Pih - Rangkuman.docx

BAB 1 – PENGERTIAN PIH Ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum dan menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun dan dari masa kapanpun. Maka hukum adalah fenomena universal. Metode mempelajari hukum: 1. Metode Idealis: hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu. 2. Metode Normatif Analitis: hukum sebagai suatu sistem aturan yang abstrak (umum). 3. Metode Sosiologis: hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. 4. Metode Historis: mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukum itu sendiri. 5. Metode Sistematis: hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas subsistem-subsistem. 6. Metode Komparatif: mempelajari dengan membandingkan tata hukum yang satu dengan yang lain. Pengantar Ilmu Hukum adalah mata kuliah dasar yang mempelajari pengertian dasar dan sendisendi utama ilmu hukum yang bertujuan untuk memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besarnya. Hakikat PIH adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertianpengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum itu sendiri. Kedudukan PIH sebagai mata kuliah dasar keahlian. Fungsi PIH yakni memberikan pengertian-pengertian dasar maupun mendalam tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum juga berfungsi pedagogis (menumbuhkan sikap adil dan memotivasi orang-orang yang mempelajari ilmu hukum). Hubungan PIH dengan PHI yakni PIH menunjang pembelajaran PHI karena memberikan pengertian dasar tentang hukum dan PHI merupakan bentuk konkrit dari pembahasan dalam PIH. Perbedaan PIH dengan PHI dapat ditinjau dari objek dan fungsinya. Objek

Fungsi

PIH Hukum secara universal

Mendasari dan menunmbuhkan sifat pedagogis

PHI Hukum Positif Indonesia

Mengantarkan org yg mempelajari hukum positif Indonesia

BAB 2 – MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL Menurut Aristoteles manusia adalah “Zoon Politicon” artinya bahwa manusia pada dasarnya selalu ingin berkumpul dengan sesamanya. Masyarakat adalah kelompok manusia yang berada dalam tempat atau wilayah tertentu. Bentuk masyarakat menurut dasar pembentukannya: 1. Masyarakat teratur (diatur dengan tujuan tertentu). 2. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya (tidak sengaja dibentuk, ada kesamaan kepentingan). 3. Masyarakat tidak teratur (terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk). Bentuk masyarakat menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya: 1. Paguyuban (gemeinschaft): antar anggotanya ada hubungan pribadi.

2. Patembayan (gesselschaft): hubungan antar anggotanya lugas dan tujuannya sama-sama untuk keuntungan material. Bentuk masyarakat menurut dasar perikehidupan atau kebudayaan: 1. Masyarakat Primitif dan Masyarakat Modern. Masyarakat primitif adalah masyarakat yang hidupnya masih secara sederhana. Masyarakat Modern adlah masyarakat yang lebih maju dibanding masyarakat yang primitif mengenai segalanya. 2. Masyarakat Desa (hidup bersama di desa) dan Masyarakat Kota (hidup bersama di kota). 3. Masyarakat Teritorial (bertempat tinggal di daerah tertentu). 4. Masyarakat Genealogis (dalam anggota masy. ada pertalian darah). 5. Masyarakat Teritorial Genealogis (dalam anggota masy. ada pertalian darah dan hidup di daerah tertentu). Bentuk masyarakat menurut hubungan keluarga: 1. Keluarga inti (nuclear family) 2. Keluarga luas (extended family) 3. Suku Bangsa 4. Bangsa Faktor/ unsur dorongan (kesatuan biologis) manusia untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat: 1. Hasrat memenuhi kebutuhan energi dan ekonomis. 2. Hasrat untuk membela diri 3. Hasrat untuk mengadakan keturunan. Manusia hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai pribadi pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya atau bebas. Namun, manusia sebagai makhluk sosial dalam berbuat dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap mereka dalam bermasyarakat. Ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia atau yang menjadi pedoman manusia untuk perilaku guna menjaga keseimbangan kepentingan mereka dalam masyarakat disebut kaidah sosial. Macam-macam kaidah sosial: 1. Kaidah Agama. Kaidah yang asalnya dari Tuhan dan sanksinya juga berasal dari Tuhan. 2. Kaidah Kesusilaan. Kaidah yang asalnya dari hati dan sanksinya juga dari hati/batin. 3. Kaidah Kesopanan. Asalnya dari masyarakat dan sanksinya juga berasal dari masyarakat yang mengatur kepantasan atau kepatutan. 4. Kaidah Hukum. Asalnya dari struktur resmi dan sifatnya mengikat, sanksinya berasal dari instansi berwenang. 5. Kaidah Kebiasaan. Asalnya dari kegiatan masyarakat yang dilakukan terus menerus dan turun temurun yang lama kelamaan menjadi adat. Berikut perbedaan antar kaidah sosial. Kaidah Agama Tujuan

1. Umat Manusia

Kaidah Kesusilaan

Kaidah Kesopanan 1. Pelaku yang konkrit

Kaidah Hukum

2. Penyempurnaan manusia

2. Ketertiban masyarakat

3. Mencegah manusia menjadi jahat

3. Menghindari jatuhnya korban

Sasaran

Sikap Batin

Perbuatan Konkrit

Asal-usul

Tuhan

Diri sendiri

Kekuasaan luar yang memaksa

Sanksi

Tuhan

Diri sendiri

Masy. (tdk resmi)

Masy. (resmi)

Isi

kewajiban

kewajiban

kewajiban

kewajiban dan hak

Hubungan antar kaidah sosial ada yang positif (menguatkan) dan negatif (melemahkan). BAB 3 – HUKUM SEBAGAI KAIDAH SOSIAL Dari pendapat beberapa ahli dapat diketahui bahwa hukum meliputi beberapa unsur, yaitu: a. Peraturan tingkah laku manusia. b. Peraturan diadakan badan-badan resmi berwajib. c. Peraturan bersifat memaksa. d. Sanksi bagi pelanggaran aturan tersebut tegas. Ciri-ciri hukum: a. Adanya perintah dan larangan. b. Perintah dan larangan itu harus dipatuhi. c. Adanya sanksi hukum yang tegas. Hukum objektif adalah peraturan² yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat. Hubungan hukum adalah hubungan antara anggota masyarakat yang diatur oleh hukum. Subjek hukum adalah anggota masyarakat yang mengadakan hubungan hukum. Hukum Subjektif adalah kewenangan, kewajiban, atau hak yang diperoleh seseorang sebagai akibat hubungan hukum berdasarkan hukum objektif. Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Hak akan timbul manakala ada peristiwa hukum. Hak dibedakan menjadi: 1. Hak Mutlak: HAM, Hak Publik Mutlak, Hak Keperdataan 2. Hak relatif/nisbi biasanya timbul akibat suatu kesepakatan yang diadakan subjek hukum. Hak dapat timbul atau lahir karena: 1. Adanya subjek hukum baru. 2. Adanya kesepakatan antar subjek hukum. 3. Adanya kerugian yang disebabkan kesalahan orang lain. 4. Ada orang yg telah melakukan kewajiban yg merupakan syarat untuk memperoleh hak. 5. Karena kadaluarsa (verjaring), yakni acquisitief verjaring. Hak dapat lenyap atau terhapus karena: 1. Tidak ada pengganti atau ahli waris dari pihak bersangkutan (yang telah meninggal). 2. Kadaluarsa, yakni extincttief verjaring, dan tidak bisa diperpanjang lagi. 3. Telah diterimanya objek yang merupakan hak. 4. Kewajiban sudah terpenuhi

Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum. Kewajiban dapat timbul atau lahir karena: 1. Diperolehnya sesuatu hak. 2. Kesalahan seseorang 3. Karena telah menikmati hak tertentu. Kewajiban dapat dihapuskan karena: 1. Tidak ada pengganti atau ahli waris dari pihak bersangkutan (yang telah meninggal). 2. Kadaluarsa, yakni extincttief verjaring, dan tidak bisa diperpanjang lagi. 3. Kewajiban telah dialihkan ke pihak lain. Penggolongan hukum berdasarkan sumber formalnya. 1. Hukum undang-undang : Hukum yg tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan dan adat : Hukum yang berbentuk peraturan kebiasaan atau adat. 3. Hukum Yurisprudensi : Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. 4. Hukum Traktat : Hukum yang ditetapkan negara-negara peserta perjanjian internasional 5. Hukum Perjanjian : Hukum yang dibuat para pihak yang mengadakan perjanjian. 6. Hukum Doktrin/ilmu : Hukum yang bersumber dari pendapat sarjana hukum terkemuka. Penggolongan hukum berdasarkan isi atau kepentingan yang diatur. 1. Hukum Privat : Kepentingan pribadi. 2. Hukum Publik : Kepentingan umum atau publik. Penggolongan hukum berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya. 1. Hukum Memaksa/imperatif : Tidak dapat dikesampingkan 2. Hukum Mengatur/fakultatif : Dapat dikesampingkan Penggolongan hukum berdasarkan fungsinya. 1. Hukum Materil : Mengatur hub. masyarakat, biasanya menimbulkan hak & kewajiban. 2. Hukum Formal (acara) : Mengatur tata cara pelaksanaan hukum Penggolongan hukum berdasarkan luas berlakunya. 1. Hukum Umum : Berlaku untuk semua, tidak dikriteria khusus 2. Hukum Khusus : Berlaku utk segolongan orang tertentu. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. 1. Hukum Tertulis : (ada yg dikodifikasi ada yg tidak) 2. Hukum Tidak tertulis Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum Nasional : Berlaku di negara tertentu 2. Hukum Internasional : Mengatur hub. Antarnegara 3. Hukum Asing : Berlaku di negara tertentu lain Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. 1. Hukum Positif (ius constitutum)

2. Hukum diharapkan akan berlaku pada masa yg akan datang (Ius Constituendum) Tujuan Hukum menurut para Tokoh: 1. L. J. Van Apeldorn: Damai dan adil  seimbang  kepentingan dilindungi hukum scr seimbang 2. Soebekti: Mengabdi pada tujuan negara, yakni masy. makmur dan bahagia. 3. Bentham: menjamin kebahagiaan rakyat 4. Van Kan: Menjaga kepentingan manusia. 5. Soedjono Dirdjosisworo: Melindungi individu dalam hub. Masy.  aman, tertib, adil 6. Roscoe Pound: merekayasa masyarakat Maka tujuan hukum yakni melindungi kepentingan individu dan kelompok untuk terciptanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketenteraman, kebahagiaan. Menurut Aristoteles dalam “Rhetorica” ada dua jenis keadilan: 1. Keadilan distributif: Sesuai jasanya 2. Keadilan komutatif: Sama untuk semua orang tanpa melihat jasa. Fungsi Hukum dengan mengingat tujuan hukum: 1. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan 2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin 3. Sebagai alat penggerak pembangunan 4. Sebagai alat kritik 5. Sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Terbentuknya hukum menurut pandangan2: 1. Pandangan legisme: Hukum terbentuk dari perundang2an saja, maka hakim harus memutuskan sesuai perundang2an yg berlaku itu (titik berat: kepastian hukum). 2. Pandangan freirechtlehre: Hukum terbentuk oleh peradilan yakni dari kasus konkrit (titik berat kegunaan sosial) Pandangan terbentuknya hukum yang sekarang dianut: 1. Hukum itu terbentuk dengan berbagai macam cara. 2. Hukum terbentuk oleh pembentuk UU dan Hakim. 3. Penerapan hukum tidak berlangsung mekanis, tapi perlu penafsiran. 4. Peraturan perundang-undangan tidak sempurna, penafsiran dan pengisian kekosongan hukum menjadi tugas hakim melalui peradilan. 5. Pergaulan sosial dapat membentuk hukum, bukan hanya pembentuk UU dan peradilan. 6. Peradilan kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dalam pembentukannya. Faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum menurut L. J. Van Apeldoorn: a) Perjanjian b) Pengadilan c) Ilmu pengetahuan hukum (ajaran hukum) Putusan hakim dipengaruhi rasio dan intuisi hakim itu sendiri. Persamaan Perjanjian, UU, dan Putusan Pengadilan adalah ketiganya sama-sama substansi hukum

Perbedaan Perjanjian, UU, dan Putusan Pengadilan PERJANJIAN

UU

PUTUSAN PENGADILAN

Berlaku pd pihak yg mengadakan

Berlaku secara umum

Mengatur hal konkrit

Mengatur hal abstrak

Mengatur masalah konkrit

Didasari kepentingan pihak2nya

Sepihak oleh badan hukum

Didasari peristiwa hukum

BAB 4 – SUMBER-SUMBER HUKUM Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Maksud dari segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, merupakan sumber kekuatan hukum secara formal, darimana hukum itu, asal mulanya hukum, dsb. Menurut Prof. Sudikno, sumber hukum memiliki arti. a. Sebagai asas hukum b. Menunjukan sumber hukum terdahulu c. Sebagai sumber berlakunya hukum secara formal d. Sebagai sumber darimana hukum itu dapat diketahui e. Sebagai sumber terbentuknya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Pada hakikatnya sumber hukum dibagi dua: 1. Sumber hukum materil: Faktor-faktor yang menentukan isi hukum a. Faktor Idiil: Patokan2 ttg keadilan yg hrs ditaati para pembentuk hukum dlm menjalankan tugas b. Faktor Kemasyarakatan: hal-hal yang hidup di masy. dan tunduk pada aturan2 yang berlaku sbg petunjuk hidup masy. yang bersangkutan Faktor kemasyarakatan diantaranya, struktur dan kebutuhan ekonomi, kebiasaan atau adat, hukum yg berlaku, tata hukum negara lain, kaidah agama dan kesusilaan, gejala masyarakat yang sudah ataupun belum terjadi. 2. Sumber hukum formal: sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal dan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati (causa efficient). a. Undang-undang (UU) UU adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. UU dalam arti materiil, UU merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat secara umum. UU dalam arti formal, setiap peraturan perundangan yg dibentuk oleh alat perlengkapan negara yg berwenang melakukan cara dan prosedur yg berlaku. UU yang hendak diberlakukan harus diundangkan Menteri Sekretaris Negara dan dituangkan dalam Lembaran Negara (tempat pengundangan suatu UU agar punya daya ikat). Jika dalam UU tidak disebutkan masa berlakunya maka akan berlaku 30 hari sejak terbit di

Jawa dan Madura, 100 hari sejak terbit di daerah lain. Jika sudah melewati waktu tersebut masih dilanggar namun belum tahu tetap dikenakan sanksi (Fictie hukum). Asas berlakunya: a) UU tidak berlaku surut b) UU yang berlaku membatalkan UU terdahulu, lex posterior derogat legi priori. c) UU yang dibuat penguasa yang lebih tinggi menggugurkan yang dibuat penguasa dibawahnya, lex superior derogat legi inferiori. d) UU yang khusus mengesampingkan UU yang umum, lex specialis derogat legi generalis. UU tidak berlaku apabila: a) Kadaluarsa b) Objek yg diatur sudah tidak ad c) UU itu dicabut pembentuknya atau instansi yg lebih tinggi d) Telah dikeluarkan UU baru yang isinya bertentangan dengan UU yang terdahulu. TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966, Hierarki perundangan: UUD NRI Tahun 1945  TAP MPR  UU/PERPU PP  KEPRES  Per. Men  Per. Pelaksanaan lainnya Kekuatan berlakunya UU: Kekuatan berlakunya UU menyangkut berlaku secara operasional. Untuk mempunyai kekuatan berlaku harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Ada tiga macam kekuatan berlakunya UU, Yuridis (apabila persyaratan formal sudah terpenuhi), sosiologis (UU berlaku di msy, telah diterima dan ditaati masy., baik dengan cara sadar atau dipaksakan), dan filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi). b. Kebiasaan Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang kali. Jika berperilaku diluar kebiasaan itu akan timbul perasaan seperti melanggar hukum. Syarat timbulnya hukum kebiasaan yakni adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat tertentu dan adanya keyakinan hukum dari masy. itu. Kebiasaan adalah bukan hukum apabila UU tidak menunjukkannya (ps. 15 AB). Adat Istiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi serta lebih banyak berbau sakral, mengatur tata kehidupan/pergaulan masy. tertentu. c. Yurisprudensi Yurisprudensi adalah keputusan pengadilan atau hakim terdahulu. Menurut Pasal 22 AB jo. pasal 14 UU No. 14/1970 hakim tidak boleh menolak suatu kasus karena kasus itu belum ada dasar hukumnya, justru ia harus menemukan hukum (fungsi hakim sebagai pembentuk hukum)dan apabila ia tetap menolak akan dijatuhi sanksi pidana. Keputusan itu akan diikuti oleh pengadilan dibawahnya. Hukum yang dibentuk oleh hakim berlaku bagi pihak yang diperiksa, dalam kasus konkrit. Hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif berlaku umum, dalam

masalah abstrak. Ada dua jenis yurisptudensi, yakni yurisprudensi tetap (sering dipakai atau menjadi standard arresten) dan yurisprudensi tidak tetap. d. Traktat Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih. Dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dikatakan negara (presiden) dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jadi setelah disetujui DPR (disebut treaty/traktat) maka diratifikasi Presiden barulah berlaku meski tidak semua harus disetujui DPR dulu (disebut agreement). Traktat yang perlu persetujuan DPR yakni soal-soal politik (yg memengaruhi haluan politik luar negeri), ikatan-ikatan yg dapat memengaruhi haluan politik luar negeri, dan persoalan yang menurut UUD dan perundangan harus diatur dengan bentuk UU. Bentuk-bentuk traktat: 1. T. Bilateral (antar dua negara) 2. T. Multilateral (antar banyak negara) 3. T. Kolektif (antar banyak negara, tp masih bisa bertambah) Prosedur pembuatan traktat: 1. Penetapan isi perjanjian. 2. Persetujuan isi perjanjian. 3. Pengesahan isi perjanjian. 4. Tukar-menukar piagam perjanjian. e. Perjanjian Perjanjian (overeenkomst) adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbintenis). Perjanjian sifatnya mengikat bagi yang bersepakat didalamnya. Unsur perjanjian, yakni essentialia (unsur yang merupakan syarat sahnya perjanjian), accidentalia (unsur yg secara tegas dimuat dalam perjanjian), dan natural (unsur yg melekat pada sebuah perjanjian). Menurut pasal 1320 KUHPer, perjanjian sah bila memenuhi syarat sebagai berikut. a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap secara hukum b. Ada kata sepakat c. Mengenai objek tertentu d. Dasar yang halal atau kausa Asas-asas dalam perjanjian 1. Konsensualisme 2. Kebebasan berkontrak : 3. Pacta sunt servada (berlaku seperti UU) f. Doktrin

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum atau ahli hukum yang dapat digunakan hakim dalam memutus perkara. Doktrin belum dikatakan sebagai sumber hukum formal jika belum dijadikan acuan pengadilan dalam memutus perkara. BAB 5 – JENIS-JENIS LAPANGAN HUKUM 1. Hukum Tata Negara HTN meliputi kaidah-kaidah hukum yang menetapkan struktur dan sistem organisasi negara. Prinsipnya HTN mengatur mengatur negara dalam keadaan diam karena sifatnya tidak mengatur operasional alatalat perlengkapan negara. Hal yang diatur diantaranya bentuk negara, sistem pemerintahan, alat perlengkapan negara, wilayah, masyarakat hukum atasan dan bawahan, dsb. 2. Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara adalah aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara alat-alat perlengkapan negara harus berbuat sesuatu dalam melaksanakan tugasnya. Hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak karena mengatur operasional alat-alat perlengkapan negara. 3. Hukum Islam Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Hukum Islam adalah hukum positif yang lebih tinggi dibanding hukum positif lainnya karena sumbernya bukan dari akal manusia. Tujuan Hukum Islam adalah menghendaki manusia baik secara menyeluruh yaitu perilakunya dan pribadinya. Ciri-ciri hukum Islam yakni: 1) Sumbernya dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad 2) Ketentuan Hukum Islam didasarkan pada akhlak dan agama 3) Sanksi rangkap (di dunia dan akhirat) 4) Hukum Islam bersifat collectivisme (untuk kemaslahatan umat) Perbedaan Hukum Islam dengan Hukum Positif lainnya: 1) Dari segi sumber, Hukum Islam dari Tuhan dan Rasul. Hukum positif lain dari akal budi manusia. 2) Segi sanksi, Hukum Islam sanksinya rangkap. Hukum positif lain sanksinya dunia. 3) Segi tujuan, hukum Islam tidak terbatas pada segi materil/kebendaan saja. 4. Hukum Adat Hukum adat biasanya tidak dibukukan/dikodifikasi, bersumber dari adat istiadat masyarakat, berlaku spontan (serta merta), memaksa, dan mempunyai akibat hukum. Ada perbedaan antara hukum adat dengan adat-istiadat/tradisi. Hukum adat meliputi beberapa bidang hukum: 1) Hukum Tata Negara Adat

5) Hukum Waris

2) Hukum Kekeluargaan Adat

6) Hukum Pidana Adat

3) Hukum Perkawinan Adat

7) Hukum Tanah Adat

4) Hukum Perjanjian Adat

5. Hukum Antargolongan Hukum antargolongan (H.A.G) adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan hukum apa dan hukum mana yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum melibatkan subjek-subjek hukum yang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan. 6. Hukum Pidana Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan memiliki sanksi yang tegas & nyata. Kepentingan umum yg dimaksud: 1) Badan Peraturan Perundangan Negara seperti negara, lembaga negara, UU, PP, dll. 2) Kepentingan hukum tiap manusia misalnya jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan harta benda. Pelanggaran adalah tindak pidana ringan yang diancam dengan hukuman denda. Kejahatan adalah tindak pidana berat yang diancam dengan hukuman, denda, kurungan, penjara, dan hukuman mati. Hukum Pidana dibedakan menjadi: 1) Hukum Pidana Objektif ialah peraturan yang memuat perintah dan/atau larangan disertai sanksi pidana. a. Hukum Pidana Materil adalah peraturan yang merumuskan pelanggaran dan kejahatan, syarat apa saja yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum serta hukuman apa yang dapat diterapkan kepada pelaku. Hukum Pidata Materil dibagi dua menjadi hukum pidana umum (berlaku bagi siapa saja) dan hukum pidana khusus (berlaku bagi orang tertentu atau pidana mengenai hal tertentu). Hukum pidana khusus misalnya hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi, dll. b. Hukum Pidana Formil ialah peraturan hukum pidana yang mengatur cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materil. Hukum pidana formil biasa disebut Hukum Acara Pidana. 2) Hukum Pidana Subjektif ialah hak negara dalam menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif. 7. Hukum Internasional Hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan lintas negara yang bukan bersifat perdata. Subjek hukum nya yakni negara, organisasi negara-negara, dsb. 8. Hukum Perdata Hukum Perdata ialah aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat. Ada hukum perdata materil dan hukum perdata formil (hukum acara perdata). Hukum perdata dibagi menjadi hukum perorangan (personenrecht), hukum keluarga (familierecht), hukum harta kekayaan (vermogensrecht), dan hukum waris (erfrecht). 9. Hukum Perdata Internasional Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan perdata yang sifatnya lintas negara. Subjek hukum nya yakni warga negara perorangan atau badan hukum perdata.

10. Hukum Dagang Hukum dagang mengatur masalah perniagaan. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perikatan yang merupakan bagian dari hukum perdata. 11. Hukum Perburuhan Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan. 12. Hukum Pajak Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali ke masyarakat melalui kas negara sebagai kontra prestasinya. Wujud kontra prestasi itu bisa fasilitas pendidikan, kesehatan, pembangunan, dsb. 13. Hukum Agraria Hukum agraria adalah keseluruhan peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur agraria (bumi air, angkasa, dan SDA yang terkandung di dalamnya). Hukum ini mengatur bagaimana mengolah bumi, air, udara, dan SDA yang terkandung di dalamnya. BAB 6 – ASAS-ASAS HUKUM DAN SISTEM HUKUM Pengertian Asas Hukum menurut Para Ahli: 1. Eikemma Hommes: Dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. 2. Satjipto Rahardjo: Jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah ratio legis-nya peraturan hukum. (+) Ratio legis: dapat ditangkap akal Bellefroid: Norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Maka asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasardasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis (standar moral atau kesusilaan). Asas hukum tidak akan pernah habis/mati melainkan akan terus melahirkan norma-norma. Asas hukum adalah sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Karena asas hukum mengandung nilai-nilai etis dan tuntutan etis, maka asas hukum menjadi jembatan antara nilai-nilai dan peraturan hukum. Peraturan Hukum adalah ketentuan konkrit tentang cara berperilaku dalam bermasyarakat. Ia merupakan konkritisasi dari asas hukum. NILAI-NILAI ETIS

asas

PERATURAN HUKUM

Perbedaan Asas dan Norma: ASAS Umum/Abstrak Konsep/ide Tidak punya sanksi

NORMA Konkrit Penjabaran konsep/ide Punya Sanksi

Asas-asas Hukum diantaranya: 1. Preassumption of innocence (Asas Praduga tak bersalah: Tidak bersalah sampai diputus hakim) 2. Pacta sunc servanda (Perjanjian mengikat subjek hukum seperti UU) 3. Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tiada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu) 4. Lex specialis derogat legi generalis (undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum). 5. Lex superior derogate legi inferiori (undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undangundang yang lebih rendah tingkatannya). 6. Lex posterior derogate legi priori (undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama). 7. Green straft zonder schuld (Tiada hukuman tanpa kesalahan) 8. Speedy administration of justice (Pengadilan harus cepat, sederhana, murah) 9. Similia similibus (Perkara sejenis diputus serupa) 10. Nabis in Idem (Tidak boleh dituntut dua kali pada perkara yang sama) 11. Juro suo uti nemo cogitur (Tak ada seorang pun yang diwajibkan menggunakan haknya) 12. Unus testis nullus testis (Satu orang saksi bukanlah saksi) 13. In dubio pro reo (Dalam keraguan, diberlakukan ketentuan yg paling menguntungkan terdakwa) 14. Koop breekt geen huur (Jual beli tidak memutuskan sewa menyewa) 15. Cogatitoinis poenam nemo patitur (Tak seorang pun dapat dihukum oleh sebab apa yg dipikirkannya) 16. Res Nullius credit occupanti (benda yang diterlantarkan pemiliknya dapat diambil untuk dimiliki) 17. Qui fact consentire videtur (Siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui) 18. Nolo conten dere (Tidak ada penentangan) Sistem Hukum adalah satu kesatuan dari beberapa subsistem secara utuh. Sistem hukum sifatnya abstrak dan terbuka. Abstrak artinya terdiri dari unsur yang tidak konkrit, tidak menunjukan kesatuan yang dapat dilihat, dan unsur-unsur itu memiliki timbal-balik dengan lingkungannya, serta unsur-unsur lain yang tidak termasuk dalam sistem mempunyai pengaruh terhadap unsur-unsur dalam sistem. Terbuka artinya selalu membutuhkan masukan untuk penyempurnaan. Menurut Fuller, hukum sebagai sistem diukur dari Principles of Legality: 1. Sistem hukum mengandung peraturan (bukan hanya keputusan ad hoc). 2. Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan. 3. Peraturan tidak berlaku surut/retroactive (artinya harus prospective). 4. Peraturan harus dirumuskan dengan susunan kata yang mudah dimengerti. 5. Peraturan tidak boleh saling bertentangan dengan peraturan lain. 6. Peraturan tidak boleh mengandung ketentuan melebihi apa yang dapat dilakukan. 7. Peraturan tidak boleh sering diubah, sehingga orang kehilangan orientasi. 8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya.

BAB 7 – BERBAGAI PENGERTIAN SEBAGAI ALAT PENDEKATAN DALAM STUDI HUKUM Masyarakat Hukum adalah sekelompok orang yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu yang dalam masyarakat tersebut berlaku serangkaian peraturan pedoman tingkah laku tiap anggota kelompok tersebut. Peristiwa Hukum adalah, peristiwa kemasyarakatan yang menimbulkan akibat hukum, peristiwa hukum di bedakan menjadi 2 yakni, perbuatan subjek hukum, dan bukan perbuartan subjek hukum. Perbuatan Hukum adalah, perbuatan atau tindakan subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum yang di kehendaki pelaku, perbuatan hukum di bedakan menjadi perbuatan hukum bersegi satu (sepihak), bersegi dua (timbal balik), banyak. Akibat Hukum adalah akibat yang di timbulakan dari peristiwa hukum. Peranan hukum menurut J. F. Glastra Van Loon, hukum mempunyai fungsi menertibkan, memelihara, dan meyelesaikan pertikayian. Hubungan Hukum adalah, hubungan antara subjek hukum yang di atur hukum. Hubungan hukum di bedakan menjadi dua yaitu hubungan hukum sepihak dan hubungan hukum timbal balik. Subjek Hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum dapat berupa manusia/orang (natuurlijke persoon) atau badan hukum (recths persoon). Seseorang berwenang melakukan tindakan hukum jika dewasa, cakap hukum, dan sehat jasmani/rohani, tidak dalam pengampuan. Menurut hukum yang mengaturnya badan hukum ada yang berupa badan hukum publik (didirikan dan diatur menurut hukum pidana) dan badan hukum perdata (didirikan dan diatur menurut hukum perdata). Objek Hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan menjadi pokok hubungan hukum antara subjek hukum yang dapat dimiliki dan dikuasai. Menurut Pasal 503 KUHPerdata, benda ada yang berwujud (dapat dilihat dan diraba indera) dan benda tidak berwujud (semua hak). Menurut Pasal 504 KUHPerdata, benda bergerak (dapat bergerak sendiri, dapat dipindahkan, bergerak karena penetapan UU) dan benda tidak bergerak (karena sifatnya, tujuannya, penetapan UU).