Resume Buku Adm Negara (tugas Akhir).docx

BAB I PENDAHULUAN

1. Sekilas Perkembangan Ilmu Administrasi Negara Salah satu alasan terjadinya perubahan (perkembangan) ilmu administrasi negara, antara lain dikemukakan oleh pakar ilmu administrasi (Nisjar; 1999), bahwa pembaruan terhadap bidang kajian Ilmu Administrasi Negara dilakukan karena dewasa ini terjadi gelombang perubahan besar di segala bidang kehidupan manusia yang mau tidak mau mempengaruhi dinamika administrasi negara. Upaya-upaya para ahli untuk mengembangkan konsep baru ilmu Administrasi Negara, mulai dirasakan pada akhir dasawarsa 70-an. Bahkan pada akhir tahun 1960 dan awal tahun 70-an, Dwight Waldo membuat suatu kejutan yang sempat menggemparkan para sarjana Administrasi Negara, melalui pemikirannya yang terkenal dengan bahwa “Administrasi Negara hidup di zaman yang penuh ketidakpastian” (time of turbulance). Gejolak ini sebenarnya sudah dirasakan sejak diadakannya suatu konferensi oleh masyarakat Administrasi negara disponsori oleh American Academy of Political and Social Science, tahun 1967. 2. Konsepsi Administrasi Publik dan Inovasi Administrasi Nigro & Nigro (1984) yang memperkenalkan konsep administrasi publik (publik administration) sebagai suatu bidang studi yang menekankan fungsi eksekutif (pemerintah) sebagai pelayan publik (public service). Makna pelayanan menurut konsepsi administrasi publik tidak terbatas pada sektor pemerintah (negara) tetapi juga mencakup sektor swasta, kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan juga bagi individu-individu. Supomo, salah seorang pakar/guru besar ilmu administrasi negara antara lain menekankan bahwa: “kepentingan masyarakat” merupakan perhatian utama dari administrasi negara. Dengan mengutip pendapat Leonard D. White, lebih lanjut Supomo mengemukakan bahwa besarnya dan luasnya kegiatan admnistrasi negara, tergantung pada jasa-jasanya dalam melindungi kepentingan-kepentingan rakyat atau publik (Thoha, 2008). Inovasi administrasi terletak pada peranan dan kapasitas birokrasi pemerintahan melalui penyelenggaraan urusan-urusan pelayanan publik pada institusi pemerintahan. Menurut Muttaqin (2011), birokrasi yang inovatif adalah birokrasi yang memiliki kapasitas dilihat dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan teritegrasi dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang inovatif. Pada akhirnya Muttaqin (2011), berpandangan bahwa di era modernisasi dan kompetitif global saat ini, sudah menjadi bagi birokrasi pemerintahan untuk berinovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, jika birokrasi berkeinginan untuk berinovasi sebagai wujud tanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, maka terdapat dua hal penting yang harus mendapat perhatian, yaitu: (1) ciptakan kreativitas bagi aparatur birokrasi; (2) ciptakan iklim kompetitif di antara apartur birokrasi. Dengan demikian, iklim kompetitif akan menumbuhkan kreativitas dan pada gilirannya, kreativitas akan melahirkan inovasi. 1

BAB II KONSEP DASAR ILMU ADMINISTRASI

1. Arti Administrasi Secara Etimologis Menurut Thoha (1983:10) bahwa istilah administrasi berasal dari kata latin : ad + ministrare. ad = intensif, dan ministrare = melayani atau memenuhi. Jadi adminisitrare artinya melayani atau memenuhi secara intensif. Selanjutnya kata lain tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “administration” dan dalam bahasa Indonesia disebut “administrasi”. Jauh sebelum adanya terjemahan dalam bahasa Inggris, bagi masyarakat Indonesia telah mengenal istilah “administratie” sebagai warisan zaman penjajahan Belanda. Pengertian adminstrasi yang sesungguhnya yaitu terjemahan dari bahasa Inggris (administration) adalah suatu pengertian secara teoritis yang dapat dipahami melalui sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para pakar ilmu administrasi (Thoha, 1983:11) antara lain sebagai berikut : a. Ordway Tead (1951), administrasi meliputi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan dan melengkapi usaha kerja sama sekelompok orang yang sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu. b. Leonar D. White (1955), administrasi adalah suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok, baik usaha pemerintah maupun swasta, sipil, militer, dalam ukuran besar atau kecil. c. Herbert Simon, et all (1956), dalam pengertian yang sangat luas administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan dari kelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. d. John M. Piffner (1960), administrasi dapat didefenisikan sebagai pengprganisasian dan menggerakan sumber daya manusia dan materiil untuk mencapai tujuan yang diinginkan. e. J. E. Waters (1959), administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penaksiran, dan pengawasan suatu usaha. f. Sondang P. Siagian (1980), adminsitrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Administrasi Dalam Arti Sempit Administrasi dalam arti sempit adalah keseluruhan aktivitas yang bersifat ketatausahaan, yaitu mencakup kegiatan surat menyurat, mulai dari pencatatan atau agenda surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan pengarsipan surat, termasuk pencatatan dan pengelolaan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan dalam rangka penentuan kebijakan dan pengambilan keputusam yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi. Menurut Silalahi (2003) administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha (clerecal work atau office work). 2

Selanjutnya Atmosudirdjo (1980) mengartikan tata usaha sebagai pekerjaan pengendalian informasi (the handling of information). Sedangkan Wajong (1962) menyebut kegiatan administrasi sebagai pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan.

3. Administrasi Dalam Arti Luas Administrasi dalam arti luas dapat dirumuskan sebagai berikut : Administrasi adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih), dimana kerjasama itu didasarkan pada pertimbangan yang rasional, dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan pada awal proses kerjasama itu. Untuk memahami konsep administrasi dalam arti luas, dapat dilihat kombinasi dari beberapa definisi yang ditulis oleh sejumlah pakar dalam bidang ilmu administrasi, seperti yang dikutip oleh Silalahi (2003:9), antara lain sebagai berikut : a. The Liang Gie (1980), Administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. b. Stephen P. Robbins (1983), Administrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitasaktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain. c. Dwight Waldo (1971), Administrasi adalah suatu daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

3

BAB III SEJARAH PERKEMBANGAM ILMU ADMINISTRASI NEGARA

1. Landasan Awal Perkembangan Ilmu Administrasi Negara Landasan awal perkembangan studi administrasi negara diletakkan oleh para penulis dan praktisi administrasi pemerintaham di Amerika Serikat. Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah nama yang dikenal sebagai pelopor perkembangan ilmu administrasi negara. 1) Woodrow Wilson melalui karyanya “Political Science Quartely” dan “The Study of Admnistration” pada tahun 1887 atau akhir abad ke-18, menyumbangkan pemikiran yang sangat fundamental dalam merintis perkembangan ilmu administrasi. 2) Pelopor lainnya, yang sangat terkenal dalam pengembangan studi administrasi negara dapat dikemukakan beberapa diantaranya: a. Frank J. Goodnow (1893) melalui karyanya yang terkenal dengan judul “Comparative Administratuve Law”. Karya ini memberikan sumbangan yang cukup besar dalam proses perkembangan studi administrasi negara, terutama dakam rangka pengembangan kajian hukum administrasi negara berdasarkan value system (sistem nilai) yang dianut oleh suatu negara. b. Leonard D. White (1926) telah menyumbangkan karyanya dengan judul “Introduction to the Study of Public Administration”. Karya ini menjadi landasan kajian-kajian perkembangan teoritik dan praktik ilmu admnistrasi negara, baik bagi kalangan akademik atau ilmuwan maupun bagi para praktisi di lapangan pemerintahan. c. Alexis de Tocqueville (1945) dengan karyanya yang sangat populer bagi para ilmuwan di Amerika Serikat, berjudul “Democracy in America”. Selanjutnya karya ini menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan konsep demokrasi di berbagai negara, terutama bagi negara-negara berkembang yang menganut sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. d. Edward H. Litchfield (1956) melahirkan suatu karya yang sangat menyumbang perkembangan studi administrasi negara, dengan judul “Notes on a Theory of Administration: Administrative Science Quartely”. Karya ini sangat menunjang pengembangan teori-teori umum yang selanjutnya disebut azas-azas umum dalam studi administrasi negara. Selanjutnya azas-azas umum ini menjadi prinsip yang harus ditegakkan dalam proses administrasi negara. 2. Perkembangan Pemikiran Administrasi dalam Praktik (Sebagai Seni) Administrasi sebagai seni, adalah suatu fenomena administrasi yang melekat pada diri individu-individu yang secara sadar melakukan kerjasama karena ada kepentingan bersama yang ingin diwujudkan atau ingin dicapai. Administrasi sebagai seni telah ada sebelum Masehi yaitu sejak zaman Adam dan Hawa, sedangkan administrasi sebagai ilmu, lahir sesudah Masehi yang ditandai dengan karya F. W. Taylor (1911) di Amerika Serikat yang dikenal sebagai lahirnya gerakan manajemen ilmiah (Scientific Management) dan

4

Henry Fayol di Eropa (1930) melalui karyanya yang berjudul “General and Industrial Management”. Kedua karya besar itu populer di awal abad ke-19. 3. Perkembangan Administrasi Sebagai Ilmu Lahirnya gerakan manajemen ilmiah (Scientific Management) di Amerika Serikat yang dipelopori oleh F. W. Taylor dalam karyanya yang berjudul “Shop Management” (1930), merupakan titik awal berkembangannya Administrasi sebagai Ilmu. Jadi administrasi ditelaah secara ilmiah, mulai pada akhir abad 18 atau awal abad 20 yang dipelopori oleh F. W. Taylor dan Henry Fayol, yang dikenal sebagai tahapan gerakan “Scientific Management”. 4. Perkembangan Pemikiran dan Teori Administrasi Perkembangan pemikiran dan teori administrasi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah ditekankan pada teori dan pendekatan yang berlaku umum. Dalam hal ini pembahasan perkembangan teori dan pendekatan administrasi dibagi dalam tiga fase atau kategori (Silalahi, 2003:41-63) sebagai berikut : 1) Teori klasik atau disebut sebagai face scientific, tediri dari: a. Scientific Management (Manajemen Ilmiah) b. Administratif Theory (Teori Administratif) c. Bureaucractic Theory (Teori Birokrasi) 2) Teori Neo Klasik Dalam hal ini yang tergolong teori neo klasik adalah Pendekatan Hubungan Kemanusiaan (Human Relation Approach). 3) Teori Modern atau Kontemporer a. Behavioral Approach (Pendekatan Perilaku) b. Process Approach (Pendekatan Proses) c. Quantitatif Approach (Pendekatan Kuantitatif) d. System Approach (Pendekatan Sistem) e. Contingency Approach (Pendekatan Kontingensi) Perkembangan suatu ilmu (Keban, 2004:29) dapat ditelusuri melalui perubahan paradigmannya sejak Wilson. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa:  Paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.  FOKUS: merupakan metode dasar yang digunakan, atau cara-cara ilmiah apa yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah.  LOCUS: mempersoalkan tempat atau lapangan medan dimana metode itu diterapkan. Administrasi publik berkembang sebagai suatu ilmu (Henry, 1988:30-60), melalui rangkaian pergantian lima paradigma yang tumpang tindih. Paradigma yang diuraikan oleh Nicholas Henry antara lain: Paradigma I (1900-1926)  Disebut sebagai paradigma “dikotomi antara politik dan administrasi”. 5

 Politik harus memusatkan perhatian pada kebijakan atau perumusan kehendak rakyat. Sedangkan administrasi memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan dan kehendak rakyat.  Implikasi dari paradigma ini adalah (1) Administrasi publik harus netral, (2) Birokrasi pemerintahan diarahkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.  Tokoh/pelopor utama dari paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Paradigma II (1927-1937)  Paradigama kedua dikenal sebagai paradigma “Prinsip-Prinsip Administrasi”.  Sangat dipengaruhi oleh manajemen klasik dari Fayol & Taylor.  Fokusnya adalah administrasi negara, dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi, antara lain melalui karya L. Gullick, dikenal dengan akronim POSDCORB.  Kelemahan paradigma yang kedua ini, hanya menekankan aspek focus sedangkan aspek lokus dikesampingkan.  Pelopor : Willoughby; Gullick; dan Urwick. Paradigma III (1950-1970)  Fase ini dikenal sebagai paradigma “Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik”;  Prinsip-prinsip administrasi tidak konsisten dan tidak berlaku universal (kritikan H. Simon, dalam karyanya yang berjudul “Adiminstration Behavior: A Study of Decisiom Making Processes in Administrative Organitation, tahun 1947”);  Lokusnya dari paradigma III ini adalah birokrasi pemerintahan. Sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administarsi dianggap mengandung banyak kelemahan;  Kelemahan paradigma ini, adalah pengeritik tidak memberi jalan keluar tentang fokus (metode apa yang harus dikembangkan dalam administrasi publik). Paradigma IV (1956-1970)  Paradigma IV adalah paradigma “administrasi publik sebagi ilmu administrasi”  Prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer lebih lanjut dikembangkn secara ilmiah dan mendalam;  Fokus dari paradigma IV adalah perilaku organisasi; analisis manajemen; penerapan teknologi modern (metode kuantitatif, analisis sistem, operation search, econometris, dan sebagainnya);  Selanjutnya terjadi 2 arah perkembangan administrasi publik, yaitu (1) perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh psikologi sosial; (2) perkembangan kebijakan publik. Paradigma V (1970)  Paradigma V disebut paradigma “administrasi publik sebagai administrasi publik”.  Fokus: administrasi publik pada fase ini adalah Teori Organisasi; Teori Manajemen; Kebijakan Publik;  Sedangkan locusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik (kepentingan umum). 6

BAB IV ADMINISTRASI NEGARA DAN ADMINISTRASI PUBLIK

Untuk memahami konsep administrasi negara dan admnistrasi publik dalam proses perkembangannya, terlebih dahulu perlu dipahami secara mendasar dari aspek terminologis historis. Dari aspek terminologis historis (Indradi, 1986) ilmu admnisistrasi negara berasal dari Eropa Kontinental dan Anglo Saxon Amerika yang dapat dijelaskan berikut ini :  Di Eropa Kontinental, dikenal istilah: bestuurs kunde, bestuurs wetenshap, bestruss leer (dari Belanda); verwaltungslehre (Jerman) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “Management”.  Sedangkan untuk Anglo Saxon di Amerika, dikenal dengan istilah Public Administrstion.  Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam, ternyata bahwa apa yang dimaksud dengan “Management” (Eropa Kontinental) dan “Public Admninistration” (Anglo Saxon Amerika), ternyata sama, yaitu sama-sama membicarakan tentang penataan kerjasama kelompok utnuk mencapai tujuan bersama, yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan sebagai proses aktivitas, dan sejumlah prinsip-prinsip yang harus menjadi penuntun kerja sama.  Dalam Bahasa Indonesia, menjadi populer penggunaan istilah administrasi negara sebagai penterjemahan dari istilah “Public Administration”. Kemudian penerapannya pada lembaga-lembaga pendidikan, dipergunakan istilah yang disejajarkan dengan istilah ilmu admnistrasi negara, yaitu: ilmu pemerintahan, ilmu tata praja, ilmu adm. tata praja, ilmu adm. tata pemerintahan, ilmu usaha negara, ilmu kenegaraan, dan ilmu admnistrasi negara. Dalam perkembangan selanjutnya, banyak penulis yang senang menggunakan “Admnistrasi Negara”, dengan berbagai alasan yang argumentatif yang dapat diterima secara logika keilmuan dan realitas aplikatif. Berdasarkan pertimbangan filosofis dan esensi “Public Administration” yaitu Public Service (Pelayanan Publik) maka dikemukakanlah berbagai argumentasi sebagai alasan penggunaan istilah “Administrasi Publik”, antara lain : a. Administrasi Negara sangat menonjolkan aspek negara. b. Administrasi Publik menonjolkan aspek masyarakat (publik). c. Administrasi Negara menonjolkan aspek kekuasaan negara. d. Administrasi Publik menonjolkan aspek pelatanan masyarakat (Public Service). e. Administrasi Publik: ada keseimbangan antara hak dan kewajiban Negara di satu pihak, serta hak dan kewajiban publik (masyarakat/warga negara) di lain pihak. f. Berbagai tulisan mutahir menggunakan istilah “Administrasi Publik”.

1. Ciri-Ciri Administrasi Negara/Administrasi Publik Ciri administrasi menurut pemikiran Thoha (1986) dan pemikiran Keban (1995) adalah sebagai berikut : 1) Pelayanan administrasi negara/administrasi publik lebih bersifat urgen dibandingkan pelayanan swasta. 2) Bersifat monopoli. 3) Pelayanan berdasarkan undang-undang dan peraturan. 7

4) Tidak ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi ditentukan oleh kepentingan masyarakat dalam rangka public service/pelayanan kepada masyarakat. 5) Mengutamakan kepentingan orang banyak, adil, tidak memihak, proposional, dan bersih.

2. Ruang Lingkup Administrasi Negara/Administrasi Publik Ruang lingkup studi administrasi negara/administrasi publik (Syafiie, dkk.1999) mencakup berbagai bidang yang selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut ini: 1) Mencakup Peristiwa dan Gejala Pemerintahan a. Administrasi Pemerintahan Pusat b. Administrasi Pemerintahan Daerah c. Administrasi Pemerintahan Kecamatan d. Administrasi Pemerintahan Kelurahan e. Administrasi Pemerintahan Desa f. Administrasi Pemerintahan Kabupaten g. Administrasi Pemerintahan Kota h. Administrasi Departemen i. Administrasi Lembaga Non Departmen. 2) Mencakup Kekuasaan (Banyak Ditulis Pakar Politik) a. Administrasi Politik Luar Negeri b. Administrasi Politik Dalam Negeri c. Administrasi Partai Politik d. Administrasi Kebijakasanaan Pemerintah. 3) Bidang Peraturan Perundang-Undangan (Ditulis Pakar Hukum) a. Landasan Idiil b. Landasan Konstitusional c. Landasan Operasional. 4) Bidang Kenegaraan (Banyak Ditulis Pakar Ilmu Negara) a. Tugas dan kewajiban negara b. Hak dan kewajiban negara c. Tipe dan bentuk negara d. Fungsi dan prinsip negara e. Unsur-unsur negara f. Tujuan negara dan tujuan nasional. 5) Bidang Pemikiran yang Hakiki (Ditulis pakar Ilmu Filsafat) a. Etika admininstrasi negara b. Estetika administrasi negara c. Logika administrasi negara d. Hakekat administrasi negara. 6) Bidang Ketatalaksanaan (Ditulis oleh Pakar Ilmu Administrasi Negara) a. Administrasi pembangunanan b. Administrasi perkantoran c. Administrasi kepegawaian 8

d. e. f. g. h. i.

Administrasi kemiliteran Administrasi kepolisian Administrasi pengadilan Administrasi perpajakan Administrasi kepenjaraan Administrasi perusahaan (BUMN/BUMD), meliputi: administrasi penjualan, administrasi periklanan, administrasi pemasaran, administrasi perbankan, administrasi perhotelan, administrasi pengangkutan. 7) Administrasi Perusahaan Dapat Berbentuk Public Service Administrasi perusahaan atau administrasi bisnis dapat pula berbentuk semi admninistrasi negara/administrasi publik. Secara kelembagaan dia adalah bisnis murni. Namun dalam pelaksanaan fungsinya, dia bergerak di bidang public service yaitu melaksanakan fungsi negara dalam hal pelayanan kepada publik, tanpa memungut sebagaimana layaknya pelayanan pemerintah pada warganya.

3. Pergesaran Dalam Studi Administrasi Negara/Administrasi Publik Pergeseran dapat diartikan suatu perubahan pandangan dan pemikiran tentang studi administrasi negara sejalan dengan perkembangan ilmu. Dalam hubungan ini, paling kurang ada 3 pergeseran pemikiran dan pandangan dalam studi administrasi negara sejalan dengan prose perkembangannya sebagai berikut: 1) Dari teori-teori organisasi klasik (tradisional) ke teori-teori atau model-model perilaku yang menekankan pada proposisi-proposisi yang operasional. 2) Pergeseran dari dikotomi Politik dan Administrasi yang dipelopori oleh Wodrow Wilson, ke konsep Dwi Tunggal yang berpusat pada studi Public Policy. Pelopornya: Dimock & dimock, Nigro, Lerner, dll. 3) Pergeseran dalam filsafat ilmu (Ilmu Sosial) yang terlepas dari ruang dan waktu, hukum-hukum universal, ke rumusan yang sesuai dengan konteks sejarah, konteks sistem sosial. Pergeserannya adalah dari ilmu administrasi negara dunia ketiga yang terkenal dengan nama Development Administration; yang berlainan dengan ilmu administrasi negara-negara yang telah berkembang.

4. Komponen-Komponen Administrasi Negara/Administrasi Publik Administrasi Negara/administrasi publik terdiri dari empat komponen (menurut Dimock & Dimock, 1987), meliputi: 1) Apa yang dilakukan pemerintah mencakup: a. Pengaruh kebijakan dan tindakan-tindakan politis; b. Dasar-dasar kewenangan; c. Lingkungan kerja pemerintah; d. Penentuan tujuan-tujuan; e. Kebijakan-kebijakan adm. yang bersifat internal; f. Rencana-renacana. 2) Bagaimana Pemerintah mengatur: 9

a. Organisasi; b. Personalia; c. Pembiayaan kegiatan/program. 3) Bagaimana administrator mewujudkan: a. Kerja sama (team work); b. Aliran dan proses administrasi dalam pelaksanaan tugas; c. Kepemimpinan; d. Tuntutan; e. Koordinasi; f. Delegation of authory; g. Kepegawaian; h. Etika dan moral; i. Humas; j. Hubungan pusat dan daerah. 4) Bagaimana Pemerintah tetap bertanggung jawab dalam hal: a. Pengawasan internal eksekutif; b. Pengawasan politis oleh legislatif; c. Pengawasan formal/yuridis oleh yudikatif; d. Pengawasan oleh masyarakat/LSM; e. Pengawasan oleh masmedia.

5. Posisi Ilmu Administrasi Negara/Administrasi Publik Dalam Ilmu-Ilmu yang Objek Kajiannya Kenegaraan/Pemerintahan 1) Hubungan antara sesama ilmu kenegraan yang selama ini saling tumpah tindih (menurut Inu Kencana, 1999):  Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan  Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Negara  Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Politik  Ilmu Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara 2) Pengaruh ilmu-ilmu sosial non-kenegaraan terhadap ilmu administrasi negara/administrasi publik (Keban, 1995):  Pengaruh pengembangan lanjutan dari manajemen klasik, terhadap public administration.  Pengaruh Ilmu Politik  Pengaruh Sosiologi  Pengaruh Ilmu Ekonomi  Pengaruh Psikologi Sosial  Pengaruh Sejarah  Pengaruh Ilmu perbandingan Administrasi Negara  Pengaruh Teknologi, Teknik, dan Spesialisasi Baru

10

6. Unsur-Unsur Pokok Administrasi Negara/Administrasi Publik Unsur-unsur pokok administrasi negara/administrasi publik (Keban, 2004) secara garis besar dapat dijelaskan melalui uraian berikut ini: 1) Manajemen Publik, Menurut Overman (1984), manajemen publik: dapat diartikan sebagai manajemen instansi pemerintah; suatu interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi; merupakan gabungan antara fungsi manajemen (planning, organizing, sttafing, motivating, controlling, reporting, evaluating) dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik. 2) Organisasi Publik, Adalah organisasi pemerintah yang juga dikenal sebagai birokrasi pemerintah. 3) Komunikasi Pemerintahan, Komunikasi yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah komunikasi yang berlangsung dalam organisasi publik atau organisasi pemerintahan, dimana berlangsungnya proses kerja sama antara aparatur negara dalam bentuk penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, guna mewujudkan tujuan organisasi publik yaitu terciptanya pelayanan publik yang memuaskan. 4) Informasi Pemerintahan, Informasi pemerintahan adalah data yang sudah diproses, diolah dan disaring yang berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat pemerintah atau pejabat birokrasi dalam rangka pengambilan keputusan. 5) Kepegawaian, Sebagai proses rekruitmen dan pengambilan Sumber Daya Manusia dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 6) Perbekalan, Administrasi perbekalan diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan penataan, pengadaan, pencatatan, pengaturan pemakaian, pemeliharaan, dan penghapusan barang dalam suatu organisasi guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan atau penggunaan perlengkapan organisasi. 7) Humas Pemerintahan, Hubungan masyarakat (public relation) adalah unsur administrasi publik yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi pemerintahan dengan pihak lain termasuk masyarakat.

11

BAB V ALUR PEMIKIRAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ADMINISTRASI PUBLIK

Bintaro Tjokroamidjojo (1985) menggambarkan alur pemikiran ilmu administrasi publik sebagai berikut: 1. Administrasi Publik Klasik Administrasi publik pada awal perkembanganya diterima sebagai ilmu melalui pelopornya yaitu Woodrow Wilson, Frank Goodnow, dan Leonard D. White, menganut alur pemikiran yang memisahkan antara proses politik dan proses administrasi negara, dan adanya dikotomi antara administrasi negara dan kebijaksanaan. Hal ini juga dapat dilihat karena ilmu administrasi publik lahir dari ilmu politik, bahkan ada sebagian pemikiran beranggapan bahwa administrasi publik adalah cabang dari ilmu politik, atau sebagai kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan politiknya. 2. Manajemen Dalam Administrasi Publik Alur pemikiran ini, disebut juga sebagai perkembangan prinsip-prinsip administrasi publik universal. Pengertian manajemen dalam konteks ini, tidak berarti lebih luas dari administrasi. Tetapi penekanannya adalah melihat administrasi publik sebagai proses manajemen pemerintahan. Pengaruh yang amat kaut datang dari aliran pemikiran manajemen ilmiah oleh Frederick Winslon Taylor dan Henry Fayol. Selanjutnya dalam perkembangan yang lebih maju, pemikiran ini dikenal sebagai “Administrative Management”, yang menggunakan teknik-teknik manajemen ilmiah. 3. Behavioral Approach (Pendekatan Perilaku) Pendekatan ini terpengaruh dari sosiologi, psikologi sosial, dan antropologi. Pada dasarnya apek perilaku dari manusia dan nilai (value) mendapat tempat dalam penalaran administrasi publik. Hubungan manusia (human relations) dan pengambilan keputusan menjadi perhatian penting pendekatan ini. 4. Pendekatan Kontinum Politik-Administrasi Dengan pengaruh dari aliran manajemen dan diperkuat oleh aliran perilaku, berkembanglah tantangan bahwa dikotomi politik-administrasi tidak dapat dianggap valid lagi. Hal ini bersamaan dengan perhatian terhadap kebijaksanaa politik (public policy). Beberapa ahli menyimpulkan bahwa alur pemikiran ini masuk paradigma ilmu administrasi publik sebagai ilmu politik. 5. Pendekatan Ekologi Sosial Ekologi dalam konteks sosial, memperluas alur pemikiran behavioral. Pemikiran ini menyoroti kaitan antara administrasi publik atau organisasi dengan lingkungannya. Pelopor alur pemikiran ini adalag Riggs dengan tulisan kumpulan ceramahnya “The Ecology of Public Administration”.

12

6. Administarsi Pembangunan Menurut Bintaro, pendekatan ini sebagai perhatian administrasi publik terhadap masalah-masalah perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, atau dengan kata-kata yang lebih muda administrasi negar (administrasi publik) yang lebih ditujukan untuk mendukung proses pembangunan dan pencapaian sasaran pembangunan. Mustopadidjaja merumuskan “Administrasi Pembangunan adalah imu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi negara (administrasi publik) dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

13

BAB VI KONTEKS PERKEMBANGAN DAN PERSPEKTIF ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA

1. Orientasi Perkembangan Ilmu Administrasi Publik di Indonesia Perkembangan ilmu administrasi publik di negara-negara Barat mempunyai pengaruh terhadap ilmu administrasi publik di Indonesia. Salah satu karakter yang menonjol dari konteks pengembangan administrasi publik di Indonesia adalah transformasi sosial yang berlangsung dengan cepat. Akselerasi dari transformasi sosial mewarnai era 1980 sampai 1990, tidak dapat dilepaskan dari management of change yang efektif, melalui antara lain, administrasi publik sebagaimana dipikirkan oleh pelopornya seperti, Vivien (1859), Goodnow (1900), dan White (1926).

2. Konteks Perkembangan Ilmu Administrasi Publik di Indonesia Secara umum perkembangan ilmu administrasi negara di Indonesia (Miftah Thoha, 1991) dapat digolongkan menjadi empat kelompok pemusatan, yaitu: 1) Pemusatan pada persoalan-persoalan kemasyarakatan (public affairs). Pemustan ini cenderung diwarnai oleh teori-teori kebijakan publik (public policy). 2) Pemusatan terhadap perhatian untuk penetapan prinsip-prinsip manajemen terhadap kegiatan kenegaraan (public activity). Pusat perhatian diwadahi oleh teori public management. 3) Pemusatan pada segala aspek yang bertalian dengan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Pusat perhatian diwadahi oleh teori perilaku organisasi (organization behavior) dan teori pengembangan organisasi (organization development). 4) Pemusatan pada segala aspek yang bertalian dengan pembangunan. Pusat perhatian ini diwadahi oleh teori-teori pembangunan dan administrasi pembangunan.

3. Perspektif Ilmu Administrasi Publik Di akhir abad ke 20 ini, administrasi negara di Indonesia telah bercirikan administrasi pembangunan sebagai suatu pendekatan yang mampu memecahkan berbagai masalahmasalah pembangunan. Ciri yang melekat pada administrasi pembangunan adalah memusatkan perhatian pada upaya pelaksanaan dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, dalam rangka pelayanan masyarakat (public services). Perspektif administrasi negara dapat disebut sebagai “Adminstrasi Negara Kontekstual”. “Administrasi Negara Kontekstual”, merupakan konsepsi administrasi negara yang responsif dan adaptif terhadap perubahan/perkembangan lingkungan, sehingga dalam segala situasi dan kondisi, administrasi negara mampu menangkap perubahan/perkembangan yang terjadi disekitarnya, sekam segala situasi dan kondisi, administrasi negara mampu menangkap perubahan/perkembangan lingkungan, baik di bidang pemerintahan maupun bidang pembangunan. Perspektif administrasi negara di 14

abad 21, antara lain akan menonjolkan paradigma governance sebagai upaya pemecahan masalah-masalah pelayanan umum (public affairs) dan pembangunan ekonomi khususnya. Berkaitan dengan itu, paradigma governance sebagai salah satu konsep dalam aplikasinya diperhadapkan dengan masalah-maslah yang perlu dipecahkan, agar konsepsi governance dapat diaplikasikan secara kontekstual dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan. Dalam hubungan ini, Karhi Nisjar (1999) menyatakan bahwa menjelang masuknya era abad 21 terdapat paling tidak dua permasalahan pokok kebijaksanaan publik yang bersifat fundamental: pertama, secara filosofis berkaitan dengan pernyataan tentang bagaimana prinsip-prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi publik, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan suatu pemerintahan yang bercirikan governance. Kedua, secara subtantif, bagaimana implementasi good governance dalam rangka menciptakan pemerintahan yang mampu mengantisipasi dan memahami aspirasi masyarakat, sekaligus memgembangkan inovasi dan daya kreasinya.

15

BAB VII ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEBAGAI METODE PENDEKATAN DALAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Administrasi pembangunan menurut Riggs (1986: 75), menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Apabila uraian tersebut dianalisis, terdapat beberapa ide pokok yang termuat dalam konsep pembangunan. Hal ini diperjelas oleh Siagan (1988: 3), yaitu: Pertama, pembangunan merupakan suatu proses, berarti suatu kegiatan terus-menerus dilaksanakan; Kedua, pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan; Ketiga, pembangunan dilaksanakan secara terencana, dan rencana itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan; Keempat, mengarah kepada modernitas; Kelima, modernitas yang dicapai melalui pembengunan itu bersifat multi dimensional; Keenam, kesemua hal yang dikemukakan itu ditujukan kepada usaha membina bangsa (national-building). 1. Administrasi Pembangunan Desa Pembangunan desa dalam arti luas, adalah mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan politik, yang didalamnya terintegrasi usaha-usaha antara pemerintah dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Pada intinya pembangunan desa mencakup tiga aspek pokok, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Di Indonesia, pembangunan desa diidentifikasi sebagai seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya dan gotong royong (Tjenreng, 1993: 71).

2. Pembangunan Desa Sebagai Perubahan Sosial Dari perspektif yang luas, pembangunan desa adalah upaya perubahan sosial, yaitu merubah suatu masyarajat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju. Perubahan yang diharapkan tidak hanya terbatas pada aspek kehidupan sosial, tetapi mencakup aspek psikologis yaitu perubahan sikap dan perilaku masyarakat sejalan dengan tunturan perubahan/pembangunan. Pelaksanaan program-program pembangunan desa adalah merupakan upaya perubahan sosial yang bertujuan merubah seluruh aspek kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dengan sasaran pokok menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, (Banga, 1994: 86-87) prinsip dasar pembangunan desa adalah menekankan perubahan dan perkembangan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik menuju pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial.

16

3. Strategi Pembangunan Desa Terdapat tiga macam strategi atau pendekatan pembangunan daerah/pedesaan yang diterapkan oleh badan internasional di negara-negara berkembang, seperti yang dikemukakan oleh Syamsi (1986: 92-94) beirkut ini: 1) Strategi koordinasi fungsional merupakan suatu pendekatan/strategi pembangunan daerah/pedesaan yang dilakukan oleh Bank Dunia, dengan tujuan: (a) meningkatkan hasil produktivitas pertanian; (b) meningkatkan kesempatan kerja, (c) menaikan pendapatan penduduk miskin; (d) mengadakan diverivikasi masyarakat pedesaan berdasarkan basis ekonomi; (e) berusaha mengurangi jumlah penduduk desa miskin absolut dan relatif. 2) Strategi modernisasi pedesaan, merupakan pendekatan yang digunakan PBB untuk meningkatkan masyarakat pedesaan dari tradisional ke masyarakat modern. Tujuannya adalah: (a) agar daerah pedesaan berubah dari pertanian yang komersial; (b) mengusahakan modernisasi penduduk pedesaan dan mengubah sikapnya terhadap pembangunan; (c) meningkatkan income perkapita penduduk pedesaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi di pedesaan; (d) mengusahakan tersediannya kebutuhan pangan minimal dan gizi; (e) membatasi urbanisasi; (f) mengusahakan diverifikasi ekonomi pedesaan. 3) Strategi pembangunan “Arah Baru” (New Direction Strategy), merupakan pendekatan/strategi yang digunakan oelh USAID (Amerika Serikat) untuk merubah strukur pembangunan di negara berkembang. Tujuannya adalah: (a) memperkuat lembaga-lembaga pedesaan agar mampu mrlibatkan masyarakat miskin yang mayoritas, dalam pembangunan pedesaan; (b) mengadakan diverifikasi dan peningkatan produksi pertanian; (c) mengusahakan keterpaduan kegiatan antara pertanian, perindustrian, dan perdagangan dalam pembangunan; (d) mengusahakan perbaikan gizi; (e) meningkatkan fasilitas, prasarana pelayanan bagi masyarakat pedesaan; (f) meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan; (g) mengadakan dan memperkuat hubungan antara desa dengan perkotaan dalam sistem kawasan regional.

17

BAB VIII REFORMASI ADMINISTRASI/BIROKRASI DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

1. Latar Belakang Reformasi Administrasi/Birkokrasi Reformasi dapat diartikan sebagai upaya perubahan atau pembaruan sistem nilai yang dianut oleh suatu organisasi atau lembaga, karena tidak relevan lagi dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan lingkungan internal dan eksternal. Di era otonomi daerah dewasa ini, reformasi administrasi/birokrasi lokal, lebih dimaksudkan sebagai upaya perubahan atau pembaruan manajemen pemerintahan daerah secara komprehensif menuju pembangunan kontekstual yang memiliki keunggulan dan kompetitif. Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan otonomi daerah, telah memperlihatkan adanya kemauan politik pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi pemerintahan di tingkat lokal. Intervensi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah melalui kebijakan “top down” telah dibatasi secara formal melalui pasal 7-31 UU No.22 tahun 1999 jo pasal 10-18 UU No.32 Tahun 2004. Namun demikian, dalam praktiknya sangat ditentukan oleh tiga hal: (1) sangat ditentukan oleh good will sence dan of political pemrintah pusat; (2) sangat ditentukan oleh kesediaan dan kemampuan masing-masing daerah dalam menerima dan mengimplementasikan apa yang telah menjadi kewenangan itu; (3) terciptannya keseimbangan kewenangan antara pusat dan daerah.

2. Konsep Reformasi Administrasi/Birokrasi Gerakan reformasi dalam bidang administrasi negara secara konseptual dijelaskan oleh Yehezekel Dror (1967) yang disebutnya sebagai “administrative reforms” merumuskan “by administarive reforms I mean directed changes of main features of an administrative system” Ini berarti bahwa dengan melakukan gerakan reformasi di bidang administrasi negara yang berlokus pada dunia birokrasi pemerintahan, bukan sekedar untuk dirasakan manfaatnya pada masa kini (jangka pendek), tetapi lebih bersifat prospektif untuk perbaikan sistem dan perilaku organisasi/lembaga-lembaga pemerintahan ke depan atau masa yang akan datang (jangka panjang). Nigro & Nigro (1984) menjelaskan bahwa ada dua aspek reformasi yang tercakup dalam lingkup administrasi negara/administrasi publik yang berfokus pada birolrasi pemerintahan, yakni: 1) Gagasan penempatan pegawai atau personil pada bidang tugas sesuai dengan keahlian atau spesialisasi pendidikan dan pelatihan yang diperolehnya (aspek kemampuan profesional dan kompetisi SDM). 2) Reformasi dalam bidang pemerintahan dipelopori oleh perguruan tinggi melalui mahasiswa dan lulusan-lulusannya. Dengan kata lain, bahwa perguruan tingi tampil sebagai pelopor reformasi administrasi/birokrasi pemerintahan dalam upaya mengakhiri berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah beserta jajaran pejabat birokrasi di lingkungan organisasi dan lembaga pemerintahan.

18

3. Strategi Reformasi Adminstrasi/Birokrasi Knott dan Miller (19867) mengemukakan tiga komponen utama sebagai variabel dari reformasi, yaitu: 1) Sifat hakiki pembaharuan, meliputi: isi dari pembaharuan itu, komplesitas pembaruan, pada tingkat mana pembaruan pembaruan diterapkan, dan ruang lingkup pembaruan itu; 2) Agen-agen dari pembaruan itu, adalah top leader dan segenap jajaran pimpinan organisasi atau lembaga. Mereka inilah yang merupakan penggerak utama kegiatan reformasi. 3) Faktor lingkungan, mempunyai dua dimensi utama: (a) struktur politik lokal atau negara; (b) waktu dimana pembaruan itu dilaksanakan, termasuk kondisi sosial budaya, politik dan ekonomi. Dalam kaitannya dengan strategi reformasi birokrasi, maka salah satu issu yang paling sering diperdebatkan adalah keuntungan-keuntungan dari dua alternatif dalam memilih ruang lingkup serta daya gerak pembaruan. Alternatif yang dimaksud yaitu, apakah pembaruan akan dilaksanakan secara menyeluruh (comprehensive/overall reform) atau tidak menyeluruh (inceremental reform/island approach).

4. Reformasi Birokrasi: Fenomena Otonomi Daerah Kekahwatiran berbagai pihak atas pemahaman yang sempit tentang konsep “reformasi” dan konsep “otonomi daerah” perlu dicermati oleh semua komponen yang terkait dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kekahwatiran itu, antara lain disebabkan oleh adanya kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru atau penafsiran yang didasarkan atas kepentingan individu, kepentingan kelompok dan golongan dalam tubuh organisasi pemerintahan daerah beserta seluruh pimpinan lembaga dan para pejabat birokrasi di daerah, termasuk lembaga perguruan tinggi dan lembaga-lembaga politik, berupa: 1) Reformasi diartikan sebagai suatu model perubahan sistme pemerintahan di daerah dan segala-galanya menjadi otoritas pemerintah daerah sehingga dapat menghalalkan segala cara dalam penatalaksanaan pemerintahan daerah. 2) Otonomi daerah ditafsirkan secara sempit dan keliri, bahkan ditafsirkan sesuai dengan kepentingan masing-masing pejabat dan elit-elit politik di daerah, sehingga melahirkan suatu pemahaman yang kerdil dan set back, bahwa seluruh jabatn struktural (eselon) harus dipegang oleh penduduk asli di suatu daerah yang dipopulerkan dengan istilah “putra daerah” dengan mengesampingkan persyaratan-persyaratan formal, administratif, dan profesional, yang seharusnya dipertimbangkan atau harus dipenuhi dalam penetuan pejabat eselon (Ateng Syafrudin, 2003). Seiring dengan penafsiran dan pemahaman yang kerdil, set back dan keliru “sengaja dikelirukan” tentang konsep reformasi birokrasi dan konsep otonomi daerah, sikap primordialisme dan hipokrit (Arif Budiman, 1992) dapat semakin memperburuk pelaksaan otonomi daerah. Penentuan pejabat-pejabat politik dan pejabat birokrasi pada seluruh pejabat eselon di daerah tidak didasarkan pada pertimbangan normatif, administratif dan profesional, tetapi lebi didasarkan pada pertimbangan primordialisme, nepotisme, hipokrit dan kronimisme, yang pada akhirnya merugikan kepentingan pembangunan daerah dalam arti luas dan dalam jangka panjang. 19

5. Model Kepemimpinan yang Reformis di Era Otonomi Daerah Tingkat efektivitas pemilihan dan penerapan strategi reformasi birokrasi dalam lingkup organisasi pemerintahan daerah dan lembaga-lembaga yang ada di dalam lingkup organisasi pemerintahan daerah dan lembaga-lembaga yang ada di daerah, dapat dipertimbangkan dari berbagai aspek, antara lain: 1) Kesiapan jajaran aparatur pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang ada di daerah dalam mereformasi diri (internal reform); 2) Sejauh mana tingkat komitmen dan tekad top leader dalam menegakkan reformasi pada masing-masing organisasi/lembaga di daerah, dan sejauh mana tekad dan komitmen dalam mempertarukan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan demi kepentingan organisasi masyarakat banyak dalam jangka panjang; 3) Sejauh mana kekuatan iman dan moralitas seorang top leader dalam menghadapi godaan materialisme, kronimisme, nepotisme dan berbagai peluang uutuk menguntungkan pribadi, kelompok, dan golongan; 4) Sejauh mana kemampuan top leader dalam menggalang dukungan struktural internal organisasi/lembaga dalam rangka pelaksanaan reformasi organisasi/lembaga yang bersangkutan; 5) Sejauh mana kemampuan dan komitmen top leader dalam menjalin hubunganhubungan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk lembaga-lembaga politik; 6) Sejauh mana manfaat upaya reformasi itu terhadap kepentingan lingkungan internal dan eksternal organisasi, inkusif kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani; 7) Sejauh mana pemahaman, penghayatan, dan pemgalaman pejabat birokrasi, termasuk di dalamnya para pimpinan lembaga-lembaga yang ada di daerah.

20

BAB IX ADMINISTRASI PUBLIK KONTEMPRER

1. Konsep Paradigma Administrasi Publik Kontemporer Perspektif administrasi publik di Indonesia di sepanjang abad 21, akan ditandai dengan paradigma “administrasi publik kontemporer”, yaitu suatu model administrasi publik yang tidak sekedar mempertimbangkan lingkungan internal dalam perumusan kebijakan publik, implementasi, dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, tetapi sekaligus mempertimbangkan pengaruh lingkungan eksternal dalam konteks global. Kemampuan administrasi publik dalam menjawab tantangan dan perubahan lingkungan internal dan lingkungan ekstrenal skala global, merupak ciri dari administrasi publik kontemporer. Dengan demikian dapat dirumuskan suatu batasan bahwa administrasi publik kontemporer adalah suatu model administrasi publik yang tanggap terhadap perubahan lingkungan, responsif, disiplin yang tinggi, menjunjung tinggi hak-hak demokrasi dan HAM, tidak diskriminatif, bersih dari penyalahgunaan kewenangan, transparasi, akuntabel, dan terfokus pada upaya pelayanan publik yang prima. Dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menonjol paradigma Governance, dengan penekanan pada penciptaan pemerintahan yang bercirikan Governance, dan implementasi konsep good governance. Sehubung dengan itu, maka penerapan sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang seluas-luasnya, merupakan strategi yang efektif dalam upaya mengaplikasikan dan mengoperasionalkan paradigma good governance dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Good governance diartika sebagai “cara mengelola urusanurusan publik dengan baik (Mardiasmo, 2003), atayu cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik (UNDP, 2003). Penerapan konsep good governance yang menandai paradigma administrasi kontempore, merupakan titik awal ndari babakam baru dalam sistem pemerintahan NKRI yang secara bertahap akan merubah sistem manajemen negara yang bersifat tertutup, dan tidak akuntabel, menuju kepada sistem manajemen negara yang bersifat terbuka (transparan) dan akuntabel.

2. Peranan Ilmu Administrasi Publik Kontemporer di Masa Depan Peranan administrasi publik di masa depan adalah merupakan kajian prospektif yang memperhitungkan tuntutan dan perkembangan lingkungan administrasi publik, yang secara terus menerus akan mengalami perubahan dalam arti perkembangan, sejalan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang akan mempengaruhi lingkungan administrasi. Sejalan dengan itu, peranan ilmu administrasi publik di masa yang akan datang menutut Thoha (2008), sangat tergantung pada dua hal, yaitu:

21

1) Kemampuan ilmuwan bidang administrasi publik untuk mengembangkan konsepkonsep baru dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik yang dalam tulisan Mardiasmo (2003) disebut good governance. 2) Selain itu, menurut Thoha peranan administrasi publik di masa depan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah terutama pimpinan nasional, dalam menetapkan visi jauh ke depan.

3. Kendala dan Tantangan Dalam Mewujudkan Adminstrasi Publik Kontemporer di Masa Depan Kendala dan tantangan yang dimaksud dapat dilihat dari beberapa dimensi, sebagai berikut: 1) Dimensi kemampuan ilmuwan administrasinpublik untuk mengembangkan konsepkonsep baru dalam mewujudkan tata kepemrintahan yang baik, atau dalam mewujudkan good governance, sesungguhnya tidak pelu diragukan lagi. a) Kendalanya adalah: respons, tindak lanjut dan aplikasi hasil karya para ilmuwan bidang administrasi publik, masih terabaikan oleh para elit pemerintahan dan elit politik. b) Tantangan ke depan adalah: perlu dilakukan pendekatan “bottom-up” dalam rangka perubahan dan pembaharuan dalam bentuk tindak lanjut atau aplikasi dari konsepkonsep kepemerintahan yang baik yang dikembangkan oleh para ilmuwan administrasi publik. Pendekatan bottom-up adalah suatu pendekatan yang bersumber dari bawah, yaitu gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh kelompok-kelompok independen, seperti kelompok LSM, kelompok mahasiswa, kelompok advokad, para intelektual. 2) Dimensi kemampuan pemerintah nasional (presiden) dalam menetapkan visi jauh ke depan, seharusnya diwujudkan melalui suatu model perencanaan yang komprehensif, yaitu perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. a) Kendalanya adalah dari aspek ketatanegaraan. Berdasarkan UUD 1945 yang diamandemen, bahwa presiden bukan lagi sebagai mandaritas MPR tetapi presiden terpilih adalah hasil Pemilu secara langsung. Presiden sebagai mandaritas MPR, berarti presiden siap melaksanakan GBHN yang ditetapkan oleh MPR. b) Tantangan ke depan adalah: perlu ada upaya politik oleh parlemen (DPR) untuk menetapkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengikat pemerintah (presiden) untuk menyusun dan menetapkan model perencanaan komprehensif yang di dalamnya menjelaskan adanya visi jauh ke depan.

4. Pentingnya Kajian Prospektif Administrasi Publik Kontemporer Pentingnya melakukan kajian tentang bagaimana gambaran (kajian prospektif) administrasi publik di masa depan atau masa yang akan datang (Thoha,2008), oleh karena selama ini administrasi publik (khususnya di Indonesia) diasumsikan sebagai upaya melukis suatu benda, bukan menaruh perhatian terhadap bagaimana realita benda itu. Akibatnya administrasi publik dianggap kurang memberi kontribusi terhadap setiap 22

reformasi di bidang pemerintahan. Reformasi dan perubahan yang ditawarkan oleh ilmu administrasi publik, sering kali berhenti pada sketsa saja, acapkali berupa serangkaian konsep strukturisasi, organisasi, reengineering (Champy dalam Thoha, 2008). Pandangan tersebut memberi suatu penegasan bahwa secara teoritis, ilmu administrasi publik menjelaskan teori-teori yang sifatnya rasional dan objektif, terkait dengan pelaksanaan fungsi organisasi pemerintahan atau birokrasi pemerintahan. Namun dalam praktiknya di Indonesia, terdapa gep yang sangat tajam antara teori administrasi publik dan praktiknya. Sudah cukup memadai kajian-kajian teoritik yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang ilmu administrasi publik, yang secara kontekstual mencoba merumuskan rekomendasi ilmiah dalam rangka penerapan berbagai pendekatan teoritis dalam praktik penyelenggaraan fungsi organisasi publik atau fungsi birokrasi pemerintahan. Menurut penulis, pandangan Thoha tersebut merupakan analisis yang mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan fenomena penyelenggaraan pemerintahan selama ini. Model administrasi publik yang diterapkan selama ini adalah model tradisional, yaitu suatu model yang tertutup terhadap pembaharuan. Hal ini berlwanan dengan model administrasi publik kontemporer yang terbuka terhadap pembaharuan. Pembaharuan dalam konteks administrasi publik adalah suatu perubahan sistem administrasi publik dari sistem tradisional ke sistem modern. Ciri utama dari sistem administrasi publik modern adalah terbuka terhadap pembaharuan, tanggap terhadap perkembangan/perubahan lingkungan global, berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, berdaya saing tinggi, kompetensi dan profesional, transparasi dan akuntabel, disertai penegakan hukum yang konsisten.

23

24