Proposal Kajian Kelembagaan

Proposal KAJIAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DIKLAT

A. LATAR BELAKANG Sejak

diberlakukannya

Undang-Undang

32

tahun

2004

tentang

pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan di daerah diserahi kewenangan dan tanggung jawab yang besar untuk mengelola daerahnya. Di satu sisi, hal ini mengurangi ketergantungan daerah dan meningkatkan kemandirian daerah untuk mengelola sendiri daerahnya. Namun, di sisi lain dapat masalah dapat muncul apabila pengelolaan di daerah tidak ditangani oleh sumber daya manusia atau SDM aparatur yang berkualitas. Untuk itu daerah dituntut untuk terus-menerus mengembangkan kompetensi SDM aparatur hingga mereka kompeten dan profesional dalam tugas-tugas mereka. Hanya saja, beberapa evaluasi yang dilakukan lembaga-lembaga asing dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terhadap kualitas SDM pemerintah menunjukkan bahwa kinerja PNS masih rendah sejak diberlakukannya otonomi daerah (Kompas, 26 Mei 2006 & Media Indonesia, 29 Mei 2006). Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan PNS yang kompeten dan profesional, yang hasil akhirnya dapat dilihat pada peningkatan kinerja. Upaya-upaya tersebut antara lain perbaikan tunjangan dan gaji pegawai, penyusunan kompetensi pegawai negeri, hingga

perbaikan

dalam

hal

rekrutmen

dan

seleksi

pegawai

berdasarkan kompetensi yang telah disusun. Salah satu lembaga pemerintah

yang

memiliki

peran

strategis

dalam

mewujudkan

pengembangan kompetensi SDM aparatur adalah lembaga-lembaga diklat pemerintah. Peran dan tanggungjawab strategis lembaga diklat pemerintah ini memberikan beban tersendiri bagi lembaga diklat untuk terus-menerus meningkatkan kualitasnya dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Lembaga diklat dituntut untuk terus-menerus memperbaiki kinerjanya baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi kinerja diklat itu sendiri. Lembaga

diklat

pemerintah

disebut-sebut

sebagai

lokomotif

transformasi SDM aparatur, yang setidaknya harus memiliki daya ungkit (leverage) dan memimpin perubahan (leading of change) dari tingkat

pusat

hingga

daerah, sehingga

diklat

mampu

memiliki

pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Meningkatnya kompetensi yang dimiliki para aparatur pemerintah setelah mengikuti diklat, membuat mereka mampu melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya secara profesional sehingga kinerja individu sekembalinya ke tempat kerja diharapkan akan meningkat, dan pada akhirnya kinerja organisasi secara keseluruhan akan meningkat pula.

B. PERMASALAHAN

Salah satu titik fokus dengan diberlakukannya otonomi daerah yang berkaitan dengan lembaga diklat adalah menyediakan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi di daerah. Lembaga diklat yang berkualitas akan menghasilkan output

berupa

peserta

yang

kompeten

sesuai

dengan

daftar

kompetensi yang diinginkan, dan outcome berupa kinerja aparatur yang lebih baik. Namun demikian, dalam tataran praktis, berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring penyelenggaraan diklat yang dilakukan oleh lembaga administrasi

negara

(LAN,

2005)

menemukan

bahwa

budaya

pengelolaan diklat belum dapat menciptakan budaya pembelajaran yang baik, daya tarik jabatan fungsional widyaiswara tidak menyamai daya tarik jabatan fungsional lain seperti dosen dan peneliti. Selain itu, masih ada pola pikir di daerah yang menilai

diklat sebagai beban

(cost) dan bukan investasi dan kebijakan daerah yang belum berpihak pada penyelenggara diklat. Bahkan ditemukan bahwa beberapa pemerintah

propinsi

belum

menjalankan

fungsi

pembinaan

dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota yang secara tidak langsung berdampak pada persiapan pengembangan lembaga diklat di daerah. Kendala lain yang ditemui penyelenggara program diklat pemerintah adalah tidak standarnya kurikulum, jumlah widyaiswara yang terbatas, rendahnya kualitas widyaiswara, minimnya bahkan tidak tersedianya

dukungan sarana dan prasarana diklat yang memadai, serta kurang jelasnya evaluasi hasil belajar. Bahkan, para pemangku kepentingan (stake-holders)

pediklatan

telah

melihat

bahwa

program

diklat

cenderung jatuh pada rutinitas kegiatan yang berorientasi anggaran saja

(budget

driven),

bukan

kegiatan

pembelajaran

untuk

meningkatkan kapasitas para peserta diklat. Selain itu, ada anggapan bahwa penyelenggaraan diklat sebagai kegiatan refreshing dari rutinitas kerja keseharian dan bukan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai itu sendiri(www.diklat.pemda-diy.go.id). Untuk mendapatkan lembaga diklat yang berkualitas, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga diklat pemerintah adalah dengan

meningkatkan

kinerja

diklat

melalui

proses

identifikasi

kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diklat (PP 101, 2000). Keseluruhan proses tersebut perlu dikelola dengan baik dalam suatu prosedur dan langkah-langkah yang membentuk suatu siklus yang berbasis kinerja (performance based management). Oleh karena keberhasilan pencapaian kinerja insatansi pemerinah dalam hal ini penyelenggara diklat tidak terlepas dari kualitas penyelenggara diklat itu sendiri lewat manajemen kinerja yang meliputi perencanaan, impelementasi, pengukuran, evaluasi, dan audit kinerja (Bappenas, 2006). Hal ini bertujuan untuk mengukur kemajuan aktifitas yang dilakukan dan menilai pencapaian hasil (kinerja) dari desain yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, informasi yang diperoleh dapat

digunakan untuk melakukan perbaikan terus-menerus untuk menilai apakah visi, misi dan tujuan lembaga diklat sesuai dengan harapan. Kenyataannya, selama ini mutu pengelolaan diklat lewat manajemen kinerja tersebut belum optimal. Hanya saja, kinerja diklat tidak hanya dipengaruhi oleh pengelolaan kinerja (performance based management), tetapi juga dipengaruhi pula

oleh

kualitas

lembaga

penyelenggara

diklat,

dan

sistem

penyelenggaraan diklat termasuk didalamnya peran dari pemangku kepentingan (stake-holders), yang meliputi peserta, penyelenggara, pembina diklat, widyaiswara dan dukungan pemerintah. Indikator yang dapat dipakai untuk menilai kapasitas kinerja lembaga diklat adalah, bentuk kelembagaan, kedudukan kelembagaan, dan status kelembagaan. Yang dimaksud dengan bentuk kelembagaan adalah apakah lembaga diklat tersebut merupakan representasi dari lembaga pemerintah yang mengurusi bidang kediklatan aparatur di daerah atau bukan. Kelembagaan di daerah sangat bervariasi. Bisa berupa badan, unit atau nama lain. Selain itu, indikator lainnya adalah ketersediaan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, program diklat, serta widyaiswara. Dari berbagai kebijakan yang sedang digodok Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara, nampaknya kita harus memperhatikan bahwa strategi peningkatan kapasitas penyelenggara diklat akan dapat diimplementasikan secara efektif apabila seluruh

pemangku

kepentingan

(stake-holders)

diklat

aparatur

memiliki

komitmen dan pemahaman sama tentang urgensi peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur (www.diklat.pemda-diy.go.id). Kompetensi mereka itu kemudian diharapkan dapat dituangkan lewat manajemen kinerja guna peningkatan kapasitas lembaga diklat khususnya di kawasan Indonesia Timur.

C. TUJUAN PENELITIAN Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengukur kapasitas lembaga diklat di daerah. Indikator penilaian yang dipakai untuk menilai kapasistas lembaga

diklat adalah a) manajemen kinerja

lembaga diklat, b) kualitas SDM pengelola diklat, c) program diklat yang dilakukan, d) ketersediaan dan kualitas widyaiswara, dan e) teknologi yang mendukung kegiatan dan lembaga diklat. Secara

khusus,

penelitian

ini akan

difokuskan

untuk

mencapai

beberapa tujuan, sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi gambaran aktual dan memperoleh profil dari masing-masing daerah tentang sistem manajemen diklat yang digunakan 2. Mengidentifikasi apakah sistem manajemen yang digunakan sudah diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kinerja 3. Mengidentifikasi gambaran aktual tentang kualitas lembaga diklat di daerah yang terlihat dari dukungan stake-holders (dalam hal ini widyaiswara dan pengelola diklat) dan ketersediaan teknologi pendukung serta ketersediaan program.

Indikator untuk menilai kapasitas kinerja lembaga diklat adalah, bentuk

kelembagaan,

kedudukan

kelembagaan,

dan

status

kelembagaan.Yang dimaksud dengan bentuk kelembagaan adalah apakah lembaga diklat tersebut merupakan representasi dari lembaga pemerintah yang mengurusi bidang kediklatan aparatur di daerah atau bukan. Kelembagaan di daerah sangat bervariasi. Bisa berupa badan, unit atau nama lain. Selain itu, indikator lainnya adalah ketersediaan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, manajemen kinerja, program diklat, serta widyaiswara.

D. RUMUSAN MASALAH a. Bagaimana manajemen kinerja diklat di daerah? b. Bagaiman kapasitas lembaga Diklat di daerah ?.

E. TUJUAN DAN MANFAAT Kajian kapasitas lembaga Diklat ini bertujuan: a) Untuk mengidentifikasi manajemen kinerja lembaga diklat di daerah b) Untuk mengembangkan kapasitas lembaga diklat sebagai pusat pengembangan aparatur pemerintah.

F. KERANGKA KONSEPTUAL KERANGKA PIKIR

G. RUANG LINGKUP PENELITIAN a. Tipe penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang akan mencari informasi faktual dan detail untuk mendeskripsikan dan mengindentifikasi keadaan yang sedang berlangsung untuk membuat komparasi dan evaluasi. b. Lokasi penelitian Lokus kajian Kapasitas lembaga diklat ini dibatasi pada delapan propinsi

yaitu

Jayapura,

Ambon, Kendari, Palu, Gorontalo,

Manado, Mamuju dan Ternate. c. Responden Responden dalam penelitian ini adalah kepala dinas, badan atau kantor diklat daerah, staf teknis dan fungsional daerah d. Instrumen penelitian Data

primer

akan

diperoleh

melalui

daftar

pertanyaan,

sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui laporanlaporan dan dokumen-dokumen. e. Teknik analisis data Data primer akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif

dengan

bantuan

program

pengolah

data

sedangkan data sekunder akan dioleh secara kualitatif.

SPSS,

H. TARGET DAN HASIL YANG DIHARAPKAN a. Tersedianya informasi lembaga diklat di daerah b. Adanya rekomendasi tentang pengembangan kapasitas lembaga diklat sebagai pusat pengembangan aparatur pemerintah.

I. JANGKA WAKTU Mengingat pentingnya melakukan kajian Lembaga Pendidikan dan pelatihan aparatur untuk peningkatan mutu penyelenggaraan diklat maka kajian ini perlu dilakukan dari bulan April hingga Oktober tahun 2008.

J. ANGGARAN Sumber anggaran dalam anggaran kinerja bidang kajian tahun 2008 dengan besarnya seperti terlampir dalam rincian anggaran biaya RAB) terlampir

Bibliography Hasil Evaluasi dan Monitoring 2005 (Hasil evaluasi diklat 2006), Manajemen yang berorientasi pada Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah (Suatu Profil), Direktorat Aparatur Negara th 2006, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (PP 101, 2000). www.diklat.pemda-diy.go.id Media Indonesia, 29 Mei 2006 Kompas 26 Mei 2006