Power Point .pptx

KERANGKA KONSEPTUAL PP NO 71 TAHUN 2010 • Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. • Penyusutan Aset Tetap (BARU) • Evaluasi Kinerja • Komponen Laporan Keuangan: 1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) baru 2. Laporan Operasional (LO) baru 3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) baru

PP NO 24 TAHUN 2005 •

Tidak dijelaskan

•

Tidak dijelaskan

•

Tdak dijelaskan

• Komponen Laporan Keuangan: 1. Tidak dijelaskan 2. Tidak dijelaskan 3. Tidak dijelaskan

Lanjutan ………….. PP NO 71 TAHUN 2010 • Basis Akuntansi yang digunakan adalah basis akrual

PP NO 24 TAHUN 2005 • Basis Akuntansi yang digunakan adalah basis kas menuju akrual

SAP no 01 Penyajian Laporan Keuangan PP no 71 tahun 2010 PP no 24 tahun 2005 • informasi mengenai entitas pelaporan: 1. Aset 2. Kewajiban 3. Ekuitas 4. Pendapatan-LRA 5. Belanja 6. Transfer 7. Pembiayaan (baru) 8. Saldo anggaran lebih (baru) 9. Pendapatan-LO (baru) 10. Beban, dan 11. Arus Kas

• informasi mengenai entitas pelaporan: 1. Aset 2. Kewajiban 3. Ekuitas dana 4. Pendapatan 5. Belanja 6. Transfer 7. Tidak dijelaskan 8. Tidak dijelaskan 9. Tidak dijelaskan 10. Pembiayaan, dan 11. Arus Kas

SAP no 01 (lanjutan …….) PP no 71 tahun 2010 • Komponen Laporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Lap. Perubahan Sisa Angg. Lebih 3. Neraca 4. Laporan Operasional 5. Laporan Arus Kas 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan atas Laporan Keuangan

PP no 24 tahun 2005 • Komponen Laporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Tidak dijelaskan 3. Neraca 4. Tidak dijelaskan 5. Laporan Arus Kas 6. Tidak dijelaskan 7. Catatan atas Laporan Keuangan

SAP no 02 PP no 71 tahun 2010 • pendapatan-LRA menambah Saldo Anggaran Lebih • penerimaan pendapatanLRA dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih

PP no 24 tahun 2005 • pendapatan menambah Ekuitas Dana Lancar • penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar

SAP no 03 PP no 71 tahun 2010

PP no 24 tahun 2005

• arus masuk kas dari aktivitas investasi:

• arus masuk kas dari aktivitas investasi: 1. 2. 3. 4. 5.

1. Penjualan Aset Tetap 2. 3. 4. 5.





Penjualan Aset Lainnya Pencairan Dana Cadangan Penerimaan dari Divestasi Penjualan Investasi dlm bntk sekuritas

arus keluar kas dari aktivitas investasi: 1. Perolehan Aset Tetap 2. Perolehan Aset Lainnya 3. Pembentukan Dana Cadangan 4. Penyertaan Modal Pemerintah 5. Pembelian Investasi dlm bntk Sekuritas Format Laporan Arus Kas Berubah

•

Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Lainnya Tidak dijelaskan Tidak dijelaskan Tidak dijelaskan

arus keluar kas dari aktivitas investasi: 1. Perolehan Aset Tetap 2. Perolehan Aset Lainnya 3. Tidak dijelaskan 4. Tidak dijelaskan 5. Tidak dijelaskan

SAP no 03 (Lanjutan ……… PP no 71 tahun 2010

PP no 24 tahun 2005

Format LAK (Pemerintah Pusat)

Format LAK (Pemerintah Pusat) Kenaikan/Penurunan Kas:

Kenaikan/Penurunan Kas: a. Saldo Awal Kas di BUN+Kas di Bend. Pengeluaran b. Saldo Akhir Kas di BUN+Kas di Bend. Pengeluaran c. Saldo Akhir kas di bend Penerimaan d. Saldo Akhir Kas

a. b. c. d. e.

Saldo Awal Kas di BUN Saldo Akhir Kas di BUN Saldo Akhir Kas di Bend Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bend Penerimaan Saldo Akhir Kas

SAP no 04 PP no 71 tahun 2010 • Perubahan istilah: Menjadi “Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan selama tahun Pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target

PP no 24 tahun 2005 • Perubahan istilah: • “dari Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun Pelaporan

SAP no 05 PP no 71 tahun 2010 • Ruang lingkup Pernyataan standar dalam PP no 71 thn 2010 tidak mengatur: 1. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan, dan 2. Instrumen keuangan

PP no 24 tahun 2005 • Diatur

SAP no 06 PP no 71 tahun 2010

PP no 24 tahun 2005

Penilaian Investasi (ber +):

Penilaian Investasi:

1.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut

1.

Tidak diatur

2.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut.

2.

Tidak diatur

SAP no 07 PP no 71 Tahun 2010 •

•

Pengukuran Aset Tetap bertambah: “ Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikaskan biayanya. ……….. Berubah; “ dalam penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional

PP no 24 tahun 2005 •

Tidak dijelaskan

•

Nilai penyusutan untuk masingmasing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan alam Aset Tetap

SAP no 08 PP no 71 tahun 2010 • Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat samapi dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

PP no 24 tahun 2005 • Belum diatur

SAP no 09 PP no 71 tahun 2010

PP no 24 tahun 2005

• Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

• Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carryng value) maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carryng value) maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

SAP no 09 (lanjutan…) PP no 71 tahun 2010

restrukturisasi utang: a. Pembiayaan kembali yaitu pengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk: 1. Perubahan jadwal pembayaran 2. Penambahan masa tenggang, atau 3. Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

PP no 24 tahun 2005

• Tidak diatur

• Tidak diatur

SAP no 10 PP no 71 tahun 2010 • istilah baru Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan • atas koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan

PP no 24 tahun 2005 • istilah Peristiwa Luar Biasa dihilangkan • koreksi kesalahan dilaporkan pada Laporan Arus Kas tahun berjalan

SAP no 11 PP no 71 tahun 2010 •

penambahan dalam penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian sebagaimana pada paragraph 7 disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali: a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum: b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh pemerintah pusat

PP no 24 tahun 2005 • Tidak dijelaskan

SAP no 11 (lanjutan ……. PP no 71 tahun 2010

PP no 24 tahun 2005

•

Adanya penambahan pada BLU/BLUD:

a.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) BLU/BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan secara organisatoris membawahinya. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan, BLU/BLUD adalah entitas pelaporan. Konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLU/BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya.

• Tidak dijelaskan

b.

c.

SAP no 12 Laporan ini baru sebelumnya di PP no 24 belum ada: a. Laporan operasional ini menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasioanal dari suatu entitas pelaporan yang penyajiaannya disandingkan dengan periode sebelumnya b. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasioanal, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.