Rpjmdes.docx

Kata Pengantar Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan perlindungan dan keselamatan bagi kita semua sehingga rencana Pembangunan Jangka Menengah – Desa (RPJM-Desa) Desa Beimousi Kecamatan Anggi kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019 – 2025 dapat selesai di susun sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah satu dokumen yang sangat penting bagi pembangunan desa, karena memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Desa (RKP-Desa). RPJM-Desa ini di susun berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat terkait dengan maslah dan potensi yang ada di lingkungannya, dengan melalui rangkaian proses penggalian gagasan, analisa kajian masalah, penentuan tindakan serta peningkatan kegiatan oleh Tim Pemetaan Swadaya yang telah dibentuk. Sehingga sangat diharapkan bahwa RKPJM Desa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di desa dimana telah mengintekgrasikan perencanaan masingmasing lembaga desa. Aspek kegiatan TRIDAYA (Bidang Pemerintahan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Sarana Prasarana) yang mengarah pada efisiensi, efektifitas, serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kapitasl sosial, merupakan modal tersendiri bagi warga masyarakat untuk menjawab kebutuhannya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan menjadi suatu hal yang sangat fundamental dan telah meletakan masyarakat sebagai inti proses, karena masyarakat yang memiliki informasi, masalah dan keinginan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Sebagai rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan, maka RPJM-Desa harus di susun secara tetap dan sesuai dengan aspirasi, keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, proses mengali gagasan dan aspirasi masyarakat serta menemukenali potensi, masalah dan penentuan tindakan, yang akan dirumuskan menjadi RPJM-Desa, merupakan tahap dan kegiatan yang sangat penting. Dari proses itulah yang menghasilkan semua masukan yang dibutuhkan untuk penyusunan RPJM-Desa. Untuk itu, dukungan dan kontribusi dari semua baik individu maupun kelompok yang peduli sangat kami harapkan guna keberhasilan rencana pembangunan ini. Sehingga menjadi satu semangat yang akan mengubah keluhan-keluhan di dalam hati, menjadi panjatan rasa syukur yang terucap. Terima kasih.

Bemousi......................2019 Kepala Desa Bemousi

BASTIAN KOWI, SE

PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGGAN ARFAK DISTRIK ANGGI KAMPUNG BEIMOUSI Alamat : Kantor Kampung Beimousi 081248844226

PERATURAN KAMPUNG BEIMOUSI NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAMPUNG NOMOR..... TAHUN... TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) KAMPUNG BEIMOUSI DISTRIK ANGGI KABUPATEN PEGUNUNGGAN ARFAK TAHUN 2019 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KAMPUNG BEIMOUSI Menimbang

: a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa). b. bahwa RPJM Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Desa selama Tahun 2019 – 2025 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan peraturan Desa. c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) Kampung Beimousi Distrik Anggi Kabupaten Pegununggan Arfak Tahun 2019 – 2025.

Mengingat : 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221). 2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) KAMPUNG BEIMOUSI DISTRIK ANGGI KABUPATEN PEGUNUNGGAN ARFAK TAHUN 2019 – 2025 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional bukan hanya dikarenakan sebagaian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa / kampung, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa, berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perpedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat kampung. Sehingga pembangunan yang di lakukan di kawasan perdesaan dapat membumi dengan masyarakatnya dan tidak mengawang – awang. Artinya, pembangunan desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan / ancaman) yang dihadapi desa. Hasil analisis terhadap potensi dan pemasalahan yang ada dan mungkin akan muncuk di masa mendatang inilah yang menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan seluas – luasnya partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang bersifat tahunan sebagai penjabaran RPJM Desa, merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan tersebut. RPJMDes sebagai suatu rencana pembangunan desa harus melibatkan seluruh komponen masyarakat desa di dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawaasnnya. Rencana pembangunan desa semestinya menerapkan prinsip – prinsip : a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. c. Berpihak kepada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas – luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin; d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat di liat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyaakat desa / kampung;

e.

Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan – tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat. f. Seleksi, yaitu semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal; g. Efesiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia; h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan; i. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dan dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat. j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalahnya dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil terbaik; k. Panggilan Informasi, yaitu di dalam menemukan masalah di lakukan panggilan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan atau sumber informasi utama dari masyarakat. Recana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah merupakan dokumen perencanaan pemerintah desa untuk periode 6 (enam) tahun. RPJMDes juga merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP (Rencana Pemabangunan Jangka Panjang) Desa dan memperhatikan Rencana Strategis (renstra) Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMDes memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyusun RPJMDes adalah menggunakan pendekatan Community and Action Participatory Prosess (CLAPP). Pendekatan ini mensyaratkan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat. Masyarakat yang akan memimpin perencanaan, menghasilkan program, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan di desa. Dalam pendekatan yang di pimpin masyarakat, perencanaan adalah suatu proses pengkajian oleh masyarakat tentang berbagai aspek kehidupan mereka termasuk potensi dan asset mereka. Kemudian dari aspek dan keadaan tersebut, masyarakat menyusun agenda pembangunan yang disusun dalam bentuk RPJM Desa dan RKP Desa dengan memperhitungkan asset dan nilai serta potensi utama masyarakat. Agenda di dalamnya termasuk apa yang masyarakat jalankan secara gotong royong dan swadaya serta tidak harus menunggu dukungan pihak luar. Aspek- aspek kehidupan masyarakat yang mereka kaji atau nilai, tergantung kebutuhan masyarakt dan disepakati melalui proses persiapan. Sehingga pendekatan perencanan yang dipimpin masyarakat harus menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (6 tahunan) desa (RPJM Des), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa dan kegiatankegiatan yang mendorong keswadaya hingga tumbuhnya gerakan-gerakan sosial. Disisi lain, masyarakt justru akan menjadi lebih berdaya dan percaya diri hingga memelihara dan mengawal pembangunan mereka untuk tujuan yang sudah ditetapkan masyarakat. Sedangkan dalam prosesnya, masyarakat terutama yang miskin dan termarjinalkan, perempuan serta kaum

muda harus difasilitasi untuk mengambil peran secara aktif, memberi suara dan ikut mengambil keputusan atas agenda pembangunan desa tersebut.

Musyawara masyarakat dengan CLAPP adalah proses yang biasa menghasilkan RPJMDesa dan RKP Desa secara partisipatif, transparan, akuntabel dan inclusive orang miskin dan perempuan. RPJMDesa yang dihasilkan dari penjabaran RPJMDesa mengikuti proses Musrenbang tahunan. Dalam kegiatan musyawarah penyusunan RPJMDes, menurut pendekatan CLAPP beberapa tahapan penting adalah sebagai berikut : 1. Persiapan sosial dan desain kajian Dalam tahapan pertama, yaitu persiapan sosial dan desain kajian, persiapan-persiapan dalam merencanakan RPJMDes dilakukan kepada fasilitator atau tim pemandu desa, persiapan di tingkat masyarakt dan persiapan logistik yang dibutuhkan selama proses penyusunan RPJMDes. 2. Identifikasi kondisi umum desa Masyarakat mengkaji gambaran umum desa secara utuh, meliputi informasi tentang tingkat kesejahteraan masyarakat; kondisi alam dan ketersediaan & kondisi sumberdaya serta akses dan kontrol masyarakat kaum miskin dan perempuan terhadap sumber daya serta akses dan kontrol masyarakat kaum miskin dan perempuan terhadap sumberdaya tersebut, sarana & prasarana umum masyarakat; sebaran masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan; perjalanan waktu dan kesuksesan sejarah kehidupan masyarakat; potensi-potensi utama masyarakat termasuk upaya dan pengalaman; sukses kehidupan orang miskin selama ini hingga visioning awal. Alat kajian yang diperlukan dalam tahapan ini meliputi peringkat kesejahteraan, sensus dan pembobotan; rembug (musyawarah desa); pemetaan sosial dan sumberdaya dan sejarah (kehidupan sukses dan penyebabnya, serta beberapa kegagalan penting). 3. Analisis Aset Tahap menuliskan aset – aset yang berupa sumberdaya yang dapat digunakan seseorang atau sekeluarga sebagai aset mata pencaharian. Aset tersebut berupa sumber daya alam; sosial (jaringan hubungan kekerabatan dan budaya serta keanggotaan dalam kelompok, jaringan sosial dengan tetangga, kepercayaan, keanggotaan berbagai organisasi formal dan nonformal, dsb); Politik (akses terhadap para pemegang kekuasaan yang merupakan submodal dari modal sosial); Keuangan (tabungan, pinjaman, sumber kredit, subsidi, dana pensiun, dsb); Fisik (infrastruktur dan prasarana dasar – transportasi, listrik, perumahan, air bersih untuk keperluan rumah tangga, akses terhadap barang dsb, peralatan produksi dan sarana, dsb); Modal Manusia (jumlah penduduk, ketersediaan tenaga kerja, pendidikan dan keahlian, pengetahuan, kondisi kesehatan warga, dsb) 4. Refleksi, Kajian Mendalam dan Pleno Merupakan tahap kajian mendalam berdasarkan issue-issue yang ditemui dalam analisis asset/ sumber penghidupan yang telah dikaji sebelumnya, dan setelah itu dilakukan pleno desa untuk mendiskusikan gambaran utuh dan mendalam tentnag berbagai aspek kehidupan bermasyarakat (terutama yang terpinggirkan) yaitu perempuan, orang miskin dan yang termajinalkan beserta lingkungannya. Kegiatan ini juga untuk melengkapi hasil analisis temuan terutama yang menyangkut potensi-potensi dan kesuksesan – kesuksesan hidup selama ini. 5. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Merupakan tahapan musyawarah perencanaan untuk menyusun agenda – agenda pembangunan dan gerakan swadaya masyarakt. Agenda dan gerakan pembangunan yang akan disusun harus dipastikan mengutamakan kekuatan dan asset/potensi masyarakat. Pada tahapan ini mulai dirancang program – program rencana pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi desa. Pada tahapan ini juga dirumuskan isu – isu strategis, tujuan strategis, indikator tujuan strategis dan pembentukan komisi pelaksana. 6. Pasca Musrenbangdes Setelah pelaksanaan Musrenbangdes, beberapa kegiatan yang perlu dilakukan terkait dengan rekapitulasi hasil-hasil Musrenbangdes, terutama terkait dengan finalisasi dan pemilihan RKP Desa berdasarkan sumber pendanaan dan bentuk – bentuk gerakan swadaya yang akan dibangun masyarakat. Kegiatan lain setelah Musrenbangdes adalah pembekalan khusus bagi delegasi desa yang akan mengikuti Musrenbang distrik. Karena sering terjadi bahwa delegasi perempuan merasa tidak mampu dan minder, sehingga harus dibangun kepercayaan diri mereka sebelum ikut Musrenbang Distrik. Kemudian merancang secara detail dan operasional kegiatan swadaya untuk langsung menjadi tindakan – tindakan sosial dan memulai membangun interaksi antar warga. Sehingga komisi dan tim pelaksana masih harus bekerja untuk menyusun, menata kembali dan memperbaiki RKP Desa berdasarkan masukan-masukan dalam Musrenbangdes. Penyusunan RPJM berdasarkan pendekatan CLAPP sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses penyusunan RPJM yang dianjurkan oleh pemerintah tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Namun demikian, pendekatan CLAPP lebih menekankan pada peran serta kelompok masyarakat yang selama ini termarginalkan dalam pembuatan dan implementasi kebijakan yaitu masyarakat miskin dan perempuan. Pendekatan CLAPP mensyarakatkan bahwa dalam setiap tahapan penyusunan RPJM harus melibatkan semua unsur masyarakat, tak terkecuali kelompok miskin dan perempuan. Bahkan kepentingan merekalah, rencana pembangunan desa di titik beratkan. Dengan kata lain, upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan harus menjadi salah satu agenda pembangunan desa. Dalam Pemendargi no 68 tahun 2007 dijelaskan bahwa kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan atur tahapan yang terdiri dari masukan; proses; hasil; dan dampak. Masukan dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagian kelembagaan. Sementara tahapan proses dilakukan pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan. Pada tahapan hasil, akan didapatkan beberapa dokumen berdasarkan analisis tahapan sebelumnya. Dokumen tersebut meliputi : a. Rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga; b. Rencana kegiatan APBN (tugas pembantu), APBD Provinsi, Kabupaten / Kota, dan APB-Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantu, RPJM-Desa. c. Pemeringkatan usulan pembantu berdasarkan RPJM-Desa. d. Indikasi program pembantu di desa e. RKP-Desa. f. DU-RKP-Desa g. Berita acara musrenbang Desa (RPJM / RKP-Desa), dan h. Rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.

Terakhir, pada bagian dampak akan dihasilkan tiga output kebijakan menyangkut RPJM Desa yaitu peraturan desa tentang RPJM-Desa; Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa); dan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa. Dengan demikian, melalui pendekatan CLAPP seluruh elemen masyarakt akan terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan desa tak terkecuali warga miskin dan perempuan. Selain itu, dengan pendekatan ini akan dihasilkan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail karena melalui serangkaian tahapan mulai dari perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis aset serta musyawarah rencana pembangunan Desa (musrenbangdes). Dan ditingkat kabupaten pun telah diatur dalam Peraturan Bupati Pegununggan Arfak Nomor.... Tahun.... tentang Perencanaan Pembangunan Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Pegununggan Arfak Nomor... Tahun... tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah, yang meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis dan partisipatif. Dengan demikian maka diharapkan adanya peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan dan penetapan Kebijakan publik terkait dengan pengelolaan pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan kronologi maupun subtansi dari perencanaan pembangunan kampung, maka Pemerintah kampung Beimousi Distrik Anggi Kabupaten Pegununggan Arfak melakukan rangkaian kegiatan Pengajian Keadaan Desa yang dilakukan oleh masyarakat di wilayahnya masing – masing guna mendapatkan input potensi, masalah, kebutuhan yang benar – benar obyektif. Dengan harapan bisa mewujudkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan integratif dalam pelaksanaannya. Karena Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung Beimousi memerlukan perencanaan yang benar-benar matang dan tertuang dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Pendek sehingga Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik, tetap dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. RPJM Desa Beimousi tahun.....sampai dengan tahun..... merupakan hasil review perencanaan pembangunan untuk jangka waktu / periode jabatan Kepala Desa sebaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Bahwa RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 tahun sesuai masa jabatan Kepala Desa. Sebab RPJM Desa adalah penjabaran dari visi, misi dan dari program Kepala Desa terpilih yang disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa terpilih dilantik, merupakan Program Pembangunan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Lembaga-lembaga yang ada tokoh masyarakat dari segala unsur. Pembahasan secara teknis Perencanaan pembangunan dan Perencanaan Partisipatif di tingkat Kampung / Desa merupakan faktor yang sangat penting mengingat masyarakt merupakan struktur yang paling bawah ditingkat desa / kampung untuk sebagai acuan penyusunan Perencanaan ditingkat selanjutnya. Sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Desa / Kampung Beimousi disusun dengan mengacu pada RPJM Daerah

Kabupaten Pegununggan Arfak dan rencana tata ruang Kabupaten Pegununggan Arfak yang terkait dengan letak dan fungsi Desa / Kampung Beimousi.

Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Desa / Kampung Beimousi disusun dengan Tujuan : a. Maksud : Penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dimaksudkan untuk memberi kerangka serta arah pembangunan untuk enam tahun kedepan, sehingga RPJMDes tersebut mempunyai maksud sebagai acuan Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan Jangka Pendek Tahunan, sehingga lebih terarah dan bisa menciptakan pelayanan dan tata pemerintahan yang benar-benar baik dan berwibawa. b. Tujuan : Tujuan disusunnya RPJM-Desa, yaitu : 1. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kampung Beimousi dalam menyusun perencanaan jangka pendek tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Sehingga perencanaan pembangunan akan lebih terarah. 2. Sebagai mediaakuntabilitas dalam rangka menciptakan Pemerintah yang baik (Good Govemance). 3. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada dikampung. 4. Mendorong masyarakat kampung benar-benar mampu berperan aktif dan menanggapi secara positif atas Rencana Kerja Pembangunan di kampungnya sehingga bisa memotivasi peningkatan swadaya dan gotong royongnya. 5. Mewujudkan perencanaan pembangunan kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat. 6. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan desa. 7. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan desa / kampung. 8. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa / kampung. Landasan Hukum :

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KAMPUNG BEIMOUSI 2.1. Gambaran Umum Kondisi Kampung 2.1.1. Kondisi Geografis a. Luas Wilayah Kampung Beimousi secara keseluruhan adalah....Ha  Letak Geografis dan batas Wilayah Administrasi Kampung Kampung Beimousi terletak di wilayah Kecamatan / Distrik Anggi Kabupaten Pegununggan Arfak dengan luas wilayah, dengan batasan wilayah sebagai berikut : Batas Wilayah : Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Barat Sebelah Timur  Kondisi Fisik 1) Orbitrasi Orbitrasi ( Jarak dari pusat pemerintahan) Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan / Distrik Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi Jarak dari pusat pemerintahan Negara

km km km km

Kondisi Kawasan Pemukiman Kondisi pemukiman menjadi satu masalah yang tidak bisa diabaikan mengingat bahwa hal tersebut tentulah menjadi kebutuhan normative masyarakat dalam sebuah ekosistem kehidupannya. Adapun hasil dari pemetaan dan survey lapangan terkait dengan permasalahan kumuh di kampung Beimousi bahwa di temukenali terdapat kondisi pemukiman sebagai berikut :

BAB PENUTUP Terselenggaranya Pemerintah Desa yang baik merupakan suatu prasyarat bagi seluruh pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta visi Pemerintah Desa. Dalam rangka itu di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tetap, jelas dan legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab. Disamping itu keterbukaan dan kebertanggungjawaban merupakan kunci sukses pembangunan, mengingat dengan terciptanya keterbukaan maka efisiensi, efektifitas, akurasi dan akuntabilitas pembangunan sejak Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan sampai dengan Pengkajian secara nyata akan tercipta pula. Untuk itu dalam pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa harus dilaksanakan secara sportif dan konsekuensi. Disamping itu keberhasilan Pembangunan di Kampung Beimousi sangat tergantug pada peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat serta pada sikap mental, etika, tekad dan semangat. Ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kampung. Untuk itu nantinya hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakt Kampung Beimousi sebagai peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan, tentram, damai sehingga dapat memperoleh persatuan dan kesatuan yang akhirnya dapat mewujudkan visi pembangunan Kampung Beimousi secara utuh. Keberhasilan pelaksanaan program Pembangunan Desa/Kampung Beimousi Kecamatan Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak yang telah tercantum dalam rencana kegiatan pada setiap Tahun Anggaran tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin Pemerintah Desa/Kampung serta peran aktif masyarakat. Dalam kajian ini Pemerintah Kampung bersama-sama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebaagimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembagunan Desa agar mampu membrikan hasil pembangunan untuk dapat dinikmati lebih adil dan menata oleh seluruh warga masyarakat. Pada akhirnya, dengan telah disusunnya satu dokumen perencanaan intergratif yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2019 – 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim integrasi Perencanaan Pembangunan Desa serta terhadap seluruh masyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan ini. Semoga dokumen ini benar-benar bisa diterima untuk semua pihak dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kampung Beimousi, agar hasil capaian lebih optimal demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kampung Beimousi.

Beimousi..............................2019 Kepala Kampung Beimousi

BASTIAN KOWI, SE