Resume Kuliah Inri.docx

A. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Kedatangan Belanda Tahun 1596, armada Belanda dipimpin Cornelis de Houtman datang di Banten. Kemudian tahun 1602 dibentuk VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang menjalankan usaha monopoli dagang rempah. VOC mempunyai hak untuk membuat kontrak, membangun kekuatan militer, dan mencetak uang. VOC bubar pada tahun 1799 karena gagal mengatasi krisis keuangannya.

Zaman Kolonial Pada masa ini dilaksanakan Culturstelsel (1830-1870) yang merupakan sistem tanam paksa melalui perkebunan negara dengan cara mobilisasi lahan pertanian dan peternakan serta tenaga kerja secara gratis. Penggalakan beberapa hasil kebun yang merupakan permintaan yang tinggi di pasar dunia yaitu kopi, teh, tembakau, dan tebu. Tanam paksa berakhir pada tahun 1870.

Setelah itu, dimulailah zaman baru kapitalisme kolonial. Kebun-kebun negara diambil alih oleh swasta dengan perjanjian sewa lahan sampai 75 tahun. Rakyat menjadi budak di tanahnya sendiri.

Politik etis (balas budi) dipraktikkan di Hindia Belanda pada awal 1900an. Fokusnya antara lain: irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pada zaman politik ini lembaga perkreditan rakyat mulai muncul.

Penjajahan Jepang Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang mendarat di Kalimantan untuk menguasai sumber minyak mentah. Tanggal 9 Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang. Penyerahan di Kalijati, Subang, Jabar. Saat dikuasai Jepang, Indonesia dibagi dua: 1) P. Jawa dan Sumatra di bawah komando angkatan darat, berpusat di Jakarta 2) Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di bawah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Ujung Pandang. Propaganda Jepang anatara lain Gerakan 3A.

Pada tanggal 7 September 1944, Janji Koiso. Lalu dilaksanakan persiapan Indonesia merdeka: 1. Jend. Kumakici Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Coosakai 2. BPUPKI bertugas menyusun dasar negara dan UUD 2. 10 Juli 1945 Panitia Kecil BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara dan membahas perumusan UUD 3. 11 Juli 1945 Panitia perancang UUD sepakat menjadikan PIagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 4. Tanggal 14 Juli 1945, Panitia Kecil BPUPKI, dipimpin Supomo melaporkan hasil Panitia Perancang UUD yang terdiri dari pernyataan kemerdekaan, pembukaan UUD, dan batang tubuh.

Orde Lama Pada awal masa kemerdekaan atau awal pemerintahan orde baru dihadapi beberapa masalah ekonomi yang salah satunya adalah hiperinflasi, karena beredarnya uang yang tidak terkendali. Terdapat 3 jenis mata uang: uang keluaran De Javasche Bank, uang pendudukan Jepang, dan mata uang Hindia Belanda. Pada bulan Juli 1946 rakyat diminta menyetor uang ke Bank Tabungan Pos yang akan dipinjam Pemerintah dan sekaligus bukti dukungan kepada Pemerintah yang baru merdeka. Terkumpul Rp 500 juta. Tahun 1968, diterbitkan UU No 86 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda di Indonesia. Tetapi nasionalisasi berdampak pada merosotnya pasar modal (karena perginya para investor Belanda dan merosotnya kepercayaan kepada bursa Indonesia karena hiperinflasi). Untuk mengatasi jumlah uang beredar yang terlalu banyak, Pemerintah menerbitkan Perpu yang memotong nilai mata uang menjadi 1/ 10 (sepersepuluhnya). Selama periode 1950-1965 RI banyak mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek ‘nasionalisme’namun yang terjadi adalah inflasi sampai 3 digit. Dalam Sidang Umum III MPRS pada bulan April 1965, Bung Karno melancarkan program berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keluarnya RI dari PBB dan ditolaknya hutang IMF. Akhir dari masa orde lama adalah ketika masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, memunculkan tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Kemudian Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Supersemar 11 Maret 1966, Soeharto resmi menjadi Presiden diangkat oleh MPRS pada 27 Maret 1967.

Orde Baru Pada awal pemerintahan, sehari setelah diberi mandat Supersemar, Jenderal Soeharto langsung melarang keberadaan PKI. Kemudian pada 25 Juli 1966 –setelah Soeharto diberi mandat MPRS- terbentuk kabinet baru bernama Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) yang dipimpin ‘presidium’ 3 (tiga) orang Soeharto (Ketua), Adam Malik (Luar Negeri), dan Sri Sultan HB IX (Perekonomian) Namun terdapat masalah akibat warisan dari periode sebelumnya yaitu hutang pada orde lama sebesar US$ 530 juta (padahal pendapatan negara dari ekspor migas dan non migas hanya US$ 430 juta). Terjadi pula inflasi sebesar 650%, harga beras naik menjadi 900%. Untuk mengatasi hal tersebut tim ekonomi Orba melakukan langkah pertama yaitu menurunkan defisit anggaran –dengan cara menurunkan pengeluaran Pemerintah dan menjalin kembali hubungan dengan lembaga donor internasional –terutama IMF dan Bank Dunia Tahun 1967 diberlakukan UU anggaran berimbang yang melarang pembiayaan dari hutang kepada masyarakat. Pemerintahan orde lama juga menggunakan bantuan LN untuk menutup defisit anggaran. Dilakukan penerapan kebijakan uang ketat guna menurunkan inflasi Dalam kebijakan sektor riil, Liberalisasi perdagangan dan investasi dengan membuka pintu bagi investor asing (diberlakukan UU Penanaman Modal Asing pada tahun 1967). Pada masa orde baru, fokus pembangunan adalah pada sektor pertanian. Sesudah tahun 1970an, pertambangan minyak ditingkatkan eksplorasinya Adapun keberhasilan pada era Orde baru antara lain pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun, pendapatan perkapita dari US$ 260 (tahun 1970) menjadi US$ 500 (tahun 1980). swasembada beras tahun 80-an yang mendapat penghargaan FAO tahun 1986 dan penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa (40,08%) tahun 1976 menjadi 27,2 juta jiwa (15,08%) tahun 1990.

Reformasi Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan “Era Reformasi“. Masih adanya tokohtokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai “Era Pasca Orde Baru”. Pada bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.

Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan melebihin Rp 6300 Trilyun meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat diantara 20 negara anggota Industri ekonomi terbesar didunia G20.

B. SISTEM EKONOMI DI INDONESIA

Sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan memiliki seluruh faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah Sistem perekonomian campuran. sebagaimana dianut oleh banyak negara-negara lain di dunia hanya kadar liberal dan sosialisnya saja yang berbeda-beda pada setiap negara. Pengertian Sistem Ekonomi Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk menraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi.  Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis) Sistem ekonomi Pasar/Liberal/Kapitalis adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ciri-ciri : 1. 2. 3. 4.

Menerapkan sistem persaingan bebas Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi Peranan pemerintah dibatasi Peranan modal sangat penting

Kelebihan : 1. 2. 3. 4.

Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat Kualitas barang lebih terjamin

Kekurangan : 1. 2. 3. 4.

Sulit terjadi pemerataan pendapatan. Rentan terhadap krisis ekonomi Menimbulkan monopoli Adanya eksploitasi

 Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis) Sistem ekonomi etatisme/sosialis merupakan sistem ekonomi dimana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Dalam perekonomia ini yang menjadi dasar adalah Karl Marx , dia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya. Ciri-ciri : 1. 2. 3. 4.

Hak milik individu tidak diakui. Seluruh sumber daya dikuasai negara. Semua masyarakat adalah karyawan bagi negara. Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah.

Kelebihan : 1. 2. 3. 4.

Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Pelaksanaan pembangunan lebih cepat. Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat.

Kekurangan : 1. Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha 2. Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. 3. Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang.

 Sistem Ekonomi Campuran Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Ciri-ciri : 1. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. 2. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. 3. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. 4. Ada persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah Kelebihan : 1. Kestabilan ekonomi terjamin 2. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil 3. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu Kekurangan : 1. Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta 2. Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta

C. TATA KELOLA BISNIS DI INDONESIA

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Pemahaman ini mendasari komitmen PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk senantiasa menegakkan penerapan GCG dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya.

Pelaksanaan prinsip GCG didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyebutkan ketentuan serta pedoman pelaksanaan GCG di Perusahaan. Penjabaran landasan pelaksanaan GCG tersebut juga diperjelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan, pedoman-pedoman dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penerapan Azas GCG Pelaksanaan semua kegiatan telah sesuai dengan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran.  Transparansi Asas keterbukaan selalu diterapkan dalam menjalankan bisnis melalui penyediaan informasi yang material dan relevan serta dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Informasi yang seluas-luasnya diberikan kepada publik dan pemegang saham, dengan memperhatikan peraturan OJK maupun atas inisiatif sendiri. Laporan-laporan diterbitkan secara berkala dan tepat waktu, yang mencakup Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Semester, dan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit, serta Laporan Tahunan. Informasi juga diberikan melalui paparan publik, media cetak dan elektronik, serta forum investor.  Akuntabilitas Perseroan memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja organ perusahaan. Prinsip akuntabilitas diterapkan antara lain melalui langkah-langkah pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan Perusahaan, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Audit Internal dan penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan.  Pertanggungjawaban Perseroan memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja organ perusahaan. Prinsip akuntabilitas diterapkan antara lain melalui langkah-langkah pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan Perusahaan, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Audit Internal dan

penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan.  Indepedensi Perseroan selalu memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Sebagai contoh, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil, namun dimungkinkan untuk mendapatkan saran dari konsultan independen, hukum, sumber daya manusia dan komite-komite untuk menunjang kelancaran tugasnya. Saat ini Dewan Komisaris Perseroan beranggotakan 3 (tiga) orang, 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) lainnya Komisaris.  Kewajaran dan Kesetaraan Di Perseroan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya selalu mendapatkan perhatian khusus. Perseroan juga selalu menerapkan perlakuan yang setara baik kepada publik, otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, maupun para pemangku kepentingan. Sementara itu hubungan dengan karyawan dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar. Untuk memastikan bahwa penerapan asas-asas GCG dalam setiap aspek bisnis Perseroan, maka diperlukan peran aktif serta dukungan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Peran aktif dan dukungan tersebut pada tahun 2014 diwujudkan melalui: 

Pembaharuan Kebijakan & Prosedur Perseroan terkait Tata Kelola Perusahaan.



Pelaksanaan asesmen penerapan GCG Perseroan oleh Independent Assessor.



Sosialisasi Kebijakan & Prosedur Perseroan terkait Tata Kelola Perusahaan kepada para pemangku kepentingan.

D. HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Arti dan Pengertian Hukum Bisnis Dalam memberikan pendapat tentang arti dan pengertian hukum bisnis, tidak ada kesamaan pendapat dari para ahli atau pakar hukum yang bisa dijadikan rujukan resmi tentang penjelasan apa itu hukum bisnis. Namun, meskipun demikian pengertian hukum bisnis menurut Bestuur Rechts (Bld), hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis.

Fungsi Dari Hukum Bisnis Adapun yang menjadi fungsi utama dari hukum bisnis, diantaranya adalah: 

Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis,



Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis,



Agar terwujud watak dan perilaku aktifitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin adanya kepastian hukum).

Aspek Pokok Dalam Hukum Bisnis Adapun aspek pokok yang harus dimiliki oleh hukum bisnis adalah: 

Aspek kontrak (perjanjian) yang menjadi sumber hukum utama dimana masingmasing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama;



Aspek kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, dimana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan sendiri setiap isi dari perjanjian yang disepakati bersama;

Sumber-Sumber Hukum Bisnis Adapun yang menjadi sumber dari hukum bisnis adalah sebagai berikut: 

Peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan hukum yang berlaku, seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya;



Perjanjian atau kontrak, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi bisnis. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak berlaku sebagai Undang-Undang terhadap para pihak yang membuatnya;



Traktat, yaitu ketentuan dalam hubungan dan hukum internasional, baik berupa kesepakatan antara para pemimpin negara di dunia, peraturan dalam hukum internasional, pedoman yang dibuat oleh lembaga-lembaga dunia, dan lain sebagainya yang diberlakukan di Indonesia;



Yurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang biasanya menjadi pedoman dalam merumuskan atau menjadi pertimbangan dalam penyusunan peraturan atau keputusan hukum berikutnya;



Kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya;



Doktrin, yaitu pendapat pakar atau ahli hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis. Doktrin biasa pula disebut dengan pendapat para sarjana hukum.

E. BENTUK BADAN USAHA DAN STRUKTUR ORGAN

Bentuk-Bentuk Badan Usaha Jenis- jenis badan Usaha dapat digolongkan menjadi 3 yaitu Koperasi, BUMN ( Badan Usaha Milik Negara ), dan BUMS ( Badan Usaha Milik Swasta ). 1 . KOPERASI Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan yang bertujuan mensejahterakan para anggotanya, dalam praktiknya koperasi juga melayani kepentingan umum. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi juga ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur

2.

BUMN ( Badan Usaha Milik Negara )

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah . Status pegawai badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero.

3.

BUMS ( Badan Usaha Milik Swasta )

Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang- bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

Organ Perseroan Terbatas (PT) "Naamloze Vennootschaap/Corporation" Organ PT berarti organisasi yang menyelenggarakan perusahaan (PT) yang pada dasarnya terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ memiliki fungsi dan perannya sendiri-sendiri. Secara sederhana, struktur organ PT dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dan wewenang yang tidak di serahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Wewenang tersebut meliputi penetapan dan perubahan Anggaran Dasar perseroan, penetapan dan pengurangan modal, pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan laporan tahunan, penetapan penggunaan laba, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan mengenai penggabungan dan peleburan serta pengambilalihan perseroan, serta penetapan pembubaran perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar. 2. Direksi Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta

mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertugas menjalankan pengurusan harian perseroan, dan dalam menjalankan pengurusan tersebut Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan. Dalam menjalankan pengurusan perseroan, Direksi biasanya dibantu oleh Manajemen. 3. Dewan Komisaris Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Dewan Komisaris berwenang memeriksa pembukuan perseroan serta mencocokkannya dengan keadaan keuangan perseroan. Sesuai kewenangannya tersebut, Dewan Komisaris juga berhak memberhentikan Direksi jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. BENDA BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK

Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak, diatur dalam Pasal 506 – Pasal 508 KUHPer. Sedangkan untuk benda bergerak, diatur dalam Pasal 509 – Pasal 518 KUHPer. Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 61-62), suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (“onroerend”) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. Lebih lanjut, Subekti menjelaskan bahwa adapun benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Jadi, misalnya sebidang pekarangan, beserta dengan apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil. Tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selanjutnya, ialah tidak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak.

Pada sisi lain masih menurut Subekti, suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga. Tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya vruchtgebruik dari suatu benda yang bergerak, lijfrenten, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, dan sebagainya. Menurut Ny. Frieda Husni Hasbullah, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan (hal. 43-44), mengatakan bahwa untuk kebendaan tidak bergerak dapat dibagi dalam tiga golongan: 1. Benda tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 KUHPer) misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, atau pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah atau buah-buahan di pohon yang belum dipetik, demikian juga barang-barang tambang. 2. Benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya (Pasal 507 KUHPer) misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilinganpenggilingan, dan sebagainya. Juga perumahan beserta benda-benda yang dilekatkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan, dan lain-lain; kemudian yang berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di pohon dan ikan dalam kolam, dan sebagainya; serta bahan bangunan yang berasal dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut, dan lain-lain. 3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang misalnya, hak pakai hasil, dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha, dan lain-lain (Pasal 508 KUHPer). Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m3 ke atas dapat dibukukan dalam suatu register kapal sehingga termasuk kategori benda-benda tidak bergerak. Lebih lanjut, Frieda Husni Hasbullah (Ibid, hal. 44-45) menerangkan bahwa untuk kebendaan bergerak dapat dibagi dalam dua golongan: 1. Benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain (Pasal 509 KUHPer). Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya (Pasal 510 KUHPer). 2.

Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPer)

RANGKUMAN KULIAH KEMAHIRAN PRAKTEK BISNIS Dosen: Inri Januar, SH.,MH

NAMA: REKA SOFIA NIM: 1640050071

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 2019