Ppt Asp Kel 6.pptx

AKUNTANSI ASET DAN KEWAJIBAN KELOMPOK 6 YAYA VIRGIA DEBY FURNAMA AZMIR S

KAS DAN SETARA KAS Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan atau dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

SETARA KAS

Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas umumnya bagian dari instrumen manajemen kas dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Tidak semua investasi jangka pendek dapat dikategorikan sebagai setara kas. Inventasi jangka pendek yang dapat dikategorikan sebagai setara kas adalah inventasi yang dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa resiko perubahan nilai yang signifikan.

Klasifikasi Kas dan Setara Kas Unsur-unsur yang termasuk kas meliputi :

KAS DI DAERAH

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

KAS DI BLUD

Unsur-unsur yang termasuk setara kas meliputi :

Desposito dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan

Surat Utang Negara dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan

Pengakuan dan Pengukuran Kas dan Setara Kas Kas diakui pada saat kas diterima pada rekening umum pemerintah. Kas diukur sebesar nilai nominal. Nilai nominal merupakan nilai yang tertulis dalam instrumen kas. Kas yang berbentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transaksi dan Jurnal Kas dan Setara Kas

Berikut ini disajikan beberapa transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas beserta jurnalnya pada SKPD A : 1. Bendahara Penerimaan menerima pelunasan piutang pajak PBB pedesaan dan perkotaan sebesar Rp 4.000.000 2. Bendahara Penerimaan menerima kas dari pembayaran retribusi pasar sebesar Rp 2.500.000 3. Diterima SP2D UP dari BUD untuk keperluan sehari-hari SKPD sebesar Rp 2.000.000 4. Bendahara Pengeluaran menyetor penerimaan PBB pedesaan dan perkantoran sebesar Rp 4.000.000 dan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 2.500.000 ke kas daerah 5. Bendahara Pengeluaran menggunakan uang persediaan untuk membayar listrik sebesar Rp 1.200.000

Transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas diatas dijurnal pada pembukuan SKPD A sebagai berikut : 1. Jurnal Finansial : Kas di Bendahara Penerimaan 4.000.000 Piutang Pajak Daerah 4.000.000 Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Perubahan SAL 4.000.000 Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA 4.000.000 2. Jurnal Finansial : Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar LO Jurnal Pelakasanaan Anggaran : Perubahan SAL Pendapatan Retribusi Pasar LRA 3. Jurnal Finansial Kas di Bendahara Pengeluaran RK PPKD Jurnal Pelakasanaan Anggaran : Tidak Ada 4. Jurnal Finansial : RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan Jurnal Pelaksaan Anggaran : Tidak Ada 5.Jurnal Finansial : Beban Jasa Kantor Kas di Bendahara Pengeluaran Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Belanja Jasa Kantor Perubahan SAL

2.500.000

2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000

6.500.000 6.500.000

1.200.000

1.200.000 1.200.000 1.200.000

Berikut ini disajikan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada PPKD beserta penjurnalannya : 1. Diterima kas sebesar Rp 6.500.000 yang disetor oleh Bendahara Penerimaan SKPD A yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah 2. Di cairkan dana cadangan sebesar Rp 10.000.000 3. Diterbitkan SP2D UP sebesar Rp 2.000.000 yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD A 4. Disetor PPN sebesar Rp 400.000 ke kas negara yang sebelumnya dipotong dari transaksi pembelian pemerintah dengan pihak ketiga.

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas diatas dijurnal pada pembukuan PPKD sebagai berikut : 1. Jurnal Finansial : Kas di Kas Daerah 6.500.000 RK SKPD A 6.500.000 Jurnal Pelakasanaan Anggaran : Tidak Ada 2. Jurnal Finansial : Kas di Kas Daerah 10.000.000 Dana Cadangan 10.000.000 Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Perubahan SAL 10.000.000 Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan 10.000.000 3. Jurnal Finansial : RK SKPD A 2.000.000 Kas di Kas Daerah 2.000.000 Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Tidak Ada 4. Jurnal Finansial : Utang PPN Pusat 400.000 Kas di Kas Daerah 400.000 Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Tidak Ada

PIUTANG Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Untuk itu, piutang perlu disesuaikan agar menggambarkan nilai yang dapat direalisasi. Penyesuaian nilai piutang dilakukan dengan penentuan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat dterima pembayaran dimasa yang akan datang.

PIUTANG LANCAR

PIUTANG KURANG LANCAR

PIUTANG DIRAGUKAN

PIUTANG MACET

KLASIFIKASI PIUTANG

Pada dasarnya piutang diklasifikasi menjadi dua yaitu, piutang pendapatan dan piutang lainnya. Piutang pendapatan meliputi piutang pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lainnya PAD yang sah, dan piutang transfer. Sedangkan piutang kategori lain meliputi tagihan jangka panjang yang akan jatuh tempo dan uang muka.

Pengakuan dan Pengukuran Piutang Piutang diakui saat timbul klaim atau hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Sesuai pengertian diatas, piutang dapat diakui ketika :

Diterbitkan surat ketetapan atau dokumn yang sah

Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Pengukuran piutang bervariasi sesuai dengan faktor yang menyebabkan timbulnya hak tagih. Pengukuran piutang diuraikan sebagai berikut : 1. Piutang pendapatan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan 2. Piutang karena pemberian pinjaman diukur sebesar jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Bunga, denda, dan biaya pinjaman lain yang dinyatakan dalam perjanjian harus diperhitungkan. 3. Piutang dari penjualan dinilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan. Apabila ada potongan pembayaran maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

4. Piutang yang timbul karena kemitraan diukur berdasarkan ketentuanketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. Piutang yang timbul dari pemberian fasilitas atau jasa dihitung sebesar fasilitas atau jasa yang telah diberikan dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Transaksi dan Jurnal Piutang Berikut ini adalah transaksi piutang SKPD B : 1. Ditetapkan piutang PBB pedesaan dan perkotaan sebesar Rp 4.800.000 2. Pada akhir periode terhadap retribusi parkir tepi jalan umum yang belum dibayar oleh pihak ketiga sebesar Rp 2.200.000 3. Bendahara Penerimaan menerima pelunasan piutang PBB pedesaan dan perkotaan sebesar Rp 2.000.000 dan piutang retribusi parkir tapi jalan umum sebesar Rp 1.000.000

4. Pada akhir periode dilakukan penilaian bahwa piutang PBB pedesaan dan perkotaan yang diperkirakan tidak dapat ditagih adalah Rp 200.000 dan piutang retrbusi parkir tepi jalan umum yang diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar Rp 100.000

Jurnal untuk mencatat transaksi diatas pada pembukuan SKPD B adalah sebagai berikut : 1. Jurnal Finansial : Piutang Pajak Daerah 4.800.000 Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LO 4.800.000 Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Tidak Ada 2. Jurnal Finansial : Piutang Retribusi 2.200.000 Pendapatan Retribusi LO 2.200.000 Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Tidak Ada 3. Jurnal Finansial : Kas di Bendahara Penerimaan 3.000.000 Piutang Pajak Daerah 2.000.000 Piutang Retribusi 1.000.000 Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Perubahan SAL 3.000.000 Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA 2.000.000 Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum LRA 1.000.000 4. Jurnal Finansial : Beban Penyisihan Piutang Pendapatan 300.000 Penyishin Piutang Pendapatan 300.000

Berikut ini adalah Transaksi piutang pada PPKD : 1. Jurnal Finansial : Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan 19.000.000 Pendapatan DBH Pajak LO 3.500.000 Pendapatan DBH Bukan Pajak LO 4.000.000 Pendapatan DAU LO 9.000.000 Pendapatan DAK LO 2.500.000 2. Jurnal Finansial : Kas di Kas Daerah 15.000.000 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Prmbngn 15.000.000 Jurnal pelaksanaan Anggaran : Perubahan SAL 19.000.000 Pendapatan DBH Pajak LRA 3.500.000 Pendapatan DBH Bukan Pajak LRA 4.000.000 Pendapatan DAU LRA 9.000.000 Pendapatan DAK LRA 2.500.000 3. Jurnal Finansial : Bag. Lancar Tagihan Pinj. Jk. Pjg. Kepada Entitas 7.500.0000 Tagihan Pinj. Jk. Pjg kepada Entitas Lainnya 7.500.000 4. Jurnal Finansial : Kas di Kas Daerah 7.500.000 Bagian Lancar Tagihan Pinj. Jk. Pjg. Kepada Entitas 7.500.000

PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi Persediaan Persediaan dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

• PERSEDIAAN BAHAN HABIS PAKAI • PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL • PERSEDIAAN BAHAN LAINNYA

KLASIFIKASI PERSEDIAAN 11701

Persediaan Bahan Pakai Habis

11702

Persediaan Bahan/Material

11703

PersediaanBarang Lainnya

Ada dua pendekatan pengakuan persediaan, yaitu : 1. Pendekatan Beban Persediaan yang diperoleh dicatat sebagai beban persediaan dan pada akhir periode dilakukan perhitungan untuk mengetahui persediaan yang sisa ditangan. Pendekataan beban digunakan untuk persediaan yang dimaksudkan digunakan segeran dan tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

2. Pendekatan Aset Pendekatan yang diperoleh dicatat sebagai aset dan pada akhir periode dilakukan perhitungan untuk mengetahui beban sebesar persediaan yang digunakan atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan yang maksud penggunaannya untuk maksud berjaga-jaga.

Pengukuran Persediaan adalah sebagai berikut : 1. Persediaan yang dibeli diakui sebesar harga perolehan. Unsur0unsur yang dipertimbangkan dalam harga perolehan adalah harga beli, biaya pengangkutan, biaya penanganan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang secara langsung berkaitan dengan peroleha persediaan. 2. Persediaan yang diproduksi diakui sebesar harga pokok produksi. Harga Pokok Produksi meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung yang terjadi dalam rangka proses persediaan. 3. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain diakui sebesar nilai wajar. Nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Transaksi dan Jurnal Persediaan Berikut ini adalah transaksi persediaan pada SKPD C : 1. Bendahara Pengeluaran SKPD C menggunakan uang persediaan untuk membeli alat tulis kantor Rp 150.000, benda-benda pos Rp 250.000, perlengkapan kebersihan Rp 300.000, dan isi ulang tabung gas Rp 250.000 2. Dengan menggunakan SP2D LS, SKPD C membeli bahan baku bangunan Rp 12.000.000, bibit tanaman Rp 18.000.000, obat-obatan Rp 10.000.000, dan bahan kimia Rp 5.000.000 3.Pada akhir periode dilakukan perhitungan fisik persediaan dan ditemukan bahwa sisa bahan habis adalah Rp 325.000 dan bahan/material yang ada ditangan adalah Rp 4.500.000

Transaksi-transaksi diatas dijurnal pada pembukuan SKPD C dengan pendekatan beban adalah sebagai berikut : 1. Jurnal Finansial : Beban bahan pakai habis 900.000 Kas di Bendahara Pengeluaran 900.000 Jurnal pelaksanaan anggaran : Belanja Bahan Pakai Habis 900.000 Perubahan SAL 900.000 2. Jurnal Finansial : Beban Bahan/Material 35.000.000 RK PPKD 35.000.000 Jurnal pelaksanaan anggaran : Belanja Bahan/Material 35.000.000 Perubahan SAL 35.000.000 3. Jurnal Finansial : Persediaan Bahan Pakai Habis 325.000 Persediaan Bahan/Material 4.500.000 Beban Bahan Pakai Habis 325.000 Beban Bahan/Material 4.500.000

Transaksi-transaksi diatas di jurnal pada pembukuan SKPD C dengan pendekatan aset adalah sebagai berikut : 1. Jurnal Finansial : Persediaan Bahan Pakai Habis 900.000 Kas di Bendahara Pengeluaran 900.000 Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Belanja Bahan Pakai Habis 900.000 Perubahan SAL 900.000 2. Jurnal Finansial : Persediaan Bahan/Material 35.000.000 Perubahan SAL 35.000.000 3. Jurnal Finansial : Beban Bahan Pakai Habis 575.000 Beban Bahan/Material 30.500.000 Persediaan Bahan Pakai Habis 575.000 Persediaan Bahan/Material 30.500.000

INVESTASI Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Surplus anggaran dapat digunakan dalam rangka manajemen kas dengan memperoleh investasi jangka pendek. Surplus anggaran juga dapat digunakan untuk memperoleh investasi jangka panjang dalam rangka mendapatkan pendapatan dalam jangka panjang.

KLASIFIKASI INVESTASI Investasi dikategorikan berdasakan jangka waktunya .

Investasi jangka pendek

Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan, Investasi jangka panjang dikelompokkan menjadi : 1. Investasi jangka panjang nonpermanen 2. Investasi jangka panjang permanen

Klasifikasi Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Nonpermanen 12101

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

12102

Investasi dalam Obligasi

12103

Investasi dalam Proyek Pembangunan

12104

Dana Bergulir

12105

Deposito Jangka Panjang

12106

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen 12201

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

12202

Investasi Permanen Lainnya

Pengakuan dan Pengukuran Investasi Investasi diakui pada saat terjadi pengeluaran kas atau aset lainnya dengan kriteria (1) Pemerintah Daerah mungkin memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat lain di masa depan atau (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal. Investasi jangka pendek merupakan bagian dari pembiayaan Pemerintah Daerah. Pengukuran investasi berbeda-beda sesuai dengan jenis investasi. Investasi jangka pendek berbentuk sekuritas diukur sebesar harga perolehan atau nilai wajar apabila harga perolehan tidak diketahui. Investasi jangka pendek berupa deposito diukur sebesar nilai nominalnya.

Berikut ini adalah transaksi investasi yang dilakukan oleh PPKD : 1. Kas yang menganggur dimanfaatkan untuk memperoleh investasi sebagai berikut saham Rp 15.000.000 dan deposito jangka pendek Rp 25.000.000 2. Kas dikeluarkan dengan menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 40.000.000 dan investasi deposito berjangka sebesar Rp 30.000.000 3. Saham dengan harga perolehan Rp 10.000.000 dijual senilai Rp 10.500.000 dan deposito dicairkan dengan nominal Rp 15.000.000 ditambah bungan Rp 400.000 4. Investasi dana bergulir nilai nominal Rp 20.000.000 dicairkan kembali ditambah dengan bunga 5% dan deposito jangka panjang dengan nilai nominal Rp 15.000.000 juga dicairkan ditambah bunga 10%. 5. Ditambah pemberitahuan dari Direksi BUMD bahwa perusahaan laba sebesar Rp 45.000.000. Kepemilikan pemerintah pada BUMD tersebut adalah 100%.

Jurnal untuk mencatat transaksi : 1. Jurnal Finansial : Investasi dalam saham Investasi dalam deposito Kas di Kas Daerah Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Tidak Ada Jurnal 2. Jurnal Finansial : Dana Bergulir Deposito Jangka Panjang Kas di Kas Daerah Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Pengeluaran Pemby. Pem.Dana Bergulir Pengeluaran Pemby. Pem. Dep. Jk. Panjang Perubahan SAL

15.000.000 25.000.000 40.000.000

40.000.000 30.000.000 70.000.000 40.000.000 30.000.000 70.000.000

Jurnal Finansial : Kas di Kas Daerah 25.900.000 Investasi Dalam Saham 10.000.000 Investasi Dalam Deposito 15.000.000 Pendapatan Bunga LO 400.000 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek LO 500.000 Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Perubahan SAL 900.000 Perubahan Bunga LRA 400.000 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 500.000 Jurnal Finansial : Kas di Kas Daerah 37.500.000 Dana Bergulir 20.000.000 Deposito Berjangka 15.000.000 Pendapatan Bunga 2.500.000 Jurnal pelaksanaaan anggaran : Perubahan SAL 35.000.000 Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Bergulir 20.000.000 Penerimaan Pemby. Pencairan Deposito Jk. Panjang 15.000.000

Jurnal Finansial : Piutang Hasil Pengl. Keu. Daerah yang dipisahkan 45.000.000 Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada 45.000.000 Pemda LO Jurnal pelaksanaan anggaran Tidak ada jurnal

ASET TETAP Aktiva adalah sumber ekonomi yang memiliki manfaat masa depan dan dikendalikan oleh perusahaan yang timbul sebagai akibat dari transaksi masa lal. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi Aset Tetap Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya. Berdasarkan sifat dan fungsinya, aset tetap dikasifikasikan menjadi :

1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi, dan jaringan 5. Aset tetap lainnya

Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum yang lengkap karena masih dalam proses, misalnya proses jual beli tanah dan sertifikatnya, maka aset tetap diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah.

Transaksi dan Jurnal Aset Tetap Berikut ini adalah transaksi aset tetap yang tidak saling berkaitan yang terjadi pada SKPD D : 1. Dibeli aset tetap melalui mekanisme pembayaran SP2D sebagai berikut : Traktor Rp 45.000.000, mobil dinas Rp 75.000.000, komputer Rp 10.000.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN. BUD memotong PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5%

2. Dibayar Termin terkahir pembangunan kantor sebesar Rp 80.000.000 melaui SP2D LS. Nilai kontrak adalah Rp 160.000.000. Gedung selesai dibangun dan diserahkan kepada pemerintah. Harga tersebut sudah termasuk PPN. BUD memotong PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5% 3. Kendaraan bermotor dengan harga perolehan Rp 50.000.000 dijual seharga Rp 21.000.000. Akumulasi penyusutan pada saat penjualan adalah sebesar Rp 30.000.000 4. Diketahui penyusutan traktor adalah Rp 250.000, kendaraan dinas Rp 300.000, komputer Rp 150.000, dan bangunan gedung tempat kerja Rp 500.000

Jurnal untuk mencatat transaksi diatas pada pembukuan SKPD D adalah sebagai berikut : 1. Jurnal Finansial : Alat-alat Berat 45.000.000 Alat Angkutan Darat Bermotor 75.000.000 Komputer 10.000.000 RK PPKD 130.000.000 Jurnal pelaksanaan anggaran : Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 45.000.000 Blnj. Modal Peng. Alat Angkutan Darat Bermotor 75.000.000 Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.000.000 Perubahan SAL 130.000.000 2. Jurnal Finansial : Kontruksi dalam pengerjaan 80.000.000 RK PPKD 80.000.000 Bangunan Gedung Tempat kerja 160.000.000 Kontruksi Dalam Pengerjaan 160.000.000 Jurnal pelaksanaan Anggaran : Blnj. Modal Pengadaan Bang. Gd. Tempat Kerja 80.0000.000 Perubahan SAL 80.000.000

3. Jurnal Finansial : Kas di Bendahara Penerimaan 21.000.000 Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 30.000.000 Alat Angkutan Darat Bermotor 50.000.000 Surplus Penjualan Aset Non Lancar LO 1.000.000 Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak Ada Jurnal 4. Jurnal Finansial : Penyusutan Peralatan dan Mesin 700.000 Penyusutan Gedung dan Bangunan 500.000 Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 700.000 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 500.000 Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada Jurnal

KEWAJIBAN Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban saat sekarang dari suatu perusahaan yang akan dipenuhi dengan menstransfer aset atau memberikan jasa kepada pihak lain dimasa datang sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada masyarakat, alokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Klasifikasi Kewajiban Kewajiban diklasifikasi berdasarkan jatuh temponya. Berdasarkan jatuh tempo, kewajiban dikelompokkan menjadi : 1. Kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 2. Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bukan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban diukur sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transaksi dan Jurnal Kewajiban Berikut ini adalah transaksi utang SKPD E : 1. Diterima tagihan Listrik Rp 2.400.000 dan tagihan telepon sebesar Rp 1.200.000 2.Diterima tagihan atas penyewaan rumah sebesar Rp 8.000.000 3.Dibayar tagihan listrik Rp 2.400.000 dan tagihan telepon Rp 1.200.000 dengan uang persediaan serta tagihan sewa rumah sebesar Rp 8.000.000 dengan SP2D LS.

Jurnal diatas dicatat pada pembukuan SKPD E sebagai berikut ; 1. Jurnal Finansial : Beban Jasa Kantor 3.600.000 Utang Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 Jurnal pelaksanaan anggaran : 2. Jurnal Finansial : Beban Sewa Rumah 8.000.000 Utang Belanja Lainnya 8.000.000 Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada 3. Jurnal Finansial : Utang Belanja Brang dan Jasa 3.600.0000 Utang Belanja Lainnya 8.000.000 Kas di Bendahara Pengeluaran 3.600.000 RK PPKD 8.000.000

Berikut ini adalah transaksi utang PPKD : 1. Diterima pemberitahuan bahwa bunga utang bank yang harus dibayar adalah sebesar Rp 7.500.000 2. Diterima kas sebesar Rp 120.000.000 dari utang perbankan dalam negeri yang sudah disepakati 3. Nilai utang obligasi yang jatuh tempo dalam 1 tahun kedepan adalah sebesar Rp 25.000.000

Transaksi diatas dijurnal pada pembukuan PPKD sebagai berikut : 1. Jurnal Finansial : Beban Bunga Bank 7.500.000 Utang Bunga Kepada Bank 7.500.000 Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Tidak ada jurnal

2. Jurnal Finansial : Kas di Kas Daerah 120.000.000 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 120.000.000 Jurnal pelaksanaan anggaran : Perubahan SAL 120.000.000 Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri 120.000.000 dari Bank 3. Jrunal Finansial : Utang Obligasi 25.000.000 Bagian Lancar Utang Obligasi 25.000.000 Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada