Pkn Modul 5 Dan 6.docx

MODUL 5 KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Kegiatan Belajar 1 A. PENGERTIAN HAM ·

Deklarasi Universal HAM (universal Declaration of Human Right) pada tanggal 10 Desember 1948, pengertian HAM yaitu pengakuan harkat dan martabat manusia yang menyatu dalam diri manusia yang meliputi kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.

·

UU RI No.39 Tahun 1999 pasal 1 ayat(1) menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Mha Esa dan anugerahNya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hokum, dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan pperlindungan dan martabat manusia.

·

HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya di masyarakat. Ciri Khas HAM a.

Kodrat, artinya Ham adalah pemberian Tuhan kepada setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat.

b. Hakikki,artinya HAM melekat di setiap manusia tanpa melihat latar belakang kehidupan dan status sosialnya. c.

Universar, artinya HAM berlaku umum, tidak membeda-bedakan manusia satu dengan yang lainnya.

d. Tidak dapat dicabut, artinya dalam keaadaan apapun hak asasi setiap orang pasti ada. e.

Tidak dapat di bagi, artinya HAM tidak dapat diwakilkan atau dialihkan kepada orang lain.

B. NILAI-NILAI DASAR HAM a.

Kebebasan/kemerdekaan

b. Kemanusiaan/perdamaian c.

Keadilan/kesederajatan/persamaan

Kegiatan Belajar 2 HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja, sedangkan aturan operasional dibentuk: 1. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM 2. UU RI No.39 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM 3. Kepres No.50 Tahun 1993 tentang komisi nasional HAM

Semua ketentuan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk menjamin dalam upaya penegakan HAM dapat berjalan secara efisien dan efektif yang di dukung oleh penyelenggara Negara, pemimpin pemerintahan dan semua lapisan masyarakat umumm bersama menegakkan HAM. Pasal-Pasal mengenai HAM 1. Pasal 28 UUD 1945 Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (28 A s/d 28 J) 2. Pasal 29 UUD 1945 Hak memeluk agama 3. Pasal 30 UUD 1945 Hak usaha pertahanan dan keamanan Negara 4. Pasal 31 UUD 1945 Hak mendapat pendidikan 5. Pasal 32 UUD 1945 Negara menjamin kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya 6. Pasal 33 UUD 1945 Perekonomian disusun sebagai usaha bersma atas dasr asas kekeluargaan 7. Pasal 34 UUD 1945 Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

HAM dalam UUD 1945 a. Alinea pertama Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oeh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai denganperikemanusiaan dan perikeadilan. b. Alinea 4 Tertuang dalam rumusan dasar Negara pancasila 1. Hak memeluk agama/kepercayaan. 2. Hubungan antarmanusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur agar dilaksanakan berlandaskan moralitas adil dan beradap. 3. Sikap toleransi dalam perbadaan di lingkungan sekitar. 4. Demokrasi berdasarkan pancasila dan mengedepankan keputusan musyawarah. 5. Kebersamaan dalam upaya mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur. HAM dalam UU RI No. 39 tahun 1999 1. Hak untuk hidup 2. Hak berkeluarga 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak memperoleh keadilan 5. Hak kebebasan pribadi

6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintahan 9. Hak wanita 10. Hak anak UU RI No.7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kepres No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang Hak-hak anak. Majelis Umum PBB siding ke-44 bulan Desember 1989 tentang penekanan factor umum setiap orang di bawah 18 tahun. Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-hak anak UU RI No.8 Tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Kegiatan Belajar 3 Kasus-Kasus yang berkaitan dengan HAM 1. Pembangunan telah melaksanakan Ham apabila menunjukkan ciri-ciri: a. Politik, berupa kemauan pemerintah dan masyarakat untuk mengakui pluralism pendapat dan kepentingan dalam masyarakat. b. Sosial, ditandai adanya perlakuan yang sama dimata hokum terhhadap siapa saja dan adanya toleransi dalam masyarakat terhadap perbedaan agama dan ras warga Indonesia c. Ekonomi, tidak adanya monopoli dalam system ekoonomi yang berlaku 2.

Penegakan HAM dalam Negara Hukum Republik Indonesia, menurut : UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM 1. Pasal 2 ayat (2) Setiap manusia sama derajatnya untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. 2. Pasal 2 ayat (20) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlakuan dan perlindungan hokum. 3. Pasal 6 ayat (1) Hokum adat dipertahankan dan dilindungi oleh hokum masyarakat dan pemerintah. 4. Pasal 8 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Komisi Nasional HAM Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah dalam upaya penegakan HAM maka dibentuklah Komisi Nasional HAM melalui Kepres No.50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Tujuan Komnas HAM dimuat dalam UU RI No. 93 Tahun 1993, yaitu: 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan pancasila, UUD 1945, dan piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM 2. Meningkatkan perlindungan dn penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya.

MODUL 6 KONSEP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Kegiatan Belajar 1 Pengertian hukum 

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.



Hukum adalah peraturan-peraturan hidup=peraturan-peraturan yang mengadakan tata tertib dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.

Konsep Negara Hukum 

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya.



Ciri-ciri negara hukum 1. Terdapat pembatasan kekuatan terhadap perorangan 2. Asas legalitas 3. Pemisahan kekuasaan

Ciri-ciri dan Macam-macam Pembagian Hukum 

Ciri-ciri hukum a. Adanya perintah dan/atau larangan b. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati semua orang

Golongan hukum menurut asas pembagian : 1. Hukum menurut sumbernya a. Hukum undang-undang b. Hukum kebiasaan (adat) c. Hukum traktat d. Hukum yurisprudensi

2. Hukum menurut bentuknya a.

Hukum tertulis

b. Hukum tak tertulis 3. Hukum menurut tempat berlakunya a.

Hukum nasional

b. Hukum internasional c.

Hukum asing

d. Hukum gereja 4.

Hukum menurut berlakunya a.

Ius constitum (hukum positif)

b. Ius constituendum (hukum berlaku pada waktu yang datang) c.

Hukum asasi (hukum alam)

5. Hukum menurut cara mempertahankannya, menurut fungsinya a.

Hukum material

b. Hukum formil 6. Hukum menurut sifat atau daya kerjanya atau sanksinya a.

Hukum yang memaksa

b. Hukum mengatur=hukum pelengkap=hukum penambah 7. Hukum menurut isinya a.

Hukum public (publik law)

b. Hukum privat (private law)

Hukum Normatif--Hukum Ideal--Hukum Wajar  Hukum

normatif adalah hukum yang nampak dalam peraturan perundangan serta juga hukum yang tidak

tertulis dalam perundangan, tetapi ditaati oleh masyarakat  Hukum

ideal adalah hukum yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa di seluruh dunia

 Hukum

wajar adalah hukum seperti yang terjadi dan nampak sehari-hari.

Negara Hukum menurut : 1. F.J Stahl adalah “negara Kesejahteraan” Elemen negara hukum menurut F.J Stahl Ø Adanya elemen dan hak dasar manusia Ø Adanya pembagian kekuasaan Ø Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum Ø Adanya peradilan administrasi negara

2. A.V Dicey yang menganut sistem Anglo Saxon, yaitu “Rule of law”, konsep negara

hukum

mengandug 3 unsur, yaitu: Ø Supermacy of law Ø Equality before the law Ø Human right

Kegiatan Belajar 2 Penegakan Hukum Di Indonesia Konsep penting berkenaan dengan peraturan hukum a) Norma b) Sanksi c) Delik (tindak pidana) d) Kewajiban dan hak hukum e) Tanggung jawab Dua jenis hukuman 1. Hukuman pokok a. Hukuman mati b. Hukuman penjara c. Hukuman kurungan d. Hukuman denda 2. Hukuman-hukuman tambahan a. Pencabutan dari hak-hak tertentu b. Pensitaan dari benda-benda tertentu c. Pengumuman dari putusan hakim Lembaga penegak hukum a. Kepolisian berfungsi sebagai penyelidik dan penyidik b. Kejaksaan berfungsi sebagai lembaga penuntut c. Kehakiman berfungsi sebagai lembaga pemutus keadilan dan lembaga penasihat atau bantuan hukum Empat Badan Pengadilan 1. Peradilan umum 2. Peradilan agama 3. Peradilan militer 4. Peradilan tata usaha negara

Kasus-kasus yang berkaitan dengan Hukum 1.

Kasus Pencurian Uang melalui ATM Pasal yang mengatur tentang pencurian uang adalah pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barang

siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, denda pidana penjara atau denda 2. Kasus perampokan yang disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan serta pembakaran rumah korban yang bernama nyonya sylvia, tujuan dari pada pelaku dalam pembakaran rumah korban adalah untuk menghilangkan jejak, terhadap pelaku dalam kejahatan di rumah Nyonya Sylvia tersebut dijatuhi ancaman pidana perampokan disertai penganiayaan yang menyebabkan matinya korban.Pelaku dapat dikenai ancaman pidana atas dasar ketentuan pasal 339, 354, 368 Jo.365 KUHP