Resume Kel. 1-9 Akm 1.docx

  • Uploaded by: Quenali
  • 0
  • 0
  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Resume Kel. 1-9 Akm 1.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 4,381
  • Pages: 17
kELOMPOK 1 Penyusunan Laporan Keuangan 2.1 Kerangka dasar penyajian dan peyusanan laporan keuangan Kerangka dasar penyajian dan oenyusunan laporan keuangan, yang sering disebut juga sebagai kerangka konseptual merupakan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman penyususnan standar dalam mengembangkan standar dimasa mendatang dan debagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada. Penerapan standar oleh manajemen harus menggunakan pertimbngan profesional dalam menentukan kebijakan akuntansi sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Dalam menggunakan pertimbangan profesional manajemen mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam kerangka konseptual. Kerangka konseptual ditujukan untuk: 1. Penyusunan standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya 2. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. 3. Auditor dalam memberikan pendapatan mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai deng prinsip akuntansi yang berlaku . 4. Para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kerangka konseptual bukan merupakan standar akuntansi keuangan. Dalam hal terjadi pertentangn antara ketentuan standar akuntansi keuangan dalam ketentuan dalam kerangka konseptual, maka ketentuan dalam standar akuntansi diunggulkan penyususn standar menggunakan kerangka konseptual ini sebagai acuan sehingga diharapkan kerangka konflik antara standar dan kerangka konseptual akan berkurang dengan berlalunya waktu. Kerangka konseptual menurut PSAK terdiri atas : 1. Pengguna laporan keuangan; 2. Tujuan laporan keuangan; 3. Asumsi dasar; 4. Karakterisitik kualitatif; 5. Konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan; 6. Konsep pemeliharaan modal. 7. Tujuan Laporan Keuangan Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan

Ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. 2.2 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karateristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. 1. Dapat Dipahami Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. 2. Relevan Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. 3. Materialitas Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. 4. Keandalan Agar bermanfaat, informasi juga harus andal {reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 5. Penyajian Jujur Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 6. Substansi Mengungguli Bentuk Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya 7. Netralitas Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. 8. Pertimbangan Sehat Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan,

KELOMPOK 2 Laporan keuangan

2.1 Definisi Laporan Keuangan Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Laporan bagi pihak manajemen perusahaan berfungsi sebagai laporan pertanggung jawaban keuangan pada pemilik modal. Bagi pemilik modal, laporan keuangan berfungsi untuk mengevaluasi kinerja manajer perusahaan selama satu periode. 2.2 Tujuan Laporan Keuangan Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu eintitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 2.3 Komponen Laporan Keuangan Lengkap Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari : a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode ; b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; c. Laporan perubahan ekuitas selama periode; d. Laporan arus kas selama periode; e. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya letika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. f. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya; dan g. Catatan atas laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan penjelasan lainnya.

2.4 Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas jangka panjang Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika; a. Utang tersebut merupakan akibat dari pembelian barang dan jasa, seperti utang dagang, utang, utang gaji, pajak terutang, dan lain-lain; b. Entitas akan menyelesaikan liabilias tersebut dalam siklus operasi normalnya; c. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tuuan diperdagangkan; d. Liabilitas jatuh tempo untuk diselesaikan dalamjangkwaktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau e. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

2.5 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung. 

Metode langsung

Metode langsung melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Selisih daripenerimaan dan pengeluaran kas tersebut merupakan arus kas operasi dari penerimaan kas operasi. 

Metode tidal langsung

Metode tidak langsung menggunakan laba atau rugi bersih sebagai titik awalnya, lalu diubah menjadi arus kas bersih dengan cara menyesuaikan laba bersih tersebut dengan pos yang tidak berdampak pada kas denganmetode ini laba rugi bersih disesuakan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas.

KELOMPOK 3 KAS

A. Pengertian Kas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan istilah kas adalah tempat menyimpan uang, tempat membayar dan menerima uang, atau keluar masuknya uang. Menurut Kamus Istilah Akuntansi, kas merupakan alat pembayaran yang dapat diterima oleh bank dengan nilai nominal untuk disimpan. Dalam arti sempit, kas adalah sejumlah uang tunai dalam bentuk uang kertas dan uang logam. Dalam arti yang lebih luas, kas juga meliputi cek, wesel pos, dan simpanan bank. Jadi, kas adalah alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan. B. Jenis-jenis Kas Ada beberapa akun rekening/jenis-jenis dari kas yaitu sebagai berikut : 1. Kas atau bank digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui kasir di dalam perusahaan (setoran tunai ke bank). 2. Kas kecil (petty cash) adalah sejumlah dana yang secara khusus dibuat untuk pengerluatan yang bersiafat rutin dan relative kecil jumlahnya. Kas kecil dalam akuntansi dengan jumlah terbatas itu secara berkala (periodic) diisi kembali jika saldonya akan habis. 3. Selisih kas adalah digunakan untuk menampung perbedaan jumlah fisik kas dengan jumlah kas menurut catatan pembukuannya. Dalam hal ini hanya bersifat sementara saja atau sebelum penyebab selisihnya ditemukan. C. riteria Kas Sesuatu yang dapat dikatakan sebagai kas apabila memenuhi kriteria berikut : 1.

Diakui secara umum sebagai alat pembayaran yang sah.

2.

Dapat digunakan setiap saat bila diperlukan.

3.

Penggunaannya bersifat bebas.

4.

Diterima sesuai nominalnya pada waktu diuangkan.

D. Sifat-sifat Kas Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kas merupakan alat tukar dan alat pembayaran yang diterima dalam hal pelunasan utang dan dapat diterima sebagai setoran dengan jumlah sebesar nilai nominalnya. Kas juga berarti simpanan bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat kas, yaitu. 1.

Kas selalu terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan.

2.

Kas merupakan aset yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan aset lain, mudah dipindahkan tanpa tanda tangan pemilik. E. Kategori Kas Jadi yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah: 1. 2. 3.

Uang tunai, baik berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau oleh pemerintah negara lain (mata uang asing). Uang tunai yang disimpan di lembaga keuangan (bank) dalam bentuk rekening giro (demand deposit) ataupun rekening tabungan (saving deposit). Instrument lain seperti money order, personal check, cashier’s check dan bank draft.

F. Golongan Kas Berdasarkan pernyataan di atas, maka yang termasuk dalam golongan kas antara lain : 1.

Mata uang dalam negeri, yaitu Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI).

2.

Mata uang asing yang dikeluarkan oleh negara lain, misalnya dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan sebagainya.

3.

Giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali.

4.

Cek sebagai pembayaran yang diterima dari pihak lain.

5.

Cek perjalanan atau traveler’s check.

6.

Chasier’s check (cek kasir).

7.

Wesel pos.

G. Penyajian Kas dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar di urutan atas. Namun penyajian laporan keuangan IFRS 1 Presentation of Financial Statement justru meletakkan aset lancar pada bagian bawah sehingga kas diletakkan pada bagian paling bawah dalam laporan posisi keuangan. Kas dapat disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut: (1) Kas dan setara kas (Cash and cash equivalent) (2) Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain (3) Kas Setara kas (4) Kas Kas di bank Setara kas

KELOMPOK 4 PIUTANG 2.1.1

Piutang

Piutang timbul karena adanya transaksi penjualan kredit, oleh karena itu besar kecilnya penjualan kredit akan berpengaruh langsung terhadap jumlah piutang. Piutang merupakan klaim uang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Piutang juga merupakan tagihan prusahaan kepada pihak lain atau pelanggan karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa kredit. 2.1.2

Klasifikasi Piutang

Penggolongan piutang menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu menurut sumber terjedinya, ialah piutang usaha dan piutang lain-lain. Sedangkan pengklasifikasian bisa dengan beberapa cara : (1) piutang terdiri dari piutang usaha (trade receivable) dan piutang non usaha (non-trade receivable). (2) piutang terdiri dari piutang yang bersifat lancar atau jangka pendek, dan piutang tidak lancar atau jangka panjang. 2.1.3

Dokumen Piutang

Dokumen pokok yang digunakan sevagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang adalah: 1. Faktur penjualan Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. 2. Bukti kas masuk Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang transaksi pelunasan piutang dari debitur. 3. Memo kredit Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. 4. Bukti memorial (journal voucher) Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan. 2.1.4

Piutang Tak Tertagih

Adanya piutang dalam kegiatan perusahaan memungkinkan terjadinya keadaan dimana piutang tersebut tidak dilunasin (bad debt). Perusahaan akan sangat dirugikan oleh adanya piutang tidak tertagih. Dengan adanya hal tersebut, maka perusahaan diharapkan menetapkan suatu kebijakan atas masalah piutang tidak tertagih. 2.1.5

Pengertian Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih, yaitu klaim kepada pihak tertentu atas uang, barang dan jasa yang tidak tertagih atau kerugian yang ditimbulkan atas penjualan secara kredit. Piutang tak tertagih adalah piutang pelanggan

kepada perusahaan yang belum tentu bisa ditagih, antara lain karena pelanggan menghilangkan dari atau memang karena tidak mampu membayar. 2.1.6

Metode Pencatatan Piutang Tak Tertagih

“Terdapat dua metode untuk mencatat piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih yaitu metode penyisihan (Allowance Method), membuat akun beban piutang tak tertagih sebelum piutang tersebut dihapus dan metode penghapusan langsung (Direct Write-Off Method) mengakui beban bahwa hanya pada saat piutang dianggap benar – benar tidak dapat ditagih lagi.”

2.1.7

Analisa umur piutang

Analisa umur piutang adalah suatu bentuk laporan guna mengetahui posisi piutang dengan melakukan pengelompokkan piutang pada periode tertentu. Dengan pengelompokkan tersebut manajemen perusahaan dapat mengetahui posisi piutang sehingga dapat mengambil kebijakan keuangan yang tepat. Kegunaan analisa umur piutang adalah alat bagi manajemen untuk mengambil kebijakan keuangan yang tepat. Kegunaan analisa umur piutang adalah alat bagi manajemen untuk mengambil kebijakan dalam pemberian kredit dan penagihan. 2.1.8 Umur piutang Salah satu cara untuk menghitung penyisihan piutang tak tertagih adalah dengan menerapkan persentase yang berbeda terhadap kelompok umur piutang tertentu. Setiap akhir periode akuntansi, misalnya akhir bulan atau akhir tahun dibuat daftar piutang. Menurut Indriyo dan Bahsri (2008:2009) dengan diketahui umur piutang maka akan dapat diketahui: 1. Piutang – piutang mana yang sudah dekat dengan jatuh tempo dan harus ditagih 2. Piutang – piutang yang sudah lewat jatuh tempo dan perlu dihapuskan karena sudah tidak dapat ditagih kembali. 2.1.9 Risiko Piutang Menurut Munawir (2002:228) Adapun risiko yang terkandung dalam piutang yaitu sebagai berikut : 1. Risiko tidak terbayarnya seluruh piutang 2. Risiko tidak terbayarnya sebagai piutang 3. Risiko keterlambatan modal dalam piutang 4. Risiko tertanamnya modal dalam piutang

KELOMPOK 5 PERSEDIAAN

A. PENGERTIAN PERSEDIAAN Persediaan (inventory), adalah meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu, dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Aktiva lain yang dimiliki perusahaan, tetapi tidak untuk dijual atau dikonsumsi tidak termasuk dalam klasifikasi persediaan. Persediaan merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan. B. KLASIFIKASI PERSEDIAAN Klasifikasi persediaan dapat dibedakan menjadi dua , yaitu : a. Menurut PSAK no.14 (2007) Istilah persediaan dalam akuntansi ditujukan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria (PSAK : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia No. 14) yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva:

a) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. b) dalam proses produksi dan atau perjalanan atau c) dalam bentuk bahan (atau perlengkapan) untuk digunakan dalam proses produksi

b. Menurut jenis perusahaan Persediaan barang diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan yang paling aktif dalam operasi usahanya. Sedangkan dalam perusahaan pabrikasi atau manufaktur, persediaan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut : persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Terdapatnya klasifikasi persediaan yang berbeda antara perusahaan perdagangan dengan perusahaan manufaktur adalah karena fungsi dua perusahaan itu memang berbeda C. CAKUPAN BARANG DALAM PERSEDIAAN Salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi oleh perusahaan adalah terkait dengan pengakuan kepemilikan atas persediaan. klasifikasi barang dalam persediaan mencakup :

1. Barang yang ada pada suatu entitas dan merupakan miliknya. 2. Barang yang ada pada suatu entitas tapi bukan miliknya. 3. Barang milik suatu entitas tapi tidak ada di entitas tersebut. Pada klasifikasi kedua dan ketiga sering kali suatu entitas mengalami kesulitan dalam menentukan perpindahan hak kepemilikan atas barang. D. PENGUKURAN PERSEDIAAN Salah satu masalah terkait dengan persediaan adalah mengukur nilai persediaan tersebut. Pernyataan Standar Akuntansi (2011;14.8) menyatakan bahwa persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai biaya yang termasuk dalam biaya persediaan, rumus biaya yang dapat digunakan oleh suatu entitas yang mencerminkan asumsi arus biaya yang mencerminkan pengeluaran biaya persediaan, metode nilai realisasi neto, dan metode lainnya.

E. PENGGUNAAN METODE LAIN DALAM VALUASI PERSEDIAAN a. Metode Laba Bruto Menentukan jumlah persediaan dengan metode laba kotor biasanya dilakukan dalam keadaankeadaan sebagai berikut: a.

Untuk menaksir jumlah persediaan barang yang diperlukan untuk menyusun laporan-

laporan jangka pendek, di mana perhitungan fisik tidak mungkin dijalankan. b. Untuk menaksir jumlah persediaan barang yang rusak karena terbakar atau bencana lain dan menentukan jumlah barang sebelum terjadinya bencana. c.

Untuk mengecek jumlah persediaan yang dihitung dengan cara-cara lain, disebut test laba

kotor. d. Untuk menyusun taksiran harga pokok penjualan, persediaan akhir dan laba kotor, taksiran ini dihitung sesudah dibuat budget penjualan. b. Metode Ritel Metode persediaan eceran (retail inventory method) mensyaratkan bahwa pencatatan dilakukan atas: 

total biaya dan nilai eceran dari barang yang dibeli



total biaya dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual

KELOMPOK 6 ASET TETAP BERWUJUD 2.1

Defenisi Aset tetap adalah asset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif, dan diharapkan untukdigunakan selama lebihdari satu periode. Berdasarkan defenisi di atas terdapat beberapa hal penting terkait asset tetap, yaitu: 1. Aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik (seperti tanah, bangunan), berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik (merupakan aset tak berwujud). 2. Aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan pada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. 3. Aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar, karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

2.2

Pengakuan Sebagaimana pengakuan untuk aset lainnya, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika: 1.

besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas , dan

2.

biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Ini merupakan prinsip pengakuan umum untuk aset tetap. Prinsip ini terapkan pada saat

pengakuan awal aset, pada saat ada bagian tertentu dari aset yang diganti, dan jika ada pengeluaran tertentu yang terjadi terkait dengan aset tersebut selama masa manfaatnya. Jika pengeluaran tersebut menimbulkan manfaat ekonomis di masa depan, maka dapat diakui sebagai aset. 2.3

Pengukuran Awal Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi berikut ini. 1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.

2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. 3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. 2.4 Pengukurannya Setelahnya Untuk aset tetap, setelah pengakuan awal entitas harus memilih model biaya (cost model) atau model revaluasi (revaluation model) sebagai kebijakan akuntansinya. Model yang dipilih oleh entitas harus diterapkan terhadap ‘’ seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama’’. Kebijakan tersebut ‘’tidak perlu diterapkan untuk semua aset tetap yang dimiliki perusahaan’’.Beberapa contoh kelompok aset adalah: 1.

Tanah;

2.

Tanah dan bangunan;

3.

Mesin;

4.

Kapal;

5.

Pesawat udara;

6.

Kendaraan bermotor;

7.

Perabotan;

8.

Peralatan kantor.

2.5 Penghentian Pengakuan Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. 2.6 Penyajian dan Pengungkapan Aset tetap disajikan di neraca (laporan perubahan ekuitas) di bagian aset tidak lancar.Laporan keuangan mengungkapkan,untuk setiap kelompok aset tetap antara lain: 1.

Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan tercatat bruto.

2.

Metode penyusutan yang digunakan.

3.

Manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

4.

Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (jumlah dengan akumulasi rugi penurunan

nilai) pada awal dan akhir periode.

KELOMPOK 7 ASET TAK BERWUJUD  Definisi Aset Tak Berwujud

Menurut PSAK 19 (Revisi 2010) Mendefinisikan asset takberwujud sebagai asset nonmoneter yang dapat didefinisikan tanpa wujud fisik. Aset non-moneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. Banyak aset, misalnya aset tetap, memiliki bentuk fisik  Karakteristik Aset Takberwujud Berdasarkan definisi, terdapat bebrapa karakteristik utama dari suatu asset takberwujud, yaitu sebagai berikut. 1. Dapat diidentifikasi (identifiability) 2. Kendali 3. Tidak Mempunyai wujud fisik Aktiva tak berwujud mungkin timbul dari: 1. Pemerintah-seperti hak paten, hak cipta, frenchis, merek dagang, dan nama dagang. 2. Perusahaan lain-misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. 3. Perjanjian tertentu-seperti frenchise dan lease.  Contoh Aktiva Tidak Berwujud (Intangible Asset) 1. Hak Sewa (Lease Hold): Adalah hak yang diperoleh atas suatu sewa aktiva tertentu (sewa tempat usaha, sewa gedung, sewa mesin) yang biasanya menggunakan kurun waktu tertentu, disahkan oleh pejabat pembuat akte (notaris). 2. Organization Cost. Adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang terjadi sehubungan dengan set-up perusahaan sebelum beroperasi, contohnya : pembayaran kepada notaris. Perijinan (Permit & Licences) 3. Periijinan adalah hak perusahaan yang diperoleh dari pihak pemerintah baik daerah maupun pusat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu terkait dengan bidang usahanya. 4. Hak Patent Hak Patent adalah hak yang diperoleh atas suatu penemuan tertentu. 5. Merk Dagang (Trade Mark) yang biasa disingkat TM, adalah hak yang diperoleh atas suatu merk komersial tertentu 6. Hak Penggandaan (Copyright): Copyright adalah hak yang berikan atas suatu penulisan, baik itu berupa karya ilmiah, puisi, novel, maupun lyric lagu, notasi lagu/irama tertentu, script atau scenario film tertentu. Copyright meliputi hak untuk memperbanyak dan mengedarkannya. 7. Franchise Adalah hak yang diperoleh untuk melakukan suatu usaha tertentu, atau memasarkan produknya, sekaligus mengikuti pola usaha, cara pengelolaan, penggunaan logo maupun penggunaan alat usaha tertentu yang aslinya dimiliki oleh perusahaan yang memberikan hak franchise.

8. Goodwill Adalah kelebihan-kelebihan, keistimewaan tertentu yang dimiliki oleh perusahaan, yang oleh karenanya menjadi dinilai lebih oleh pihak lain.  Pengakuan Awal Asset Takberwujud Kriteria pengakuan aset takberwujud pada dasarnya sama dengan kriteria pengakuan aset tetep. Aset takberwujud diakui sebagai berikut : 1. memenuhi definisi aset takberwujud 2. memenuhi kriteria pengakuan, yaitu (a) kemungkinan besar entitas dan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan (b) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Jika kriteria pengakuan tidak dipenuhi, maka biaya yang dikeluarkan harus diakui sebagai beban. Aset takberwujud pada awal pengakuannya harus diakui sebagai biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan aset takberwujud tergantung dari kondisi aset takberwujud tersebut diakuisisi. Terdapat beberapa kemungkinan cara perolehan aset takberwujud, yaitu : 1. Perolehan terpisah, 2. Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi, 3. Akuisisi dengan hibah pemerintah, 4. Pertukaran aset, 5. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal (goodwill dan aset takberwujud lainnya).  Pengakuan Setelah Perolehan Setelah pengakuan awal, entitas harus memilih salah satu dari dua dasar pengukuran asset tak berwujud, yaitu (1). Model biaya perolehan dan (2). Model revaluasi. Jika entitas memilih menggunakan model revaluasi maka semua asset dalam kelas yang Sama harus diperlakukan sama, kecuali apabila tidak ada pasar aktif untuk asset tersebut.  Amortisasi

Setelah pengakuan awal, maka entitas harus menentukan manfaat asset takberwujud, masa manfaat asset takberwujud dibedakan menjadi massa manfaat terbatas dan tidak terbatas. 1. Masa Manfaat Terbatas asset takberwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi, konsep amortisasi untuk asset tak berwujud sama dengan konsep penyusutan yang berlaku untuk asset tetap masa mangfaattersebut harus mencerminkan periode selama asset tersebut memberikan manfaat ekonomis bagi entitas. Jumlah yang diamortisasi adalah harga perolehan asset (atau harga pasar dalam hal menggunakan model revaluasi) dikurangi nilai sisanya. Amoortisasi dimulai pada saat asset tersebut siap dipergunakan dan dihentikan pada asset-aset tersebut dihentikan penggunaanya atau reklasifikassi menjadi asset tidak lancar dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58.

Masa Manfaat Tidak Terbatas Suatu asset disebut tidak terbatass apabila tidak dapat ditentukan masa manfaat dengan periode waktu waktu yang mana dalam periode waktu tersebut entitas dapat memperoleh manfaat ekonomis dari asset tak berwujud tersebut.masa manfaat ‘tidak terbatas’ bukan berarti massa manfaat ‘tidak terhingga’.  Penghentian Pengakuan Suatu aset takberwujud harus dhentkan pengakuannya bila: a) dalam (proses) pelepasan: atau b) ketka tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya  Penyajian Aset Takberwujud Dan Akun Terkait Dalam laporan posisi keuangan, aset takberwujud termasuk dalam asettidak lancar. dalam laporan Laba Rugi Komprehensif penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dari penurunan nilat tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan (discontinued operations). 2.1 Pengunkapan aset takberwujud dan Akkun terkait suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelas aset takberwujud, dipisahkan antara aset takberwujud yang dihasilkan secara iinternal dan aset takberwujud lainnya, antara lain: 1. apakah masa mannfaat tidak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau massa manfaatnya; 2. metode amortisas yang digunakan untuk aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas; 3. jumlah tercatat bruto dan akumulasipenyusutan (secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai) pada awal dan akhir periode 4. unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset takberwujud termasuk (didalamnya) 5. pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode 2.

KELOMPOK 9 ASET TIDAK LANCAR TERSEDIA UNTUK DI JUAL 2.1

PENGAKUAN AWAL PSAK 58 (revisi 2009) mengatur bahwa suatu aset tidak lancar harus diklasifikasikan sebagai

aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, ketika entitas tidak akan menggunakan aset tersebut dalam kegiatan operasi berkelanjutan, namun berniat untuk menjualnya dan memulihkan nilai aset tersebut melalui aset tersebut melalui penjualan. Untuk dapat diklasifikan sebagai dimiliki untuk dijual, aset harus memenuhi dua syarat, yaitu sebagai berikut. 1.

Berada dalam keadaan dapat dijual

Artinya aset ini sudah dalam kondisi siap dijual dengan syarat – syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset tersebut. Misalnya, suatu entitas yang telah mendapatkan pembeli, bermaksud mengalihkan gedung kepada pembeli setelah menggosongkan gedung tersebut. 2.

Penjualannya harus sangat mungkin terjadi Transaksi penjualan yang dimaksud disini termasuk juga penjualan melalui petukaran aset

tidak lancar dengan aset tidak lancar lainnya ketika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Penjualan dikatakan sangat mungkin terjadi, jika: a. Manajemen berkomitmen terhadap rencana penjualan aset b. Memulai suatu program aktif untuk mencari pembeli dan menyelesaikan rencana tersebut c. Aset harus dipasarkan secara aktif pada harga yang pantas sesuai dengan nilai wajar kininya d. Penjualan diperkirakan memenuhi ketentuan pengakuan sebagai penjualan dalam waktu satu tahun dari tanggal klasifikasi aset e. Tidak mungkin terjadi perubahan signifikan atau pembatalan atas rencana penjualan 2.2

PENGUKURAN

Sebelum suatu aset tidak lancar di klasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang di miliki untuk di jual, nilai tercatat aset tersebut diukur seduai dengan PSAK terkait, misalnya aset tetap,

berarti diukur sesuai PSAK 16 Aset Tetap. Pada saat aset tersebut diklasifikasikan menjadi aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, aset tersebut diukur pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat atau nilai wajar neto. Nilai tercatat adalah nilai terakhir yang diakui pada laporan posisi keuangan. Nilai wajar neto adalah nilai wajar di kurangi biaya untuk menjual. Biaya untuk menjual adalah biaya yang akan terjadi ketika entitas melepas asetnya. 2.3

PENGUKURAN SELANJUTNYA Dalam pengukuran selanjutnya, entitas me-review nilai tercatat aset dibandingkan dengan

nilai wajar netonya. Jika nilai wajar neto kemudian mengalami penurunan lagi dibandingkan dengan nilai tercatat terakhir maka entitas harus kembali mengakui rugi penurunan nilai tersebut. Namun, jika pada pengukuran berikutnya nilai wajar neto mengalami kenaikan, entitas dapat mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut namun tidak melebihi akumulasi penurunan nilai yang telah dicatat sejak klasifikasi aset sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual. Pemulihan atas penurunan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan di Laba Rugi. 2.4

ASET TIDAK LANCAR YANG DIUKUR MENGGUNAKAN MODEL REVALUASI Ketika Perusahaan menggunakan model revaluasi dalam mengukur aset tidak lancar yang

kemudian diklasifikasi sebagai aset dimiliki untuk dijual, maka aset tersebut harus direvaluasi ke nilai wajarnya sesaat sebelum di reklasifikasi. Setelah reklasifikasi, biaya menjual dikurangkan dan diakui sebagai rugi penurunan nilai sebagai bagian laba rugi periode berjalan. 2.5

PENGHENTIAN PENGAKUAN DAN PERUBAHAN RENCANA Aset tidak lancar yang dihentikan pengklasifikasiannya sebagai dimiliki untuk dijual, maka

selanjutnya harus diukur pada nilai yang lebih rendah antara : 1. Nilai tercatat aset tersebut sebelum aset diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual, disesuaikan dengan penyusutan , amortisasi atau penilaian kembali yang telah diakui jika tersebut tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual,atau 2. Nilai terpulihkan pada saat tangga keputusan untuk tidak dijual.

Related Documents

Akm Ii Kel.4.docx
May 2020 0
Resume 19
November 2019 14
Revisi Lp Kel 19.docx
June 2020 12
Resume 3-19
December 2019 8

More Documents from ""