Repelita Tiga

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA

1 9 7 9 /8 0 - 1 9 8 3 /8 4

I

REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1979 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA (REPELITA III) 1979/80 -- 1983/84 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ;Menimbang a. bahwa pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Kedua telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memadai sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya; b. bahwa dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai serta kemampuan-kemampuan yang telah dapat dikembangkan dalam REPELITA II dianggap perlu untuk menetapkan REPELITA III yang merupakan kelanjutan dan peningkatan dari REPELITA II; c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saransaran dari Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan

I

Rakyat, organisasi-organisasi serta masyarakat pada umumnya, maka sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (1979/80 -- 1983/84);

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978; 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1978;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978; 4.

M E M U T U S KAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK . INDONESIA. TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA (1979/80 -- 1983/84). Pasal 1 Rencana Pembangunan Lima Tahun III 1979/80 1983/84 sebagaimana termuat datam lampiran 'Keputusan Presiden ini merupakan bagian daripada Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola

Umum Pembangunan jangka Panjang, dan Pola Umum Pelita Ketiga sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2 Rencana Pembangunan Lima Tahun III tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun III. Pasal 3 Kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaan daripada Rencana Pembangunan Lima Tahun III, dituangkan dalam Rencana Tahunan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah lainnya. Pasal 4 Penuangan dalam Rencana Tahunan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinankemungkinan perobahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Lima Tahun III. Pasal 5 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1979. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

5

R E N C A N A P E M B A N G U N A N L IM A T A K E T IG A 1 9 7 9 /8 0 - 1 9 8 3 /8 4

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 TAHUN 1979 tentang RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA (REPELITA III)

I

REPUBLIK INDONESIA

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA 1979/80 — 1983/84 DAFTAR ISI BUKU I

Bab 1. Tujuan dan Sasaran-sasaran Pokok Pembangunan Bab 2. Kerangka Rencana dan Pembiayaan Pembangunan Bab 3. Keuangan Negara dan Kebijaksanaan Moneter Bab 4. Neraca Pembayaran Internasional Bab 5. Perluasan Kesempatan Kerja Bab 6. Pengembangan Dunia Usaha Bab 7. Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup Bab 8. Pertanian dan Pengairan Bab 9. Pangan dan Perbaikan Gizi BUKU II Bab 10. I n d u s t r i Bab 11. Pertambangan dan Energi Bab 12. Perhubungan dan Pariwisata Bab 13. Perdagangan dan Koperasi Bab 14. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bab 15. Perumahan

Rakyat Bab 16. A g a m a Bab 17. Pendidikan dan Generasi Muda 9

BUKU III Bab 18. Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Bab 19. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian Bab 20. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita Bab 21. Kependudukan dan Keluarga Berencana Bab 22. Pembangunan Daerah, Desa dan Kota Bab 23. H u k u m Bab 24. Pertahanan ,dan Keamanan Nasional Bab 25. Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial Bab 26. Aparatur Pemerintah

BUKU IV PEMBANGUNAN DAERAH-DAERAH TINGKAT SATU 1. D.I. A c e h 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4.Riau 5. Jambi 6. Sumatera Selatan 7. Bengkulu 8.Lampung 9. D.K.I. Jakarta 10. Jawa Barat 11. Jawa Tengah 12. D.I. Yogyakarta 13. Jawa Timur 14. Kalimantan Barat 10

15. Kalimantan Tengah

16. Kalimantan Selatan 17. Kalimantan Timur 18. Sulawesi Utara 19. Sulawesi Tengah 20. Sulawesi Tenggara 21. Sulawesi Selatan 22. Bali 23. Nusa Tenggara Barat 24. Nusa Tenggara Timur 25. Maluku 26. Irian Jaya 27. Timor Timur

11

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA 1979/80 — 1983/84. DAFTAR ISI BUKU I Bab 1. Tujuan dan Sasaran-sasaran Pokok Pembangunan ................................ 17 Bab 2. Kerangka Rencana dan Pembiayaan Pembangunan .............................. 99 Bab 3. Keuangan Negara dan Kebijaksanaan Moneter .................................... 131 Bab 4. Neraca Pembayaran Internasional ........................................................ 169 Bab 5. Perluasan Kesempatan Kerja ................................................................ 199 Bab 6. Pengembangan Dunia Usaha ................................................................ 231 Bab 7. Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup .............................. 265 Bab 8. Pertanian dan Pengairan ....................................................................... 321 Bab 9. Pangan dan Perbaikan Gizi .................................................................. 415

13

BAB 1 TUJUAN DAN SASARAN-SASARAN POKOK PEMBANGUNAN

BAB I TUJUAN

DAN

SASARAN-SASARAN

POKOK

PEMBANGUNAN Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan pernyataan ke- hendak rakyat adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional, yang merupakan rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta dilaksanakan secara terusmenerus. Seba-gaimana ditetapkan dalam GBHN maka pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka; bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan nasional yang berdasarkan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan ,nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah semata seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya atau kepuasan batiniah saja seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Pembangunan juga harus merata di seluruh Tanah Air dan diselenggarakan bukan hanya untuk kepentingan sesuatu golongan atau 17

sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan citacita kemerdekaan bangsa Indonesia. Di samping itu bangsa Indonesia menghendaki pula keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan

mengejar kebahagiaan di akhirat, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir pembangunan nasional yang secara ringkas disebut masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan Nasional ditujukan pula untuk mewujudkan tata norma dan nilai-nilai Pancasila menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Sementara itu sadar akan perlunya membangun hari , esok yang lebih baik daripada hari ini dan mengembangkan keyakinan pada diri sendiri bahwa dapat memperbaiki kehidupan serta memiliki kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk mengubah nasibnya, maka dalam pembangunan nasional terkandung usahausaha untuk membangun manusia Indonesia sebagai manusia pembangunan. Adapun pembangunan nasional telah dilaksanakan sejak dimulainya Repelita I pada tahun 1969/70. Dengan usahausaha yang dilakukan selama Repelita I bangsa Indonesia bukan saja telah dapat menyelamatkan diri dari kehancuran ekonomi serta kehidupan bangsa yang porakporanda di masa lampau, melainkan telah pula dapat meletakkan dasar untuk memungkinkan terlaksananya pembangunan nasional dalam tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Bertolak dari hasil-hasil yang telah dicapai dalam Repelita I dan kesinambungan pembangunan yang telah menjadi patokan, maka dalam Repelita II telah ditingkatkan hasil-hasil positif yang telah dicapai selama Repelita I sambil menyempurnakan kekurangankekurangan dan sejauh mungkin menghindarkan akibat-akibat negatif yang timbul bersama dengan hasil-hasil tersebut. Dengan memperhatikan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam Repelita II, maka terciptalah keadaan yang mantap untuk memulai Repelita III pada 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984. Sebagai kelanjutan dan peningkatan dari Repelita II, dalam Repelita III akan diperluas kegiatan-kegiatan pembangunan di berbagai bidang dan akan diberikan 18

perhatian yang lebih mendalam kepada peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja. Demikian pula halnya dengan berbagai bidang atau masalah yang

dalam Repelita II belum dapat sepenuhnya dipecahkan seperti peningkatan laju pembangunan ,di daerah-daerah tertentu, peningkatan kemampuan yang lebih cepat dari golongan ekonomi lemah, pembinaan koperasi, peningkatan produksi pangan dan kebutuhan pokok lainnya, transmigrasi, perumahan, perluasan fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan dan berbagai masalah sosial lainnya. Adapun Tujuan Repelita III adalah untuk : (1) Meningkatkan taraf kesejahteraan seluruh merata dan adil, serta

hidup,

kecerdasan dan rakyat yang makin

(2) Meletakkan landasan pembangunan

yang kuat untuk berikutnya.

tahap

Berdasarkan hal-hal tersebut, dan dengan berpegang teguh kepada petunjuk Garis-garis Besar Haluan Negara, maka dalam pelaksanaan Repelita III dilanjutkan pembangunan yang berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yang meliputi : (1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, (2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur dari Trilogi Pembangunan tersebut saling kait mengkait dan karena itu ketiga-tiganya harus dikembangkan secara serasi dan saling memperkuat. Pelaksanaan pembangunan harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka mewujudkan asas keadilan sosial. Oleh karena itu pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, yang berpendapatan tinggi dan yang berpen19

dapatan rendah, golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat dengan menumbuhkan asas hidup sederhana dan rasional ekonomis serta wajar, sebagai suatu tata hidup sehari-hari yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran nasional. Pembangunan bukan saja untuk mencapai masyarakat yang makmur, melainkan juga untuk mewujud-

kan masyarakat yang adil. Dalam pada itu partisipasi aktif segenap masyarakat dalam pembangunan harus makin meluas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan ataupun di dalam menerima kembali hasil pembangunan. Untuk itu diciptakan suasana kemasyara-katan yang mendukung cita-cita pembangunan, serta terwujudnya kreativitas dan otoaktivitas di kalangan rakyat. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial secara langsung menunjang terpeliharanya stabilitas nasional. Pemerataan pembangunan juga berarti pemanfaatan dari semua potensi yang ada secara optimal, yang berarti pembentukan suatu landasan pembangunan yang lebih luas dan kuat bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi berdasarkan kemampuan sendiri sesuai dengan asas kepercayaan pada diri sendiri. Adalah suatu kenyataan bahwa setiap usaha pembangunan memer-lukan dana. Sumber-sumber dana itu hanya akan dapat dikerahkan jika terjadi peningkatan produksi dan pendapatan nasional. Hal ini berarti bahwa melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan dapat diciptakan sumber dana yang semakin meningkat pula bagi usaha-usaha pemerataan. Di samping itu pertumbuhan produksi meningkatkan penawaran barang dan jasa yang besar sekali peranannya dalam memantapkan, stabilitas ekonomi. Dalam pada itu agar pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar, maka bersamaan dengan itu harus pula diwujudkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi, karena kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat dan 20

kegoncangan-kegoncangan ekonomi akan menghambat pembangunan. Dalam hubungan ini stabilitas ekonomi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan produksi. Dernikian pula stabilitas ekonomi menunjang pula usaha pemerataan secara langsung, karena jika terjadi gejolak ekonomi yang tidak terkendalikan maka yang pertamatama akan terpukul adalah golongan masyarakat yang berpendapatan rendah dan yang berpendapatan tetap: Dalam Repelita III pemerataan pembangunan ,dan pembagian hasilnya sebagai unsur, pertam,a dan Trilogi Pembangunan akan semakin

tampil kedepan dan tercermin pada setiap kebijaksanaan pembangunan. Asas pemerataan yang menuju pada terciptanya keadilan sosial ter-sebut dalam Repelita III akan dituangkan dalam 8 (delapan) jalur pemerataan sebagai ,berikut 1. pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan; 2. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; 3. pemerataan pembagian pendapatan; 4. pemerataan kesempatan kerja; 5. pemerataan kesempatan berusaha; 6. pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; 7. pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air; 8. pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Dengan makin meningkat dan meluasnya pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya, akan semakin meningkat dan merata pula kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan akan menjadi semakin kecil. Hal ini akan lebih memperbesar kesadaran rakyat mengenai arti dan manfaat pembangunan, sehingga memperkuat tekad rakyat untuk melan- jutkan pembangunan pada tahap-tahap berikutnya. Mengenai jalur pemerataan yang pertama khususnya yang menyangkut pemerataan pemenuhan kebutuhan pangan, maka dalam Repelita III akan diusahakan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya 9 bahan pokok yang cukup tersebar merata, dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak. 21

Persediaan pangan yang cukup memadai dan terjangkau,oleh, seluruh rakyat merupakan perwujudan dari jalur pemerataan yang pertama. Pelaksanaan jalur ini erat kaitannya dengan masalah produksi pangan, perbaikan sarana distribusi dan pemasaran pangan, perbaikan pengolahan dan penyimpanan hasil produksi pangan, tingkat kesadaran dan keadaan gizi serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Produksi pangan yang terpenting yaitu beras diperkirakan akan dapat ditingkatkan dari 17,5 juta ton dalam tahun 1978 menjadi 20,6 juta ton pada tahun 1983. Selama Repelita III tingkat perkembangan konsumsi beras diperkirakan berkisar antara 3,3 — 4,1% setahun. Kebijaksanaan dan langkah-langkah di bidang pangan dan perbaikan gizi dalam Repelita III adalah sebagai berikut. Pertama-tama mengusahakan agar persediaan dan konsumsi bahan makanan dalam masyarakat terus rrmeningkat dan semakin beraneka ragam. Di samping untuk memenuhi kebutuhan pangan, kebijaksanaan ini ditujukan pula untuk mengurangi ketergantungan rakyat kepada beras dan sekaligus meningkatkan keadaan gizi rakyat. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan persediaan dan konsumsi pangan antara lain dilakukan dengan meningkatkan kegiatan intensifikasi, penganeka-ragaman dan perluasan kegiatan pertanian. Perhatian diberikan terhadap usaha intensifikasi tanah kering serta tanaman palawija. Usaha penganeka-ragaman dilakukan. antara lain dengan pergiliran tanaman " tumpang-sari" kacang-kacangan dan atau sayuran. Di samping itu juga membantu dan mendorong pemasaran dan pengolahan bahan-bahan pangan seperti gandum, jagung, sorghum, ubi-ubian, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan. Untuk mendorong penganeka-ragaman pangan akan diadakan pula gerakan penyuluhan secara teratur, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Di daerah-daerah yang pola konsumsinya telah beraneka ragam diusahakan penyuluhan agar pola konsumsi tersebut tidak bergeser ke arah konsumsi beras saja. 22

Di samping itu akan dipergunakan pola kebijaksanaan harga untuk mendorong produksi bahan pangan lainnya sehingga terjadi pergeseran dari sebagian konsumsi beras kepada- konsumsi bahan pangan lainnya. Selain dengan kebijaksanaan pemantapan harga pangan, maka penghasilan para petani produsen juga akan diusahakan semakin bertambah baik, yaitu antara lain melalui usaha peningkatan produktivitas per hektar tanah. Kebijaksanaan pengaturan harga bahan pangan

akan diarahkan agar tingkat harga terjangkau oleh rakyat banyak, namun juga cukup memberikan gairah bagi para petani dalam meningkatkan produksinya. Dalam rangka ini langkah-langkah pembelian dalam negeri, penjualan di pasaran umum dan penyediaan sarana penyangga akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Untuk memperbaiki mutu gizi makanan akan diatur kombinasi yang sebaik-baiknya dari bahan pangan yang diproduksi. Perbaikan mutu gizi dilakukan pula dengan menambahkan zat-zat gizi tertentu kedalam bahan pangan yang banyak dikonsumsi rakyat (fortifikasi). Guna meningkatkan keadaan gizi rakyat, selain kebijaksanaan di bidang pangan seperti disebutkan di atas, akan dilakukan pula langkahlangkah untuk menanggulangi masalah gizi, khususnya kekurangan kalori protein (KKP), kekurangan vitamin A, gondok endemik dan anemia gizi besi. Penyakit-penyakit akibat kekurangan gizi ini banyak diderita oleh anak-anak umur di bawah lima tahun (BALITA), wanita hamil dan menyusui serta golongan pekerja berpenghasilan rendah. Usaha mencukupi kebutuhan pangan dan gizi memerlukan langkahlangkah yang menyeluruh dan merupakan bagian dari kebulatan kebijaksanaan dan langkah pembangunan nasional. Oleh karena itu akan diambil langkah-langkah secara terpadu di berbagai bidang, terutama bidang kesehatan, pertanian, industri, pendidikan, penerangan, per-dagangan, kependudukan dan lingkungan hidup. Dalam rangka pemerataan pemenuhan kebutuhan sandang, maka akan diusahakan agar produksi 23

sandang dalam negeri dapat berkembang pesat. Pada tahun 1983/84 produksi dan konsumsi sandang diperkirakan masing-masing sebesar 2.500 juta meter atau 16 m/ kapita dan 2.200 juta meter atau 14 m/kapita. Dengan demikian dalam tahun tersebut sebagian produksi sandang akan dapat diekspor. Lebih lanjut diperkirakan bahwa usaha penyediaan kebutuhan sandang dalam Repelita III ttidak akan mengalami kesulitan, karena diharapkan 90 % dari kebutuhan sandang akan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Unsur penting lainnya dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat adalah pemerataan dalam memenuhi kebutuhan perumahan.Sehu-bungan dengan itu maka pembangunan perumahan rakyat yang sederhana, murah dan yang menjamin kesehatan serta kesejahteraan keluarga akan semakin ditingkatkan. Untuk program pembangunan perumahan tersebut akan .dikembangkan suatu sistem yang lebih terarah dan terpadu, yang berkaitan dengan tata guna tanah perkotaan dan pedesaan, pembiayaan, perluasan kesempatan kerja, kesehatan lingkungan, produksi bahan bangunan lokal dan keserasian pembangunan daerah serta lingkungan pemukiman pada umumnya. Pembangunan perumahan rakyat dan perbaikan kampung yang terutama bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah akan ditingkatkan, terutama untuk. menolong dan membina peranan, kemampuan dan prakarsa masyarakat sendiri untuk ikut serta dalam pembangunan pemukiman. Usaha pembangunan perumahan melalui PERUMNAS di daerah pemukiman kota akan terus ditingkatkan dan diperluas ke berbagai kota. Dalam hubung- an ini, maka selama lima tahun akan diusahakan pembangunan perumahan sederhana dan rumah inti sekitar 120.000 rumah, yang terbagi atas sekitar 60.000 rumah sederhana dan 60.000 rumah inti. Selain itu melalui Bank Tabungan Negara diberikan kemungkinan kredit pemilikan rumah bagi masyarakat. Dalam hubungan ini diperkirakan perusahaan pembangunan perumahan. rakyat akan membangun sekitar 30.000 rumah perumahan rakyat. Di samping itu akan dilan- jutkan dan ditingkatkan usaha-usaha perintisan pemugaran perumahan pada sekitar 6.000 desa. Perbaikan kampung akan ditingkatkan dan dikembangkan diberbagai kota melalui 24

usaha perintisan yang diper-kirakan mencakup areal seluruhnya kurang lebih 15.000 ha. dengan, penduduk sekitar 3.500.000 orang. Lebih

lanjut sasaran pembangunan di bidang perumahan juga erat hubungannya dengan lingkungan pemukiman yang sehat "Dalam hu-bungan ini, maka selain melanjutkan pembangunan instalasi-instalasi pcnyedian air bersih yang telah dimulai selama Repeiiita II, akan diusahakan peningkatan penyediaan air bersih untuk sekitar 150 kota

kecil dengan menggunakan paket unit yang di standardisir. Di daerah pedesaan, penyediaan air bersih akan ditingkatkan antara lain melalui lnpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dengan mengutamakan daerah pemukiman yang banyak mengalami penyakit rakyat dan yang langka akan sumber air bersih. Peningkatan ini akan dikaitkan pula dengan usaha-usaha penyuluhan kesehatan masyarakat. Dalam pada itu, untuk menunjang berhasilnya pembangunan rumah murah, maka akan diusahakan pula peningkatan produksi bahan-bahan bangunan rumah murah secara besar-besaran yang memenuhi syarat kesehatan dan terbuat dari bahan-bahan yang terdapat di Indonesia. Penyuluhan mengenai teknik pembangunan perumahan serta pemugaran perumahan dan desa juga akan ditingkatkan ".agar semakin banyak rakyat mendiami rumah yang sehat dalam lingkungan yang sehat pula. Sebagai jalur kedua pemerataan adalah langkahlangkah dan kegiatan pemerataan yang ditujukan kepada pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Titik berat program pendidikan diletakkan pada perluasan pendidikan dasar, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar yang sekaligus memberikan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya serta peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingkat, untuk dapat menghasilkan anggota-anggota masyarakat yang memiliki kecakapan sebagai tenaga-tenaga pembangunan. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa pada tahun ajaran 1 9 7 9 / 8 0 kesempatan belajar pada 2 5

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dapat menampung sejumlah 24,2 juta murid termasuk di dalamnya 20,5 juta murid yang berumur 7 — 1 2 tahun. Keadaan ini berarti dapat menyerap 9 3 , 7 % dari seluruh an.ak usia 7 — 12 tahun (82,1% pada SD dan 11,6% pada MI) yang jumlah keseluruhannya adalah 2 1 , 8 juta pada tahun 1979/80. Dalam Repelita III kesempatan belajar pada SD dan MI akan ditambah dengan lebih .dari 1 , 7 juta, sehingga pada tahun 1983/84

akan dapat ditampung keseluruhan anak usia 7 — 12 tahun yang berjumlah sekitar 22,0 juta, di samping sekitar 3,9 juta anak lagi pada pendidikan dasar yang berumur di bawah 7 tahun atau di atas 12 tahun. Hal ini berarti bahwa persyaratan fasilitas belajar untuk melaksanakan kewajiban, belajar dapat dipenuhi, di samping dapat disediakan sarana pendidikan lainnya terutama dengan tenaga guru dan buku pelajaran. Sementara itu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) masing-masing akan diarahkan agar dapat menampung 85 % lulusan SD dan 90,4% lulusan SLTP pada akhir Repelita III. Kesempatan belajar juga akan diperluas dan diratakan dengan memperhatikan mereka yang tidak memperoleh ataupun kurang dapat memanfaatkan kesempatan untuk bersekolah atau putus sekolah. Dalam hubungan ini, maka sasaran pendidikan antara lain akan diarahkan meliputi pembinaan pengetahuan praktis dan ketrampilan dasar, pra kejuruan, pertukangan dan perbengkelan, kepemimpinan, pendidikan keluarga serta pembinaan sikap mental pembaharuan dan pemba-ngunan. Hal ini akan dilakukan antara lain melalui program "kerja sambil " belajar atau KEJAR, di mana peserta atau murid tidak perlu meninggalkan pekerjaan sehari-hari. Lebih lanjut dalam rangka usaha perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, melalui pendidikan di luar sekolah (pendidikan masyarakat) akan ditingkatkan pemberantasan buta huruf dalam arti luas (buta aksara latin, buta Bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar) terhadap lebih dari 8 juta anak dan orang dewasa yang tidak ataupun kurang dapat memanfaatkan kesempatan pendidikan sekolah. 26

Dalam pada itu, untuk mempertinggi taraf kesehatan dan kecerdasan rakyat, maka peningkatan pelayanan kesehatan dan perbaikan mutu gizi akan semakin disempurnakan. Peningkatan pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi tersebut diutamakan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di desa maupun di kota. Perbaikan kesehatan rakyat ditekankan pada pencegahan dan pengobatan, dengan mendekatkan pelayanan kesehatan pada rakyat. Usaha perbaikan terutama ditujukan kepada peningkatan pemberantasan penyakit me-

nular, penyakit rakyat, peningkatan keadaan gizi rakyat, peningkatan sanitasi lingkungan, perlindungan rakyat terhadap bahaya narkotika, pencegahan penggunaan obat yang tidak memenuhi syarat, penyediaan obat-obatan yang makin merata dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat ]uas, penyediaan tenaga medis dan Para medis secara merata pula, peningkatan penyuluhan kesehatan rakyat dan perluasan pelayanan kesehatan melalui pusat kesehatan masyarakat, rumah Sakit serta melalui berbagai cara lain guna meningkatkan kesehatan masyarakat desa. Dalam Repelita III bagi kecamatan yang jumlah penduduknya lebih dari 30.000 orang atau kecamatan yang wilayahnya cukup luas akan diberi Puskesmas baru sebagai tambahan. Di samping itu akan dibangun pula Puskesmas Pembantu di desa-desa. Sesuai dengan kebijaksanaan tersebut dalam Repelita III akan dibangun sekitar 800 Puskesmas baru dan Puskesmas Pembantu sesuai dengan kebu-tuhan. Diharapkan pada akhir Repelita III, setiap Puskesmas telah meningkatkan usahanya dari tujuh menjadi dua belas jenis pelayanan kesehatan. Sejalan dengan pembangunan Puskesmas, maka akan dibangun pula Rumah Sakit Umum (RSU) bagi Kabupaten-kabupaten atau Kotamadya yang belum memiliki RSU. Di samping itu akan ditingkatkan usaha-usaha pemberantasan penyakit-penyakit rakyat, antara lain penyakit malaria, penyakit TBC paruparu, kolera dan lain-lain. Sebagai jalur ketiga dari kebijaksanaan pemerataan adalah pemerataan pembagian pendapatan.

Untuk ini perhatian khusus akan dicurahkan pada usaha-usaha guna mempertinggi penghasilan kelompok-kelompok masyarakat dengan mata pencahanan yang penghasilannya sangat rendah. Di samping kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat 27

khusus, segala kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan jugs diarahkan agar golongan yang berpenghasilan rendah ini terangkat hidupnya. Peningkatan pendapatan rakyat yang tergolong sangat miskin ini merupakan bagian yang panting dari usaha besar kita untuk mengurangi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Kebijaksanaan dan kegiatan yang ditujukan kepada pemerataan pembagian

pendapatan bagi golongan sangat miskin antara lain berupa peningkatan program-program untuk menaikkan penghasilan kelompokkelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan yang masih rendah, seperti nelayan, pekerja kerajinan rakyat, petani penggarap yang tidak memiliki tanah, petani pemilik tanah yang sangat kecil, buruh tani dan sebagainya. Di bidang kebijaksanaan ekonomi antara lain akan dilakukan melalui kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan perkreditan, pembangunan pertanian, pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah dan pemerataan kesempatan kerja. Kebijaksanaan dan langkah-langkah kegiatan juga akan diarahkan kepada terwujudnya pola hidup sederhana, dan rasional ekonomis yaitu tatanan hidup bermasyarakat dan berling-kungan sehari-hari, saling bertenggang rasa dengan menyesuaikan pendapatan dan kebutuhan secara rasional, yang sangat penting pula untuk memperkokoh solidaritas sosial, dan dilakukan dengan penuh kesadaran nasional baik oleh tingkatan lapisan atas maupun lapisan terendah sesuai dengan pemerataan yang direncanakan. Khususnya melalui kebijaksanaan perpajakan, pemerataan pendapatan akan diusahakan antara lain melalui penyempurnaan di dalam dasar pajak; penyesuaian dari definisi pendapatan dan kekayaan yang terkena pajak sesuai dengan manfaat yang telah diperoleh dari hasilhasil pembangunan; penyempurnaan tarif yang progresif pada jenis-jenis pendapatan dan pengeluaran dalam rangka pemerataan beban menuju keadilan sosial; pengenaan tarif yang relatif tinggi pada konsumsi mewah, terutama yang berasal dari impor. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan bagi kaum tani, maka dalam Repelita III dilaksanakan 28

langkah-langkah di bidang pertanahan khususnya yang menyangkut pembangunan pertanian. Lang-kahlangkah ini antara lain bertujuan untuk memberikan kemungkinan kepada petani untuk menguasai tanah pertanian yang diperlukan dengan.hak-hak yang sifainya sementara (hak sewa, hak pakai, hak usaha bagi hasil) sampai yang berjangka panjang (hak guna usaha) dan hak yang terkuat (hak milik) Kegiatan pendaftaran tanah ditingkatkan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hak mengenai tanah yang dikuasai petani.

Dalam pada itu akan ditingkatkan pelaksanaan tentang ketentuanketentuan yang melarang penguasaan tanah pertanian yang melampaui batas (penetapan tentang luas maksimum tanah dan tentang tanah absentee). Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani penggarap yang tidak memiliki tanah, maka ketentuan mengenai pembagian hasil produksi secara adil antara pemilik tanah dan penggarap tanah akan ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan Undangundang No. 2/1960 tentang Bagi Hasil. Dalam hubungan ini prosedur pembuatan perjanjian bagi hasil akan disederhanakan untuk melindungi pihak-pihak yang lemah kedudukannya dalam penggarapan tanah. Dalam pada itu akan dikeluarkan pula ketentuanketentuan yang bertujuan untuk memberi pengayoman hak atas tanah. Dengan demikian dapat dicegah sejauh mungkin proses bertambahnya jumlah petani yang tidak memiliki tanah. Pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hokum bagi pemilikan/penguasaan tanah akan dilaksanakan dengan mengutamakan daerahdaerah yang padat penduduknya. Dengan demikian pemilik tanah dan pemegang hak atas tanah akan merasa lebih terjamin hak-haknya dan suasana ini akan berpengaruh besar atas aktivitas dan kreativitas mereka itu. Untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah diadakan peningkatan pendaftaran tanah dan pemberian sertifikat hak tanah. Sementara menunggu penyelesaian hal tersebut secara menyeluruh, petuk D dan girik atas tanah dapat dibenarkan ,sebagai salah satu bahan bukti atas penguasaan/pemilikan tanah guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh kredit perbankan. Bagi daerah-daerah yang tidak mengenal petuk D dan girik atas tanah dapat pula diperlakukan surat-surat bukti tanah yang menyamai petuk D dan girik sesuai dengan perkembangan dan struktur hukum adat setempat dengan disyahkan oleh Pejabat/Kepala 2 9

Kelurahan/Kecamatan/Kepala Daerah setempat, sebagai salah satu bahan bukti atas penguasaan/pemilikan tanah guna memenuhi sebagian dari syaratsyarat untuk memperoleh kredit perbankan. Dengan demikian para petani yang memiliki petuk D atau girik dan atau surat-surat bukti tanah sesuai dengan struktur hak adatnya akan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

Pengukuran, pemetaan dan pendaftaran Itanah akan dilaksanakan dengan mudah, cepat, sederhana, dan biaya ringan, demikian pula da- lam pengurusan hakhak atas tanah. Kebijaksanaan dan langkah-langkah di bidang pertanahan yang menyangkut pertanian ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan di sektor pertanian dan daerah pedesaan. Hal ini akan menyumbang secara berarti kepada peningkatan pemerataan pendapatan secara nasional. Sebagai jalur keempat dari kebijaksanaan adalah pemerataan kesempatan kerja. Di samping meningkatkan produksi nasional, maka usaha pembangunan nasional harus mempercepat pula pertumbuhan lapangan kerja, karena pemberantasan pengangguran dengan jalan memparluas kesempatan kerja merupakan sasaran penting bagi pembangunan nasional. Kesempatan kerja bukan saja memiliki nilai ekonomis, melainkan juga mengandung nilai kemanusiaan dengan menumbuhkan rasa harga diri, sehingga memberi isi kepada asas kemanusiaan. Dengan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi diharapkan akan terjadi perluasah kesempatan kerja. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menyerap sekurang-kurangnya tambahan tenaga kerja baru dalam Repelita III yang diperkirakan sekitar 6,4 juta. Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang tetap mendesak dalam Repelita III. Oleh karena itu, maka diperlukan berbagai kebijaksanaan yang menyeluruh seperti pendidikan ketrampilan, pendidikan yang dapat menciptakan kegiatan kerja, pembangunan industri, pembangunan prasarana, penentuan skala prioritas investasi, kebijaksanaan fiskal serta perkreditan, pemilihan teknologi yang tepat guna dan sebagainya. Di samping 30

itu usaha-usaha untuk memperluas kesempatan kerja juga dituangkan dalam program-program khusus, antara lain dengan melanjutkan dan, memperluas program bantuan pembangunan dan proyek-proyek padat karya di daerah pedesaan. Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga. kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Dalam hubungan ini program-prograrn pembangunan sektoral

maupun regional perlu senantiasa dilaksanakan kearah terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam Repelita III akan diusahakan sedemikian rupa sehingga sekaligus dapat mencipta-kan lapangan kerja baru yang produktif yang dapat menampung sekurang-kurangnya pertambahan angkatan kerja baru. Di samping penciptaan lapangan kerja baru dalam Repelita III juga diusahakan untuk meningkatkan kwalitas kesempatan kerja baik yang lama maupun yang baru. Peningkatan kwalitas ini menyangkut peningkatan produktivitas tenaga kerja, upah dan penghasilan tenaga kerja, kesehatan kerja dan lingkungan kerja baik di kota maupun di desa. Dalam rangka pemerataan kesempatan kerja usaha-usaha peningkatan kwalitas kesempatan kerja terutama ditujukan bagi tenaga kerja dengan penghasilan rendah di daerah minus, daerah padat penduduk dan miskin. Melalui perluasan dan pemerataan lapangan kerja dan peningkatan mutu lapangan kerja diharapkan akan dapat dikurangi perbedaan penghasilan di antara tenaga kerja yang berpenghasilan tinggi dengan tenaga kerja yang berpenghasilan rendah dan dengan demikian dapat ditingkatkan pemerataan pendapatan. Masalah pengangguran tidaklah berdiri sendiri tetapi erat kaitannya dengan situasi ekonomi, sosial, dan kependudukan. Oleh karena itu sasaran-sasaran di bidang kesempatan kerja merupakan bagian yang terpadu daripada sasaran peningkatan produksi dan pembangunan. Oleh karena itu cara pendekatan yang dipergunakan di dalam mencapai sasaran di atas adalah pendekatan yang menyeluruh, dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan perencanaan tenaga kerja secara nasional dan komprehensif. Dalam hubungan ini dipergunakan empat jenis kebijaksanaan. Pertama, adalah kebijaksanaan umum yang ditujukan 31

untuk menciptakan iklim, suasana, serta kerangka pengambilan keputusan secara menyeluruh sedemikian rupa sehingga kegiatan pembangunan yang bersifat intensif tenaga kerja dapat lebih mudah terwujud.

Berbagai kebijaksanaan yang mempengaruhi harga faktor produksi akan diarahkan sehingga tingkat maupun struktur harga akan menggambarkan sebaik mungkin situasi kelangkaan maupun kelebihan faktor produksi tersebut dalam masyarakat dan dengan demikian akan mendorong industri pada sektor-sektor padat karya. Selain itu berbagai langkah dilaksanakan untuk meningkatkan kegiatan investasi Pemerintah dan masyarakat pada sektor-sektor yang padat karya. Pengembangan teknologi tepat guna ditingkatkan agar tersedianya teknologi tepat guna semakin meningkat pula dan penggunaannya semakin meluas dalam kegiatan pembangunan. Teknologi tradisional yang sekarang banyak dipergunakan oleh rakyat terutama di dalam menghasilkan barangbarang kebutuhan pokok dikembangkan. Sementara itu kebijaksanaan dan langkah-langkah kegiatan juga diarahkan kepada terwujudnya pola hidup sederhana dalam rangka mendorong, konsumsi hasil produksi dalam negeri. Kurang adanya keseimbangan antara jenis tenaga terdidik yang tersedia dan tenaga terdidik yang dibutuhkan dalam pembangunan dapat menghambat perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu dalam Repelita III ,dilaksanakan berbagai langkah dan kebijaksanaan untuk mengatasi berbagai ketidak seimbangan kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja baik dari segi jumlah maupun kwalitas. Langkahlangkah dan kebijaksanaan ditujukan untuk tenaga terampil di berbagai sektor serta meningkatkan kemungkinan tenaga kerja yang belum atau tidak bekerja untuk dapat bekerja baik sebagai karyawan maupun sebagai pekerja yang berdiri sendiri. Kebijaksanaan kedua kesempatan kerja sek32

adalah kebijaksanaan toral. Kebijaksanaan

kesempatan kerja sektoral diarahkan agar pilihan produk dan pilihan teknologi produksi bersifat padat . karya semaksimal mungkin. Pengaturan kelembagaan peningkatan produksi di berbagai sektor diarahkan untuk perluasan dan pemerataan lapangan kerja dan pendapatan. Dalam hubungan ini maka usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi disektor pertanian ditingkatkan ,dan diperluas pelaksanaannya dalam Repelita III. Usaha-usaha ini ,bukan hanya akan meningkatkan produksi tetapi juga memperluas lapangan kerja. Kebijaksanaan dan langkahlangkah di sektor industri prasarana

dan konstruksi, perdagangan dan jasa dan lain-lain diarahkan untuk perluasan pemerataan, dan peningkatan kwalitas kesempatan kerja. Kebijaksanaan ketiga adalah yang menyangkut perluasan dan pemerataan kesempatan kerja daerah. Dalam rangka meningkatkan penyebaran angkatan kerja dari daerah padat penduduk dan tenaga kerja kedaerah yang kurang penduduk dan tenaga kerjanya, dilaksanakan kegiatan transmigrasi, antar kerja antar daerah dan antar kerja lokal. Untuk perluasan dan pemerataan kesempatan kerja di desa dilaksanakan pembangunan pedesaan dengan mengikut sertakan sebanyak mungkin petani tanpa tanah atau yang tanahnya amat sempit. Perluasan lapangan kerja di desa mengurangi arus perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota dan memperbesar arus perpindahan kembali ke desa terutama bagi tenaga kerja musiman yang pergi ke kota sewaktu di desa kurang kesibukan. Jenis kebijaksanaan kesempatan kerja ke empat adalah kebijaksa-_ naan kesempatan kerja khusus. Kebijaksanaan kesempatan kerja khusus adalah program dan langkah-Iangkah yang direncanakan khusus untuk memperluas kesempatan kerja langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka ini, maka ,dalam Repelita III Proyek Padat Karya Gaya Baru yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja produktif dalam pembangunan atau rehabilitasi sarana ekonomi, akan dilaksanakan di kecamatan-kecamatan yang tergolong miskin dan relatif padat penduduk dan sering mengalami kekeringan atau banjir dan meliputi sekurang-kurangnya 500 kecamatan setiap tahun dan melibatkan sekitar 200.500 tenaga kerja per hari selama setahun. Sejalan dengan ini maka 33

kebijaksanaan menyebarkan dan memanfaatkan tenaga kerja muda terdidik kepedesaan, khususnya pemuda, sarjana muda dan sarjana melalui proyek Tenaga Kerja Sukarela Pelopor Pembaharuan dan Pembangunan (BUTSI), akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Proyek ini bertujuan membina daya kreasi, idealisme dan kepribadian para pemuda. Dalam Repelita III akan,dikerahkan sejumlah 36.500 tenaga sarjana dan sarjana muda dalam rangka BUTSI. Selanjutnya, dalam rangka antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara akan disalurkan sekitar 350.000 tenaga kerja.

Dalam rangka memanfaatkan tenaga kerja Indonesia yang cukup besar bagi pembangunan maka dalam Repelita III usaha kegiatan latihan yang bersifat kejuruan dalam bidang-bidang yang diperlukan dalam pembangunan di berbagai sektor, serta kegiatan latihan untuk meningkatkan ketrampilan di bidang kepemimpinan dan kewiraswastaan, makin ditingkatkan dan ,dikembangkan. Dalam Repelita III jumlah tenaga kerja yang akan dilatih sekurangkurangnya meliputi 175.000 orang. Salah satu usaha dalam rangka menanggulangi masalah kependudukan dan kesempatan kerja adalah meningkatkan program transmigrasi. Program transmigran ini ditujukan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja, pembukaan dan pengembangan daerah produksi serta pertanian baru dalam rangka pembangunan daerah, khususnya di luar jawa yang dapat menjamin rakyat di sekitarnya. Seliama Repelita III akan diselenggarakan transmigrasi bagi 500.000 kepala keluarga dan untuk menempatkan para transmigran akan dibangun daerah-daerah pemukiman yang masing-masing akan menampung sekitar 2.000 KK. Dengan demikian, selama Repelita III akan dibangun sebanyak 250 daerah pemukiman. Untuk membangun. Fasilitas pemukiman tersebut pertama-tama akan dilakukan kegiatan pembukaan tanah. Setiap kepala keluarga akan mendapat tanah seluas 2 ha, tetapi pada tahap pertama pembukaan lahan siap tanam bagi para transmigran dibatasi sampai 1,25 ha per kepala keluarga. Lahan ini diperuntukkan bagi perumahan dan pekarangan seluas 0,25 ha dan lahan usaha seluas 1 ha yang diperkirakan masih berada dalam jangkauan kemampuan transmigran dan keluarganya untuk mengerjakan secara efektif tanpa bantuan tenaga tambahan. Di samping transmigrasi yang langsung digerakkan 34

oleh Pemerintah, usaha transmigrasi spontan juga akan lebih didorong dengan memper-luas pembangunan dan kegiatan ekonomi di luar Jawa serta dengan meningkatkan hubungan antar pulau. Dalam hubungan ini fasilitas angkutan penyeberangan antara Merak di Jawa dan Bakahuni di Sumatera akan diselesaikan pembangunannya dalam Repelita III. Karena penyedenggaraan transmigrasi bersifat lintas sektoral, maka pelaksanaannya dilakukan secara terkordinasi. Untuk menjamin keber-

hasilan pelaksanaan program transmigrasi, dilakukan persiapan-persiapan yang matang, antara lain penyediaan tanah garapan, penyele-, saian masalah pemilikan tanah di daerah transmigrasi dan pembangunan armada pengangkutan yang mencukupi. Sebagai jalur kebijaksanaan pemerataan yang kelima adalah pemerataan kesempatan berusaha. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pembangunan, maka perluasan dunia usaha swasta nasional mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Dalam hubungan ini ditingkatkan kerjasama yang serasi antara Pemerintah, perusahaan milik negara, dunia usaha swasta dan koperasi. Pemerintah menciptakan iklim yang sehat yang diperlukan untuk kelancaran usaha antara lain dengan jalan mengusahakan ketentraman dan keamanan usaha, menyederhanakan prosedur perijinan dan sebagainya. Program pengembangan dunia usaha terutama pengusaha kecil golongan ekonomi lemah akan diberikan perhatian yang lebih besar dalam Repelita III. Pembinaan usaha golongan ekonomi lemah dilaksanakan antara lain dengan jalan pemberian bantuan kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan, bantuan keahlian, penyuluhan, dan melalui usaha-usaha dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kewiraswastaan. Kebijaksanaan penyediaan dana perkreditan yang telah dilaksanakan dalam Repelita II akan dilanjutkan, ditingkatkan, disempurnakan dan diperluas, terutama kredit investasi kecil, kredit modal kerja permanen, kredit mini, kredit candak kulak dan berbagai macam kredit lainnya yang mendorong pemerataan kegiatan pembangunan serta pemerataan pembagian pendapatan. Dalam hubungan ini dipertim35

bangkan kemungkinan pemberian kredit untuk pengusaha kecil golongan ekonomi lemah atas dasar penelitian kelayakan yang sederhana. Di samping itu bank-bank Pemerintah akan lebih aktif lagi mencari dan membina nasabah pengusaha kecil golongan ekonomi lemah. Lembaga pembiayaan pembangunan khusus bagi perusahaan menengah dan kecil seperti PT Bahana, PT Askrindo, Lembaga Jaminan

Kredit Koperasi akan lebih dikembangkan agar dapat melayani kebutuhan golongan ekonomi lemah. Khususnya untuk membantu golongan ekonomi lemah akan lebih dikembangkan cara-cara pembiayaan bersama antara dana-dana perbankan dan dana-dana anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu yang berprioritas tinggi seperti pembangunan perumahan rakyat, peremajaan perkebunan rakyat, pengembangan usaha koperasi dan lain-lain. Melalui cara ini maka dana-dana anggaran tersebut dipergunakan untuk memperingan bunga kredit bank dan untuk memperpanjang jangka waktu kredit. Demikian pula akan diberikan bantuan, pemasaran antara lain dengan memberikan prioritas kepada pengusaha golongan ekonomi lemah untuk memperoleh tempat penjualan di pasar-pasar, pusatpusat pertokoan, pusat perhotelan dan pariwisata. Khusus untuk mereka yang tergolong dalam pedagang kecil golongan ekonomi lemah akan dibantu dengan penataran dan konsultasi, dan dengan penyediaan kre- dit dengan persyaratan ringan. Untuk pemasaran barang-barang yang skala produksinya telah memadai akan dikembangkan organisasi-organisasi pemasaran (trading house). Tambahan pula jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, mendapat perlindungan. Kewiraswastaan, keahlian dan kemampuan usaha dari pengusaha nasional akan terus ditingkatkan, sehingga pengalihan pengelolaan usaha-usaha swasta asing ke swasta nasional dapat dipercepat. Untuk itu akan diberikan pendidikan dan latihan yang memberikan kemungkinan bagi mereka untuk mengembangkan kewiraswastaan dan secara lebih sungguh-sungguh akan ditertibkan kembali perijinanperijinan bagi kegiatan dunia usaha dengan 36

sasaran menciptakan iklim yang lebih sehat bagi kegairahan usaha. Demikian pula diusahakan untuk mendorong usaha patungan antara pengusaha asing dan nasional dengan melalui pemberian perangsang PMDN dan lain-lain. Usaha pengembangan dunia usaha akan dikaitkan pula dengan usaha-usaha pemerataan penyebaran pembangunan di selutuh daerah. Dengan demikian kegiatan pembangunan dunia usaha akan membantu membangkitkan pembangunan daerah-daerah. Di daerahdaerah

yang mempunyai usaha tertentu pelayanan.

potensi

pengembangan jenis-jenis akan didirikan pusat-pusat

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dipelbagai sektor, koperasi telah dan akan diberi peranan dan ruang gerak yang lebih luas. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial yaitu sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam usaha untuk meningkatkan peranan dan kemampuan koperasi, konsep-konsep operasional yang menitikberatkan pada pembinaan prakarsa dan swakarya, peningkatan ketrampilan manajemen dan pemupukan modal dari anggota koperasi terus diiaksanakan dan disempurnakan agar koperasi sungguh-sungguh menjadi wahana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk ini pertama-tama sistem organisasi koperasikoperasi primer akan dibina agar peranan anggota dalam koperasi semakin besar. Ini antara lain akan dicapai dengan jalan mendorong Koperasi-koperasi Unit Desa agar membentuk sistem perwakilan yang akan mewakili seluruh anggota apabila ada rapat anggota, dan agar Koperasi-koperasi Unit Desa dapat membentuk unit-unit atau cabangcabang usaha di lokasi-lokasi yang dengan mudah dapat terjangkau oleh para anggota. Di samping itu koperasi-koperasi, terutama Koperasi-koperasi Unit Desa, dibantu agar memperoleh manajer-manajer yang berwirausaha dan pembantu-pembantu manajer yang trampil. Selanjutnya kepada koperasi-koperasi primer, khususnya kepada Koperasi-koperasi Unit Desa, akan diberikan fasilitas-fasilitas khusus, dengan tujuan memperbesar kemampuannya untuk bersaing, tanpa memberikan kedudukan monopoli. Untuklebih memasyarakatkan koperasi, pendidikan perkoperasian akan disebar luaskan melalui baik lembaga-lembaga pendidikan formal maupun lembaga-lembaga pendidikan non formal. Pendidikan ini akan diberikan kepada pria dan wanita. 37

Koperasi , digunakan pula sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah. Dalam hubungan ini kepada koperasi-koperasi yang ada akan diberi kesempatan seluas-luasnya dalam bidang-bidang usaha yang sesuai dengan kebu-tuhan para anggotanya. Kepada mereka akan diberikan bantuan kre-

dit dengan persyaratan ringan yang dapat diperoleh atas dasar pene- litian kelayakan yang sederhana. Dalam pelaksanaan pembinaan koperasi, yang diutamakan pada koperasi primer, terus dilaksanakan usaha-usaha pembinaan secara horizontal dan vertikal pada tingkat nasional dan daerah. Dalam hubungan ini akan ditempuh langkah-langkah untuk mendorong organisasi-organisasi perkoperasian di tingkat daerah dan di tingkat nasional agar mengutamakan kegiatan-kegiatannya dalam bidangbidang pendidikan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Gerakan-gerakan koperasi termasuk Dewan Koperasi Indonesia, akan dibantu agar semakin mampu berfungsi dengan berhasilguna. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan di satu pihak peranan koperasi-koperasi tingkat daerah dan nasional sebagai pembina koperasi primer akan semakin meningkat, sedang di pihak lain, kemungkinan koperasi-koperasi primer untuk berswakarsa, berswakarya dan berswadaya akan terbuka luas, sehingga pertumbuhan demokrasi ekonomi akan semakin terjamin. Sebagai jalur keenam dari kebijaksanaan pemerataan akan diberikan perhatian pula kepada pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan wanita. Dalam rangka mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional maka diusahakan pemerataan kesempatan berpartisipasi sepenuhnya bagi generasi muda dalam kegiatan pembangunan. Pengembangan wadah untuk meningkatkan peranan generasi muda seperti sekolah, organisasi fungsional pemuda antara lain KNPI, Pramuka, organisasi olah raga dan lain-lainnya akan terus ditingkatkan. Untuk 38

itu antara lain diusahakan bertambahnya fasilitas dan sarana yang memungkinkan pengembangan kepemudaan. Dalam rangka ini juga akan dikembangkan kelompok kerja produktif untuk menngkatkan peranan generasi muda dalam pelaksanaan pembangunan dan akan disusun suatu kebijaksanaan nasional tentang kepemudaan secara menyeluruh dan terpadu. Sejalan dengan kebijaksanaan pengembangan dunia usaha maka akan didorong pengembangan. kewiraswastaan di kalangan. generasi muda, antara lain dibidang industri kecil, kerajinan -rakyat dan jasa.

Khususnya di bidang pertanian para pemuda akan lebih didorong dan dirangsang agar lebih terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan pertanian dalam rangka pembangunan daerah pedesaan pada umumnya, antara lain sebagai kader-kader pengembangan koperasi, tenaga penyuluh pertanian, sebagai petani muda yang memanfaatkan fasilitas Bimas/Inmas, pengolah hasil pertanian dan lain sebagainya. Kemudian juga diusahakan peningkatan peranan generasi muda da- lam penyebarluasan pengetahuan praktis tentang usaha perbaikan gizi serta dapat melakukan perintisan dalam perbaikan/perubahan pola konsumsi makanan rakyat. Dalam usaha keluarga berencana, khususnya calon ibu berusia muda, diusahakan menjadi pelopor dalam pembinaan keluarga sejahtera. Keterlihatan generasi muda dalam usaha pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup diusahakan misalnya melalui kelompok pencinta alam, kelompok tugas penghijauan dan lain sebagainya. Selanjutnya, sejalan dengan peningkatan program transmigrasi maka kesempatan untuk para pemuda yang berminat akan lebih dimantapkan dengan sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan mereka akan ketrampilan dan pendidikan di lingkungan pemukiman baru. Dalam rangka pemerataan, partisipasi wanita dalam pembangunan adalah penting. Masalah pokok yang dihadapi dalam usaha peningkatan peranan wanita adalah masih rendahnya taraf pendidikan sebagian besar kaum wanita, terutama di daerah pedesaan atau di daerah miskin di kota-kota. Oleh sebab itu peningkatan peranan wanita akan ditujukan terutama kepada kaum wanita yang belum pernah mendapat kesempatan. 39

menikmati pendidikan formal termasuk mereka yang putus sekolah dasar. Sasaran usaha untuk meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan antara lain melalui peningkatan pendidikan dan ketrampilan wanita terutama di daerah pedesaan, yang berupa pendidikan formal, pendidikan ketrampilan lainnya dan penyuluhan termasuk pendidikan kewiraswastaan. Walaupun fungsi pokok wanita ialah sebagai ibu rumah tangga di dalam keluarga, fungsi yang penting lainnya ialah se-

bagai tenaga kerja dan sebagai unsur dalam pembangunan masyarakat desa. Untuk itulah maka wanita perlu diberi kesempatan untuk mendapat latihan dan pendidikan untuk mempersiapkan diri atau meningkatkan kemampuannya. Mengingat banyaknya jumlah wanita, dan mengingat pula bahwa batas umur minimum untuk menikah adalah 16 tahun, serta untuk bekerja adalah 14 tahun, maka dipandang perlu untuk memberikan prioritas utama pada golongan penduduk wanita yang berumur antara 10 -- 25 tahun, kemudian baru kelompok umur 25 — 45 tahun. Di samping itu berpedoman pada asas pemerataan, akan diberikan prioritas kepada wanita yang berpenghasilan rendah terutama yang tinggat di daerah pedesaan. Di bidang pertanian, wanita memainkan peranannya secara langsung baik di dalam kegiatan produksi maupun penggunaan hasil-hasil pertanian. Tenaga kerja wanita di daerah pedesaan adalah merupakan bagian utama yang melaksanakan pelbagai kegiatan pembangunan di bidang pertanian. Agar kaum wanita dapat menggunakan cara-cara dan teknologi baru di bidang pertanian tersebut dengan sebaikbaiknya, akan diberikan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan. Dalam rangka ini akan diadakan dan ditingkatkan latihan-latihan serta kursus-kursus bagi kaum wanita agar mereka dapat mengenal dan memanfaatkan cara-cara teknologi barn di bidang pertanian. Demikian pula akan diusahakan untuk lebih meningkatkan keterlibatan kaum wanita dalam menanggulangi masalah gizi terutama di daerah pedesaan. Hal ini antara lain dilakukan melalui penyuluhan dan latihan ketrampilan dengan sejauh mungkin memanfaatkan pekarangan guna ditanami dengan bahan makanan yang bergizi tinggi. 40

Kecuali itu kaum wanita terutama di daerah pedesaan memegang peranan penting dalam cara-cara penyimpanan dan pemanfaatan hasilhasil pertanian. Untuk itu akan diadakan kursus-kursus dan latihanlatihan. tentang memperbaiki cara penyimpanan hasilhasil pertanian untuk menghindarkan pemborosan karena pembusukan dan lain sebagainya atau supaya nilai gizinya tidak berkurang. Demikian pula ditingkatkan pemanfaatan hasil-hasil pertanian untuk perbaikan gizi

keluarga, termasuk pemanfaatan tanaman pekarangan, peternakan, perikanan danlain sebagainya. Penyuluhan dan ketrampilan akan diberikan tentang Cara-cara sederhana untuk memelihara kesehatan dirinya serta anak-anak dan keluarganya, begitu pula akan dikembangkan usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh para ibu untuk membina kesehatan lingkungan. Kecuali itu akan lebih ditanamkan lagi pengertian terhadap manfaat air susu ibu bagi kesehatan dan pertumbuhan anak-anak. Untuk meningkatkan sumbangan wanita terhadap pembangunan di bidang industri dan sekaligus meningkatkan mutu barang-barang industri, akan diusahakan untuk meningkatkan pelbagai bentuk latihan ketrampilan bagi tenaga-tenaga wanita yang bekerja di bidang industri termasuk latihan-latihan untuk memperoleh kemampuan kepemimpinan. Selanjutnya peranan wanita sangat erat hubungannya dengan pemasaran hasil-hasil industri. Kemampuan kaum wanita untuk memilih hasil-hasil barang industri yang bermutu akan turut menentukan perkembangan hasil-hasil industri itu sendiri. Dalam hubungan ini akan diusahakan penyuluhan dan pendidikan mengenai caracara untuk memilih barang konsumsi yang bermutu baik. Selanjutnya keikutsertaan wanita dalam pelaksanaan program ke- luarga berencana akan lebih ditingkatkan melalui usaha untuk mendapatkan peserta keluarga berencana, pemeliharaan kelestarian peserta, dan penyuluhan serta penerangan terutama bagi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pelaksanaan keluarga berencana. Dalam rangka pengembangan hukum akan dikembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong turut sertanya tenaga wanita di dalam kegiatan pembangunan dan sekaligus untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja 41

wanita. Dalam rangka mengembangkan perkoperasian di daerah-daerah, turut sertanya kaum wanita akan dikembangkan pula melalui penyu- luhan dan latihan ketrampilan yang meliputi masalah keanggotaan, organisasi pengelolaan dan keuangan koperasi. Sebagai jalur pemerataan ke tujuh adalah pemerataan penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah Tanah Air.

Dalam usaha memeratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, maka akan dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan yang lebih diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotaan yang sehat, di samping peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumbersumber kekayaan alam dan menanggulangi masalahmasalah yang mendesak. Dalam hubungan ini daerahdaerah minus dan daerah-daerah yang padat penduduknya mendapat perhatian khusus, antara lain dalam rangka mengurangi derasnya perpindahan penduduk ke kota-kota besar. Pemerataan penyebaran pernbangunan di seluruh wilayah Tanah Air mempunyai sasaran antara lain adalah lebih menyerasikan pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah, sehingga keseluruhan pembangunan daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan demi terbinanya Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Hal ini dilaksanakan dengan menyesuaikan jenis dan tempat proyek-proyek pembangunan dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah. Usaha pemerataan penyebaran pembangunan juga ditujukan untuk makin menyerasikan pertumbuhan antar daerah yang antara lain akan dicapai melalui penyediaan jumlah minimum Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Dalam rangka penyebaran pembangunan ini Bantuan Pembangunan Daerah-daerah akan dilanjutkan, ditingkatkan dan bahkan diperluas. Di samping itu dalam Repelita III juga diadakan bentuk Inpres bantuan pembangunan baru yang berupa Inpres 42

Prasarana Jalan. Namun demikian akan tetap diusahakan langkahlangkah untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber keuangan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai bentuk pungutan yang tidak mempunyai dasar pengaturannya, terutama di daerah pedesaan akan ditertibkan.

Dalam Repelita III diutamakan pula pembangunan daerah-daerah yang terbelakang, daerah-daerah minus dan daerah-daerah yang padat penduduknya. Peningkatan transmigrasi juga dilakukan dalam rangka pembangunan daerah-daerah. Transmigrasi bukan ,raja sebagai cara untuk memecahkan kepadatan penduduk di sesuatu daerah, melainkan juga untuk menambah sumber daya manusia dan pengembangan daerah-daerah yang memerlukan. Pembangunan Desa akan dilakukan secara lebih terpadu dan ter- utama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Dalam rangka ini pula akan disempurnakan wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat pedesaan. Demikian juga akan lebih dimantapkan hubungan kordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah pedesaan melalui sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Dalam Repelita III diperkirakan dapat dilakukan pemben-, tukan 1.000 UDKP. Dilain pihak kota-kota sedang dan kota-kota kecil akan dikembangkan menjadi pengumpul dan penyalur hasil-hasil pertanian serta kebutuhan pokok lainnya bagi daerah sekitarnya yang sekaligus ditujukan untuk mengurangi arus urbanisasi ke kotakota besar. Usaha untuk meningkatkan kwalitas hidup masyarakat kota, terutama bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, akan dilanjutkan dan ditingkatkan antara lain melalui program perbaikan kampung dan pembangunan perumahan rakyat. Erat hubungannya dengan pembangunan daerahdaerah tersebut adalah sasaran usaha untuk lebih memperhatikan pengelolaan yang sehat dan kelestarian sumber-sumber alam serta lingkungan hidup manusia untuk generasi mendatang. 43

Demikian pula agar pemanfaatan tanah sungguhsungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, maka di samping menjaga kelestariannya perlu dilaksanakan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. Sasaran usaha tersebut diatas adalah terciptanya catur tertib dalam bidang pertanahan. Catur tertib dalam hukum pertanahan dilak-

sanakan terutama dalam rangka pelaksanaan Undangundang Pokok Agraria yang akan menumbuhkan pengayoman hak-hak atas tanah dan penggunaannya. Dalam hal ini juga berarti penataan kembali hak-hak atas tanah yang merupakan salah satu unsur penting dari kebijaksanaan pemerataan. Hal tersebut juga ditujukan luntuk menghindari pemilikan absentee maupun pemilikan tanah yang berlebih-lebihan. Kesemuanya itu diharapkan akan menciptakan suasana ketentraman dalam masyarakat sehingga mendorong gairah kerja. Tertib administrasi pertanahan diarahkan agar memperlancar setiap pengurusan mengenai tanah dan diharapkan akan menunjang lancarnya pembangunan. Termasuk dalam hal ini pendaftaran tanah dan penertiban serta peningkatan pengurusan hak atas tanah, penerbitan sertipikat dan penanganan terhadap hak adat atas tanah. Di samping itu tertib penggunaan tanah merupakan sarana untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah secara optimal. Di lain pihak tertib pemeliharaan tanah dan lingikungan hidup merupakan upaya meincegah tanah dari kerusakan-kerusakan, memelihara kesuburan dan kelestarian sumber daya alam yang tenkandung di atas ataupun di dalam tanah itu. Dalam melaksanakan pembangunan sektoral diusahakan agar membantu pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air dan tercapainya keserasian laju pertumbuhan antar daerah. Kegiatan pokok pembangunan pertanian diarahkan agar menunjang pembangunan daerah. Kegiatan intensifikasi dan diversifikasi pertanian tanaman pangan dilaksanakan secara menyelturuh .disemua daerah pertanian tanah sawah, tanah kering dan areal irigasi pasang surut serta terhadap semua bahan pokok. Di samping itu di setiap daerah minus, kritis dan 44

daerah rawan akan dilaksanakan usaha diversifikasi dan ekstensifikasi untuk pertanian palawija dan tanaman pekarangan. Tambahan pula perluasan areal pertanian akan ditingkatkan balk di tanah kering maupun di tanah basah. Ekstensifikasi, peternakan akan dikembangkan di daerah-daerah yang masih jarang penduduknya. Rehabilitasi tanaman perkebunan akan ditingkatkan terutama di daerahdaerah dimana tanaman-tanaman tersebut sudah tidak produktif lagi. Di samping itu di daerah-daerah yang mempunyai potensi akan dilaksanakan ekstensifikasi tanman perkebunan baru.

Dalam melaksanakan pembangunan industri, jenis dan lokasi industri yang akan dibangun akan disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah, sehingga benar-benar bermanfaat dan cukup berperanan dalam rangka rnemecahkan masalah-masalah yang mendesak di daerah-daerah yang bersangkutan. Di samping itu akan ditingkatkan pembangunan wilayah industri di daerah-daerah tertentu. Pembangunan kawasan industri di Ujung Pandang dan Medan akan diselesaikan dalam Repelita III, sedang daerah industri di Samarinda akan ditingkatkan menjadi kawasan industri. Penanganan industri kecil dalam Repelita III melalui Pusat-pusat Pengembangan Industri Kecil (PPIK) seperti di Surabaya dan Yogyakarta akan dikembangkan ke ibukota-ibukota Propinsi lainnya secara bertahap, antara lain di Medan, Padang, Palembang, Ujung Pandang dan sebagainya. Sedang Pusatpusat Pelayanan, Pusat Pendidikan, Unit-unit Percontohan dan lain-lain sarana pembinaan industri kecil akan ditingkatkan sebagai Unit Pelaksana Pembinaan yang lebih efektif dan lebih terarah. Pembangunan pertambangan, yang merupakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi memegang peranan dalam membantu penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu karena sifat usahanya, pembangunan pertambangan merupakan titik tolak pembukaan dan pengembangan daerah yang akan merupakan dasar bagi industrialisasi dan modernisasi daerahdaerah sekitarnya. Tersedianya tenaga listrik yang tersebar di seluruh daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merangsang kegiatan ekonomi. Untuk meningkatkan penyediaan tenaga listrik bagi daerahdaerah terpencil dan terpisah, sistem kelistrikannya 4 5

akan dilaksanakan dengan membangun pusat listrik tenaga diesel dan jaringan distribusinya yang tersebar. Selanjutnya jika keadaan lokasi memungkinkan, akan dibangun pusat listrik tenaga mikrohidro dengan jumlah daya terpasang sekitar 15 MW. Program listrik pedesaan yang dimulai dengan pedesaan di daerah jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan (Luwu), Nusa Tenggara

Barat (Lombok) akan disusul dengan daerah Sumatera Barat, Jawa Timor, jawa Barat, Sumatera Utara, Bali dan sebagainya. Dalam rangka menunjang pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh daerah, berbagai proyekproyek perhubungan akan ditingkatkan fasilitas maupun pelayanannya. Penyebaran dari proyek-proyek ini terutama diusahakan kewilayah-wilayah di luar Jawa yang keadaan ekonominya masih belum berkembang sehingga belum dapat terlayani oleh angkutan komersiil. Proyek-proyek tersebut antara lain adalah di bidang jalan dan jembatan diutamakan penunjangan jalan kabupaten sepanjang 41.000 kilometer, yang meliputi penunjangan jalan kabupaten di Jawa 15.500 km, di Sumatera 10.500 km, di Kalimantan 2300 km, di Bali 1.200 km, NTT/NTB 2.500 km, Sulawesi 7.500 km, Maluku/Irian Jaya 1.300 km. Jalan kabupaten akan diusahakan agar dapat berfungsi melayani keperluan daerah pedesaan, daerah transmigrasi dan daerah-daerah yang terpencil. Untuk itu akan dillaksanakan Inpres Prasarana Jalan yang lebih banyak diarahkan un- tuk jalan-jalan kabupaten di luar jawa. Jalan-jalan propinsi dan jalan negara yang menunjang keperluan pembangunan daerah juga terus djrehabilitasi dan ditingkatkan keadaannya secara terpadu agar jaringan jalan yang penting dapat berfungsi. Di daerah pemukiman transmigrasi akan dibangun jalan sepanjang lebih dari 40.000 kilometer. Penerbangan perintis dari 75 lokasi lapangan terbang perintis yang dilayani pada akhir Repelita II, selama Repelita III akan ditingkatkan menjadi 104 lokasi; pesawat udara perintis ditambah dari 25 pesawat menjadi 40 pesawat. Di samping itu frekwensi penerbangan akan ditingkatkan. Di bidang perhubungan laut ditingkatkan kegiatan pelayaran perintis. Dibandingkan dengan Repelita 46

II jumlah kapal-kapal perintis dalam Repelita III akan ditambah dari 16 buah m en ja d i26 buah, pelabuhan yang disinggahi ditingkatkan dari 175 menjadi 188 pela-buhan, trayek pelayaran ditambah dari 22 trayek menjadi 25 trayek. Frekwensi penyinggahan ditingkatkan sehingga pelabuhan perintis akan disinggahi kapal setiap 10 hari sekali dalam Repelita III, sedangkan dalam Repelita II 12 hari sekali. Lama singgah dipelabuhan akan ditambah sesuai dengan keperluan pelayanan angkutan setempat.

Di bidang perhubungan darat akan ditingkatkan kegiatan kereta api di 20 lintas cabang yang sifatnya kurang ekonomis, guna melayani keperluan angkutan daerah kabupaten dan desa di Jawa dan Sumatera. Selanjutnya juga akan diperluas pelayanan kereta api dalam kota dan sekitar kota yang bersifat angkutan massal dan murah. Di daerahdaerah lainnya akan dilakukan perluasan angkutan bus perintis, angkutan penyeberangan, danau dan sungai, yang diusahakan oleh swasta dan Pemerintah. Perluasan ini meliputi pembangunan dermaga kapalkapal sungai, kapal penyeberangan dan lain-lain, misalnya di lintas Meulaboh — Sinabang, Bulukumba — Selayar, Lombok -- Sumbawa dan di lintas-lintas lainnya. Selanjutnya akan ditingkatkan pelayanan pos dan telekomunikasi ke daerah-daerah yang sifatnya dapat menunjang pembangunan daerah. Pelayanan pos keliling pedesaan dengan sepeda motor dan pelayanan pos keliling kota dan pinggiran kota dengan kendaraan bermotor akan ditingkatkan. Kecuali itu juga akan dibangun 750 kantor pos pembantu, di antaranya 425 buah berlokasi ditingkat kecamatan daerah transmigrasi yang terletak di luar Jawa. Fasilitas pelayanan pos lainnya juga akan ditambah, seperti bis surat, rumah pos dan lain-lain sehingga keperluan masyarakat akan pelayanan pos dapat lebih terpenuhi. Di bidang telekomunikasi akan dibangun 7.000 sambungan tambahan telepon baru di 25 lokasi yang sebagian besar adalah ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. Peningkatan fasilitas transmisi juga akan dirasakan manfaatnya oleh daerah-daerah terutama di Indonesia bagian Barat dan Timur karena selama Repelita III akan diselesaikan proyek gelombang 47

mikro antara Medan dan Banda-Aceh dan diperluas proyek gelombang mikro Indonesia bagian timur dari Ujung Pandang ke Menado dan Maluku. Proyek gelombang mikro ini direncanakan untuk terus dilanjutkan sampai ke Irian Jaya. Di samping itu akan ditambah telepon umum yang bisa dipergunakan masyarakat banyak yang tidak mampu memiliki telepon. Telepon umum ini akan ditempatkan di rumah-sakit, pusat perbelanjaan, setasiun-kereta api, pelabuhanudara dan lain-lain.

Di bidang pariwisata diutamakan usaha pembangunan obyek wisata di 10 daerah yang pola pembangunannya teiah selesai yaitu di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Sedangkan dibeberapa daerah yang lain akan pula dikembangkan setelah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional selesai disusun. Dengan demikian arus wisatawan asing dan wisatawan dalam negeri akan lebih merata keseluruh daerah. Manfaat dari pengembangan pariwisata juga dapat dirasakan oleh daerah-daerah tersebut. Pada waktu ini kegiatan pariwisata masih lebih banyak terpusat di Bali, Yogyakarta dan DKI Jakarta. Setiap daerah ataupun pulau akan mendapat manfaat dengan adanya peningkatan dalam kegiatan-kegiatan perdagangan ataupun pemasaran. Dengan adanya peningkatan kegiatan itu para petani dan produsen lain, dalam daerah yang bersangkutan akan memperoleh kesempatan untuk memperluas usaha produksi mereka. Dengan demikian pendapatan daerah dari kegiatan ekonomi akan meningkat. Bersamaan dengan itu para konsumen dan produsen akan berkesem- patan untuk memperoleh barang-barang keperluan mereka dengan harga yang relatif rendah. Dengan adanya perluasan usaha dalam bidang produksi dan peningkatan pendapatan Berta konsumsi, kesempatan kerja di daerah tersebut juga akan bertambah. Peningkatan kelancaran pemasaran pada umumnya dan kegiatan-kegiatan perdagangan pada khususnya akan sangat membantu usaha-usaha pembangunan daerah. Sebagai jalur kedelapan dari kebijaksanaan pemerataan adalah pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Dalam hal ini pemba-ngunan 48

dan pembinaan bidang hukum senantiasa diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, dan agar dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan. Untuk itu sasaran-sasaran usaha antara lain ditujukan kepada penyelesaian perkara di pengadilanpengadilan secara cepat dan seadi1-adilnya.

Proses peradilan akan terus diusahakan supaya lebih sederhana dan cepat dengan biaya ringan dan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan dari seluruh lapisan masyarakat. Demikian pula akan disempurnakan peraturan perundang-undangan dan ditingkatkan tertib hukum, khususnya yang menyangkut tata Cara penyelesaian perkara, di samping menambah jumlah badan pengadilan dan tenaga penegak hukum. Selanjutnya akan digiatkan pelaksanaan peraturan perundang-un- dangan yang berlaku, termasuk yang memberikan kepastian pengembangan dunia usaha, penertiban pemilikan dan penggunaan hak-hak tanah, kelestarian alam dan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Selama Repelita III akan dilanjutkan pembentukan Pengadilan Negeri di setiap Kabupaten/Daerah Tingkat II dan pembentukan Peng- adilan Tinggi di setiap Propinsi/Daerah Tingkat I secara bertahap. Sejalan dengan kegiatan ini akan dilakukan juga penambahan dan pemerataan tenaga-tenaga hakim, panitera dan jaksa yang diperlukan. Dalam pada itu akan dipertegas bahwa badan-badan pengadilan itu harus makin mampu untuk menjalankan kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang merdeka, yang terlepas dari pengaruh kekuasaan luar, termasuk pengaruh Pemerintah. Dengan kebebasan yang demikian itu hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adillnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam hubungan hakim, termasuk di dalamnya hakim pada Pengadilan.Negeri, Hakim Tinggi dan Hakim Agung, perlu pula memahami kebijaksanaan umum- pemerintah dalam pembangunan serta rasa keadibn masyarakat. Untuk keperluan ini maka mereka diikut sertakan pada Penataran Tingkat 49

Nasional/ Daerah tentang Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam rangka penegakan hukum maka lembaga bantuan hukum akan dimantapkan baik dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan penyidangan perkara, maupun dalam tahap-tahap selanjutnya. Dalam hubungan ini kepada golongan yang kurang ;mampu telah dan akan diberikan perhatian khusus.

Kesadaran hukum dalam masyarakat akan ditingkatkan disertai dengan pembinaan sikap penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum. Selanjutnya dalam rangka pembinaan peradilan akan diusahakan terwujudnya peradilan tata usaha negara (administrasi) yaitu sebagai peradilan yang dapat menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pejebat/petugas aparatur ne-gara. Dengan demikian dapat lebih menjamin adanya ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibaw.a, serta penuh dedikasi daft disiplin kerja. Unsur Trilogi Pembangunan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam Repelita III, maka harus dapat dicapai kenaikan yang cukup besar dari produksi barang dan jasa di berbagai sektor pembangunan ekonomi yang meiiputi sektor-sektor pertanian, Indus- tri, pertambangan dan energi, prasarana, dan lain-lain. Pembangunan di berbagai sektor tersebut haus selalu berorientasi pada perluasan kesempatan kerja, diterapkannya teknologi yang tepat guna, dan persiap- an pelaksanaan untuk pengembangan teknologi guna menunjang pembangunan dalam tahapan yang akan datang. Laju pertumbuhan ekonomi di masa lima tahun mendatang sangat bergantung pada potensi pengembangan sumber-sumber alam yang ada, serta adanya tenaga terdidik, barang-barang modal dan dana-dana yang tersedia. Berdasarkan perkiraan mengenai faktor-faktor tersebut serta perkembangan di pelbagai sektor dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dijalankan maka laju pertumbuhan ekonomi 50

nyata selama Repelita III diperkirakan akan dapat mencapai sekitar rata-rata 6,5% setahun. Laju pertumbuhan tersebut bagi ekonomi Indonesia diperkirakan cukup tinggi untuk memenuhi unsur kedua dari Trilogi Pembangunan dan sekaligus mampu menghasilkan dana-dana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan seluruh program pembangunan; di lain pihak diperkirakan cukup rendah sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program-program pemerataan.

Suatu faktor yang besar peranannya dalam pembangunan adalah laju pertumbuhan penduduk serta penyebaran dan struktur umur penduduk. Jumlah penduduk selama lima tahun mendatang sangat ditentukan oleh usaha-usaha kita di masa yang lampau, khususnya usaha untuk menurunkan tingkat kelahiran melalui program keluarga berencana. Angka pertumbuhan penduduk adalah akibat dari adanya tingkat kelahiran yang melebihi tingkat kematian. Berkat ditingkatkannya pro-gram keluarga berencana di masa lalu, laju pertumbuhan penduduk diharapkan akan dapat menurun dari rata-rata 2,3 % setahun selama Repelita II menjadi sekitar 2,0% setahun selama Repelita III, sehingga jumlah penduduk yang dewasa ini sekitar 137 juta orang diperkirakan akan mencapai 151 juta orang pada akhir Repelita III. Jumlah penduduk di pulau Jawa diperkirakan meningkat dengan rata-rata sekitar 1,8% setahun dari 87 juta orang dewasa ini menjadi 95 juta orang pada akhir Repelita III sedangkan penduduk di luar pulau Jawa diperkirakan meningkat dengan rata-rata 2,3% setahun dari 50 juta orang menjadi 56 juta orang. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2% setahun maka produksi nasional nyata per kapita akan meningkat dengan sekitar 24% selama lima tahun mendatang. Laju pertumbuhan ekonomi sebe-sar 6,5% setahun itu juga diperkirakan akan meningkatkan kesempatan dan kemampuan kita untuk mencapai sasaran-sasaran lain seperti peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Di samping itu laju pertumbuhan tersebut juga akan diusahakan sedemikian rupa sehingga dapat tercapai sasaran5 1

sasaran pembangunan lainnya seperti pemerahasil-hasil pembangunan dan sebagainya.

taan

Salah satu tujuan pembangunan yang penting adalah untuk merubah struktur perekonomian Indonesia agar menjadi lebih seimbang. Keseimbangan struktur yang lebih sehat ini sangat diperlukan agar dapat diletakkan landasan yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertum-buhan selanjutnya, dan juga untuk makin memperkuat ketahanan ekonomi. Untuk itu diusahakan agar laju pertumbuhan sektor-sektor di lu- ar pertanian adalah lebih besar dari laju pertumbuhan sektor pertanian,

sedang sektor pertanian itu sendiri laju pertumbuhannya juga akan ditingkatkan, antara lain untuk mencukupi kebutuhan akan pangan. Untuk dapat mencapai suatu laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% setahun selama Repelita III yang sekaligus juga serasi dengan tujuan perubahan struktur ekonomi, maka sektor industri akan ditingkatkan dengan sekitar 11,0%, sektor bangunan dengan sekitar 9,0%, sektor pengangkutan dan kamunikasi sekitar 10,0% dan sektor-sektor lainnya di luar pertanian dan pertambangan dengan sekitar 8,1%. Dalam pada itu sektor pertanian dan pertambangan diperkirakan akan dapat meningkat masing-masing dengan sekitar 3,5% dan 4% setahun. Titik berat pembangunan selama Repelita III tetap diletakkan pada sektor pertanian dengan sekaligus meningkatkan sektorsektor lainnya terutama sektor industri. Namun persentase perkiraan laju pertumbuhan sektor pertanian yang relatif rendah tersebut di atas disebabkan oleh karena peranan sektor pertanian di dalam produksi nasional dewasa ini yang masih relatif besar dan oleh karena faktor iklim yang sangat mempengaruhi perkembangan sektor per- tanian. Berdasarkan laju pertumbuhan sektor-sektor tersebut, maka peranan sektor pertanian akan menurun Bari sekitar 31,4% dewasa ini menjadi sekitar 27,2% dalam tahun 1983/84, sedang peranan sektorsektor di luar pertanian akan meningkat dari 68,6% menjadi sekitar 72,8%. Dengan demikian maka kita akan melangkah lebih maju lagi ke arah tercapainya suatu struktur perekonomian yang lebih seimbang. Setiap kegiatan pembangunan memerlukan danadana dengan segera bagi pelaksanaannya, dan untuk dapat mengerahkan dana-dana tersebut produksi nasional harus ditingkatkan dengan suatu kenaikan 52

yang cukup besar. Dilain pihak, tidak semua kegiatan pembangunan dapat segera meningkatkan produksi. Ada yang hanya mempunyai pengaruh tidak langsung, ada yang baru setelah beberapa tahun dapat mempengaruhi produksi, dan hanya sebagiansaja yang segera meningkatkan produksi. Dengan demikian maka produksi nasional hanya dapat ditingkatkan dengan cepat kalau di samping dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang pengaruhnya tidak langsung dan kegiatan-kegiatan yang memerlukan tenggang waktu produksi yang

lama, masih cukup tersedia dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat segera menunjang pertumbuhan produksi tersebut. Hal ini berarti bahwa di samping mengusahakan keserasian antara ketiga unsur Trilogi Pembangunan harus pula diusahakan keserasian antara sasaransasaran yang hendak dicapai dengan dana yang tersedia. Dengan demikian sasaran-sasaran yang hendak dicapai tersebut secara menyeluruh harus juga mampu menciptakan dana-dana sesuai dengan apa yang diperlukan. Untuk mencapai sasaran laju pertumbuhan ekonomi sebesar ratarata 6,5% selama Repelita III serta pelbagai sasaran pembangunan lainnya maka investasi nyata perlu ditingkatkan dengan sekitar 9,7% setahun. Hal ini berarti bahwa jumlah investasi yang dalam tahun 1978/79 diperkirakan sekitar 4.915 milyar .rupiah diperkirakan akan meningkat secara nyata menjadi sekitar 7.795 milyar rupiah dalam tahun 1983/84. Sebagai persentase terhadap produksi nasional, investasi selama Repelita III akan mencapai rata-rata sekitar 24%. Sebagian besar dana investasi ini akan dikerahkan dan dalam negeri yaitu sebesar sekitar 19% dari produksi nasional atau 79% dan jumlah investasi sedangkan sisanya dari luar negeri. Seperti telah dikatakan sebelumnya, tidak semua kegiatan investasi itu dapat secara langsung atau dengan segera meningkatkan produksi. Sehingga masalah utama yang sangat penting adalah bagaimana kita memilih pola investasi sehingga kapasitas untuk membangun di kemudian hari dapat semakin meningkat sekaligus dapat juga ditingkatkan produksi yang sekarang sehingga selalu dapat tersedia danadana yang cukup bagi pembiayaan pembangunan. Apabila pola investasi makin 53

bergeser kepada investasi-investasi yang pengaruhnya pada produksi bersifat tidak langsung atau yang mempunyai masa tengggang waktu produksi yang panjang maka jumlah investasi yang dibutuhkan akan cenderung meningkat. Di lain pihak investasi tersebut. dapat lebih efisien apabila dapat dipilih cara-cara produksi yang tidak memerlukan biaya yang besar, menghilangkan pemborosan, memperlancar pelaksanakan proyek dan menggunakan kapasitas produksi yang ada secara optimal.

Di dalam pelaksanaan Repelita III akan diadakan penelitian yang cermat atas pola investasi dan pemilihan teknologi yang tepat sehingga produksi nasional dapat meningkat dengan biaya investasi yang sekecil mungkin derni tercapainya sasaran laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% setahun serta sasaran-sasaran nasional lainnya, termasuk perluasan kesempatan kerja, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan kemantapan stabilitas ekonomi. Kebijaksanaan investasi juga diarahkan untuk lebih mendorong kegiatan-kegiatan yang banyak menyerap tenaga kerja serta kegiatan-kegiatan .pengolahan . dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari bahan yang diolah. Dana investasi dalam negeri terdiri dari tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat, dengan perimbangan masing-masing sebesar 7% dan 12% dari produksi nasional. Tabungan Pemerintah adalah selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Sedangkan tabungan masyarakat adalah bagian dari penghasilan ma-syarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi dan terdiri dari tabungan rumah tangga dan perorangan, perusahaan negara, perusahaan swasta, perusahaan daerah dan pemerintah daerah baik yang dikerahkan melalui: lembaga-lembaga keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun tabungan yang langsung diinvestasikan sendiri. Investasi Pemerintah Pusat dibiayai oleh tabungan Pemerintah dan sebagian oleh dana-dana bantuan luar negeri. Investasi Pemerintah Pusat tersebut di dalam Repelita III akan memegang peranan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Repelita II yaitu sebesar sekitar 51% dari keseluruhan investasi. Hal ini 54

disebabkan karena penerimaan minyak diperkirakan tidak akan mengalami b a n y a perobahan, k sehubungan situasi pasaran minyak dan keadaan ekonomi dunia. Seperti telah dimaklumi, penerimaan minyak selama Repelita II merupakan 55% dari penerimaan negara. Untuk itu maka p e n in g k a tpenerimaan an, non-minyak perlu dilakukan bersama sama ,dengan u s a h a penghematan baik dalam pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Bersamaan dengan itu, akan terus diciptakan suasana yang akan memberikan dorongan kepada

pihak swasta, perusahaan negara, serta perusahaan dan Pemerintah daerah serta masyarakat termasuk masyarakat pedesaan untuk meningkatkan mobilisasi dari dana-dananya sendiri sehingga dapat ikut secara lebih aktif di dalam pelaksanaan Repelita III. Di samping itu, investasi Pemerintah Pusat akan lebih diarahkan kepada proyek-proyek dengan prioritas tinggi yaitu terutama untuk membangun prasarana sosial dan prasarana fisik, serta pengembangan usahausaha golongan ekonomi lemah dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya. Selama Repelita III akan terus dikembangkan kebijaksanaan pem-biayaan yang berlandaskan Trilogi Pembangunan baik di dalam hal pengerahan dana maupun di dalam penggunaan dana-dana tersebut. Artinya kebijaksanaan pembiayaan yang akan ditempuh tidak hanya berusaha untuk dapat mengerahkan dana-dana tersebut dengan sebanyakbanyaknya dan menggunakannya untuk meningkatkan produksi tetapi juga dengan menempuh cara-cara pengerahan dan penggunaan yang menunjang pemerataan beban dan hasil-hasil pembangunan serta menjamin kemantapan stabilitas ekonomi. Kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok di dalam hal pembiayaan ini adalah kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan moneter dan perkreditan, serta kebijaksanaan perda-gangan dan neraca pembayaran. Sasaran kebijaksanaan fiskal tidak terlepas dari dan harus serasi dengan landasan, tujuan dan prioritas Repelita III secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa sasaran dari kebijaksanaan fiskal selama Repelita III terkait dan terpadu pada landasan Trilogi Pembangunan. Kesemuanya ini tercermin dalam berbagai sasaran di bidang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan dari minyak bumi diperkirakan tidak akan lagi meningkat dengan laju pertumbuhan seperti 55

yang terjadi selama Repelita II. Hal ini mengharuskan adanya peningkatan yang lebih besar dari penerimaan-dalam negeri di luar minyak dan gas alam cair (LNG) untuk dapat mempertahankan laju pertumbuhan penerimaan secara menyeluruh yang sama di dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Selain itu kebijaksanaan di bidang penerimaan dalam negeri juga akan diarahkan pada pemerataan dari beban pembangunan dan perwu-

judan dari pola hidup sederhana, rasional ekonomis yang wajar. Pemungutan pajak akan dilaksanakan secara lebih nyata berdasarkanazas- azas perpajakan seperti azas kemampuan atau daya pikul, rasa keadilan dan dengan memperhatikan keseimbangan antara kewajiban dan hak para wajib pajak, sekaligus mencegah konsumsi mewah yang berlebihan serta meningkatkan solidaritas sosial dalam bentuk kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dari seluruh lapisan masyarakat. Di samping mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, sebagai negara di mana tenaga kerja merupakan faktor pro-duksi yang relatif berlimpah, kebijaksanaan penerimaan dalam, negeri juga diarahkan untuk mendorong perluasan kesempatan kerja, terutama di daerah padat penduduk dan miskin, pemerataan pendapatan dan penggunaan cara-cara produksi yang memanfaatkan teknologi tepat, dan menggunakan sebanyak mungkin alat-alat yang dihasilkan sendiri dan yang mampu untuk dipelihara sendiri. Kebijaksanaan perpajakan merupakan suatu alat untuk mendapat- kan manfaat yang sebesar-besarnya dari penggarapan sumber-sumber alam dalam bentuk pajak perseroan, royalties, ongkos perijinan dan lain-lain. Manfaat tersebut kemudian dapat disalurkan melalui pengeluaran negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, kebijaksanaan perpajakan dapat pula digunakan untuk mengarahkan penggalian sumber-sumber tersebut agar tidak merusak kelestarian serta keseimbangan lingkungan hidup. Kebijaksanaan pengeluaran rutin terutama diarahkan untuk mening katkan dana-dana tabungan Pemerintah. Peningkatan tabungan ini tidak dapat dicapai hanya dengan peningkatan di dalam penerimaan saja melainkan harus disertai dengan penghematan dan penggunaan terarah dari pengeluaran rutin termasuk pengurangan secara bertahap. dari segala jenis

subsidi. Disamping i t u , m e l a kebijaksanaan lu i belanja barang dan belanja pegawai kebijaksanaan pengeluaran rutin, juga di-arahkan untuk mendorong perbaikan kedudukan pengusaha/pedagang golongan ekonomi lemah, memperluas kesempatan k e r j a serta mendorong produksi dalam negeri, meningkatkan.wnilah dan mute pelayanan Pemerimtah kepada masyarakat dana mengamankan kekayaan negara yang diperoleh sebagai hasil dari pembangunan itu sendiri. 56

Di bidang pengeluaran pembangunan, sasarannya adalah mengusahakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya melalui 8 jalur yang telah ditetapkan; mengusahakan perluasan fasilitas sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta membangun prasarana dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi terutama di sektor pertanian khususnya pangan dan di sektor industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan barang jadi. Dengan demikian maka selama Repelita III penerimaan dalam ne- geri diperkirakan akan meningkat dengan rata-rata 16,2% setahun dimana penerimaan minyak dan gas alam cair meningkat dengan rata-rata 17,9% terutama oleh karena devaluasi sedangkan penerimaan bukan minyak dengan 14,3% setahun. Di lain pihak pengeluaran rutin diperkirakan naik dengan rata-rata 17,5% setahun sehingga tabungan Pemerintah naik dengan rata-rata 14,2% setahun. Tabungan Pemerintah tersebut bersama-sama dengan dana bantuan Iuar negeri membentuk dana anggaran pembangunan yang diperkirakan akan mening- kat dengan rata-rata 16,8% setahun dan mencapai 21.849,4 milyar rupiah selama Repelita III atau sekitar 2,4 kali anggaran pembanguna- an Repelita II. Kebijaksanaan moneter, dan perkreditan juga diarahkan kepada suatu pencapaian yang serasi dari ketiga unsur trilogi pembangunan. Selama Repelita III kebijaksanaan moneter dan perkreditan akan semakin diarahkan untuk menunjang usaha pemerataan pembangunan antara lain dengan jalan meningkatkan kemampuan golongan ekonomi lemah, mendorong perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan serta menunjang produksi bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat. 5 7

Di samping masalah ketrampilan berusaha dan pemasaran maka salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh golongan ekonomi lemah adalah keterbatasan mereka untuk mendapat fasilitas modal atau kredit yang memadai baik dalam jumlah maupun persyaratannya. Dalam hubungan ini, peranan kebijaksanaan moneter terletak pada pemberian fasilitas modal atau kredit yang memadai. Kebijaksanaan moneter juga diarahkan untuk menunjang dan memberi prioritas kepada usaha-usaha yang dapat menyerap banyak tenaga

kerja dan untuk menghindarkan atau menguranlgi tekanan inflasi. Dennan demikian maka kebijaksanaan moneter juga menunjang pemerataan pendapatan oleh karma pengangguran dan inflasi merupakan faktorfaktor yang menimbulkan ketimpangan di dalam pembagian pendapatan. Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka kebijaksanaan moneter diarahkan untuk meningkatkan mobi-. lisasi tabungan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan khususnya kebutuhan. dunia usaha iakan dana-dana dengan beban yang sesuai dengan kemantapan stabilitas nasional. Khususnya untuk golongan ekonomi lemah akan diperkembangkan kemungkinan pemberian kredit atas dasar suatu penelitian kelayakan yang sederhana dan bukan atas dasar jaminan. Untuk mencapai suatu laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% setahun dalam Repelita III dibutuhkan investasi sebesar rata-rata 24% dari produksi nasional. Sedangkan untuk membangun berdasarkan kemampuan sendiri maka. diperkirakan bahwa sekitar 79% dari dana tersebut harus dikerahkan dari sumbersumber dalam negeri yaitu tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat. Tabungan Pemerintah diperkirakan berjumlah sekitar 29% dari investasi. Hal ini berarti bahwa tabungan masyarakat harus dapat dikerahkan untuk membiayai sekitar 50% atau setengah dari seluruh investasi yang diperlukan dalam Repelita III. Tabungan masyarakat ini dapat berbentuk tabungan perusahaan, tabungan Pemerintah Daerah, atau tabungan rumah tangga dan per-orangan yang umumnya dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan. Dari semuanya ini tabungan melalui lembaga-lembaga keuangan meru pakan salah satu komponen yang besar. 5 8

Pembentukan tabungan masyarakat melalui lembagalembaga ke- uangan ini dapat berbentuk deposito berjangka, Tabanas, pembelian saham di pasar modal, polis asuransi dan sebagainya. Melalui pemberian bunga yang menarik serta adanya lembaga-lembaga keuangan yang dipercaya dan nilai mata uang yang semakin mantap maka kebi-jaksanaan rnoneter diharapkan akan dapat mendorong masyarakat untuk terus menabung.

Kebijaksanaan moneter dijalankan melalui lembagalembaga keuangan sehingga berhasil tidaknya kebijaksanaan tersebut bergantung pula pada jenis, mutu dan efisiensi kerja daripada lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu maka sasaran jangka panjang dari kebijak-sanaan moneter adalah untuk lebih menyempurnakan organisasi dan meningkatkan efisiensi serta peranan lembaga-lembaga keuangan sesuai dengan tuntutan peningkatan pembangunan. Kebijaksanaan neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijak-sanaan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat berlandaskan trilogi pembangunan menuju keadilan sosial yang berazaskan pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Karena itu kebijaksanaan neraca pembayaran di samping menunjang laju pembangunan harus dapat pula menunjang sasaran-sasaran yang berhubungan dengan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, perluasan kegiatan pembangunan ke daerah-daerah dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan. Pembiayaan pembangunan dalam rangka peningkatan pembangunan tidak saja memerlukan pengerahan dana-dana di dalam negeri, me-lainkan juga dana-dana berbentuk devisa untuk mengimpor barangbarang dan jasa yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri. Meskipun ekspor minyak bumi dan gas alam cair netto sekarang ini masih merupakan sekitar 56,4% dari seluruh nilai ekspor, namun harapan terhadap ekspor minyak di tahun-tahun mendatang tidaklah besar. Karena itu segala usaha akan dikerahkan untuk meningkatkani ekspor barang-barang lain di luar minyak dan gas bumi dan penerimaan devisa dari jasa-jasa terutama pariwisata. Devisa yang 59

diperoleh juga harus digunakan secara efisien untuk pembiayaan barang-barang impor yang benarbenar diperlukan untuk pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan pokok dari rakyat banyak. Perkembangan ekspor ditentukan oleh perkembangan produksi dan konsumsi di dalam negeri pada satu pihak dan perkiraan tentang permintaan dunia dan penawaran negara-negara pengekspor barang yang sama di lain pihak. Selma Repelita III, ekspor, diperkirakan akan meningkat dengan rata-rata sekitar 11,2% setiap tahunnya di-

bandingkan dengan tahun 1978/79, di mana ekspor minyak dan gas alam cair netto naik dengan rata-rata 6,4% setahun dan ekspor bukan minyak naik dengan rata-rata 16,5% setahun. Berdasarkan laju-laju pertumbuhan tersebut maka ekspor bukan minyak diperkirakan akan mulai melampaui ekspor minyak dan gas alam cair netto mulai tahun ketiga Repelita III. Diversifikasi ekspor akan diusahakan melalui pengembangan pro- duksi dan penyediaan barangbarang baru yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan taraf pengolahan dari barangbarang yang dewasa ini masih diekspor dalam bentuk bahan mentah. Selain untuk memperbesar penghasilan ekspor, kebijaksanaan ini juga diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, pemerataan kegiatan di daerah-daerah dan pengembangan usaha golongan ekonomi lemah. Di bidang ekspor barang-barang tradisional usaha diarahkan untuk meningkatkan daya saing di pasaran internasional dengan tujuan sekurang-kurangnya meningkatkan peranan Indonesia dalam pasaran tradisional, memperluas pasaran dan mencari pasaran baru. Hal ini dilakukan meralui usahausaha peningkatan produktivitas, penurunan biaya produksi dan biaya-biaya lain serta penyederhanaan prosedur ekspor. Kebijaksanaan substitusi impor dan kebijaksanaan untuk meningkatkan ekspor dijalankan bersamaan sedang prioritas pada masing-masing jenis kegiatan harus ditentukan sedemikian rupa sehingga penggunaan dana dan sumber-sumber produksi dilakukan secara optimal, efisiensi ditingkatkan, biaya produksi dapat ditekan ,dan daya saing terhadap luar negeri dapat dipertahankan. Peningkatan produksi yang ditujukan pada substitusi impor juga diarahkan untuk memperluas lapangan kerja, 60

meratakan kegiatan di daerah-daerah dan meratakan ,pendapatan. Di bidang jasa-jasa diusahakan agar penerimaan devisa dapat ditingkatkan dan penggunaan valuta asing untuk membayar jasa-jasa pada luar negeri dihemat. Usaha-usaha untuk mengembangkan sektor pariwisata terus dilanjutkan sehingga sektor ini menjadi sumber penerimaan devisa yang penting selama masa Repelita III.

Perkembangan impor barang dan jasa bergantung pada devisa yang tersedia serta kebutuhan akan barang-barang konsumsi, bahan Baku/ penolong dan barang-barang modal yang dibutuhkan untuk pembangunan. Impor barang selama Repelita III diperkirakan naik dengan rata-rata 12,0% setiap tahun dibandingkan dengan tahun 1978/79, sedangkan impor jasa-jasa meningkat dengan 10,2% setahun. Dengan demikian maka transaksi berjalan diperkirakan masih mengalami defisit yang meningkat dengan ratarata sekitar 14,9% setahun. Kebijaksanaan kurs devisa yang mengambang tetapi terkendalikan akan digunakan untuk terus memantapkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya dan untuk lebih mendorong ekspor serta melindungi dan mendorong produksi di dalam negeri khususnya produksi yang bersifat padat karya. Kebijaksanaan neraca pembayaran juga akan digunakan untuk mengatur lalu lintas modal luar negeri. Dana-dana luar negeri ini meru-pakan pelengkap bagi dana-dana yang tersedia di dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan dan terdiri dari dana-dana bantuan luar negeri serta pemasukan modal swasta asing. Di samping itu dana-dana luar negeri tersebut dapat kita gunakan untuk mendatangkan barangbarang modal, keahlian dan teknologi yang belum kita punyai. Sebagai pelengkap maka bantuan luar negeri akan terus kita manfaatkan sepanjang memenuhi tiga syarat : Pertama, bantuan tersebut tidak boleh disertai ikatan politik, kedua, bantuan itu harus digunakan sesuai dengan rencana pembangunan kita dan ketiga, persyaratan pengembaliannya harus cukup ringan sehingga pembayarannya kembali tetap berada di dalam batas kemampuan kita. 61

Selanjutnya dimanfaatkan pula penanaman modal swasta dari luar negeri dalam bentuk perusahaan patungan (joint venture) dengan perusahaanperusahaan nasional untuk proyek-proyek yang sifatnya membutuhkan banyak modal dan teknologi tinggi, pada sektor-sektor yang memperluas ekspor serta sektor-sektor yang produksinya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Semuanya dilaksanakan dengan syarat tidak membahayakan kepentingan rakyat dan pengembangan

perusahaan-perusahaan nasional, memperluas kesempatan kerja, menggunakan bahan baku dalam negeri, memelihara keseimbangan kwalitas tata lingkungan serta memungkinkan pengalihan ketrampilan dan teknologi. Dalam rangka pemerataan pembangunan, kebijaksanaan perdagang- an dan neraca pembayaran juga digunakan untuk melindungi golongan yang berpenghasilan rendah dengan menjamin tersedianya bahan-bahan pokok terutama bahan makanan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Dalam rangka usaha peningkatan produksi nasional ini maka dilakukan berbagai program pembangunan di bidang pertanian, pangan dan gizi, industri, pertambangan, prasarana, perdagangan, pendidikan, perumahan, kesehatan dan lain-lain. Di bidang pertanian, sasaran yang dituju selain melanjutkan pembangunan pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pangan, meningkatkan ekspor, meningkatkan penghasilan petani dan memungkinkan hubungan yang sailing mendukung dengan pembangunan industri, serta ditujukan dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan dan memelihara kelestarian sumber-sumber alam. Peningkatan produksi pangan seperti beras dan palawija, produksi pangan yang berasal dari hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan bertu- Juan untuk mencukupi kebutuhan pangan menuju swasembada sekali- gus memperbaiki mutu makanan khususnya dengan memperbesar penyediaan protein baik nabati maupun hewani. Peningkatan produksi pangan juga diarahkan untuk memperbaiki tingkat hidup petani, memperluas kesempatan kerja dan menjamin penyediaan pangan untuk masyarakat pada tingkat harga yang layak bagi petani produsen maupun konsumen. 62

Untuk mencapai.-tujuan-tujuan pembangunan di sektor pertanian dilaksanakart empat usaha pokok, yang terdiri dari intensifikasi, ekstensifikasi (perluasan areal pertanian), diversifikasi dan rehabilitasi. Pelaksanaan kegiatan ini dikaitkan dengan pangelolaan kelestarian sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam semaksimal mungkin, dan perluasan kesempatan kerja. Peningkatan produksi pertanian ini akan didukung oleh produksi pupuk dalam negeri yang cukup me-

madai. Produksi pupuk yang pada tahun 1979/80 diperkirakan sebesar 2,2 juta ton setahun akan meningkat menjadi 3,3 juta ton pada tahun 1983/84. Intensifikasi dan diversifikasi pertanian tanaman pangan dilaksana- kan secara menyeluruh di semua daerah pertanian tanah sawah, tanah kering dan areal irigasi pasang surut yang terbagi habis oleh wilayah unit desa, serta terhadap sernua bahan makanan pokok. Dengan kebijaksanaan ini semua petani akan memperoleh kesempatan yang sama. Di samping itu pembangunan pertanian di daerah minus, kritis dan daerah rawan dilaksanakan untuk pertanaman palawija dan tanaman pekarangan baik secara intensifikasi maupun diversifikasi. Perluasan areal pertanian di luar Jawa akan lebih ditingkatkan lagi baik di tanah kering, maupun tanah basah. Kegiatan-kegiatan ini dikaitkan dengan usaha pembinaan transmigrasi dan pemukiman kembali penduduk. Di samping itu dalam rangka perluasan dan peremaja- an tanah perkebunan, untuk meningkatkan produktivitasnya akan dilaksanakan diversifikasi tanaman pangan dan peternakan. Intensifikasi dan diversifikasi peternakan dilakukan dengan cara panca usaha ternak terutama di daerah sentra produksi. Selanjutnya ekstensifikasi peternakan akan dikembangkan di daerah-daerah yang masih jarang ,penduduknya. Usaha ini dikaitkan dengan pengembangan daerah transmigrasi dan pemukiman kembali. Intensifikasi perikanan diarahkan untuk mencapai produktivitas yang optimal dengan memperhatikan kelestarian sumber-sumber perikanan. Diversifikasi diarahkan pada penganekaragaman usaha per-ikanan dan pengembangan industri pengolahan dan pemasaran. 6 3

Melalui berbagai kebijaksanaan tersebut di atas diharapkan produksi beras terus meningkat dari 17,5 juta ton dalam tahun 1978 menjadi 20,6 juta ton pada akhir Repelita III atau kenaikan rata-rata sekitar 4,3% setahun. Hal ini berarti laju peningkatan produksi beras akan dua kali lebih cepat dari pertumbuhaa penduduk. Di samping itu produksi tanaman pangan lainnya diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya. dalam Repelita III untuk jagung sebesar 5,1%, ubi kayu 4,4%, ubi jalar.7,3%, kacang tanah 7,1%, kedele 5%,

sayur-sayuran 4%, dan buah-buahan 2%. Sedangkan produksi daging, susu, telur dan ikan laut diperkirakan meningkat dengan masingmasing 4,7%, 9,6%, 6,6% dan 5,8% setahun. Selain itu produksi perikanan di perairan umum akan meningkat sebesar 4,3% dan perikanan darat 8,5% setahun. Berkaitan dengan usaha peningkatan produksi pertanian tersebut .adalah berbagai langkah kegiatan yang dirnaksudkan untuk meningkatkan gizi makanan rakyat dan pola konsumsi yang tidak hanya tergantung daripada beras. Peningkatan produksi perkebunan kehutanan dan perikanan, di samping untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja dan penghasilan rakyat, juga bertujuan untuk menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspar. Dalam rangka meningkatkan produksi perkebunan rakyat khususnya karet dan kelapa, kegiatan rehabilitasi akan ditingkatkan serta ditujukan untuk meremajakan kembali tanaman yang sudah tua di samping usaha-usaha ekstensifikasi. Mengenai hasilhasil perkebunan diperkirakan akan meningkat masingmasing untuk karet 1,6%, kelapa 2,0%, kelapa sawit 11,3%, teh 3,9% kopi 3,3%, cengkeh 18,5% dan dada 11,0%. Di samping memanfaatkan hasil hutan untuk pembangunan, perha-tian juga diberikan pada pembinaan hutan sebagai sumber alam. Sehubungan dengan itu perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan penertiban penebangan hutan, penanaman kembali hutan-hutan yang rusak serta merubahnya menjadi hutan lindung atau hutan buatan yang menghasilkan kayu industri. Dalam pada itu hutan harus dikelola sedemikian rupa sehingga rakyat merasakan manfaatnya secara lang- sung. Hal ini akan lebih meningkatkan rasa tanggung-jawab masyarakat untuk membina kelestarian hutan. Oleh karena itu 64

program reboisasi dan penghijauan akan terus ditingkatkan. Sasarannya selama Repelita III adalah usaha reboisasi seluas 1,5 juta ha dan penghijauan seluas 3,5 juta ha. Sasaran usaha di bidang ini juga dimaksudkan dalam rangka pengelolaan kelestarian sumber-sumber alam dan perhatian terhadap segi-segi yang dapat merugikan lingkungan hidup. Dalam perikanan laut, daerah penangkapan dengan peralatan nontradisional akan dibatasi pada daerah lepas pantai dengan disertai pengawasan yang lebih intensif. Produktivitas usaha perikanan tradisio-

nal akan terus ditingkatkan melalui peningkatan program motorisasi dan perbaikan bahan dan alatalat penangkapan ikan. Pembangunan pertanian merupakan usaha yang terpadu dengan pembangunan daerah dan pedesaan. Dalam hubungan ini akan dila-kukan langkah-langkah untuk mengendalikan secara efektif masalah pemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah sehingga benarbenar sesuai dengan asas adil dan merata. Produksi sandang diperkirakan akan dapat terpenuhi dengan adanya peningkatan hasil produksi selama Repelita III, bahkan ekspor produksi tekstil sudah pula diperkirakan. Sasaran untuk tahun 1983/84 adalah produksi 2.500 juta meter, konsumsi sekitar 2.200 juta meter, dan ekspor (tekstil dan pakaian jadi) sekitar 280 juta meter. Pembangunan disektor indusri adalah bagian dari usaha jangka panjang untuk merombak struktur ekonomi yang masih berat sebelah kepada produksi bahan mentah dan hasil-hasil pertanian, ke arah struktur ekonomi yang lebih seimbang dan serasi. Pembangunan yang telah dilaksanakan dalam Repelita II akan ditingkatkan lagi dengan lebih mengutamakan pembangunan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi. Dengan demikian maka sebagian besar kebutuhan dalam negeri akan dapat dipenuhi sendiri, dan landasan ekspor Indonesia bertambah kuat dengan bergesernya pola ekspor dari bahan mentah ke arah hasil produksi industri dalam negeri. Pembangunan disektor industri juga diarahkan kepada pengembang- an industri kecil dan sedang yang sifatnya padat karya, demi terciptanya kesempatan kerja dan terciptanya suatu landasan 65

pembangunan sektor industri yang lebih luas bagi pertumbuhan selanjutnya. Di sam- ping itu diusahakan pula agar perkembangan industri besar dan menengah dapat merangsang pertumbuhan industri kecil dan dalam perkembangannya dihatapkan dapat Baling mengisi. Pada pokoknya pembangunan industri ditujukan kepada empat sasaran. Pertama, ialah memperluas kesempatan kerja dan.kesempatan

berusaha. Untuk itu pembangunan industri akan diarahkan kepada pengembangan industri kecil dan sedang yang sifatnya padat karya. Kedua, memproduksi barang-barang yang diperlukan oleh rakyat banyak dan sesuai dengan pola hidup sederhana. Barang-barang ter- sebut akan diproduksi dalam jumlah yang cukup besar dengan biaya serendah mungkin, sehingga harganya berada dalam jangkauan rakyat banyak. Ketiga, memproduksi barangbarang sehingga sebagian besar dari kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi sendiri. Begitu pula halnya dengan barang-barang yang dapat diekspor sehingga landasan ekspor bertambah kuat. Untuk mencapai sasaran ini maka akan diutamakan pengembangan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan tujuan keempat adalah menunjang kegiatan pembangunan sektor lain khususnya sektor pertanian. Dalam hubungan ini akan dikembangkan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku pertanian. Langkah lainya untuk meningkatkan pembangunan industri adalah mendorong penyebaran industri ke daerah-daerah dengan tetap memperhatikan asas efisiensi ekonomi. Dalam hubungan ini akan ditingkatkan pembangunan wilayah industri di daerah-daerah tertentu. Melalui usaha-usaha tersebut laju pertumbuhan sektor industri diperkirakan sekitar 11 persen setahun. Perkiraan tersebut didasarkan atas laju pertumbuhan kelompok industri yang bernilai politis strategis sebesar 14,5% setahun, industri yang menghasilkan barang konsumsi dan industri pelengkap sebesar 10,7% dan industri yang berdasarkan ketrampilan tradisional, yaitu industri; yang menghasilkan benda seni dan industri pedesaan sebesar 6,0 — 7,0%. 66

Dalam Repelita III akan dibangun perluasan pabrik kertas di Leces dengan kapasitas 150 ton/tahun. Di samping itu akan dijajagi kemungkinan pemanfaatan potensi pembangunan industri kertas di Kalimantan Timur, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Jawa Tengah. Demikian pula sumber alam berupa gas bumi akan dimanfaatkan untuk industri petrokimia di Aceh, Sumatra Selatan dan Kalimantan Timur. Sementara itu akan dibangun proyek pupuk di Kalimantan Timur dan proyek pupuk ASEAN di Aceh. Dengan demikian produksi pupuk urea akan mencapai jumlah 3,3 juta ton/

tahun pa d a akhir Repelita III. Di samping itu produksi semen akan ditingkatkan melalui perluasan pabrikpabrik yang sudah ada dan pembangunan pabrik baru. Proyeksi kebutuhan semen akan mencapai sekitar 9 juta tan/tahun pada akhir Repelita III. Di sektor pertambangan akan dilanjutkan langkahlangkah yang telah dilaksanakan selama ini berupa inventarisasi dan pemetaan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam berupa sumber minyak dan energi. Dengan langkah ini diharapkan penerimaan negara dan produksi ekspor yang berasal dari sektor pertambangan akan dapat bertambah. Di samping itu akan dilanjutkan pengembangan teknologi penambangan, termasuk penelitian deposit bahanbahan galian dan pengolahan berbagai macam bahan galian. Selanjutnya pengolahan di bidang pertambangan diserasikan pula. dengan kebijaksanaan umum di bidang energi dan bahan bakar serta dengan pengembangan wilayah yang disertai dengan peningkatan pengawasan yang menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sasaran utama pembangunan sektor pertambangan adalah mengusahakan peningkatan/pengembangan dan pengelolaan sumbersumber mineral dan energi. Untuk mencapai sasaran ini maka akan ditempuh beberapa langkah kebijaksanaan. Pertama, akan diusahakan kelangsungan dan peningkatan produksi bahan tambang yang saat ini telah mempunyai pasaran internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan dan ditingkatkan usaha diversifikasi dan usaha pengolahan komoditi tambang yang dihasilkan. Berlandaskan pengarahan tersebut di atas, maka perkiraan produksi minyak bumi yang merupakan hasil utama sektor pertambangan dan merupakan bahan ekspor penghasil devisa terbesar adalah sebesar 582 juta barrel untuk tahun 1979/80 67

dan sebesar 668 juta barrel untuk tahun 1983/84. Produksi gas alam yang telah berkembang dalam Repelita II diperkirakan akan terus meningkat dalam Repelita III. Perkiraan produksi dan penyediaan gas alam pada tahun 1 9 7 9 / 8 0 masingmasing adalah . sebesar 1.019 milyar kaki kubik dan 595 milyar kaki kubik yang akan meningkat menjadi 1.595 milyar kaki kubik dan 1.178 milyar kaki kubik tahun 1983/84.

Perkiraan produksi berbagai hasil tambang untuk tahun 1979/80 dan 1983/84 masing-masing adalah : batubara dari 470 ribu ton menjadi 1.255 ribu ton, timah dari 30.291 ton logam timah menjadi 35.379 ton logam timah, nicklematte dari 22.700 ton menjadi 47.600 ton dan produksi bauksit dari 1.100 ribu ton menjadi 2.700 ribu ton. Dalam pada itu barang tambang aluminium baru diharapkan berproduksi pada tahun 1982/83 sebanyak 240 ribu ton yang di tahun 1983/84 diharapkan meningkat menjadi 540 ribu ton. Selanjutnya apabila pasaran tembaga membaik kembali maka produksi diperkirakan akan mencapai sebesar 225.000 ton/tahun selama periode repelita III. Dengan meningkatnya kebutuhan atas bahan bakar dari hasil peng-olahan minyak, maka direncanakan perluasan kilang minyak di Dumai berkapasitas 85.000 barrel per hari, dan perluasan kilang Balikpapan dengan kapasitas 100.000 barrel per hari. Sementara itu produksi LNG akan dinaikkan dengan pembangunan tambahan 2 train di Badak dan 3 train di Arun. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil minyak dan gas bumi semaksimal mungkin, maka dalam masa Repelita III akan diusahakan kemungkinan pembangunan 4 proyek industri petro-kimia sebagai usaha patungan yaitu Proyek Olefin Centre yang akan dibangun dekat lapangan Arun di Aceh, Proyek Aromatic Centre di Plaju, Proyek Methanol di Pulau Bunyu dan Proyek Carbon Black dumai atau Sei Pakning. Pengembangan dan pemanfaatan energi akan didasarkan kepada kebijaksanaan energi yang menyeluruh serta terpadu dengan memperhitungkan peningkatan kebutuhan, baik 68

untuk ekspor maupun. untuk pemakaian dalam negeri serta kemampuan penyediaan energi secara strategis dalam jangka panjang. Sumber utama pemakaian energi di dalam negeri dewasa ini adalah minyak bumi. Penggunaannya terus meningkat, sedangkan jumlah persediaannya terbatas. Sehubungan dengan itu di satu pihak perlu diambil langkah-langkah penghematan penggunaan minyak bumi dan di

Lain pihak pengembangan sumber-sumber energi lainnya, seperti batu- bara, tenaga air, tenaga angin, tenaga panas bumi, tenaga nukiir, tenaga matahari dan sebagainya. Dalam pada itu sumber energi di pedesaan alian lebih dikembangkan untuk memungkinkan penyediaan energi yang murah bagi masyarakat pedesaan sehingga kerusakan hutan, tanah dan air dapat dikurangi. Pembangunan prasarana akan lebih ditingkatkan lagi untuk dapat menunjang peningkatan pertumbuhan produksi barang dan jasa serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Mengenai perkiraan sara- na sarana pembangunan di bidang prasarana dapat dikemukakan seba- gai berikut. Prasarana pengairan erat hubungannya dengan pembangunan pertanian. Dalam pembangunan pengairan misalnya, rehabilitasi jaringan pengairan dan perluasan jaringan irigasi baru ditujukan untuk menunjang peningkatan produksi pangan. Dalam pada itu pelaksanaan nya dikuti pula dengan usaha-usaha pemeliharaan dan pemanfaatan-nya sehingga akan dapat ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam usaha pemeliharaan saluran dan bangunan-bangunan pengairan. Khusus di luar Jawa, pembangunan pengairan baru dilak-sanakan sesuai dengan usaha perluasan areal pertanian baru. Pengenibangan daerah rawa dan pasang surut akan terus dilaksanakan dalam rangka menambah luas areal persawahan baru dan seka- ligus dikaitkan pula dengan usaha-usaha transmigrasi. Di samping itu dalam rangka usaha pemerataan pembangunan dan pendapatan akan ditingkatkan kegiatan pengembangan air tanah, khususnya di daerah- daerah pertanian kering dan rawan yang air permukaannya sudah langka. 69

Dengan berbagai kebijaksanaan dan langkah tersebut, dalam Repelita III direncanakan akan dilakukan perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi seluas kira-kira 536 ribu ha. jaringan irigasi baru yang akan dibangun meliputi areal seluas kira-kira 700 ribu ha dengan pencetakan sawah baru seluas kira-kira 350.000 ha. Kemudian direncanakan dibuka areal irigasi pasang-surut seluas 400 ribu ha dan reklamasi

rawa seluas 135 ribu ha dengan Iuas areal selruruhnya meliputi kirakira 535 ribu ha. Untuk memanfaatkan jaringan prasarana pengairan yang ada secara optimal dalam rangka peningkatan produksi pangan, diperlukan jaringan tersier yang mencakup Iuas areal sebanyak kirakira 600 ribu hektar. Pembangunan kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kota serta mendcrong dan merangsang kegiatan ekonomi. Sasaran peningkatan pelistrikan desa akan mencapai seluruh desa swasembada. Pelistrikan untuk desa swadaya maupun swakarya akan diusahakan dengan jalan menggunakan jarring- an yang akan meIalui desa yang bersangkutan ataupun sesuai dengan perkembangan dan perluasan jaringan distribusi yang akan mencapai desa yang bersangkutan. Sasaran lainnya adalah sambungan rumah sebanyak 625 ribu langganan; daya tersambung sebesar 312 MVA, daya terpasang sebesar 130 MW, gardu distribusi sebesar 272 MVA, ja- ringan tegangan menengah sepanjang 11.100 kms, dan jaringan tegang- an rendah sepanjang 11.100 kms. Melalui koperasi listrik desa direncanakan akan didirikan 10 koperasi yang diperkirakan akan dapat melayani 1.000 desa, meliputi 460 ribu langganan yang tersambung dengan jumlah daya terpasang sebesar 48 MW. Sasaran-sasaran lain pembangunan kelistrikan PLN adalah sarana pusat pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas sebesar kurang lebih 2.729 MW dengan perincian PLTA sebesar 296 MW, PLTU sebesar 1.780 MW, PLTD sebesar 478 MW, PLTP (pusat listrik tenaga panas bumi) sebesar 30 MW, PLTM sebesar 15 MW dan pusat pembangkit tenaga listrik yang dipergunakan 70

untuk pelistrikan desa sebesar 130 MW, serta jaringan transmisi untuk sepanjang 10.402 kms dan gardu induk sebanyak 132 unit dengan jumlah kapasitas sebesar 6.829 MVA. Begitu pula halnya dengan sarana jaringan distribusi, sasarannya adalah jaringan distribusi tegangan menengah (JTM) sepanjang 14.703 kms, jaringan distribusi tegangan rendah (JTR) 45.665 kms, gardu distribusi dengan jumlah kapasitas 4.488 MVA, sambungan kepada konsumen baru sebanyak 1 juta langganan serta perubahan tegangan rendah ke tegangan yang lebih tinggi (PTR) sebanyak 330.000

konsumen. Karena badan yang menangani pembangunan kelistrikan ini lebih dari satu maka dalam pelaksanaannyaakan tetap diperhatikan suatu keterpaduan yang serasi hingga perbenturan yang mungkin terjadi dapat dihindari. Pembangunan prasarana perhubungan bertujuan untuk memperlancar arus barang/jasa dan manusia ke seluruh daerah terutama daerah pedesaan dan daerah terpencil. Dengan demikian pembangunan prasarana diharapkan dapat merangsang dan menunjang pencapaian, sasaran pembangunan yang lain. Selain dari pada itu perhubungan juga mempuniyai peranan yang penting dalam membina kesatuan bangsa dan negara. Beberapa perkiraan sasaran pembangunan prasarana perhubungan dapat dikemukakan sebagai berikut. Pembangunan jalan mengutamakan peningkatan kondisi jalan yang sudah ada sedangkan pembangunan jalan baru dilakukan hanya apabilia dapat meningkatkan serta memeratakan pembangunan daerah/ wilayah, terutama jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasarannya. Karena itu akan diusahakan pembangunan yang serasi antara jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Di samping itu diusahakan pula keserasian antara pembangunan jalan, pem- bangunan kereta api dan pembangunan bidang-bidang perhubungan lainnya. Sasaran pembangunan di bidang jalan dan jembatan terdiri dari pemeliharaan jalan sepanjang 29.140 km, rehabilitasi jalan sepanjang 1.570 km, peningkatan jalan sekitar 11.000 km, pembangunan jalan baru sekitar 995 km dan penunjang jalan sepanjang 62.700 km termasuk di dalamnya 41.000 km jalan kabupaten. Juga akan dibangun jalan dan jembatan di daerah pemukiman transmigrasi yang seluruhnya akan meliputi lebih 71

dart 40.000 km dengan tujuan menunjang pembangunan 250 daerah pemukiman transmigrasi. Dalam rangka pembangunan prasarana jalan perhatian yang Ilebih besar akan diberikan kepada jalan-jalan kabupaten guna menunjang usaha kearah pe merataan pembangunan dan optimasi pembangunan pertanian. Peningkatan angkutan kereta api ditujukan untuk makm meningkatkan mutu pelayanannya serta menyehatkan pengusahaannya, agar berfungsi sebagai angkutan umum yang murah dan aman. Dalam hubungan ini pembangunan dibidang angkutan kereta api selama Repe-

lita III akan dilanjutkan dengan kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan penambahan peralatan yang terdiri dari jalan kereta api sepanjang 777 km, jembatan kereta api 141 buah, lokomotif 145 buah, kereta penumpang 186 buah, gerbong barang 5.150 buah, peralatan sinyal, telekomunikasi dan lain-lain. Perhubungan sungai dan laut ditingkatkan agar tersedia pelayanan angkutan yang lebih luas, teratur, lancar, dan murah, terutama untuk daerah-daerah terpencil. Untuk tercapainya tujuan tersebut akan dilakukan penggantian dan penambahan armada nasionat dalam negeri sehingga mencapai kapasitas pelayaran nusantara RLS sebanyak 337.000 DWT, pelayaran lokal 186.000 BRT, pelayaran perintis 12.800 DWT, pelayaran rakyat 69.000 BRT ,dan armada khusus untuk angkutan kayu 104.476 DWT. Rute pelayaran yang terdiri dari rute pelayaran nusantara (RLS), rute pelayaran lokal dan rute pelayaran perintis juga akan disempurnakan sehingga rute masing-masing jenis pelayaran tersebut akan dapat saling menunjang. Pembangunan di bidang pelabuhan ditekankan pada usaha peningkatan pengoperasian fasilitas yang sudah ada. Di samping itu akan dibangun dermaga sepanjang 6.670 m, gudang seluas 83.160 m2, lapangan penumpukan 60.304 m2 dan fasilitas pelabuhan Lain. Di bidang industri galangan akan diusahakan memperpendek hari docking kapal, yang akan dilakukan melalui usaha peningkatan kemampuan perusahaan dock/galangan dalam negeri. Perhubungan udara ditingkatkan agar tersedia pelayanan angkutan yang lebih teratur dan lancar, termasuk pembangunan di daerah-daerah terpencil. Permintaan,angkutan udara selama Repelita III diperkirakan ,akan meningkat sebesar 17 - 19 persen setiap tahun untuk penumpang dan 25 persen untuk angkutan barang. Untuk memenuhi peningkatan 72

permintaan ini maka system perhubungan udara akan diatur lebih baik dan serasi. Dalam hubungan ini pengembangan penerbangan dalam negeri diarahkan kepada tercapainya integrasi seluruh jalur penerbangan nusantara; daerah, lokal dan perintis sehingga dapat memberikan jasa angkutan secara -cepat, tepat, aman dan teratur. Sedangkan perkembangan sistem penerbangan luar negeri didasar- kan atas asas adil dan saling nlenguntungkan. Untuk menarik wisata-

wan ke Indonesia sebanyak mungkin, maka penerbangan secara borongan akan digalakkan. Sementara itu untuk menunjang pembangunan daerah, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya maka penerbangan perintis akan ditingkatkan. Jalur tertentu akan ditingkatkan dan dapat diarahkan menjadi penerbangan lokal secara komersial bagi daerah yang telah dapat dijangkau oleh jenis angkutan yang lain. Selanjutnya jalur ini tidak akan dilayani oleh angkutan udara yang bersifat perintis. Pengembangan armada penerbangan diarahkan pula agar mampu menampung perkembangan permintaan jasa angkutan udara. Hal ini dilakukan dengan pemanfaatan armada yang ada dan peningkatan jam terbang produktif secara bertahap dari seluruh pesawat, sehingga dicapai. tingkat kegunaan yang optimal. Pembangunan prasarana penerbangan akan didasarkan pada satu kesatuan sistem yang harmonis, yaitu antara lain meliputi fasilitas landasan, pendukung operasi penerbangan dan pendukung pelayanan umum yang cukup dan memadai. Selanjutnya dalam rangka melayani peningkatan permintaan angkutan dan pengembangan armada, maka akan ditingkatkan kemampuan landasan di beberapa pelabuhan udara sebagai berikut: dua pelabuhan udara yang mampu menampung secara penuh pesawat udara sejenis B-747, 1 pelabuhan udara untuk DC-10, 4 pelabuhan udara untuk DC-9, 6 pelabuhan udara untuk F-28 dan 9 pelabuhan udara untuk F-27. Di samping itu pelabuhan lain yang juga ditingkatkan kemampuan landasannya agar mampu didarati secara terbatas yaitu: 3 pelabuhan udara untuk DC-10, 3 buah pelabuhan udara untuk DC-9, 3 buah pelabuhan udara untuk F-28 dan 7 buah pelabuhan udara untuk F27. 7 3

Pembangunan di bidang pas dan giro ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya. Dalam hubungan ini pembangunan kantor pos pembantu ditujukan agar dapat menjangkau ke daerah-daerah, kecamatankecamatan, daerah-daerah transmigrasi dan pemukiman baru. Diperkirakan dalam Repelita III peningkatan lalu-lintas pos dalam dan Iuar negeri akan sebesar 9% persen pertahun. Sasaran fisik Repelita III meliputi

pembangunan 750 buah kantor pos pembantu/tarbahan yantg tersebar di kecamatankecamatan, daerah-daerah transmigrasi maupun daerahdaerah terpencil. Di samping itu direncanakan pula pembangunan 11 buah gedung kantor pos pusat dan 4 buah gedung kantor Biro Daerah Fos di 15 ibukota propinsi, penambahan 1.500 buah sepeda motor untuk dinas pos keliling desa serta 120 buah kendaraan pos dan giro. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pos dan giro. Sedangkan untuk memberikan pelayanan yang lebih balk kepada pen-duduk kota, maka akan didirikan 1.000 buah bis surat. Selama Repelita III sasaran pembangunan di bidang telekomunikasi antara lain akan dibangun tambahan telepon sebanyak 232.000 sambungan, yaitu 65.500 sambungan di Jakarta, 166.500 sambungan di luar Jakarta termasuk 7.000 sambungan di tingkat kabupaten, kecamatan dan daerah terpencil. Beberapa program dalam Repelita II yang belum selesai akan dilanjutkan antara lain meliputi proyek jaringan telepon otomat 152.000, sambungan telex 3.910, sambungan dan penyelesaian jaringan transmisi frekwensi tinggi di Kalimantan, Maluku dan Irian Jaya. Di samping itu juga akan diselesaikan proyek gelombang mikro Indonesia bagian Timur, gelombang mikro trans Sumatera, gelombang mikro Jawa — Bali, gelombang mikro Medan Banda Aceh, jaringan simpang serta penambahan kanal SKSD.Selanjutnya juga akan dimulai perluasan dan pembangunan baru antara lain telepon otomat sebanyak 80.000 sambungan. Dalam bidang transmisi akan diperluas kapasitas gelombang mikro Jawa Bali, gelombang mikro Indonesia bagian Timur, jaringan Simpang, troposcatter dan peluncuran satelit domestik Palapa III dan Palapa IV. Peluncuran satelit Palapa III dan satelit Palapa IV ini akan dilakukan untuk menggantikan satelit Palapa I dan satelit Palapa II 74

yang sudah akan habis masa pemakaiannya pada tahun 1983. Di samping itu kapasitas satelit domestik juga akan ditingkatkan dan akan dibangun stasiunstasiun bumi kecil untuk meningkatkan hubungan antar kota dan melayani keperluan penyaluran siaran TVRI. Pelayanan telepon umum khususnya di kota-kota besar selama Repelita III akan ditingkatkan sekitar 1% dari kapasitas telepon yang ada dan ditempatkan pada lokasi-lokasi yang mudah dimanfaatkan oleh umum seperti rumah sakit, kantor pos, stasiun, tempat perbelanjaan dan lain-lain.

Selanjutnya bidang pariwisata terus dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebuda-yaan dan kepribadian nasional. Untuk itu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu antara lain di bidang promosi, penyediaan fasilitas, mutu dan kelancaran pelayanan. Arus wisatawan asing ke Indonesia pada akhir Repelita III diharapkan akan mencapai sekitar 1 juta orang yang berarti tingkat pertumbuhan rata-rata adalah sekitar 11,6 persen setahun. Usaha peningkatan arus wisatawan dalam negeri terutama ditujukan kepada kelompok remaja dan pemuda serta anggota masyarakat lain yang mempunyai kemampuan untuk berwisata. Pengembangan wisata remaja diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan krea-tivitas serta kesadaran akan kebudayaan bangsa sebagai bagian dari kebijaksanaan pendidikan nasional. Dengan semakin meningkatnya produksi barang dan jasa maka efisiensi dan efektivitas penyaluran saranasarana produksi serta pemasaran hasil-hasil produksi perlu di tingkatkan. Sejalan dengan peningkatan hasilhasil produksi tersebut maka akan ditingkatkan pula pembinaan perdagangan dan tata niaga dalam negeri maupun luar ne-geri. Hal ini dimaksudkan agar arus barang dan jasa menjadi lancar, sehingga menguntungkan bagi konsumen dan produsen. Di samping itu dengan meningkatnya ekspor, maka penerimaan devisa negara akan menjadi semakin besar. Agar tujuan ini tercapai, maka perlu peningkatan prasarana perhubungan darat dan laut, pembinaan pembangunan fasilitas-fasilitas perdagangan dan 7 5

pemasaran serta penyempurnaan pengaturan dan perizinan. Dalam hubungan ini daerah Indonesia Timur akan diberi perhatian yang lebih besar. Di dalam kegiatan perdagangan akan lebih ditingkatkan peranan pedagang nasional khususnya pedagang kecil golongan ekonomi lemah dengan penyelenggaraan penataran dan penyediaan fasilitas perkreditan. Dalam hubungan, ini kegiatan tersebut akan diarahkan untuk mendukung kegiatan poduksi, terutama yang dihasilkan oleh

pengusaha kecil golongan ekonomi lemah. Pengarahan ini akan dilaksanakan terutama dengan memberikan fasilitas kepada pengusaha pengusaha yang mempunyai kegiatan perdagangan barang dan bahan hasil produksi pengusaha kecil golongan ekonomi lemah. Mengenai pengembangan perdagangan dalam negeri maka kegiatankegiatan pokok pembangunan perdagangan akan dilaksanakan melalui penyempurnaan prasarana perdagangan. Hal ini akan meliputi kegiatan-kegiatan penyempurnaan sistem administrasi dalam bidang perdagangan, termasuk penyempurnaan perundang-undangan dan peraturan. peraturan yang diperlukan, sistem perizinan, penyederhanaan dan peningkatan daya guna pelaksanaannya. Di samping itu dilakukan pula pembinaan pembangunan pasar, pelelangan ikan, pusat-pusat perdagangan antar pulau, antar daerah, pembinaan/pembangunan tempattempat penyimpanan dan lain-lain. Selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan organisasi dan lembaga pemasaran yang kegiatankegiatannya antara lain meliputi pembinaan organisasi pemasaran pada umumnya dan organisasi perdagangan pada khususnya. Demikian pula peranan lembaga-lembaga pemasaran seperti makelar, komisioner, surveyor, periklanan, leasing, bursa komoditi, konsultan nasional serta pembinaan perkembangan lembaga konsumen akan ditingkatkan. Usaha perluasan pasaran barang-barang produksi dalam negeri, kegiatannya berupa penyelenggaraan pameran dagang tetap di kotakota besar, perwujudan sistem informasi pasar yang terintegrasi, peningkatan kontak-kontak dagang dan peningkatan penertiban kegiatan promosi dagang. Demikian pula usaha pengembangan peranan pedagang golongan ekonomi lemah yang meliputi 76

peningkatan kemampuan, kewirausahaan dan ketrampilan, antara lain dilakukan melalui penataran dan perluasan kesempatan berkonsultasi. Di samping itu juga membantu usaha-usaha penyediaan tempattempat usaha yang menguntungkan bagi para pedagang tersebut. Di bidang perdagangan luar negeri langkah-langkah kegiatannya antara lain ditujukan untuk pengembangan ekspor dan penyediaan barangbarang kebutuhan pokok yang masih diimpor bagi pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya, ekonomi, serta stabili- tas ekonomi.

pertumbuhan

Kebijaksanaan di bidang ekspor sasarannya akan diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekspor yang cukup tinggi, perluasan dasar ekspor dan perluasan pasar. Sedangkan di sektor impor kebijaksanaannya akan ditujukan untuk mengubah komposisi sedemikian rupa, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi dan kapasitas produksi dalam negeri serta menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Dalam usaha mencapai sasaran-sasaran di bidang ekspor antara lain akan dilakukan kegiatankegiatan yang menunjang produksi ekspor, peningkatan mutu komoditi ekspor dan perluasan pasaran. Sasaran di bidang impor dalam Repelita III adalah menjaga stabilitas harga barang-barang penting di dalam negeri, menjamin peningkatan hasil produksi terutama di sektor-sektor yang penting sesuai dengan sasaran pembangunan. Hal ini dilakukan dengan menjamin dan mengusahakan kelancaran arus masuk bahan baku dan barang modal. Selanjutnya mengubah impor sesuai dengan taraf perkembangan ekonomi di dalam negeri, penghematan devisa, peningkatan kesempatan kerja dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Dalam melaksanakan kebijaksanaan ini akan diperhatikan kepentingan produsen di. satu pihak dan kepentingan. konsumen di lain pihak. Pembangunan untuk memenuhi kebutuhan yang makin meningkat haruslah serasi dengan daya dukung sumber alam dan lingkungan hidup. Untuk keperluan itu maka kegiatan inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan hidup akan lebih 7 7

ditingkatkan lagi terutama hutan, tanah, air dan energi. Pemilihan bentuk pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup yang sangat terbatas itu akan ditentukan berdasarkan kriteria manfaat yang paling tinggi bagi masyarakat banyak. Pemanfaatan sumber alam akan diusahakan sehemat mungkin, dalam arti alokasi penggunaan yang tepat dan pemanfaatan yang efisien, dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan hati-hati agar perusakan lingkungan hidup dapat dihindarkan.

Kemerosotan mutu lingkungan pemukiman yang merupakan sebab yang jelas dalam peningkatan kriminilitas dan keresahan sosial, kemerosotan kesehaian masyarakat dan kemerosotan solidaritas masyarakat, yang menyangkut berbagai aspek fisik, sosial dan budaya. Oleh karena itu peningkatan mutu lingkungan pemukiman didaerah pedesaan dan perkotaan akan lebih diperhatikan lagi dan dilaksanakan secara lintas sektoral yang efisien dan konsisten, baik dalam pembangunan sarana fisik maupun dalam pembinaan lingkungan sosial masyarakat. Dalam pembinaan lingkungan pemukiman ini akan diberikan prioritas kepada perbaikan lingkungan hidup bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk membina keserasian yang mantap, maka pembangunan lingkungan pemukiman di daerah kota akan, diimbangi dengan perbaikan lingkungan hidup di daerah pedesaan di sekitarnya agar supaya perpindahan penduduk dari desa ke kota dapat dikurangi. Perluasan tanah-tanah kritis di daerah pegunungan dan perluasan daerah alang-alang di daerah perbukitan telah menyebabkan bencana banjir, erosi dan kekeringan serta pelumpuran sungai-sungai dan saluran irigasi yang menyebabkan kerugian yang besar terhadap hasil pembangunan pemukiman, pertanian, prasarana, industri dan lain-lain. Oleh karena itu usaha-usaha rehabilitasi tanah kritis, penghutanan kembali tanah tandus dan padang alangalang, pemukiman peladang berpindah, penataan kembali penggunaan tanah, realokasi penduduk dari daerah kritis ke daerah yang lebih baik, dan usahausaha lain untuk rnencegah kernerasotan daya dukung lingkungan hidup dan mengembalikannya ketingkat yang lebih baik akan terus ditingkatkan melalui usaha78

usaha terpadu terhadap daerah aliran sungai dan wilayah. Wilayah pesisir yang rawan akan ditingkatkan daya dukungnya melalui pemeliharaan dan rehabilitasi hutan payau, pencegahan pencemaran perairan laut, pengaturan usaha perikanan tambak, pengaturan usaha penangkapan ikan pantai, pengaturan penggunaan tanah pesisir, dan usaha pelestarian sumber alam dan lingkungan hidup lainnya agar kehidupan nelayan miskin dapat diperbaiki dan wawasan- nusantara dapat dibina dan dikembangkan.

Pelestarian sumber alam hutan, perairan, dan satuan ekosistem khas tertentu akan lebih ditingkatkan lagi, agar persediaan plasma nuftah bagi kepentingan perbaikan genetik hewan dan tanaman dapat ditingkatkan dan potensi sumber alam dan lingkungan hidup dapat dikembangkan untuk pemanfaatan dikemudian hari bagi berbagai pembangunan pertanian, pariwisata, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Dalam hubungan ini akan dikembangkan suaka-suaka alam, taman nasional, dan hutan-hutan wisata secara lebih terarah untuk keperluan pelestarian ekosistem yang khas. Di samping itu usaha-usaha penebangan hutan primer akan dibatasi agar kelestarian produksi hasil hutan dapat dimantapkan. Pembukaan hutan-hutan primer untuk kepentingan transmigrasi akan dibatasi pula dan diarahkan kepada penggunaan hutan belukar dan padang alang-alang yang sesuai untuk keperluan pertanian di daerah yang datar. Pengaruh pembangunan terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun sosial, akan selalu diperhitungkan, agar supaya kerusakan terhadap lingkungan hidup dan keresahan sosial dapat diketahui dan dihindari, sehingga kelangsungan pembangunan itu dapat dijamin dengan lebih baik. Oleh karena itu kriteria pengaruh lingkungan hidup akan dipergunakan sebagai salah satu faktor dalam pemilihan proyek atau kegiatan pembangunan baik secara sektoral maupun se- cara regional. Untuk keperluan itu analisa pengaruh lingkungan akan dikembangkan dan dilembagakan lebih mantap dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek dan kegiatan pembangunan. Penyertaan setiap manusia clan seluruh masyarakat untuk ikut serta memelihara, melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup perlu dibina terus 79,

menerus. Untuk memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembinaan lingkungan hidup yang baik akan dikembangkan usaha-usaha peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup melalui berbagai cara baik pendidikan, penyuluhan, maupun penerangan umum. Di samping itu kemampuan para perencana dan pelaksana pembangunan di segala sektor dalam pem-binaan kelestarian lingkungan hidup akan terus dibina melalui pendidikan, latihan dan lain-lain. Dalam hubungan dengan pelestarian

lingkungan hidup maka peningkatan peranan wanita dan generasi muda adalah sangat penting dan akan terus ditingkatkan dengan program kegiatan yang makin nyata misalnya kegiatan penghijauan oleh organisasi pemuda dan wanita seperti pramuka. Usahausaha generasi muda dan wanita dalam pembinaan lingkungan hidup akan sekaligus memungkinikan partisipasi generasi muda dan wanita dalam pembangunan selanjutnya. Disamping usaha-usaha tersebut akan ditingkatkan pula usaha pembinaan hukum dalam pembinaan pelestarian sumber alam dan lingkungan hidup. Dalam rangka membangun manusia seutuhnya seperti yang ditunjukkan oleh GBHN, di samping pembangunan yang tergolong fisik material seperti yang diuraikan di atas, maka pembangunan mental spirituil sungguh tidak kalah pentingnya. Malahan, pembangunan men-tal spirituil ini akan memperkokoh gerak pembangunan yang kita lakukan. Sementara itu atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perikehidupan beragama dan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Oleh karena itu kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan di antara semua umat beragama serta semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dilakukan dalam rangka mernperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan amal until bersama-sama membangun niasyarakat. Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan beragama dan 80

berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik di dalam kehi dupan pribadi maupun hidup sosial kemasyarakatan. Dalam pada itu diusahakan penambahan saranasarana yang diperlukan bagi pengembangan .kehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri. Demikian pula akan

dilanjutkan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan dan keIancaran penunaian ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat. Di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional . berdasarkan atas Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menumbuhkan manusiamanusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama- sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dalam rangka me-Laksanakan tujuan tersebut maka akan diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembang-kan jiwa dan nilai-nilai UUD 1945 kepada generasi muda, dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari taman kanakkanak sampai universitas baik negeri maupun swasta. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Perguruan swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan na-sional. Untuk itu pertumbuhannya dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap dan tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan yang bersangkutan. Pendidikan juga menjangkau program-program luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat S 1

kemasyarakatan, termasuk kepramukaan, latihanlatihan ketrampilan dan pemberantasan buta huruf dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada. Mutu pendidikan ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan di bidang illmu pengetahuan dan teknologi, yang mutlak diperlukan dalam mencapai pembangunan. Sistem pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan ketrampilan serta sekaligus dapat meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi kerja.

Pendidikan tinggi dikembangkan dan diarahkan untuk : (1) Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemeliharaan, penelitian serta pengembagan dan pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa yang akan datang. (2) Mendidik mahasiswa-mahasiswa agar berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia. (3) Menggiatkan mahasiswa, sehingga berman- faat bagi usaha-usaha pembangunan nasional dan pembangunan dae- rah. (4) Mengembangkan tata kehidupan kampus yang memadai, agar lebih nampak ciri khas kepribadian Indonesia. Selanjutnya akan ditingkatkan peranan perguruanperguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam kegiatan pembangunan, antara lain dengan jalan: (1) Menggunakan kebebasan mimbar akademis dan dalam bentuk-bentuk yang kreatif, konstruktif dan bertanggung jawab, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan. (2) Integrasi dan konsolidasi kegiatan-kegiatan mahasiswa dan cendekia-wan sesuai dengan profesinya dalam wadahwadah yang efektif sehing-ga mereka dapat menyumbangkan prestasi serta partisipasi yang positif. Sementara itu sarana dan prasarana pendidikan termasuk gedung, peralatan, perpustakaan, fasilitas kerja dan kondisi kehidupan yang Layak bagi seluruh tenaga pendidikan dan pengajaran akan disempurnakan dan ditingkatkan. Pendidikan dan kegiatan olah raga ditingkatkan dan .disebar-luaskan sebagai suatu cara pembinaan kesehatan jasmani dan rokhani bagi setiap orang dalam rangka pembinaan bangsa. Pendidikan 82-

dan

pengajaran

bahasa

Indonesia

ditingkatkan dan d i - perluas, sehingga mencapai masyarakat luas. Untuk ini maka kepustakaan nasionail, penerbitan dan penterjemahan dikembangkan, sehingga dapat lebih menunjang program-program pendidikan. Selanjutnya akan ditingkatkan pula usaha-usaha pembinaan secara fungsional dan terintegrasi di bidang pendidikan umum dan kejuruan, dalam rangka mencapai suatu sistem pembinaan pendidikan secara nasional, mantap dan terpadu.

Di bidang pembangunan kebudayaan, nilai budaya bangsa Indonesia .akan terus dibina dan dikernbangkan guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan nasional. Kebudayaan nasional terus dibina atas dasar norma-norma Pancasila dan diarahkan pada penerapan nilai-niliai yang tetap mencerminkan kepribadian bangsa dan meningkatkan nilai-nilai yang luhur. Dalam pada itu diusahakan agar ditiadakan dan dicegah nilainilai sosial budaya yang bersifat feudal dan kedaerahan yang sempit. Dengan tumbuhnya kebudayaan nasional yang berkepribadian dan berkesadaran, maka sekaligus dapat ditanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif. Di lain fihak ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilainilai dari luar yang positif dan diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan. Di samping itu disiplin nasional, akan dibina dan dikembangkan secara lebih nyata, dalam usaha untuk memperkokoh kesetiakawanan nasional, lebih menanamkan sikap mental tenggang rasa, hemat dan prasaja serta bekerja keras dan cermat. Pembinaan bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dalam rangka pembangunan kebudayaan, karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam kenyataannya memang merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang hidup dan dihayati oleh sebagian bangsa Indonesia. Pada dasarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan warisan. dan kekayaan rohaniah bangsa Indonesia. Dalam hubungan pembinaannya diarahkan kepada pembinaan budi luhur bangsa Indonesia. Daam pembinaan budi luhur tersebut tercakup 8 3

pembinaan sikap taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rasa hormat terhadap agama yang dianut oleh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga makin kuat rasa keagamaannya. Untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : (a) Mengadakan inventarisasi, penelitian, dokumentasi dan evaluasi terhadap bahan, data, informasi tentang kepercayaan terha- dap Tuhan Yang Maha Esa untuk kepentingan tugas pembinaan dan

pemaparan budaya spiritual; (b) Menyusun kebijaksanaan bagi pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (c) Memberikan bimbingan, dan penerangan kepada masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mempertinggi budi pekerti di dalam kehidupan pribadi dan sosial kemasyarakatan; (d) Melengkapi tenaga pembina penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (e) Keseluruhan program tersebut dilaksanakan dengan mengingat, bahwa pembinaan terhadap kepercayaan dilakukan : (1) tanpa mengarah pada pembentukan agama baru; (2) dengan mengefektifkan pelaksanaan kepercayaan sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sernentara itu usaha-usaha pembauran bangsa akan lebih diting- katkan di segala bidang kehidupan agar lebih memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia akan dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar. Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia sebagai salah satu sarana identitas nasional. Dalam rangka pembinaan kesenian, dikembangkan kebijaksanaan yang menopang tumbuhnya kreativitas seniman yang sehat. Pembinaan kesenian daerah ditingkatkan dalam rangka mengembangkan kesenian nasional agar dapat lebih memperkaya kesenian Indonesia yang beraneka ragam. Sedangkan tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta keman-faatan nasional akan tetap dipelihara dan dibina dengan tujuan untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional. Pembangunan memerlukan dukungan 84

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta penelitian sehingga bidang ini merupakan sasaran yang perlu dikembangkan. Kebijaksanaan di bidang ini diarahkan pada pengembangan kemampuan nasional yang diperlukan dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan. Cabangcabang ilmu pengetahuan tertentu yang penting tetapi kurang peminatnya akan mendapat perhatian khusus. Dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian bagi pembangunan, maka diciptakan iklim yang menggairahkan ke-

giatan penelitian dan pengembangan, lembagalembaga penelitian ditingkatkan dayagunanya sesuai dengan prioritas pembangunan. Di samping itu ditingkatkan pula sistem informasi mengenai kegiatan dan hasil penelitian. Dalam pembinaan ilmu pengetahuan diciptakan iklim yang men- jamin pertumbuhan dan obyektivitas yang diarahkan kepada kepen-tingan nasional. Dalam hubungan ini maka ditingkatkan kemampuan perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi dan kegiatan cendekiawan. Di samping itu diciptakan pula sistem penghargaan pada karya-karya ilmiah yang dapat mempertinggi martabat bangsa. Sementara itu dalam mendorong kegiatan pembangunan, diusahakan pengembangan serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna dengan meneliti secara seksama, mengenai teknologi yang akan dipilih dan dapat menunjang peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan. Oleh karena itu dalam Repelita III diusahakan untuk mengembangkan serta memanfaatkan teknologi yang tepat, yang memenuhi pertimbangan-pertimbangan tersebut. Pengembangan dan penggunaan teknologi padat modal diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak tersedia teknologi padat karya atau ter-hadap daerah-daerah yang sangat kekurangan tenaga kerja. Dalam rangka pengembangan penelitian diadakan lima pengelompokan penelitian dan bidang ilmu pengetahuan, yang dapat saling menunjang dan dalam realisasi kegiatan selalu harus diarahkan bagi terjaminnya ketahanan nasional dan kelestarian kehidupan bangsa yang sejahtera. Kelompok tersebut terdiri atas kelompok penelitian kebutuhan dasar manusia, kelompok penelitian sumber-sumber alam dan energi, kelompok penelitian 8 5

pengembangan industri, kelompok penelitian pertahanan dan keamanan nasional, serta kelompok penelitian mengenai masalah-masalah sosial ekonomi, budaya dan falsafah. Dalam hubungan ini akan diusahakan pemantapan pelaksanaan Rencana Umum Riset Nasional yang berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat pedesaan melalui pengembangan teknologi tepat guna. Di bidang penerangan dan pers maka sasaran kebijaksanaan yang dilakukan antara lain adalah meningkatkan kegiatan penerangan dan

peranan media massa. Untuk itu penerangan dan media massa bertugas menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, serta menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pembinaan dan pengembangan pers nasional berdasarkan pada semangat jiwa Pancasila, agar pers mampu menunjang pembangunan masyarakat Pancasila. Dalam rangka meningkatkan dan memperluas kegiatan penerangan keseluruh pelosok tanah air akan ditingkatkan pemanfaatan sarana dan mutu isi penerangan seperti radio, televisi, film, kantor berita dan lain-lainnya. Di samping itu akan disebar luaskan Televisi Umum ke desa-desa yang sudah terjangkau oleh siaran TVRI dan penyebaran radio-radio umum untuk desa-desa yang belum terjangkau oleh siaran TVRI tersebut. Penyebaran Televisi Umum ini akan memperhatikan pula daerah-daerah transmigrasi. Sedangkan untuk meningkatkan peranan pers dalam pembangunan akan ditingkatkan usaha pengembangan pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab. Dengan perkataan lain pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi secant obyektif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat serta meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hubungan ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, Pemerintah dan masyarakat. Agar kegiatan penerangan dan peranan pers dapat menjadi semakin efektif, maka akan ditingkatkan kemampuan sarana dan prasarana penerangan melalui pendidikan dan latihan. Untuk menjamin pertumbuhan 86

pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab maka undangundang pokok pers akan ditinjau kembali. Sejalan dengan hal itu maka dipersiapkan seperangkat peraturan di bidang pers yang dapat lebih menjamin pertumbuhannya di dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Oleh karena itu sasaran-sasaran di bidang penerangan adalah memperbesar arus penerangan yang diarahkan untuk perataan informasi sampai ke desa-desa. Kemudian mengembangkan dan meningkatkan

kegiatan penerangan dengan komunikasi timbal balik. Demikian pula akan ditingkatkan lagi penerangan melalui sistem penerangan terpadu. Dalam rangka penerangan ke desa-desa, peranan pers daerah akan ditingkatkan, antara lain melalui partisipasinya dalam penerbitan koran masuk desa. Peningkatan kemampuan juru penerang kecamatan. Kegiatan penerangan dan komunikasi timbal balik, serta penerapan sistem penerangan terpadu dan pembangunan Puspenmas akan terus dilanjutkan sehingga semua kabupaten/kotamadya di seluruh Indonesia akan dilengkapi dengan sarana tersebut. Di bidang kesejahteraan sosial, kesadaran serta kemampuan setiap warganegara untuk ikut serta di dalam pembangunan akan terus dibina dan ditingkatkan. Di samping itu sebagai salah satu perwujudan usaha untuk menuju tercapainya keadilan sosial maka akan diusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap warganegara untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik. Sedangkan dalam rangka usaha meningkatkan penyantunan kepada orang lanjut usia, fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu serta para cacat, akan dibangun dan atau diperluas daya tampung pantipanti sosial agar mereka yang sangat memerlukannya dapat memper- oleh pelayanan yang memadai. Selain itu diselenggarakan pula sistem penyantunan di luar panti sehingga dapat diharapkan semakin meratanya usaha kesejahteraan sosial menjangkau sasarannya. Demikian pula akan ditingkatkan ketrampilan dan kemampuan mereka sehingga mampu menjaga kehidupan dan penghidupannya sendiri sesuai dengan kelayakan martabat manusia tanpa ketergantungan kepada pihak lain. Selain itu dalam rangka kegiatan tersebut termasuk 8 7

pula usahausaha untuk mengembangkan dan memperluas minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Sementara itu akan dirintis usaha penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga yang kurang mampu agar diperoleh data serta cara-cara penyelenggaraannya yang tepat berdasarkan asas kegotong-royongan. Selanjutnya bantuan sosial untuk korban bencana alam diselenggarakan sesuai dengan kemampuan yang tersedia dan dengan mengikutsertakan masyarakat luas.

Pembangunan di Indonesia adalah pembangunan serba muka, artinya di samping pembangunan ekonomi juga dilaksanakan pembangunanpembangunan yang lain termasuk pembangunan politik yang dilakukan secara terencana dan berimbang. Dalam pembangunan politik dalam negeri sasaran strategis yang perlu dicapai adalah suasana di mana rakyat secara sadar mengerti kehidupan bernegara, mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam negara hukum yang demokratis, mempunyai keyakinan bahwa kejayaan bangsa Indonesia tergantung pada usaha rakyat dalam menata dan membangun bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, dalam Repelita III akan ditata kembali lembagalembaga penyalur aspirasi rakyat termasuk di dalamnya penyempurnaan Undangundang Parpol dan Golongan Karya yang diarahkan agar semua kekuatan sosial politik terbuka bagi setiap warganegara dan berorientasi kepada programprogram pembangunan. Dalam pembangunan politik luar negeri, peranan Indonesia sangat tergantung juga kepada kemampuan bangsa Indonesia untuk mengatasi segala, persoalan yang berkembang di dalam negeri, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, dalam Repelita III usaha-usaha yang akan diambil adalah terutama meningkatkan peranan ASEAN dalam percaturan politik internasional, di samping tetap menggalang solidaritas negaranegara non blok untuk znenghadapi masalah-masalah dunia. Di bidang politik pembangunannya diarahkan untuk memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Untuk memantapkan stabilitas politik yang dinamis dan pelaksanaan demokrasi Pancasila, maka perlu dimantapkan kehidupan konstitusional dan tegaknya 88

hukum. Dalam hubungan ini akan dilanjutkan langkah-

langkah pelaksanaan mekanisme kepemimpinan nasional dan hubungan antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara berdasarkan Undang Undang Dasar 1945. Di samping itu pendidikan politik rakyat terus ditingkatkan agar semakin sadar akan hak dan kewajibannya, sehingga ilcut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan. Sedangkan pemilihan umum sebagai sarana Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan asas lang-

sung, umum, babas dan rahasia yang diselenggarakan oleh Presiden/ Mandataris di mana organisasi sosial politik peserta Pemilu ikut serta secara efektif dalam pelaksanaan Pemilu. Selanjutnya peranan kekuatan-kekuatan sosial politik khususnya partai-partai politik dan Golongan Karya akan ditingkatkan kemampuannya dalam memperjuangkan aspirasinya berdasarkan program, demi tercapainya tujuan nasional. Untuk lebih memantapkan daya juangnya maka akan diselaraskan peraturan perundangan yang mengaturnya. Sementara itu dilakukan pula usaha untuk meningkatkan terselenggaranya komunikasi sosial timbal balik antar masyarakat, masyarakat dengan lembaga perwakilan rakyat maupun masyarakat dengan Pemerintah. Selanjutnya dilakukan pemantapan organisasi-organisasi profesi/fungsional masyarakat agar semakin besar peranannya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Demikian pula dengan menyempurnakan wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat pedesaan. Untuk mendukung pembangunan dalam Repelita III maka pengabdian dan kesetiaan aparatur pemerintah ditingkatkan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah akan dilakukan secara terusmenerus agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah maupun untuk menggerakkan pelaksanaan pembangunan secara lancar. Mengenai langkah-langkah dalam rangka penertiban

yang telah dilakukan aparatur Pemerintah 89

penangguiangan masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pungutan-pungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan akan terus ditingkatkan. Sedangkan sasaran penyempurnaan aparatur Pemerintah ini akan diarahkan melalui pendekatan kelembagaan, kepegawaian maupun tata laksana terhadap aparatur Pemerintah pusat, daerah dan aparatur perekonomian negara. Di samping itu akan diberikan perhatian pula

terhadap penyempurnaan administrasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan. Hal ini antara lain adalah akan diusahakannya penertiban-penertiban dalam bidang perizinan secara menyeluruh, sehingga aparatur Pemerintah dapat meningkatkan fungsi pelayanan bagi kepentingan masyarakat. Demikian pula akan ditingkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya hubungan fungsional yang makin mantap antara lembagalembaga perwakilan rakyat dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah akan terus dikembangkan. Untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan membina kesatuan bangsa maka hubungan yang serasi antara Pemerintah pusat dengan daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Dengan demikian akan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Dalam hubungan ini kemampuan Pemerintahan desa terus ditingkatkan agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan dan untuk menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif. Untuk itu akan disusun Undangundang tentang Pemerintahan Desa. Di bidang hukum, pembangunan dan pembinaannya akan diarahkan agar mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta memperlancar pelaksanaan pembangunan. Di samping itu akan ditingkatkan pula kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga mampu menghayati hak dan kewajibannya serta dapat meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana 90

penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan mengenai terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara dalam Repelita III akan diusahakan. Dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, kegiatan penerangan dan peranan media Massa yang bertugas menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin

nasional, serta menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan terus ditingkatkan. Di bidang politik luar negeri yang bebas dan aktif maka pelaksanaannya diabdikan kepada kepentingan nasional terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Selanjutnya dilakukan pula usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerja sama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalam lingkungan ASEAN. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional. Di samping itu dimaksudkan pula agar peranan Indonesia di dunia internasional dapat ditingkatkan untuk mempererat persahabatan dan kerja sama yang saling bermanfaat antara bangsabangsa. Demikian pula untuk memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerja sama ekonomi di antara negara-negara yang sedang membangun lainnya agar mempercepat terwujudnya tata ekonomi dunia baru Kemudian tujuan lainnya adalah meningkatkan kerja sama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Pembangunan pertahanan keamanan nasional secara keseluruhan akan dikaitkan dengan pembangunan dalam bidang kesejahteraan, sehingga merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional. Setiap investasi harus menunjukkan kemanfaatan yang nyata dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan atau sasaran dan harus me-miliki waktu kegunaan yang cukup panjang. Suatu kegunaan tambahan hendaknya diusahakan apabila keadaan memungkinkan. Selanjutnya prinsip ekonomi akan diterapkan sebaik mungkin dalam usaha pertahanan keamanan nasional, di samping tetap menjamin 91

efektivitas dalam menghadapi keadaan darurat. Dalam keadaan aman dan damai dipelihara kekuatan pertahanan keamanan nasional yang relatif kecil tetapi efisien dan efektif, yang dalam keadaan darurat harus dapat dikembangkan dengan cepat. Di samping itu hak, kewajiban dan kehormatan turut serta dalam pembelaan negara dari setiap warganegara Indonesia terns dikembangkan. Hal itu dilaksanakan dalam bentuk keadilan dan pemerataan menjalankan tugas pertahanan keamanan. Mengingat peranan rakyat

sebagai sasaran maupun pelaku dalam perang total', maka pembinaan mental mendapatkan prioritas yang tinggi. Ideologi Pancasila dan nilai-nilai bangsa harus tertanam dengan teguh dalam alam pikiran, sehingga mewujudkan suatu ketahanan mental yang tangguh. Dalam pelaksanaan Repelita III yang merupakan rencana pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan di berbagai bidang, maka dalam tahun 1979 — 1984 akan diberikan perhatian kepada pelaksanaan dan pengawasannya secara lebih serasi dan terpadu. Program pelaksanaan kebijaksanaan serta usaha pembangunan setiap tahunnya dituangkan dalam rencana operasional dalam bentuk APBN. Pada akhirnya, berhasilnya pembangunan nasional tergantung. pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan. semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia serta para penyelenggara pemerintahan. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai usaha peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang berkeadilan sosial sekaligus akan menegakkan ketahanan nasional dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Unsur ketiga dari Trilogi Pembangunan adalah stabilitas nasional. Stabilitas nasional yang makin mantap baik di bidang politik maupun ekonomi adalah merupakan iklim yang paling baik untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu peningkatan kesadaran rakyat akan kehidupan demokrasi yang bertanggung jawab dan kesa-daran 92

hidup berkonstitusi merupakan salah satu langkah panting untuk mewujudkan dan memantapkan stabilitas nasional khususnya di bidang politik. Stabilitas nasional yang diinginkan bukanlah stabilitas yang beku, melainkan stabilitas nasional yang dinamis yang tetap memberi ruang gerak bagi perubahan, namun tetap dalam suasana tertib dan teratur berdasarkan hukum yang berlaku. . Guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam me-. ngayomi masyarakat yang merupakan syarat bagi tercapainya stabilitas nasional yang mantap, maka aparatur Pemerintah pada umumnya

dan aparatur penegak hukum pada khususnya, akan terus-menerus dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan serta kewibawaannya. Erat hubungannya dengan pembinaan stabilitas nasional adalah pemeliharaan ketertiban dan keamanan, yang juga merupakan prasyarat bagi kelancaran pembangunan. Keadaan keamanan dan ketertiban umum akan tetap dipelihara dan ditingkatkan untuk menjamin terpeliharanya stabilitas nasional dan kelancaran pelaksanaan Repelita III. Untuk itu kesiagaan, kewaspadaan dan ketrampilan ABRI akan terus ditingkatkan, sedangkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban akan terus dibina dan ditumbuhkan. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif tetap diabdikan pada kepentingan nasional. Oleh sebab itu setiap perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia yang dapat menggoncangkan stabilitas nasional dan menghambat pelaksanaan Repelita III, senantiasa diikuti secara seksama dan diketahui tepat pada waktunya. Dengan demikian dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengamankannya. Pusat perhatian politik Iuar negeri kita terutama tertuju pada stabilitas regional Asia Tenggara melalui kerjasama ASEAN. Kerjasama dan persaudaraan yang erat antara anggota ASEAN merupakan benteng yang kuat bagi kesejahteraan dan ketentraman kita. Lebih dari itu peranan Indonesia dalam memupuk kerjasama serta persahabatan antara negara-negara yang sedang membangun tetap dipelihara dan lebih ditingkatkan untuk membantu mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru yang lebih adil. 93

Sebagaimana kita sadari bersama, pembangunan di bidang ekonomi merupakan tugas nasional yang paling besar dewasa ini. Oleh sebab itu kebijaksanaan stabilitas ekonomi yang selama ini berhasil baik, akan tetap dilanjutkan dan disempurnakan untuk memantapkan sta- bilitas di bidang ekonomis sebagai salah satu segi yang penting dari stabilitas nasional.

Prinsip anggaran berimbang yang dinamis yang jumlahnya tidak hanya berimbang tetapi juga terus meningkat, telah berhasil menjadikan kebijaksanaan fiskal sebagai salah satu sarana Pemerintah yang ampuh untuk mendorong kegiatan pembangunan khususnya untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Melalui prinsip anggaran tersebut maka tekanan inflasi dapat dicegah oleh karena jumlah pengeluaran akan selalu meningkat namun tetap sama dengan jumlah penerimaan. Kestabilan ekonomi khususnya kestabalan hargaharga dapat tercapai apabila terdapat suatu keseimbangan yang wajar antara permintaan dan penawaran atau suatu keseimbangan antara jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa. Oleh karena itu maka di samping pengarahannya untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, kebijaksanaan moneter selama Repelita III juga diarahkan untuk menjaga agar selalu terdapat suatu jumlah uang yang memenuhi kebutuhan dan di mana laju inflasi dapat terus dikendalikan. Selama Repelita III laju inflasi akan terus dikendalikan sehingga dapat bergerak disekitar laju inflasi dunia. Kesemuanya ini juga ditujukan untuk tetap memantapkan nilai rupiah. Kestabilan ekonomi akan diusahakan pula melalui tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari khususnya 9 bahan pokok yang cukup dan tersebar merata dengan harga yang stabil dan tetap terjangkau oleh rakyat banyak. Di antara 9 bahan pokok tersebut pangan, terutama beras, mempu-nyai peranan yang sangat penting. Tersedianya beras dalam jumlah yang mencukupi dan dapat terbeli oleh rakyat dimanapun juga pada tingkat harga yang terjangkau oleh daya beli mereka 94

sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional, Untuk daerah-daerah tertentu jenis pangan yang lain mempunyai peranan yang sama. Mengingat hal itu langkah-langkah kebijaksanaan dalam bidang pangan yang ditempuh selama Repelita II, baik yang mengenai harga dasar, harga batas tertinggi, maupun yang mengenai pengadaan stok nasional, dalam Repelita III akan diteruskan, bahkan ,akan ditingkatkan. Demikianlah selama Repelita III dalam musim panen di wilayah-wilayah surplus akan dilakukan pembelian pangan dari petani dengan harga

dasar dan di musim paceklik, pada waktu harga-harga cenderung meningkat melewati harga batas tertinggi yang ditentukan, akan di-lakukan penjualan di pasaran umum, terutama di kota-kota dan bila perlu juga di daerah pedesaan. Untuk menunjang kebijaksanaan ini akan selalu tersedia sarana penyangga pangan dalam jumlah yang memadai. Dalam hubungan ini, kebijaksanaan perdagangan akan diarahkan untuk menjamin kelancaran penyaluran sarana produksi dan hasilhasil produksi dalam rangka menunjang pertumbuhan ,ekonomi dan stabilitas harga. Sistem pemasaran yang mantap sangat membantu stabilitas ekonomi. Kegiatan-kegiatan pemasaran yang berdaya guna tinggi dapat menekan gejolak-gejolak harga yang mungkin terjadi, dapat mengurangi perbedaan-perbedaan harga antar pulau dan antar daerah, dapat mengurangi kemungkinan para produsen , menerima harga yang terlalu rendah ataupun para konsumen membayar harga yang terlampau tinggi. Di samping itu sistem pemasaran yang mantap dan berdaya guna tinggi dapat menjamin kelancaran dan kelangsungan penyaluran barang dan bahan dari daerah yang satu ke daerah yang lain dan juga ekspor. Hal ini, disamping akan membantu menjaga ketenangan usaha dan ketenangan kerja dan usaha meningkatkan penerimaan devisa negara, sangat membantu mempererat hubungan antara daerah yang satu dan daerah yang lain dan dengan demikian sangat membantu usaha-usaha mengembangkan semangat kesatuan nasional. Karena hal-hal inilah maka selama Repelita III usaha-usaha untuk mernantapkan dan mempertinggi daya guna sistem pemasaran dan kegiatan-kegiatan perdagangan akan dipergiat. Masalah

stabilitas

ekonomi

tidak

tertepas

dari 9 5

pengaruh belum menentunya perkembangan ekonomi internasional pada umumnya seperti krisis moneter, inflasi dan resesi dunia. Oleh sebab itu masalah pemeliharaan stabilitas ekonomi tetap menuntut perhatian yang besar, yang dibarengi dengan rumusan kebijaksanaan yang tepat. Kebijaksanaan 15 Nopember 1978 antara lain adalah merupakan suatu upaya untuk mempersiapkan pelaksanaan Repelita III secara lebih baik.

Melalui kebijaksanaan pemupukan cadangan devisa maka kebijak-, sanaan neraca pembayaran juga akan digunakan untuk melindungi perekonomian kita terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari gejolak perekonomian dunia. Akhirnya dengan semakin memberikan tekanan pada segi pemerataan namun juga tentu mengusahakan adanya suatu keserasian antara ketiga unsur Trilogi Pembangunan maka Repelita III akan semakin meningkatkan Ketahanan Nasional dan meratakan jalan bagi ge-nerasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

'96