Renaksi Akreditasi 2016 Edit 11 Feb 2016 Pagi 9.12.docx

RENCANA AKSI NASIONAL PROGRAM AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN 2016-2019

Direktorat Mutu dan Akreditasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I

KATA PENGANTAR RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

1

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenanNya, Rencana Aksi Nasional (RAN) Akreditasi Puskesmas Tahun 2016-2019 dapat tersusun. Rencana Aksi Nasional Akreditasi Puskesmas akan menjadi arah pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Akreditasi Puskesmas dalam mendukung pencapaian target dan sasaran pembangunan kesehatan. Rencana Aksi Nasional ini merupakan proses pemilihan tujuan, kebijakan, sasaran dan penentuan strategi, program dan kegiatan yang diperlukan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di FKTP khususnya di Puskesmas. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga selesainya Rencana Aksi Nasional Akreditasi Puskesmas. Semoga Rencana Aksi Nasional ini bermanfaat bagi kemajuan pembangunan kesehatan di Indonesia terutama pada pelayanan kesehatan di FKTP. Selamat bekerja, mari membangun Negara Indonesia tercinta. Salam sehat.

Jakarta, ............. 2016 Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

dr. Eka Viora, Sp.KJ

DAFTAR ISI Kata Pengantar RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

2

Daftar Isi Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Sasaran D. Dasar hukum E. Ruang Lingkup Bab II SITUASI DAN PERMASALAHAN KESEHATAN DI INDONESIA Situasi dan Permasalahan Kesehatan di Indonesia Bab III ANALISA SITUASI DAN PETA JALAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER A. Analisa Situasi (SWOT) B. Analisis Posisi Bersaing C. Peta Jalan Akreditasi Puskesmas Bab IV KEBIJAKAN, STRATEGI DAN SASARAN AKREDITASI PUSKESMAS A. Kebijakan B. Sasaran C. Strategi Bab V RENCANA AKSI NASIONAL AKREDITASI PUSKESMAS Bab VI PERAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bab VII PEMBIAYAAN Bab VIII PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

3

A. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019, diharapkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mulai mantap. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan SDM, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 14 menyatakan, “Pemerintah

bertanggungjawab

merencanakan,

mengatur,

menyelenggarakan,

membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”. Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), pendekatan pelayanan kesehatan primer dinyatakan sebagai pendekatan yang tepat dalam penyelenggaraan

upaya

kesehatan,

sehingga

pelayanan

kesehatan

primer

merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pembangunan kesehatan. Agar pelayanan kesehatan primer dapat menjalankan fungsinya secara optimal perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan, maupun sumber daya yang digunakan. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan

Puskesmas

dalam

memberikan

pelayanan

kesehatan

yang

komprehensif kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan swasta. Penilaian keberhasilan Puskesmas dapat dilakukan oleh internal organisasi Puskesmas itu sendiri, yaitu dengan ”Penilaian Kinerja Puskesmas,” yang mencakup manajemen sumber daya termasuk alat, obat, keuangan dan tenaga, serta didukung dengan manajemen sistem pencatatan dan pelaporan, disebut Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Untuk mengetahui bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di FKTP, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas pasal 39 ayat (1) juga mewajibkan Puskesmas RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

4

untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 6 ayat (2). Tujuan utama akreditasi FKTP adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi FKTP adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan. Berdasarkan Permenkes No.64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, melalui Subdit Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer. Dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya, Subdit Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer perlu menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Program pelaksanaan Akreditasi Puskesmas periode tahun 2016-2019, yang mengacu pada Rencana Strategi Kementerian Kesehatan. RAN ini diharapkan akan memberikan kerangka

dasar

dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan

kegiatan Akreditasi

Puskesmas sehingga target dan sasaran program dapat tercapai.

B. TUJUAN Penyusunan Rencana Aksi Nasional Akreditasi Puskesmas Tahun 2016-2019 dimaksudkan untuk: 1. Tersedianya panduan pelaksanaan program Akreditasi Puskesmas 2016-2019 2. Mendukung Rencana Strategi Kementerian Kesehatan 2015-2019 3. Mendukung tercapainya indikator Kementerian Kesehatan RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

5

4. Adanya kesinambungan dan kelanjutan program 2016-2019 C. SASARAN 1. Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota 2. Lintas program 3. Lintas sektor terkait 4. Pemerintah daerah, Organisasi Profesi, Asosiasi Fasilitas Kesehatan Primer, NGO, swasta, dunia usaha dan masyarakat madani. D. DASAR HUKUM 1.

UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2.

UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.

UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

4.

UU RI No. 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

5.

UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6.

UU RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ;

7.

Perpres No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

8.

Perpres N0 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019

9.

Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN

10. Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik 11. Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 12. Kepmenkes

No.

HK.02.02/MENKES/52/2015

tentang

Rencana

Strategi

Kementerian Kesehatan 2015 -2019 E. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Rencana Aksi Nasional Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer meliputi: 1.

Analisa Situasi

2.

Kebijakan

3.

Sasaran

4.

Strategi

5.

Indikator Kinerja dan Target

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

6

BAB II SITUASI DAN PERMASALAHAN KESEHATAN DI INDONESIA Kondisi umum kesehatan di Indonesia

dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu

lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan primer tersebut sudah RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

7

terdapat di hampir semua kecamatan, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Demikian juga dengan sistem rujukan, belum dapat berjalan dengan optimal. Dalam

aspek

manajemen

pembangunan

kesehatan,

dengan

diterapkannya

desentralisasi kesehatan, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sinkronisasi kegiatan antara Pusat dan Daerah, kapasitas SDM daerah terutama dalam perencanaan dan sistem informasi. Di sisi lain, kualitas pelayanan kesehatan juga masih rendah, terutama karena ketersediaan SDM kesehatan yang kompeten sangat terbatas, sarana prasarana dan peralatan masih kurang memadai. Dengan adanya tantangan seperti tersebut di atas maka diperlukan suatu perubahan paradigma dan konsep pembangunan kesehatan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain : 1.

Lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan, kemampuan sumber daya manusia, standarisasi, dan sistem informasi.

2.

Masih tingginya disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-pedesaan masih cukup tinggi.

3.

Status kesehatan penduduk miskin masih rendah.

4.

Beban ganda penyakit, dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular, sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (double burden)

5.

Kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan belum optimal.

6.

Tenaga kesehatan distribusinya tidak merata.

7.

Kinerja pelayanan kesehatan belum optimal.

8.

Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.

9.

Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan

pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit; meningkatkan keadaan gizi masyarakat; dan meningkatkan penanganan masalah kesehatan di daerah bencana. RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

8

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, upaya yang akan dilakukan adalah perencanaan kebutuhan, pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana, obat dan peralatan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal, perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan maupun sumberdaya yang digunakan. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen resiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan swasta. Penilaian keberhasilan Puskesmas dapat dilakukan oleh internal organisasi Puskesmas itu sendiri, yaitu dengan Penilaian Kinerja Puskesmas yang mencakup manajemen sumber daya termasuk alat, obat, keuangan dan tenaga, serta didukung dengan manajemen sistem pencatatan dan pelaporan, disebut Sistem informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen resiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standard yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS.

BAB III ANALISA SITUASI DAN PETA JALAN RENCANA AKSI NASIONAL AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER A. Analisa Situasi (SWOT) Dalam menyusun Rencana Aksi Nasional Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer perlu di analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan akreditasi tersebut. Dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Oppurtinties, Threats) akan terindentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan relatif terhadap pencapaian tujuan. 1.

Faktor Internal

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

9

a.

Kekuatan 1)

Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan

2)

Adanya Direktorat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

3)

Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program Akreditasi Puskesmas.

4)

Tersedia sistem upaya kesehatan sampai tingkat Puskesmas.

5)

Adanya tenaga surveyor dan pendamping Akreditasi.

6)

Kewenangan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan

7)

Terdapat Standar Pelayanan Minimal

8)

Sudah memiliki standar akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya

9) b.

Adanya Komisi Akreditasi FKTP

Kelemahan 1)

Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Belum optimal.

2)

Perencanaan pembangunan kesehatan sering tidak dilaksanakan secara terpadu baik dilintas program maupun lintas sektor.

3)

Penyelenggaraan

manajemen

kesehatan

di

berbagai

tingkat

administrasi, belum terpadu dan berkesinambungan serta belum semua pelayanan umum bidang kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 4)

Penempatan tenaga belum sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.

5)

Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kesehatan masih kurang.

6)

Keterbatasan sarana prasarana dan alkes

7)

Sistem Informasi kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan masih belum optimal.

2.

8)

Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan akreditasi cukup besar

9)

Jumlah tenaga pendamping dan surveyor masih kurang

Faktor eksternal a.

Peluang 1)

Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer.

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

10

2)

Adanya kebijakan nasional tentang percepatan pembangunan dalam bidang kesehatan.

3)

Adanya desentralisasi yang memberikan peluang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya, mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan kompetensi dan kepentingannya.

4)

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5)

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di FKTP

6)

Kemajuan yang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.

7)

Akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS.

b.

Ancaman 1)

Semakin terbukanya pasar bebas.

2)

Pemahaman surveyor tentang konsep penilaian akreditasi tidak seragam

3)

Banyaknya lembaga yang memberikan pelatihan akreditasi tetapi tidak sesuai standar

4)

Tenaga kesehatan di Puskesmas belum terpenuhi sesuai kebutuhan

B. ANALISIS POSISI BERSAING Setelah mengetahui faktor internal dan faktor eksternal, selanjutnya dilakukan Analisis Posisi Bersaing. Analisis posisi bersaing sebagai berikut:

NO

STRENGH

1

Terdapat kebijakan pemerintah dalam mendukung

2

peningkatan mutu pelayanan kesehatan Adanya Direktorat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan

3

Kesehatan Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan program Akreditasi Puskesmas.

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

BOBOT RATING

NILAI TERBOBOT

0,15

80

12

0.15

80

12

0.15

80

12

11

4

Tersedia sistem upaya kesehatan sampai tingkat

5 6

Puskesmas. Adanya tenaga surveyor dan pendamping Akreditasi. Kewenangan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan

7 8

pembangunan bidang kesehatan Terdapat Standar Pelayanan Minimal Sudah memiliki standar akreditasi Puskesmas dan

9

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya Adanya Komisi Akreditasi FKTP TOTAL

NO

WEAKNESS

1

Pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2014 tentang

2

Pemerintahan Daerah Belum optimal. Perencanaan pembangunan kesehatan sering tidak dilaksanakan secara terpadu baik dilintas program

3

0.1

75

7,5

0.1

75

7,5

75

7,5

0.1

70

7,0

0.1

70

7,0

0.05

70

3,5

0.1

1

76

BOBOT RATING

NILAI TERBOBOT

0.2

80

16

0.15

75

11,25

0.15

75

11,25

0.1

75

7,5

0.1

75

7,5

0.1

70

7,0

maupun lintas sektor. Penyelenggaraan manajemen kesehatan di berbagai tingkat administrasi, belum terpadu dan berkesinambungan serta belum semua pelayanan umum bidang kesehatan sesuai dengan Standar

4

Pelayanan Minimal (SPM). Penempatan tenaga belum sesuai dengan

5

kompetensi dan kebutuhan. Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kesehatan

6

masih kurang. Keterbatasan sarana prasarana dan alkes

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

12

7

Sistem Informasi kesehatan untuk mendukung

8

manajemen kesehatan masih belum optimal. Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan

9

akreditasi cukup besar Jumlah tenaga pendamping dan surveyor masih kurang TOTAL

NO

OPPORTUNITY

1

Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan

2

Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer. Adanya kebijakan nasional tentang percepatan

3

pembangunan dalam bidang kesehatan. Adanya desentralisasi yang memberikan peluang

0,1

70

7,0

0,05

65

3,25

0,05

60

3,0

1

73,75

BOBOT RATING

NILAI TERBOBOT

0.2

85

17

0.2

80

16

0.15

80

12

0.15

80

12

0.1

75

7,5

0.1

70

7

0,1

70

7

cukup besar kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya, mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan kompetensi dan 4

kepentingannya. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang

5

Pemerintahan Daerah Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu

6

pelayanan kesehatan di FKTP Kemajuan yang pesat ilmu pengetahuan dan

7

teknologi bidang kesehatan. Akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS. TOTAL

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

1

78,5

13

O

TREATH

BOBOT RATING

1

Semakin terbukanya pasar bebas.

2

Pemahaman surveyor tentang konsep penilaian

3

akreditasi tidak seragam Banyaknya lembaga yang memberikan pelatihan

4

akreditasi tetapi tidak sesuai standar Terbatasnya rekrutmen tenaga kesehatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan TOTAL

NILAI TERBOBOT

0,3

80

24

0.3

75

22,5

0.2

75

15

0.2

70

14

1

75,5

O

Penetapan Kuadran (2,25, 3)

STABILITY STRATEGI

GROWTH STRATEGI

S

W

SURVIVAL STRATEGI

DIVERSIFICATION STRATEGY

T RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

Sumbu ‘X’ : Selisih total nilai bobot Kekuatan dikurangi total nilai bobot Kelemahan (76-73,75 : + 2,25) Sumbu ‘Y’ : Selisih total nilai bobot Peluang dikurangi total nilai bobot Tantangan (78,5-75,5 : + 3)

14

Dari penetapan kuadran di atas, Program Akreditasi Puskesmas berada di kuadran I yang mengindikasikan, Akreditasi Puskesmas mempunyai posisi bersaing dengan kondisi kekuatan lebih menonjol daripada kelemahan, dan mempunyai peluang usaha yang masih lebih tinggi dari ancamannya.

C. Peta Jalan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer Untuk

mengupayakan

terwujudnya

percepatan

pencapaian

target

akreditasi

Puskesmas, telah disusun Peta Jalan Akreditasi Puskesmas tahun 2015-2019 yang dibagi dalam beberapa tahapan, dan pelaksanaan kegiatannya dikelompokkan dalam 5 tahun, guna menjamin pelayanan kesehatan yang berkesinambungan.

2019 5600 Kecamtan yg mempunyai Puskesmas terakreditasi

2018

2800 Kecamatan yg mempunyai Puskesmas terakreditasi

2017

1400 Kecamatan yg mempunyai Puskesmas terakreditasi

2016 2015

700 Kecamatan yg mempunyai Puskesmas terakreditasi 350 Kecamatan yg mempunyai Puskesmas terakreditasi

2015

Sumber : Perpres 2/2015 tg RPJMN 2015-2019

Peta jalan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer tahun 2015-2019 yaitu: 1.

Target Akreditasi Puskesmas 2015: 350 Kecamatan yg mempunyai Puskesmas tersertifikasi akreditasi

2.

Target Akreditasi Puskesmas 2016: 700 Kecamatan yg mempunyai Puskesmas tersertifikasi akreditasi

3.

Target Akreditasi Puskesmas 2017:

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

15

1400 Kecamatan yg mempunyai Puskesmas tersertifikasi akreditasi 4.

Target Akreditasi Puskesmas 2018: 2800 Kecamatan yg mempunyai Puskesmas tersertifikasi akreditasi

5.

Target Akreditasi Puskesmas 2019: 5600 Kecamatan yg mempunyai Puskesmas tersertifikasi akreditasi

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKREDITASI PUSKESMAS A. Kebijakan Akreditasi Puskesmas Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan primer maka perlu dilakukan: 1.

Penilaian secara eksternal dengan menggunakan akreditasi sebagai alat ukur.

2.

Penetapan langkah-langkah strategis untuk percepatan pencapaian target akreditasi Puskesmas

B. Strategi percepatan pencapaian target aktreditasi Puskesmas Dalam rangka mendukung pencapaian target akreditasi Puskesmas, perlu ditetapkan strategi pengembangan pelayanan kesehatan primer menggunakan analisa TOWS, yaitu: 1.

Mewujudkan tersedianya regulasi dalam peningkatan mutu dan pelaksanaan akreditasi Puskesmas

2.

Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai tulang punggung Puskesmas

3.

Merwujudkan Puskesmas yang tersertifikasi

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

16

BAB V RENCANA AKSI NASIONAL Untuk terlaksananya akreditasi pelayanan kesehatan primer yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional, dilakukan beberapa program dan kegiatan yang diharapkan mampu mencapai keberhasilan. Beberapa kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut: 1.

Mewujudkan tersedianya regulasi dalam peningkatan mutu dan pelaksanaan akreditasi pelayanan kesehatan primer a.

Menyusun NSPK peningkatan mutu dan pelaksanaan akreditasi pelayanan kesehatan primer

b. 2.

Menyusun pola pembiayaan pelaksanaan akreditasi Puskesmas

Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan primer a.

Pemenuhan dan peningkatan kapasitas pendamping dan surveyor

b.

Bimbingan teknis dalam mendukung pencapaian akreditasi Puskesmas

c.

Penggalangan dukungan lintas program dan lintas sektor melalui advokasi dan sosialisasi kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada

stakeholder

terkait

secara

berjenjang

(level

pusat,

provinsi,

kabupaten/kota, tingkat Puskesmas). 3.

Merwujudkan FKTP yang tersertifikasi 1.

Membentuk lembaga akreditasi yang independent oleh komisi akreditasi.

2.

Penyusunan Permenkes tentang Lembaga Independen Akreditasi Fasyankes Tingkat Pertama.

3.

Pelatihan TOT pendamping, pendamping dan surveyor akreditasi.

4.

Workshop persiapan akreditasi.

5.

Melaksanakan survey akreditasi

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

17

6.

Evaluasi

pelaksanaan

akreditasi

Puskesmas

dengan

melibatkan

lintas

program/lintas sektor terkait di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota

Alur Pemikiran RAN Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer Arah Kebijakan 1. Penilaian proses pelayanan yang terstandar dengan menggunakan akreditasi sebagai alat ukur. 2. Penetapan langkahlangkah strategis untuk percepatan pencapaian target akreditasi yankes primer

Strategi

1.

2.

Rencana Aksi

Mewujudkan tersedianya regulasi dalam peningkatan mutu dan pelaksanaan akreditasi pelayanan kesehatan primer

a.

Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan primer

a.

b.

b.

c.

3.

Merwujudkan FKTP yang tersertifikasi

1.

2.

3.

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

Menyusun NSPK peningkatan mutu dan pelaksanaan akreditasi pelayanan kesehatan primer Menyusun pola pembiayaan pelaksanaan akreditasi Puskesmas

Pemenuhan dan peningkatan kapasitas pendamping dan surveyor Bimbingan teknis dalam mendukung pencapaian akreditasi Puskesmas Penggalangan dukungan lintas program dan lintas sektor melalui advokasi dan sosialisasi kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada stakeholder terkait secara berjenjang (level pusat, provinsi, kabupaten/kota, tingkat Puskesmas). Membentuk lembaga akreditasi yang independent oleh komisi akreditasi. Penyusunan Permenkes tentang Lembaga Independen Akreditasi Fasyankes Tingkat Pertama. Pelatihan TOT pendamping, pendamping dan surveyor akreditasi.

18

4.

Workshop persiapan akreditasi.

5.

Melaksanakan survey akreditasi

6.

Evaluasi pelaksanaan akreditasi Puskesmas dengan melibatkan lintas program/lintas sektor terkait di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota

BAB VI PERAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI Di era desentralisasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan primer dilakukan secara berjenjang baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai tugas pokok dan fungsi setiap tingkat administrasi. 1.

2.

3.

Tingkat Pusat a.

Membentuk lembaga/komisi akreditasi

b.

Operasionalisasi komisi akreditasi

c.

Pelatihan TOT surveyor

d.

Pelatihan TOT pendamping akreditasi

e.

Pelatihan surveyor

f.

Pemetaan akreditasi FKTP tingkat nasional

g.

Pelaksanaan survey akreditasi FKTP

h.

Dukungan TP, Dekon dan DAK

Tingkat Provinsi a.

Melaksanakan pelatihan pendamping akreditasi

b.

Melaksanakan pendampingan Kab/Kota oleh tim mutu provinsi

c.

Pemetaan akreditasi FKTP tingkat Provinsi.

d.

Mengusulkan ke pusat, prioritas Puskesmas yang akan diakreditasi

e.

Menyiapkan dana pendampingan ke kab/kota.

Tingkat Kabupaten/kota a.

Pemetaaan akreditasi FKTP tingkat Kab/Kota.

b.

Menyiapkan dana pendampingan dan survei.

c.

Melakukan pendampingan ke Puskesmas atau FKTP oleh tim pendamping akreditasi Kab/Kota

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

19

d. 4.

5.

Menyiapkan Puskesmas atau FKTP yang akan di akreditasi

FKTP a.

Lokakarya penggalangan komitmen.

b.

Membentuk tim/Pokja Akreditasi

c.

Menyiapkan Puskesmas untuk akreditasi

d.

Self assessment secara kuntinyu

PEMANTAUAN DAN EVALUASI Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akreditasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan secara berjenjang sesuai tingkat administrasi. a.

Pemerintah Kementerian Kesehatan bertanggung jawab melakukan bimbingan dan evaluasi di bidang pelayanan kesehatan primer.

b.

Pemerintah Provinsi Dinas Kesehatan Provinsi selaku perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan, mengkoordinasikan serta membantu pengembangan program di kabupaten/kota.

c.

Pemerintah Kabupaten/Kota Merupakan penanggung jawab pelaksanaan program pelayanan kesehatan melalui berbagai kegiatan yang dikembangkan baik di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun di Puskesmas, sarana rujukan dan masyarakat.

d.

Kecamatan Penanggungjawab kegiatan/program pelayanan kesehatan primer di lapangan adalah Puskesmas.

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Interen Pemerintahan yang telah ditetapkan melalui PP 60 tahun 2008, dimana pemantauan tidak hanya pada proses pelaksanaan tetapi meliputi juga proses perencanaan. Sistem pelaporan pelaksanaan akreditasi pelayanan kesehatan primer, tidak terpisah dari program lain yang telah ada, karena pelaksanaan akreditasi pelayanan kesehatan primer merupakan bagian dari pembangunan kesehatan.

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

20

BAB VII PEMBIAYAAN Pembiayaan akreditasi pelayanan kesehatan primer bersumber dari: 1.

APBD

2.

APBN, meliputi: a.

Dana Dekonsentrasi

b.

Dana Tugas Pembantuan

c.

Dana Alokasi Umum

d.

Dana Alokasi Khusus

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

21

BAB VIII PENUTUP Rencana Aksi Nasional Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019), sehingga Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer dapat berjalan secara berkesinambungan dan dapat terukur dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tingkat pertama. Penyusunan RAN Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer

tahun 2015-2019

melibatkan stakeholder terkait, baik di lingkup Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, lintas program maupun lintas sektor. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RAN ini diucapkan terima kasih. RAN Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer

tahun 2015-2019 ini akan dapat terlaksana dan mencapai tujuannya, bila

dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras.

LAMPIRAN . KAMUS INDIKATOR RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

22

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya peningkatan akses pelayanan kesehatan primer

INDIKATOR KINERJA

yang berkualitas Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 (satu) Puskesmas

PROGRAM (IKP) DEFINISI:

yang tersertifikasi akreditasi Yang dimaksud kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi yaitu: Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang telah memiliki sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Komisi/Lembaga Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

FORMULA :

Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku Jumlah seluruh kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi pada tahun berjalan.

TARGET : Tahun 2015

350 kecamatan

Tahun 2016

700 kecamatan

Tahun 2017

1400 kecamatan

Tahun 2018

2800 kecamatan

Tahun 2019

5600 kecamatan Dasar perhitungan target: 1. Target tahun 2015 sebesar 350 (5% dari 6994 kecamatan seluruh Indonesia). Penentuan target ini didasarkan pada: 

Baseline data tahun 2014: Persentase Puskesmas di Indonesia yang telah melakukan manajemen mutu pelayanan kesehatan dengan metode ISO, akreditasi yang dikembangkan oleh daerah dan quality assurance sebesar 696 Puskesmas (7% dari 9719 Puskesmas).



Diasumsikan

bahwa

Puskesmas

yang

telah

tersertifikasi manajemen mutu pelayanan kesehatan dengan metode diatas, lebih mudah untuk diterapkan akreditasi yang dikembangkan secara nasional. 

Diasumsikan

bahwa

Puskesmas

yang

telah

tersertifikasi manajemen mutu pelayanan kesehatan ada di setiap kecamatan. 

Persentase kecamatan yang menjadi target ditahun 2015 dengan mempertimbangkan: (1). ketersediaan pendanaan untuk pelaksanaan akreditasi Puskesmas;

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

23

(2). data Puskesmas yang telah ISO, akreditasi daerah dan quality assurance; dan (3). Sertifikat manajemen mutu pelayanan kesehatan dengan metode selain akreditasi masih ada yang berlaku sampai dengan atau lebih dari tahun 2015. 2. Penambahan target setiap tahunnya sebesar dua kali target sebelumnya dengan alasan: a. Mempercepat

terpenuhinya

target

Puskesmas

terakreditasi di setiap kecamatan b. Ditahun selanjutnya, daerah lebih mudah untuk mereplikasi akreditasi Puskesmas, karena telah ada Puskesmas terakreditasi. c. Target merupakan target kumulatif, yang dihitung dari PIC : SUMBER DATA:

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Sekretariat Komisi/Lembaga Akreditasi Fasilitas Pelayanan

FREKUENSI & SAAT

Kesehatan Tingkat Pertama. Satu tahun sekali dan dilakukan pada bulan Desember setiap

PENGUKURAN : PROGRAM KERJA

tahunnya. Peningkatan

STRATEGIS UNTUK

berkualitas melalui

MENINGKATKAN

pelayanan kesehatan tingkat pertama

CAPAIAN IKP WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan program disesuaikan dengan periode

PROGRAM POKOK KEGIATAN

Renstra Kemkes tahun 2015 – 2019 1. Penyediaan minimal satu

akses

pelayanan

kesehatan

primer

pelaksanaan akreditasi

yang

fasilitas

Puskesmas yang

sertifikasi akreditasi pada setiap Kecamatan dalam rangka mewujudkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer. 2. Penguatan dinkes provinsi, dinkes kabupaten/kota, dan PERATURAN

Puskesmas. 1. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PENDUKUNG

2. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Perpres No.43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah 4. Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

24

5. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas KEGIATAN

Tahun 2014: 1. Pembuatan surat Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar kepada dinas kesehatan provinsi tentang komitmen daerah untuk melaksanakan akreditasi, sebagai dasar penetapan

pentahapan

daerah

untuk

pelaksanaan

akreditasi. 2. Sosialisasi & advokasi secara berjenjang dari pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten/kota, kabupaten/kota ke fasyankes tingkat pertama dan stake holder, terkait kebijakan akreditasi bagi 34 provinsi. 3. Perumusan

dan

penetapan

Permenkes

Akreditasi

Fasyankes Tingkat Pertama. 4. Pembentukan

komisi

akreditasi

fasyankes

tingkat

pertama. 5. Pelatihan

calon

surveyor

dan

calon

pendamping

akreditasi di tiga provinsi uji coba model implementasi akreditasi fasyankes tingkat pertama bekerjasama dengan lintas program terkait. 6. Rekrutmen

konsultan

akreditasi

fasyankes

tingkat

pertama. 7. Uji model implementasi akreditasi fasyankes tingkat pertama di tiga Provinsi terpilih (NTT, Jatim, DKI). 8. Workshop persiapan pelaksanaan akreditasi di 14 provinsi tahap pertama. Tahun 2015: 1. Terbentuknya lembaga akreditasi yang independent oleh komisi akreditasi, yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai perkumpulan. 2. Rekrutmen

calon

surveyor

oleh

komisi

akreditasi

Tingkat

Pertama

fasyankes tingkat pertama. 3. Lembaga

Akreditasi

Fasyankes

mengkoordinir pelaksanaan survey oleh tim surveyor bagi fasilitas yang siap dilakukan akreditasi di tahun 2015. Target sebanyak minimal 350 Puskesmas terakreditasi di RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

25

350 Kecamatan. 4. Pengalokasian anggaran operasional komisi akreditasi fasyankes tingkat pertama. 5. TOT surveyor oleh tim konsultan akreditasi kepada calon tenaga

surveyor

pusat/anggota

komisi

akreditasi

fasyankes tingkat pertama dan widyaiswara dari Badan PPSDM sebagai calon tenaga pelatih surveyor.. 6. Pelatihan surveyor bagi 14 provinsi tahap pertama yang mendapatkan dana dekonsentrasi untuk menu pelatihan pendampingan akreditasi dan 3 Provinsi prioritas tahap pertama intervensi MDGs. Penentuan 14 provinsi tahap pertama berdasarkan respon setiap provinsi terhadap surat Dit. BUKD sebagai bentuk komitmen pelaksanaan akreditasi pada daerah masing-masing. 7. Pelatihan TOT pendamping akreditasi di 17 Provinsi tahap pertama. 8. Penyusunan Permenkes tentang Lembaga Independen Akreditasi

Fasyankes

Tingkat

Pertama

yang

telah

terbentuk. 9. Penggalangan dukungan melalui advokasi dan sosialisasi kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada stakeholder terkait secara berjenjang (level pusat, provinsi, kabupaten/kota, tingkat Puskesmas) bagi 6 provinsi tahap kedua. 10. Workshop persiapan akreditasi di 6 provinsi tahap kedua. 11. Evaluasi pelaksanaan akreditasi Puskesmas tahun 2015 dengan melibatkan lintas program/lintas sektor terkait di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tahun 2016: 1. Pelatihan

surveyor

bagi

6

provinsi

tahap

kedua.

Penentuan provinsi tahap kedua berdasarkan provinsi yang telah merespon surat Dit. BUKD sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan akreditasi pada daerah masing-masing. 2. Pelatihan TOT pendamping akreditasi di 6 provinsi tahap RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

26

kedua. 3. Lembaga

Akreditasi

Fasyankes

Tingkat

Pertama

mengkoordinir pelaksanaan survey oleh tim surveyor bagi fasilitas yang siap dilakukan akreditasi di tahun 2016. Target sebanyak minimal 700 Puskesmas terakreditasi di 700 Kecamatan. Target ini merupakan target kumulatif yang dihitung dari tahun 2015. 4. Penggalangan dukungan melalui advokasi dan sosialisasi kebijakan akreditasi Puskesmas dan fasyankes tingkat pertama kepada stakeholder terkait secara berjenjang (level pusat, provinsi, kabupaten/kota, tingkat Puskesmas) bagi 5 provinsi tahap ketiga. 5. Workshop persiapan akreditasi di 5 provinsi tahap ketiga. 6. Penyusunan buku Frequently Asked Question (FAQ) terkait hal-hal yang sering dipertanyakan mengenai pelaksanaan akreditasi fasyankes tingkat pertama. 7. Mengembangkan fasyankes

sistem

tingkat

IT

pertama

pelaksanaan untuk

akreditasi

mempermudah

koordinasi lembaga akreditasi fasyankes tingkat pertama dengan koordinator surveyor yang ada di setiap provinsi. Pengembangan sistem IT untuk mempermudah lembaga akreditasi memantau hasil akreditasi fasyankes tingkat pertama. 8. Evaluasi pelaksanaan akreditasi Puskesmas tahun 2016 dengan melibatkan lintas program/lintas sektor terkait di level pusat, provinsi dan kabuapten/kota. Tahun 2017: 1. Pelatihan

surveyor

bagi

5

provinsi

tahap

ketiga.

Penentuan provinsi tahap ketiga berdasarkan provinsi yang telah merespon surat Dit. BUKD sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan akreditasi pada daerah masing-masing. 2. Pelatihan TOT pendamping akreditasi di 5 provinsi tahap ketiga. 3. Lembaga

Akreditasi

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

Fasyankes

Tingkat

Pertama 27

mengkoordinir pelaksanaan survey oleh tim surveyor bagi Fasilitas yang siap dilakukan akreditasi tahun 2017. Target ada sebanyak minimal 1400 Puskesmas terakreditasi di 1400 Kecamatan. Target ini merupakan target kumulatif yang dihitung dari tahun 2015. 4. Penggalangan dukungan melalui advokasi dan sosialisasi kebijakan akreditasi fasyankes tingkat pertama kepada stakeholder

terkait

secara

berjenjang

(level

pusat,

provinsi, kabupaten/kota, tingkat Puskesmas) bagi 6 Provinsi tahap keempat. 5. Workshop persiapan akreditasi di 6 provinsi tahap keempat. 6. Evaluasi pelaksanaan akreditasi Puskesmas tahun 2017 dengan melibatkan lintas program/lintas sektor terkait di level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tahun 2018: 1. Pelatihan surveyor bagi 6 provinsi tahap keempat. Penentuan provinsi tahap keempat berdasarkan provinsi yang telah merespon surat Dit. BUKD sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan akreditasi pada daerah masing-masing. 2. Pelatihan TOT pendamping akreditasi di 6 provinsi tahap keempat. 3. Lembaga

Akreditasi

Fasyankes

Tingkat

Pertama

mengkoordinir pelaksanaan survey oleh tim surveyor bagi fasilitas yang siap dilakukan akreditasi tahun 2018. Target ada sebanyak minimal 2800 Puskesmas terakreditasi di 2800 Kecamatan. Target ini merupakan target kumulatif yang dihitung dari tahun 2015. 4. Pemberian sertifikasi oleh Lembaga Akreditasi Fasyankes Tingkat Pertama. 5. Menyampaikan surat ke dinas kesehatan provinsi, agar dinkes provinsi mengusulkan jumlah tim survey yang diperlukan untuk dilatih pada tahun 2019. Pada tahun 2018 di 34 provinsi telah memiliki masing-masing satu tim RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

28

survey akreditasi fasyankes tingkat pertama. 6. Evaluasi pelaksanaan akreditasi Puskesmas tahun 2018 dengan melibatkan lintas program/lintas sektor terkait di level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tahun 2019: 1. Pelatihan surveyor untuk penambahan tim survey bagi provinsi prioritas yang membutuhkan sesuai kriteria yaitu provinsi yang memiliki jumlah fasilitas tingkat pertama yang banyak. 2. Lembaga

Akreditasi

Fasyankes

Tingkat

Pertama

mengkoordinir pelaksanaan survey oleh tim surveyor bagi fasilitas yang siap dilakukan akreditasi tahun 2019. Target ada sebanyak minimal 5600 Puskesmas terakreditasi di 5600 Kecamatan. Target ini merupakan target kumulatif yang dihitung dari tahun 2015. 3. Pemantauan kemampuan kompetensi tim survey yang telah dilatih pada tahap pertama oleh lembaga akreditasi. 4. Mengevaluasi instrumen

standar

akreditasi

pelayanan apakah

yang

masih

ada

sesuai

pada dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Evaluasi pelaksanaan akreditasi Puskesmas tahun 2019 dengan melibatkan lintas program/lintas sektor terkait di level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 6. Melalukan evaluasi terhadap standar akreditasi fasyankes tingkat pertama.

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

29

TIM PENYUSUN

KONTRIBUTOR

RAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 2016-2019

30