Pkn.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Hak merupakan sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tangguang jawab.Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena itu sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Jika hak dan kewajiban sebagai warga negara tidak berjalan secara seimbang maka akan menimbulkan suatu permasalahan baik dalam kehidupan individu, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dewasa ini banyak timbul kasus belum seimbangnya antara hak dan kewajiban baik hak dan kewajiban sebagai warga negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. 1.2. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud hak dan kewajiban warga negara Indonesia? 2. Apa saja hak dan kewajiban warga negara Indonesia? 3. Hukum apa saja yang melandasi hak dan kewajiban warga negara Indonesia? 4. Pelanggaran yang terjadi mengenai hak dan kewajiban warga negara? 5. Apa saja tindakan yang diperlukan untuk mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban? 1.3. Tujuan 1. Mengetahui pengertian dari hak dan kewajban warga negara Indonesia. 2. Mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara Indonesia. 3. Mengetahui landasan hukum hak dan kewajiban di Indonesia 4. Mengetahui pelanggaran yang terjadi terkait hak dan pengingkaran kewajiban warga negara indonesia. 5. Mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

1

BAB II PEMBAHASAN 2.1. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Warga Negara Indonesia menurut pasal 26 ayat (1) ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Sedangkan menurut Undang-undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa Warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Karena itu kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masingmasing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Dengan membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Hak dan Kewajiban sebagai warga negara didapat selama seseorang itu ditetapkan menjadi warga negara Indonesia. 2.2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia a. Kewajiban Menghormati Penganut Agama Lain Karena Indonesia memiliki banyak macam agama yang di anut oleh warganya dapat menimbulkan perpecahan. Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan sebagai berikut : o Tidak boleh menghina / mencela agama lain. o Tidak boleh merendahkan agama lain. o Menghargai penganut agama lain dengan tidak mengganggu dan memberikannya kesempatan untuk melakukan ibadah. b.

Kewajiban Menghormati Orang Lain , yaitu dengan cara : 1. Menghormati orang lain baik yang tua maupun muda. 2. Harus patuh dan mendengarkan orang tua. 3. Tidak boleh membantah / melawan orang tua. 4. Tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. 5. Tidak boleh mencela / menghina orang lain.

c.

Kewajiban Mengikuti Pendidikan Dasar Ilmu pengetahuan sangat penting untuk bekal masa depan. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan kepada setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Seperti yang telah tertulis pada UUD

2

1945 Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi " Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." d.

Kewajiban Mematuhi Peraturan yang Berlaku Peraturan dibuat untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar. Peraturan dibuat demi kebaikan kita semua. Contoh : kita sebagai warga sekolah harus mentaati peraturan sekolah demi kelancaran proses belajar mengajar, kita sebagai pengguna jalan yang baik harus mentaati rambu-rambu lalu lintas.

e.

Kewajiban Menjaga Kebersihan Lingkungan Lingkungan yang bersih merupakan idaman bagi setiap orang. Lingkungan yang bersih mencegah terjadinya penyakit. Selainitu, lingkungan yang bersih juga tidak akan mendatangkan masalah lain, seperti banjir. Jika lingkungan sudah bersih maka kewajiban kita sebagai warga negara adalah menjaga dan mempertahankan lingkungan tersebut agar tetap dalam keadaan bersih. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya.

Kewajiban Warga Negara terhadap Pemerintah Kewajiban-kewajiban yang harus delakukan sebagai warga negara terhadap pemerintah adalah sebagai berikut. a. Kewajiban Membela Negara Setiap warga negara negara wajib membela negaranya. Hali ini tertuang dalam UUD 1945 seperti, Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara", Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negaran", dan masih banyak lagi. Membela negara dapat berupa : 1. Mencintai produk dalam negeri. 2. Berpatisipasi dalam sebuah perlombaan tingkat dunia. b.

Kewajiban Menjunjung Tinggi Hukum Warga negara yang baik selalu menjunjung tinggi hukum. Hukum dibuat untuk kebaikan setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Kewajiban menjunjung tinggi hukum tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya." 3

c.

Kewajiban Membayar Pajak Warga negara yang baik adalah orang yang taat pajak. Hal itu terdapat dalam semboyan 'Orang bijak taat pajak'. Pajak merupakan sumber keuangan negara. Uang hasil pungutan pajak akan digunakan untuk keperluan warga negara, misalnya kesehatan gratis, sekolah gratis, dan masih banyak lagi. Kewajiban membayar pajak tercantum dalam UUD 1945 Pasal 23 A yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Hak Setiap Warga Negara Hak-hak setiap warga negara, antara lain : a. Hak Kebebasan Bergama Setiap orang bebas memeluk gama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hal ini tertuang dalam: 1. UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tiggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2. UUD 1945 Pasal 28E Ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, esuai dengan hati nuraninya." 3. UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan ntuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. b.

Hak Mendapat Pendidikan Pendidikan sangat penting bagi setiap warga negara. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan bekal masa depan. Orang yang mendapatkan pendidikan akan mempunyai ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan merupakan modal yang berharga untuk meraih cita-cita. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Hal ni tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28C Ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia", UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

4

Hak siswa adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selain mendapatkan pengajaran, siswa juga mempunyai hak yang lain antara lain. o Hak menggunakan fasilitas sekolah yang telah tersedia. o Hak mencalonkan diri sebagai ketua kelas. o Hak bertanya kepada guru dalam kegiatan belajar mengajar. c.

Hak Memperoleh Informasi Informasi sangat berguna untuk menembah pengetahuan kita. Oleh karena itu, setiap orang berhak memperoleh informasi. Hal itu tertuang dalam dalam UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Infomasi dapat diperoleh dari berbagai media bak media cetak (koran, majalah, poster, spanduk,dsb.), maupun media elektronik (TV, radio, internet).

d.

Hak Memperoleh Pekerjaan dan Imbalan Setiap orang berhak memperoleh pekerjaan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan. HAl tersebut tercantum dalam UUD 1945 27 Ayat 2 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan UUD 1945 Pasal 28D Ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

e.

Hak Untuk Berkeluarga Setiap orang berhak untuk berkeluarga. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

f.

Hak Memperoleh Tempat Tinggal Rumah merupakan tempat tinggal setiap orang. Tempat tinggal mempunyai benyak fungsi bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak memperoleh tempat tinggal. HAk memperoleh tempat tinggal terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

5

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Bila hak memperoleh tempat tinggal telah terpenuhi, maka setiap warga negara mempunya kewajiban yang harus dipenuhi seperti, membeyar pajak, listrik, air, dan telepon bila ada. 2.3. Landasan hukum hak dan kewajiban 1. Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang. 3. Pasal 28 A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 4. Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 5. Pasal 28 C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 6. Pasal 28 D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

6

(3)

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 7. Pasal 28 E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempatbtinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 8. Pasal 28 F Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 9. Pasal 28 G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 10. Pasal 28 H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 11. Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 7

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlidungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban . (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah . (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis,maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 12. Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral ,nilai-nilai agama ,keamanan ,dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis . (3) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 13. Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Kepolisian Negara republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Komponen pemerintahan wajib menegakkan hukum dalam masyarakat. 8

(5)

Susunan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 14. Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 15. Pasal 32 (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. 16. Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

9

17.

Pasal 34 (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

2.4. Pelanggaran terkait pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Pelanggaran hak warga Negara adalah tindskan aparat Negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga Negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang dan berat sebelah dapat menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan dan kekerasan. Bentuk pelanggaran Hak warga Negara 1.

Penangkapan dan penahanan sesorang dei stabilitas tanpa berdasarkan hukum

2.

Pembungkaman kebebasan pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan dalih menganggu stabilitas keamanan.

3.

Pembatasan kebebasan dalam berpendapat, berkumpul dan berserikat.

4.

Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga Negara yang di anggap ekstrim yang dinilai dapat menganggu keamaan dan dapat membahayan kelangsungan pembanguan oleh pemerintah.

5.

Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut di curigai sebagai oknum pengganggu stabilitas. Hilangya rasa aman yang demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak warga Negara.

Bentuk Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 1.

Melanggar aturan lalu lintas, misalnya tidak memakai helm, tidak mempunyai SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.

2.

Tidak atau menghindari membayar pajak.

3.

Tidak ikut serta dalam pembelaan Negara.

4.

Merusak fasilitas umum dan membuang sampah sembarangan. 10

5.

Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskampling.

6.

Melanggar HAM (hak asai manusia).

2.5. Tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Berikut ini upaya pencegahan yang dapat di lakukan untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara: 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakan. Pendekatan hukun harus dikemukakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para penjabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga Negara yang berwenang dalam penagakan hak dan kewajiban warga Negara. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan public untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hukum dan kewajiban warga Negara. 5. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan Negara. 6. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelompok atau gologan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

11

BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia didapatkan selama ditetapkan sebagai warga negara. Dimana dalam pemenuhannya diperlukan tanggung jawab. Hak dan Kewajiban warga negara dicantumkan di dalam UndangUndang 1945 dan disebutkan dalam pasal 27 hingga pasal 34. Dalam pelaksanaan Hak dan Kewajiban terdapat pengingkaran yang merugikan negara atau warga negara lainnya. 3.2. Saran Dari hasil materi yang kami rangkum mengenai Hak dan KewajibanWarga Negara Indonesia dapat di simpulkan bahwa, Hak dan Kewajiban dua instrumen yang tidak dapat dipisahkan. Hak yang di dapat oleh setiap warga negara dan dilaksanakan dengan penuh kewajiban. Selain itu, negara juga perlu memberikan hak bagi warga negara dengan baik dan diawasi agar tidak terjadi penyelewengan yang saat ini masih saja terjadi.

12

DAFTAR PUSTAKA https://www.eduspensa.id/hak-dan-kewajiban-warga-negara/#a https://www.materipelajaran.web.id/2015/08/hak-dan-kewajiban-warganegara.html Susanti, Fatma. 2015, Oktober. “Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban” [diakses Oktober, 2015] Trihafsari, Atria. 2015, Januari. “Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban” [diakses Januari, 2015] www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11732

13