sadar bahwa konsumen adalah benar-benar raja. Oleh karen aitu hal yang paling cocok untuk bisa untung dan bertahan dalam pasar penuh persaingan adalah sejauh mana suatu perusahaan bisa merebut dan mempertahankan kepercayaan konsumen. 3) Dalam sistem pasar terbuka dengan peran pemeritah yang bersifat netral, para pembisnis sebisa mungkin menghindari campur tangan pemerintah , yang baginya akan merugikan kelagsungan bisnisnya

4) Perusahaan-perusahaan modern mulai menyadari bahwa pegawai semakn dianggap sebagai subjek utama dari bisnis yang sangat menentukan berhasil tidaknya,bertahan tidaknya suatu perusahaan.

6. Pro dan Kontra Etika dalam Bisnis, Alasan Meningkatnya Perhatian dunia terhadap etika Perubahan nilai-nilai masyarakat dan tuntutan terhadap dunia bisnis mengakibatkan adanya kebutuhan yang makin meningkat terhadap standar etika sebagai bagian dari kebijakan bisnis. Dalam buku Sutrisna,dewi (2010:91), Leoard Brooks menyebutkan 6 (enam alasan mengapa dunia bisnis makin meningkatkan perhatian terhadap etika bisnis (Rindjin,2004:91), yaitu: 1) Krisis publik tentang kepercayaan terhadap krentabilitas dan kontribusi perusahaan kepada masyarakat 2) Kepedulian terhadap kualitas kehidupan kerja, dengan meningkatnya nilai-nilai masyarakat pada mutu kehidupan kerja atau quality of work life (QWL) 3) Hukuman terhada tindakan yang tidak etis 4) Kekuatan kelompok pemerhati khusus seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 5) Peran media dan publisitas , seperti media masa yang sangat berpengaruh dlam membentuk opini publik 6) Mengubah format organisasi dan etika perusahaan

Simpulan

1. Relativitas Moral Dalam Bisnis Menurut pandangan pertama, norma dan nilai moral bersifat relatif dan tidak ada norma moral yang universal Menurut pandangan kedua, bahwa moralitas bersifat universal yang menyangkut baik buruknya perilaku manusia sebagai manusia. Prinsip no harm dan integritas moral bersifat universal, yakni dapat diakui dan berlaku di mana saja.

2. Tanggungjawab Moral dan Sosial Bisnis

Bisnis bukan saja secara hukum dan moral bertanggung jawab terhadap tindakannya, tetapi juga bertanggng jawab sosial. Pandangan ini sejalan dengan kedudukan perusahaan sebagai suatu badan hukum Oleh karena itu, sangat wajar kalau bisnis juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial sebagaimana halnya pribadi individu. dapat disimpulkan bahwa bisnis mempunyai istitudi personal, sehingga mempunyai nurani. Tanggungjawab sosial bisnis (CSR) adalah Memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai laba dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan dalam persaingan bebas tanpa penipuan dan kecurangan.

3. Kode Etik Berbagai Profesi Kode etik perusahaan atau oleh Patrict Murphy disebut ethic statements dibedakan dalam tiga macam : Value Statement (Pernyataan Nilai), Corporate Credo, ( Kredo Perusahaan), Code of Conduct / Code of Ethical Conduct (Kode Etik).

4. Kendala-Kendala Pelaksanaan Etika Bisnis Pelaksanaan prinsip-prinsip etika bisnis di Indonesia masih berhadapan dengan beberapa masalah dan kendala, yaitu: 1) Standar moral para pelaku bisnis pada umunya masih lemah. 2) Banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan.. 3) Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil.

4) Belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen yang khusus menangani

masalah penegakan kode etik bisnis dan manajemen.

5. Keuntungan dan Etika Dari sudut pandang etika secara moral, keuntungan merupakan hal yang baik diterima karena: 1) Keuntungan memungkinkan suatu perusahaan bertahan dalam bisnisnya 2) Tanpa memperoleh keuntungan tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya 3) Keuntungan tidak hanya memungkinkan perusahaan bertahan , melainkan juga dapat menghidupi pegawai-pegawai nya, bahkan pada tingkat paraf hidup yang lebih baik

6. Pro dan Kontra Etika dalam Bisnis, Alasan Meningkatnya Perhatian dunia terhadap etika Leoard Brooks menyebutkan 6 (enam alasan mengapa dunia bisnis makin meningkatkan perhatian terhadap etika bisnis (Rindjin,2004:91), yaitu: 1) Krisis publik tentang kepercayaan terhadap krentabilitas dan kontribusi perusahaan kepada masyarakat 2) Kepedulian terhadap kualitas kehidupan kerja 3) Hukuman terhadap tindakan yang tidak etis 4) Kekuatan kelompok pemerhati khusus seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 5) Peran media dan publisitas , seperti media masa yang sangat berpengaruh da lam membentuk opini publik 6) Mengubah format organisasi dan etika perusahaan

DAFTAR PUSTAKA Sutrisna Dewi, 2010, Etika Bisnis: Konsep Dasar Implementasi dan Kasus, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar. Sonny Keraf, 1998, Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya, Jakarta: Kanisius. Setiyono Wahyu, 2017, Pro dan kontra dalam menjalankan etika bisnis. http://wahyusetiyono.blogspot.co.id/2010/10/pro-kontra-yang-mendukung-danyang_30.html. (diakses pada tanggal 29 September 2017).