Q
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Q as PDF for free.
More details
- Words: 366
- Pages: 3
QANUN PROVINS NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG HUBUNGAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DENGAN EKSEKUTIF LEGISLATIF DAN INSTANSI LAINNYA BISMILLAHIRRATIMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH
Menimbang
:
Mengingat
:
a.
bahwa dalam masyarakat Aceh ulama menempati posisi srategis dan terhormat sebagai warasatul ambiya’ yang bertugas membimbing umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. bahwa Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan semangat Undangundang Nomor 18 Tahun 2001 telah menempatkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai badan independent dan mitra sejajar badan eksekutii, legislatif, dan instansi lainnya, untuk itu perlu adanya pengaturan tentang hubungan tata kela antara lembagaLembaga tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu penetapan dalam Qanun. 1. Al-quran; 2. AI-.Hadist; 3. pasal 18 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; 4. Undang-undang Nomor 24 lahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesa tahun 1954 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451); 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); 9. Undang-undang Nomor 18 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darssalam (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); 11. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1469); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Keweriangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Menimbang
:
Mengingat
:
a.
bahwa dalam masyarakat Aceh ulama menempati posisi srategis dan terhormat sebagai warasatul ambiya’ yang bertugas membimbing umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. bahwa Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan semangat Undangundang Nomor 18 Tahun 2001 telah menempatkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai badan independent dan mitra sejajar badan eksekutii, legislatif, dan instansi lainnya, untuk itu perlu adanya pengaturan tentang hubungan tata kela antara lembagaLembaga tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu penetapan dalam Qanun. 1. Al-quran; 2. AI-.Hadist; 3. pasal 18 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; 4. Undang-undang Nomor 24 lahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesa tahun 1954 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451); 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); 9. Undang-undang Nomor 18 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darssalam (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); 11. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1469); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Keweriangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
