Resume Pengantar Ilmu Hukum.docx

Resume Materi Pengantar Ilmu Hukum  Dasar Hukum (legal basis) merupakan salah satu untuk menentukan dasar kewenangan membuat peraturanperaturan.dasar dibuatnya peraturan, peraturan tersebut dibuat oleh lembaga atau pejabat dan hal tersebut yang menentukan validitas atau keberlakuan serta menentukan relevansi dengan materi. Contoh : dasar hukum Undang-Undang perlindungan anak No. 35/2014 1. Pasal 20 “perlindungan terhadap hak ansak” pasal ini memiliki relevansi dengan materi muatan yang akan diatur dengan Undang-Undang perlindungan anak. 2. Pasal 21 “kewajiban dan tanggung jawab Negara, pemerintah terhadap anak” 3. Pasal 28 B (2) “perlindungan hak asasi manusia terhadap anak” 4. Pasal 28 G (2) “setiap orang bebas dari penyiksaan” 5. Pasal 28 I (2) “hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi” 6. Undang-Undang No 23/2002 Merupakan Undang_undang perubahan. Setiap membuka Undang-Undang itu terdapat konsideran menimbang yaitu berkaitan dengan hal-hal mengapa segala sesuatuitu perlu diatur dalam Undang-Undang. Biasanya akan meiputi dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Berbeda dengan konsideran di dalam peraturan perundang-undangan atau di dalam peraturan presiden yaitu langsung menunjuk kepada pasal yang memberikan delegasi. Konsideran menimbang yang terkandung dalam Undang-Undang perlindungan anak: a) Dasar Filosofis yang menempatkan hak anak sebagai hak asasi manusia b) Dasar sosiologis yaitu bahwa anak perlu dilindungi c) Dasar yuridis yaitu untuk mengatur abcd itu perlu penyesuaian-penyesuaian terhadap materi Undang-Undang. Dasar mengingat dan ini ini dikualifikasi sebagai dasar hukum. Mengapa suatu Undang-Undang itu perlu di perbaharui karena ada kebutuhan-kebutuhan baru yang harus di tamping dalam Undang-Undang yang baru. Contoh: UU 62/1958 tentang kewarganegaraan yang menggunakan Undang-Undang dasar sementara tahun 1950 sebagai dasar pembentukanya. dan pada dasarnya menganut asas ius sanguinus yaitu prinsip kewarganegaraan yang mengikuti kewarganegaraan orang tua dan orang tua dalam hal ini adalah ayah. Seperti, banyak anak yang lahir dari pernikahan campuran yang berbeda kewarganegaraan. Maka ketika ayahnya bukan warga negara Indonesia misakan ayahnya warga negara Australia sementara ibunya warga negara Indonesia. Maka anak tersebut akan mengikuti warga negara ayahnya dan menjadi warga negara asing. Jika anak tersebut tinggal di Indonesia maka dia akan hanya mendapatkan surat KIPAS yaitu dia ijin tinggal permanen tetapi itu akan harus selalu diperbaharui yaitu dengan melapor, harus mengeluarkan biaya. Dan jika orang tuanya lupa untuk melapor maka dia akan deportasi keluar Indonesia. Tetapi hal itu dalam beberapa hal kaitan dengan hak anak dan perempuan. Maka dipandang bahwa UU No 62/1958 sudah tidak memenuhi kebutuhan perkembangan baru. Karena di dalam perkembangan internasioanl hak anak dan hak perempuan itu semakin di lindungi, perempuan kedudukanya dianggap setara dengan lakilaki dalam hal kewarganegaraan.maka dalamhal perkawinan campuran dipertanyakan dalam asas kewarganegaraan mengapa harus mengutamakan laki-laki, dan mengapa kewarganegaraan ibu tidak dapat dipertimbangkan. Maka dikeluarkan UU No 12/2006 yang menggantikan UU No 62/1958 meskipun asas utamanya masih ius sanguinus tapi ketika anak itu lahir dari penikahan campuran dia akan memiliki kewarganegaraan ayahnya dan ibunya. Jadi dia memiliki dua kewarganegaraan terbatas sampai yang bersangkutan berusia 18 tahun, maksimal 21 tahun atau pada saat dia menikah dia harus memutuskan dia akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya atau ibunya. Undang-Undang kewarganegaraan ini sifatnya menyeluruh maka disebut Undang-Undang pengganti.UU No 62/1958 tersebut di campur dan dinyatakan tidak berlaku. Persoalan dalam hukum tidak semata-mata diselesaikan oleh hukum positif.

 Sumber hukum (source of law) tidak tidak semata-mata tempat menemukan hukum. Selain berkaitan dengan tempat menemukan hukum akan membahas mengapa hukum itu ditaati. Sumber hukum memiliki arti yang bermacam macam tergantung dari sudut pandang tertentu. Misalnya dari aspek sejarah, ekonomi dll.  G. W Paton Istilah sumber hukum memiliki banyak arti dan itulah yang menyebabkan seringnya terjadi kesalahan. Kecuali kita mengunakanya secara hati-hati. Arti yang secara spesifik diberikan pada konteks tertentu.  Prof Sudikno Memberikan beberapa arti sumber hukum yaitu: 1. Sebagai asas hukum yaitu sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Contohnya, kehendak dan akal manusia. 2. Digunakan untuk menunjukan hukum terdahulu yang memberi bahan terhadap hukum sekarang. Contohnya, hukum prancis yang menjadi sumber hukum bagi Indonesia. Paham kodifikasi yang pertama kali digunakan oleh Perancis lalu diikuti Belanda. 3. Sebagai sumber berlakunya hukum yang memiliki kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. 4. Sebagai sumber terjadinya hukum yaitu sumber yang menimbulkanya.  Apeldoorn Memberikan beberapa arti hukum yaitu: 1. Hisoris yaitu tempat menemukan hukum dari segi sejarah. 2. Sosiologis yaitu factor-faktor yang menentukan isi hukum positif. 3. Filosofis yang terdiri dari sumber isi hukum dan mengikat hukum. 4. Formil yaitu dilihat dari cara terjadinya hukum positif (merupakan fakta) yang menimbulkan hukum yang berlaku, serta yang mengikat hakim dan penduduk.

 Jenis-jenis Sumber Hukum  Prof Mochtar Kusumaatmadja a. Sumber hukum materil yaitu sumber hukum yang mempengaruhi dan menentukan isi hukum contohnya, Indonesia memiliki ideologi pancasila lalu ideologi tersebut akan mempengaruhi Undang-Undang Indonesia. b. Sumber hukum formal yaitu sumber hukum yang mengikat karena bentuknya contohnya, Undang-Undang yang dihasilkan atas kerja sama DPR dan Presiden, kebiasaan/adat, yurisprudensi, doktrin.  Prof Ahmad Sanusi a. Sumber hukum abnormal yaitu, proklamasi, revolusi, kudeta dan taklunya suatu negara kepada negara lain. Itu adalah hal-hal yang terjadi diluar hukum (meta yuridis) b. Sumber hukum normal meiputi, Undang-Undang, traktat/perjanjian antar negara, kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. c. Sumber hukum langsung seperti, Undang-Undang, traktat/perjanjian antar negara, kebiasaan, Karena bisa mengikat. d. Sumber hukum tidak langsung, menjadi sumber hukum di perlukan pengakuan dari sumber hukum lain dan sifatnya tidak langsung Seperti, persetujuan, yurisprudensi dan doktrin.  Goden Heimar

a. Sumber hukum formal yaitu berupa sumber rumusan dalam bentuk teks yang tersusun dalam dokumen yang memiliki kekuatan sebagai ketentuan hukum contohnya,  Legislation yaitu Undang-Undang  delegated and autonomic legislation yaitu peraturan otonomi yaitu peraturan yang dikeluarkan bukan oleh pemerintah atau bukan negara seperti, perusahaan, partai politik, himpunan, buruh dll dan delegasi  treatis and other consensual agreement (perjanjian internasional dan kesepakatan konsensual lainya).  Precedent yaitu putusan hakim putusan pengadilan yang digunakan sebagai sumber untuk menetapkan putusan yang sama. -Ratio decidendi : yang mengikat -Obiter dicta : yang tidak mengikat b. Sumber hukum non formal Contohnya sebagai berikut:  Standard of justice standar keadilan  Reasond and the nature of things penalaran dan sikap alamiah sesuatu  Individual equity tidak ada hukum tanpa perkecualian  Public policies, moral conviction, and social trend kebijakan publik, keyakinan moral dan kecenderungan sosial. Mengapa sumber hukum perlu dipelajari? karena merupakan pengetahuan yang digunakan terus menerus dalam berbagai profesi contohnya, hakim memutus perkara menurut hukum memerlukan pengetahuan terhadap sumber hukum. Harus mengetahui bagaimana kedudukan atau otoritas, bagaimana hubungan antara sumber hukum, pilihan penerapan terkait sumber hukum, bagaimana cara menerapkan sumber hukum, siapa pembentuk sumber hukum, bagaimana kekuatan berlakunya sumber hukum, batas wilayah berlakunya sumber hukum, dan tempat menemukan sumber hukum. Kesalahan dari menerapkan sumber hukum error of law subjek atau objekdokrin menjadi sumber hukum karena terpengaruh oleh hukum Romawi, agar putusanya kuat maka diminta pendapat dari para ahli hukum (doktin). Sitem hukum didunia:  Anglo Saxon common law memiliki ciri yaitu precedent/ stare decicis. (yang mengikat). Menggunakan putusan monumental landmark decision, leiding cases, leiding decision.  Eropa kontinental civil law memiliki ciri yaitu yurisprudensi dan bersifat persuasive (yang tidak mengikat). Menurut Susan Glazebrook suatu putusan dikatakan sebagai putusan monumental apabila:  Sebuah perkara yang monumental yaitu putusan pengadilan yang menyelesaikan suatu perkara dengan menggunakan prinsip hukum yanga penting. Sering dan penting diikuti.  Memuat satu precedent yang penting pada satu isu hukum tertentu.  Putusan tersebut banyak diikuti dan dikutip pada isu tersebut sedang diperiksa.  Memuat prinsip baru yang digunakan untuk menyempurnakan. Contoh putusan monumental dalam system hukum anglo saxon “separate but equal” jjudicial independence (prinsip). Kelembagaa dan personal. o o

Hukum yang tertulis: yaitu cara pembentukanya dibuat oleh lembaga yang berwenang Hukum yang ditulis: yaitu hukum kebiasaan atau adat

Isi dari proklamasi tindakan politik yaitu, peralihan status dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, peralihan dari yang tidak memiliki kewarganegaraan menjadi negara yang berdaulat,

permindahan kekuasaan politik dan sebagai tindakan hukum yaitu, pernyataan sepihak dari materi isi muatan proklamasi, akibat dari menyatakan kermerdekaan segala tatanan hukum dan pemerintahan tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi hubungan hak dan kewajiban. serta proklamasi yang menghasilkan norma. Istilah-istilah dalam hukum Groundnorm norma dasar supose to be, formal gesetz Undang-Undang formal, staat gesetz aturan pokok negara. Diberi dasar baru, Undang-Undang membuat peralihan sebagai instrument hukum. Sepanjang tidak bertentanga dengan asas dan kaidah sebagai negara yang berdaulat (pasal 2 aturan peralihan UUD).  Pemindahan kekuasaan: kekuasaan sebagai pernyataan bukan dari arti hukum, yang masih secara nyata dijalankan pemerintahan penduduk militer jepang yang sudah menyerah pada sekutu, segala fungsi administrasi negara.  Pemindahan kekuasaan internasional susunan pemerintahan asli Indonesia pmerintah desa atau disebut hugari, tidak diperlukan pemindahan kekuasaan, dan meniadakan unsur colonial. Di Indonesia apakah traktat menjadi sumber hukum yang berdiri sendiri? Tidak menjadi sumber hukum yang berdiri sendiri karena diberi bentuk dan harus melalui ratifikasi (UU/perpres). Tidak sepenuhnya sanksi yang berada di hukum adat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan hukum dan perkembangan-perkembangan masyarakat.Contohnya, hukum adat carok di Madura. Terdapat peraturan nasional dan peraturan daerah. Materi peraturan daerah itu terbatas yaitu bearada pada muataan otonomi daerah. Peraturan adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah seperti,hukum adat carok yang di perbolehkan. Lalu hukum adat tersebut dihapuskan.karena melanggar hak asasi manusia. Contohnya dalam hukum adat Minangkabau, jika ada pernikahan anatara laki-laki adat Minangkabau dengan perempuan adat lain lalu setelah menikah mereka keluar dari Minangkabau dan laki-laki tersebut meninggal maka menurut hukum adat Minangkabau istrinya tidak boleh mendapatkan warisan dari suaminya dan yang berhak mendapatkan warisan tersebut adalah keponakan-keponakanya.hakim tidaka menggunakan hukum adat Minangkabau pertimbanganya adalah keluarga itu sudah lama keluar merantau, jadi dia tidak lagi terikat dengan hukum adat Minangkabau. Bahwa tidak semua ketentuan hukum adat tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang adil dalam konteks hari ini.