Resume 6 Daspen

DISTRIBUSI PENDUDUK Abu Rizal Hakim 1805015017

2C KESEHATAN MASYARAKAT

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.Hamka Fakultas ilmu-ilmu Kesehatan 2019

1. Defenisi Distribusi Penduduk Distribusi penduduk adalah bentuk dari penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, yang mana apakah penduduk di negara atau wilayah tersebut tersebar dengan merata atau tidak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arti persebaran penduduk adalah penyebaran suatu penduduk pada suatu wilayah ke wilayah yang lainnya dalam suatu negara dan dapat menjadi indikator apakah sudah merata atau tidak persebaran penduduk di dalam suatu negara tersebut. Persebaran penduduk di Indonesia dapat dikatakan tidak merata, hal ini dikarenakan perbandingan tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang tinggi tidak sebanding dengan pulau-pulau yang lain. Sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas ± 6,6% dari luas wilayah daratan Indonesia. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk dapat diartikan sebagai perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu.

Pola distribusi penduduk meliputi pola-pola berikut: a.

Pola

persebaran

penduduk

tersebar

merata

(scattered)

menunjukkan relief daerah tersebut datar, tanah subur, dan transportasi lancar atau mudah. b. Pola persebaran tidak merata (dotted) menunjukkan daerahnya sulit tidak ada air bersih, transportasi belum ada, daerah kapur, dan reliefnya kasar. c.

Pola persebaran penduduk memanjang (elongated) menunjukkan daerah tersebut adalah daerah yang subur dengan tingkat kemakmuran cukup baik. Pola persebaran penduduk seperti ini biasanya berada di sepanjang jalan dan aliran sungai.

d. Pola persebaran penduduk menjari (radikal) menunjukkan daerah tersebut merupakan daerah bekas vulkanik dari pegunungan. Sifat geologi daerah ini dapat menguntungkan bagi usaha-usaha pertanian.

e.

Pola persebaran penduduk yang menunjukkan ketidakteraturan seperti jala perangkap ikan menunjukan daerah tersebut adalah bekas delta sungai besar. Akibatnya, daerah tersebut merupakan daerah pertanian yang sangat subur.

2. Klasifikasi Distribusi Penduduk a. Distribusi Penduduk Secara Geografis Persebaran penduduk secara geografis adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau dan sebagainya. Secara geografis, penduduk Indonesia tersebar di beberapa pulau besar (Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dan pulau-pulau atau kepulauan Secara global, persebaran penduduk di dunia menurut geografisnya tidak merata. Pada tahun 1998, jumlah penduduk dunia sebanyak 5,9 miliar. Lebih dari separuh penduduk, yaitu 3,6 miliar, bertempat tinggal di Benua Asia, sementara sisanya tersebar di benua Afrika, Eropa, Amerika, dan Oseania. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor alam (kesuburan tanah dan iklim), social dan ekonomi (ketersediaan sarana dan prasarana), serta faktor budaya dan politik. Di Indonesia, persebaran penduduk secara geografis juga tidak merata. Situasi pada tahun 1995, misalnya, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk, sekitar 60 persen menghuni Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,9% dari luas daratan Indonesia. Sementara itu, Pulau Kalimantan (pulau terbesar), yang luasnya sebesar 28,1% dari luas seluruh wilayah Indonesia, dihuni oleh sekitar 5,4% penduduk. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut antaara lain adalah arus migrasi yang semakin mengarah ke luar Jawa sebagai akibat perluasan pembangunan di luar Jawa.

b. Distribusi Penduduk Secara Administrasi Pemerintahan Persebaran penduduk secara administrasi adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh

suatu negara. Secara administratif (politis), penduduk Indonesia tersebar di 33 propinsi, yang mempunyai lebih dari 440 kabupaten dan kota. Di Indonesia, negara adalah jenjang administrasi pemerintahan yang tertinggi. Selanjutnya menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Bab III Pasal 2, tentang Pembagian Daerah ditetapkan bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom.

Daerah provinsi

berkedudukan juga sebagai wilayah administrasi. Sebelum Timor-Timur resmi berpisah dari Indonesia pada akhir taun 1999, secara administrative pemerintahan Indonesia tersebar di 27 provinsi,

dan

setiap

provinsi

secara

administrative

membawahi

kabupaten/kotamadya, kecamatan dam kelurahan. Dalam administrasi pemerintahan di Indonesia terdapat tuga daerah khusus atau istimewa yang setingkat dengan provinsi, yaitu sebagai berikut. 1) Daerah Istimewa Aceh (sekarang menjadi Nanggroe Aceh Darussalam-NAD) 2) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 3) Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI JAKARTA) Berbeda dengan provinsi lainnya, DKI Jakarta meliputi lima wilayah administrative setingkat kota, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Berkurang dan bertambahnya jumlah penduduk di setiap wilayah di Jakarta, erat kaitannya dengan Rencana Tata Ruang peruntukan wilyah. Misalnya, Jakarta Pusat dijadikan sebagai daerah pusat pemerintahan, perkantoran, dan bisnis sehingga terjadi

perubahan

permukiman

penduduk

yang

diikuti

dengan

berpindahnya penduduk ke daerah permukiman baru di sekitar Botabek (Bogor, Tangerang, dan Bekasi).

3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Domisili Persebaran penduduk dapat dikategorikan menurut tempat tinggal yaitu perkotaan dan pedesaan. Pengelompokan daerah tempat tinggal menjadi

pedesaan dan perotaan sering kali didasarkan pada dimensi kewilayahan dan sektoral kegiatan. Jumlah penduduk sering kali dijadikan pertimbangan dalam penetapan daerah pedesaan atau perkotaan. Suatu wilayah dikategorikan sebagai pedesaan atau perkotaan jika jumlah penduduknya berada di bawah atau di atas jumlah tertentu. a. Perkotaan Dari Sektor Pekerjaan, Pada Umumnya Penduduk Perkotaan Bekerja Pada Sektor Industry Dan Jasa. b. Pedesaan Dari Sektor Pekerjaan, Daerah Pedesaan Umumnya Dicirikan Dengan Mayoritas Penduduk Yang Bekerja Pada Sektor Pertanian. Di Indonesia, menurut UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bab 1 Pasal 1, di jelaskan bahwa : a) Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. b) Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.

4. Rasio kepadatan penduduk Kepadatan penduduk adalah banyaknya jumlah penduduk per satuan unit wilayah. Kepadatan penduduk ini menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap 𝑘𝑚2 . Pengukuran kepadatan penduduk suatu wilayah dapat dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut: a) Kepadatan penduduk aritmatik ialah kepadatan penduduk per satuan luas, dihitung dengan rumus sebagai berikut

b)

Kepadatan penduduk fisiologis ialah jumlah penduduk tiap kilometer persegi tanah pertanian. Dihitung dengan rumus sebagai berikut

c)

Kepadatan penduduk agraris adalah jumlah penduduk petani tiap 𝑘𝑚2 tanah pertanian. Dihitung dengan rumus sebagai berikut

DAFTAR PUSTAKA Munawir, Dudyk Sunarto, Yuniarti, dkk. 2006. Cakrawala Geografi 3. Jakarta: Ghalia Indonesia Printing. Lembaga Demografi. 2006. Dasar-dasar Demografi (draft edisi revisi). Alhafidz , Lutfiano. 2014. PERSEBARAN PENDUDUK DI INDONESIA. Tersedia :https://id.pdfcoke.com/doc/221997292/PERSEBARAN-PENDUDUK-DI-INDONESIAdocx.