Pkn Uas.docx

Sentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang segala kekuasaan dipusatkat di pemerintah pusat. Kelemahan Sistem Sentralisasi Sentralisasi memiliki kelemahan dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan di daerah yang berada di pusat yang membutuhkan waktu lama untuk melakukannya dan akan memberikan beban kerja karena pekerjaan rumah tangga semakin bertambah dan menumpuk. Contoh Sistem Sentralisasi  

TNI (Lembaga Keamanan Negara), yang melakukan perlindungan kepada indonesia dengan tiga titik yaitu darat, laut, dan udara. BI (Bank Indonesia), sebagai pusat pengaturan dari seluruh kebijakan moneter dan fiskal.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan ke pemerintah daerah otonom guna mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Pemerintahan Daerah). Tujuan Sistem Desentralisasi   

Mencegah pemusatan keuangan Sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk mengikutsertakan rakyat betanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan Penyusunan program-program dalam perbaikan sosial ekonomi di tingkat local

Contoh Sistem Desentralisasi    

Dinas pendidikan mengatur pola-pola pendidikan Dinas perikanan mengatur potensi perikanan di suatu daerah. Pembuatan kebijakan oleh DPRD Pemilihan kepala daerah

Dekosentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau ke instansi vertikal di wilayah tertentu. ( peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2001) Tujuan Sistem Dekosentrasi     

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Pengelolaan pembangunan dan peayanan terhadap kepentingan umum Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara Adanya kerharmonisan dalam keselarasan pelaksanaan pembagunan nasional Terpeliharanya keutuhan NKRI

Contoh Sistem Dekosentrasi   

Kantor pelayanan pajak Penyelenggaraan dinas perhubungan Penyelenggaraan dinas pekerjaan umum

Kewenangan Pemerintah pusat : 1.Moneter Fiskal 2.Politik Luarnegeri 3.Agama 4.Keamanan 5.Pertahanan 6.Hukum atau Yustisi Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Instrumen / Peraturan Otonomi Daerah :  



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Tap MPR no XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah



Tap MPR no IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan otoda

     

kewenangan pemerintah daerah : 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. Penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan.

Integrasi adalah upaya dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. 2. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. a. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. b. Terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. c. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial a. Faktor pendorong integrasi nasional 1) Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2) Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 3) Penggunaan bahasa Indonesia. 4) Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 5) Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 6) Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. 7) Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. 

Faktor penghambat integrasi nasional

1) Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2) Kurangnya toleransi antargolongan. 3) Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4) Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Landasan bela negara 1. Landasan Idiil : pancasila 2. Landasan Konsitusional : - pasal 27 ayat 3 uud 1945 - pasal 30 ayat 1,2,3,4,5 uud 1945

3. Landasan Operasional : - Tap MPR Nomor VI Tahun 1973 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara - Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. Ancaman Eksternal dan Internal :  

Internal : non militer, militer, ipoleksosbudhankam Eksternal : pelanggran wilayah, agresi

Wawasan Nusantara adalah Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara 1) Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan. Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. 2) Fungsi Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3) Tujuan Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. Aspek Trigatra a. Letak dan Bentuk Geografis Indonesia terletak pada 6O LU–11O LS, 95O BT–141O BT, yang di tengahtengahnya terbentang garis equator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. b. Keadaan dan Kemampuan Penduduk faktor penduduk : - distribusi penduduk - komposisi penduduk - jumlah penduduk c. Keadaan dan kekayaan alam

Konsep Ketahanan Sosial  Ketangguhan  Keuletan  Integritas  Ancaman  Identitas  Hambatan dan gangguan Contoh Perwujudan wawasan Nusantara : 