Proses Kemerdekaan Indonesia

Bab 4

Proses Persiapan Kemerdekaan Indonesia • • • • • • • •

•

• •

•

•

Kemerdekaan adalah cita-cita luhur yang untuk meraihnya memerlukan pengorbanan, jiwa, raga dan harta. Sejak 15 Agustus 1945 Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power (kosong kekuasaan) Kekosongan kekuasaan tersebut memunculkan kelompok nasionalis golongan tua (Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan lain-lain) dan kelompok nasionalis golongan muda (Sukarni, Adam Malik, dan lain-lain) Perbedaan sikap golongan tua dan muda tidak menghambat perjuangan di antara keduanya walaupun golongan tua sempat diasingkan ke Rengasdengklok. Soekarno-Hatta kembali di Jakarta tanggal 16 Agustus 1945, dan Achmad Soebardjo berhasil meminjam tempat seorang perwira angkatan laut Jepang, Laksmana Maeda. Di kediaman itu, para anggota PPKI dan para pemuda membahas segala persiapan kemerdekaan Indonesia, mulai dari pembuatan text Proklamasi, siapa yang menandatangani, juga dimana pembacaan text Proklamasi dilakukan. Pembacaan naskah Proklamasi pun berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta, tanggal 17 Agustus 1945. Para tokoh pejuang kemerdekaan merampungkan pekerjaan mempersiapkan proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945, seperti mengatur dan mencari pelaksanaan penyiaran berita proklamasi, prajurit-prajurit yang berjaga-jaga dalam pembacaan naskah Proklamasi, peminjaman mikrofon untuk pembacaan naskah, persiapan tiang bendera bahkan sampai berdebat dengan Ir. Soekarno untuk cepat-cepat membacakan text tersebut. Setelah Soekarno membacakan naskah Proklamasi didampingi Moh. Hatta, dilanjutkan dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih dan para hadirin mengiringi penaikkan bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya karya W. R. Supratman. Peristiwa Proklamasi Indonesia menjadi momentum puncak bangsa Indonesia dan memuat berbagai makna sejarah. Para pemuda-pemuda pun semakin bersemangat menyebarkan berita Proklamasi, salah satunya dengan menyampaikan salinan naskah itu kepada Kepala Bagian Radiop Domei, yang sempat terhalang oleh kemarahan Jepang, tetapi mereka dirikan lagi pemancar baru di Menteng 31. Mesir merupakan negara internasional pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia, dan rakyat Indonesia pun menyambut dengan antusias setelah mendengar berita Proklamasi tersebut sehingga lambat laun kemerdekaan dapat diterima di Indonesia, karena itulah yang mereka impikan sejak beratus-ratus tahun. Proklamai kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 menyebabkan masalah, karena Belanda sama sekali tidak setuju atas kemerdekaan Indonesia. Sekutu pun yang tadinya hanya berkepentingan dengan Jepang malahan mendukung keinginan Belanda.

•

•

•

•

• •

• •

•

•

•

Para pemuda Jakarta yang tergabung dalam Komite van Aksi Menteng 31 memelopori usaha pengerahan massa ke Lapangan Ikada, yang akhirnya dilaksanakan tanggal 19 September 1945 tanpa memedulikan pasukan Jepang yang berusaha mempertahanakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Masih dengan suasana tegang, para pemimpin RI yang sudah datang mengadakan pembicaraan singkat dan diperbolehkan melanjutkan. Bung Karno hanya berpidato sebentar dan meminta kepercayaan dan dukungan rakyat kepada pemerintah RI dan rakyat pun kembali dengan tenang atas perintah Bung Karno. Tetapi, Belanda masih menghormati Kesultanan Yogyakarta sebagai suatu negara dengan nama Nyayogyakarta Hadiningrat. Setelah berita proklamasi tersebar ke seluruh tanah air, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan Yogyakarta bergabung dengan RI diiringi dengan pernyataannya. Tanggal 18 Agustus 1945, Sekutu mengeluarkan surat perintah yang menyatakan Jepang harus melaksanakan perintah Sekutu yaitu mempertahankan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sehingga (Angkatan Darat) Jepang tidak mengakui kemerdekaan RI dan berusaha merintangi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di berbagai wilayah Indonesia, macam-macam perebutan tempat dan kekuasaan dilakukan antara rakyat Indonesia dengan pihak Jepang. Sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para tokoh pendiri RI disibukkan dengan kegiatan membentuk lembaga kenegaraan dan pemerintahan tingkat pusat dan daerah. Rancangan pembentukan negara dan pemerintah Republik Indonesia dibicarakan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Akhirnya disepakati, wilayah Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda, mengesahkan UUD 1945, menetapkan 12 kementrian dalam lingkungan, bentuk pemerintahan republik, dan lain-lain. UUD (konstitusi) pun menjadi peraturan negara tertinggi yang memuat ketentuanketentuan pokok dan menjadi sumber dari perudang-undangan lain yang dikeluarkan oleh negara yang berhasil dirampungkan dan disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dalam suatu negara dibutuhkan keberadaan kepala negara dan pemerintahan untuk mengepalai negara dan menjalankan roda pemerintahan. Otto Iskandardinata mengusulkan pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan secara aklamasi dan mengajukan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya karenga mereka tak ada bandingannya hingga pemilihan dilakukan secara aklamasi. Presiden dan wakilnya menjalani tugas-tugasnya dibantu sebuah dewan menteri atau kabinet. Soekarno pun menugaskan kepanitiaan kecil yang terdiri oleh Achmad Soebardjo, Sutarto Kartohadikusumo dan Kasman Singodimedjo untuk membahasa susunan kementrian. Tanggal 19 Agustus pun PPKI menetapkan 12 menteri departemen dan 4 menteri negara dalam lingkungan pemerintahan. Wilayah RI yang luas kiranya cukup sulit untuk langsung dikelola pemerintahan pusat, sehingga PPKI menyusun beberapa pemerintahan daerah dalam bentuk provinsi yang dikepalai seorang gubernur. Tanggal 19 Agustus 1945 pula, PPKI berhasil membagi-bagikan Indonesia dalam 8 provinsi.

•

•

•

•

Diadakan lagi rapat PPKI untuk pembentukkan komite nasional tanggal 22 Agustus 1945 di gedung Kebaktian Rakyat Jawa. Komite Nasional Indonesia terdiri atas Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Anggota KNIP merupakan wakil golongan yang ada di masyarakat dan mewakili daerah-daerah di seluruh Indonesia, dan mereka dilantik Soekarno tanggal 29 Agustus 1945. Tanggal 22 Agustus juga dibentuk alat perlengkapan keamanan negara yang pertama yang diberi nama Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang bertugas menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat-masyarakat di daerah-daerah dengan koordinasi KNID. Lalu lama-lama terbentuk juga badan perjuangan lain seperti Barisan Benteng, Hizbullah, Sabiliah, dan lainnya. Lalu 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan makmulat berdirinya tentara nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dipimpin Supriyadi, lama-lama berubah-ubah nama sampai menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Lalu, dibentuklah lahi yang terakhir, lembaga-lembaga pemerintah di berbagai daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah RI untuk menyempurnakan lembagalembaga pemerintahan di daerah-daerah misalnya mengeluarkan peraturan mengenai lembaga pemerintahan daerah yang diinstruksikan presiden dan wakilnya dan mereka melakukan perjalanan keliling daerah-daerah untuk memasyarakatkan pembentukkan lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun menyusun kembali struktur, fungsi dan personalia pemerintahan yang lepas kontrol dari Jepang.