Ppt Pi Kel.5.fix.pptx

KOORDINASI

EL

KEBIJAKAN

UNIVERSITAS BENGKULU

KELOMPOK 5

Zhellyn Aurelly Cahyadi

C1A016002

Nita Purnama Sari C1A016030

Jemmy Setiawan C1A016066

Hildayatur Rahmi.B C1A016024

UNIVERSITAS BENGKULU

OUTLINE OF PRESENTATION

1

2

Pengertian Kebijakan Koordinasi

Pentingnya Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal

3 Dinamika Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia

4 Tantangan Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia

Pengertian Kebijakan Koordinasi

UNIVERSITAS BENGKULU

Pengertian Koordinasi Kebijakan Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuantujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah ( dapartemen atau bidang-bidang fungsional ) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan daar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui APBN.

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar dimasyarakat dan penetapan suku bunga.

Jadi, Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter adalah proses pengintegrasian antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan makroekonomi untuk menjaga kestabilan perekonomian suatu negara. UNIVERSITAS BENGKULU

Pentingnya Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal

UNIVERSITAS BENGKULU

Pentingnya Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal

Pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tidak terlepas dari adanya perbedaan penekanan dalam peran dan pencapaian tujuan masing-masing kebijakan, sehingga perlu menerapkan strategi bauran kebijakan yang optimal dalam rangka mencapai stabilitas makro dan perrtumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia

UNIVERSITAS BENGKULU

Dinamika Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia 1. Periode Pemerintahan Orde Lama Pelaksanaan kebijakan moneter pada periode Orde Lama cenderung dipengaruhi oleh kondisi politik. Pemerintah Orde Lama menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif yang berujung pada defisit anggaran pemerintah.

1. Pengeluaran Militer 2. Impor Beras Pemicu Kebijakan fiskal yang ekspansif

3. Subsidi 4. Proyek Mercu Suar 5. Dana Bebas (Discretionary Funds)

Dinamika Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia

Defisit anggaran tersebut dibiayai dengan pinjaman dari BI. Uang yang beredar meningkat tajam jauh melebihi kebutuhan riil perekonomian sehingga mendorong melambungnya harga. Akibatnya, inflasi menjadi tidak terkendali hingga mencapai 635% pada tahun 1966. Jadi pada masa Orde Lama menunjukkan bahwa belum optimalnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter karena : - Pengambilan kebijakan berada dalam kewenangan Menteri Keuangan yang juga sebagai ketua Dewan Moneter. - Lemahnya pengawasan membuat pengambilan kebijakan yang kurang tepat. 1. Kebijakan fiskal defisit (“boros”) dimana pengeluaran tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, 2. Kebijakan moneter telah membuat inflasi tidak terkendalikan dan ekonomi mandeg.

Dinamika Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia

2. Periode Pemerintahan Orde Baru Pada tanggal 3 Oktober 1966, untuk mengatasi kondisi hiperinflasi, pemerintah secara resmi meluncurkan program stabilisasi. Intisari Program Stabilisasi

Kebijakan Fiskal : Pemerintah menerapkan anggaran berimbang dengan cara menghentikan proyek-proyek yang tidak produktif dan fokus pada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Pemerintah juga melakukan reorganisasi dalam sistem perpajakan yang kuno dan tidak efisien.

Kebijakan Moneter : Pemerintah menerapakan kebijakan moneter yang agak paradoks, yaitu kebijakan uang ketat (termasuk kredit ketat) yang dibarengi dengan kebijakan kredit longgar pada jenis investasi yang diseleksi, seperti rehabilitasi dari fasilitasfasilitas yang telah tersedia atau proyek-proyek yang memiliki potensi paling besar untuk memperluas kapasitas produksi negara

Dinamika Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia

Lanjutan...

1. Pada tahun 1968 pemerintah berusaha mendorong produksi dengan menggalakkan investasi dalam negeri dan luar negeri. 2. Di pertengahan tahun 1970, harga minyak di pasaran dunia meningkat hingga hampir empat kali lipat.

3. Pada tahun 1974, dari sisi moneter, pemerintah mulai melaksanakan kebijakan kredit selektif. 4. Di tahun 1981-1982, kondisi ekonomi dunia mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya ketidakseimbangan perdagangan antar negara maju.

5. Di tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang pada intinya merupakan paket penyempurnaan kebijakan-kebijakan sebelumnya di bidang keuangan, moneter, dan perbankan. 6. Terjadi krisis ekonomi yang dialami Indonesia di tahun 1997

Dinamika Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia

3 . Periode Setelah Krisis Ekonomi 1997

Krisis tahun 1997 berdampak sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Untuk mencegah hancurnya sektor perbankan, dana sangat besar disuntikkan oleh pemerintah (melalui BI) ke sektor ini, yang kemudian memicu kenaikan laju inflasi. Di sisi lain, BI harus menyerap kelebihan likuiditas di masyarakat dengan memberlakukan kebijakan moneter kontraktif, yang kemudian menyebabkan naiknya suku bunga dan secara umum menimbulkan persoalan lain di pasar keuangan

Dinamika Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia Menghadapi krisis adalah menjaga kestabilan makroekonomi dengan cara :

Di bidang moneter : Memberlakukan kebijakan moneter ketat yaitu kebijakan moneter untuk mengurangi penurunan atau depresiasi nilai mata uang lokal yang berlebihan

Di bidang pengelolaan dunia usaha Di bidang fiskal: Memberlakukan kebijakan Mengurangi pengeluaran yang akan memperbaiki untuk kegiatan-kegiatan kemampuan pengelolaan tidak produktif dan baik di sektor publik atau mengalihkannya pada swasta. Termasuk di pengeluaran untuk dalamnya upaya untuk kegiatan yang diharapkan mengurangi intervensi dapat mengurangi biaya pemerintah, monopoli sosial akibat krisis dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang kurang produktif lainnya

Di bidang perbankan: Memberlakukan restrukturisasi perbankan yang bertujuan untuk mencapai 2 hal, yaitu mengatasi dampak krisis dan menghindari terjadinya krisis di masa yang akan datang

Dinamika Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia

4. Periode Setelah Krisis Finansial Global Perbankan Indonesia yang sehat dan kuat setelah restrukturisasi sektor perbankan yang dilakukan sejak krisis 1997 menjadi modal besar bagi Indonesia dalam menghadapi krisis finansial global di tahun 2008. Sehingga pasar keuangan Indonesia dapat bertahan dengan cukup baik menghadapi krisis global tersebut. Kebijakan moneter Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia sewaktu krisis tersebut berlangsung

Jaminan atas Simpanan

Stimulus Fiskal Pemerintah

Tantangan Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia

UNIVERSITAS BENGKULU

Tantangan Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia

1 2 3

Otoritas moneter dan fiskal umumnya mempunyai tujuan kebijakan yang berbeda.

Otoritas moneter dan fiskal mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi perekonomian.

Otoritas moneter dan fiskal mempunyai prediksi yang berbeda mengenai kondisi (state) perekonomian

PERTANYAAN : Sesi I : 1. 2. 3. Sesi II : 1. 2. 3.

UNIVERSITAS BENGKULU

THANKYOU TH UNIVERSITAS BENGKULU