Rpp Bm Kewarganegaraan Smp2 Rev 1

Samidi–W. Vidyaningtyas

MODEL

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Belajar Memahami

KEWARGANEGARAAN untuk Kelas VIII SMP dan MTs

2

Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan

PT TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI SOLO



MODEL

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

2

Belajar Memahami

KEWARGANEGARAAN untuk Kelas VIII SMP dan MTs

Penulis : Samidi–W. Vidyaningtyas Editor : Anik Nurcahyati Penata letak isi : Sugimin Tahun terbit : 2009 Diset dengan Power Mac G4, font : Times 10 pt Preliminary Halaman isi Ukuran buku

: iv : 83 hlm. : 14,8 x 21 cm

Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan barang atau hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ii

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

All rights reserved.

Penerbit

PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Jalan Dr. Supomo 23 Solo Anggota IKAPI No. 19 Tel. 0271-714344, Faks. 0271-713607 http:// www.tigaserangkai.com e-mail: tspm@tigaserangkai. co.id Dicetak oleh percetakan PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

Kata Pengantar

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Model Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini dengan sebaik-baiknya. Model Silabus dan RPP merupakan komponen dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing tingkat satuan pendidikan. Model Silabus dan RPP ini disusun sebagai pelengkap buku Belajar Memahami Kewarganegaraan SMP/MTs. Penyusunan model ini dimaksudkan untuk membantu para guru sebagai pelaksana pembelajaran di kelas dalam menyampaikan materi kepada anak didiknya. Namun, model yang kami susun ini sifatnya hanya sebagai alternatif sehingga para guru dapat menyesuaikan dengan kondisi di sekolah ma­ sing-masing. Kami menyadari sepenuhnya bahwa model ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, demi perbaikan pada edisi berikutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri beserta staf dan karyawannya sehingga model ini dapat diterbitkan dan dimanfaatkan oleh guru sebagai panduan dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi para pembaca. Solo, April 2009

Penulis

iii

Daftar Isi

Kata Pengantar_ ________________________________________________ Daftar Isi______________________________________________________ Silabus _______________________________________________________ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran_________________________________ Kunci Soal Belajar Memahami Kewarganegaraan SMP 2________________ Daftar Pustaka__________________________________________________

iv

iii iv 1 14 72 83

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1



Silabus

(3)

Mendiskusikan pen­ tingnya ideologi bagi suatu bangsa.

(2)

Pancasila seba­ gai ideologi dan dasar negara.

(1)

1.1 Menjelas­ kan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Uraian.

Tes ter­ tulis.

Tes ter­ tulis.

• Menguraikan proses peru­ musan Pan­ casila sebagai dasar negara. • Menunjukkan contoh sikap setia pada Pan­ casila.

Uraian.

(6)

Pilihan ganda.

(5)

Berikan contoh sikap setia kepada Pancasila.

Jelaskan proses perumusan Pan­ casila sebagai dasar negara.

Dengan berideologi maka suatu bangsa akan .... a. menjadi bangsa yang kuat b. memiliki gambar­ an masa depan yang di cita-cita­ kan c. mampu bersikap tegas terhadap pengaruh bangsa lain d. mampu mem­ pertahankan kelangsungan hidup bangsanya

(7)

Contoh Instrumen

Penilaian Bentuk

Tes ter­ tulis/

(4)

Teknik

• Menjelaskan pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara.

Indikator

SMP/MTs .......................................... Pendidikan Kewarganegaraan VIII 1 (satu) 1. Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan Pembelajaran

: : : : :

Materi Pokok

Kompetensi Dasar

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Standar Kompetensi

4 × 40 menit

(8)

Alokasi Waktu

Buku teks, UUD 1945 pascaaman­ demen, buku atau tulisan tentang Pancasila.

(9)

Sumber Belajar



RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1 Bagilah kelas kalian menjadi lima kelompok. Tugas setiap kelompok adalah mengidentifi­ kasi dan menunjukkan berbagai adat istiadat, budaya, atau kebiasaan hidup sehari-hari dalam lingkungan kalian yang mencerminkan perwujudan salah satu sila dari Pancasila. Setiap kelompok mengidentifikasi sila yang berbeda. Laporkan hasil kerja kelompok kalian. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain adalah .... a. menghargai perbedaan pendapat b. menghargai hasil karya orang lain c. memiliki semangat gotongroyong d. menjunjung tinggi prinsip persamaan derajat

(6)

Tes uraian.

Tugas proyek.

Pilihan ganda.

(5)

Tes ter­ tulis.

Penugasan.

Tes ter­ tulis.

(4)

• Menemukan nilai-nilai Pan­ casila dalam buku Negara Kertagama. • Menunjukkan nilai-nilai Pan­ casila dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indo­ nesia.

• Menguraikan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila.

(3)

Menelaah nilai-nilai Pan­ casila melalui berbagai buku sumber.

(9)

Buku teks, UUD 1945 pasca amandemen buku atau tulisan tentang nilai-nilai Pancasila.

(8)

4 × 40 menit

Sumber Belajar

(7)

Alokasi Waktu

Sebutkan isi Pancsila dalam buku Negara Kertagama karang­ an Mpu Tantular.

Contoh Instrumen

(2)

Bentuk

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.

Teknik

Penilaian

(1)

Indikator

1.2 Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.

Kegiatan Pembelajaran

Materi Pokok

Kompetensi Dasar

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1



(3)

Mengamati dan me­ nun­­jukkan peri­laku dan sikap positif terhadap Pan­ casila dalam kehidupan berbangsa dan ber­ negara.

(2)

Sikap positif terhadap ideologi Pancasila dalam kehidupan berma­ syarakat , berbangsa, dan ber­ negara.

(5)

Tes ter­ tulis.

Kuesioner.

(4)

• Menunjukkan sikap positif terhadap Pan­ casila dalam kehidupan berbangsa.

Teknik

• Menjelaskan pentingnya sikap positif terhadap Pancasila.

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

(1)

Materi Pokok

1.3 Menunjuk­ kan sikap positif ter­ hadap Pan­ casila dalam kehidupan berbangsa dan ber­ negara.

Kompetensi Dasar

Checklist.

Keterangan: 1. Ya = sependapat dengan pernyataan ( skor 1, jika pernyataan positif, dan skor 0 jika pernyataan negatif). 2. Tdk = tidak sependapat den­ gan pernyataan ( skor 0, jika pernyataan positif dan skor 1 jika pernyataan negatif).

Petunjuk! Berilah pendapat kalian terhadap pernyataan berikut! 1. Bela negara termasuk pengamalan sila Persatuan Indonesia. 2. Fakir miskin menjadi tang­ gung jawab pemerintah. 3. Terorisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Sikap individualisme mendo­ rong persatuan. 5. Setia terhadap bangsa dan negara merupakan pengamal­ an sila Persatuan Indonesia.

(7)

Jelaskan perilaku dan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(6)

Contoh Instrumen

Penilaian

Uraian.

Bentuk (9)

Buku teks, UUD 1945 pasca amandemen buku lain yang relevan.

(8)

Sumber Belajar

2 × 40 menit

Alokasi Waktu



RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

(3)

Mengamati dan me­ nampilkan perilaku dan sikap positif terhadap Pan­ casila dalam kehidupan sehari-hari.

(2)

Menampilkan sikap positif ter­ hadap Pan­ casila dalam kehidupan sehari- hari.

(1)

1.4 Menampil­ kan sikap positif ter­ hadap Pan­ casila dalam kehidupan bermasyara­ kat.

Kegiatan Pembelajaran

Materi Pokok

Kompetensi Dasar (7)

Pendukung calon kepala daerah yang mau menerima kekalahan dengan sportif dapat dipandang sebagai sikap positif terhadap Pancasila. Berikan penjelasan­ nya! Diskusikan dalam kelompok dan laporkan hasilnya. Mengamati dan melaporkan sikap pedagang di pasar pada saat terjadi kelangkaan kebu­ tuhan pokok yang berkaitan dengan kenaikan harga.

Berikan contoh sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sosial.

(6)

Tugas proyek.

Tugas proyek.

Tugas rumah.

(5)

Observasi.

Penugasan.

Menampilkan sikap positif ter­ hadap Pan­ casila dalam kehidupan ekonomi. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sosial.

•

•

Contoh Instrumen

Penugasan.

(4)

Bentuk

Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan politik.

Teknik

Penilaian

•

Indikator (9)

Buku teks, UUD 1945 pascaamande­ men, buku atau tulisan tentang nilai-nilai Pancasila.

(8)

Sumber Belajar

2 × 40 menit

Alokasi Waktu

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1



Sistem ketatanega­ raan di Indonesia berdasar­ kan konsti­ tusi yang berlaku dan bentuk penyim­ pangannya.

Konstitusi di Indone­ sia.

2.1 Menjelaskan berbagai konsti­ tusi yang pernah berlaku di Indonesia.

2.2 Menga­ nalisis penyimpanganpenyim­ pangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia.

(2)

(1)

Mengkaji pe­ nyimpanganpenyimpangan terhadap konstitusi atau UUD.

Menelaah isi buku tentang berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950).

(3)

Kegiatan Pembelajaran

Pilihan ganda. Uraian.

Uraian.

Tes tertulis.

Tes tertulis.

Uraian.

Tes tertulis. Tes tertulis.

Uraian.

Tes tertulis.

• Menunjukkan penyimpangan terhadap UUD 1945 pada periode 19451949. • Menunjukkan contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga munculnya gerakan reformasi. • Menjelaskan akibatakibat yang timbul dari penyimpangan terhadap konstitusi atau UUD.

Uraian.

Tes tertulis.

• Menjelaskan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. • Menjelaskan sistem ketatanegaraan menurut Konstitusi RIS. • Menjelaskan sistem ketatanegaraan menurut UUDS 1950.

(6)

(5)

Teknik

Bentuk

(4)

Indikator

Bukti penyimpangan terhadap UUD 1945 pada periode 1945 – 1949 adalah .... a. pemberlakuan UUDS b. berlakunya sistem parle­ menter c. pembubaran Konstituante d. pengangkatan presiden seumur hidup Tunjukkan contoh penyim­ pangan terhadap UUD 1945 sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga munculnya gerakan reformasi. Jelaskan akibat-akibat yang timbul dari penyimpangan ter­ hadap konstitusi atau UUD.

Jelaskan sistem ketatanegaraan menurut UUDS 1950.

Jelaskan sistem ketatanegaraan menurut Konstitusi RIS.

Jelaskan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945.

(7)

Contoh Instrumen

Penilaian

SMP/MTs. ......................................... Pendidikan Kewarganegaraan VIII 1 (satu) 2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia.

Materi Pokok

: : : : :

Kompetensi Dasar

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Standar Kompetensi

2 × 40 menit

2 × 40 menit

(8)

Alokasi Waktu

Buku teks, buku tentang perkem­ bangan ketatanegaraan Republik Indonnesia.

Buku teks, UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950.

(9)

Sumber Belajar



RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

(2)

Arti pentingnya amande­ men UUD 1945.

Menampilkan sikap positif terhadap pelaksa­ naan UUD 1945 hasil amande­ men.

2.3 Menunjukkan hasil-hasil amande­ men UUD 1945.

2.4 Menampilkan sikap positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen.

Materi Pokok

(1)

Kompetensi Dasar

Mengidentifi­ kasi respons masyarakat terhadap amandemen UUD 1945.

Mengkaji amandemen atau peruba­ han UUD 1945.

(3)

Kegiatan Pembelajaran

• Menjelaskan penting­ nya amandemen atau perubahan UUD 1945. • Menjelaskan pengaruh amande­ men/perubahan UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan demokrasi. • Menjelaskan pe­ ngaruh amandemen atau perubahan UUD 1945 terhadap hak-hak asasi manu­ sia.

• Menunjukkan adanya peluang untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945. • Menjelaskan proses amandemen atau perubahan UUD 1945. • Menunjukkan pasalpasal hasil amande­ men atau perubahan UUD 1945.

(4)

Indikator

Jelaskan pengaruh amande­ men atau perubahan UUD 1945 terhadap perlindungan terhadap HAM.

Uraian. Tes tertulis.

Uraian.

Uraian.

Tes tertulis.

Tes tertulis.

Jelaskan pentingnya aman­ demen atau perubahan UUD 1945 dalam menghadapi berbagi perubahan. Jelaskan pengaruh amande­ men atau perubahan UUD 1945 terhadap sistem peme­ rintahan demokrasi.

Tugas rumah.

Penugasan.

UUD 1945 hasil amande­ men, artikel tentang amande­ men UUD 1945.

Buatlah identifikasi pasalpasal hasil amandemen atau perubahan UUD 1945, yang dilakukan dalam Sidang Umum MPR 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Uraian.

Tes tertulis.

2 × 40 menit

UUD 1945 hasil amande­ men, artikel tentang amande­ men UUD 1945.

2 × 40 menit

Pada masa Orde Baru berkembang kemauan politik yang bermaksud memperta­ hankan UUD 1945. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pasal 37 UUD 1945! Jelaskan prosedur pengajuan usul perubahan UUD 1945.

Uraian.

Tes tertulis.

Sumber Belajar (9)

Alokasi Waktu (8)

Contoh Instrumen (7)

(6)

Bentuk

(5)

Teknik

Penilaian

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1



3.2 Mendeskrip­ sikan proses pembuatan peraturan perundangundangan nasional.

Proses pemben­ tukan peraturan perundangundangan.

(3)

Meng­ kaji proses pembuatan peraturan perundangundangan.

Studi pustaka dan membuat rangkuman tentang isi Undang-Un­ dang No. 10 Tahun 2004.

(2)

Tata urutan peraturan perundangumdangan.

(1)

3.1 Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundangundangan nasional.

Penugasan.

• Mendeskripsikan proses pembuat­ an peraturan daerah.

Pilihan ganda.

Tes tertulis.

Tugas rumah.

Tugas rumah.

Uraian.

Tes tertulis.

Penugasan.

Uraian.

(6)

Bentuk

Tes tertulis.

(5)

Teknik

• Mendeskripsikan proses pembuat­ an undang-un­ dang.

• Menjelaskan kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan perundang-un­ dangan. • Menjelaskan fungsi peraturan perundang-un­ dangan. • Menguraikan bentuk dan tata urutan peraturan perundang-un­ dangan nasional.

(4)

Indikator

SMP/MTs.......................................... Pendidikan Kewarganegaraan VIII 1 (satu) 3. Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional. Kegiatan Pembelajaran

: : : : :

Materi Pokok

Kompetensi Dasar

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Standar Kompetensi

Jelaskan proses pembuat­ an peraturan daerah mulai dari pengajuan rancangan peraturan daerah hingga pengesahannya.

Jelaskan proses pembuatan undang-undang mulai dari pengajuan RUU hingga pengesahannya.

Bentuk peraturan perundangundangan yang urutannya satu tingkat di bawah un­ dang-undang adalah .... a. UUD 1945 b. peraturan pemerintah c. peraturan presiden d. peraturan daerah

Jelaskan fungsi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bernegara.

Kedudukan UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi semua peraturan perun­ dang-undangan. Jelaskan maksudnya.

(7)

Contoh Instrumen

Penilaian

4 × 40 menit

2 × 40 menit

(8)

Alokasi Waktu

Buku teks, artikel, UU No.10 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD,DPRD.

Buku teks, UU No.10/ 2004 tentang Pemben­ tukan peraturan Perundangundangan.

(9)

Sumber Belajar



RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1 Mengamati pem­ beritaan media masa tentang ka­ sus korupsi dan pemberantasan korupsi.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3.4 Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pem­ berantasan korupsi di Indonesia.

(3)

Mendiskusikan kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perun­ dang-undangan.

(2)

Menaati peraturan perundang-un­ dangan.

(1)

Kegiatan Pembelajaran

3.3 Menaati peraturan perundangundangan nasional.

Materi Pokok

Kompetensi Dasar

Uraian.

Tes tertulis.

• Menunjuk­ kan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jelaskan pengaruh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap upaya pem­ berantasan korupsi di Indonesia.

Buku teks, UU No. 30 Tahun 2002. Tugas rumah.

Penugasan.

• Mengidentifikasi kasus korupsi di daerah.

2 × 40 menit

Buatlah identifi­ kasi tentang sikap atau perbuatan yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemukakan secara tertulis sekurangkurangnya sepuluh contoh sikap atau perbuatan.

Tugas rumah.

Penugasan.

Buatlah identifi­ kasi kasus korupsi di daerah kalian yang sedang disidangkan atau telah divonis oleh pengadilan.

(9)

Buku teks, artikel, berita surat kabar.

(8)

4 × 40 menit

(7)

Sumber Belajar

Jelaskan kewajiban warga negara ter­ hadap hukum dan peraturan perundangundangan.

Alokasi Waktu

(6)

Contoh Instrumen

Uraian.

Bentuk

(5)

Teknik

Penilaian

Tes tertulis.

• Menjelaskan kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-un­ dangan. • Menunjukkan ketaatan terha­ dap peraturan perundang-un­ dangan.

(4)

Indikator

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1



Sebutkan landasan hukum pemberan­ tasan korupsi di Indonesia. Sebutkan lembagalembaga pembe­ rantasan korupsi di Indonesia.

Uraian.

Uraian.

Tes tertulis.

Tes tertulis.

• Menyebutkan landasan hu­ kum pemberan­ tasan korupsi. • Menyebutkan lembaga-lemba­ ga pemberan­ tasan korupsi.

(7)

Buatlah pengertian korupsi menurut pengertian kalian.

(6)

Uraian.

Contoh Instrumen

(5)

Bentuk

Tes tertulis.

Teknik

Penilaian

• Merumuskan pengertian korupsi.

(4)

(3)

Mengkaji UU No. 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pem­ berantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2)

Pemberan­ tasan korupsi Indonesia dan pembentukan lembaga pemberantasan korupsi.

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

(1)

Materi Pokok

3.5 Mengidentifikasi pengertian antikorupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia.

Kompetensi Dasar

4 × 40 menit

(8)

Alokasi Waktu

UU No. 29 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, dan UU 30 Tahun 2002.

(9)

Sumber Belajar

10

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

4.1 Menjelaskan hakikat demokrasi.

(1)

Kompetensi Dasar

: : : : :

(3)

(2)

Menelaah buku atau ar­ tikel tentang demokrasi dan perkem­ bangannya.

Kegiatan Pembelajaran

Materi Pokok

Tes tertulis. Tes tertulis.

Tes tertulis.

• Mengurai­ kan sejarah perkembangan demokrasi.

• Menguraikan macam-macam demokrasi.

(5)

Teknik

• Menjelaskan pengertian demokrasi.

(4)

Indikator

Pilihan ganda.

Pilihan ganda.

Uraian.

(6)

Bentuk

Demokrasi yang diterapkan di negara-negara Barat, se­ perti Amerika serikat, adalah demokrasi .... a. rakyat b. liberal c. totaliter d. terpimpin

Pelaksanaan demokrasi lang­ sung seperti di Yunani kuno dapat terlaksana karena.... a. jumlah penduduknya sedikit b. permasalahannya seder­ hana c. kehidupan politiknya stabil d. masyarakatnya homogen

Jelaskan pengertian de­ mokrasi secara etimologis ataupun terminologis.

(7)

Contoh Instrumen

Penilaian

SMP/MTs. ......................................... Pendidikan Kewarganegaraan VIII 2 (dua) 4. Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Hakikat demokrasi.

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Standar Kompetensi

4 × 40 menit

(8)

Alokasi Waktu

Buku teks, artikel.

(9)

Sumber Belajar

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

11

4.3 Menun­ jukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.

4.2 Menjelaskan pentingnya kehidupan demokrasi dalam ber­ masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(1)

Kompetensi Dasar

Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.

Kehidupan demokrasi dalam ke­ negaraan.

(2)

Materi Pokok

Mengamati dan mendis­ kusikan sikap terhadap de­ mokratisasi.

Penugasan. Tes tertulis.

• Menunjukkan kebaikan buda­ ya demokrasi. • Menampilkan sikap de­ mokratis dalam kehidupan masyarakat.

Uraian.

Tugas rumah.

Jika suatu ketika kalian diminta memimpin pertemuan remaja, apa yang akan kalian lakukan terhadap berbagai usul dan berbagai perbedaan pendapat?

Tunjukkan kebaikan budaya demokrasi dibanding budaya otoriter.

Berikan contoh praktik demokrasi dalam kehidupan ekonomi.

Uraian.

Tes tertulis.

• Memberikan contoh praktikpraktik de­ mokrasi dalam kehidupan ekonomi.

Tunjukkan cara-cara pemilihan presiden secara demokratis.

Uraian.

Tes tertulis.

• Menunjukkan praktik-praktik demokrasi dalam kehidu­ pan politik.

(7)

Jelaskan pentingnya kehidup­ an demokrasi dalam menata kehidupan bersama.

Contoh Instrumen

(6)

Bentuk

Penilaian

Uraian.

(5)

Tes tertulis.

(4)

Teknik

• Menjelaskan pentingnya kehidupan demokrasi.

(3)

Menelaah buku atau ar­ tikel tentang kehidupan demokrasi.

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

8 × 40 menit

4 × 40 menit

(8)

Alokasi Waktu

Buku teks, artikel, pemberi­ taan media massa.

Buku teks, artikel.

(9)

Sumber Belajar

12

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1 Menelaah sistem demokrasi menurut UUD 1945.

Pemegang kedaulatan rakyat.

5.2 Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indo­ nesia dan peran lem­ baga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

(3)

Menelaah sistem demokrasi menurut UUD 1945.

(2)

Kedaulatan rakyat.

(1)

Kegiatan Pembelajaran

Tes tertulis.

Tes tertulis.

• Menjelaskan sistem pemerin­ tahan Indonesia.

Tes tertulis.

• Mendeskripsikan lembaga-lembaga pelaksana ke­ daulatan rakyat.

• Membandingkan sistem pemerin­ tahan presiden­ sial dengan parlementer.

Tes tertulis.

(5)

Teknik

• Merumuskan pengertian ke­ daulatan rakyat.

(4)

Indikator

Uraian.

Uraian.

Uraian.

Uraian.

(6)

Bentuk

Tunjukkan ketentuan-keten­ tuan dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem presidensial.

Bandingkan sistem pemerin­ tahan presidensial dengan sistem pamerintahan parle­ menter.

Jelaskan peranan DPR dalam sistem pemerintahan yang berasas kedaulatan rakyat.

Jelaskan pengertian ke­ daulatan rakyat.

(7)

Contoh Instrumen

Penilaian

SMP/MTs. ......................................... Pendidikan Kewarganegaraan VIII 2 (dua) 5. Memahami kedaulatan rakya dan sistem pemerintahan di Indonesia.

Materi Pokok

: : : : :

5.1 Menjelaskan makna kedaulatan rakyat.

Kompetensi Dasar

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Standar Kompetensi

8 × 40 menit

8 × 40 menit

(8)

Alokasi Waktu

Buku teks, UUD 1945, UUDS 1950, Konstitusi RIS.

Buku teks, UUD 1945.

(9)

Sumber Belajar

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

13

_______________________ NIP. ........................................

Buku teks, artikel, pemberi­ taan media massa.

(9)

Sumber Belajar

_______________________ NIP. .......................................

Setujukah kalian jika dikatakan bahwa setelah bergulirnya reformasi, warga negara tidak wajib mema­ tuhi kebijakan pemerintah? Berikan alasan.

Uraian.

4 × 40 menit

(8)

Alokasi Waktu

...................., ............................ Guru PKn

Tes tertulis.

• Menunjuk­ kan sikap positif terhadap pemerintahan Indonesia.

(7)

Setujukah kalian jika DPR di­ angkat tanpa melalui pemilu, dengan alasan penghematan keuangan negara? Berikan alasan kalian.

(6)

Contoh Instrumen

Uraian.

Bentuk

Penilaian

Mengetahui, Kepala Sekolah

Tes tertulis.

(5)

Teknik

• Menunjukkan sikap positif terhadap ke­ daulatan rakyat.

(4)

(3)

Mengamati dan mendis­ kusikan sikap terhadap kedaulatan rakyat.

(2)

Menampilkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem politik Indonesia.

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

(1)

Materi Pokok

5.3 Menun­ jukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia.

Kompetensi Dasar

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (1) Nama Sekolah : SMP / MTs ………………… Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/Semester : VIII/1 Standar Kompetensi : Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi Dasar : Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Indikator : - Menjelaskan pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara. - Menguraikan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. - Menunjukkan contoh sikap setia pada Pancasila. Alokasi Waktu : 4 × 40 menit (2 × pertemuan). A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. mendeskripsikan pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara; 2. menguraikan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara; 3. menunjukkan sikap setia pada Pancasila. B. Materi Pembelajaran 1. Pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara. 2. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara . 3. Sikap setia pada Pancasila. C. Metode Pembelajaran Diskusi D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran.

14

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Waktu 10 menit

Ket.

No.

Kegiatan Belajar

Waktu

Ket.

Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa . Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2.

60 menit Kegiatan Inti • Siswa dibagi dalam 4 kelompok. • Tiap kelompok membahas hal berikut. - Kelompok I : makna ideologi secara umum dan khusus. - Kelompok II : pentingnya ideologi bagi suatu negara. - Kelompok III : proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. - Kelompok IV : latar belakang Pancasila dijadikan ideologi negara.

3.

10 menit Kegiatan Penutup • Mengumpulkan hasil diskusi. • Melakukan refleksi pelaksanaan diskusi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas persiapan presentasi pertemuan selanjutnya.

Pertemuan 2 No. Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran. Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa. Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2.

Waktu 10 menit

Ket.

60 menit Kegiatan Inti • Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, kelompok lain menanggapi. • Guru memfasilitasi pelaksanaan diskusi dan menyempurnakan jawaban dari siswa.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

15

No. Kegiatan Belajar Waktu 3. Kegiatan Penutup 10 menit • Dengan bimbingan guru siswa membuat ke­ simpulan hasil diskusi. • Melakukan refleksi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya.

Ket.

E. Sumber Belajar • Buku PKn Kelas VIII. • Buku PKn Kelas VIII, PT Tiga Serangkai. • UUD 1945 yang diamandemen. F. Penilaian I. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat! 1. Dengan berideologi maka suatu bangsa akan .... a. menjadi bangsa yang kuat b. memiliki gambaran masa depan yang di cita-citakan c. mampu bersikap tegas terhadap pengaruh bangsa lain d. mampu mempertahankan kelangsungan hidup bangsanya 2. Di bawah ini merupakan contoh sikap yang sesuai dengan persatuan, kecuali .… a. bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia b. tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku c. melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya d. menggunakan produk dalam negeri 3. Suatu kumpulan gagasan dan ide dasar yang memberikan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu bangsa dan negara disebut .... a. ideologi c. dasar negara b. tujuan negara d. falsafah negara 4. Suatu ideologi harus mengandung nilai cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan. Pengertian tersebut merupakan dari dimensi .... a. realita c. eksibilitas b. idealisme d. kausalitas 5. Pengakuan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia .... a. pertama c. ketiga b. kedua d. keempat

16

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 1. Jelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara! 2. Berikan 5 contoh sikap setia kepada Pancasila Format Penilaian Diskusi Kelompok Aspek Nilai No.



Nama

Sikap

Keaktifan

Mengetahui, Kepala Sekolah

Wawasan

Kemampuan Mengemukakan Pendapat

Kerja Sama

Total Skor

Presentasi

..................., ....................... Guru PKn



NIP. ...............................

NIP. .................................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (2) Nama Sekolah : SMP / MTs ………………… Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/Semester : VIII/1 Standar Kompetensi : Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi Dasar : Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Indikator : - Menemukan nilai -nilai Pancasila dalam buku Negara Kertagama. - Menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. - Menguraikan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Alokasi Waktu : 4 × 40 menit (2 × pertemuan)

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

17

A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. menemukan nilai-nilai Pancasila dalam buku Negara Kertagama; 2. menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia; 3. menguraikan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. B. Materi Pembelajaran 1. Nilai-nilai Pancasila dalam buku Negara Kertagama. 2. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. C. Metode Pembelajaran Ceramah bervariasi, tanya jawab, dan diskusi. D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa. Informasi kompetensi yang akan dicapai.

18

Waktu 10 menit

2.

60 menit Kegiatan inti • Siswa secara berkelompok ditugaskan menelaah nilai-nilai Pancasila melalui berbagai buku sumber. • Hasil telaah dipresentasikan di depan kelas.

3.

10 menit Kegiatan Penutup • Mengadakan post test. • Melakukan refleksi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas persiapan presentasi pertemuan selanjutnya.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

Pertemuan 2 No.

Kegiatan Belajar

Waktu

1.

Pendahuluan Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran. Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa. Informasi kompetensi yang akan dicapai.

2.

60 menit Kegiatan inti • Siswa melanjutkan presentasi hasil diskusi di depan kelas, kelompok lain menanggapi. • Guru memfasilitasi pelaksanaan diskusi dan menyempurnakan jawaban dari siswa.

3.

10 menit Kegiatan Penutup • Dengan bimbingan guru, siswa membuat kesimpulan hasil diskusi. • Melakukan refleksi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya.

Ket.

10 menit

E. Sumber Belajar • Buku PKn Kelas VIII. • Buku PKn Kelas VIII, PT Tiga Serangkai. • UUD 1945 yang diamandemen. F Penilaian I. Jawablah pertanyaan di bawah ini! 1. Sebutkan isi Pancsila dalam buku Negara Kertagama karangan Mpu Tantular! 2. Berikan 5 contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan sekolah!

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

19

II. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! Contoh: 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain adalah .... a. menghargai perbedaan pendapat b. menghragai hasil karya orang lain c. memiliki semangat gotong-royong d. menjunjung tinggi prinsip persamaan derajat III. Tugas Proyek Bagilah kelas kalian menjadi lima kelompok. Tugas setiap kelompok adalah mengidentifikasi dan menunjukkan berbagai adat istiadat, budaya, atau kebiasaan hidup sehari-hari dalam lingkungan kalian yang mencerminkan perwujudan salah satu sila dari Pancasila. Setiap kelompok mengidentifikasi sila yang berbeda. Laporkan hasil kerja kelompok kalian! Format Penilaian Diskusi Kelompok Aspek Nilai No.

Nama

Sikap

Keaktifan

Wawasan

Kemampuan Mengemukakan Pendapat

Kerja Sama

Total Skor

Presentasi



Mengetahui, Kepala Sekolah

..................., ....................... Guru PKn



20

NIP. ...............................

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

NIP. .................................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (3) Nama Sekolah : SMP/ MTs Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/Semester : VIII/1 Standar Kompetensi : Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi Dasar : Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator : - Menjelaskan pentingnya sikap positif terhadap Pancasila. - Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Alokasi Waktu : 2 × 40 menit (1 × pertemuan) A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. mengidentifikasi contoh sikap positif warga negara terhadap Pancasila; 2. mendeskripsikan pentingnya sikap positif terhadap Pancasila; 3. menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa. B. Materi Pembelajaran 1. Contoh sikap positif terhadap Pancasila. 2. Pentingnya sikap positif terhadap Pancasila. 3. Contoh sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa. C. Metode Pembelajaran Analisis kasus dan diskusi. D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran.

Waktu 10 menit

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

21

No.

Kegiatan Belajar

Waktu

Ket.

Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa. Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2.

60 menit Kegiatan Inti • Siswa secara berkelompok ditugaskan menganalisis kasus yang berkaitan dengan sikap warga negara terhadap Pancasila (contoh kasus dapat berupa sikap positif untuk kelompok tertentu dan sikap negatif untuk kelompok yang lain). • Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas.

3.

10 menit Kegiatan Penutup • Mengadakan post test. • Melakukan refleksi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas persiapan presentasi pertemuan selanjutnya.

E. Sumber Belajar • Buku PKn Kelas VIII. • UUD 1945 yang diamandemen. F. Penilaian Jawablah pertanyaan di bawah ini! 1. Deskripsikan perilaku dan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara! 2. Identifikasikan contoh sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa! 3. Deskripsikan pentingnya sikap positif terhadap Pancasila! 4. Identifikasikan contoh pengamalan Pancasila terutama sila ketiga! 5. Deskripsikan yang dimaksud manusia Pancasilais!

Mengetahui, Kepala Sekolah

..................., ....................... Guru PKn



22

NIP. ...............................

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

NIP. .................................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (4) Nama Sekolah : SMP / MTs………………… Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/Semester : VIII/1 Standar Kompetensi : Menampilkan Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi Dasar : Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator : - Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan politik. - Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi. - Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sosial. Alokasi waktu : 2 × 40 menit (1 × pertemuan) A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. mengidentifikasikan contoh sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan politik; 2. mengidentifikasikan contoh sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi; 3. mengidentifikasikan contoh sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sosial. B. Materi Pembelajaran 1. Contoh sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan politik. 2. Contoh sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi. 3. Contoh sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sosial. C. Metode Pembelajaran Analisis kasus dan diskusi. D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran.

Waktu 10 menit

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

23

No.

Kegiatan Belajar

Waktu

Ket.

Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa. Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2.

60 menit Kegiatan Inti Siswa secara berkelompok berdiskusi membahas: • sikap positif terhadap Pancasila dalam kehi­ dupan politik; • sikap positif terhadap Pancasila dalam kehi­ dupan ekonomi; • sikap positif terhadap Pancasila dalam kehi­ dupan sosial. Hasil diskusi diprsentasikan di depan kelas.

3.

10 menit Kegiatan Penutup • Mengadakan post test. • Melakukan refleksi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas persiapan presentasi pertemuan selanjutnya.

E. Sumber Belajar • Buku PKn Kelas VIII. • Buku PKn Kelas VIII, PT. Tiga Serangkai. • UUD 1945 yang diamandemen. F. Penilaian I. Jawablah pertanyaan di bawah ini! 1. Berikan contoh sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan politik! 2. Berikan contoh sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi! 3. Berikan contoh sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sosial! 4. Berikan contoh sikap positif seorang pedagang terhadap Pancasila, ketika barang-barang kebutuhan pokok sedang langka di pasaran!

24

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

II. Tugas Proyek 1. Pendukung calon kepala daerah yang mau menerima kekalahan de­ ngan sportif dapat dipandang sebagai sikap positif terhadap Pancasila. Berikan penjelasannya! Diskusikan dalam kelompok dan laporkan hasilnya! 2. Berikan contoh sikap positif positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sosial!

Mengetahui, Kepala Sekolah

..................., ....................... Guru PKn



NIP. ...............................

NIP. .................................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (5) Nama Sekolah : SMP / Mts ………………… Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/Semester : VIII/1 Standar Kompetensi : Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Kompetensi Dasar : Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Indikator : - Menjelaskan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. - Menjelaskan sistem ketatanegaraan menurut Konstitusi RIS. - Menjelaskan sistem ketatanegaraan menurut UUDS 1950. Alokasi Waktu : 2 × 40 menit (1 × pertemuan) A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. mendeskripsikan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen; 2. mendeskripsikan sistem ketatanegaraan menurut Konstitusi RIS; 3. mendeskripsikan sistem ketatanegaraan menurut UUDS 1950;

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

25

B. Materi Pembelajaran Berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. C. Metode Pembelajaran Ceramah Bervariasi dan diskusi. D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran. Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa. Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2.

60 menit Kegiatan Inti a. Penjelasan umum tentang konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. b. Kajian pustaka dengan menelaah sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. c. Membagi siswa menjadi 6 kelompok. d. Tiap kelompok berdiskusi sesuai tema atau topik yang ditentukan. e. Presentasi hasil diskusi kelompok.

3.

10 menit Kegiatan Penutup a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. b. Post test. c. Tindak lanjut dengan memberi tugas rumah (PR).

E. Sumber Belajar • Buku PKn Kelas VIII. • Buku PKn Kelas VIII, PT Tiga Serangkai. • UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950. • Kliping artikel koran tentang amandemen.

26

Waktu 10 menit

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

F. Penilaian Penilaian dilakukan sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran. Saat diskusi diadakan pengamatan dan pada akhir proses belajar-mengajar dilakukan penilaian tertulis dengan bentuk uraian. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 1. Sebutkan berbagai konstitusi yang pernag berlaku di Indonesia! 2. Jelaskan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen! 3. Jelaskan sistem ketatanegaraan menurut Konstitusi RIS! 4. Jelaskan sistem ketatanegaraan menurut UUDS 1950!

Mengetahui, Kepala Sekolah

..................., ....................... Guru PKn



NIP. ...............................

NIP. .................................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (6) Nama Sekolah : SMP / MTs ………………… Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/Semester : VIII/1 Standar Kompetensi : Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Kompetensi Dasar : Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia. Indikator : - Menunjukkan penyimpangan terhadap UUD 1945 pada periode 1945 – 1949. - Menunjukkan contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga munculnya gerakan reformasi. - Menjelaskan akibat-akibat yang timbul dari penyimpangan terhadap konstitusi atau UUD. Alokasi Waktu : 2 × 40 menit (1 × pertemuan)

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

27

A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. mengidentifikasikan bukti-bukti penyimpangan terhadap UUD 1945 pada periode 1945 – 1949; 2. mengidentifikasikan contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga munculnya gerakan reformasi; 3. mendeskripsikan akibat-akibat yang timbul dari penyimpangan terhadap konstitusi atau UUD. B. Materi Pembelajaran • Bukti-bukti penyimpangan terhadap UUD 1945 pada periode 1945-1949. • Contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga munculnya gerakan reformasi. • Akibat-akibat yang timbul dari penyimpangan terhadap konstitusi atau UUD. C. Metode Pembelajaran • Penugasan. • Diskusi. D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa. Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2.

28

Waktu 10 menit

60 menit Kegiatan Inti • Penjelasan umum tentang tugas-tugas kelompok untuk mengkaji bahan pustaka tentang penyimpangan terhadap konstitusi/UUD. • Tugas mengkaji bahan pustaka secara kelompok. • Berdiskusi tentang akibat yang timbul dari penyimpangan terhadap konstitusi/ UUD. • Presentasi kelompok.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

No. Kegiatan Belajar Waktu 3. Kegiatan Penutup 10 menit • Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang dipelajari. • Post test. • Tindak lanjut dengan memberi tugas rumah (PR).

Ket.

E. Sumber Belajar • Buku PKn Kelas VIII. • Buku PKn Kelas VIII, PT. Tiga Serangkai. • UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950. • Kliping artikel koran tentang amandemen. F. Penilaian Penilaian dilakukan sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran. Saat diskusi diadakan pengamatan dan pada akhir proses belajar-mengajar dilakukan penilaian tertulis dengan bentuk pilihan ganda dan uraian. I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 1. Bukti penyimpangan terhadap UUD 1945 pada periode 1945 – 1949 adalah .... a. pemberlakuan UUDS 1950 b. berlakunya sistem parlementer c. pembubaran Konstituante d. penangkatan presiden seumur hidup II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar ! a. Tunjukkan contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga munculnya gerakan reformasi! b. Jelaskan akibat-akibat yang timbul dari penyimpangan terhadap konstitusi!

Mengetahui, Kepala Sekolah

..................., ....................... Guru PKn



NIP. ...............................

NIP. .................................

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

29

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (7) Nama Sekolah : Mata Pelajaran : Kelas/Semester : Standar Kompetensi :

SMP / MTs ………………… Pendidikan Kewarganegaraan VIII/1 Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Kompetensi Dasar : Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945. Indikator : - Menunjukkan adanya peluang untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945. - Menjelaskan proses amandemen atau perubahan UUD 1945. - Menunjukkan pasal-pasal hasil amandemen atau perubahan UUD 1945. Alokasi Waktu : 2 × 40 menit (1 × pertemuan) A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. menunjukkan adanya peluang untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945; 2. menjelaskan proses amandemen atau perubahan UUD 1945; 3. menunjukkan pasal-pasal hasil amandemen atau perubahan UUD 1945. B. Materi Pembelajaran • Adanya peluang untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945. • Proses amandemen atau perubahan UUD 1945. • Pasal-pasal hasil amandemen atau perubahan UUD 1945. C. Metode Pembelajaran Ceramah bervariasi, penugasan, diskusi. D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran. Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa. Informasi kompetensi yang akan dicapai. 30

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Waktu 10 menit

Ket.

No. Kegiatan Belajar Waktu 2. Kegiatan Inti 60 menit • Penjelasan umum tentang garis-garis besar materi yang akan dipelajari. • Mengkaji artikel tentang amandemen UUD 1945. • Mengkaji naskah UUD 1945 sebelum dan setelah diamandemen. • Diskusi tentang hasil-hasil amandemen UUD 1945. 3.

Ket.

10 menit Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang dipelajari. • Post test. • Tindak lanjut dengan memberi tugas rumah (PR).

E. Sumber Belajar • Buku Materi PKn Kls VIII. • Buku PKn Kelas VIII, PT Tiga Serangkai. • UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950. • Kliping artikel koran tentang amandemen. F. Penilaian Penilaian dilakukan sebelum, selama dan sesudah proses pembelajaran. Saat diskusi diadakan pengamatan dan pada akhir proses belajar-mengajar dilakukan penilain tertulis dengan bentuk uraian dan PR. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 1. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pasal 37 UUD 1945! 2. Jelaskan prosedur pengajuan usul perubahan UUD 1945! 3. Buatlah identifikasi pasal-pasal hasil amandemen atau perubahan UUD 1945, yang dilakukan dalam Sidang Umum MPR 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Mengetahui, Kepala Sekolah

..................., ....................... Guru PKn



NIP. ...............................

NIP. .................................

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

31

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (8) Nama Sekolah : SMP / MTs ………………… Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/Semester : VIII/1 Standar Kompetensi : Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Kompetensi Dasar : Menampilkan sikap positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen. Indikator : - Menjelaskan pentingnya amandemen atau perubahan UUD 1945. - Menjelaskan pengaruh amandemen atau perubahan UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan demokrasi. - Menjelaskan pengaruh amandemen atau perubahan UUD 1945 terhadap hak-hak asasi manusia. Alokasi Waktu : 2 × 40 menit (1 × pertemuan) A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. menjelaskan makna amandemen UUD 1945; 2. menjelaskan pentingnya amandemen atau perubahan UUD 1945; 3. memberikan contoh beberapa pasal UUD 1945 yang diamandemen; 4. menjelaskan pengaruh amandemen atau perubahan UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan demokrasi; 5. menjelaskan pengaruh amandemen atau perubahan UUD 1945 terhadap hak-hak asasi manusia. B. Materi Pembelajaran • Makna amandemen UUD 1945. • Pentingnya amandemen atau perubahan UUD 1945. • Contoh beberapa pasal UUD 1945 yang diamandemen. • Pengaruh amandemen atau perubahan UUD 1945 terhadap sistem peme­ rintahan demokrasi. • Pengaruh amandemen atau perubahan UUD 1945 terhadap hak-hak asasi manusia. C. Metode Pembelajaran • Ceramah bervariasi. • Diskusi.

32

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa. Informasi kompetensi yang akan dicapai.

Waktu 10 menit

2.

60 menit Kegiatan inti • Membagi siswa menjadi 5 (lima) kelompok. • Diskusi kelompok dengan materi sebagai berikut. - Kel. 1 tentang makna amandemen UUD 1945. - Kel. 2 tentang pentingnya amandemen atau perubahan UUD 1945. - Kel. 3 tentang contoh beberapa pasal UUD 1945 yang diamandemen. - Kel. 4 tentang pengaruh amandemen atau perubahan UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan demokrasi. - Kel. 5 tentang pengaruh amandemen atau perubahan UUD 1945 terhadap hak-hak asasi manusia. • Presentasi hasil diskusi kelompok.

3.

10 menit Kegiatan Penutup a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang dipelajari. b. Post test. c. Tindak lanjut dengan memberi tugas rumah (PR).

Ket.

E. Sumber Belajar • Buku PKn Kelas VIII. • Buku PKn Kelas VIII, PT Tiga Serangkai. • UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 • Kliping artikel koran tentang amandemen.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

33

F. Penilaian Penilaian dilakukan sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran. Saat diskusi diadakan pengamatan dan pada akhir proses belajar-mengajar dilakukan penilain tertulis dengan bentuk uraian. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 1. Jelaskan makna amandemen UUD 1945! 2. Jelaskan pentingnya amandemen atau perubahan UUD 1945! 3. Berikan contoh beberapa pasal UUD 1945 yang diamandemen! 4. Jelaskan pengaruh amandemen atau perubahan UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan demokrasi! 5. Jelaskan pengaruh amandemen atau perubahan UUD 1945 terhadap hak-hak asasi manusia!

Mengetahui, Kepala Sekolah

..................., ....................... Guru PKn



NIP. ...............................

NIP. .................................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (9) Nama Sekolah : SMP / MTs ………………… Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/Semester : VIII/1 Standar Kompetensi : Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional. Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Indikator : - Menjelaskan kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan perundang-undangan. - Menjelaskan fungsi peraturan perundang-undangan. - Menguraikan bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional Alokasi Waktu : 2 × 40 menit (1 × pertemuan)

34

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. menjelaskan kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan perundangundangan; 2. menjelaskan fungsi peraturan perundang-undangan; 3. menguraikan bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. B. Materi Pembelajaran • Kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan perundang-undangan. • Fungsi peraturan perundang-undangan. • Bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. C. Metode Pembelajaran Ceramah bervariasi dan tanya jawab. D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan kelas). Motivasi • Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan. • Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2. Kegiatan inti 60 menit • Penjelasan konsep secara umum tentang kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan perundang-undangan. • Menjelaskan konsep fungsi peraturan perundang-undangan. • Kajian pustaka mengenai bentuk dan tata urut­ an peraturan perundang-undangan nasional. 3. Kegiatan Penutup 10 menit • Guru menyimpulkan materi untuk pemahaman siswa. • Refleksi kegiatan yang telah dilakukan. • Post test.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

35

No.

Kegiatan Belajar • Melakukan refleksi pelaksanaan diskusi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas rumah untuk mempersiapkan materi pertemuan selanjutnya.

Waktu

Ket.

E. Sumber Belajar • Buku PKn Kelas VIII. • Buku PKn Kelas VIII, PT Tiga Serangkai. • Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. • UUD 1945. F. Penilaian Penilaian dilakukan sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran. Adapun penilaian yang digunakan adalah penilaian tertulis dengan bentuk uraian dan pilihan ganda. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 1. Kedudukan UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi semua peraturan perundang-undangan. Jelaskan maksudnya! 2. Jelaskan fungsi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bernegara! 3. Jelaskan kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan perundang-undang­ an! 4. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional menurut UU No. 10 Tahun 2004! 5. Jelaskan mengapa presiden membuat peraturan pemerintah pengganti undang undang! 6. Berikan contoh salah satu peraturan daerah! Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini yang kamu anggap paling tepat dengan memberi tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d! 1. Bentuk peraturan perundang-undangan yang urutannya satu tingkat di bawah undang-undang adalah .... a. ketetapan MPR c. peraturan presiden b. peraturan pemerintah d. keputusan presiden

Mengetahui, Kepala Sekolah

..................., ....................... Guru PKn



36

NIP. ...............................

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

NIP. .................................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (10) Nama Sekolah : SMP / MTs…………………. Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/Semester : VIII/1 Standar Kompetensi : Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional. Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundangundangan nasional. Indikator : - Mendeskripsikan proses pembuatan undang-undang. - Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan daerah. Alokasi Waktu : 4 × 40 menit (2 × pertemuan) A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan; 2. mendeskrpsikan proses pembuatan peraturan daerah. B. Materi Pembelajaran • Mendeskripsikan proses pembuatan undang-undang. • Mendeskrpsikan proses pembuatan peraturan daerah. C. Metode Pembelajaran Ceramah bervariasi dan berdiskusi. D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran. Motivasi • Penjajakan kesiapan belajar siswa . • Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2.

Waktu 10 menit

Ket.

60 menit Kegiatan Inti • Penjelasan konsep secara umum tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

37

No.

3.

Kegiatan Belajar • Siswa diajak untuk menelaah bahan atau materi yang sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar. • Membagi siswa menjadi 8 kelompok diskusi yang telah ditentukan. • Siswa melaksanakan diskusi sesuai dengan tugas yang diberikan.

Waktu

Ket.

10 menit Kegiatan Penutup • Mengumpulkan hasil diskusi. • Melakukan refleksi pelaksanaan diskusi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas rumah untuk mempersiapkan untuk presentasi pertemuan selanjutnya.

Pertemuan 2 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan kelas). Motivasi • Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan. • Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2. Kegiatan Inti 60 menit • Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, kelompok lain menanggapi. • Guru memfasilitasi pelaksanaan diskusi dan menyempurnakan jawaban dari siswa. 3. Kegiatan Penutup 10 menit • Dengan bimbingan guru siswa membuat ke­ simpulan hasil diskusi. • Melakukan refleksi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya.

38

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

E. Sumber Belajar • Buku paket PKn Kelas VIII. • Buku PKn Kelas VIII, PT Tiga Serangkai. • Artikel, berita surat kabar. F. Penilaian Penilaian dilakukan sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran. Adapun penilaian yang digunakan adalah penilaian penugasan dengan bentuk pekerjaan rumah. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 1. Jelaskan proses pembuatan undang-undang, mulai dari pengajuan RUU hingga pengesahannya! 2. Jelaskan prosses pembuatan peraturan daerah, mulai dari pengajuan rancangan peraturan daerah hingga pengesahannya!.

Mengetahui, Kepala Sekolah

..................., ....................... Guru PKn



NIP. ...............................

NIP. .................................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (11) Nama Sekolah : SMP / MTs ………………… Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/Semester : VIII/1 Standar Kompetensi : Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional. Kompetensi Dasar : Menaati peraturan perundang-undangan nasional. Indikator : - Menjelaskan kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. - Menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Alokasi Waktu : 2 × 40 menit (1 × pertemuan)

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

39

A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. menjelaskan kewajiban warga negara di dalam hukum dan peraturan perundang-undangan; 2. menunjukkan sikap ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 3. menerapkan sikap taat terhadap peraturan perundang-undangan. B. Materi Pembelajaran Menaati peraturan perundang-undangan. C. Metode Pembelajaran Ceramah bervariasi, tanya jawab, dan diskusi. D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa. Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2. Kegiatan Inti 60 menit • Siswa secara berkelompok ditugaskan menuliskan kewajiban sebagai warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. • Hasil kerja kelompok dibuat dalam bentuk laporan. 3. Kegiatan Penutup 10 menit • Mengadakan post test. • Melakukan refleksi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas persiapan presentasi pertemuan selanjutnya E. Sumber Belajar • Buku PKn Kelas VIII. • Buku PKn Kelas VIII, PT Tiga Serangkai. • Buku yang relevan, seperti UU.

40

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

F Penilaian Penilaian dilakukan sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran. a. Sebelum pembelajaran dengan memberi pertanyaan secara lisan untuk melakukan penjajagan materi atau kompetensi yang akan dipelajari. b. Selama proses pembelajaran, yaitu pelaksanaan aktivitas siswa berdiskusi. c. Sesudah proses pembelajaran dengan post test tertulis.

Mengetahui, Kepala Sekolah

..................., ....................... Guru PKn



NIP. ...............................

NIP. .................................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (12) Nama Sekolah : SMP / MTs ………………… Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/Semester : VIII/1 Standar Kompetensi : Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional. Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengidentifikasi pengertian antikorupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) antikorupsi di Indonesia. Indikator : - Mengidentifikasi kasus korupsi di daerah. - Menunjukkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. - Merumuskan pengertian korupsi. - Menyebutkan landasan hukum pemberantasan korupsi. - Menyebutkan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Alokasi Waktu : 2 × 40 menit (1 × pertemuan)

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

41

A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. menjelaskan makna korupsi; 2. menyebutkan contoh pelanggaran kasus korupsi di Indonesia; 3. menjelaskan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia; 3. menyebutkan lembaga yang berwenang menangani kasus korupsi di Indonesia. B. Materi Pembelajaran Pemberantasan Korupsi di Indonesia C. Metode Pembelajaran Ceramah bervariasi, tanya jawab, dan diskusi. D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa. Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2.

42

Waktu 10 menit

60 menit Kegiatan Inti • Siswa dibagi menjadi tiga kelompok ditugaskan menelaah pemberantasan korupsi melalui berbagai buku sumber. • Kelompok I diberi tugas untuk menjelaskan pengertian korupsi dari berbagai sumber buku/ pustaka. • Kelompok II diberi tugas untuk menjelaskan landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. • Kelompok III diberi tugas untuk menjelaskan lembaga yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia. • Hasil telaah dipresentasikan di depan kelas.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

No. Kegiatan Belajar Waktu 3. Kegiatan Penutup 10 menit • Mengadakan post test. • Melakukan refleksi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas persiapan presentasi pertemuan selanjutnya.

Ket.

E. Sumber Belajar • Buku paket PKn Kelas VIII. • Buku PKn Kelas VIII, PT. Tiga Serangkai. • UUD 1945 yang diamandemen. F Penilaian Penilaian dilakukan sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran. a. Sebelum pembelajaran dengan memberi pertanyaan secara lisan untuk melakukan penjajagan materi atau kompetensi yang akan dipelajari. b. Selama proses pembelajaran, yaitu pelaksanaan aktivitas siswa berdiskusi. c. Sesudah proses pembelajaran dengan post test tertulis.

Mengetahui, Kepala Sekolah

..................., ....................... Guru PKn



NIP. ...............................

NIP. .................................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (13) Nama Sekolah : Mata Pelajaran : Kelas/Semester : Standar Kompetensi :

SMP / MTs………………… Pendidikan Kewarganegaraan VIII/2 Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan. Kompetensi Dasar : Menjelaskan hakikat demokrasi. Indikator : - Menjelaskan pengertian demokrasi. - Menguraikan sejarah perkembangan demokrasi. - Menguraikan macam-macam demokrasi. Alokasi Waktu : 4 × 40 menit (2 × pertemuan)

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

43

A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. menjelaskan pengertian demokrasi; 2. menguraikan sejarah perkembangan demokrasi; 3. menguraikan macam-macam demokrasi. B. Materi Pembelajaran 1. Pengertian demokrasi. 2. Sejarah perkembangan demokrasi. 3. Macam-macam demokrasi. C. Metode Pembelajaran Ceramah bervariasi, tanya jawab, dan diskusi. D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit Apersepsi Kesiapan kelas, guru presensi dan menceritakan kehidupan demokrasi di masyarakat Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberi pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan. Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2. Kegiatan Inti 60 menit • Siswa diajak untuk menelaah bahan atau materi yang sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar. • Membagi siswa menjadi 8 kelompok diskusi yang telah ditentukan. • Siswa melaksanakan diskusi sesuai dengan tugas yang diberikan. 3. Kegiatan Penutup 10 menit • Mengumpulkan hasil diskusi. • Melakukan refleksi pelaksanaan diskusi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas persiapan presentasi pertemuan selanjutnya.

44

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

Pertemuan 2 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit Apersepsi Kesiapan kelas, guru melakukan presensi, kemudian mengajukan pertanyaan tentang materi pertemuan sebelumnya. Motivasi Siswa memperhatikan gambar orang yang berdiskusi yang diperlihatkan guru. Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2.

60 menit Kegiatan Inti • Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, kelompok lain menanggapi. • Guru memfasilitasi pelaksanaan diskusi dan menyempurnakan jawaban dari siswa.

3.

10 menit Kegiatan Penutup • Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan hasil diskusi. • Melakukan refleksi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya.

Ket.

E. Sumber Belajar • Buku PKn Kelas VIII. • Buku PKn Kelas VIII, PT Tiga Serangkai. • Artikel. F. Penilaian Penilaian dilakukan sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran, namun ditekankan pada saat diskusi dan presentasi. Teknik penilaian yang dilakukan adalah tes tertulis dalam bentuk instrumen uraian dan pilihan ganda. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 1. Jelaskan pengertian demokrasi! 2. Jelaskan sejarah perkembangan demokrasi! 3. Uraikan macam-macam demokrasi!

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

45

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 1. Pelaksanaan demokrasi langsung seperti di Yunani kuno dapat terlaksana karena.... a. jumlah penduduknya sedikit b. permasalahannya sederhana c. kehidupan politiknya stabil d. masyarakatnya homogen 2. Demokrasi yang diterapkan di negara-negara Barat, seperti Amerika serikat, adalah demokrasi .... a. rakyat c. totaliter b. liberal d. terpimpin 3. Di bawah ini yang merupakan penerapan demokrasi langsung adalah pemilihan…. a. kepala desa c. ketua pengadilan b. camat d. ketua DPRD 4. Dasar hukum demokrasi di di Indonesia terdapat dalam UUD 1945 Pasal…. a. 1 Ayat 1 c. Ayat 1 b. 1 Ayat 2 d. Ayat 2 Lembar Observasi untuk Kerja Diskusi Kelompok No.

Nama Siswa

Aspek yang Dinilai 1

2

3

4

5

6

Skor/Jumlah

Aspek yang dinilai sebagai berikut. 1. Kemampuan menyampaikan pendapat. 2. Kemampuan memberikan argumentasi 3. Kemampuan memberikan kritik. 4. Kemampuan mengajukan pertanyaan. 5. Kemampuan menggunakan bahasa yang baik. 6. Kelancaran berbicara.

46

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Penskoran: A. Tidak Baik B. Kurang Baik C. Cukup Baik D. Baik E. Sangat Baik

Jumlah skor: Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5

24 – 30 = Sangat Baik 18 – 23 = Baik 12 - 17 = Cukup 6 - 11 = Kurang

Penilaian Proses Diskusi No.

Nama Siswa

Kriteria Penilaian 1

2

3

4

5

Jumlah Skor

1. 2.

Keterangan: Rentang skor : 1 – 3 1. Aktivitas dalam kelompok. 2 - 15 = Sangat baik 2. Tanggung jawab individu. 9 - 11 = Baik 3. Saling keberuntungan positif. 6 - 8 = Cukup 4. Keberanian berpendapat. 3 - 5 = Kurang 5. Keberanian tampil.

Mengetahui, Kepala Sekolah

..................., ....................... Guru PKn



NIP. ...............................

NIP. .................................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (14) Nama Sekolah : SMP / MTs………………… Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/Semester : VIII/2 Standar Kompetensi : Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan. Kompetensi Dasar : Menjelaskan pentingnya kehidupan demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

47

Indikator : - Menjelaskan pentingnya kehidupan demokrasi. - Menunjukkan praktik-praktik demokrasi dalam kehidupan politik. - Memberikan contoh praktik-praktik demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Alokasi Waktu : 4 × 40 menit (2 × pertemuan) A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. menjelaskan pentingnya kehidupan demokrasi dalam bermasyarakat; 2. menjelaskan pentingnya kehidupan demokrasi dalam berbangsa; 3. menjelaskan pentingnya kehidupan demokrasi dalam dan bernegara; 4. menjelaskan akibat tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 5. memberikan contoh praktik demokrasi dalam lingkungan sekolah; 6. menjelaskan dampak positif menerapkan nilai-nilai demokrasi; 7. membandingkan kehidupan bangsa yang berdasarkan demokrasi dan otoriter. B. Materi Pembelajaran Pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Metode Pembelajaran Ceramah bervariasi dan diskusi. D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit Apersepsi Kesiapan kelas, guru melakukan presensi dan menanyakan tentang penerapan demokrasi dalam keluarga. Motivasi Penjajakan kesiapan siswa belajar dengan memberi pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan sesuai dengan indikator dan kompetensi. Informasi kompetensi yang akan dicapai.

48

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

No. Kegiatan Belajar Waktu 2. Kegiatan Inti 60 menit • Siswa diajak untuk menelaah bahan atau materi yang sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar ”Pentingnya kehidupan demokrasi dalam dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. • Siswa membagi-bagi diri dalam 8 kelompokkelompok diskusi yang telah ditentukan. • Siswa melaksanakan tugas menelaah buku. 3.

Ket.

10 menit Kegiatan Penutup • Mengumpulkan hasil telaah buku. • Melakukan refleksi kegiatan yang telah dilakukan. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas persiap­ an presentasi pertemuan selanjutnya.

Pertemuan 2 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit Apersepsi Kesiapan kelas, guru melakukan presensi dan mengajukan pertanyaan tentang materi pertemuan sebelumnya. Motivasi Siswa memperhatikan cerita guru tentang tidak diterapkannya nilai demokrasi. Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2.

Ket.

60 menit Kegiatan Inti • Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, sedangkan kelompok lain menanggapi. • Guru memfasilitasi pelaksanaan diskusi dan menyempurnakan jawaban dari siswa.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

49

No. Kegiatan Belajar Waktu 3. Kegiatan Penutup 10 menit • Dengan bimbingan guru siswa membuat ke­ simpulan hasil diskusi. • Melakukan refleksi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya.

Ket.

E. Sumber Belajar • Buku paket PKn Kelas VIII. • Buku PKn, PT Tiga Serangkai. • Artikel. F. Penilaian Penilaian dilakukan sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran, ditekankan pada saat diskusi dan presentasi. Teknik penilaian yang dilakukan adalah tes tertulis, dengan bentuk instrumen uraian. Jawablah pertanyaan di bawah ini deng jelas dan benar! 1. Jelaskan pentingnya demokrasi dalam kehidupan bersama! 2. Tunjukkan praktik-praktik demokrasi dalam kehidupan politik! 3. Tunjukkan cara-cara pemilihan presiden secara demokratis! 4. Berikan contoh praktik-praktik demokrasi dalam kehidupan ekonomi! 5. Jelaskan akibat tidak menerapkan nilia-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara! 6. Berikan contoh praktik demokrasi dalam lingkungan sekolah! 7. Jelaskan dampak positif menerapkan nilai-nilai demokrasi! 8. Bandingkan kehidupan bangsa yang berdasarkan demokrasi dan otoriter! Lembar Observasi untuk Kerja Diskusi Kelompok No.

50

Nama Siswa

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Aspek yang Dinilai 1

2

3

4

5

6

Skor/Jumlah

Aspek yang dinilai sebagai berikut. 1. Kemampuan menyampaikan pendapat. 2. Kemampuan memberikan argumentasi 3. Kemampuan memberikan kritik. 4. Kemampuan mengajukan pertanyaan. 5. Kemampuan menggunakan bahasa yang baik. 6. Kelancaran berbicara. Penskoran: A. Tidak Baik B. Kurang Baik C. Cukup Baik D. Baik E. Sangat Baik

Jumlah skor: Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5

24 – 30 = Sangat Baik 18 – 23 = Baik 12 - 17 = Cukup 6 - 11 = Kurang

Penilaian Proses Diskusi No.

Nama Siswa

Kriteria Penilaian 1

2

3

4

5

Jumlah Skor

1. 2.

Keterangan: Rentang skor : 1 – 3 1. Aktivitas dalam kelompok. 2 - 15 = Sangat baik 2. Tanggung jawab individu. 9 - 11 = Baik 3. Saling keberuntungan positif. 6 - 8 = Cukup 4. Keberanian berpendapat. 3 - 5 = Kurang 5. Keberanian tampil.



Mengetahui, Kepala Sekolah

..................., ....................... Guru PKn



NIP. ...............................

NIP. .................................

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

51

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (15) Nama Sekolah : SMP/MTs………………… Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/Semester : VIII/2 Standar Kompetensi : Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan. Kompetensi Dasar : Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan. Indikator : - Menunjukkan kebaikan budaya demokrasi. - Menampilkan sikap demokratis dalam kehidupan masyarakat. Alokasi Waktu : 8 × 40 menit (4 × pertemuan) A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. menjelaskan pengertian budaya demokrasi; 2. menjelaskan dasar hukum demokrasi di Indonesia; 3. menyebutkan asas suatu negara demokrasi; 4. menyebutkan ciri-ciri negara demokrasi; 5. menyebutkan demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia; 6. memberikan contoh budaya demokrasi dalam berbagai kehidupan. B. Metode Pembelajaran Ceramah bervariasi, dan diskusi. C. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit Apersepsi Kesiapan kelas, guru melakukan presensi dan menanyakan materi pertemuan sebelumnya. Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberi pertanyaan berkaitan dengan budaya demokrasi. Informasi kompetensi yang akan dicapai

52

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

No. Kegiatan Belajar Waktu 2. Kegiatan Inti 60 menit • Guru menjelaskan perlunya sikap demokratis dalam berbagai kehidupan. • Siswa diajak untuk berdiskusi tentang perlunya nilai-nilai demokrasi dalam dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. • Siswa dibagi menjadi 8 kelompok diskusi yang membahas tentang - implementasi nilai demokrasi dalam masyarakat ( kelompok 1, 2, 3); - implementasi nilai demokrasi dalam bernegara (kelomok 4, 5, 6); - implementasi nilai demokrasi dalam sekolah (7, 8). • Siswa melaksanakan diskusi. 3.

Ket.

10 menit Kegiatan Penutup • Mengumpulkan hasil diskusi • Melakukan refleksi kegiatan yang telah dilakukan. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas persiap­ an presentasi pertemuan selanjutnya.

Pertemuan 2 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit Apersepsi Kesiapan kelas, guru melakukan presensi dan mengajukan pertanyaan tentang materi pertemuan sebelumnya. Motivasi Siswa menyayikan lagu Padamu Negeri. Informasi kompetensi yang akan dicapai.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

53

No. Kegiatan Belajar Waktu 2. Kegiatan Inti 60 menit • Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, sedangkan kelompok lain menanggapi. • Guru memfasilitasi pelaksanaan diskusi dan menyempurnakan jawaban dari siswa. 3.

Ket.

10 menit Kegiatan Penutup • Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan hasil diskusi. • Melakukan refleksi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya.

Pertemuan 3 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit Apersepsi Kesiapan kelas, guru melakukan presensi dan mengajukan pertanyaan tentang materi pertemuan sebelumnya. Motivasi Siswa menceritakan pengalamannya tentang demokrasi. Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2. Kegiatan Inti 60 menit • Siswa melanjutkan presentasi hasil diskusi pertemuan sebelumnya, kelompok lain menanggapi. • Guru memfasilitasi diskusi dan menyempurnakan jawaban siswa. 3. Kegiatan Penutup 10 menit • Siswa dengan bimbingan guru membuat ke­ simpulan hasil diskusi. • Melakukan refleksi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas untuk mempersiapkan persentasi untuk pertemuan selanjutnya.

54

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

Pertemuan 4 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit Apersepsi Kesiapan kelas, guru melakukan presensi dan mengajukan pertanyaan tentang materi pertemuan sebelumnya. Motivasi Menyayikan lagu Maju Tak Gentar. Informasi kompetensi yang akan dicapai. 2.

60 menit Kegiatan Inti • Siswa melanjutkan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, sedangkan kelompok lain menanggapi. • Guru memfasilitasi pelaksanaan diskusi dan menyempurnakan jawaban dari siswa.

3.

10 menit Kegiatan Penutup • Dengan bimbingan guru siswa membuat ke­ simpulan hasil diskusi. • Melakukan refleksi. • Tindak lanjut dengan memberikan tugas mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya.

Ket.

E. Sumber Belajar • Buku PKn Kelas VIII. • Buku PKn Kelas VIII, PT Tiga Serangkai. • Artikel. F. Penilaian Penilaian dilakukan sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran, ditekankan pada saat diskusi dan presentasi. Teknik penilaian yang dilakukan adalah tes tertulis, bentuk instrumen uraian. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 1. Tunjukkan kebaikan budaya demokrasi dibanding budaya otoriter! 2. Jika suatu ketika kalian diminta memimpin pertemuan remaja, apa yang akan kalian lakukan terhadap berbagai usul dan berbagai perbedaan pendapat? 3. Jelaskan pengertian budaya demokrasi!

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

55

4. 5. 6. 7. 8.

Jelaskan dasar hukum demokrasi di Indonesia! Sebutkan asas suatu negara demokrasi! Sebutkan ciri-ciri negara demokrasi! Sebutkan demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia! Berikan contoh budaya demokrasi dalam berbagai kehidupan!

Lembar Observasi untuk Kerja Diskusi Kelompok No.

Aspek yang Dinilai

Nama Siswa

1

2

3

4

5

6

Skor/Jumlah

Aspek yang dinilai sebagai berikut. 1. Kemampuan menyampaikan pendapat. 2. Kemampuan memberikan argumentasi 3. Kemampuan memberikan kritik. 4. Kemampuan mengajukan pertanyaan. 5. Kemampuan menggunakan bahasa yang baik. 6. Kelancaran berbicara. Penskoran: A. Tidak Baik B. Kurang Baik C. Cukup Baik D. Baik E. Sangat Baik

Jumlah skor: Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5

24 – 30 = Sangat Baik 18 – 23 = Baik 12 - 17 = Cukup 6 - 11 = Kurang

Penilaian Proses Diskusi No.

Nama Siswa

1. 2.

56

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Kriteria Penilaian 1

2

3

4

5

Jumlah Skor

Keterangan: 1. Aktivitas dalam kelompok. 2. Tanggung jawab individu. 3. Saling keberuntungan positif. 4. Keberanian berpendapat. 5. Keberanian tampil.

Mengetahui, Kepala Sekolah

Rentang skor : 1 – 3 2 - 15 = Sangat baik 9 - 11 = Baik 6 - 8 = Cukup 3 - 5 = Kurang

..................., ....................... Guru PKn



NIP. ...............................

NIP. .................................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (16) Nama Sekolah : Mata Pelajaran : Kelas/Semester : Standar Kompetensi :

SMP / MTs ……………… Pendidikan Kewarganegaraan VIII/2 Memahami kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kompetensi Dasar : Menjelaskan makna kedaulatan rakyat. Indikator : - Merumuskan pengertian kedaulatan rakyat. - Mendeskripsikan lembaga-lembaga pelaksana keda­u­ latan rakyat. Alokasi Waktu : 8 × 40 menit (4 × pertemuan) A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. menyebutkan pengertian kedaulatan; 2. membedakan makna kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar; 3. mengemukakan jenis teori kedaulatan; 4. menjelaskan makna kedaulatan rakyat; 5. menyebutkan lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat; 6. mengemukakan tugas dan kewajiban MPR sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen; 7. mengemukakan tugas dan kewajiban DPR;

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

57

8. menyebutkan hak-hak DPR; 9. menjelaskan peranan DPR dalam sistem pemerintahan yang berasas kedaulatan rakyat; 10. mengemukakan tugas dan kewajiban DPD; 11. menjelaskan tugas dan kewajiban DPRD Provinsi; 12. menjelaskan tugas dan kewajiban DRPD Kabupaten/Kota; 13. mengemukakan tugas dan kewajiban BPD. B. Materi Pembelajaran • Pengertian kedaulatan. • Makna kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. • Jenis teori kedaulatan. • Makna kedaulatan rakyat. • Lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. • Tugas dan kewajiban MPR sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen. • Mengemukakan tugas dan kewajiban DPR. • Hak-hak DPR. • Peranan DPR dalam system pemerintahan yang berasas kedaulatan rakyat. • Tugas dan kewajiban DPD. • Tugas dan kewajiban DPRD Provinsi. • Tugas dan kewajiban DRPD Kabupaten/Kota. • Mengemukakan tugas dan kewajiban BPD. C. Metode Pembelajaran • Telaah buku. • Tanya jawab. • Diskusi. D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit • Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. • Siswa membagi-bagi diri dalam kelompokkelompok diskusi yang telah ditentukan. • Siswa menyiapkan bahan yang akan didiskusikan.

58

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

No. Kegiatan Belajar Waktu 2. Kegiatan Inti 60 menit • Siswa mencermati materi dalam buku yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat. • Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya de­ngan kelompok-kelompok yang telah dibentuk. • Siswa menyiapkan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain menyimak dan menyanggah. • Siswa memperhatikan klarifikasi yang diberikan guru. 3. 10 menit Kegiatan Penutup • Siswa dibimbing guru membuat rangkuman yang telah mendapat klarifikasi. • Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan materi kedaulatan rakyat.

Ket.

Pertemuan 2 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit • Siswa menyimak penjelasan guru mengenai indikator yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran. • Siswa membagi diri dalam kelompok-kelompok diskusi. • Siswa menyiapkan materi /bahan diskusi 2.

Ket.

60 menit Kegiatan Inti • Siswa melakukan kegiatan diskusi tentang lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. - Kelompok I tentang tugas dan kewajiban MPR sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen. - Kelompok II tugas dan kewajiban dan hakhak DPR.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

59

No.

3.

Kegiatan Belajar - Kelompok III tentang tugas dan kewajiban DPD serta peranan DPR dalam sistem pemerintahan yang berasas kedaulatan rakyat. - Kelompok IV tentang tugas dan kewajiban DPRD Provinsi. - Kelompok V tentang tugas dan kewajiban DRPD Kabupaten/Kota. - Kelompok VI tugas dan kewajiban BPD. • Siswa menginventarisir tugas dan kewajiban lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rak­ yat. • Siswa membuat rangkuman hasil diskusi kelompoknya.

Waktu

Ket.

10 menit Kegiatan Penutup • Siswa menjawab beberapa pertanyaan sekitar lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. • Siswa mendapat tugas mandiri sebagai bahan pendalaman materi.

Pertemuan 3 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit • Siswa menyimak penjelasan guru mengenai indikator yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran. • Siswa membagi diri dalam kelompok-kelompok diskusi. • Siswa menyiapkan materi /bahan diskusi. 2.

60

60 menit Kegiatan Inti • Siswa mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi pada pertemuan ini.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

No.

3.

Kegiatan Belajar - Kelompok I tentang tugas dan kewajiban MPR sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen. - Kelompok II tugas dan kewajiban dan hakhak DPR. - Kelompok III tentang tugas dan kewajiban DPD serta peranan DPR dalam sistem pemerintahan yang berasas kedaulatan rakyat. • Siswa menyimak klarifikasi dari guru tentang hasil diskusi. • Siswa mermbuat simpulan hasil diskusi yang telah mendapat klarifikasi.

Waktu

Ket.

Kegiatan Penutup • Siswa menjawab beberapa pertanyaan sekitar 10 menit tugas dan kewajiban MPR, DPR dan DPD. • Siswa mendapat tugas mendiri sebagai bahan pendalaman materi.

Pertemuan 4 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit • Siswa menyimak penjelasan guru mengenai indikator yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran. • Siswa membagi diri dalam kelompok-kelompok diskusi. • Siswa menyiapkan materi /bahan diskusi. 2.

Ket.

60 menit Kegiatan Inti • Siswa mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi pada pertemuan ini. - Kelompok IV tentang tugas dan kewajiban DPRD Provinsi.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

61

No.

3.

Kegiatan Belajar - Kelompok V tentang tugas dan kewajiban DRPD Kabupaten/Kota. - Kelompok VI tugas dan kewajiban BPD. • Siswa menyimak klarifikasi dari guru tentang hasil diskusi. • Siswa mermbuat simpulan hasil diskusi yang telah mendapat klarifikasi.

Waktu

Ket.

10 menit Kegiatan Penutup • Siswa menjawab beberapa pertanyaan sekitar tugas dan kewajiban MPR, DPR dan DPD. • Siswa mendapat tugas mendiri sebagai bahan pendalaman materi.

E. Sumber Belajar • Buku PKn Kelas VIII. • Buku PKn Kelas VIII, PT Tiga Serangkai. • Kliping/ guntingan koran. • Gambar-gambar tokoh pemerintahan. • Perpustakaan. F. Penilaian Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dan setelah akhir pertemuan ke empat. Teknik penilaian : tes tertulis. Bentuk : tes uraian. Soal : 1. Sebutkan pengertian kedaulatan! 2. Bedakan makna kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar! 3. Kemukakan 5 (lima) jenis teori kedaulatan! 4. Jelaskan makna kedaulatan rakyat! 5. Sebutkan lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat! 6. Kemukakan tugas dan kewajiban MPR sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen! 7. Kemukakan tugas dan kewajiban DPR! 8. Sebutkan hak-hak DPR! 9. Jelaskan peranan DPR dalam sistem pemerintahan yang berasas kedaulatan rakyat!

62

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

10. Kemukakan tugas dan kewajiban DPD! 11. Jelaskan tugas dan kewajiban DPRD Provinsi! 12. Jelaskan tugas dan kewajiban DRPD Kabupaten/Kota! 13. Kemukakan tugas dan kewajiban BPD! Format Penilaian Diskusi Kelompok No.



Nama

Sikap

Keaktifan

Mengetahui, Kepala Sekolah

Wawasan

Kemampuan Mengemukakan Pendapat

Kerja Sama

Total Skor

Presentasi

..................., ....................... Guru PKn



NIP. ...............................

NIP. .................................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (17) Nama Sekolah : Mata Pelajaran : Kelas/Semester : Standar Kompetensi :

SMP / MTs………………………. Pendidikan Kewarganegaraan VIII/2 Memahami kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia. Indikator : - Membandingkan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer. - Menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia. Alokasi Waktu : 8 × 40 menit (4 × pertemuan)

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

63

A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. menjelaskan pengertian sistem pemerintahan presidensial; 2. menjelaskan pengertian sistem pemerintahan parlementer; 3. membandingkan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer; 4. menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia; 5. menunjukkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem presidensial. B. Materi Pembelajaran • Pengertian sistem pemerintahan presidensial. • Pengertian sistem pemerintahan parlementer. • Perbedan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer. • Sistem pemerintahan Indonesia. C. Metode Pembelajaran • Telaah buku. • Tanya jawab. • Diskusi. D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit • Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses pembelajaran • Siswa membagi-bagi diri dalam kelompokkelompok diskusi yang telah ditentukan. • Siswa menyiapkan bahan yang akan didiskusikan. 2.

64

60 menit Kegiatan Inti • Siswa mencermati materi dalam buku yang berkaitan dengan sistem pemerintahan pre­ sidensial dengan parlementer. • Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dengan kelompok- kelompok yang telah dibentuk.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

No.

3.

Kegiatan Belajar • Siswa menyiapkan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain menyimak dan menyanggah. • Siswa memperhatikan klarifikasi yang diberikan guru.

Waktu

Ket.

10 menit Kegiatan Penutup • Siswa dibimbing guru membuat rangkuman yang telah mendapat klarifikasi. • Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan materi kedaulatan rakyat.

Pertemuan 2 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit • Siswa menyimak penjelasan guru mengenai indikator yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran. • Siswa membagi diri dalam kelompok-kelompok diskusi. • Siswa menyiapkan materi /bahan diskusi. 2.

60 menit Kegiatan Inti • Siswa melakukan kegiatan diskusi tentang sistem pemerintahan presidensial dengan parlemen. • Siswa membuat rangkuman hasil diskusi kelompoknya.

3.

10 menit Kegiatan Penutup • Siswa menjawab beberapa pertanyaan sekitar sistem pemerintahan presidensial dengan parlemen. • Siswa mendapat tugas mandiri sebagai bahan pendalaman materi.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

65

Pertemuan 3 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit • Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. • Siswa membagi-bagi diri dalam kelompokkelompok diskusi yang telah ditentukan. • Siswa menyiapkan bahan yang akan didiskusikan. 2. Kegiatan inti 60 menit • Siswa mencermati materi dalam buku yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia. • Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dengan kelompok-kelompok yang telah dibentuk. • Siswa menyiapkan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain menyimak dan menyanggah. • Siswa memperhatikan klarifikasi yang diberikan guru. 3. Kegiatan Penutup 10 menit • Siswa dibimbing guru membuat rangkuman yang telah mendapat klarifikasi. • Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan materi sistem pemerintahan Indonesia.

Ket.

Pertemuan 4 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit • Siswa menyimak penjelasan guru mengenai indikator yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran. • Siswa membagi diri dalam kelompok-kelompok diskusi. • Siswa menyiapkan materi /bahan diskusi.

66

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

No. Kegiatan Belajar Waktu 2. Kegiatan Inti 60 menit • Siswa melakukan kegiatan diskusi tentang sistem pemerintahan Indonesia. • Siswa membuat rangkuman hasil diskusi kelompoknya. 3.

Ket.

10 menit Kegiatan Penutup • Siswa menjawab beberapa pertanyaan sekitar sistem pemerintahan Indonesia. • Siswa mendapat tugas mendiri sebagai bahan pendalaman materi.

E. Sumber Belajar • • • • •

Buku PKn Kelas VIII. Buku PKn Kelas VIII, PT Tiga Serangkai. Kliping/guntingan koran. Gambar-gambar tokoh pemerintahan . Perpustakaan.

F. Penilaian Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dan setelah akhir pertemuan ke empat. Teknik penilaian : tes tertulis. Bentuk : tes uraian. Soal: 1. Jelaskan pengertian system pemerintahan presidensial! 2. Jelaskan pengertian system pemerintahan parlementer! 3. Bandingkan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer! 4. Jelaskan sistem pemerintahan Indonesia! 5. Tunjukkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem presidensial!

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

67

Format Penilaian Diskusi Kelompok No.



Nama

Sikap

Keaktifan

Wawasan

Mengetahui, Kepala Sekolah

Kemampuan Mengemukakan Pendapat

Kerja Sama

Total Skor

Presentasi

..................., ....................... Guru PKn



NIP. ...............................

NIP. .................................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (18) Nama Sekolah : Mata Pelajaran : Kelas/Semester : Standar Kompetensi :

SMP / MTs……………………….. Pendidikan Kewarganegaraan VIII/2 Memahami kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kompetensi Dasar : Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia. Indikator : - Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rak­ yat. - Menunjukkan sikap positif terhadap pemerintahan Indonesia. Alokasi Waktu : 4 × 40 menit (2 × pertemuan) A. Tujuan Pembelajaran Setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat; 2. menunjukkan sikap positif terhadap pemerintahan Indonesia.

68

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

B. Materi Pembelajaran • Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat. • Sikap positif terhadap pemerintahan Indonesia. C. Metode Pembelajaran • Analisis kasus. • Diskusi. D. Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit • Siswa menyimak penjelasan guru tentang indikator yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. • Siswa membagi-bagi diri dalam kelompokkelompok diskusi yang telah ditentukan. 2.

60 menit Kegiatan Inti • Siswa diberikan tugas untuk mendiskusikan - kasus tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan pemerintahan Indonesia; - memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat dan sistem peme­ rintah Indonesia; - nengiventarisir contoh sikap positif terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia. • Siswa mendiskusikan kasus tersebut.

3.

10 menit Kegiatan Penutup • Siswa menyiapkan hasil diskusi kelompoknya untuk . • Siswa merefleksi kegiatan belajar yang telah dilakukannya.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Ket.

69

Pertemuan 2 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit • Siswa menyimak penjelasan guru mengenai indikator yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran. • Siswa berkumpulan dalam kelompok-kelompok diskusi. • Siswa menyiapkan materi /bahan diskusi. 2. Kegiatan Inti 60 menit • Siswa mempresentasikan hasil diskusi yang berupa tanggapan mereka terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia. • Siswa dalam kelompok lainnya membrikan tanggapan atau sanggahan. 3. Kegiatan Penutup 10 menit • Siswa dibantu guru menyimpulkan hasil diskusi. • Siswa mendapat tugas mendiri sebagai bahan pendalaman materi.

Ket.

E. Sumber Belajar • Buku PKn Kelas VIII. • Buku PKn Kelas VIII, PT Tiga Serangkai. • Artikel. F. Penilaian Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dan setelah akhir pertemuan ke empat. Teknik penilaian : tertulis. Bentuk : uraian. Soal : 1. Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat. 2. Menunjukkan sikap positif terhadap pemerintahan Indonesia. 3. Setujukah kalian jika DPR diangkat tanpa melalui pemilu, dengan alasan penghematan keuangan negara! Berikan alasan kalian! 4. Setujukah kalian jika dikatakan bahwa setelah bergulirnya reformasi, warga negara tidak wajib mematuhi kebijakan pemerintah. Berikan alasan ka­lian 70

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

Format Penilaian Diskusi Kelompok No.



Nama

Sikap

Keaktifan

Mengetahui, Kepala Sekolah

Wawasan

Kemampuan Mengemukakan Pendapat

Kerja Sama

Total Skor

Presentasi

..................., ....................... Guru PKn



NIP. ...............................

NIP. .................................

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

71

Kunci Soal Buku Belajar Memahami Kewarganegaraan SMP 2 BAB I IDEOLOGI DAN NILAI-NILAI PANCASILA EVALUASI A. Pilihan Ganda 1. A 2. B 3. C 4. C 5. C 6. A 7. D 8. B 9. C 10. D 11. A 12. B 13. A 14. C 15. C 16. D 17. D 18. B 19. A 20. D

21. C 22. D 23. B 24. C 25. D 26. A 27. D 28. B 29. C 30. A 31. D 32. C 33. A 34. C 35. C 36. B 37. B 38. B 39. A 40. B

B. Uraian 1. Tiga unsur dalam ideologi menurut Alfian adalah dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibelitas. 2. Arti pentingnya ideologi bagi suatu negara adalah sebagai berikut.

72

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

a. Negara mampu membang­ kitkan kesadaran akan ke­ merdekaan, memberikan orientasi mengenai dunia beserta isinya, serta mem­ berikan motivasi perjuang­ an untuk mencapai citacita. b. Bangsa dan negara dapat berdiri kokoh dan tidak mu­ dah terombang-ambingkan pengaruh ideologi lain. c. Ideologi memberikan arah dan tujuan yang jelas me­ nuju kehidupan yang dicitacitakan. d. Ideologi mempersatukan orang dari berbagai golong­ an, suku, ras, agama. e. Ideologi mampu mengatasi konflik atau ketegangan so­ sial. 3. Kelebihan ideologi Pancasila dibanding ideologi lainnya adalah a. pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. menghargai dan menjun­ jung tinggi nilai kemanu­ siaan; c. mengedepankan persatuan bangsa Indonesia; d. menganut paham demokrasi yang mengutamakan mus­ yawarah untuk mufakat.

4. Karena ideologi Pancasila memiliki karakteristik yang tidak dimiliki ideologi lain dengan kelebihan-kelebihan dibandingkan ideologi lain. 5. Upaya untuk mempertahankan ideologi Pancasila dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). 6. Karena setiap ideologi menggambarkan ciri tersendiri yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. 7. Fungsi dan kedudukan ideologi Pancasila adalah a. dasar negara, b. pandangan hidup bangsa, c. jiwa bangsa, d. tujuan bangsa Indonesia, e. perjanjian luhur bangsa, f. sumber dari segala sumber hukum. 8. Manusia Pancasilais adalah manusia yang memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya secara baik dan benar. 9. Sejak awal bangsa Indonesia memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pe­ ngakuan akan harkat dan martabat manusia. 10. Karena menganggap bahwa nilai-nilai Pancasila hanya sebagai nilai yang bersifat normatif (dicita-citakan) saja yang sulit untuk diwujudkan.

BAB II KONSTITUSI NEGARA EVALUASI A. Pilhan Ganda 1. B 2. C 3. C 4. A 5. A 6. D 7. A 8. A 9. B 10. C 11. B 12. C 13. D 14. A 15. B 16. A 17. B 18. C 19. B 20. B

21. B 22. D 23. A 24. C 25. D 26. A 27. D 28. C 29. C 30. C 31. C 32. C 33. B 34. D 35. A 36. A 37. B 38. D 39. C 40. B

B. Uraian 1. Tujuan diadakan perubahan UUD 1945 adalah a. menyempurnakan tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memberi jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan memperluas partisipasi rakyat sesuai dengan perkembangan paham demokrasi;

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

73

c. memberi jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan per­k embangan hak asasi manusia; d. penyelenggaraan negara lebih demokratis dan mo­ dern. 2. UUD 1945 dilakukan amandemen karena a. UUD 1945 memberi kekuasaan yang sangat besar kepada presiden; b. UUD 1945 terdapat pasalpasal yang terlalu luwes dan multitafsir; c. UUD 1945 membentuk struk­t ur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR; d. UUD 1945 belum cukup me­ muat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM dan otonomi daerah. 3. Kosntitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. a. UUD 1945 (pertama). b. Konstitusi RIS 1949. c. UUD Sementara 1950. d. UUD 1945 Dekret Presiden. 4. Rancangan hukum dasar disiapkan oleh BPUPKI (Panitia Sembilan) yang disebut Piagam

74

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

5.

6.

7.

8.

9.

Jakarta. Rancangan ini diterima oleh BPUPKI pada sidang ke-2. Rancangan ini ditetapkan oleh PPKI pada sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 setelah me­ ngalami beberapa perubahan. Perubahan UUD 1945 merupakan produk hukum MPR yang harus diterima dan dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Klasifikasi konstitusi sebagai berikut. a. Tertulis dan tidak tertulis. b. Fleksibel dan rigid. c. Derajat tinggi dan rendah. d. Negara serikat dan ke­ satuan. Karena ada sementara kelompok orang/golongan yang menganggap masih terdapat pasal-pasal yang belum sesuai sehingga perlu diagendakan perubahan. Sudah. Hal ini tampak adanya semangat para penyelenggara negara dalam kehidupan berne­ gara, demokrasi makin berkembang, kebebasan pers makin berkembang, partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan umum makin terbuka. Penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru sebagai berikut. a. Praktik KKN yang merugikan negara. b. Politik uang (money politic). c. Pelanggaran HAM. d. Adanya pemusatan kekuasaan.

10. Partisipasi rakyat semakin terbuka luas, kehidupan demokrasi makin terbuka. BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN EVALUASI A. Pilihan Ganda 1. A 19. A 2. B 20. C 3. A 21. D 4. B 22. C 5. C 23. D 6. C 24. A 7. A 25. C 8. A 26. D 9. C 27. B 10. D 28. C 11. A 29. B 12. D 30. C 13. B 31. C/D 14. B 32. D 15. A 33. C 16. C 34. B 17. B 35. A 18. C

36. D 37. A 38. D 39. B 40. D

B. Uraian 1. Rancangan hukum dasar disiapkan oleh BPUPKI (Panitia Sembilan) yang yang hasilnya di­s ebut Piagam Jakarta. Rancangan ini diterima oleh BPUPKI pada sidang ke-2 dan oleh PPKI pada sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai UUD setelah mengalami beberapa perubahan.

2. Landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. a. Landasan filosofis, yaitu peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan dasar ideologi negara. b. Landasan sosiologis, yaitu peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenya­ taan yang tumbuh dalam masyarakat. c. Landasan yuridis adalah mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. 3. Materi PP disiapkan oleh sebuah panitia khusus. PP dibuat untuk melaksanakan UU. 4. RUU dapat berasal dari DPR, presiden, dan DPD yang diajukan kepada DPR. Pembahasan RUU yang diajukan dilakukan dalam dua tingkat. Setelah selesai dan disetujui DPR, ditandatangani presiden untuk disahkan menjadi UU. 5. a. Menjauhi pelanggaran hukum. b. Mengingatkan agar tidak melanggar hukum. c. Melaporkan kepada yang berwenang bila terjadi pelanggaran. 6. Karena putusan MPR bukan sebagai produk legislatif sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

75

7. Beda antara Tap. MPR No. III/ MPR /2000 dengan UU No. 10 Tahun 2004 adalah dalam Tap. MPR No III/MPR/2004 masih mencatumkan Tap. MPR, UU lebih tinggi dari pada perpu dan keppres ; sedangkan dalam UU No. 10 Tahun 2004 tidak lagi mencantumkan Tap. MPR, UU sejajar dengan perpu, dan keppres diganti dengan perpres. 8. Peran serta rakyat, antara lain dengan mengusulkan/ memberikan masukan kepada peme­ rintah sejak awal dalam proses pembahasan ataupun ikut me­ ngawasi pelaksanaan UU. 9. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dalam penyelenggaraan peme­ rintahan di negara Indonesia. 10. Beda UUD sebelum dan sesudah amandemen, antara lain sebagai berikut. Sebelum Amandemen

Sesudah Amandemen

Sistematika

16 Bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralih­ an, 2 ayat Atur­ an Tambahan, penjelasan.

21 Bab, 73 pasal, 70 ayat, 3 pasal Aturan Peralih­ an, 2 ayat Aturan Tambahan, dan tanpa penjelas­ an.

Lembaga Negara

MPR, presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA.

MPR, DPR, presiden, DPD, BPK, MA, MK. KY, dan KPU.

No.

76

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

EVALUASI SEMESTER I A. Pilihan Ganda 1. C 26. A 2. C 27. B 3. D 28. A 4. C 29. A 5. A 30. D 6. B 31. A 7. D 32. D 8. A 33. D 9. D 34. C 10. B 35. D 11. A 36. D 12. D 37. A 13. C 38. A 14. D 39. B 15. C 40. A 16. A 41. C 17. B 42. B 18. C 43. B 19. D 44. A 20. B 45. B 21. D 46. A 22. C 47. B 23. B 48. B 24. A 49. C 25. C 50. B

51. A 52. C 53. C 54. B 55. A 56. D 57. D 58. B 59. D 60. B

B. Uraian 1. Unsur-unsur yang terdapat da­ lam ideologi adalah a. adanya penafsiran/pemahaman terhadap kenyataan; b. memuat seperangkat nilainilai atau preskrepsi mo­ ral; c. merukan pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya.

2. Kedudukan dan fungsi Ideologi Pancasila, sebagai a. dasar negara; b. pandangan hidup bangsa Indonesia; c. jiwa bangsa Indonesia; d. tujuan bangsa Indonesia; e. sumber dari segala sumber hukum. 3. Nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi menurut Karl Loewenstein adalah sebagai berikut. a. Nilai normatif, artinya konstitusi itu berlaku tidak hanya dalam arti hukum (legal) melainkan kenyataan. b. Nilai semantik, artinya secara hukum berlaku tetapi hanya sekadar untuk memberi bentuk atau melaksanakan kekuasaan politik. c. Nilai nominal, konstitusi yang memberi nilai nominal mengandung pengertian bahwa menurut hukum masih berlaku, tetapi dalam pelaksanaannya atau kenya­ taannya tidak sempurna karena ada pasal-pasal yang tidak dilaksanakan. 4. Tujuan amandemen UUD 1945, antara lain untuk menyempurnakan a. tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945; b. jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta mem­ perluas partisipasi rakyat;

5.



6.

7.

8.

c. jaminan dan perlindungan hak asasi manusia; d. jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahtera­ an; Proses pembahasan RUU di DPR sebagai berikut. Pembahasan RUU dilakukan melalui dua tingkat. Tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat badan legislasi, rapat paripurna berupa 1) pandangan dan pendapat, 2) tanggapan dari presiden/ pemerintah atau DPR; 3) pembahasan RUU oleh DPR dan presiden. Tingkat II untuk pengambilan keputusan, antara lain laporan hasil pembicaraan, pendapat akhir fraksi dan pendapat akhir yang disampaikan presiden. Perda diperlukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan yang lebih tinggi/peraturan di tingkat pusat. Isi peraturan antara daerah satu dengan lainnya tidak sama. Hubungan Pancasila dan konstitusi negara, yaitu bahwa konstitusi/UUD 1945 memuat dasar negara meskipun secara eksplisit tidak ditemukan katakata Pancasila di dalamnya. Instruksi presiden adalah peratur­ an yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah yang berupa instruksi kepada bawahan.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

77

9. Pelaksanaan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 masih banyak diketemukan adanya penyimpangan-penyimpang­ an, baik oleh lembaga negara sebagai suprastruktur politik maupun oleh kekuatan politik masyarakat (infrastruktur). Di era reformasi perlu ditata kembali sistem ketatanegaraan RI sehingga terwujud sistem yang sesuai dengan kedaulatan rakyat. 10. Bila ada peraturan daerah tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi maka yang dipergunakan adalah peraturan yang lebih tinggi. Jika dipaksakan akibatnya kepastian hukum tidak ada karena akan menimbulkan kerancuan. BAB IV MASYARAKAT DEMOKRATIS EVALUASI A. Pilihan Ganda 1. D 2. A 3. D 4. B 5. D 6. C 7. B 8. B 9. C 10. D 11. D 12. D

78

13. C 14. D 15. D 16. C 17. D 18. D 19. C 20. D 21. A 22. C 23. B 24. A

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

25. D 26. B 27. D 28. C 29. C 30. A 31. C 32. B

33. D 34. A 35. B 36. B 37. A 38. A 39. D 40. A

B. Uraian 1. Ciri khas demokrasi Pancasila, antara lain a. mengutamakan musyawarah mufakat; b. mengutamakan kepentingan bersama; c. dliputi semangat kekeluargaan; d. selalu dilandasi akal sehat dan hati nurani luhur. 2. Demokrasi langsung sulit dilaksanakan pada saat ini karena a. jumlah penduduk yang sangat besar; b. wilayah negara yang sangat luas; c. masalah yang sangat kompleks. 3. Rakyat dapat menyampaikan aspirasinya melalui lembagalembaga formal, seperti DPR, DPD, DPD, BPD dan lembaga nonformal termasuk LSM, media massa baik cetak maupun elektronik. 4. Akibat praktik KKN bagi Indonesia, antara lain a. merugikan keuangan negara;

b. menghambat pembangunan nasional; c. menurunkan martabat bangsa Indonesia; d. munculnya kesenjangan sosial. 5. Tujuan negara RI : a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. memajukan kesejahteraan umum; c. mencerdaskan kehidupan bangsa; d. ikut melaksanakan ketertib­ an dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial 6. Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain a. mengutamakan musyawarah mufakat; b. mengutamakan kepentingan bersama; c. diliputi semangat kekeluargaan; d. selalu dilandasi akal sehat dan hati nurani luhur. 7. Akibat pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia, antara lain a. menguatnya kepentingankepentingan individu; b. sering terjadi pergantian kabinet sebagai konsekuensi pelaksanaan sistem kabinet parlementer; c. terganggunya stabilitas nasional.

8. Demokrasi Pancasila telah dilaksanakan namun masih banyak yang harus diperbaiki. Masih banyak praktik-praktik penyelenggaraan negara yang belum pas, bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 9. Sikap anarkis akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dan merugikan banyak pihak yang tidak mengetahui permasalah­ annya, misalnya kerusakankerusakan, luka-luka, rasa permusuhan, kerugian harta-benda bahkan nyawa. 10. Sejak reformasi, demokrasi te­ lah mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat ber­a rti terutama peran serta masyarakat dalam kehiduapn bernegara. BAB V KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA EVALUASI A. Pilihan Ganda 1. C 2. B 3. B 4. D 5. B 6. B 7. B 8. D 9. A 10. B 11. A

12. B 13. D 14. B 15. A 16. A 17. B 18. A 19. C 20. A 21. C 22. B

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

79

23. C 24. C 25. B 26. B 27. D 28. D 29. C 30. B 31. D 32. B 33. D 34. A 35. D 36. D 37. B 38. A 39. B

40. D 41. C 42. B 43. A 44. B 45. C 46. A 47. A 48. B 49. 50. D 51. D 52. D 53. 54. D 55. D

B. Uraian 1. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara. 2. Indonesia memilih kedaulatan rakyat karena lebih tepat dan cocok bagi negara kita dan menunjukkan bahwa negara adalah milik rakyat sehingga wajar apabila rakyat menjadi subjek kekuasaan. 3. Belum, meskipun pada era reformasi telah mengalami banyak kemajuan. 4. UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial yang mengandung makna bahwa di Indonesia, menteri dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Hal ini tidak bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat.

80

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

5. Sistem politik yang berlaku di Indonesia sangat mendukung dan memberikan iklim bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat. 6. Kedaulatan rakyat mengan­dung makna bahwa dalam suatu negara rakyat adalah pemilik kedaulatan yang sah sehingga rakyat menjadi penentu dalam kehidupan negara. 7. Kebaikan kedaulatan rakyat dibanding yang lain adalah penyelenggara negara bertanggung jawab kepada rakyat, aspirasi rakyat harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan, pe­ ranan rakyat sangat menentukan jalannya pemerintahan. 8. Dasar hukum Indonesia menganut kedaulatan rakyat adalah a. Alinea IV Pembukaan UUD 1945; b. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. 9. Tidak, musyawarah hanya me­ rupakan salah satu cara penyelesaian masalah yang baik untuk diterapkan di Indonesia. 10. Demokrasi dan kedaulatan rak­yat dapat dikatakan sama, yaitu intinya adalah kekuasaan rakyat. EVALUASI SEMESTER 2 A. Pilihan Ganda 1. C 5. D 2. D 6. A 3. B 7. D 4. C 8. C

9. C 10. C 11. D 12. A 13. B 14. A 15. D 16. B 17. B 18. B 19. C 20. D 21. B 22. D 23. A 24. B 25. C 26. D 27. B 28. C 29. B 30. C 31. B 32. B 33. A 34. A 35. D 36. B 37. C 38. D 39. D

40. B 41. A 42. C 43. C 44. A 45. D 46. A 47. B 48. B 49. C 50. B 51. B 52. A 53. C 54. D 55. D 56. C 57. C 58. A 59. D 60. C 61. D 62. D 63. A 64. A 65. A 66. B 67. B 68. D 69. D 70. A

B. Uraian 1. Ciri khas fundamental dalam pe­ merintahan demokrasi ada­lah a. adanya persamaan hak; b. adanya kemerdekaan setiap warga negara; c. sistem perwakilan; d. pemilihan umum.



2. Perbedaan demokrasi liberal dengan demokrasi Pancasila Demokrasi liberal: - mendasarkan/mengutamakan kebebasan individu atau perseorangan, persamaan hukum, dan hak asasi manusia; - sering disebut/identik de­ ngan demokrasi parlemen­ ter. Demokrasi Pancasila: - mengutamakan keseim­ bangan antara hak dan kewajiban; - menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, harkat dan martabat manusia; - mengutamakan musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah. 3. Sifat kedaulatan sebagai ber­ ikut. a. Permanen, artinya kedau­lat­ an tetap ada selama negara tetap berdiri. b. Asli, artinya kedaulatan ti­ dak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. c. Bulat, artinya kedaulatan suatu negara tidak dapat dibagi-bagi atau dipecahpecah. d. Tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apa pun dan siapa pun. 4. Keterlibatan rakyat dalam pelaksanaan kedaulatan, antara

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

81

lain dapat diwujudkan de­ngan memilih anggota MPR, memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati/wali kota. 5. Kewenangan DPR menurut Pasal 3 UUD 1945 adalah a. mengubah dan menetapkan UUD;

82

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

b. melantik presiden dan wakil presiden; c. dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabat­ annya.

Daftar Pustaka

”Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 2006”. Jakarta: BSNP. ”Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 Standar Isi”. Jakarta: Depdiknas. ”Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tim Pendidikan Nasional”. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. ”Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum SMP–SMA 2006 (KTSP)”. Semarang: Dinas Pendidikan Nasional Prov. Jateng.

RPP BM Kewarganegaraan SMP 2 R1

83