Pkn Rangkuman.docx

BAB IV DEMOKRASI PANCASILA

A.

1.

Hakikat Demokrasi

Pengertian Demokrasi Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratein/kratos yang berarti memerintah/pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Abraham Lincoln (Mantan Presiden AS) : Democracy is the government from the people, by the people and for the people.Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

-

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (partisifasi)

-

Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, kebebasan serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara

2.

Sejarah Perkembangan Demokrasi Sistem demokrasi yang terdapat di negara-kota (city state)· Yunani Kuno (abad ke-6 ) merupakan demokrasi langsung (direct democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara-kota). Lagipula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (representative democracy). Selanjutnya, di Eropa selama berabad-abad sistem pemerintahan sebagian besar adalah Monarchi Absolut. Awal timbulnya demokrasi ditandai dengan munculnya Magna Charta (Piagam Besar) (1215) di Inggris. Magna Charta merupakan semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris di mana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan privileges dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Biarpun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi. Sesudah berakhirnya Abad Pertengahan antara 1500-1700 lahirlah negara-negara Monarcchi. Rajaraja absolut menganggap dirinya berhak atas takhtanya berdasarkan konsep ”Hak Suci Raja” (Divine Right of Kings). Raja-raja yang terkenal di Spanyol ialah Isabella dan Ferdinand (1479- 1516). di Prancis raja-raja Bourbon dan sebagainya. Kecaman-kecaman dilontarkan terhadap gagasan absolutisme mendapat dukungan kuat dari golongan menengah (middle class) yang mulai berpengaruh berkat majunya kedudukan ekonomi serta mutu pendidikan. Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasar suatu teori rasionalistis, yang umumnya dikenal sebagai social-contract (kontrak sosiaI). Salah satu azas dari gagasan kontral sosial ialah bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul (nature) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal: artinya berlaku untuk semua waktu serta semua manusia, apakah dia raja,

bangsawan atau rakyat jelata. Hukum ini dinamakan Natural Law (Hukum Alam, ius naturale). Unsur universalisme inilah yang diterapkan pada masalah-masalah politik. Teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasari oleh suatu kontrak yang ketentuanketentuannya mengikat kedua belah fihak. Kontrak sosial menentukan di satu fihak bahwa raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana di mana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya (natural rights) dengan aman. Di pihak lain rakyat akan mentaati pemerintahan raja asal hak-hak alam itu terjamin. Pada hakekatnya teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan . ini antara lain John Locke dari Inggris (I632-1704) da Montesquieu dari Perancis (1689-) 755). Menurut John Locke: hak-hak politik mencakup hak atas hidup, atas kebebasan dan hak untuk memiliki (life, liberty and property). Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah Trias Politica : Eksekutif, Legislatif dan Yudicatif Sebagai akibat dari pergolakan yang tersebut di atas tadi maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkrit sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas azas-azas kemerdekaan individu, kesamaan hak (equal rights) serta hak pilih untuk semua warganegara (universal suffrage) Dalam abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 lahirlah gagasan mengenai demokrasi konstitusional. AhIi hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, sedangkan ahli Anglo Saxon seperti A.V. Dicey memakai istilah Rule of Law. Oleh Stahl disebut empat Unsur Rechtsstaat (negara demokrasi yang berdasarkan hukum) dalam arti klasik, yaitu:

3.

1)

Adanya perlindungan hak-hak manusia

2)

Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak- hak itu

3)

Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan

4)

Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Macam-Macam Demokrasi Beberapa macam demokrasi yang berkembang di dunia, antara lain: 1)

Demokrasi Parlementer

Di dalam sistem parlementer, kekuasaan legislatif terletak di atas kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, menteri-menteri kabinet harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada Dewan/DPR/Senat. Pemerintah setiap saat dapat dijatuhkan oleh Dewan/DPR/Senat dengan mosi tidak percaya. 2)

Demokrasi Liberal

Dalam sistem liberal, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisahkan (sparate of power ). Kepala negara/presiden langsung dipilih oleh rakyat (contoh Amerika Serikat). Dalam demokrasi liberal pemerintah dipegang oleh partai yang menang dalam pemilihan umum, sedangkan partai yang kalah menjadi pihak oposisi. 3) Demokrasi Sosialis Demokrasi ini terdapat dalam negara-negara komunis yang totaliter. Lembaga-lembaga demokrasi pada umumnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kekuasaan ada di tangan sekelompok kecil pimpinan partai komunis. Mereka ini yang memegang dan mempergunakan kekuasaan menurut

ideologi totaliter komunis: Dalam demokrasi rakyat, pada dasarnya rakyat tidak memperoleh hak yang lazimnya di dapat dalam sistem demokrasi lainnya. 4) Demokrasi Terpimpin Demokrasi yang dikendalikan oleh seorang pemimpin/Presiden. Pemimpin yang kuat akan mengendalikan semua kekuatan politik, sehingga keberadaan negara akan terjamin. Dalam demokrasi terpimpin , kehendak Presiden sebagai pemimpin itulah yang berlaku. Presiden mendominasi kehidupan politik, peran partai politik sangat terbatas, Parlemen (MPRS dan DPR-GR) lemah. 5) Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Demokrasi Pancasila sangat diharapkan adanya musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, bila tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara terbanyak (Pasal 2, Ayat (3), UUD 1945). Dalam demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Domiinasi mayoritas adalah kelompok besar yang menguasai segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok yang kecil. Tirani minoritas adalah kelompok kecil yang menguasai segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok besar. Keunggulan demokrasi Pancasila dibanding dengan demokrasi lainnya sebagai berikut. a)

Adanyaa penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak minoritas tidak akan diabaikan.

b)

Mendahulukan kepentingan rakyat, dalam hal ini hak rakyat diakui dan dihargai.

c)

Mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan baru kemudaian menggunakan suara terbanyak

d)

Kebenaran dan keadilan selalu dijunjung tinggi.

e)

Mengutamakan kejujuran dan iktikad baik.

Demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia: -

Demokrasi Parlementer (1945-1959)

-

Demokrasi Terpimpin (1959-1965) ; orde lama

-

Demokrasi Pancasila (1965-1998) ; orde baru

-

Demokrasi Pancasila (1998 – sekarang) ; orde Reformasi Sedangkan dilihat dari pelaksanaannya dikenal ada dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan).

1)

Demokrasi langsung, adalah suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyatnya dalam membicarakan atau menentukan segala unsur negara secara langsung. Demokrasi langsung pernah dipraktikan pada zaman Yunani kuno; yaitu beberapa negara kota (Polis) di Athena. Demokrasi yang pertama di dunia ini mampu melaksanakan demokrasi langsung dengan suatu majelis yang mungkin terdiri dari 5000 sampai 6000 orang dan berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan demokrasi langsung.

2)

Demokrasi tidak langsung atau perwakilan, adalah suatu sisitem demokrasi yang dalam menyalurkan aspirasinya, rakyat memilih wakil-wakil untuk duduk dalam suatu lembaga parlemen atau lembaga perwakilan rakyat. Lembaga ini dipilih dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,

karena itu dalam demokrasi tidak langsung semua rakyat turut serta dalam membicarakan dan menetapkan kebijakan tentang persoalan-persoalan negara.

4.

Prinsip-Prinsip Demokrasi Negara/pemerintahan yang demokrasi memiliki dua asas pokok, yaitu:

1)

Pengakuan akan hakekat dan martabat manusia, misalnya perlindungan dari pemerintah terhadap hak asasi manusia demi kepentingan bersama;

2)

Pengakuan peran serta rakyat dalam pemerintahan, misalnya hak rakyat memilih wakil-wakil rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil. Sedangkan ciri kehidupan masyarakat yang demokratis di bawah Rule of Law menurut Miriam Budiardjo (1986) adalah:

a)

adanya perlindungan konstitusional, dengan pengertian, bahwa konstitusi, selain menjamin hakhak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk mempereh perlindungan atas perlindungan at as hak-hak yang dijamin,

b)

adanya kehakiman yang bebas dan tidak memihak

c)

adanya pemililihan umum yang bebas,

d)

adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat,

e)

adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan

f)

adanyan pendidikan kewarganegaraan (civic education). Pandangan lain dikemukakan oleh Lyman Tower Sargent (1987:29), bahwa unsur-unsur kunci demokrasi adalah:

a)

Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik,

b)

Tingkat persamaan hak di antara warga negara,

c)

Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan h warga negara,

d)

Sistem perwakilan, dan

e)

Sistem pemilihan dan ketentuan mayoritas. Lalu bagaimana ciri negara yang demokratis? Sebuah negara demokratis selain mengembangkan ciri-ciri atau prinsip di atas; negara demokratis harus memiliki ciri-ciri:

1) 2) 3)

harus

Adanya pandangan, bahwa warga negara (rakyat) harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Adanya persamaan hak. Adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara.

4)

Adanya sistem perwakilan.

5)

Adanya sistem pemilihan umum.

Prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila, yaitu :

a)

Pemerintah berdasarkan konstitusi

b)

Pemilu yang bebas, jujur dan adil

c)

Hak Asasi Manusia dijamin

d)

Persamaan kedudukan di depan hukum

e)

Peradilan yang bebas dan tidak memihak

f)

Kebebasan berserikat/berorganisasi dan mengeluarkan pendapat

g)

Kebebasan pers/media massa

5.

Landasan Hukum Demokrasi Pancasila Secara yuridis pelaksanaan demokrasi di Indonesia merupakan implementasi sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 terutama dalam rangka penerapan konsep ”kedaulatan berada di tangan rakyat.” Oleh karena itu yang menjadi landasan pokok pelaksanaan Demokrasi di Indonesia adalah:

a.

Pancasila, sila Ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan”

b.

Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan bahwa; ” .... maka disusunlah kemerdekaaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

c.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Landasan lainnya adalah :

-

Pasal 28 UUD 1945 ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

-

Pasal 28E UUD 1945 ayat 3 ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

B.

1.

Pentingnya Kehidupan Demokratis

Pentingnya Kehidupan yang Demokratis Untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila kita terlebih dahulu harus memahami nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang perlu dikembangankan dalam suatu masyarakat yang demokratis menurut Henry B. Mayo (dalam Miriam Budiardjo; 1986:62-63) adalah sebagai berikut;

1)

Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.

2)

Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.

3)

Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

4)

Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.

5)

Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.

6)

Menjamin tegaknya keadilan.

2.

Demokrasi dalam Kehidupan Politik Oleh karena Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan maka kebijakan dijalankan oleh para wakil rakyat dalam menetapkan berbagai kebijakan pemerintahan dalam bentuk peraturan perundangan. Dalam melakukan tugasnya, para wakil rakyat harus mampu memikirkan, memperhatikan, dan mempertimbangkan anekaragam kepentingan rakyat agar keputusan-keputusan yang diambilnya benar-benar mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat dan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Tentu tidak hanya wakil rakyat yang harus menjalankan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugasnya. Semua penyelenggara negara (para penegak hukum, presiden, wakil presiden, para menteri, para anggota DPR, para anggota BPK, dan seluruh aparat pemerintahan lain, baik di pusat maupun di daerah) wajib menjalankan atau menunaikan tugasnya dengan penuh hikmat kebijaksanaan. Demokrasi dalam kehidupan politik dapat dilakukan dan diterapkan dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini dikarenakan Pemilu :

-

Wujud pelaksanaan demokrasi

-

Wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat

-

Wujud pelaksanaan hak politik warga

-

Partisipasi rakyat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara

-

Pemilihan kepemimpinan yang wajar, demokratis dan aman

-

Menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara

-

Sarana mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan nasional

3.

Demokrasi dalam Kehidupan Ekonomi Pancasila dan UUD 1945 menggariskan dua prinsip pokok demokrasi ekonomi. Prinsip itu adalah sebagai berikut.

1) 2)

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar semangat kekeluargaan. Segala hal yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Dua prinsip pokok ini menunjukkan bahwa kemakmuran seluruh rakyat harus menjadi tujuan utama pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam bidang ekonomi Oleh karena itu, tidak diperbolehkan seorang pun menguasai bidang-bidang ekonomi yang menguasai hajat (kepentingan) orang banyak. Perlulah digariskan pemerataan kesempatan-kesempatan ekonomi dan kesejahteraan bagi setiap

warga bangsa ini. Itu semua hanya bisa dicapai apabila semua pihak menggunakannya sebagai pedoman dalam bersikap maupun berkiprah dalam perekonomian bangsa dan negara Indonesia.

C.

1.

Sikap Positif Terhadap Pelaksanaan Demokrasi

Nilai Lebih Budaya Demokrasi Dalam kehidupan bermasyarakat, Demokrasi Pancasila menggariskan penting kebijaksanaan" sebagai penuntun hubungan antar manusia Indonesia dengan bangsa lain.

”hikmat

Dengan demikian, bukan hanya wakil rakyat atau pejabat/aparat pemerintah yang dituntut untuk selalu mengunakan hikmat kebijaksanaan dalam mengurus kepentingan bersama. Seluruh bangsa Indonessia baik anak dan orang tua dalam keluarga, warga dan pengurus RT dan RW, murid, guru, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya di sekolah, maupun kemasyarakatan, partai politik, instansi pemerintah, perusahaan, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk dituntut melakukannya. Bagaimana kita mampu selalu bertindak bijaksana dalam berbagai aspek Demokrasi Pancasila? Syarat utama agar kita mampu bertindak bijaksana adalah meyakini prinsip bahwa pada hakikatnya setiap orang memiliki harkat dan martabatnya yang sama. Dengan prinsip itu, kita dapat memberikan perlakuan dan penghormatan yang sama bagi setiap orang. Oleh karena prinsip persamaan kedudukan haruslah dijunjung tinggi. Dengan memegang teguh prinsip tersebut, kita menjadi lebih mampu untuk mengendalikan diri agar tidak bertindak, bersikap maupun bertutur kata secara tidak bijaksana. Kita pun akan mampu untuk lebih bertenggang rasa dengan orang lain. Kebijaksanaan hendaknya dijunjung tinggi baik dalam hubungan sosial antar warga masyarakat, dan dalam penyelenggarakan kehidupan politik, maupun ekonomi negara. Dalam penyelenggaraan kehidupan politik, apabila tidak ada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya, maka kehidupan politik akan kacau. Semua orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan menggunakan kekuasaan yang ada. Begitu pula dalam bidang ekonomi. Akan terjadi korupsi, penyalahgunaan wewenang dan tindak kejahatan ekonomi lain pun akan bermunculan bila tidak ada kebijaksanaan yang melingkupinya. Prinsip kebijaksanaan sangat penting dalam pengelolaan hidup berbangsa dan bernegara. Kebijaksanaan menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Kebijaksanaan itu hendaknya dilandasi oleh sikap menghormati persamaan harkat dan martabat sesamanya dan tenggang rasa dengan orang lain. Dengan mengakui persamaan kedudukan orang lain, kita akan selalu memikirkan, mempertimbangkan, dan memperhatikan kepentingan orang lain pada saat menangani masalah bersama. Bahkan dalam menjalani hidup pribadipun, kita terdorong untuk melakukan hal yang sama.

2.

Contoh Sikap Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita hendaknya mengamalkan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Adapun bentuk-bentuk pengamalan yang dapat kita lakukan antara lain sebagai berikut.

1)

Sebagai warga negara dan warga masyarakat, kita hendaknya menyadari setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

2)

Kita hendaknya tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

3)

Kita hendaknya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama .

4)

Kita hendaknya menyadari bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

5)

Kita hendaknya menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

6)

Kita hendaknya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.

7)

Kita hendaknya menyadari bahwa di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

8)

Kita hendaknya menyadari bahwa musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

9)

Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.