!!!_rangkuman Aneka Rasa (rev) Sangat Penting - S.j.pdf

AKUNTABILITAS* KONSEP Pengertian Akuntabilitas:

MEKANISME Ragam Mekanisme Akuntabilitas Organisasi:

KONTEKS Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

PNS AKUNTABEL Definisi

Kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya dalam mewujudkan nilai-nilai publik: 1. Bersikap tepat & benar ketika terjadi konflik 2. Tidak berpolitik praktis 3. Melayani dengan adil & merata 4. Kinerjanya konsisten & dapat diandalkan Aspek-Aspek Akuntabilitas: 1. Sebuah Hubungan Bertanggung-jawab antara kedua belah pihak 2. Berorientasi Hasil Bertanggung-jawab untuk pencapaian maksimal 3. Membutuhkan Laporan Bertanggung-jawab hasil dgn bukti nyata 4. Memerlukan Konsekuensi Menunjukkan konsekunsi penghargaan / sanksi 3 Fungsi Utama (Peran Demokrasi, Konstitusional, Belajar) ! Kontrol demokratis ! Mencegah korupsi & penyalahgunaan kekuasaan ! Efisiensi & efektivitas (Bovens, 2017) Bentuk Akuntabilitas Publik: 1. Vertikal ! kpd otoritas yang lebih tinggi 2. Horizontal ! kpd masyarakat luas Tingkatan dalam Akuntabilitas: 1. Akuntabilitas Personal Nilai-nilai pada diri seseorang 2. Akuntabilitas Individu Hubungan individu dengan instansinya 3. Akuntabilitas Kelompok Kinerja institusi adalah kerjasama kelompok 4. Akuntabilitas Organisasi Pelaporan hasil capaian kinerja 5. Akuntabilitas Stakeholder Pelayanan terbaik kepada masyarakat

sistem penilaian kerja, akuntansi, akreditasi, & sistem pengawasan spt CCTV, finger prints, software monitoring penggunaan komputer, etc.)

Ketersediaan informasi publik telah memberikan pengaruh yang besar di berbagai sektor & urusan publik. Isu yg terpenting adalah perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP

PNS yg akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan tepat ketika terjadi konflik kepentingan tidak terlibat dalam politk praktis, melayani warga secara adil, serta konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dimensi Sektor Publik yg Akuntabel: 1. Akuntabilitas Kejujuran & Hukum Kepatuhan thd hukum & Peraturan 2. Akuntabilitas Proses Kualitas prosedur pelayanan 3. Akuntabilitas Program Pertimbangan tercapainya tujuan 4. Akuntabilitas Kebijakan Pertanggungjawaban atas kebijakan

3 Alat untuk Mewujudkan Akuntabilitas: Strategic Plans, Kontrak Kinerja, & Laporan Kinerja Nilai Dasar Akuntabilitas: 1. Kepemimpinan Keteladanan untuk selalu berkomitmen tinggi 2. Transparansi Melahirkan komunikasi, kepercayaan, & keyakinan 3. Integritas Menjunjung tinggi kewajiban & kepatuhan hukum 4. Tangung Jawab (Responsibilitas) Ada konsekuensi hasil dari suatu tindakan, dalam wujud perorangan maupun institusi 5. Keadilan Adil sbg landasan utama dari akuntabilitas, untuk menguatkan kepercayaan & kinerja yg optimal 6. Kepercayaan Implikasi dari keadilan yg diterapkan 7. Keseimbangan Kewenangan, kapasitas SDM ! kinerja yg baik 8. Kejelasan Tujuan & hasil terdeskripsikan jelas 9. Konsistensi Penjamin stabilitas kualitas kinerja

Hot to Create Framework Akuntabilitas..? Tentukan tanggung jawab, tujuan, strategi pencapaian, implementasi, monitoring progres, laporan, & evaluasi!!

Implikasi KIP Aksesibilitas (ketersediaan) informasi bersandar pada prinsip universal: Maximum Access Limited Exemption (MALE), Permintaan Tidak Perlu Disertai Alasan, Mekanisme Sederhana, Murah & Cepat, Informasi Harus Utuh & Benar, Informasi Proaktif, Perlindungan Pejabat yang Beritikad Baik.

Amanah Pemerintah: dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik dengan memenuhi etika birokrasi serta pelayanan publik (pegangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik terbaik)

How to Use Informasi & Data Must be: Relevan, Reliable (dpt dipercaya), Understandable (dpt dimengerti), Comparable (dpt diperbandingkan), Sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan akuntabilitas publik

Jenis Umum Konfik Kepentingan Konflik kepentingan adalah tercmpurnya kepentinan pribadi dgn organisasi; menjadikan capaian tujuan organisasi tdk optimal 1. Keuangan menggunakan sumber daya lembaga, aparatur, dana, atau peralatan untuk kepentingan pribadi 2. Non Keuangan Penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri atau orang lain

Indikator Keberhasilan: UU No. 5 Th. 2014 Tentang ASN, 13 Asas & 7 Prinsip (salah satunya adalah adanya asas akuntabilitas)

PNS yg Akuntabel? PNS dikatakan akuntabel ketika ia mampu mengatasi masalah transparansi & akses informasi, penyalahgunaan wewenang, penggunaan sumber daya milik negara, dan ketika terjadi konflik kepentingan.

NASIONALISME* PEMAHAMAN & PETA KOMPETENSI DASAR Nasionalisme merupakan pandangan kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. ASN harus memiliki nasionalisme & wawasan kebangsaan yang kuat, mampu mengaktualisasikannya dalam fungsi & tugasnya berlandaskan Pancasila & UUD 45. Dengan nasionalisme ASN akan memiliki orientasi berpikir untuk mementingkan kepentingan publik, bangsa, negara, tidak lagi sektoral demi kepentingan bangsa & negara.

ASN*Memiliki*Nasionalisme*Kuat* *

ASN$yg$memahami$&$ memiliki$kesadaran$ mengimplementasik an$nilai9nilai*(Sila9 Sila)*Pancasila$ dalam$menjalankan$ tugasnya$

ASN*sebagai*Perekat*&*Pemersatu*Bangsa* Fungsi,*Tugas* &*Peran*ASN* UU*No.*5*Thn* 2014*Pasal*10* *

ASN*sebagai*Pelayan*Publik*

ASN*sebagai*Pelaksana*Kebijakan*Publik*

ASN*yang* berintegritas berwawasan* kebangsaan** &* nasionalisme* $

NILAI DASAR NASIONALISME IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA BAGI ASN DALAM MENJALANKAN TUGASNYA

Nilai-Nilai Sila ke- 1

Nilai-Nilai Sila ke- 2

Nilai-Nilai Sila ke- 3

* Religius * Toleran * Transparan * Etos Kerja * Transparan * Tanggungjawab * Amanah * Percaya Diri $

* Humanis * Tenggang Rasa * Persamaan Derajat * Saling Menghormati * Tidak Diskriminatif $

* Cinta Tanah Air * Rela Berkorban * Menjaga Ketertiban * Mengutamakan Kepentingan Publik * Gotong Royong

Nilai-Nilai Sila ke- 4 * Musyawarah Mufakat * Kekeluargaan * Menghargai Pendapat * Bijaksana

Nilai-Nilai Sila ke- 5 * Bersikap Adil * Tidak Serakah * Tolong Menolong * Kerja Keras * Sederhana $

$ AKTUALISASI NASIONALISME DALAM PELAKSANAAN FUNGSI & TUGASNYA SEBAGAI ASN $ Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik Sebagai Pelayan Publik Sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa Kebijakan Publik: Pelayanan Publik (UU No. 25 Th. 2009): Sumpah & Janji PNS Apapun yg dipilih oleh pemerintah untuk Rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai (UU No. 5 th. 2014 Pasal 66 ayat 1 – 2): dilakukan atau tidak dilakukan dgn peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara & penduduk. PNS akan senantiasa taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, negara, & Pemerintah. ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, ASN harus melayani dengan integritas tinggi (sesuai kode etik ASN). berorientasi pada kepentingan publik, Senantiasa bersikap adil, tidak diskriminatif, bersikap profesional & Setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa senantiasa menempatkan kepentingan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran publik, bangsa & negara di atas bukan untuk mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, namun tinggi sebagai penjaga kedaulatan negara serta kepentingan lainnya, serta harus mampu memberdayakan masyarakat dalam rangka menciptakan menjadi pemersat bangsa dalam mengedepankan kepentingan nasional kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Wajib bagi ASN untuk selalu mengupayakan situasi yang damai diseluruh ketimbang kepentingan sektoral dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, wilayah Indonesia, & menjaga keutuhan NKRI golongan. akuntabel, & kinerjanya memuaskan publik.

ETIKA*PUBLIK* PEMAHAMAN ETIKA PUBLIK, KODE ETIK ASN & NILAI-NILAI DASAR ETIKA PUBLIK Pengertian Etika The dicipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation (Weihrich & Koontz, 2005) Etika pada dasarnya dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nila-nilai yang dianut (Catalano, 1991). Etika juga dipandang sebagai karakter atau etos individu/kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur (Azyumardi Azra, 2012)

$

Kode Etik ASN (UU No. 5 Th. 2014 – Pasal 2)

1) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas. 2) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3) Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. 4) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan / yg berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perUU-an dan etika pemerintahan. 6) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. 8) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10) Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabtannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11) Memegang teguh nilai dasar ASN, selalu menjaga reputasi & integritas ASN. 12) Melaksanakan ketentuan peraturan perUU-an mengenai disiplin pegawai

Pentingnya$Aspek9Aspek* Moralitas*&*Spiritualitas$ dalam$mewujudkan$$good$ governance$

Etika publik adalah sebuah refleksi tentang standar/norma yg menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan & keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik (Haryatmoko, 2001)

$

Kode Etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis untuk dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Kode etik adalah rumusan eksplisit tentang kaidah-kaidah atau norma yg harus ditaati secara sukarela oleh para pegawai di dalam organisasi publik

NILAI-NILAI DASAR ETIKA PUBLIK (UU No. 5, Th. 2014, Pasal 4) 1) Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila. 2) Setia dan mempertahankan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5) Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. 6) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir

Karakter$Filosofis$Etika$Publik$ Mindset$hrs$dirubah:$ adalah$Norma*Etika,$ hukum$akan$mengikuti:$ Penguasa$mjd$Pelayan$ Wewenang$mjd$Peranan$ pembebanan$sanksi$tidak$bersifat$paksaan$tp$ etika$sebagai$sebuah$kesadaran*internal* Jabatan$adalah$Amanah$ $ $

Pentingnya$Legitimasi*Etis$dlm$kekuasaan:$

Merupakan$basis$terkuat$bagi$perilaku$ manusia;$Berada$di$tiap$tatanan$normatif;$ Tdk$dibatasi$ruang$&$waktu$

Disiplin*PNS...!!!* 17*Kewajiban* *&*15*larangan*PNS* PP*No.*53*Thn*2010*

KOMITMEN*MUTU* NILAI DASAR KOMITMEN MUTU (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Inovasi, (4) Mutu Konsep Efektivitas & Efisiensi Konsep Inovasi Mutu Era globalisasi menuntut kompetensi & pemikiran yg Efektivitas -! Berhasilguna Pengertian Mutu kreatif untuk melahirkan karya-karya inovatif sehingga kita *Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan menunjuk pad tingkat ketercapaian target yg telah direncanakan, menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yg ditetapkan atau berhasil mencapai apaun yg cb dikerjakan; memberikan sesuatu yg dihargai... (Richard, 2010)

Efisiensi -! Berdayaguna merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya & bagaimana pekerjaan dilaksanakan, shg tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, & mekanisme yg keluar alur. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yg digunakan untuk mencapai tujuan organisasional; berapa materi & manusia yg dibutuhkan; efisiensi dpt dihitung sebagai jumlah sumber daya yg digunakan untuk menghasilkan sesuatu... (Richard, 2010)

Manajemen Mutu Total Quality Management (TQM) Terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yg melibatkan setiap org dlm organisasi melalui usaha yg terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi.

5 Pilar TQM Organisasi, Produk yg Bermutu, Proses yg Bermutu, Komitmen, Pemimpin yg Kuat & Kredibel)

Metode Perbaikan Mutu Dituntut melakukan perbaikan secara terus-menerus Continous Improvement Metode Plan Do Check Act (PDCA): 1. P: Identifikasi berbagai permasalahan yg dihadapi, menemukan penyebab & solusinya 2. D: Rencana aksi yg telah disusun harus dijalankan secara konsisten 3. C: Pemeriksaan, apakah rencana aksi yg dilakukan telah berjalan dgn semestinya? 4. A: Tindakan/keputusan yg perlu diambil sebagai tindak lanjut tahap check

mampu bersaing.. sehingga produktivitas selalu tercipta. Semangat Belajar! Kreativitas ! Imajinasi ! Inovasi Inovasi muncul karena dorongan organisasi untuk mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan yg dipicu oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan & daya beli masyarakat, gaya hidiup, kesejahteraan, ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan IPTEK. Proses inovasi dpt berjalan secara perlahan (evolusioner) maupun lahir cepat (revolusioner); bergantung pd kecepatan proses berpikir, implementasi, & keberanian. Dorongan internal lahirnya inovasi berasal dr pemikiran orang yg kreatif untuk keluar dari rutinitas yg membosankan; sekedar menggugurkan tanggungjawab; tercipta kebaruan yg membawa perubahan konstruktif.

4 kategori Inovasi: > Product > Process > Position > Paradigm AKTUALISASI KOMITMEN MUTU Nilai-Nilai Dasar Orientasi Mutu 5 dimensi karakteristik mutu (Berry & Pasuraman 2010) a). Tangibles (bukti langsung), yaitu : meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi b). Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan; c). Responsiveness (daya tangkap), yaitu keinginan untuk memberikan pelayanan dengan tanggap; d). Assurance (jaminan), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya; e). Empati, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan.

produk, jasa, manusia, proses, & lingkungan yg sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen. *Mutu adalah apapun yg menjadi kebutuhan & keinginan konsumen. *Mutu merupakan standar yg mjd dasar untuk mengukur capaian hasil kerja *Mutu merupakan pembeda dgn produk yg dihasilkan lembaga lain (competitors)

Penilaian mutu Bergantung pada persepsi individual berdasar kesesuaian nilai yg terkandung di dalamnya dgn kebutuhan & keinginannyam tanpa kesalahan & pemborosan. Mutu sebagai alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan suatu organisasi & menjaga kredibilitas institusi. Keberhasilan institusi bergantung pada mutu SDM & bagaimana potensinya diberdayakan oleh pimpinan.

Implementasi Mutu Dalam Layanan Publik

Tugas*ASN* Pasal$11$

Fungsi*ASN*

$

Peran*ASN* Pasal$12$

Membangun* Komitmen*Mutu* Melalui*Inovasi* Best$Practices$J!$dimodifikasi$ * Senantiasa$merasa$butuh$untuk$terus$mengembangkan$kemampuan$ Bersifat$dinamis$&$terus$berpikir$kritis$terhadap$dinamika$ Selalu$menjadikan$keterbatasan$sebagai$sarana$untuk$kreatif$&$inovatif$ Faktor$Pendorong$yg$memfasilitasi$lahirnya$Inovasi:$ (1)$Kepemimpinan$yg$selalu$bervisiJmisi$untuk$perubahan$yg$lebih$baik$$ (2)$Lingkungan$kerja$kondusif$dalam$mendorong$terciptanya$kreativitas$$ (3)$Budaya$kerja$yg$memfasilitasi$lahirnya$inovasi;$ dinamis,$kreatif,$tdk$cepat$puas,$tdk$cepat$menyerah,$pekerja$keras,$$ malu$jika$tdk$berbuat$baik,$dpt$mengapresiasi$hasil$karya$org$lain$ $ $

ANTI*KORUPSI* SADAR ANTI KORUPSI

JAUH DARI KORUPSI

Pengertian Korupsi Berasal dari bahasa latin Corruptio, yg berarti kerusakan, kebobrokan, & kebusukan Jenis Korupsi: 1) Korupsi Transaktif adanya kesepakatan antara pemberi & penerima untuk kepentingan bersama

2) Korupsi Ekstroaktif adanya bentuk tekanan; pihak pemberi dipaksa untuk menyuap

3) Korupsi Investif melibatkan suatu penawaran & menerima keuntungan di masa yg akan datang

4) Korupsi Nepotistik Perlakuan pengutamaan (khusus) dlm segala bentuk yg bertentangan

5) Korupsi Autogenik mempunyai kesempatan mendapatkan keuntungan dari pengetahuan & pemahamannya atas sesuatu yg hanya diketahui sendiri

6) Korupsi Suportif

Tunas Integritas Manusia sebagai faktor kunci perubahan (pemberantasan korupsi); melalui pendekatan yg utuh = jasmani, rohani; manusia sebagai makhluk sosial yg harus berinteraksi dengan lingkungannya, maka pembangunan integritas dimilai dari integritas individu (pembenahan akhlak/moral) yg selaras dengan integritas organisasi & bangsa. Konsep Tunas Integritas memastikan tersedianya manusia-manusia yg melakukan upaya peningkatan integritas diri & lingkungannya dengan membangun sistem g kondusif; mampu menyelaraskan rohani & jasmani; selaras dlm semua elemen (jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, & tindakan); sesuai nurani (kebaikan universal); terbentuk perilaku integritas yg selaras dgn berbagai situasi & lingkungan (sistem & budaya). Peran Tunas Integritas 1) menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi

2) berpartisipasi aktif membangun sistem integritas; peluang korupsi ditutup 3) mempengaruhi orang lain untuk berintegritas tinggi Nilai Dasar Anti Korupsi (1) Jujur (2) Peduli (3) Mandiri (4) Disiplin (5) Tanggung Jawab (6) Kerja Keras (7) Sederhana (8) Berani (9) Adil

penciptaan suasana kondusif untuk melindungi tindak kejahatan korupsi

7) Korupsi Defensif

Penanaman Nilai Integritas

Dilakukandalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan

Tindak Pidana Suatu perbuatan yg diancam dengan pidana oleh undang-undangm bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung-jawab.

Tindak Pidana Korupsi >> UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Terdapat 7 Kelompok:

3 Proses sosial yg berperan dalam proses perubahan sikap & perilaku: > Kesediaan (compliance) > identifikasi (identification) > internalisasi (internalization)

integritas sebagai suatu proses sosial yg ditujuka untuk mengatasi korupsi Membangun Sistem Integritas

" Reframing Culture: Merubah orientasi (niat) tanpa harus mengubah kandungan budayanya (1) Kerugian keuangan Negara, (2) Suap-Menyuap, (3) Pemerasan, (4) Perbuatan Curang, (5) Upaya-upaya untuk mengembalikan kembali nilai-nilai & kebiasaan yg telah Penggelapan dalam Jabatan, (6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, (7) Grafitikasi bergeser konteksnya untuk dikembalikan lagi menjadi konteks yg poisitif – disebut Yudi Latief sebagai national healing. Dampak Perilaku Korupsi 7 semangat dasar yg diharapkan dpt ditumbukan kembali di bumi Pertiwi..?: Selaras dengan kata asalnya, dampak luar biasa dari korupsi menyebabkan kerusakan baik dalam (ketaqwaan pd Tuhan, keikhlasan & ketulusan, pengabdian & tanggungjawab, ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, & kehidupan yg lebih luas, berlangsung dalamkurun menghasilkan yg terbaik, kekeluargaan, keadilan & kemanusiaan, perjuangan. waktu yang panjang. " Seeding of Integrity Niat, Semangat, & Komitmen Anti Korupsi Merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar Kesadaran anti korupsi memuncak pada spiritual accountabillity (sadar nilai-nilai keTuhanan & hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan & budaya integritas. memahami hakikat kehidupannya – primordial covenant); Tuhan yg menciptakan kehidupan, memberikan amanah pada manusia, & akan meminta pertanggung-jawaban kelak Spiritual*

Niat*

Visi*&*Misi*

Usaha*Terbaik*

Hasil*Terbaik*

Spiritual Accountabillity akan mendorong public accountabillity; tdk akan ada niat sedikitpun untuk membuatan kerusakan di muka bumi, termasuk KORUPSI

Indonesia Bebas Korupsi....? Pikiren Dewe.....!!!! Sinauo terus, endapkan, & beramal baik sepanjang hayat...! S.J., Srondol 2017