Proposal_pilkades.docx

1.

PANITIA PELAKSANA

PEMILIHAN KEPALA DESA DESA SAMBOGUNUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2013

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

NAMA MOH. SYAIFUL BAHRI, S.E. MUSTHOFA Kep. Ners. ZAINUL ROFIQ, S.Pd. KHUSNUN AMRI, S.Pd.I BUDY HARTONO, S,Ag NAJIYAH Dra. MUTHI’AH Drs. INFIROD TAUFIQUR ROZIQ, S.E. SYAKHIRUL ALIM, S.Pd.I TURHAN, S.Ag MOH. YAZID, S.Pd. MUFARIKH, S.Pd.I, M.M. SUTAJI, S.E. RUDI PRATOMO Drs. KHUSAINI, M.M. AGUS PAMUDJI, S.P. SUWARNO ACHMAD YAZID, S.Pd. MARLIKAN NURKAWI SUPARNO, S.Pd. USMAN MOH. YADERI SUHARIYANTO MOH. MUNIR SYAIROH IDA ANIFAH, S.Pd. WAHYU HANDAYANI, AMd. Keb. MASLUKHATIN, S.Pd. MOH. ABIDIN, S.Pd.I Dra. ENDANG NUR HAYATI

JABATAN PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB ANGGOTA BPD ANGGOTA BPD ANGGOTA BPD ANGGOTA BPD ANGGOTA BPD ANGGOTA BPD ANGGOTA BPD ANGGOTA BPD KETUA Merangkap Anggota WAKIL KETUA Merangkap Anggota SEKRETARIS Merangkap Anggota BENDAHARA Merangkap Anggota ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

SUEB HARIYANTO

PENDAFTARAN DPS/DPT

MUSYAFIKHIN

PENDAFTARAN DPS/DPT

MESERI

PENDAFTARAN DPS/DPT

MUHAMMAD SUFIYAN

PENDAFTARAN DPS/DPT

SUMAIDI

PENDAFTARAN DPS/DPT

AHMAD THOHA

PENDAFTARAN DPS/DPT

SULIONO

PENDAFTARAN DPS/DPT

ABDUL SYUKUR

PENDAFTARAN DPS/DPT

SYUFA’AT

PENDAFTARAN DPS/DPT

SUBHAN

PENDAFTARAN DPS/DPT

MOH. TARMUDZI

PENDAFTARAN DPS/DPT

TAMAR

PENDAFTARAN DPS/DPT

ABDUL WAHID

PENDAFTARAN DPS/DPT

ROMAJI

PENDAFTARAN DPS/DPT

YASKAN

PENDAFTARAN DPS/DPT

NUR HAMID

PENDAFTARAN DPS/DPT

JAPAR

PENDAFTARAN DPS/DPT

FAUZI

PENDAFTARAN DPS/DPT

Sambogunung, 28 Januari 2013 PANITIA PELAKSANA,

TURHAN, S.Ag. Diposkan 4th February 2013 oleh Mufarikh Sambogunung 0

Tambahkan komentar

2. FEB

3 PEMBAGIAN TUGAS PENDATAAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PILKADES DESA SAMBOGUNUNG TAHUN 2013

NO

RT

1

1

2

1A

3

1B

4

2A

5

2B

6

3A

7

3B

8

4A

9

4B

10

5A

11

5B

12

6A

NAMA PETUGAS DAN PENDAMPING SUEB HARIYANTO AGUS PAMUDJI, S.P. NAJIYAH MUSAFIKIN SUPARNO, S.Pd. MARLIKAN MESERI IDA ANIFAH, S.Pd. WAHYU HANDAYANI MOH. SUFIYAN MOH. YADERI MUFARIKH, S.Pd.I, M.M. SUMAIDI Drs. KHUSAINI, M.M. USMAN AHMAD THOHA KHUSNUN AMRI, S,.Pd.I SUHARIYANTO SOLIONO SUWARNO TURHAN, S.Ag. ABDUL SYUKUR SYAIROH MASLUKHATIN SYUFAAT MOH. MUNIR SUBHAN BUDY HARTONO, S.Ag

MOH. YAZID, S.Pd. MOH. TARMUDZI RUDI PRATOMO SUTAJI TAMAR Dra. MUTHI’AH Dra. ENDANG NURHAYATI

TUGAS PETUGAS DAN PENDAMPING

 



 



Melaksanakan pendataan daftar pemilih Memverifikasi data yang salah (nama, NIK, tempat/tgl. lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat sesuai dengan KK/KTP. Menghapus identitas yang sudah meninggal, pindah, lama tidak menetap di Desa Sambogunung. Mengisi form. A2 untuk pemilih tambahan. Petugas harus memperhatikan Keputusan Panitia Pilkades Nomor 01 Tahun 2013 pasal 6. Apabila pendataan selesai berkas diserahkan kembali ke sekretariat selambat-lambatnya tanggal 8 Februari 2013

ABDUL WAHID TAUFIQUR ROZIQ, S.E. MOH. ABIDIN, S.Pd.I ROMAJI SYAKHIRUL ALIM, S.Pd.I

13

6B

14

7A

15

7B

YASKAN ZAINUL ROFIQ, S.Pd.

16

8A

NUR HAMID NURKAWI

17

8B

JAPAR Drs. INFIROD

18

9

FAUZI ACHMAD YAZID, S.Pd.

Sambogunung, 03 Februari 2013 PANITIA, ttd TURHAN, S.Ag.

Diposkan 3rd February 2013 oleh Mufarikh Sambogunung 1

Lihat komentar

3. FEB

3

Diposkan 3rd February 2013 oleh Mufarikh Sambogunung 0

Tambahkan komentar

4. FEB

3

AGENDA KERJA PANITIA PILKADES SAMBOGUNUNG

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

KEGIATAN Pembentukan Panitia Rapat Pembahasan dan Penetapan Program Rapat Pembahasan Tata Tertib Rapat Pengesahan Tata Tertib Sosialisasi Tata Tertib Rapat Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pengumuman Pendaftaran Pemilih Pembekalan Petugas Pendaftaran Pemilih Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pendaftaran Pemilih Sementara Pendaftaran Bakal Calon Rekapitulasi Pendaftaran Pemilih Sementara Pengumuman Rekap Daftar Pemilih Sementara Pendaftaran Pemilih Tambahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Seleksi Bakal Calon Kepala Desa yang akan dipilih Pengesahan Bakal Calon Kepala Desa oleh BPD Pengumuman Calon Kepala Desa yang akan dipilih Pengajuan saksi-saksi oleh Bakal Calon Penetapan saksi Pengesahan Calon Pemilih Pengumuman Calon Pemilih Penyampaian Proposal Kampanye oleh Calon yang akan dipilih Kampanye oleh Calon yang akan dipilih Pengumuman tentang Waktu dan tempat Pemilihan Kades Penyampaian Kartu Undangan Persiapan Pemilihan Kepala Desa Hari Tenang Pemilihan kepala Desa Pengesahan Kepala Desa terpilih oleh BPD Pertanggungjawaban Panitia

TANGGAL PELAKSANAAN 28 Januari 2013 30 Januari 2013 30 Januari 2013 30 Januari 2013 30 Januari - 02 Februari 2013 30 Januari 2013 03 Februari 2013 03 Februari 2013 04 Februari - 24 Februari 2013 04 Februari - 10 Februari 2013 04 Februari - 24 Februari 2013 11 Februari - 13 Februari 2013 11 Februari - 13 Februari 2013 11 Februari - 13 Februari 2013 11 Februari - 13 Februari 2013 14 Februari 2013 25 Februari 2013 18 Februari 2013 27 - 28 Februari 2013 26 Februari 2013 27 Februari 2013 01 Maret 2013 02 - 08 Maret 2013 01 Maret 2013 07 - 11 Maret 2013 11 Maret 2013 11 Maret 2013 12 - 13 Maret 2013 12 - 13 Maret 2013 14 Maret 2013 14 Maret 2013 21 Maret 2013

Diposkan 3rd February 2013 oleh Mufarikh Sambogunung 0

Tambahkan komentar

5. FEB

1

PERATURAN DESA SAMBOGUNUNG NOMOR 03 TAHUN 2013 PERATURAN DESA SAMBOGUNUNG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SAMBOGUNUNG KECAMATAN DUKUN, KABUPATEN GRESIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SAMBOGUNUNG

g :

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa Sambogunung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik perlu mengatur Pedoman Teknis Proses Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Sambogunung. :

2.

3. 4.

5. 6.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4657); Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2006). Peraturan Desa Sambogunung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sambogunung, Peraturan Desa Sambogunung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambogunung Tahun Anggaran 2012. M E M U T U S K A N

apkan :

PERATURAN DESA SAMBOGUNUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

BAB I PERSIAPAN PELAKSANAAN Pasal 1 (1) Dalam mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa Sambogunung, Pemerintahan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa Sambogunung ini. (2) Proses persiapan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasar ketentuan ayat (1) dilakukan dengan benar, baik dan cermat sebelum pelaksanaan pencalonan dimulai. Pasal 2 (1) Di dalam persiapan Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menyiapkan formulir, blanko-blanko isian dan berkas lainnya yang diperlukan dalam proses pemilihan Kepala Desa Sambogunung. (2) Format formulir dan blanko sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas sebagaimana terurai pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

Pasal 3

(1) Kelancaran dan ketertiban proses Pemilihan Kepala Desa Sambogunung adalah tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa. (2) Apabila di dalam pelaksanaannya ditemukan kesulitan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Bagian Pemerintahan Desa .

BAB II PELAKSANAAN Pasal 4 Proses Pemilihan Kepala Desa wajib dilakukan melalui tahapan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Peraturan Desa ini dengan baik dan benar.

BAB III PELANTIKAN Pasal 5 Pelaksanaan Pelantikan dilakukan setelah seluruh tahapan dalam proses pemilihan Kepala Desa telah selesai dan diperoleh 1 (satu) orang Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana ditetapkan dalam contoh Blanko pada Lampiran II Peraturan Desa ini

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Sambogunung Pada tanggal 26 Januari 2013 KEPALA DESA SAMBOGUNUNG,

MOH. SYAIFUL BAHRI, S.E. Diundangkan di Gresik Pada tanggal : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

Ir. MOCH. NADJIB, MM Pembina Utama Muda Nip. 19551017 198303 1 005

LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL

A.

PERATURAN DESA SAMBOGUNUNG : 3 Tahun 2013 : 26 Januari 2013

BAB I PERSIAPAN PENDAHULUAN Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 1. Untuk pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ketentuan : a. Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat. b. Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD. Contoh pengesahan/penetapan Panitia sebagaimana format terlampir. c. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah: i. Ketua merangkap Anggota; ii. Wakil Ketua merangkap Anggota; iii. Sekretaris merangkap Anggota; iv. Bendahara merangkap Anggota; v. Jumlah anggota disesuaikan kebutuhan. 2. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa diatas adalah : a. Membuat tata tertib pemilihan Kepala Desa b. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai dengan persyaratan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa; c. Menerima pendaftaran bakal calon; d. Meneliti (pemeriksaan administrasi) berkas persyaratan Bakal Calon; e. Mengajukan (mengusulkan) biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD, termasuk diantaranya apabila terjadi pemilihan ulang Kepala Desa; f. Mengajukan bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada BPD, untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih; g. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih; h. Melaksanakan pendaftaran pemilih; i. Mengesahkan daftar pemilih; j. Mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye calon Kepala Desa; k. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan; l. Melaksanakan pemilihan Kepala Desa; m. Membuat berita acara hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; n. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pertanggung jawaban penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD;

o. Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menjalankan setiap tugasnya harus : a. Netral; b. Jujur; c. Adil; d. Transparan; e. Demokratis; B. Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa terbentuk dan ditetapkan maka harus segera mengadakan rapat untuk : 1. Rapat Pembahasan Program Kerja a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa harus membuat program kerja. b. Program kerja tersebut memuat semua kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi tahap persiapan, penjaringan, penyaringan, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pertanggung jawaban Panitia. c. Program kerja dituangkan dalam bentuk Matrik yang meliputi kegiatan dan jadwal pelaksanaan (contoh format terlampir). 2. Rapat Pembahasan Tata Tertib a. Sebagai Pedoman Teknis pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Panitia diwajibkan untuk membuat Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa. b. Tata tertib sebagaimana dimaksud, memuat ketentuan tentang mekanisme pencalonan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan Perhitungan Suara dan ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan. c. Penyusunan tata tertib berpedoman pada PERDA KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2006 tentang Pemerintahan Desa. d. Agar masyarakat memahami tentang ketentuan mengenai pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa maka Panitia perlu melakukan Sosialisasi. e. Sosialisasi dapat berupa pertemuan di Balai Desa atau tempat lain di desa setempat secara lisan, pertemuan atau tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

3. Rapat Pembahasan dan Pengesahan Anggaran a.

Untuk pelaksanaan pencalonan, pemilihan Kepala Desa, Panitia menetapkan Anggaran.

b.

Anggaran sebagaimana tersebut terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD dan Kepala Desa.

c.

Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBD Kabupaten, dan sumbangan lain yang sah.

d.

Biaya Pilihan Kepala Desa yang berasal dari APBD Kabupaten bersifat membantu terhadap biaya pilihan Kepala Desa yang ditanggung oleh APBDes.

e.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan pada biaya pelaksanaan Pilihan Kepala Desa sebagaimana poin d diatas, Pemerintah Kabupaten mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

f.

Prinsip dalam penyusunan dan penggunaan Anggaran antara lain: i. Efisien dan efektif ii. Transparan dan Akuntabel.

BAB II TAHAP PELAKSANAAN A.

Persiapan Administratif 1. Pendaftaran Pemilih a. Pelaksanaan pendaftaran pemilih dimulai dengan kegiatan pengumuman pendaftaran pemilih. b. Pengumuman dilakukan melalui RT/RW setempat, pemasangan pada papan pengumuman dan tempat-tempat umum yang strategis. c. Sebelum pelaksanaan pendaftaran pemilih, petugas pendaftar perlu diberikan pembekalan. d. Pembekalan meliputi cara pendaftaran, wilayah pendaftaran, pengisian blanko pendaftaran, laporan hasil pendaftaran. e. Pendaftaran dilakukan dari rumah kerumah yang didampingi oleh RT setempat atau Perangkat Desa setempat. f. Pada saat pendaftaran warga yang didaftar harus menunjukkan kartu identitas diri. g. Pendaftaran meliputi : Nama, tempat tanggal lahir, Alamat dan Pekerjaan. h. Hasil pendaftaran pemilih tahap pertama dituangkan dalam bentuk rekapitulasi daftar pemilih sementara. i.

Terhadap warga yang karena sesuatu hal belum terdaftar, dilaksanakan pendaftaran tahap kedua.

j.

Hasil pendaftaran tersebut huruf ( i ) dituangkan dalam rekapitulasi daftar pemilih tambahan.

k. Rekapitulasi daftar pemilih sementara dan tambahan masing-masing di tanda tangani oleh petugas pendaftar. l.

Rekapitulasi daftar pemilih sementara dan tambahan ditetapkan dan ditanda tangani oleh panitia.

m. Rekapitulasi daftar pemilih memuat daftar nama-nama warga pemilih disusun berdasarkan urutan RT, RW, Dusun. n. Syarat-syarat warga yang dapat memilih adalah WNRI yang : i. Terdaftar sebagai penduduk yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) Bulan berturut-turut ; ii. Berusia 17 tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau sudah pernah menikah ; dan iii. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. o. Rekapitulasi daftar pemilih sebagaimana contoh terlampir. p. Daftar pemilih tetap diumumkan kepada masyarakat pada saat yang telah ditentukan dan hasilnya ditempelkan pada tempat-tempat umum yang strategis. 2. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa. a. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon dilakukan secara tertulis dan diumumkan melalui pengeras suara pada acara-acara tertentu sepanjang mengikuti norma-norma yang dianut masyarakat setempat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pengumuman memuat waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran. c. Pada saat mendaftar, Bakal Calon harus hadir dan menyerahkan perlengkapan pendaftaran. d. Apabila batas waktu pendaftaran selama 2 (dua) minggu sudah habis dan tidak ada calon yang mendaftar atau hanya terdapat 1 calon yang terdaftar, maka waktu pendaftaran dapat diundur berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali pengumuman pendaftaran.

e. Pengunduran pertama dilakukan selama 1 (satu) minggu dan pengunduran kedua dilakukan selama 1 (satu) minggu untuk kemudian pendaftaran ditutup. f. Apabila setelah 2 kali pengunduran sebagaimana dimaksud poin d dan e diatas tetap terdapat 1 (satu) calon, maka proses pilihan Kepala Desa dapat dilanjutkan dengan catatan calon tunggal yang maju dalam pemilihan tersebut akan melawan kursi kosong, hal ini dituangkan dalam berita acara tersendiri oleh Panitia Pemilihan. g. Apabila setelah 2 kali pengunduran sebagaimana dimaksud poin d dan e tetap tidak ada calon yang mendaftar, maka panitia mengkonsultasikan dengan tim penanganan permasalahan pemerintahan desa Kabupaten Gresik. h. Penyaringan Bakal Calon dilaksanakan 2 Tahap :

ertama :

edua

Seleksi administrasi yang dilakukan dengan melibatkan/koordinasi dengan Muspika dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan setempat, untuk memastikan keabsahan syarat yang diajukan.

: Pemaparan Visi dan misi calon Kepala Desa. i.

Bakal Calon Kepala Desa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa WNRI dengan syarat :

1.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2.

Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

3.

Berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;

4.

Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun pada saat mendaftarkan diri;

5.

Sehat jasmani dan rohani;

6.

Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan mampu mengemban amanah masyarakat;

7.

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

8.

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

9.

Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;

10. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan. 11. Penduduk desa setempat dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut, kecuali putra desa; 12. Putra desa sebagaimana dimaksud poin 11 adalah orang yang lahir di desa setempat dan atau orang yang dilahirkan oleh orang yang tercatat sebagai penduduk desa setempat. 13. Tidak dalam status Penjabat Kepala Desa dan atau Perangkat Desa minimal 1 (satu) bulan sebelum mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa. Bagi perangkat atau anggota BPD yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri (membuat surat pernyataan pengunduran diri) dari jabatan tersebut; 14. Tidak sedang aktif dalam tugas sebagai anggota TNI/Polri; 15. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 16. Bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan

j. Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih. k. Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa diumumkan kepada masyarakat. l.

Calon yang memenuhi persyaratan, mengajukan saksi-saksi kepada Panitia.

m. Saksi yang diajukan antara lain meliputi kesaksian dalam penetapan daftar pemilih tetap, saksi kampanye, saksi pemungutan suara, saksi dalam perhitungan suara dan saksi-saksi lain yang diperlukan. n. Saksi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan diberikan surat penetapan saksi.

o. Saksi sebagaimana tersebut huruf ( k ) ; i.

Dilarang mengganggu proses pemungutan dan perhitungan suara;

ii. Dilarang mengurusi perlengkapan pemungutan dan

perhitungan suara;

iii. Semua saran dan keluhan harus diajukan kepada Ketua Panitia; iv. Dilarang berbicara pada pemilih, membawa selebaran/alat peraga kedalam bilik; v. Dilarang kampanye pada saat pemungutan suara. p. Surat pengesahan saksi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana contoh terlampir. 3. Kampanye a. Sebelum Calon Kepala desa melaksanakan kampanye, hendaknya Calon Kepala Desa membuat proposal materi kampanye dan di serahkan Kepada Panitia Pemilihan. b. Kampanye merupakan forum penyampaian program oleh Calon Kepala Desa yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa. c. Panitia Pemilihan meneliti secara seksama isi proposal materi kampanye yang disampaikan para Calon Kepala Desa. d. Kampanye diselenggarakan oleh Panitia pemilihan paling lama 2 (dua) hari untuk setiap calon Kepala Desa. e. Pelaksanaan kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. f. Kampanye harus dilaksanakan secara dialogis, terkendali, aman dan tertib. g. Selain kampanye dialogis , dapat dilakukan pemasangan foto, slogan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h. Kampanye dilarang : 1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan UUD 1945; 2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa lainnya ; 3. Menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan atau kelompok masyarakat; 4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat; 5. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; 6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; 7. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain; 8. Menggunakan fasilitas pemerintah dan pemerintah daerah; 9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan

10. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya. 4. Penyampaian Surat Undangan a. Selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat kapan dan dimana pemilih menggunakan hak pilihnya.

b. Surat undangan diberi nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih yang sudah disahkan (contoh terlampir). c. Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri. d. Bagi warga masyarakat yang mempunyai hak pilih yang belum memperoleh undangan dapat melaporkan/ mengurus pada Panitia Pemilihan.

5. Persiapan Tempat Pemilihan Kepala Desa a. Sehari sebelum pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat pemilihan Kepala Desa b. Tempat pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Panitia Pemilihan menyiapkan bilik suara sesuai dengan kebutuhan (misalnya dilihat dari jumlah dusun). 2. Pemilih disiapkan tempat tunggu dilokasi tempat pemungutan suara. 3. Tata tempat Pemilihan Kepala Desa sebagaimana contoh gambar terlampir. 6. Hari Tenang a 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Panitia menetapkan sebagai hari tenang b Pada saat hari tenang semua calon tidak diperkenankan mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan pencalonannya sebagai Kepala Desa. c Semua pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan yang dipasang pada saat kampanye harus dibersihkan yang pembersihannya dilaksanakan oleh masing-masing pihak calon dan atau Panitia didampingi oleh saksi calon. B.

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA 1. Persiapan Pelaksanaan meliputi : a. Semua anggota Panitia harus sudah bersiap di tempat pemungutan suara 1 (satu) jam sebelum acara pemungutan suara dimulai. b. Sebelum pemilihan dimulai Ketua Panitia mengadakan rapat akhir kesiapan petugas dan hal lain yang diperlukan. c. Tata tempat diatur sebagaimana contoh terlampir. d. Mempersiapkan kelengkapan administrasi berupa Berita Acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa e. Mempersiapkan sarana pemilihan yang meliputi : kartu suara, kotak suara, bantalan, alat coblos, papan tulis untuk penghitungan suara dan untuk memuat nama-nama calon yang berhak dipilih, spidol, bolpoint, meja kursi, bilik suara dan pengeras suara. f. Persiapan tenaga pengamanan, petugas yang menangani pemilihan dan penetapan saksi. g. Konsumsi Panitia. 2. Pemungutan suara a Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditempatkan di Komplek Kantor Desa atau di salah satu tempat yang memenuhi syarat di Desa setempat. b Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan kondisi masyarakat desa setempat. c Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan berakhirnya proses pemungutan dengan adanya pengumuman penutupan oleh Ketua Panitia berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan Panitia. d Sebelum melaksanakan tugas dalam pemungutan dan penghitungan suara panitia pemilihan kepala desa diambil sumpahnya oleh BPD. e Sebelum membuka secara resmi pemungutan suara, Ketua Panitia memberikan sambutan tentang : nama calon yang dipilih berikut foto yang bersangkutan, memberikan informasi tentang hak dan kewajiban serta larangan bagi pemilih dan memberikan himbauan kepada segenap yang hadir agar melaksanakan hak pilihnya. f Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan bahwa kotak suara kosong kepada para pemilih yang hadir serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan membubuhi kertas yang dibubuhi cap/ stempel Panitia.

g Dalam penggunaan hak pilih, dilakukan dengan cara pemanggilan oleh Panitia berdasarkan urutan yang hadir siap ditempat tunggu panggilan sebagaimana tertuang dalam daftar pemilih tetap. h Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya harus membawa surat undangan yang diserahkan kepada Panitia untuk ditukar dengan kartu suara (contoh format terlampir). i Kartu suara yang diterima di cek, jika cacat atau rusak pemilih berhak meminta kartu suara yang baru dan menyerahkan kartu suara yang rusak. j Setelah kartu suara di cek tidak cacat, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunggu panggilan/ giliran untuk melakukan pencoblosan kartu suara dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan Panitia. k Setelah mencoblos kartu suara, pemilih memasukkan kartu suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan dilipat. l

Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang dipilih.

m Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat mewakilkan hak suaranya kepada orang lain. n Bagi pemilih yang karena berusia lanjut atau lumpuh atau sakit dan tidak bisa datang di tempat pemungutan suara, maka panitia disertai saksi pemilihan mendatangi pemilih tersebut dengan membawa alat kelengkapan pencoblosan untuk mengambil suara pemilih dimaksud. o Setiap saat Panitia mengecek apakah rapat pemilihan Kepala Desa sudah mencapai quorum 2/3 dari jumlah daftar pemilih tetap berdasarkan jumlah surat undangan yang sudah ditukar dengan kartu suara. p Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya panitia membuat Berita Acara tentang usainya pelaksanaan pemungutan suara yang ditandatangani Calon Kepala Desa dan para saksi yang ditunjuk. q Pemilihan dilaksanakan dalam rapat pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan. r

Pada saat pemungutan suara Calon kepala desa yang dipilih harus berada di tempat yang disediakan oleh Panitia di tempat pemungutan suara sampai berakhir proses pemungutan suara serta menandatangani berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara, kecuali apabila calon yang berhak dipilih dalam keadaan sakit berdasarkan surat keterangan Dokter Pemerintah, hal ini dituangkan dalam berita acara tersendiri.

s Pemungutan suara berakhir, Ketua Panitia sebagai pimpinan rapat mengumumkan bahwa proses pemungutan suara ditutup, dengan catatan apabila ada pemilih yang sedang menunggu giliran memilih, tetap diijinkan menggunakan hak pilihnya sedangkan apabila ada pemilih yang baru tiba ditempat pemilihan setelah pemungutan suara ditutup sudah tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya. 3.

Penentuan Quorum

a. Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pada daftar pemilih tetap yang telah disahkan Panitia Pemilihan. b. Penentuan quorum 2/3 diatas dapat ditentukan pada saat berakhirnya pemungutan suara. c. Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara, quorum sebagaimana dimaksud poin b belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum diturunkan menjadi ½ (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang telah disahkan dan dimuat dalam berita acara pemilihan. d. Apabila ketentuan quorum ½ (setengah) ditambah satu sebagaimana dimaksud poin c tidak tercapai, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan ditunda paling lama 7 (tujuh) hari. 4.

Penghitungan Suara

a. Ketua Panitia meminta pada para calon untuk menunjuk saksi dalam penghitungan suara.

b. Ketua Panitia bisa membuat kesepakatan dengan para calon yang intinya, calon boleh meninggalkan tempat pemilihan ketika pelaksanaan penghitungan suara dimulai dan menyerahkan sepenuhnya pada saksi yang ditunjuk, dengan catatan calon dimaksud menerima hasil penghitungan suara dan menanda tangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Jika calon menghendaki, kesepakatan ini dituangkan dalam berita acara kesepakatan. c. Panitia pemilihan membuka kotak suara dan membuka kartu suara yang masuk yang disaksikan oleh para saksi. d. Sebelum penghitungan dimulai Ketua Panitia memberikan penjelasan kepada para saksi tentang kriteria sah tidaknya kartu suara. e. Setiap lembar kartu suara diteliti dan dihitung satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir. f. Pembacaan kartu suara oleh Panitia pemilih dilakukan secara tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi dihadapan seluruh pemilih yang hadir. g. Kartu suara dinyatakan tidak sah apabila : i. Tidak sesuai dengan kartu suara yang ditentukan ; ii. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara, iii. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih ; iv. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih, v. Menentukan calon lain selain calon yang berhak dipilih, vi. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang memuat foto calon Kepala Desa ; dan vii. Mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. h. Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan menyusun, menanda tangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga. i.

Berita Acara Pemilihan ditanda tangani oleh calon yang berhak dipilih atau saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

j.

Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak mau menanda tangani Berita Acara atau terdapat calon yang berhak dipilih dan saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah dikonsultasikan dengan BPD dan dengan pertimbangan bahwa proses pemilihan telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, ini dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara. 5

Penentuan Calon Kepala Desa Terpilih

a. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak ; b. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama ; c. Pemilihan ulang dilaksanakan dalam satu kali penundaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatangan Berita acara Pemilihan Ulang; d. Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud poin c hasilnya tetap sama, maka dilakukan pemilihan lagi sampai diperoleh seorang calon terpilih. e. Apabila dalam masa pemilihan ulang sebagaimana dimaksud diatas masa jabatan Kepala Desa yang lama telah habis maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB III PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN

A. Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan berita acara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bukti hasil pemungutan suara dari Panitia. B. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih. C. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. D. Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap proses pemungutan dan atau penghitungan suara, dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa disertai dengan bukti otentik. E. Pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud poin d diatas diajukan paling lambat 2 (dua) kali 24 jam. F. Pengajuan keberatan yang dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin e diatas tidak dapat diterima dan proses pemilihan Kepala Desa telah berjalan sesuai dengan prosedur serta dapat diterima oleh semua pihak. BAB IV PELANTIKAN KEPALA DESA A. Upacara Pelantikan a. Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati maka Kepala Desa bersangkutan dilantik oleh Bupati. b. Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk si pusat pemerintahan desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para anggota BPD dan pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan. c. Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur. d. Pada saat pelantikan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. e. Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah : ”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokratis dan undang-undang dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. f. Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan ditempat lain yaitu di pusat pemerintahan kecamatan atau Kabupaten. g. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama. h. Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih. i. Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebelumnya atas persetujuan Pejabat yang berwenang

dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut. B.

Susunan acara pelantikan urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih; 2. Pengambilan supah/janji oleh Bupati; 3. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah/janji 4. kata Pelantikan; 5. Penyematan tanda jabatan; 6. Penanda tanganan berita acara serah terima jabatan ; 7. Sambutan Bupati; 8. Do’a. Ditetapkan di Sambogunung Pada tanggal 26 Januari 2013 KEPALA DESA SAMBOGUNUNG,

MOH. SYAIFUL BAHRI, S.E. Diposkan 1st February 2013 oleh Mufarikh Sambogunung 0

Tambahkan komentar

6. FEB

1

TATA TERTIB PILKADES SAMBOGUNUNG 2013 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA SAMBOGUNUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK NOMOR : 01 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SAMBOGUNUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SAMBOGUNUNG : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, perlu adanya Tata Tertib Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; b. bahwa guna melaksanakan maksud huruf a tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa; 5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;

7. Peraturan Desa Sambogunung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Susunan OrganisasiPeraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang dan Tata KerjaPemerintahan Desa Sambogunung,

8.Peraturan Desa Sambogunung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambogunung Tahun Anggaran 2012. 9. Peraturan desa sambogunung Nomor 03 tahun 2013 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan kepala desa. atikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambogunung pada tanggal 28 Januari 2013 di Balai Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

an

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SAMBOGUNUNG, KECAMATAN DUKUN, KABUPATEN GRESIK TENTANG TATA TERTIB PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SAMBOGUNUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Sambogunung; 2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sambogunung; 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat, 4. Tata Tertib Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah aturan tertulis yang mengikat semua anggota maupun pimpinan Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambogunung dalam menjalankan tugas, kewajiban, hak dan wewenangnya; 5. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa Sambogunung yang berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia pemilihan yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa; 6. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambogunung, sebagai Calon yang berhak dipilih; 7. Kampanye adalah media yang digunakan untuk menarik pemilih berupa penyampaian Visi dan Misi serta Program yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi calon Kepala Desa; 8. Tim Sukses adalah orang yang telah diajukan dan diperkenalkan oleh Calon Kepala Desa untuk membantu menarik pemilih; 9. Saksi adalah orang yang telah diajukan dan diperkenalkan oleh Calon Kepala Desa untuk memberikan kesaksiannya ; 10. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa; 11. Putra Desa adalah seorang yang lahir di Desa Sambogunung dan atau orang yang dilahirkan oleh orang yang tercatat sebagai penduduk Desa Sambogunung; 12. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu; 13. Pemilih adalah Penduduk Desa Sambogunung yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya; 14. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh penduduk Desa Sambogunung untuk menentukan sikap pilihannya; 15. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa Sambogunung yang telah memenuhi syarat; 16. Penyaringan adalah seleksi yang digunakan Panitia Pemilihan baik dalam segi administrasi maupun kemampuan dalam hal kepemimpinan dari Bakal Calon; 17. Petugas pendaftar pemilih adalah petugas yang diangkat panitia untuk mendaftar pemilih Calon Kepala Desa;

BAB II PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2 1. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Sambogunung; 2. Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat netral, tidak diperbolehkan memihak salah satu Bakal Calon Kepala Desa; 4. Jumlah Panitia yang dimaksud ayat 1 (satu) berjumlah 21 (dua puluh satu) orang; 5. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambogunung ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 6. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambogunung adalah : a. Ketua merangkap anggota

b. c. d. e.

Wakil Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota; Bendahara merangkap anggota; Anggota / Seksi–seksi / koodinator dengan tugas khusus berjumlah 17 (tujuh belas) orang, sehingga jumlah panitia sebagaimana ayat 1 (Satu) seluruhnya berjumlah 21 (dua puluh satu) orang; 7. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambogunung adalah : a. Membuat Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa; b. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 12 Tahun 2006 tentang pemerintahan Desa dan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2013; c. Menerima pendaftaran Bakal Calon; d. Melaksanakan, meneliti (memeriksa) berkas persyaratan Bakal Calon; e. Mengajukan/mengusulkan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk diantaranya apabila terjadi pemilihan ulang Kepala Desa; f. Mengajukan Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih; g. Mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih; h. Melaksanakan pendaftaran Pemilih Sementara (DPS, DPS Tambahan); i. Menetapkan dan mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT); j. Mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye Calon Kepala Desa; k. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; l. Melaksanakan Pemilihan (Pemungutan Suara) Kepala Desa; m. Membuat Berita Acara hasil pemilihan Kepala Desa; n. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mempertanggungjawabkan Penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa; o. Melaksanakan hal – hal yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8. Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menjalankan setiap tugasnya, harus netral, jujur, adil dan demokratis; 9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambogunung selain tugas seperti pasal 2 ayat 7 (tujuh) di atas, Panitia membuat Program kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas setiap kegiatan; 10. Program Kerja sebagaimana pasal 2 (dua) ayat 8 (delapan) berbentuk matriks memuat kegiatan dan jadwal pelaksanaan meliputi tahap persiapan, penjaringan, penyaringan, pendaftaran pemilih, pengaturan kampanye dan pelaksanaan pemilihan/pemungutan suara Kepala Desa dan pertanggungjawaban panitia; Pasal 3 Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambogunung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Pasal 4 1. Apabila ada anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, maka anggota yang bersangkutan harus mengundurkan diri kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 2. Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak bisa melaksanakan ketentuan pasal 2 (dua) ayat 3 ( tiga ), maka anggota yang bersangkutan harus mengundurkan diri; 3. Apabila ada Panitia yang mengundurkan diri karena sebab-sebab lain, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan penyempurnaan Panitia Pemilihan Kepala Desa BAB III HAK DIPILIH DAN MEMILIH Pasal 5

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

Yang dapat dipilih menjadi calon kepala Desa Sambogunung adalah penduduk Desa Sambogunung Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat: Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat, dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir, Berusia sekurang-kurangnya 25 ( dua puluh lima ) tahun pada saat mendaftarkan diri, Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari Dokter/Puskesmas Pemerintah dan atau Surat Keterangan Sehat dari dokter Kabupaten apabila pada saat pendaftaran berusia 55 (lima puluh lima) tahun, Berkelakuan baik, jujur, adil, dibuktikan dengan SKCK yang dikeluarkan oleh Polres Gresik; Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang tetap, Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa Sambogunung, Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 12 (dua belas) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan,

10. Terdaftar sebagai penduduk Desa Sambogunung dan bertempat tinggal di desa Sambogunung sekurangkurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali putra Desa Sambogunung, 11. Tidak dalam status Penjabat Kepala Desa dan atau sebagai Perangkat Desa minimal 1 (Satu) bulan sebelum mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, bagi Perangkat Atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri ( membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri) dari jabatan tersebut, 12. Memiliki Visi dan Misi serta program yang jelas dalam melaksanakan Pemerintahan Desa selama masa bhaktinya. 13. Tidak sedang aktif dalam tugas sebagai anggota TNI/Polri, 14. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, 15. Bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki surat Keterangan persetujuan dari pejabat yang berwenang, 16. Memiliki keterangan bukti setoran pembayaran pajak bagi yang punya. 17. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Pasal 6

1. 2. 3. 4. 5.

Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa Sambogunung adalah Penduduk Desa Sambogunung Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat : Terdaftar sebagai penduduk Desa Sambogunung secara sah, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tanpa terputus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa, Putra Desa yang bertempat tinggal di Desa Sambogunung, Berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pelaksaksanan Pemilihan Kepala Desa (kelahiran tanggal 14 Maret 1996) dan atau sudah pernah menikah yang dibuktikan dengan surat nikah, Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdaftar sebagai pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT). Pasal 7 Daftar pemilih tetap (DPT) yang telah disahkan harus diumumkan panitia kepada masyarakat. BAB IV PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA PASAL 8

1. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa a. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan secara tertulis dan diumumkan melalui pengeras suara pada acara-acara tertentu sepanjang mengikuti norma-norma yang dianut di masyarakat setempat dan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku; b. Pengumuman memuat waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran; c. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada prinsipnya dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 2 (dua) minggu yang merupakan pengumuman pertama d. Apabila batas waktu pendaftaran selama 2 (dua) minggu sudah habis dan tidak ada bakal calon yang mendaftarkan atau ada bakal calon tunggal yang memenuhi persyaratan, maka pengumuman ke 2 (dua) dilaksanakan 1 (satu) minggu, kemudian pendaftaran ditutup; e. Apabila pengumuman pertama dan kedua sebagaimana huruf d di atas tetap terdapat 1 (satu) bakal calon pendaftar, maka proses pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dengan Calon Tunggal yang telah ditetapkan oleh BPD, hal ini akan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri oleh panitia; f. Apabila setelah 2 (dua) kali pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e tetap tidak ada Bakal Calon yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa yang maju dalam pemilihan tersebut akan melawan kursi kosong, hal ini akan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri oleh Panitia Pemilihan; g. Apabila setelah 2 (dua) kali pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d dan e tetap tidak ada Bakal Calon yang mendaftar, maka panitia mengkonsultasikan dengan Tim Penanganan Masalah Pemerintah Desa Kabupaten Gresik; h. Pada saat mendaftar, Bakal Calon harus hadir dan menyerahkan perlengkapan pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) dan dilengkapi dengan: 1) Surat Permohonan Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis (ditulis tangan) dan bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dilampiri dengan berkas persyaratan yang telah ditetapkan masing-masing rangkap 5 (lima) 2) Foto Copy Ijazah-ijazah (ijazah terendah SLTP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Gresik yang telah dilegalisir 4) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KSK yang telah dilegalisir oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik 5) Foto Copy Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik; 6) Daftar Riwayat Hidup; 7) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah; 8) Surat Keterangan bertempat tinggal minimal 2 (dua) tahun secara berturut-turut; 9) Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;

10) Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun berdasar keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 11) Surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengingkari NKRI; 12) Silsilah keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat; 13) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm masing-masing sebanyak 7 (tujuh) lembar beserta CD terbaru dengan background warna hijau : Bagi calon laki-laki: a) Berkopyah/songkok hitam b) Berpakaian full dress hitam (jas berdasi) Sedangkan bagi calon perempuan : a) Berkerudung b) Berpakaian bebas, rapi dan sopan 14) Surat pernyataan mentaati tata tertib Pilkades 2013 15) Surat persetujuan dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil; 2. Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa a. Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang terdaftar dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara penelitian. Dalam penelitian administrasi Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dengan melibatkan / koordinasikan dengan Muspika dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan setempat, untuk memastikan keabsahan syarat yang diajukan; b. Bakal Calon yang terdaftar harus mengikuti proses penyaringan untuk memastikan keabsahan berkas persyaratan yang diajukan melalui seleksi administrasi dan wawancara dan hasilnya dibuat Berita Acara Penyaringan; c. Apabila ada Bakal Calon yang ternyata kurang berkas persyaratan administrasi dan sampai batas waktu yang ditentukan belum dilengkapi, maka Bakal Calon dianggap batal; d. Bakal Calon yang telah memenuhi syarat diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Badan Permusyaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); e. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepada masyarakat; f. Calon Kepala Desa yang sudah memenuhi syarat dan sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, harus membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa; g. Calon Kepala Desa yang sudah memenuhi syarat dan sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, harus mengajukan Tim Sukses dan saksi-saksi kepada Panitia; h. Tim Sukses dan Saksi-saksi yang diajukan akan diberikan Surat Penetapan oleh Panitia; i. Saksi – saksi yang ditetapkan berwenang melakukan kesaksian dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, Saksi Kampanye, Saksi Pemungutan Suara, Saksi Penghitungan Suara; j. Tim Sukses dan Saksi sebagaimana tersebut dalam huruf g ; 1) Dilarang mengganggu proses pemungutan dan perhitungan suara 2) dilarang mengurusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; 3) semua saran dan keluhan harus diajukan kepada Ketua Panitia secara tertulis; 4) dilarang berbicara kepada pemilih, membawa selebaran atau alat peraga di tempat pemungutan suara pada saat pemungutan suara berlangsung; 5) Dilarang kampanye pada saat pemungutan suara 6) Mentaati tata tertib panitia dan peraturan lainnya yang mengatur tentang pencalonan dan pemilihan Kepala Desa; Pasal 9 1. Calon Kepala Desa berhak mengkampanyekan visi, misi dan programnya kepada masyarakat yang pelaksanaannya akan diatur oleh panitia; 2. Tema kampanye adalah lebih mengenalkan dirinya kepada masyarakat tentang visi, misi dan berbagai program pembangunan yang akan dilakukan; 3. Sebelum Calon Kepala Desa melakukan kampanye, harus menyerahkan proposal materi kampanye kepada Panitia Pemilihan sekurang-kurangnya 24 jam sebelum kampanye dimulai; 4. Kampanye calon kepala Desa dilakukan dengan cara dialogis dan pemasangan foto dan slogan, yang waktu, bentuk dan tempatnya akan ditentukan oleh panitia; 5. Kampanye Calon Kepala Desa dilakukan maksimal 2 (dua) minggu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara; 6. Dalam pelaksanaan kampanye dilarang: a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945; b. Menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan Calon Kepala Desa Lainnya; c. Menghasud atau mengadu domba perseorangan, dan atau kelompok masyarakat; d. Menggunakan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat; e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah; g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye bakal calon lain; h. Menggunakan fasilitas pemerintah dan pemerintah daerah; i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; j. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan; k. Membuat slogan-slogan, tulisan-tulisan serta selebaran yang mengarah pada tindak kekerasan, penghasudan dan lain-lain;

7. Tidak dibenarkan membagi-bagikan barang, uang serta berbagai macam fasilitas kepada masyarakat; 8. Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan Tata Tertib Pemilihan akan dikenakan sanksi oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan melalui Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Panitia Pemilihan; BAB V PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA Pasal 10 1. Pemilihan Calon Kepala Desa bersifat LUBER dan JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil); 2. Pemilih hanya memilih 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun, 3. Pemilih yang sakit dan atau cacat dapat dibantu oleh orang yang ditunjuk pemilih sendiri dan didampingi oleh saksi-saksi; 4. Pemilih yang sakit dan atau cacat didatangi ke rumah dan disaksikan oleh panitia dan saksi-saksi dari masingmasing calon; 5. Pada saaat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus hadir di tempat pemungutan suara minimal 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan mengikuti proses pemungutan suara sampai selesai. Pasal 11 1. Nomor urut tanda gambar dan tempat duduk Calon Kepala Desa akan diundi, 2. Pengundian nomor urut dan tempat duduk Calon Kepala Desa dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara (hari “ H “ ) 3. Rapat penetapan hari “H” (pelaksanaan) akan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari “H”. Pasal 12 1. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia Pemilihan Kepala Desa sudah menyampaikan surat undangan kepada para pemilih, 2. Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) mencantumkan identitas pemilih sesuai daftar pemilih tetap yang disahkan, memuat hari, tanggal, dan tempat pemungutan suara dilaksanakan. Dan diberi nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih tetap, 3. Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang harus dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang masih berlaku, 4. Bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih dan belum memperoleh undangan dapat melapor / mengurus kepada Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan. Pasal 13 1. Pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 07.00 s/d 13.00 WIB. 2. Bagi pemilih yang terlambat hadir di tempat pemungutan suara sebagaimana angka 1 (satu), sedang pemungutan suara sudah ditutup, maka dinyatakan hak pilihnya tidak berlaku, 3. Tempat pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan di Balai Desa Sambogunung, 4. Panitia Pemilihan membuka kotak suara kemudian diperlihatkan kepada para pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, kemudian ditutup, mengunci dan menyegel kotak suara, 5. Surat suara yang baru dikeluarkan dari kotak suara dihitung dan dicatat jumlahnya, 6. Untuk menentukan hak pilihnya, pemilih harus menunjukkan surat panggilan dan surat panggilan tersebut ditukarkan dengan satu surat suara, 7. Pemilih yang hadir diberikan satu surat suara oleh Panitia Pemilihan dan apabila surat suara rusak / cacat / salah coblos, pemilih dapat menukarkan surat suara yang baru hanya satu kali, 8. Calon Kepala Desa tidak diperbolehkan memasuki lokasi pemilihan sebelum dipersilahkan Panitia, 9. Apabila setelah disahkan, salah satu calon mengundurkan diri maka pemilihan tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat calon tunggal, 10. Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat gambar foto calon yang berhak dipilih, 11. Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah pemilih terdaftar, 12. Apabila saat berakhirnya pemungutan suara belum memenuhi Quorum sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas), maka waktu pencoblosan dapat diperpanjang maksimal 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum diturunkan menjadi ½ (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih terdaftar, 13. Apabila ketentuan Quorum sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) tetap belum tercapai, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari, 14. Setelah pemungutan suara dilaksanakan, panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan : a. Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara bersama-sama para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, b. Membuka kotak suara, meneliti dan menghitung jumlah suara yang masuk dengan disaksikan para Calon Kepala Desa dan atau saksi yang ditunjuk. BAB VI PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 14 1. Calon Kepala Desa boleh meninggalkan tempat pemilihan sebelum penghitungan suara dimulai setelah menandatangani surat pernyataan menyerahkan sepenuhnya pada saksi dan mendapat ijin dari panitia, 2. Penghitungan suara dilakukan oleh panitia secara terbuka, dan disaksikan oleh para saksi dari calon Kepala Desa yang bersangkutan, 3. Surat suara dinyatakan sah apabila : a. Lubang ditusuk dengan menggunakan alat yang telah disediakan panitia di bilik suara, b. Lubang tusukan berada dalam gambar dan atau kotak gambar yang disahkan, c. Lubang tusukan lebih dari satu kali dalam satu kotak gambar surat suara. 4. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila : a. Tidak memakai surat suara yang ditentukan, b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara, c. Diberi tanda oleh pemilih agar mengetahui identitas pemilih, d. Terdapat dua lubang dalam kotak yang berbeda, e. Memilih calon lain atau menempel gambar surat suara dengan gambar lain. 5. Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan : a. Mengumumkan hasil dan jumlah penghitungan suara, b. Menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara dengan semua Calon Kepala Desa dan atau saksi yang ditunjuk,

Pasal 15 1. Calon Kepala desa dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sah yang terbanyak, 2. Calon Kepala Desa yang terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, berdasarkan Berita Acara dari Panitia untuk dilaporkan kepada Bupati Gresik untuk mendapat pengesahan. 3. Calon Kepala Desa terpilih harus bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Sambogunung. Pasal 16 1. Apabila calon terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 14 (empat belas) angka 1 (satu) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang, 2. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilaksanakan hanya untuk calon yang mendapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan dan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih, 3. Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih dilakukan pemilihan ulang sampai dengan diperoleh suara terbanyak oleh salah satu calon.

Pasal 17 Dalam hal terdapat calon yang berhak dipilih, dan atau saksi yang ditunjuk tidak menandatangani Berita Acara Pemilihan atau meninggalkan tempat pemilihan sebelum penghitungan suara selesai, maka ketua panitia pemilihan berhak meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah.

Pasal 18 Setelah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 (empat belas) selesai, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan selesai, panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat. Pasal 19 1. Dalam hal bakal calon dan atau calon Kepala Desa merasa dirugikan terdapat setiap mekanisme pemilihan Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa disertai bukti otentik, 2. Pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diajukan paling lambat 1 (satu) kali 24 ( dua puluh empat) jam pada setiap penetapan tahapan, 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa harus sudah memberikan keputusan terhadap setiap keberatan paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah pengajuan keberatan diterima,

4. Pengajuan keberatan yang dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana 3 (tiga) tidak bisa diterima dan proses pemilihan Kepala Desa telah berjalan sesuai dengan prosedur serta dapat diterima oleh semua pihak, 5. Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat memutuskan pengajuan keberatan, maka panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan penyelesaiannya kepada tim Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kabupaten Gresik. BAB VII RAPAT – RAPAT Pasal 20 1. Keputusan yang ditetapkan panitia harus melalui rapat panitia, 2. Proses pengambilan keputusan diupayakan melalui musyawarah mufakat, 3. Apabila ayat 2 (dua) tidak dapat dipenuhi maka dapat ditentukan melalui voting. Pasal 21 Dalam setiap rapat harus membuat Berita Acara atau Risalah Rapat dan daftar hadir peserta rapat. Pasal 22 Rapat – rapat yang harus dilakukan panitia diantaranya : 1. Pengumuman penerimaan bakal calon, 2. Penjaringan dan penyaringan bakal calon, 3. Pendaftaran dan penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon. 4. Mengajukan bakal calon Kepala Desa, 5. Mengesahkan daftar pemilih / rekapitulasi daftar pemilih tetap, 6. Penentuan nomor urutdan tempat duduk, 7. Pelaksanaan kegiatan kampanye dan teknisnya, 8. Menetapkan jadwal hari “H” pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, 9. Penyortiran surat suara, 10. Pemeriksaan / pengiriman undangan para pemilih, 11. Pemungutan dan penghitungan surat suara pemilihan Kepala Desa, 12. Rincian penggunaan anggaran biaya, 13. Pembuatan laporan pertanggungjawaban, Pasal 23 Setiap selesai rapat panitia melaporkan hasil rapat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bentuk Berita Acara / risalah Rapat dan daftar hadir peserta rapat.

BAB VIII JADWAL KEGIATAN Pasal 24 Jadwal kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambogunung Tahun 2013 meliputi; Pembahasan program kerja tanggal 30 Januari 2013 Membuat tata tertib Pemilihan Kepala Desa pada Tanggal 30 Januari 2013 Pembahasan dan penetapan anggaran Tanggal 30 Januari 2013 Sosialisasi Tata Tertib pada Tanggal 30 Januari – 02 Februari 2013 Pendaftaran pemilih, rekap pendaftaran pada Tanggal 04 – 10 Februari 2013 Pendaftaran bakal calon Kepala Desa Tanggal 04 – 24 Februari 2013 Penelitian berkas Calon Kepala Desa pada Tanggal 25 Februari 2013 Seleksi Bakal Calon, Pengumuman Bakal Calon, Penentuan tanda gambar dan nomor urut pada Tanggal 26 Februari – 03 Maret 2013 9. Kampanye dan pengecekan kartu panggilan pada Tanggal 07 – 13 Maret 2013 10. Hari tenang Tanggal 12 – 13 Maret 2013 11. Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara pada Tanggal 14 Maret 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pasal 25 Hari, tanggal dan jam kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 24 (dua puluh empat) ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

BAB IX ANGGARAN

Pasal 26 1. Jumlah biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah sebesar Rp 26.500.000 (duua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) 2. Rincian Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut: a. Kesekretariatan b. Publikasi, dekorasi dan dokumentasi c. Akomodasi dan Transportasi d. Keamanan e. Konsumsi f. Seragam Vakasi g. Lain-lain/Biaya tak terduga Jumlah

Rp 4.485.000,00 Rp 800.000,00 Rp 2.700.000,00 Rp 1.850.000,00 Rp 4.830.000,00 Rp 12.560.000,00 Rp 1.125.000,00 Rp 26.500.000,00

Anggaran biaya yang dimaksud pasal 26 (dua puluh enam) diperoleh dari: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2. Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah 3. Sumbangan dari pihak lain yang sah BAB X PENUTUP Pasal 27 Setelah pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan, hasil pemilihan dan lain-lain kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tembusan Camat Dukun Gresik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 28 1. Apabila terjadi beda penafsiran maka ketentuan dikembalikan pada Peraturan Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang berlaku. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, maka akan ditentukan melalui rapat antara BPD dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 29 Keputusan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Sambogunung : 30 Januari 2013

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA SAMBOGUNUNG, Ketua,

T U R H A N, S. A g

Diposkan 1st February 2013 oleh Mufarikh Sambogunung 0

Tambahkan komentar

Memuat