Perhelatan Pemi-wps Office.doc

Perhelatan Pemilu Serentak 2019 sudah semakin dekat. Untuk menyongsong pesta demokrasi tersebut, berbagai peraturan sudah diundangkan oleh pemerintah. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan merumuskan aturan penyelenggaraan (electoral law) dan pelaksanaan pemilu (electoral process), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan satu peraturan baru tentang persyaratan pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) 2019. Adapun aturan tersebut yaitu Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 (PKPU 20/2018) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Namun demikian, kemunculan aturan ini mengundang kontroversi, terutama terkait Pasal 7 Ayat 1 huruf h yang menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pemilu tahun 2019. PKPU ini menjadi sangat problematik baik secara proses pembuatan maupun substansi yang diatur. Dari segi proses pembuatan, KPU seharusnya melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang merupakan pihak eksekutif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih peraturan. Dari segi substansi, PKPU ini bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang tentang Pemilu. Dengan demikian, apakah aturan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat?

Kedudukan Hukum Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Legislator

Kedudukan hukum mengenai syarat seorang warga negara dapat menjadi caleg telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 17/2017), jauh sebelum PKPU 20/2018 ditetapkan oleh KPU. Dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g dinyatakan bahwa bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Ada dua makna dari pasal tersebut. Pertama, seorang mantan koruptor masih dapat menjadi caleg sepanjang tidak pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih dan bukan sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan. Kedua, seorang mantan koruptor tetap dapat mencalonkan diri di pemilu legislatif sepanjang mau mengakui secara terbuka dan jujur di depan publik bahwa ia adalah seorang mantan terpidana korupsi.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar,[1] telah memberikan pendapat hukum melalui putusannya mengenai aturan terhadap mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai calon legislator, tertuang dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009. Putusan ini sebagai jawaban atas judicial review terhadap Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang membatalkan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 Ayat 1 huruf g UU No. 10 Tahun 2008 dan Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 karena bertentangan dengan UUD. Ketiga pasal tersebut mengatur bahwa mantan narapidana korupsi tidak boleh mencalonkan diri sebagai caleg. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh MK adalah pasal-pasal tersebut telah berbuat tidak adil, telah mendiskriminasikan antara warga negara, serta tidak memberikan kedudukan hukum yang sama dalam pemerintahan.[2]

Menyoal Kewenangan KPU

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa PKPU 20/2018 tersebut tidak akan berlaku jika tidak diundangkan. Menurutnya, menghilangkan hak orang itu tidak ada kaitannya dengan PKPU, dan bukan merupakan kewenangan KPU. Kewenangan melakukan putusan tersebut ada pada UndangUndang dan keputusan hakim. Yasona Laoly memperkuat pendapatnya dengan mengatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan. Selain itu, pihaknya masih bersikukuh tidak akan mengundangkan PKPU tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi.[3]

Hal senada juga diungkapkan oleh Ajub Suratman, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham. Menurut Suratman, PKPU mengenai larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg tidak berlaku jika belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Lebih jauh ia juga

menegaskan bahwa PKPU tersebut tidak segera diundangkan menjadi peraturan perundang-undangan karena materinya bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang ada di bawahnya, serta bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.[4]

Namun demikian, secara kewenangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 dinyatakan bahwa pada saat menyusun PKPU, KPU tidak terikat rapat konsultasi dengan pihak manapun. Pada pertimbangan hukumnya MK berpendapat bahwa mengingat pentingnya peran KPU dalam perwujudan negara hukum yang demokratis, maka sebagai lembaga yang memiliki kedudukan constitutional importance sudah seharusnya KPU mendapat perlakuan yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Komisi Yudisial, Bank Indonesia, serta lembaga independen lainnya. Lembaga-lembaga negara ini memiliki kewenangan secara penuh (full authority), yakni dalam bertindak menjalankan fungsinya tidak diintervensi oleh lembaga lain.[5]

Dari berbagai argumentasi di atas, ada dua hal penting yang dapat disimpulkan mengenai PKPU 20/2018. Pertama, bahwa KPU tidak melakukan abuse of power karena KPU hanya menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan merumuskan aturan penyelenggaraan (electoral law) dan pelaksanaan pemilu (electoral proces) yang independen karena sifatnya full authority. Kedua, dari segi substansi berdasarkan asas pembentukan peraturan perundangundangan, harus diakui bahwa PKPU ini tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara hierarki, jenis, materi dan muatan. Karena bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, yaitu UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka PKPU ini dapat dikatakan batal demi hukum, dengan konsekuensi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada siapapun. (Sutan Sorik) [1] Untuk lebih lanjut lihat Pasal 24C UUD NRI 1945.

[2] Untuk lebih lanjut lihat Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009.

[3]