Sap 3 Cg.docx

CORPORATE GOVERNANCE (CG) (EMA 469 CP2) SAP 3

OLEH: Andrean Wismar Putra Saragih

(1306305098 / 01)

Putu Agoes Suanthara

(1607531098 / 23)

Gede Yuna Winaya

(1607531100 / 24)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI REGULER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 2019

3.

Corporate Governance di Asia dan Dunia ditinjau dari Struktur Pengurus/Pengelola Perusahaan. Pada awal dekade 2000-an, dunia dikejutkan oleh tumbangnya perusahaan-

perusahaan raksasa terkemuka di berbagai negara industri maju termasuk Amerika Serikat, Inggris, Italia, Australia, Singapura, dan Hongkong. Regulator pemerintah tiap negara dan pakar manajemen memberikan kesimpulan bahwa penyebab utama tumbangnya perusahaan-perusahaan besar tersebut adalah karena lemahnya penerapan prinsip – prinsip good corporate governance mereka. Dua negara yang paling serius menangani imbas skandal perusahaanperusahaan publik di dunia itu adalah Inggris dan Amerika Serikat. Hal itu disebabkan karena pasar modal di kedua negara itu merupakan motor perkembangan ekonomi mereka. Krisis ekonomi yang melanda Asia Timur pada akhir tahun 1997 telah memicu terjadinya diskusi tentang pentingnya sistem tata kelola dalam suatu negara. Secara umum ada tiga persoalan utama di Asia yang menyebabkan pelaksanaan good corporate governance masih begitu lemah. Tiga persoalan ini antara lain: 1) Banyak perusahaan yang masih terbelakang atau belum didisain untuk memainkan peran penting di pasar. 2) Pasarnya sendiri tidak bekerja secara optimal dan lingkungan bisnisnya tidak kompetitif. Sistem hukum yang lemah dan lembaga-lembaga yang menangani dan menjalankan aturan main itu sendiri maupun keseluruhan penegakan peraturan administratif masih lemah termasuk didalamnya penegakan peraturan di bursa saham atau standarisasi laporan akutansi. Istilah Good Corporate Governance (CG) kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, CG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan Corporate Governance. Pada tahun 1999, kita melihat negara-negara di Asia Timur yang sama-sama terkena krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami

bahwa kompetisi global bukan kompetisi antarnegara, melainkan antarkorporat di negara-negara tersebut. Jadi menang atau kalah, menang atau terpuruk, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian satu negara bergantung pada korporat masingmasing. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar. Dalam bahasa khusus, korporat kita belum menjalankan governansi. Survey dari Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks corporate governance paling rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas CG korporasi-korporasi di Indonesia ditengarai menjadi kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut. Penerapan GCG didukung oleh Organisation for Economic Cooperation and Development dengan penerbitan prinsip-prinsip GCG yang bertujuan untuk membantu negara-negara baik negara anggota OECD maupun bukan anggota OECD untuk menerapkan GCG di negaranya terutama untuk dapat menyediakan pedoman dan saran-saran bagi bursa saham, investor, perusahaan, dan pihak-pihak lain yang memiliki peranan dalam proses pengembangan GCG.

3.1

Good Corporate Governance di Malaysia Pedoman Good Corporate Governance (The Malaysian Code on Corporate

Governance) ini diterbitkan oleh Bursa Efek Malaysia dan kewajiban untuk melaksanakan Pedoman ini diatur dalam peraturan tentang pencatatan efek di bursa efek tersebut. Pedoman ini diterbitkan pada tahun 2007 dan merupakan revisi atas pedoman yang diterbitkan sebelumnya. 3.1.1 Metode Penerapan Pedoman Good Corporate Governance Penerapan Pedoman Good Corporate Governance bagi perusahaan bersifat comply and explain. Denagan demikian tidak ada sanksi apabila perusahaan tidak menerapkan seluruh aspek dalam Pedoman tersebut. Bagi perusahaan yang tercatat di bursa efek Malaysia, prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan praktikpraktik terbaik yang telah diterapkan perusahaan wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. Perusahaan juga wajib mengidentifikasi prinsip dan praktik terbaik yang tidak dilaksanakan disertai alasan atas ketidakpatuhan tersebut. Apabila perusahaan mengadopsi praktek tata kelola negara lain, hal ini juga harus diungkapkan.

3.1.2 Sanksi atas Ketidakpatuhan terhadap Pedoman Good Corporate Governance Penerapan Pedoman Good Corporate Governance bersifat comply and explain sehingga tidak terdapat sanksi dalam hal perusahaan tidak menerapkan seluruh aspek dalam Pedoman Good Corporate Governance. Namun terdapat kewajiban untuk mengungkapkan pelaksanaan dari Pedoman tersebut dalam laporan tahunan. Dengan demikian bagi perusahaan yang tercatat atau akan mencatatkan sahamnya di bursa tidak mengungkapkan dalam laporan tahunannya terkait dengan penerapan tata kelola, Bursa Malaysia dapat mengambil tindakan terhadap perusahaan atau direksi sebagaimana tercantum dalam Persyaratan Listing di Bursa Malaysia.

3.2

Good Corporate Governance di Singapura

3.2.1 Metode Penerapan Pedoman Good Corporate Governance Metode penerapan Pedoman Good Corporate Governance bersifat comply and explain. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pencatatan efek di Bursa efek Singapore mengharuskan perusahaan tercatat untuk mengungkapkan praktik tata kelola mereka dalam laporan tahunan dengan referensi khusus kepada prinsipprinsip yang terdapat dalam Pedoman. Perusahaan juga wajib mengungkapkan dan menjelaskan setiap perbedaan pelaksanaannya dari Pedoman tersebut. Perusahaan juga didorong untuk melakukan konfirmasi positif tentang pemenuhan prinsipprinsip tata kelola dan mengungkapkan setiap ketidak patuhan terhadap prinsipprinsip tersebut dalam laporan tahunan perusahaan. 3.2.2 Sanksi atas ketidakpatuhan Penerapan Pedoman Good Corporate Governance oleh perusahaan hanya bersifat voluntary. Oleh karena itu, tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkannya. Akan tetapi, perusahaan harus menjelaskan dengan rinci alasan untuk tidak menerapkannya. 3.2.3 Ruang lingkup Pedoman Good Corporate Governance Ruang lingkup Tata Kelola perusahaan sebagai berikut. 1) Board Matters 2) Remuneration Matters 3) Accountability and Audit

4) Communication with Shareholders 5) Disclosure of Corporate Governance Arrangements

3.3

Good Corporate Governance di China Pengakuan akan pentingnya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan memiliki

sejarah panjang di Tiongkok. Tata kelola perusahaan pertama di Tiongkok kode ini diperkenalkan oleh Komisi Regulasi Sekuritas China (CSRC) pada tahun 2001, di depan banyak rekan APAC, dan diperbarui lebih lanjut pada 2011. Pada Agustus 2016 tinjauan kode ini diumumkan oleh Ketua CSRC, dan reformasi legislatif lainnya juga sedang ditinjau. Karena semakin banyak investor global mempertimbangkan untuk berinvestasi di ekuitas Cina, pentingnya upaya ini untuk mengadopsi dan mematuhi standar global tata kelola perusahaan yang baik hanya dapat terus tumbuh. Laporan kami memeriksa banyak peluang - dan risiko - yang disajikan oleh praktik tata kelola perusahaan saat ini di Cina, berdasarkan pada harapan para calon investor ini. Harapan para investor global mengenai tata kelola perusahaan publik telah dipandu oleh adopsi kode dan standar tata kelola perusahaan di hampir semua pasar global, dimulai dengan publikasi di Inggris pada tahun 1992 dari "Aspek Keuangan Tata Kelola Perusahaan", lebih dikenal sebagai "Laporan Cadbury". Menurut Cadbury, "Peran pemegang saham dalam tata kelola adalah untuk menunjuk direktur dan auditor dan untuk memuaskan diri mereka sendiri yang sesuai struktur tata kelola sudah ada, ”dan“ Tanggung jawab dewan termasuk menetapkan tujuan strategis perusahaan, menyediakan kepemimpinan untuk menerapkannya, mengawasi manajemen bisnis dan melaporkannya kepada pemegang saham penatalayanan. Tindakan dewan tunduk pada hukum, peraturan, dan pemegang saham dalam rapat umum. ”Prinsip-prinsip inti ini telah digunakan untuk menginformasikan definisi tata kelola perusahaan yang baik sejak saat itu.

3.4

Good Corporate Governance di Jepang Konsep inti corporate governance yang diterapkan oleh jepang adalah

company community. Pandangan ini menganggap bahwa para pegawai tidak dipekerjakan oleh perusahaan tetapi mereka termasuk dalam company community. Company community itu sendiri terdiri dari manajemen, dewan direksi, dan para

pegawai inti yang membagi identitas mereka sebagai “company community”. Dewan direksi yang dipilih oleh pemegang saham menentukan semua arah dan kebijakan

korporasi

dan

menunjuk

eksekutif

perusahaan

yang

mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Pada praktiknya yang berlaku umum saat ini, corporate board di jepang mewakili kepentingan perusahaan dan karyawannya secara kolektif, bukan hanya kepentingan pemegang saham semata. Hampir semua direktur merupakan senior manajer atau mantan karyawan perusahaan. Hampir 80% korporasi di jepang tidak mempunyai anggota dewan direksi dari luar. Jikapun ada, tidak lebih dari 2 orang.

3.5

Good Corporate Governance di Amerika Reformasi corporate governance pertama kali berawal dari sebuah pidato

Arthur Levitt pada tahun 1998. Levitt memaparkan berbagai permasalahan yang ada dalam suatu perusahaan pada saat itu, yang mengakibatkan kinerja dan akuntabilitas perusahaan terhadapt pemegang saham atau stakeholders menjadi buruk. Reformasi kedua corporate governance kedua terjadi pada tahun 2002 yaitu disahkannya undang-undang yang mengatur keberadaan komite audit dalam perusahaan di Amerika Serikat.

3.6

Good Corporate Governance di Inggris Mulai Mei 1991, upaya perbaikan corporate governance di Inggris dilakukan

dengan membentuk Cadbury Committee yang bertugas untuk membuat rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme corporate governance bukan hanya untuk bank saja melainkan juga untuk semua perusahaan-perusahaan di Inggris. Rekomendasi ini tertuang dalam Cadbury Report.

3.7

Good Corporate Governance di Australia Australia adalah salah satu negara yang mempergunakan sistem voluntary

corporate governance. The Australia Stock Exchange Corporate Governance Council menyatakan bahwa the Principles of Good Corporate Governance and the Best Practice Recommendation mempergunakan sistem voluntary perusahaan yang terdaftar di bursa efek Australia tetapi diperbolehkan untuk tidak memenuhi

ketentuan yang diamanatkan oleh kode corporate governance dengan harus memberikan alasan yang tepat mengapa perusahaan tersebut tidak mematuhinya. Oleh karena itu, sistem Australia berlandaskan kepada prinsip dasar “if not why not” maka para pembuat kode Australia memberikan kebebasan kepada perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek Australia untuk membangun sistem milik mereka sendiri dalam menjalankan bisnis selama mereka dapat memberikan alasan yang masuk akal mengapa mereka tidak mematuhi prinsip yang tertuang dalam kode tersebut.

3.8

Implementasi CG dan peran OJK Implementasi Corporate Governance merupakan hal yang wajib dilakukan

oleh tiap perusahaan baik BUMN maupun BUMS serta lembaga keuangan. Dalam proses implementasinya tentunya diperlukan suatu pengawasan agar implementasi GCG tersebut tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip Corporate Governance itu sendiri. OJK adalah lembaga yang dibentuk dengan fungsi untuk mengawasi kegiatan sektor keuangan. OECD bersama OJK meluncurkan The New G20/OECD Principles Of Corporate Governance (CG) di Jakarta sebagai bentuk partisipasi OJK untuk mendukung penerapan prinsip GCG G20/OECD yang baru diluncurkan September 2015 lalu di pertemuan G20 di Ankara, Turki. Prinsip-prinsip GCG G20/OECD terbaru tersebut merupakan pengembangan dari versi terdahulu yang memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan nasional tentang hak-hak pemegang saham, remunerasi eksekutif, pengungkapan informasi keuangan, perilaku investor institusi, dan bagaimana mekanisme pasar saham harus berfungsi. OJK sebelumnya sudah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) terkait pelaksanaan GCG yaitu, yaitu Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang terdiri dari lima aspek: 1)

Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

2)

Fungsi dan Peran Dewan Komisari

3)

Fungsi dan Peran Direksi

4)

Partisipasi Pemangku Kepentingan; dan

5)

Keterbukaan Informasi. Diharapkan penerapan prinsip-prinsip baru ini dapat memudahkan para

pelaku pasar untuk menyesuaikan implementasi prinsip GCG dengan perubahan dan pertumbuhan bisnis di era sekarang untuk mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan sektor jasa keuangan Indonesia, sehingga dapat mendorong ketahanan sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi dalam kondisi normal ataupun krisis. Implementasi prinsip-prinsip terbaru ini diharapkan dapat menciptakan kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas, sehingga sektor jasa keuangan dapat berkembang dan membuka akses serta peluang untuk investasi dan pendanaan jangka panjang melalui pasar modal. Perubahan prinsip-prinsip GCG G20/OECD dibagi menjadi 6 bab yang penambahannnya dimasukkan ke dalam tiap-tiap bab tersebut: 1) Dasar kerangka tata kelola yang efektif 2) Hak dan perlakuan yang adil untuk pemegang saham dan fungsi kunci kepemilikan 3) Investor institusi, pasar modal dan perantara lainnya 4) Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola 5) Transparansi dan Keterbukaan informasi 6) Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

DAFTAR PUSTAKA Asri Dwija Putri dan Agung Ulupui.2017. Pengantar Corporate Governance. Denpasar: CV Sastra Utama. Code of Corporate Governance 2005, Bursa Efek Singapura.

The Malaysian Code on Corporate Governance, tahun 2007 diterbitkan oleh Bursa Efek Malaysia. OJK.2015. OJK Luncurkan Prinsip GCG. https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasarmodal/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OECD-OJK-LuncurkanPrinsip-Good-Corporate-Governance-G20-OECD.aspx. (Diakses tanggal 17 Februari 2019). Yanwariani, Dwi. 2015. Implementasi GCG. https://yanwariyanidwi.wordpress.com/2015/12/15/pengertian-prinsip-danpenerapan-good-governance-di-indonesia/ (Diakses tanggal 17 Februari 2019) https://www.msci.com/documents/10199/1d443a3d-0437-4af7-aa27ada3a2655f6d (Diakses tanggal 17 Februari 2019)

file:///C:/Users/user/Downloads/NASKAH%20BUKU%20LENGKAP%20CORP ORATE%20GOVERNANCE.pdf

(Diakses tanggal 17 Februari 2019)

https://core.ac.uk/download/pdf/11520142.pdf 2019)

(Diakses tanggal 17 Februari