Resume Moduul 1.2.3.docx

RANGKUMAN MODUL 1-3

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Pendidikan PKn SD

DISUSUN OLEH : Mira Nurul Fauziah NIM : 835639447

UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM STUDI PGSD B.I KELAS A 2018.1

Modul 1 Hakikat, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan PKn di SD

Kegiatan Belajar 1 Hakikat, Fungsi dan Tujuan PKn di SD A Hakikat Fungsi dan Tujuan 1. Hakikat PKN - Merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan membentuk, membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik ( Good citizen) -

Warga negara yang baik adalah warga yang tahu, mau, dan mampu berbuat baik, atau warga negara yang mengetahui, menyadari hak dan tanggung jawab sebagai warga negara

-

Mata pelajaran PKN baru muncul dan diajarkan di SD pada kurikulum tahun 1968 yang mencakup Sejarah Indonesia, Geografi, dan Civics.

-

Pada kurikulum 1975 dan kurikulum SD 1984, mata pelajaran PKN diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP)

-

Pada kurikulum 1994, PMP diganti kembali dengan label Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), isinya berupa konsep dan nilai Pancasila yang harus dipahami, dan dilakukan dalam kehidupan sehari hari sesuai usia dan lingkungannya

2. Fungsi dan Tujuan - Tujuan dan isi PPKn SD 1994 berkenaan dengan konsep nilai, moral dan norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45 serta penjabarannya dalam sumber hukum di bawah UUD 45. Untuk tingkat sekolah dasar, kurikulum PPKn SD 1994 menjabarkan konsep, nilai, moral dan norma Pancasila dan UUD 45 itu secara "Berjenjang berkelanjutan semakin meluas" mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas VI -

Pentingnya peran PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang

hayat,

melalui

pemberian

keteladanan,

pembangunan

kemauan,

dan

pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran maka melalui PKn sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokrasiPendidikan persekolahan seyogianya dikembangkan sebagai wahana sosial kultural untuk membangun kehidupan yang demokratis. -

Dengan cara itu akan memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis.

Kegiatan Belajar 2 Ruang lingkup PKN di SD Struktur KuriKulum dan Muatannya Struktur kurikulum SD/Ml meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI. Struktur kurikulum SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Muatan materi PKN a) Muatan materi tentang Persatuan dan Kesatuan bangsa, Meliputi Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan. b) Muatan materi tentang Norma, hukum dan peraturan Meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional c) Muatan materi tentang Hak asasi manusia, Meliputi: Hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. d) Muatan materi tentang Kebutuhan warga negara Meliputi: Hidup gotong-royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara. e) Muatan materi tentang Konstitusi Negara Meliputi Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, dan hubungan dasar negara dengan konstitusi. f) Muatan materi tentang Kekuasan dan Politik Meliputi Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan dalam masyarakat demokrasi. g) Muatan Materi tentang Pancasila Meliputi Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai - nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi negara

h) Muatan materi tentang Globalisasi Meliputi Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia, dampak globalisasi, hubungan internasional, organisasi internasional, dan evaluasi dari globalisasi

Kegiatan Belajar 3 Tuntutan Pedagogis PKN di SD Setiap substansi PKn memiliki tuntunan pedagogis berupa pengalaman belajar (learning experiences) yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan, dalam pengertian ketuntasan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang tersurat dan tersirat dalam lingkup isi dan kompetensi dasar. Implikasi dari lingkup isi PKn SD/Ml perlu dikaitkan dengan esensi kualitas warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, guru perlu merumuskan berbagai implikasi dari tuntutan isi PKn terhadap wawasan demokrasi, sikap demokratis dan tanggung jawab, serta perilaku demokratis. Pada dasarnya PKn menuntut terwujudkannya pengalaman belajar yang bersifat utuh memuat belajar kognitif, belajar nilai dan sikap, dan belajar perilaku. Oleh karena itu, PKn seharusnya tidak lagi memisah-misahkan domain-domain perilaku dalam belajar. Proses pendidikan yang dituntut dan menjadi kepedulian PKn adalah proses pendidikan yang terpadu utuh, yang juga disebut sebagai bentuk conjluent education. Tuntutan pedagogis memerlukan persiapan mental, profesionalitas, dan hubungan sosial guru- murid yang kohesif Guru seyogianya siap memberi contoh dan menjadi contoh. Dalam PKn berlaku pada postulat bahwa Value is neither taught now caught, it is learned. Postulat tersebut mengandung makna bahwa nilai tidak bisa diajarkan atau pun ditangkap sendiri tetapi dicerna melalui proses belajar. Oleh karena itu, nilai harus termuat dalam materi pelajaran PKn. Untuk Standar Kompetensi Mengenal “Sistem pemerintahan tingkat pusat” yang diturunkan menjadi Kompetensi dasar “Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK. Dapat dijabarkan Pengalaman Belajar “Siswa mempelajari dokumen tentang pemerintahan desanya dan kecamatannya dan beraudiensi dengan Lurah dan Camat di sekolah atau di kantornya untuk mendapatkan informasi mengenai jalannya pemerintahan desa dan kecamatan.” dan “Siswa berdiskusi tentang (1) kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan desa dan kecamatan dengan menggunakan dokumen dan hasil audiensi dengan Lurah dan Camat; (2) hubungan timbal balik antara warga desa/kecamatan dengan pemerintahan desa! kecamatan; (3) Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan desa dan kecamatan.”

PKn merupakan mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional karena merupakan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik. Namun, yang paling menonjol adalah sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral. Oleh karena itu, secara singkat PKn dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral. PKn merupakan program pembelajaran nilai dan moral Pancasila dan UUD 45 yang bermuara pada terbentuknya watak Pancasila dan UUD 45 dalam diri peserta didik. Watak ini pembentukannya harus dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi keterpaduan konsep moral, sikap moral dan perilaku moral demokrasi yang bersumber dari Pancasila dan UUD 45. Dengan demikian pula kita dapat menegaskan kembali bahwa PKn merupakan suatu bentuk mata pelajaran yang mencerminkan konsep, strategi, dan nuansa confluent education yang memusatkan perhatian pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya.

Modul 2 Karaketristik PKn sebagai Pendidikan Nilai dan Moral

Kegiatan belajar 1 Pendekatan PKn Sebagai Pendidikan dan Moral di SD 1. Tujuan PKN di SD Pembelajaran PKN di SD bertujuan agar siswa mampu : a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakterkarakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Struktur Kurikululum PKN Struktur kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI. Struktur kurikulum SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi

3. Muatan Materi PKN Muatan materi yang tercakup dalam pebelajaran PKN di SD yaitu : -

Muatan materi tentang Persatuan dan Kesatuan bangsa

-

Muatan materi tentang Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib

-

Muatan materi tentang Hak asasi manusia

-

Muatan materi tentang Kebutuhan warga negara

Kegiatan belajar 2 Hubungan Interaktif Pengembangan Nilai dan Moral dalam PKN SD

Tujuan pendidikan tidak hanya mengembangkan pikiran saja tetapi lebih jauh pendidikan harus pula mampu mengembangkan Nilai dan sikap yang tertanam dalam setiap diri siswa, hal ini didasari dengan pendapat :  Teori Piaget Menurut Piaget Pendidikan nilai dikembangkan dengan psikologi perkembangan perilaku moral  Postulat Kohlberg Menurut Kohlberg bahwa anak akan membangun konsep moral, melalui pengalamannya masingmasing di dalam kehidupannya sehari – hari

Kegiatan Bealajar 3 PKN sebagai Pendidikan Nilai Dan Moral di SD

Definisi Pendidikan Nilai  Pendidikan nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang  Pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai- nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya.  Pendidikan nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang  Pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai- nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya.

Konsepsi Pendidikan Nilai dan Moral Konsepsi menurut piaget yang menitik beratkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah moral dalam kehidupan dapat diadaptasikan dalam pendidikan nilai di Indonesia dalam konteks demokrasi konstitusional Indonesia dan konteks sosio kultural masyarakat Indonesia yang berbhineka tunggal Ika.

Fungsi Pendidikan Nilai dan Moral Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berfikiran baik, dan berperilaku baik, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

Tujuan Pendidikan Nilai dan Moral Di SD Membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berahklak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu, pengetahuan dan

teknologi, yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa berdasarkan pancasila. MODUL 3

Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan IPS dan Mata Pelajaran Lain Gambaran umum, Hakikat, Dan Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan 1. Latar Belakang Masalah Pembaharuan

dan

inovasi

dalam

Pendidikan

Kewarganegaraan

(pendidikan

kewarganegaraan) serta keterkaitan dan aplikasinya menjadi sebuah pembelajaran yang kreatif, produktif yang bersifat kooperatif dan kolaboratif, menuntut konsep pembelajaran terpadu melalui pengkajian dan pelatihan yang berwawasan demokrasi dan Hak Asasi. Manusia (HAM). 2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Tujuan mata pelajaran Kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kemampuankemampuan sebagai berikut. a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi dalam isu kewarganegaraan. b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. c. c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia serta langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

KEGIATAN BELAJAR 1 Gambaran Umum dan Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan serta Mata Pelajaran IPS dan

Mata Pelajaran Lainya di SD 1. Hakikat Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

2. Karakteristik Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan Karakteristik pendidikan kewarganegaraan (Pendidikan Kewarganegaraan) dengan paradigm baru, yaitu bahwa Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui berikut ini. a. Civic Intelligence, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga Negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun social. b. Civic Responsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab. c. Civic Participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga Negara atau dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, social, maupun sebagai pemimpin hari depan.

HAKIKAT DAN KARAKTERISTIK BIDANG STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Pelajaran SD Pendidikan Kewarganegaraan secara umum adalah sebagai berikut. a. Pendidikan nilai dan moral Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. b. Pendidikan Politik. c. Pendidikan Kewarganegaraan. d. Pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan.

BIDANG STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KURIKULUM S1 PGSD

A. KETERKAITAN ANTARA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IPS SERTA BAGAIMANA KETERKAITAN ITU TERJADI Pendidikan Kewarganegaraan yang menurut Kurikulum tahun 1994 diberi nama bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan pesan UU system Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989 Khususnya Pasal 39 Ayat (2) dan (3) Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan adalah bagian dari Bidang Studi IPS. Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan adalah pengajaran yang erat Kaitannya dengan Pancasila dan undang- undang Dasar 1945 dan HalHal yang Menyangkut warga Negara Serta pemerintahan menurut versi Kurikulum Tahun 1975 dan Kurikulum Tahun 1984 .bagian bagian yang erat kaitannya dengan Pancasila dan undang undang Dasar 1945 tersebut antara Lain adalah undang undang Dasar dan pancasila itu sendiri ,juga tentang pemerintahan Negara RI Yang Meliputi Pemerintah Pusat dan Daerah , Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Lembaga Lembaga Negara Demokrasi Pancasila , hak hak dan Kewajiban warga Negara ,Musyawarah dan Mupakat.

Kegiatan Belajar 2 Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan IPS

Konsep Pembelajaran Terpadu Pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai berikut. - Pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian (center of interest) yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik yang berasal dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. - Suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling dan dalam rentang dan kemampuan perkembangan anak. - Suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara simultan. - Merakit dan menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda, dengan harapan anak belajar dengan lebih baik dan bermakna.

Karakteristik Pembelajaran Terpadu Sebagai suatu proses, pembelajaran terpadu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berpusat pada anak (child centered) 2. Memberi pengalaman langsung kepada anak. 3. Pemisahan anatara bidang studi tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. 5. Bersifat luwes. 6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan anak.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PEMBELAJARAN TERPADU Dasar-dasar pertimbangan pengembangan program pembelajaran terpadu, anatara lain berikut ini. 1. Karakteristik anak SD. 2. Konsep disiplin ilmu. 3. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator. 4. Lingkungan belajar anak. 5. Bahan/sumber-sumber penunjang

Kegiatan Belajar 3 Hubungan Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan dengan Mata Pelajaran Lainnya

Keterkaitan antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan Bidang Studi lain dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sebagaimana sudah dikemukakan diatas .Dari berbagai model Kurikulum terpadu itu ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran tertpadu sebagaimana telah di sebutkan di atas,yaitu model connected,model webbed Dan model integrated. Dengan memperhatikan Karakteristik anak SD maka Pembelajaran yang menggunakan pendekatan keterkaitan amatlah tepat karena hal itumelakukan tugas-tugasnya sesuai kemampuan dan Kebutuhannya. Hal itu sesuai pula pesan Kurikulum Pendidikan Kewargaanegaraan 1994 yang memungkinkan dikaitkannya Mata pelajaran dan bidang studi lainnya. Keterkaitan antara Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya dengan mata Pelajaran IPS, Tetapi Juga Pendidikan Agama,Matematika, IPA, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan Kerajinan Tangan Dan kKesenian.