Resume.docx

Nama

: Yudha Eka Prasetya

NIM

: 170710101161

Matkul

: Perbandingan HTN (E)

RESUME ARTICLE PARLIAMENTARY EDUCATION OFFICE, CLOSER LOOK: PARLIAMENT OF AUSTRALIA and PEOPLE’S CONSULTATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (MPR) “A COMPARISON OF THE AUSTRALIAN AND INDONESIAN NATIONAL POLITICAL SYSTEM” 1) SISTEM POLITIK AUSTRALIA Persemakmuran Australia didirikan pada tanggal 1 Januari 1901 ketika enam negara bagian bekas koloni Inggris yakni (New South Wales, Victoria, Tasmania, Queensland, South Australia, and Western Australia) setuju untuk berserikat secara damai untuk menjadi bangsa. Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal, dimana didalamnya terdapat Praktik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen, dan ini sudah diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama. Sistem pemerintahan demokrasi parlementer ini mirip dengan negara Amerika Serikat dimana Pemerintah negara bagian dan teritori bertanggungjawab atas semua urusan yang tidak dilimpahkan kepada Persemakmuran, dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah yang bertanggungjawab. Selain sistem pemerintahan demokrasi parlementer, Negara Australia juga menganut sistem Monarki Konstitusional. Ini berarti Australia adalah negara memberikan kekuasaan eksekutif kepada ratu sebagai puncak kepemimpinannya, yang mana disini Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan Ratu Australia. Dan kemudian Ratu menunjuk Gubenur Jenderal atas usulan Perdana Menteri Australia untuk mewakili dirinya di pemerintahan Australia. Dalam Konstitusi Australia, Gubenur Jendral sebenarnya memiliki kekuasaan yang cukup penting dalam pemerintahannya. Akan tetapi, berdasarkan konvensi, Gubenur Jendral hanya dapat bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan, jadi dapat disimpulkan bahwasanya Gubenur Jendral hanyalah lambang negara sama halnya seperti Ratu Inggris, karena pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh perdana menteri.

Berbeda dengan Inggris yang tidak memiliki UUD tertulis, Australia mempunyai UUD tertulis berupa Konstitusi Persemakmuran Australia (Commonwealth of Australia Constitution Act 1900) yang berisi tentang: komposisi parlemen, bagaimana parlemen bekerja, bagaimana pemerintah federal dan parlemen negara bagian berbagi kekuasaan, dan peran Pemerintah Eksekutif dan Pengadilan Tinggi. Konstitusi ini sudah diamademen sebanyak delapan kali. Sama seperti Indonesia, konstitusi negara Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah serta menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Akan tetapi, pemisahan kekuasaan pemerintahan Australia tidaklah sempurna, hal ini disebabkan karena anggota legislatif harus juga anggota eksekutif, dan anggota peradilan (Hakim Pengadilan Tinggi) ditunjuk oleh Gubenur Jendral (atas saran eksekutif). Pemerintahan eksekutif di Australia sendiri terdiri dari Perdana Menteri dan Para Menteri tingkat tinggi yang bertemu di Kabinet, yang mana pertimbangan Kabinet bersifat rahasia. Dan disini para menteri harus bertanggung jawab atas departemen mereka dan setiap menteri dapat pula menjadi anggota dewan perwakilan atau senat. Parlemen tingkat pusat bersifat bikameral, yakni mempunyai dua kamar: House of Representatives /DPR dan Senat atau Majelis Tinggi. House of Representatives/DPR Australia dibagi menjadi 150 kursi DPR di mana setiap anggota mewakili sekitar 80.000 suara dari ukuran populasi yang kira-kira sama dan dipilih untuk jangka waktu tiga tahun. Australia juga memiliki 76 anggota senator yang mana 12 anggota Senator berasal dari masing-masing negara bagian (ditambah 2 anggota Senator yang berasal dari wilayah khusus yakni, Australian Capital Territory (ACT) dan Nothern Territory) untuk ketentuan tetap enam Tahun, dengan pemberhentian setengah anggota Senator setiap tiga tahun sekali. Keduanya bertanggungjawab menetapkan UU berskala nasional seperti: perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerjasama industri dan hubungan luar negeri. Pemilihan umum pemerintah federal atau negara bagian di Australia diselenggarakan dalam jangka 3 (tiga) tahun sejak sidang pertama parlemen federal yang baru. Pada praktiknya, pemilihan umum diadakan ketika Gubenur Jenderal menyetujui permintaan dari perdana menteri, yang memilih tanggal pemilihan umum. Pemilihan umum di Australia akan diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum yang disebut dengan AEC (Australian Electoral Commission), yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan pemilu umum baik di majelis rendah maupun majelis tinggi. Pengambilan suara atau voting nantinya akan dilaksanakan oleh Seluruh warga negara Australia yang berusia di atas 18 tahun yang wajib memberikan

suaranya dalam pemilihan umum pemerintah federal atau negara bagian, dan jika ada warga negara yang tidak mempergunakan hak pilihnya dalam pemilu tersebut, maka akan dapat berujung pada denda atau tuntutan pidana. Sama seperti negara lain, Australia juga memiliki partai politik yang bertujuan umtuk mendapatkan tempat bagi anggotanya dalam dewan legeslatif untuk mewakili kepentingan-kepentingan dari kelompok, individu atau masyarakat yang diwakilinya. Australia memiliki 4 partai besar yaitu Liberal party of Australia (LP) adalah Partai yang didukung oleh ushawan – usahawan, baik usahawan besar maupun kecil, Australian Labor Party (ALP) adalah partai sosial demokrat yang didirikan oleh gerakan buruh Australia, Country Liberal Party adalah partai yang mewakili orang - orang pertani, peternak dan orang – orang Australia yang belum terwakili dalam perlemen, dan Australian Greens adalah partai sayap kiri dan lingkungan. Disamping empat partai tersebut, juga terdapat 24 partai-partai kecil. 2) PERBANDINGAN SISTEM POLITIK AUSTRALIA DAN INDONESIA Sistem politik sejatinya dibuat demi diselenggarakannya pemerintahan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berbicara mengenai Sistem politik, tentunya setiap negara memiliki sistem politik dengan karakteristik yang berbeda dan menyebabkan penyelenggaraan pemerintah tiap negara menjadi berbeda pula. Begitupun antara sistem politik Indonesia dan Australia yang juga terdapat beberapa perbedaan di dalamnya, antara lain:  Bentuk negara Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republic, hal ini dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republic. Sedangkan, sistem pemerintahan Negara Australia adalah Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parlementer.  Kekuasaan Eksekutif Menurut Konstitusi negara Indonesia memberikan kekuasaan eksekutif kepada Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dan Presiden dapat menunjuk Menteri dan kepala beberapa lembaga pemerintah, seperti kepala angkatan senjata. sedangkan konstitusi negara Australia memberikan kekuasaan eksekutif kepada ratu sebagai puncak kepemimpinannya, yang mana disini Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan Ratu Australia. Dan kemudian Ratu menunjuk Gubenur Jenderal untuk

mewakili dirinya di pemerintahan Australia. Gubenur Jendral sebenarnya memiliki kekuasaan yang luas, akan tetapi berdasarkan konvensi, Gubenur Jendral hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan, jadi dapat dibilang Gubenur Jendral hanyalah lambang karena pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh perdana menteri.  Pemerintahan eksekutif Pemerintahan eksekutif di Indonesia terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan menteri yang bertemu di Kabinet Indonesia Bersatu dan bertanggung jawab atas kegiatan pemerintah di bidang eksekutif. Sedangkan, Pemerintahan eksekutif di Australia terdiri dari Perdana Menteri dan Para Menteri tingkat tinggi yang bertemu di Kabinet, yang mana pertimbangan Kabinet bersifat rahasia. Dan disini para menteri dapat pula menjadi anggota dewan perwakilan atau senat  Pemisahan Kekuasaan Menurut konstitusi dari kedua negara ini pada dasarnya memiliki persamaan dalam hal pemisahan kekuasaan yakni: kekuasaan legeslatif, eksekutif dan yudikatif. Akan tetapi, di dalam kosntitusi Australia ditegaskan kembali bahwasanya anggota legislatif harus juga anggota eksekutif. Karena pada kenyataannya, parlemen mendelegasikan wewenang penyusunan undang-undang yang luas kepada eksekutif.  Pemilihan umum Dalam penyelenggaraan Pemilihan umum nasional di Indonesia baik pemilihan Presiden, DPR, dan DPRD diselenggarakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali. Sedangkan pemilihan umum pemerintah federal atau negara bagian di Australia harus diselenggarakan dalam jangka 3 (tiga) tahun sejak sidang pertama parlemen federal yang baru. Pada praktiknya, pemilihan umum diadakan ketika Gubenur Jenderal menyetujui permintaan dari perdana menteri, yang memilih tanggal pemilihan umum.  Pemungutan suara Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, warga negara dapat memberikan suara ketika berusia 17 tahun dan sudah mempunyai KTP (kartu tanda penduduk) sebelum pemilihan agar dapat memilih, yang mana pemilihan ini sifatnya tidak wajib. Sedangkan negara Australia mewajibkan untuk seluruh warga negaranya yang berusia 18 tahun wajib memberikan suaranya dalam pemilihan umum pemerintah federal, dan jika mangkir dari pemilu maka mendapatkan denda atau tuntutan pidana.