Proses Perumusan Pancasila.docx

PROSES PERUMUSAN PANCASILA DI MASA PROKLAMASI KEMERDEKAAN

KELOMPOK 4

AMELIA RAHMA PUTRI

( B1A018006 )

ROHMAWATI

( B1A018007 )

UMI HERIYANTI

( B1A018008 )

INTAN NAMIRA

( B1A018023 )

KHORI NURTRIANA

( B1A018024 )

ALIF ALVINO RAFIF

( B1A018040 )

PUTRI ZAKY ALVAS S

( B1A018043 )

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.

Namun di balik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam keutuhan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Makalah ini sedapat mungkin menghindari polemik dan kontroversi tersebut. Oleh karena itu artikel ini lebih bersifat suatu "perbandingan" (bukan "pertandingan") antara rumusan satu dengan yang lain yang terdapat dalam dokumendokumen yang berbeda. Penempatan rumusan yang lebih awal tidak mengurangi kedudukan rumusan yang lebih akhir.

Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama.

i

1.2.

RUMUSAN MASALAH Pokok bahasan ini diuraikan degan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana sejarah perumusan Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara Indonesia? 2. Bagaimana hubungan sejarah perumusan Pancasila dengan peristiwa proklamasi?

1.3.

TUJUAN Makalah ini dibuat untuk menjelaskan beberapa aspek berikkut: 1. Memaparkan sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 2. Menjelaskan hubungan sejarah perumusan Pancasila dengan peristiwa proklamasi.

ii

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………….……….i 1.1 LATAR BELAKANG………………………………………………….…….....i 1.2 RUMUSAN MASALAH……………………………………………….………ii 1.3 TUJUAN…………………………………………………………………..……ii DAFTAR ISI……………………………………………………………………….….…...iii BAB II PEMBAHASAN……………………………………………………………..……..1 2.1 PEMBENUKAN BPUPKI (29 APRIL 1945) DAN USULAN DASAR NEGARA…………………………………………………………………..…..1 2.2 PEMBENTUKAN PPKI (9 AGUSTUS 1945) DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA…………………………..………………….7 BAB III PENUTUP……………………………………………………………………..….11 3.1 KESIMPULAN……………………………………………………………...…11 3.2 SARAN…………………………………………………………………………12 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………13

iii

BAB II PEMBAHASAN

Ditinjau secara etimologi, kata pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu panca ‘lima’; sila ‘ajaran, dasar’. Istilah pancasila pertama kali diperkenalkan oleh agama Budha pada jaman Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan pada kurun waktu 39 tahun saat pemerintahan kerajaan dipegang oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350- 1389. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal paa zaman Majapahit adalah Kitab Negarakertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 M. Di samping menunjukkan kemajuan di bidang sastra, Negarakertagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab lain yang penting adalah Sutasoma. Kitab ini disusun oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yakni Bhineka Tunggal Ika. Selain itu, Empu Tantular juga menulis Kitab Arjunawiwaha. Ditinjau secara istilah Pancasila adalah dasar negara yang disebut falsafah atau dasar negara. Di dalam kitab Negarakertagama karya Empu Prapanca dijelaskan bahwa Pancasila berisi ajaran sebagai berikut: 1) Dilarang membunuh 2) Dilarang mencuri 3) Dilarang berjina 4) Dilarang berdusta 5) Dilarang meminum minuman keras. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila dalam arti keseluruhan adalah 5 prinsip atau asas, dan kelima prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan dalam berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia sangatlah penting mempelajari sejarah perumusan pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia tercinta ini. 1

Dalam perjalanan sejarah, Pancasila mempunyai sejarah yang sangat panjang tentang proses pembentukannya.

2.1.

PEMBENTUKAN BUPKI (29 APRIL 1945) DAN USULAN DASAR NEGARA

Pada 7 September 1944 dalam sidang istimewa Parlemen Jepang (Teikoku Gikai) yang ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan sikap pemerintah Jepang: Bahwa di Hindia Timur (Indonesia) akan diperkenankan merdeka.1 Untuk membuktikan kesungguhannya, pada tangal 1 Maret 1945 Letnan Jenderal Kumakici Harada sebagai panglima tentara Jepang I Jawa mengumumkan dibentuknya Dokoritsu Junbi Coosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI) yang bertugas menyelidiki berbagai hal terkait dengan aspek politik, ekonomi, pemerintahan dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara untuk mereka. Badan ini diketuai oleh dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil R.P Soeroso. Terdapat tiga puluh tiga pembicara selama empat hari sidang pertama BPUPKI (29 Mei sampai 1 Juni 1945) dengan

pembahasan mengenai dasar negara. Tokoh-tokoh yang

menyumbangkan pikiran tentang dasar negara pada sidang tersebut, antara lain:



Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945) Mohammad Yamin memulai pidatonya antara lain dengan kata-kata sebagai berikut : “…yang terpikul di ataas kepala dan kedua belah bahu kita, ialah suatu kewajiban yang sanga istimewa. Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dan susunan negara yang akan tebentuk dalam suasana kemerdekaan…”. 2 2

1

Ratna Hapsari dan M. Adil, Sejarah Indonesia untuk SMA/MA Kelas XI (Jakata:Erlangga, 2014), hlm. 254 Drs. Pariata Westra, SH., S.E., Ensiklopedi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Yogyakarta: Pusat Penerbitan Balai Pembinaan Administrasi dan Manajemen, 1995), hlm. 84 2

Pada bagian lain pidato lisannya itu, Mohammad Yamin mengemukakan dasar tersebut dengan urutan sebagai berikut: 1. Peri Kebangsaan. 2. Peri Kemanusiaan. 3. Peri Ketuhanan. 4. Peri Kerakyatan. 5. Kesejahteraan Rakyat.

Setelah selesai berpidato, Moh. Yamin juga mengusulkan gagasan tertulis naskah rancangan UUD RI yang tertuang rumusan 5 dasar, yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa Kemanusian yang Adil dan Beradab. 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan. 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.



Mr. Soepomo (31 Mei 1945) Dalam usulannya, Mr. Soepomo memaparkan 3 teori mengenai bentuk-bentuk negara, yaitu: 1. Negarai individualistik, sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17), Jean Jaques Rousseau (abad 18), Herbert Spencer (abad 19), H.J. Laski (abad 20). Menurut paham ini negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh individu. 2. Negara golongan (class theory) Sebagaimana diajarkan oleh Marx, Egels dan Lenin. Negara adalah alat dari suatu golongan (suatu klasse) untuk menindas klasse lain. Negara kapitaslis adalah alat dari kaum bourgeosie, oleh karena itu kaum Marxis menganjurkan untuk meraih kekuasaan agar kaum buruh dapat ganti menindas kaum bourgeosie. 3

3. Negara Integralistik Yaitu negara tidak boleh memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri di atas semua kepentingan sebagaimana diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel.

Mr. Soepomo dalam hal ini menyuarakan negara integralistik (negara persatuan), yaitu negara satu yang berdiri di atas kepeningan semua orang.

Mr Soepomo memulai pidatonya dengan kalimat sebagai berikut: “Paduka Tuan Ketua, hadirin yang terhormat, soal yang kita bicarakan ialah, bagaimanakah akan dasardasarnya Negara Indonesia Merdeka…”, sedangkan penutupannya diakhiri dengan antara lain kata-kata: “…sekian saja Paduka Tuan Ketua, tentang dasar-dasar yang hendakya dipakai untuk mendirikan Indonesia Merdeka…”. Dasar-dasar tersebut jika dipetik secara cermat dari pidato yang diucapkan lisan Soepomo itu, secara berurutan adalah sebagai berikut: 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan Lahir dan Batin 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan Rakyat.

Butir-butir tentang dasar-dasar yang diajukan oleh Soepomo itulah yang nampak lebih mengarah dan merupakan ciri khas, atau karakteristik faham negara Integralistik atau “negara persatuan” Indonesia.3

4

3

Drs. Pariata Westra, SH., S.E., Ensiklopedi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Yogyakarta: Pusat Penerbitan Balai Pembinaan Administrasi dan Manajemen, 1995), hlm. 84



Ir. Soekarno (1 Juni 1945) Soekarno memulai pidatonya yang memperjelas arah permintaan Ketua Badan Penyelidik tersebut ialah beupa pertanyaan tentang dasar Indonesia Merdeka. Dikemukakannya bahwa: “Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka-Tuan Ketua Yang Mulia ialah, dalam bahasa Belanda ‘Philosofische gronslag’ dari…” Selanjutnya kurang lebih di bagian pertengahan pidato (lisan) Soekarno yang diucapka keseluruhannya secara

spotan

itu

diajukan

suatu

usulan

−setelah

membandingkan

dengan

“Weltanschauung” Jerman, Soviet, Jepang, Arab Saudi, dan sebagainya,− lima dasar Indonesia merdeka, yakni: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan. 3. Mufakat atau Demokrasi. 4. Kesejahteraan Sosial. 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Menurut saran dari seorang ahli bahasa, rumusan ini kemudian diberi nama Pancasila. Selanjutnya Soekarno menambahkan bahwa Pancasila ini bisa diringkas menjadi Trisila yang terdiri dari sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Masih menurut Soekarno, Trisila dapat diringkas lagi menjadi satu sila atau eka sila, yaitu gotong royong. Ringkasanrringkasan dari Pancasila ini mempunyai nilai falsafah yang tinggi. Intinya bahwa asar berdirinya sebuah negara adalah dukungan seluruh rakyat secara bersama-sama atau dengan bergotomg-royong.4 Setelah melalui proses pembahasan dalam musyawarah, persidangan BPUPKI mengambil kesepakatan Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 juni 1945 inilah kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

5

4

Ratna Hapsari dan M. Adil, Sejarah Indonesia untuk SMA/MA Kelas XI (Jakata:Erlangga, 2014), hlm. 254

Selain sidang BPUPKI, pada hari yang sama juga dibentuk panitia kecil beranggotakan delapan orang yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Sutarjo, A. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandardinata, Mr Moh Yamin, dan Mr. A.A. Maramis. Tugas panitia delapan ini adalah menerima dan mengidentifikasi usulan dasar negara dari anggota BPUPKI. Berdasarkan identifikasi, diketahui ada perbedaan pendapat mengenai usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki sila dengan dasar syariat Islam, sementara golongan nasionalis menghendaki usulan tersebut. Untuk mengantisipasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara, dibentuklah panitia beranggotakan sembilan orang yang berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Mr. Moh. Yamin, Mr. A.A Maramis, Ahmad Soebardjo, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, A. Wachid Hasyim, dan H. Agus Salim. Panitia yang disebut Panitia Sembilan ini, diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia Sembilan melakukan sidang pertama pada 22 juni 1945. Sidang tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara. Panitia Sembilan berhasil menyusun naskah yang disebut Rancangan Preambule Hukum Dasar. Mr. Moh. Yamin mempopulerkan naskah rancangan itu dengan nama Piagam Jakarta yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut: 1.

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2.

Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3.

Persatuan Indonesia.

4.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, hasil Panitia Sembilan ini disampaikan pada sidang kedua BPUPKI yang

dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945 dan berhasil menghasilkan: 1. Kesepakatan dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta. 2. Negara Indonesia berbentuk Negara Republik. Ini merupakan hasil kesepakatan 55 orang dari 64 orang yang hadir.

6

3. Kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timor Timur, sampai Malaka (hasil kesepakatan 39 suara). 4. Pembentukan tiga panitia kecil sebagai; panitia perancang UUD, panitia ekonomi dan keuangan, serta panitia pembela tanah air.

2.2

PEMBENTUKAN

PPKI

(9

AGUSTUS

1945)

DAN

PROKLAMASI

KEMERDEKAAN INDONESIA

Setelah selesai melaksanakan tugas, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 9 Agustus 1945 yang kemudia dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang disebut Dookuritsu Junbi Iinkai sebagai gantinya. PPKI mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar Negara dan UUD 1945. Ketua PPKI yaitu Ir. Soekarno, wakil ketua Moh. Hatta dan jumlah anggota 21 orang. Pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Meskipun dirahasiakan, berita kekalahan itu dapat diketahui sejumlah tokoh gerakan bawah tanah dan para pemuda melalui siaran radio. Kekalahan Jepang itu menimbulkan keinginan kuat dan keberanian untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu itulah para kaun muda yang menamakan diri PETA mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945. Rapat itu dipimpin oleh Chairul Saleh. Rapat itu memutuskan untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan pemuda (Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sutan Sjahrir, Soedarsono, Soepomo, dan kawan-kawan) meminta Ir. Soekarno agar segera mengumumkan kemerdekaan RI. Sebaliknya, golongan tua menolak dengan keras, proklamasi kemerdekaan harus direncanakan secara matang.

7

Sementara itu, pada hari yang sama di Jakarta, terjadi kesepakatan antara Wikana yang mewakili golongan muda dan Achmad Soebardjo yang mewakili golongan tua. Isi kesepakatan itu adalah bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta bergega ke kediaman Laksamana Maeda, di sana telah berkumpul anggota PPKI dan kalangan muda. Kemudian, terjadilah peristiwa sejarah berupa perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Teks itu dirumuskan di ruang makan oleh Soekarno, Hatta dan Ahmad Soebarjo. Peristiwa itu disaksikan oleh Soekarni, B.M Diah dan Sudiro. Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan pada secarik kertas, sementara Hatta dan Ahmad Soebarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Konsep proklamasi kenerdekaan itu terdiri atas dua kalimat: 1. Kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri; 2. Kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan.

Untuk mengesahkan teks proklamasi yang sudah dibuat terjadi perdebatan mengenai siapa yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan itu. Soekarno mengusulkan agar teks itu ditandatangani oleh mereka yang hadir, seperti deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Usulan itu ditentang oleh kalangan pemuda. Menurut para pemuda itu proklamasi kemerdekaan

Indoensia

harus benar-benar bersih dari pengaruh Jepang. Sukarni

mengusulkan teks itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan Sukarni itu disetujui. Kemudian konsep proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno itu diketik oleh Sayuti Melik dengan perubahan kecil yang disetujui, antara lain: Kata tempoh wakil-wakil bangsa Indonesia Djakarta17-08-‘05

diganti menjadi kata tempo atas nama bangsa Indonesia Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun 05

Selesai diketik, Soekarno dan Hatta membubuhkan tanda tangannya masingmasing. Selesailah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 8

Sebelum dibacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi beberapa peritiwa penting: 1. Berkumpulnya para tokoh politik, semua masyarakat an para pemuda anggota PETA yang dipimpin oleh Latief Hendraningrat dan Arifin Abdurrahman 2. Persiapan upacara dikoordinasi oleh Suwirjo walikota Jakarta 3. Dibuat tiang bendera dari bambu yag diberi alli dan ditanam di teras rumah Soekarno 4. Bendera dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan berlangsung di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta (Sekarang Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi) tanpa protokol, setelah Latief Hendranigrat menyiapkan baris, Soekarno Hatta berdiri di tempat yang telah ditentukan. Kemudia Soekarno maju mendekati mikrofon dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan kemudian Soekarno:

Proklamasi Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l diselenggarakan dengan tjara seksama dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Jakarta, hari 17 boelan 8 tahoen ‘05 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno/Hatta

Setelah pembacaan teks promklamasi selesai, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran bendera dilaksanakan oleh Suhud dan

Latief

Hendraningrat. Mengiringi naiknya bedera secara perlahan-lahan secara spontan hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai pengibaran bendera acara berlanjut dengan pidato dari Suwirjo dan dr Muwardi.

9

Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya berlangsung 1 jam. Meskipun singkat dan sederhana, peristiwa itu membawa perubahan luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Peristiwa itu menandai terbentuknya bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu disebarluaskan ke berbagai tempat dengan beberapa cara berikut: 1) siaran radio; 2) surat kabar; 3) pamphlet; 4) dari mulut ke mulut Sore hari setelah proklamasi. Opsir Jepang menuju ke rumah Moh. Hatta untuk menyampaikan keberatan dari wakil Indonesia bagian timur terhadap sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta. Setelah kemudian dilakukan sidang bersama wakil-wakil Islam, disepakati perubahan sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan persidangan pertama, hasil sidang tersebut adalah: 1. Penetapan Pembukaan Hukum Dasar (sekarang disebut Pembukaan UUD 1945) yang didalamnya memuat rumusan Sila Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini pancasila telah disahkan sebagai dasar negara. 2. Pemilihan dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs.Moh. Hatta sebagai wakil presiden RI yang pertama. 3. Presiden dibantu oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dalam melakukan tugastugasnya. Itulah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hingga kini, Pancasila dikenal dengan lima Silanya yang berbunyi: 1.

Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.

Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3.

Persatuan Indonesia.

4.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

5.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

10

BAB III PENUTUP

3.1. KESIMPULAN Dari paparan atau penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pancasila pada masa proklamasi mengalami beberapa peristiwa di antaranya pembentukan BPUPKI yang didominasi oleh tokoh-tokoh yaitu Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, Ir. Soekarno, yang mengusulkan tentang perumusan Pancasila selain pembentukan BPUPKI pada hari yang sama juga dibentuk panitia kecil yang berangotakan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sutardjo, Mr. Moh Yamin, Mr. A.A Maramis, Ahmad Soebardjo, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, A. Wachid Hasyim dan H. Agus Salim. Pancasila dijadikan pedoman pokok dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan negara yang mencakup bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya serta pertahanan keamanan negara. Dasar negara Republik Indonesia termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV, yakni Pancasila. Hal ini ditegaskan kempali pada era reformasi ini, yaitu di dalam ketetapan MPR-RI No XVIII/MPR/1998. Pancasila merupakan landasan yuridis konstitsional dan dapat disebut juga sebagai ideologi negara. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi kemerdekaan dapat dilihat melalui cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu: 1) Mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tertuang dalam Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Isi Alinea ke dua itu: “…Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur” 3) Hasil perjuangan kemerdekaan itu terjelma dalam wujud suatu negara Indonesia. Menyusun suatu negara atas kemampuan yang berasal dari kekuatan sendiri dan selanjutnya untuk menunju cita-cita bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Hal itu tertuang pada sila ke V: “… Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” 11

3.2. SARAN Kami sebagai penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya kami akan lebih fokus dan lebih detail agar kami dapat menjelaskan materi ini dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami pun juga akan lebih banyak mencari sumber-sumber materi yang sudah pasti kebenarannya.

Kami sebagai penulis, mengajak para pembaca untuk lebih mencintai ideologi kita, Pancasila. Sebagai rakyat Indonesia yang cinta tanah air, kita harus mengetahui dan memahami sejarah perumusan pancasila sebagai dasar negara kita. Kita pun harus dapat mengamalkan nilai-nilai pancasila.

12

DAFTAR PUSTAKA Hapsari, Ratna, Adil, M. 2014. Sejarah Indonesia untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga. Westra, Pariata. 1995.

Ensiklopedi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

(Ekaprasetia Pancakarsa). Yogyakarta: Pusat Penerbitan Balai Pembinaan Administrasi dan Manajemen. Alhaj, S.Z.S. Pangeran, Patria, Usmani Surya.1994. Materi Pokok Pendidikan Pancasila. Jakarta: Uiversitas Terbuka. https://dokumen.tips/download/link/sejarah-perumusan-pancasila-sebagai-dasar-negara http://sejarahlengkap.com/indonesia/kemerdekaan/sejarah-lahirnya-pancasila http://download.portalgaruda.org/article.php?article=92844&val=4997

13