Rangkuman Pkn Komplit.docx

NEGARA HUKUM 1. Pengertia Negara Hukum Pengertian Negara Hukummenurut para ahli– Negara Hukum bertumpu pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua elemen dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara set dan diatur tidak dengan kekerasan, tetapi dengan norma-norma objektivitas, yang juga mengikat partai yang berkuasa; Yang kedua: norma objektif yang harus memenuhi syarat tidak hanya secara formal, tetapi dapat dipertahankan untuk menangani gagasan hukum. Pengertian Negara Hukum Menurut Para Ahli  Prof. R. Djokosutomo, SH, UU 45 dalam Konstitusi yang telah kita pelajari sejauh menjelaskan bahwa hukum negara adalah aturan hukum. Menyatakan dirinya sebagai subjek hukum juga dapat dituntut untuk melanggar hukum.  Prof. Dr. Ismail Suny, SH., M. CL, Di brosur nya “Mekanisme Demokrasi Pancasila” mengatakan bahwa negara hukum Indonesia mencakup unsurunsur berikut: 

Menegakkan hukum



Pembagian kekuasaan



Perlinduungan keberadaan hak asasi manusia dan untuk membela obat procedural Hal ini dimungkinkan untuk administrasi peradilan

Aristoteles, Negara-negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi menjadi:  Hukum tertulis  Hukum tak tertulis: Istilah konstitusi itu sendiri dikenal sejak abad kesembilan belas, tetapi konsep negara hukum telah berkembang dengan tuntutan situasi. Dimulai pada zaman Plato, konsep negara hukum itu sendiri telah mengalami banyak perubahan sehingga membuat para ahli dan spesialis dipaksa untuk memperdebatkan konsep negara hukum itu sendiri. Pengertian Negosiasi Menurut Para Ahli Beserta Proses, Tahapan Dan Contohnya

Plato dan Aristoteles, Mengungkapakan bahwa Negara Hukum adalah negara yang diperintah oleh negara adil. Dalam filsafat, baik ofensif hdan disebutkan bahwa konsep hukum negara memiliki aspirasi yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Cita-cita untuk mengejar kebenaran Cita-cita untuk mengejar kesusilaan Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan Cita-cita untuk mengejar keadilan Hugo Krabbe, Bahwa Negara harus memiliki Negara Hukum (rechtsstaat) dan setiap tindakan Negara harus didasarkan pada hukum atau harus bertanggung jawab kepada hukum.

F.R. Bothlingk, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers adalah pintu beperkt Grenzen van recht “(negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh hukum).

Prof. R. Djokosutomo, SH, Negara menurut UU 1945 didasarkan pada aturan hukum. Menghukum berdaulat. Negara adalah subjek hukum, dalam arti rechtstaat (badan hukum republik). Karena negara dipandang sebagai subyek hukum, jadi jika dia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena kesalahan.

Hukum membentuk dasar dari tindakan masing-masing negara. Ada empat alasan mengapa negara mengatur dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum:

Demi kepastian hukum Tuntutan perlakuan yang sama Legitimasi demokrasi Tuntutan akal budi Hukum negara berarti alat bagi negara-negara untuk menggunakan kekuatannya hanya di bawah hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan oleh hukum. Dalam negara hukum, tujuan dari kasus ini harus dihukum sesuai dengan keputusan kebenaran. Tujuan dari ini adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak untuk pertahanan atau bantuan hukum.

2. Hukum Di Indonesia Hukum di Indonesia Sebagian besar sistem hukum yang dianut di Indonesiaberbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil yaitu mengatur hubungan antara masyarakat dengan masyarakat lainnyadalam kehidupan sehari-hari. Hukum perdata itu untuk kepentingan personal atau kepentingan individu. Contohnya yaitu seperti perceraian, hak asuh anak, sengketa lahan, dll. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yaitu lebih kepada tata tertib tertulis resmi yang ada di masyarakat untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, atau hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatanperbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan adanya ancaman sanksi tertentu. Contohnya yaitu pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, penyelewengan pajak dan lainnya. Hukum pidana terbagi menjadi 2 yaitu 1. Hukum pidana materiil yaitu yang menetapkan dan merumuskan perbuatan perbuatan yang dapat dipidana, yang memuat syarat-syarat peraturan untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. 2. Hukum pidana formil yaitu hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil.

3. Ide Dasar Hukum IdeDasar Keadilan

merupakan

Hukum salah

menurut satu

tujuan

Gustav hukum

yang

Radburch paling

banyak

dibicarakansepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan,tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memangharus mengakomodasikan ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujua n hukumyang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuanhukum satu-satunya. Hubungannya degan hal tersebut, maka Plato (428348SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, da n keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya

wargahidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara (polis), di mana masing-masing warganegara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.Walaupun demikian, haruslah diakui, bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadikesewenang-wenangan. 2.Kepastian Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segalamacam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas,sah

dengan

sendirinya

ditandai

dengan

diumumkannya

di

Lembaga

Negara.Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secaranormatif. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalamartian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturanatau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dariketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsinorma. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukankepastian

tindakan

terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. 3.Kemanfaatan Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan,hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realitasosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat.Aliranutilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkanajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikankemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin wargamasyarakat.

4. Supremasi Hukum Supremasi hukum adalah bahwa hukumlah yang berkuasa dalam arti kalau pemerintahan digerakkan berdasar pada hukum dengan cara berkelanjutan tanpa ada pandang bulu serta kalau tak ada seseorangpun kebal pada hukum.

Pengertian Supremasi Hukum Menurut Para Ahli 

Hornby AS (1974 : 869) menyampaikan dengan cara etimologis, kata “supremasi” yang datang dari kata supremacy yang di ambil dari akar kata karakter supreme, yang bermakna “Highest in degree or highest rank”. Artinya, ada pada tingkatan paling tinggi atau peringkat tertinggi. Sedang supremacy bermakna “Highest of authority” artinya kekuasaan tertinggi. Kata hukum ditranslate dari bahasa Inggris dari kata “law”, dari bahasa Belanda “recht”, bahasa Prancis “droit”. Kata hukum disimpulkan sebagai ketentuan ketentuan perundang-undangan serta beberapa etika yang harus ditaati.



Soetandyo Wignjosoebroto (2002 : 457), dengan cara terminologi, supremasi hukum adalah upaya untuk menegakkan serta meletakkan hukum pada posisi paling tinggi yang bisa membuat perlindungan semua lapisan masyarakat tanpa ada intervensi oleh serta dari pihak mana juga, termasuk juga oleh penyelenggara negara.



Menegakkan serta meletakkan hukum pada posisi paling tinggi tidak ada intervensi dari pihak eksternal dalam rencana membuat perlindungan semua lapisan masyarakat, oleh Charles Hermawan (2003 : 1), disebutnya sebagai strategi untuk memposisikan hukum supaya berperan sebagai komando atau panglima.



Abdul Manan (2009 : 188) menyebutkan, berdasar pada pengertian dengan cara terminologi, supremasi hukum yaitu usaha atau strategi untuk menegakkan serta memposisikan hukum pada tempat yang paling tinggi dari segala-galanya. Hukum yaitu komandan atau panglima membuat perlindungan serta melindungi kestabilan kehidupan berbangsa serta bernegara. Fungsi Supremasi Hukum Menurut Para Ahli Eksistensi hukum pada intinya untuk mengatur perhubungan hukum dalam pergaulan masyarakat, baik pada orang seseorang, orang yang satu dengan orang lain, pada orang dengan negara serta mengatur interaksi pada bebrapa instansi negara yang ada pada UndangUndang Negara, termasuk juga dalam proses pemerintahannya secara keseluruhan. Dalam soal ini, begitu utama untuk di perhatikan oleh semua aparat penegak hukum supaya dalam tiap-tiap tindakannya bisa mencerminkan inti daripada hukum itu. Dengan hal tersebut, perbuatan semena-mena yang menghindari cita-cita hukum bisa dihindarkan.



Prof W F de Gaay Fartman dalam bukunya Rechtdoen dalam terjemahan “Rahasia Hukum” oleh Dr. O. Notohamidjojo menyampaikan, manfaat hukum mencakup lima hal yakni, hukum

itu mengatur serta membuat tata, hukum menimbang kepastian yang satu dengan yang lain, hukum memberi kebebasan, hukum membuat tanggung jawab, serta hukum memidana. 

Iskandar menyampaikan, manfaat hukum sebagai sosial kontrol juga berperan sebagai alat pergantian sosial. Manfaat itu bakal tidak akan terwujud jika hukum tak dipakai sesuai hakikat. Bila hukum tak benar pemakaianya, maka kekuasaan juga condong dipakai dengan cara tak benar.



Pendapat Rudolf Von I Lering, manfaat hukum adalah satu alat untuk melayani keperluan masyarakat. Di mana, perseteruan (pertikaian) tidak bisa ditempatkan pada kepentingan sosial serta kebutuhan pribadi. Dari sebagian pendapat yang di jabarkan diatas, manfaat hukum pada intinya mencakup, sistem kerjanya untuk mengatur perhubungan hukum masyarakat, membuat rasa tanggung jawab pada suatu perbuatan masyarakat serta pemerintah, sebagai alat yang merampungkan sengketa atau perseteruan dalam masyarakat, serta sebagai instrumen pengendalian sosial. 5. Indonesia Menjadi Negara Hukum Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istila negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa " Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum." istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, memliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarkat). Konsep negara hukum pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau

norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain: UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Bab X pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Dalam pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok. Oleh karena itu suatu negara yang menyatakan bahwa negaranya merupakan negara hukum. Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti rechstaat (Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum). Ciri-ciri konsep rechstaat antara lain : Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan Hak asasi manusiaPemerintahan berdasarkan peraturan Adanya peradilan administrasi

Di Indonesia yang menggunakan sebuah konsep rechstaat berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal yang telah ada. Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep rechstaat adalah menempatkan negara sebagai subjek sebuah hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di sebuah pengadilan. Karena dipandang sebagai subjek hukum, maka jika siapapun yang melanggar hukum tersebut atau bersalah dapat dituntut didepan pengadilan. Didalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun pelayanan harus dengan sangat didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya pemeribtah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang. Bbeberapa unsur yang harus berlaku dalam negara hukum adalah:Adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan Adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun Adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut Negara Indonesia sebagai negara hukum, begitu yang dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3). Sehingga seluruh snedi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara. Norma hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak dibuat tetapi hidup, tumbuh dan juga berkembang bersama masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat.

Pengertian HAM Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya sejak dalam kandungan, dengan tidak membedakan bangsa, ras, suku, agama, maupun jenis kelamin serta bersifat universal. HAM pada hakekatnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia hanya karena ia manusia. Dengan demikian HAM mengandung makna (a) hakikatnya sebagai manusia, mendapatkan pengakuan oleh manusia lain, dan (b) pelaksanaan hak-hak itu hanya dimungkinkan karena manusia tersebut menjadi anggota masyarakat. HAM tidak berlaku kalau manusia hidup pada suatu daerah yang sama sekali tidak mempunya kontak dengan manusia lain. Disebut asasi, karena tanpa hak tersebut seseorang tidak dapat hidup sebagaimana layaknya manusia. Hakikat manusia tidak lain adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi penalaran. Inilah perbedaan esensial antara manusia dengan makhluk lainnya. Menurut UU No 39 Tahun 1999 pasal 1, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di dilindungi dan hargai oleh setiap manusia. A. Sejarah Singkat HAM Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. 1. Magna Charta (1215) Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. 2. Revolusi Amerika (1776)

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. 3. Revolusi Prancis (1789) Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de I’homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (egality), dan persaudaraan (fraternite). 4. African Charter on Human and People Rights (1981) Pada tanggal 27 Juni 1981, negara-negara anggota Organisasi Persatuan Afrika (OAU) mengadakan konferensi mengenai HAM. Dalam konferensi tersebut, semua negara Afrika secara tegas berkomitment untuk memberantas segala bentuk kolonialisme dari Afrika, untuk mengkoordinasikan dan mengintensifkan kerjasama dan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Afrika. 5. Cairo Declaration on Human Right in Islam (1990) Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan deklarasi dari negaranegara anggota Organisasi Konferensi Islam di Kairo pada tahun 1990 yang memberikan gambaran umum pada Islam tentang hak asasi manusia dan menegaskan Islam syariah sebagai satu-satunya sumber. Deklarasi ini menyatakan tujuannya untuk menjadi pedoman umum bagi negara anggota OKI di bidang hak asasi manusia. 6. Bangkok Declaration (1993) Deklarasi Bangkok diadopsi pada pertemuan negara-negara Asia pada tahun 1993. Dalam konferensi ini, pemerintah negara-negara Asia telah mengegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mereka menyatakan pandangannya saling ketergantungan dan dapat dibagi hak asasi manusia dan menekankan perlunya universalitas, objektivitas, dan nonselektivitas hak asasi manusia. 7. Deklarasi PBB (Deklarasi Wina) Tahun 1993 Deklarasi ini merupakan deklarasi universal yang ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di ibu kota Austria, yaitu Wina. Oleh karenanya dikenal dengan Deklarasi Wina. Hasilnya adalah mendeklarasikan hak asasi generasi ketiga, yaitu hak pembangunan. Deklarasi ini sesungguhnya adalah re-evaluasi tahap dua dari Deklarasi HAM, yaitu bentuk evaluasi serta penyesuaian yang disetuju semua anggota PBB, termasuk Indonesia.

B. Hubungan Negara Hukum dan Ham Negara Hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warganya. Dengan demikian jelas sudah keterkaitan antara Negara hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Negara Hukum wajib menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap warganya.

C. Penegakan HAM di Indonesia 1) Undang-undang tentang HAM Undang-undang sebagai pedoman dan acuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga mempunyai beberapa kaitan dengan hak asasi manusia. Kaitan tersebut berupa produk undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Adapun undang-undang yang dimiliki oleh Indonesia dalam kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia bagi warga negaranya diantaranya:  Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merupakan udang-undang yang berkaitan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dengan hak asasi manusia yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.  TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 merupakan produk dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi MPR di Indonesia dan menurut UUD 1945. (baca juga: Fungsi MPR) Ketetapan MPR ini merupakan ketetapan yang berkaitan tentang hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak asasi warga negara Indonesia. 

Hak untuk hidup



Hak untuk berkeluarga



Hak untuk melakukan pengembangan diri



Hak untuk mendapatkan keadilan



Hak untuk mendapatkan kemerdekaan



Hak atas kebebasan informasi



Hak atas rasa aman



Hak atas kesejahteraan  Undang-undang No. 39 Tahun 1999

Undang-undang ini bersikan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Melalui undang-undang ini, penegakan hak asasi bagi seluruh masyarakat Indonesia lebih diperkuat sejalan dengan pandangan bangsa mengenai Pancasila sebagai filsafat bangsa

Indonesia.

Karena

Undang-Undang

No.

39

Tahun

1999

adalah

penyempurnaan dari Ketetapan MPR MPR Nomor XVII/MPR/1998, maka terdapat beberapa tambahan mengenai hak-hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia. Penambahan cakupan hak-hak asasi tersebut antara lain: 

Hak untuk berperan serta dalam sistem pemeritnahan



Hak-hak perempuan



Hak-hak anak  Undang-undang No. 23 Tahun 2004

Undang-Undang No. 23 Tahun 20014 adalah undang-undang yang berisikan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.  Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 merupakan undang-undang tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur hak-hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia khususnya hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap anak yang ada di Indonesia. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa hak-hak anak perlu dilindungi dan ditegakkan agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat secara kemanusiaan. Selain itu, anak perlu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.  UUD 1945 Pasal 27-34 Isi dari UUD 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34 mengatur dan menjamin hak-hak warga negara Indonesia dalam berbagai aspek. Pada intinya, isi yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34 ini berkaitan dengan hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia secara umum. UUD 1945 Pasal 27 – 34 lebih mekankan kepada penjaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh segenap warga negara Indonesia. 2) Komisi Nasional

Dalam upaya pemerintah dalam menegakkan HAM terhadap hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia, pemerintah membentuk beberapa komisi nasional guna membantu pemerintah dalam menegakkan hak asasi. Adapun komisi nasional tersebut antara lain: 

Komisi Nasional Perempuan

Komisi Nasional Perempuan merupakan komisi nasional yang dibentuk oleh pemerintah dalam melakukan upaya penegakan hak asasi manusia khususnya pada hak asasi perempuan. Komisi ini lahir dari tuntutan masyarakat di Indonesia khusunya kaum wanita sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam menanggapi contoh konflik sosial dalam masyarakat yang ditujukan kepada kaum wanita di Indonesia. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, komisi ini mempunyai tujuan untuk: 1. Menghapuskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap kaum wanita. 2. Menegakkan hak-hak asasi manusia khususnya perempuan di Indonesia. 3. Meningkatkan upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.



Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak-hak yang oleh dimiliki seluruh anak di Indonesia tanpa terkecuali. Komisi ini didirikan pada 20 Oktober 2002 atas desakan para masyarakat sebagai orangtua yang merasa bahwa hak-hak anaknya tidak terpenuhi dengan baik. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, komisi ini memiliki tugas pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya perlindungan anak yang di Indonesia baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pendidikan. Selain itu, KPAI juga menekankan kepada setiap orangtua tentang pentingnya pentingnya pendidikan anak usia dini agar anak nantinya dapat mengembangkan keterampilannya dalam kehidupan bermasyarakat. 3) Pengadilan HAM Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Pengadilan HAM ini

dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam menjalankan perannya, pengadilan ini berperan khusus dalam mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai berikut: 

Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah satu langkah dalam megakkan keadilan bagi warga negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.



Proses pelimpahan perkara yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi tentunya dilakukan oleh pengadilan HAM sesuai dengan mekanisme pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia.

Tentunya dalam penegakkan hak asasi manusia di Indonesia, pemerintah tidak melakukannya sendirian. Pemerintah memerlukan bantuan dari beberapa lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, dalam menegakkan hak asasi bagi warga negaranya, pemerintah Indonesia mempunyai landasan hukum persamaan kedudukan warga negarayang semakin mendukung dan menguatkan proses penegakan hak asasi manusia.

D. Penegakan Hak Asasi Manusia di Sekolah

Penegakan HAM tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, Pejabat atau orang penting lainnya. Akan tetapi, kita sebagai Pelajar juga mampu menegakkan HAM dan juga mampu untuk belajar dan berbuat untuk menegakkan HAM.

Tidak hanya di lingkungan keluarga alias di rumah saja, kalian juga bisa melakukannya di lingkungan sekolah. Banyak hal penting yang bisa kalian lakukan di sini yang justru bisa membuat kita lebih paham dengan Upaya Penegakan HAM di Lingkungan Sekolah. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa untuk menegakkan HAM di lingkungan sekolah. Ada banyak contoh di sini yang bisa kita ambil dan kita lakukan : 1. Tidak untuk memaksa kehendak kepada sesama teman atau guru. 2. Selalu menaati tata tertib yang ada di lingkungan sekolah dengan baik. 3. Saling bersikap menghormati antar murid, dengan guru dan warga sekolah yang lain. 4. Tidak bersikap membedakan teman yang satu dengan teman yang lain, hanya karena golongan dan sebagainya.

5. Bersikap adil kepada teman. 6. Menghormati pendapat yang diajukan oleh teman dalam berkelompok, atau rapat kelas maupun organisasi di sekolah. 7. Tidak menghina teman yang memiliki kekurangan. 8. Tidak untuk mengganggu hak milik teman. 9. Tidak untuk berkelahi atau menganiaya. 10. Tidak mencampuri urusan pribadi teman. 11. Berusaha untuk mencegah segala bentuk tindakan anarkis di sekolah. 12. Selalu melaksanakan ketertiban dan kedisiplinan. 13. Menciptakan situasi kelas yang aman, nyaman dan tertib. 14. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. 15. Menghindari

atau

menjauhi

segala

macam

bentuk

perbuatan

yang tidak

baik/perbuatan yang jahat. 16. Tidak melakukan pengrusakan terhadap fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah. 17. Saling membantu teman yang sedang dalam kesusahan. Dalam hal ini membantu kebaikan bukan keburukan. Upaya penegakan HAM di Lingkungan Sekolah ini memiliki peran serta yang sangat penting, karena selain kita mendapatkan pelajaran PPKn, kita juga bisa langsung mempraktikannya di lingkungan sekolah.

Definisi Geopolitik Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi politik (political geography), Rudolf Kjellen menyebut geographical politic dan disingkat geopolitik.

Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik: 1. Geopolitik sebagai ilmu: memberikan wawasan obyektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. 2. Geopolitik sebagai ideologi (landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara): hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan.

A. Teori Geopolitik 1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel (1844–1904). Berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negera identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat (bangsa) pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (lebensraum) yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang butuh ekspansi (perluasan wilayah sebagai ruang hidup). Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. 2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen (1964–1922). Melanjutkan ajaran Ratzel, tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, 3. Teori Geopolitik Karl Haushofer (1896–1946). Melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen terutama pandangan tentang lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (lebensraum) bagi warga negara. 4. Teori Geopolitik Sir Halford Mackinder. Pokok teori Mackinder menganut “konsep kekuatan darat” dan mencetuskan Wawasan Benua. Teorinya menyatakan: Barang siapa dapat menguasai “Daerah Jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia) akan dapat menguasai “Pulau Dunia”, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Barang siapa dapat menguasai pulau dunia akhirnya dapat menguasai dunia.

5.

Teori Geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan. Pokok teori kedua ahli tersebut menganut “konsep kekuatan maritim” dan mencetuskan Wawasan Bahari, yaitu kekuatan di lautan. Teorinya menyatakan: Barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia.

6. Teori Geopolitik William Mitchel, Albert Saversky, Gulio Dauhet, dan John Frederick Charles Fuller. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori Wawasan Dirgantara, yaitu kekuatan di udara. Dengan pemikiran bahwa di udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. 7. Teori Geopolitik Nicholas J.Spijkman. Pokok teori Spykman disebut “Teori Daerah

Batas”

atau

“Teori

Wawasan

Kombinasi”,

yaitu

teori

yang

menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara

B. Peranan Geopolitik bagi Suatu Negara Berdasarkan penggolongan negara, wilayah geografis merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara. Hal ini juga erat kaitannya dengan peranan geopolitik itu sendiri, yaitu : a) Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. b) Membuat relasi kekuasaan negara berdasarkan potensi alam dan kondisi geografis negara tersebut. c) Berusaha menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam. d) Menggariskan berbagai pokok haluan negara, seperti pembangunan nasional. e) Membenarkan berbagai tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. f) Meningkatkan posisi dan kedudukan negara berdasarkan teori negara sebagai organisme serta teori politik lainnya.

C. Geopolitik sebagai Kekuatan dalam Negeri

Geopolitik dapat diartikan sebagai politik atau kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu Negara. Geopolitik di setiap negara membutuhkan suatu perlindungan dari sistem pertahanan negara, oleh karena itu sistem pertahanan negara, demokrasi, politik, ekonomi, dan hukum hanya dapat benar-benar terlindungi apabila didasarkan pada kekuatan negara itu sendiri. Sejalan dengan perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan dunia internasional, maka suatu negara dalam mempertahankan eksistensi atau kelangsungan hidupnya memerlukan perjuangan seluruh bangsa untuk mencapai atau mempertahankan kelestarian teritorialitas atau kedaulatan teritorialnya. Menyadari adanya kompleksitas permasalahan,baik isu mengenai tapal batas (border), keamanan nasional (national security) atau keamanan manusia (human security) perlu adanya satu pemahaman wawasan nusantara di dalam menentukan suatu kebijakan.

D. Geopolitik sebagai Kekuatan Luar Negeri Geopolitik Indonesia, yaitu Wawasan Nusantara dan geostrategi Indonesia yang diberi nama ketahanan nasional tidak bisa dilepaskan dari doktrin politik luar negeri bebas aktif yang dianut bangsa Indonesia. Hal ini mendasari sikap bangsa Indonesia dalam pergaulan dunia. Saat terjadi perang dingin, doktrin bebas aktif inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara pemimpin gerakan non blok dan efeknya masih terasa hingga saat ini. Doktrin ini mennujukkan bahwa politik luar negeri Indonesia tidaklah pasif dan hanya mengambil sikap netral dalam menghadapi permasalahan internasional. Pembukaan UUD 1945 secara jelas menuntut Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan dan ikut memajukan perdamaian dunia.

E. Wilayah sebagai Ruang Hidup Bangsa Konsep Geopolitik, sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau

tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Unsur kekuatan: 

Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam.

Unsur kelemahan: 

kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini.

Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.



A. Pengertian Konsep Wawasan Nusantara Istilah Wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologis dan terminologis.

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas (bhs. Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indriawi. Selanjutnya, muncul kata wawas yang berarti, memandang, meninjau atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indriawi. Wawasan berarti pula cara pandang , cara melihat. Secara etimologi, kata “nusantara” tersusun dari dua kata, “nusa” dan “antara”. Kata “nusa” dalam bahasa Sansakerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata “nusa” berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut maka kata ”nusa” juga mempunyai kesamaan arti kata dengan nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata “nusa” dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu “antara” memiliki padanan dalam bahasa Latin, in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. “Antara” juga mempunyai makna yang sama dalam kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar (antara) dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sansakerta, kata “antara” dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata “antara” mempunyai makna antar (antara), relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata “nusa” dan “antara” menjadi kata “nusantara” dapat diartikan sebagai kepulauan yang dipisahkan oleh laut atauu bangsa – bangsa yang dipisahkan oleh laut

Aspek – aspek wawasan nusantara Wawasan nusantara adalah sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 .Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional B.

-Aspek sejarah Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. -Aspek kewilayahan nusantara Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa. -Aspek sosial budaya

Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda – beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang besar.

C. Wawasan nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia Secara konsepsional wawasan nusantara (Wasantara) merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut Wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Wawasan nasional dari bangsa Indonesia maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut dan udara diatasnya dipandang sebagai ruang hidup (lebensraum) yang satuatau utuh. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangunatas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilakan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi wawasan nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia.

D.

Implementasi wawasan nusantara Implementasi Wawasan Nusantara berorientasi dalam kepentingan rakyat dan tanah air yang secara utuh dan menyeluruh, seperti sebagai berikut :

1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Politik Dalam kehidupan politik ini akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang lebih sehat nan dinamis. Hal tersebut tampak di dalam wujud pemerintahan yang aspiratif, kuat serta terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Ekonomi Dalam kehidupan ekonomi ini akan terciptanya tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan merata dan adil. Di lain sisi, Implementasi Wawasan Nusantara mencerminkan sikap tanggung jawab pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat tiap daerah secara timbal balik dan kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) itu sendiri. 3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Sosial Budaya Dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap lahir dan batin yang mampu untuk menerima, mengakui dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus menjadi karunia dari Sang Pencipta. Implementasi Sosial Budaya ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan agama, suku, asal daerah atau bahkan kepercayaan serta golongan berdasar status sosialnya. 4. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan HanKam

Dalam kehidupan hankam akan menumbuhkembangkan rasa kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang nantinya apabila diterapkan akan membentuk sikap Bela Negara dalam diri tiap Warga Negara Indonesia. Kesadaran dan Sikap Cinta Tanah Air dan bangsa serta Bela Negara ini akan menjadi salah satu modal utama yang nantinya sebagai penggerak partisipasi Warga Negara Indonesia di dalam menanggapi berbagi bentuk datangnya ancaman, seberapapun kecilnya dan darimanapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Di dalam Pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional, dijelaskan sebagaimana di atas bahwa Implementasi Wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap strata seluruh Indonesia. Namun, di samping itu juga Wawasan Nusantara diimplementasikan dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebhinnekaan sehingga akan menciptakan kehidupan yang lebih akrab, peduli, hormat, toleran dan taat kepada hukum.

E.

Memahami multikulturalisme di Indonesia Multikulturalisme Indonesia bukan saja sesuatu yang telah ada, tetapi juga wajib untuk dirawat dan terus dihidupkan melalui instrumen yang dinamakan negara. Pemahaman multikulturalisme bangsa Indonesia tergambar jelas dalam falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah semboyan nasional yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan dari realitas keberagaman. Semboyan ini mengandung dua arti penting dalam kaitannya dengan diskursus multikulturalisme. Pertama, bangsa Indonesia memberikan pengakuan yang setinggi-tingginya akan realitas keberagaman suku-suku bangsa dan agama. Suku-suku bangsa dan agama ini dalam bahasa Bikhu Parekh sebagai subkultur. Kedua, adanya sebuah kesadaran akan posisi kesedarajatan suku-suku bangsa dan agama tersebut di Indonesia. Pemaknaan kesederajatan dalam diskursus multkulturalisme Indonesia diterjemahkan dalam sebutan persatuan dan kesatuan. Realitas keberagaman tidak saja dilihat sebagai entitas-entitas yang sederajat kedudukannya, tetapi kesederajatan ini menjadi nilai mutlak terjalinnya persatuan dan kesatuan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu mempertahankan keberadaan Indonesia sebagai bangsa yang utuh dan besar. Lebih lanjut, penegasan terhadap multikulturalisme Indonesia terwujud dalam nilainilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi alat legitimasi diskursus multikulturalisme Indonesia. Negara sebagai wahana untuk mencapai cita-cita kebangsaan memiliki sifat memaksa agar multikulturalisme ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, multikulturalisme Indonesia bukan saja sesuatu yang telah ada, tetapi juga wajib untuk dirawat dan terus dihidupkan melalui instrumen yang dinamakan negara.

Ketahanan nasional A. Pengertian Ketahanan Nasional Ketahanan berasal dari asal kata “tahan”: tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Sedangkan nasional adalah penduduk yang tinggal disuatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati

untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Pengertian Ketahanan Nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya

adalah national

resilience yang mengandung pengertian dinamis,

dibandingkan pengertian resistence dan endurence. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan

untuk

mengembangkan

kekuatan

nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung

membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan

negara serta perjuangan mengejar Tujuan Nasionalnya. Keadaan atau kondisi selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah, oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar memandai sesuai dengan perkembangan jaman. Jika kita mengkaji Ketahanan Nasional secara luas, kita akan mendapatkan tiga “wajah” Ketahanan Nasional, walaupun ada persamaan tetapi ada perbedaan satu sama lain: 1. Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis mengacu keadaan “nyata riil” yang ada dalam masyarakat, dapat diamati dengan pancaindra manusia. Sebagai kondisi dinamis

maka yang menjadi perhatian adalah ATHG disatu pihak dan adanya

keuletan, ketangguhan, untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman. 2. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara diperlukan penataan hubungan antara aspek kesejahteraan (IPOLEKSOSBUD) dan keamanan (Hankam). Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri dan sifat-sifat ketahanan nasional, serta tujuan ketahanan nasional. 3. Ketahanan Nasional sebagai metode berfikir, ini berarti suatu pendekatan khas yang membedakan dengan metode berfikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif dan deduktif, hal ini juga dalam ketahanan nasional,

dengan suatu tambahan yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai satu kesatuan utuh meyeluruh.

B. Unsur-unsur Ketahanan Nasional KETANGGUHAN, adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang dapat bertahan, kuat menderita atau dapat mengulangi beban yang dipikulnya. KEULETAN, adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. IDENTITAS, yaitu ciri khas suatu bangsa atau Negara dilihat secara keseluruhan INTEGRITAS, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik yang bersifat potensial maupun fungsional. ANCAMAN, hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal dan politis. TANTANGAN, yaitu hal atau usaha yang bersifat menggugah kemampuan. HAMBATAN, yaitu hal atau usaha dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. GANGGUAN,hal atau usaha yang berasal dari luar, bersifat dan bertujuan melemahkan dan atau menghalangi

C. Pendekatan Astagatra Asta Gatra adalah sebuah pendekatan yang melihat kehidupan nasional sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 8 gatra yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dasar pemikiran Asta Gatra adalah: 1. Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideology bangsa Indonesia. 2. Telah menjadi kesepakatan bersama untuk terus berusaha menciptakan suatu kondisi dengan seluruh aspek kehidupan nasional yang sesuai dengan perkembangan lingkungan yang bersifat dinamis. 3. Manusia dalam memanfaatkan isi dan potensi sumber kekayaan alam bergantung pada kondisi geografi (merupakan unsur alamiah yang tidak dapat dipisahkan). 4. Sebagai insan yang berbudaya manusia menjalin hubungan dengan Tuhan dan alam sekitarnya dalam rangkamempertahankan kelangsungan hidupnya.

Jalinan hubungan itu mewujud dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu:

1. Hubungan

manusia

dengan

Tuhan,

mewujud

dalam

kehidupan

beragama/kepercayaan. 2. Hubungan manusia dengan cita-cita bersama, mewujud dalam kehiduan ideologi. 3. Hubungan manusia dengan kekuasaan, mewujud dalam kehidupan politik. 4. Hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan hidup, mewujud dalam kehidupan ekonomi. 5. Hubungan manusia dengan masyarakatnya, mewujud dalam kehidupan social. 6. Hubungan manusia dengan rasa, cipta, karsa, dan karya mewujud dalam kehidupan budaya 7. Hubungan manusia dengan pemanfaatan dan penguasaan alam, menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 8. Hubungan manusia dengan kebutuhan rasa aman, mewujud dalam kehidupan pertahanan keamanan (hankam). Asta Gatra meliputi 8 Gatra yang terdapat pada Tri Gatra (aspek alamiah) dan Panca Gatra (aspek sosial). Aspek Alamiah (tri-gatra) adalah aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada Negara itu dan tidak pernah sama spesifikasinya untuk setiap negara. Aspek Sosial (panca-gatra) merupakan aspek-aspek kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. 1) Aspek alamiah ketahanan nasional terdiri dari : a. Letak geografis negara Bentuk keadaan dan lokasi geografi suatu negara. Letak ini sangat mempengaruhi

kehidupan

bangsa

yang

mendiaminya,

dalam

menyelenggarakan dan mengatur kesejahteraan dan keamanan. b. Kekayaan alam Kekayaan alam suatu Negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, di laut, di udara yang berada di wilayah suatu negara c. Keadaan dan kemampuan penduduk Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara.

Manusia adalah factor penentu dalam melakukan suatu tindakan, dengan demikian manusia menentukan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional. 2) Aspek Sosial ketahanan nasional terdiri dari : a. Ideologi Pengertian ideology diartikan sebagai (guiding of principles) yang dijadikan dasar atau pemberi arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa (negara). b. Politik Politik dalam hal ini diartikan sebagai asas, kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Oleh karena itu masalah politik sering dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada ditangan pemerintah. c. Ekonomi Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola factor produksi (SDA, tenaga kerja, modal, teknologi, dan menejemen) dan distribusi barang serta jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang serta jasa secara merata keseluruh wilayah negara. d. Sosial Budaya Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG baik yang dating dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD l945 e. Pertahanan dan Keamanan Pertahanan adalah segala upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara dari ancaman baik dari dalam atau luar negara yang berusaha merusak kedaulatan negara. Keamanan Negara adalah upaya menegakan ketertiban masyarakat di dalam negeri berdasarkan hukum yang berlaku.

D. Potensi Ancaman Bagi Ketahanan Nasional Beberapa Ancaman dari Dalam dan Luar Negeri : 1. Ancaman dari dalam Negeri a. Disintegrasi Sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui gerakan gerakan separatis. b. Keresahan social akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara/ kerusuhan massa c. Upaya penggantian ideology Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrimatau yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. d. Potensi konflik antar kelompok/golongan baik akibat perbedaan pendapat dalam masalah politik, maupun akibat masalah SARA.Contoh : Warga muslin dan Kristen saling berhadapan dalam kasus Ambon 9/11 e. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional f. Masalah kependudukan yang mempengaruhi ketahanan nasional : Jumlah penduduk; pertambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Segi negatif dari pertambahan penduduk adalah bila pertambahan ini tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tidak diikuti

dengan

usaha

peningkatan

kualitas

penduduk

sehingga

akan

menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran yang langsung maupun tidak langsung akan melemahkan ketahanan nasional.

2. Ancaman dari luar negeri a. Adanya negara lain yang ingin menguasai pulau-pulau kecil yang masih berada di dalam wilayah NKRI namun dekat dengan wilayah Negara lain. Contoh: kasus perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Negara Malaysia b. Potensi ancaman dari luar lainnya adalah dalam bentuk "penjarahan" sumber daya alam Indonesia melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol yang pada gilirannya dapat merusak lingkungan atau pembagian hasil yang tidak seimbang baik yang dilakukan secara "legal" maupun yang dilakukan melalui

kolusi dengan pejabat pemerintah terkait sehingga meyebabkan kerugian bagi negara.

INTEGRASI NASIONAL A. Pengertian Integrasi Nasional Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Faktor pendorong: 1. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin di dalam simbol negara yakni Garuda Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan Bangsa Indonesia seperti yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan adanyadan munculnya semangat nasionalisme dalam kalangan Bangsa Indonesia. Faktor pendukung integrasi nasional : 1. Penggunaan bahasa Indonesia. 2. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam Bangsa, Bahasa dan Tanah Air Indonesia. 3. Adanya Kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakni Pancasila. 4. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong, solidaritas serta toleransi keagamaan yang sangat kuat. 5. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. B. Integrasi dalam masyarakat Integrasi Masyarakat Integrasi berasal dari bahasa inggris "integration" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi. Proses Integrasi Sosial Dalam setiap masyarakat, terdapat komponen-komponen yang saling bersaing sampaiterbentuk suatu konflik. Di sisi lain, juga terdapat komponen masyarakat dalam skala kecil maupun besar membangun suatu kerja sama yang saling mendukung dan

menguntungkan. Inimerupakan proses awal dari terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat. Dalam suatu prosesintegrasi sosial berlangsung tahapan-tahapan sebagai berikut : 







Proses Interaksi Proses interaksi merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerja sama dengan ditandai adanya kecenderungan-kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. Proses interaksi dilandasi adanya saling pengertian dengan saling menjaga hak dankewajiban antar pihak Proses Identifikasi Proses interaksi dapat berlanjut menjadi proses identifikasi manakala masing-masing pihak dapat menerima dan memahami keberadaan pihak lain seutuhnya. Pada dasarnya, proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. Jika proses inidapat berlangsung dengan lancar maka akan menghasilkan hubungan kerja berlangsungdengan lancar maka akan menghasilkan hubungan kerja sama yang lebih erat. Sebab, masing-masing pihak mengetahui karakternya dan saling menjaga keutuhan hubungan tersebut. Kerja Sama (KOORPERATION) Menurut Charles H Cooley mengatakan bahwa kerja sama timbul apa bila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengerahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerja sama, kesadaran akan adanyakepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna. Bentuk integrasi sosial, antara lain: o Asimilasi, yaitu pembauran kebudayaan yang disertai ciri budaya asli o Akulturasi, yaitu penerimaan kebudayaan asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli

Untuk akulturasi seharusnya masyarakat bisa membatasi dan menyaring masuknya budaya asing yang diterima di dalam kehidupan bermasyarakat agar masyarakat bisa menilai mana yang harus diikuti dan mana yang tidak boleh diikuti. Karena masyarakat memiliki standar budaya tersendiri dan budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok berbeda-beda. Misalnya saja budaya barat terkadang berbeda dengan budaya timur. Apa yang diperbolehkan di budaya barat tidak diperbolehkan di budaya timur. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya integrasi dalam masyarakat: Faktor Internal   

Kesadaran diri sendiri Tuntutan kebutuhan Jiwa dan semangat gotong royong Faktor eksternal

  

Tuntutan perkembangan zaman Persamaan kebudayaan Terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama

  

Persamaan visi, misi, dan tujuan Sikap toleransi Adanya tantangan dari luar

Faktor – Faktor Pendorong adanya Integrasi :     

Homogenitas kelompok Besar kecilnya kelompok Mobilitas geografis Efektivitas komunikasi Integrasi antara dua hati

Syarat berhasilnya integrasi sosial:  

Bisa mengendalikan perbedaan atau konflik yang terjadi, bukan malah sebaliknya Setiap warga dapat saling mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya

C. Strategi integrasi Strategi integrasi dibagi menjadi 3 : Integrasi kedepan 

Strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi mulai dari distributor, pengecer, retail sampai pengguna akhir.

Integrasi kebelakang 

Digunakan dengan memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok, baik manufaktur maupun retail yang membutuhkan bahan baku dari pemasok.

Integrasi horisontal 

Strategi ini mengarah pada strategi yang memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pesaing.

D. Pentingnya Integrasi Di indonesia Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyrakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaraganm suku,budaya dan agama. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang trend walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh

globalilasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok sehingga konflik terjadi dimana-mana seperti pertengkaran antar suku, pembakaran tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Konflik tersebutlah yang membuat integrasi nasional susah diwujudkan. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboya bhinneka tunggal ika. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Selain menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan di Indonesia, masyarakat Indonesia harus memliki rasa toleransi terhadap sesama sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia. E. Pluralisme di Indonesia Pluralisme Pluralisme sebagai paham religious artifisial yang berkembang di indonesia, mengalami perubahan ke bentuk lain dari asimilasi yang semula menyerap istilah pluralism . Menurut asal katanya Pluralisme berasal dari bahasa inggris, pluralism. Apabila merujuk dari wikipedia Bahasa inggris “pluralism ” yang jika di artikan dalam bahasa Indonesia : "Suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi (pembauran / pembiasan)." Saat ini pluralisme menjadi polemik di Indonesia karena perbedaan mendasar antara pluralisme dengan pengertian awalnya yaitu pluralism sehingga memiliki arti :   

pluralisme diliputi semangat religius, bukan hanya sosial kultural pluralisme digunakan sebagai alasan pencampuran antar ajaran agama pluralisme digunakan sebagai alasan untuk mengubah ajaran suatu agama agar sesuai dengan ajaran agama lain

Jika melihat kepada ide dan konteks konotasi yang berkembang, jelas bahwa pluralisme di indonesia tidaklah sama dengan 'pluralism' sebagaimana pengertian dalam bahasa Inggris. Dan tidaklah aneh jika kondisi ini memancing timbulnya reaksi dari berbagai pihak. Pertentangan yang terjadi semakin membingungkan karena munculnya kerancuan bahasa. Sebagaimana seorang mengucapkan pluralism dalam arti non asimilasi akan bingung jika bertemu dengan kata pluralisme dalam arti asimilasi. Sudah semestinya muncul pelurusan pendapat agar tidak timbul kerancuan. Pada tanggal 28 Juli 2005, MUI menerbitkan fatwa yang melarang pluralisme. Dalam fatwa tersebut,pluralisme agama,sebagai objek persoalan yang ditanggapi, didefinisikan sebagai "suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga". Dengan demikian, MUI menyatakan bahwa Pluralisme dalam konteks yang tertera tersebut bertentangan dengan ajaran Agama Islam [1].

Bagi mereka yang mendefinisikan pluralism - non asimilasi, hal ini di-salah-paham-i sebagai pelarangan terhadap pemahaman mereka, dan dianggap sebagai suatu kemunduran kehidupan berbangsa. Keseragaman memang bukan suatu pilihan yang baik bagi masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, bermacam ras, agama dan sebagainya. Sementara di sisi lain bagi penganut definisi pluralisme - asimilasi, pelarangan ini berarti pukulan bagi ide yang mereka kembangkan. Ide mereka untuk mencampurkan ajaran yang berbeda menjadi tertahan perkembangannya. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI A. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan antikorupsi secara umum diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik (Suyanto, 2005: 43). Pendidikan antikorupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi.

B. Problematika Korupsi Beberapa permasalahan yang mengakibatkan korupsi sulit dibasmi, antara lain; 1) Problem Birokrasi Pertama selama kekuasaan Orde Baru (Orba), walaupun perekonomian waktu itu sedang booming dengan alasan pengamanan pembangunan, harga disubsidi, gaji ditekan tetapi penyimpangan yang berwujud tindakan korupsi dan kolusi dibiarkan, setelah resesi negara tidak punya dana untuk menaikkan gaji sedangkan harga-harga telah melambung, pengawasan lemah, dengan dalih gaji tidak cukup maka korupsi semakin marak dan vulgar. Kedua karakter birokrasi kita bersifat feodal, tidak mau melayani tetapi justru minta dilayani, oleh karena itu dapat dikatakan tidak ada pelayanan yang gratis, hingga kemudian dikenal istilah "kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah". Kondisi demikian membuat pengguna jasa birokrat harus mengeluarkan biaya ekstra kalau tidak ingin dipersulit

Ketiga sistem pengawasan, dilakukan secara berjenjang dan tumpang tindih, rentang kendali menjadi panjang, tidak jelas tindak lanjut hasil pengawasannya, sehingga sulit dilakukkan evaluasi dan penindakan. Keempat sistem reward dan punishment tidak dilakukan secara transparan sehingga pegawai yang sudah jelas melakukan kesalahan tidak jarang justru karirnya terus menanjak, bahkan ada pameo "kalau ingin karir lancar berbuatlah kesalahan". Kelima sistem rekrutmen yang tidak transparan membuka kemungkinan timbulnya kolusi dan nepotisme. Sistem tersebut hanya memberi peluang bagi calon yang bermotivasi mengembalikan modal yang dikeluarkan, akhirnya jabatan tidak dijadikan ajang pengabdian tetapi untuk mengambil keuntungan.

2) Problem Hukum Pertama bekaitan dengan aparat: Selama ini banyak penegak hukum yang berpandangan legalistis formal sehingga dalam memeriksa dan memutus suatu pekara korupsi sering mengabaikan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Hal ini didukung kondisi solidaritas korps (esprit de corps) yang berlebihan di antara sesama aparat penegak hukum, jika terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan rekan seprofesi. Sehingga tidak heran jika sedikit kasus KKN yang melibatkan aparat penegak hukum diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Apalagi tidak ada mekanisme yang jelas terhadap pemberian sanksi kepada penegak hukum (hukumannya tidak membuat jera). Selain itu, juga tidak adanya mekanisme yang transparan untuk menguji produk hukum yang diduga hasil KKN. Kedua berkaitan dengan kelembagaan: Perbedaan penafsiran tentang siapa yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena belum adanya kerjasama yang baik antara para penegak hukum. Begitu pula dalam penyidikan korupsi antara penegak hukum sering terjadi perbedaan penafsiran sehingga proses penyelesaian perkara korupsi menjadi lamban. Apalagi antara penyidik korupsi belum ada

koordinasi yang baik sehingga terkesan saling menunggu dan tidak proaktif. Faktor penting lainnya adalah tindak pidana korupsi belum dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa.

Ketiga problem kultur: Budaya patronase yang dominan dalam masyarakat berpengaruh pada terjadinya korupsi. Budaya "tepo seliro", tenggang rasa yang tinggi mengakibatkan tidak tumbuhnya sikap kritis terhadap kondisi di lingkungannya. Ditunjang kondisi sikap masyarakat yang permisif menganggap tidak pantas menanyakan asal muasal "rezeki" orang di sekelilingnya. Selain hal tersebut, kentalnya budaya "sowan" dengan membawa upeti dianggap merupakan kewajiban bagi bawahan atau orang yang memerlukan jasanya. Dan sikap penghormatan yang salah tempat atau berlebihan dengan budaya eufemisme seperti menghaluskan (perbuatan minta uang sogok dengan diucapkan sebagai minta uang terima kasih). Keempat political will dari pemerintah: - Tidak adanya sikap tegas dari pemerintah untuk menindak pelaku korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. - Tidak adanya sikap keteladanan dari pemerintah pejabat tinggi yang tersangkut korupsi harus sementara mengundurkan diri. - Adanya keengganan pejabat tinggi untuk menyatakan menolak suap. C. Pengembangan Pendidikan Anti Korupsi

Perguruan tinggi berfungsi sebagai pengembangan pendidikan intelektual dan juga bertujuan membangun karakter atau membangun nilai-nilai kemanusiaan siswa. Pendidikan antikorupsi dalam konteks ini termasuk dalam kategori pendidikan nilai, karena yang ingin dikejar oleh pendidikan antikorupsi tidak lain adalah membentengi anak-anak dari perilaku koruptif dengan membekali nilai-nilai luhur sebagaimana dikembangkan oleh pendidikan nilai. Dalam upaya mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di Perguruan tinggi dapat dipilih tiga strategi, yaitu strategi inklusif, strategi eksklusif, dan strategi studi kasus (suyanto, 2005: 43).

Strategi inklusif dapat dipilih dengan cara menyisipkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam sejumlah mata pelajaran terkait. Strategi eksklusif dapat digunakan untuk jenjang pendidikan menengah, yakni dengan cara memasukan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum lokal (muatan lokal) atau melalui kegiatan ekstra-kulikuler yang lebih bernuansakan kesiswaan D. Melawan Korupsi 1. Membangun Supremasi Hukum dengan Kuat – Hukum adalah pilar keadilan. Ketika hukum tak sanggup lagi menegakkan sendi-sendi keadilan, maka runtuhlah kepercayaan publik pada institusi ini. Ketidak jelasan kinerja para pelaku hukum akan memberi ruang pada tipikor untuk berkembang dengan leluasa. Untuk itu sangat perlu dilakukan membangun supremasi hukum yang kuat. Tidak ada manusia yang kebal hukum, serta penegak hukum tidak tebang pilih dalam mengadili. 2. Menciptakan Kondisifitas Nyata di Semua Daerah – Salah satu rangsangan tumbuhnya tipikor dengan subur adalah kondisifitas semu di suatu wilayah otonom. Kondusifitas yang selama ini dielu-elukan adalah kondusifitas semu belaka. Kejahatan korup terus tumbuh dengan subur tanpa ada yang menghentikannya. bagaimana suatu otonomi daerah semestinya dikatakan kondusif? yakni daerah yang terbebas dari penyakit tipikor, bersih penyelewengan serta tidak ada lagi tindak kejahatan yang merugikan bangsa dan negara. 3. Eksistensi Para Aktivis – para aktifis seperti LSM harus gencar menyerukan suaranya untuk melawan korupsi. Di sini, peran aktif para aktifis sangat diharapkan. 4. Menciptakan Pendidikan Anti Korupsi – Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilaksanakan karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan wahana yang sangat startegis untuk membina generasi muda agar menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk antikorupsi. 5. Membangun Pendidikan Moral Sedini Mungkin – Mengapa banyak pejabat Negara ini yang korupsi? Salah satu jawabannya karena mereka bermoral miskin, bertabiat penjahat dan tidak bermartabat. Jika seseorang memiliki moral yang rendah, maka setiap gerak langkahnya akan merugikan orang. Oleh karena itu sangat penting membekali pendidikan moral pada generasi muda.

6. Pembekalan pendidikan Religi yang Intensif – Semua agama mengajarkan pada kebaikan. Tidak ada satupun agama yang menyuruh kita berbuat untuk merugikan orang lain, seperti korupsi. Peran orang tua sangat berpengaruf untuk menumbuhkan kesadaran religi pada anak agar kelak saat dewasa memiliki moral dan mentalitas yang baik.

E. Peran Mahasiswa dalam Memberantas Korupsi a. Menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana, misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa dan macam-macam tindakan lainnya. Memang hal tersebut kelihatan sepele tetapi berdampak fatal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan bahkan yang lebih parah adalah menjadi sebuah karakter. b. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri. Serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti (berperan aktif) dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. c. Menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah .Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik.